Laporan Penelitian Tentang Permasalahan Hukum Dalam Proses Pemulangan Dan Reintegrasi Para Korban Perdagangan Manusia Terutama Perempuan dan Anak
DAFTAR ISI
Halaman
Oleh : Tim Pengkajian Hukum Yang Diketuai : Sumijati Sahala, S.H.,M.Hum
DAFTAR ISI …………………………………………
i
KATA PENGANTAR ………………………………..
ii
PERSONALIA ………………………………………
iv
BAB
BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL DEPARTEMEN HUKUM DAN HAM TAHUN 2005
I :
PENDAHULUAN ………………. 1
Latar Belakang ……………
2.
Permasalahan ……………… 9
3.
Tujuan dan Kegunaan ……
4.
Ruang Lingkup …………… 10
5.
Kerangka Teori….…… …… 10
6.
Metodologi Penelitian…… 12
1
9
BAB
II :
KERANGKA BERPIKIR …………… 15
BAB
III :
PENYAJIAN DAN ANALISA DATA 29
BAB
IV :
P E N U T U P ………………………… 57
DAFTAR KEPUSTAKAAN
i
1
……………………
60
LAMPIRAN : Keputusan Presiden R.I.Nomor 88 Tahun 2002 tentang “RENCANA AKSI NASIONAL PENGHAPUSAN PERDAGANGAN (TRAFFICKING) PEREMPUAN DAN ANAK”.
Namun apakah seorang perempuan, bahkan masih dibawah umur yang sudah menjadi korban di tempat bekerjanya (Malaysia) dengan kerugian moril dan materiil masih harus menanggung biaya pulang ketempat asalnya. Bahkan kerugian moril yang diderita korban dengan mengakibatkan trauma atau gangguan psychis dan bagaimana reintegrasinya dalam keluarga dan masyarakat yang adalah merupakan kewajiban negara dapat diatasi. Sejauhmana negara melaksanakan kewajibannya dalam melaksanakan pemulangan dan reintegrasi korban. Inilah yang menjadi tugas Tim penelitian untuk meneliti proses pemulangan korban serta reintegrasi, di daerah atau ditempat korban dalam penelitian ini di lakukan di tempat penampungan KBRI Kuala Lumpur, sedangkan tempat reintegrasi di daerah tempat asal korban.
KATA PENGANTAR
Untuk tugas-tugas tersebut diperlukan kerjasama yang baik diantara para anggota Tim, karenanya dalam kesempatan ini saya ucapkan terima kasih.
Dengan memanjatkan Puji Syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan Karunia Nya, tugas penelitian : “Permasalahan Hukum Dalam Proses Pemulangan dan Reintegrasi Para Korban Perdagangan Manusia Terutama Perempuan dan Anak”, yang bekerja berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor G-69.PR.09.03 Tahun 2005 Tanggal 21 Februari 2005, dapat diselesaikan sesuai dengan jadual yang ditetapkan.
Tidak lupa ucapan terima kasih saya kepada Kepala Badan Pembninaan Hukum Nasional dan Hak Asasi Manusia Bapak Prof.Dr.Abdul Gani Abdullah, SH yang telah memberi kesempatan kepada saya dalam memimpin penelitian ini. Dan akhirnya saya yang mewakili tim mengharapkan agar hasil penelitian yang masih kurang sempurna dapat digunakan dalam membuat kebijakan dalam rangka memberi perlindungan hukum bagi korban perdagangan orang.
Merebaknya issu perdagangan orang terutama perempuan dan anak, yang pada 2 tahun terakhir sangat memprihatinkan, adalah dengan mengatasnamakan tenaga kerja yang mencari pekerjaan di mancanegara. Dalam penelitian ini khusus menyoroti tenaga kerja perempuan yang bekerja di Malaysia, dengan cara memperdagangkan (trafficking) melalui suatu sindikat yang terorganisir. Alasan bekerja di luar negeri merupakan suatu tipuan yang mengiming-imingi untuk mendapatkan gaji yang besar terhadap korban beserta keluarganya.
ii
Jakarta, Desember 2005
PERSONALIA :
Tim Penelitian Permasalahan Hukum Dalam Proses Pemulangan Dan Reintegrasi Para Korban Perdagangan Manusia Terutama Perempuan dan Anak
Konsultan
:
Ny. Lies Siregar, S.H.
Ketua,
Ketua
:
Sumijati Sahala, S.H.,M.Hum.
Sekretaris
:
Sri Sedjati, S.H.,MH 1.
Mudjiati, S.H. (UPW)
2.
Dra. Diana Yusyanti, MH.
3.
Ahyar, S.H., MH.
4.
Suharsih, S.E.
Sumijati Sahala, S.H.,M.Hum
Asisten :
Fachrudin Bantan
Pengetik :
1.
Wiwik 2.
iii
Medjuar, AR.
BAB I
1999 tentang : “ Hak Asasi Manusia”, yang merupakan
PENDAHULUAN
UU payung bagi peraturan perundang-undang nasional. Keberadaan perdagangan perempuan dan anak
1.
telah ada sejak abad ke-4 di Timur Tengah dan
Latar Belakang Indonesia sebagai salah satu negara yang
merupakan salah satu bentuk kejahatan dari suatu tindak
berdaulat dalam komunitas internasional merupakan
pidana yaitu suatu tindak kekerasan yang dialami
negara yang mengantisipasi issu-issu dunia yang terjadi
perempuan dan anak.
melalui proses globaliasi baik dibidang politik, ekonomi,
Dari kacamata Hak Asasi Manusia (HAM) perdagangan
sosial, hukum, budaya dan bidang lainnya dengan
perempuan
mengutamakan kepentingan nasionalnya.
pelanggaran dan kejahatan terhadap kemanusiaan.
Pancasila
sebagai
falsafah
negara
dan
anak
adalah
merupakan
suatu
yang
Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang
melandasi UUD 1945 sebagaimana telah diamandemen
berlaku secara universal mewajibkan negara untuk
sejak tahun 1999, telah menjamin warga negaranya
menghormati,
untuk menikmati hak asasinya, sekaligus memberikan
fulfil/facilatate) HAM seseorang dimana negara harus
perlindungan hukum. Hal tersebut diamanatkan dan
secara proaktif melakukan setiap aktifitas yang termasuk
tercantum dalam UUD 1945 Bab Khusus, Bab XA
pada
tentang HAM. Tidaklah lengkap kiranya bila pengaturan
pemanfaatan sumber daya, yang dimaksudkan untuk
HAM hanya secara garis besarnya, karenanya HAM dimasukkan dalam UU tersendiri, yaitu UU No.39 tahun
iv
melindungi
(penguatan)
akses
dan
semua
memenuhi
orang
(to
terhadap
menjamin kehidupan mereka.1 Ketenaga kerjaan yang
Organized Crime), berserta dua Protocolnya to Prevent
merupakan
melaksanakan
Supress and Punnish Trafficking in Person, Especially
kehidupan mereka disatu pihak dan dilain pihak rawan
Women and Children dan Protocol Against the
terhadap pelanggaran HAM dan eksploitasi terhadap
Smuggling of Migrants by Land , Sea And Air.
HAM
seseorang dalam
sumber daya manusia Seorang tenaga kerja perempuan
Kedua protokol tersebut merupakan instrumen
yang mencari pekerjaan akan rawan menjadi korban
hukum Internasional yang sangat membantu dalam
perdagangan (trafiking). Perdagangan perempuan juga
mencegah dan memerangi kejahatan perdagangan orang
dapat menghambat pembangunan sumber daya manusia
khususnya perempuan dan anak, melindungi serta
mengingat dampak sosial dan psikologis yang dialami
membantu korban perdagangan orang dengan tetap
para korban menghalangi mereka untuk berfungsi secara
menghormati
sosial,
meratifikasi
memberikan
kontribusi
dalam
proses
hak
asasi
manusia.
Indoneia
telah
Konvensi Penghapuasan Segala Bentuk
pembangunan dan melanjutkan proses regenerasi yang
Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention on the
berkualitas.
Elimination of All Forms of Discrimination Against
Pada bulan Desember 2000 di Polermo Italia,
Women/Konvensi-CEDAW) dengan Undang- undang
Pemerintah Indonesia telah menandatangani Konvensi
nomor 7 Tahun 1984, yaitu pada bulan Agustus 1984,
PBB Menentang Kejahatan Terorganisir Lintas Negara
dan selanjutnya konvensi lainya yang berkaitan dengan
(United Nation Convention Against Transnational
trafficking perempuan dan anak, yaitu; Konvensi ILO
Ruswiati Suryasaputra dalam “Hak Asasi Manusia dan Penanggulangan Kemiskinan”, Jurnal HAM tentang Kemiskinan, diterbitkan oleh Dit.Jen. Perlindungan HAM, Dept. Kehakiman dan HAM, 2002
Nomor 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera
1
Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk
v
Anak (ILO Convention No. 182 Concerning the
korban, yang adalah merupakan kewajiban negara untuk
Prohibition and Immidiate Action for the Elimination of
memajukan HAM dan perlindungan HAM terhadap
the Worst Forms of Child Labour) dengan Undang-
warga negara-nya. Hal tersebut disebabkan semakin
undang Nomor 1 Tahun 2000, Konvensi Hak Anak
meningkatnya kasus perdagangan perempuan dan anak
(Convention on the Right of the Child) dengan
yang berdampak negatif bagi pembangunan sumber
Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 Konvensi
daya manusia khususnya bagi regenerasi muda sebagai
ILO No. 138 tentang
tunas bangsa.
“Usia Minimum untuk
diperbolehkan bekerja” (Concerning Minimum Age for
Perdagangan orang terutama perempuan dan
to Employment) dengan UU No. 20 Thn 1999.
anak (Trifficking in Persons Especially Women and
Kesemuanya berisikan kesediaan Indonesia untuk
Children) merupakan salah satu issu serius yang harus di
mengambil langkah-langkah yang diperlukan secara
hadapi dunia termasuk Indonesia.
nasional dengan mengadakan kerjasama internasional, perjanjian
bilateral,
multilateral,
dan
Jumlah keluarga miskin dan angka putus
perjanjian
sekolah
diberbagai
tingkat
pendidikan
semakin
internasional lainnya. Negara mempunyai kewajiban
meningkat sehinga kesempatan kerja sangat terbatas,
untuk menanggulangi bentuk diskriminasi dan kekerasan
sementara perempuan dan anak sangat berpeluang untuk
terhadap perempuan dan anak, yaitu memberantas,
dijadikan
menghukum dan melindungi korban perdagangan orang.
memenuhi
Kebijakan negara dalam memberantas dan menghukum
kesulitan mencari pekerjaan di dalam negeri, mendorong
pelaku, sekaligus untuk memberi perlindungan pada
masyarakat
vi
obyek
perdagangan
kebutuhan
untuk
ekonomi
bermigrasi
(trafficking),
untuk
keluarga.
Dalam
guna
mendapatkan
kehidupan yang layak. Penempatan Tenaga Kerja ke
Malaysia dijanjikan akan dijadikan penjaga toko,
Luar Negeri (P2TKLN) baik legal maupun illegal rawan
pelayan restoran, pembantu rumah tangga, pemandu
akan terjadinya trafiking. Catatan dari KOPBUMI
karaoke dan dijanjikan gaji besar serta tidak dipungut
(Konsorsium Pembelaan Buruh Migran Indonesia)
biaya pemberangkatan. Namun mereka dieksploitasi
sepanjang tahun 2001 proses penempatan buruh migrant
menjadi pekerja seks komersial dan berdasarkan laporan
Indonesia ke luar negeri sekurang-kurangnya 74.616
dari Senior Liaison Officer Kepolisian RI di Kuala
orang dan yang telah menjadi korban trafiking 18.000
Lumpur Malaysia pada tahun 2003 tercatat ada 125
orang. Di Malaysia terdapat 5 juta buruh migran yang
orang korban trafficking yang ditampung di kedutaan
20% nya merupakan hasil perdagangan perempuan
besar RI di Kuala Lumpur dimana 14 orang diantaranya
anak2. Sedangkan laporan dari Malaysia memperkirakan
berumur 14-18 tahun. Kejadian tersebut berulang setiap
lebih dari 4.268 pekerja seks berasal dari Indonesia
kali, tanpa adanya solusi penanganan dan bahkan pada
sebagai hasil kejahatan perdagangan perempuan dan
awal tahun 2005, tepatnya pada tanggal 25 Februari
anak. Di wilayah perbatasan negara Malaysia dan
2005 ada kasus trafficking yang dilaporkan
Singapura menunjukkan dari 6.800 orang terkait dalam
KBRI Malaysia NM (17 th) asal Cianjur dan EN (17 th)
kejahatan perdagangan perempuan sebagai pekerja seks,
asal Subang yang identitas mereka dipalsukan (umur,
lebih dari 4.300 orang berasal dari Indonesia (Kompas
nama dan paspor), yang dilakukan oleh suatu sindikat
10 Mei 2001). Perempuan yang diperdagangkan di
terorganisir yang sebelum diberangkatkan mendapat
2
Hasil Pemetaan Traffciking Perempuan dan Anak di Jawa Timur.” Pusat Pengembangan Hukum dan Gender F.H. UNIBRAW tahun 2002.
vii
perlakuan kekerasan.3 Data tersebut berawal dari
sebanyak 371 orang dan saat ini TKW yang berada di
banyaknya pekerja migran yang bekerja di Malaysia
penampungan KBRI berjumlah 168 orang.4
secara illegal, tanpa paspor dan tanpa izin bekerja
Laporan
dari
UNICEF
1998
yang
dengan tidak mengindahkan persyaratan ketenaga
memperkirakan sekitar 30% jumlah pelacur adalah anak-
kerjaan dan perlindungan hukum. Saat ini Malaysia
anak dibawah umur 18 tahun ± 21.000 anak. Sedangkan
telah memulangkan tenaga kerja perempuan sebanyak
menurut Badan Pusat Statistik, pada tahun 1998 tercatat
18.570 orang ke Indonesia. Pemerintah Indonesia telah
1,6 juta anak menjadi buruh, yang mempunyai resiko
mengalokasikan
Sosial
besar untuk dijadikan korban perdagangan orang. Hasil
sebanyak 16 milyar rupiah terhadap pemulangan 37 ribu
studi yang disampaikan oleh beberapa Lembaga
TKW tersebut. Jumlah TKW yang ditampung di shelter
Swadaya Masyarakat (LSM) menunjukkan bahwa
KBRI Kuala Lumpur dari waktu ke waktu meningkat
perdagangan orang yang dilakukan oleh sebagian besar
secara signifikan, sejak awal tahun 2005 sampai dengan
dari suatu sindikat yang mempunyai jaringan yang luas
Juni 2005 telah diproses pemulangannya oleh KBRI
dan terorganisir dibeberapa daerah dalam wilayah
dana
melalui
Departemen
Indonesia dan Batam misalnya dijadikan tempat transit untuk dibawa ke negara lain. Banyak cara
3
Data diambil dari pertemuan yang pesertanya dari lembaga Pemerintah dan Lembaga Non pemerintah dalam rangka menggulangi korban trafficiking di Malaysia dengan kebijakan pemulangan dan reintegrasi pada tanggal 5 Maret 2005, yang diselenggarakan oleh Deputi Bidang Kesejahteraan Dan Perlindungan Anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan. Saat penulis ke KBRI, kedua korban sudah dipulangkan ke tanah air.
dan modus
operandi yang
dilakukan oleh pelaku kejahatan perdagangan orang terutama perempuan dan anak, antara lain dengan cara 4
Lihat Tabel 1 tentang Statistik Penampungan KBRI Kuala Lumpur, Tahun 2005.
viii
menipu korban dengan janji-janji bohong sehingga
Ketentuan mengenai larangan perdagangan
korban tidak menyadari bahwa dirinya akan dijadikan
orang terutama perempuan dan anak pada dasarnya telah
obyek dari kejahatan perdagangan.
diatur dalam KUHP. Konsep pengaturan larangan ini seumur dengan KUHP iru sendiri, yakni sejak tahun
Bahkan tanpa disadari pihak angota keluarga
1918, satu abad lebih. Dengan demikian, KUHP telah mengatur
sosial ekonomi rendah, mendorong si anak untuk
menunjukkan bahwa
menerima tawaran bekerja dari orang lain yang tidak
perdagangan
bertanggung
peluang
dikualifikasikan sebagai suatu kejahatan atau dianggap
terjadinya perdagangan orang. Faktor keluarga yang
sebagai tindakan yang tidak manusiawi dan dan layak
lemah dan daya integrasi keluarga yang kurang kuat
mendapatkan sanksi pidana yang berat.
menyebabkan
jawab,
tidak
yang
dapat
memberikan
mencegah
terjadinya
tentang
perbudakan,6
sendiri seperti orang tua yang mempunyai latar belakang
larangan pada
perempuan
masa
yang
penjajahan pun
dan
anak
sudah
Namun ketentuan Pasal 297 tersebut tidak
perdagangan perempuan dan anak. Selain itu, kuatnya
dapat diterapkan secara lintas
konsep budaya tertentu yang berlaku yaitu budaya filial
internasional dan transnasional) dalam arti bahwa
piety (keharusan patuh pada orang tua) masih dianut
ketentuan tersebut terbatas pada lingkup nasional.
oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. 5
Perlindungan terhadap korban perdagangan orang juga
6
negara (kejahatan
Pasal 297 KUHP yang khusus mengatur perdagangan perempuan dan anak laki-laki dibawah umur. RUU KUHP yang saat ini telah diusulkan ke pemerintah dan Tim Pakar telah memasukkan kejahatan perdagangan orang (trafiking) dalam BAB XX yang terdiri dari 12 paragraf.
5
Laporan pengkajian Trafficking terhadap Perempuan dan Anak di Jawa Barat, Pusat Penelitian Peranan Wanita Lembaga Penelitian UNPAD tahun 2002.
ix
diatur dalam Undang-undang tentang HAM, yaitu UU
2.1. Apakah sudah memadai peraturan perundang-
payung (umbrella act) bagi seluruh peraturan perundang-
undangan yang berkaitan dengan (terkait
undangan
traficking) pemulangan korban ke daerah asal
yang
substansinya
mengatur
mengenai
perlindungan hak asasi manusia (HAM). Dalam satu
mereka?
ketentuannya menyebutkan bahwa terhadap prinsip
2.2. Bagaimana reintegrasi korban trafiking dalam
nondiskriminasi yaitu bahwa setiap orang di lahirkan
komunitas keluarga
dan komunitas
bebas dengan harkat martabat yang sama dan sederajat,
tempat tinggalnya (masyarakat)?
serta hak setiap orang untuk mendapatkan perlindungan HAM dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi.
3.
Karena sifatnya yang payung tersebut, dalam arti umum,
Tujuan Dan Kegunaan 3.1. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui sejauh
maka Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tidak bisa
mana
usaha
pemerintah
diterapkan langsung dan membutuhkan UU tersendiri yg
perlindungan
mengatur tentang perlindungan korban perdagangan.
material terhadap korban perdagangan orang di
hukum
baik
dalam
memberi
moril
maupun
luar negeri, terutama perempuan dan anak 2.
dalam proses pemulangan dan reintegrasi
Permasalahan Dari latar belakang yang telah digambarkan
korban dalam keluarga dan masyarakat.
dimuka dapat dirumuskan pokok-pokok permasalahan
3.2.
sebagai berikut :
Kegunaan penelitian adalah sebagai bahan masukan/informasi kebijakan
x
melalui
untuk
mengembangkan
peraturan
perundang-
undangan
yang
diperlukan
bagi
korban
Perlindungan Anak, Larangan Mempekerjakan Anak di
trafficking.
Bawah Umur dan UU POLRI. Dimulai dengan politik hukum RI untuk
4.
Ruang Lingkup
mengantisipasi tindak pidana yang termasuk dalam
Penelitian ini akan mengkaji dan meneliti korban
kejahatan transnasional yang terorganisir, Indonesia
trafficking yang berada di Malaysia dan sejauh mana
telah menandatangani konvensi tentang “Kejahatan
peraturan yang dikeluarkan instansi pemerintah dalam
Transnasional Terorganisir” (U.N. Convention Against
proses pemulangan dalam upaya untuk memberikan
Transnational Organized Crime) beserta Protocol to
perlindungan hukum bagi korban traficking. Peraturan
Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons,
yang termasuk dalam pemulangan adalah :
Especially Women and Children, pada bulan Desember 2001 di Polermo.
5.
Sebelumnya TAP MPR No. X Tahun 2001
Kerangka Teori/Kerangka Pemikiran Perdagangan orang terutama perempuan dan
telah merekomendasikan ke Presiden, untuk meratifikasi
anak melanggar Pasal 297 KUHP, walaupun harus
Konvensi Internasional tahun 1949 tentang : “Larangan
dikaitkan (junto) dengan pasal-pasal KUHP lainnya dan
Perdagangan
pengaturan tentang Perjanjian Ekstradiksi, CEDAW,
Suppression of the Traffic in Persons and of the
Imigrasi,
Exploitation of the Prostitution of Others), serta
Kesehatan,
Perjanjian
Internasional,
Pengadilan HAM, Tindak Pidana Pencucian Uang,
membentuk
xi
Perempuan”
Gugus
Tugas
(Convention
untuk
for
the
memberantas
perdagangan
martabat manusia (Hak Asasi Manusia) Perlindungan
rekomendasi tersebut diperkuat dengan TAP MRP No.
Harkat dan Martabat Manusia (HAM) pada dasarnya
VI
untuk
telah diatur secara normatif dalam batang tubuh UUD 45
meratifikasi Konvensi Internasional tentang “Kejahatan
yaitu dalam Bab X A (Pasal 28A s/d Pasal 28 J)
Transnational yang Terorganisir beserta Protocol to
terutama Pasal 286 (2) dan Pasal 28 Y (4). Pengaturan
Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons,
HAM secara rinci telah pula diatur dalam UU No. 39
Especially Women and Children”.
tahun 1999 tentang “HAM”, yang dapat dilihat dalam
2002
yang
dan
anak.7
Selanjutnya
Tahun
perempuan
merekomendasikan
Hukum internasional yang tidak identik dengan
Pasal 8 yang menyebutkan bahwa :
kebudayaan barat8 bukan hanya merupakan agen
“Perlindungan,
pemajuan,
penegakan
dan
pembaharuan untuk mencapai ketertiban
pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi
dan kepastian hukum saja9 tapi juga untuk meningkatkan
tanggung
kesadaran hukum masyarakat dan untuk membina
pemulangan TKW sebagai korban trafficking adalah
masyarakat, penguasa, serta perlindungan harkat dan
merupakan
jawab
pemerintah”.
tanggung
jawab
Oleh
karenanya
pemerintah
untuk
melaksanakannya. 7
Gugus Tugas yang dimaksud telah direalisasi dengan suatu Keppres, yaitu Keppres No. 88 Tahun 2003 tentang : “Rencana Aksi Penghapusan Perdagangan Orang Terutama Perempuan dan Anak”. 8 Matulada : dalam makalahnya tentang “Pengertian Moderenisasi Tidak Identik dengan Kebudayaan Barat”, BPHN Tahun 1983 tentang “Peralihan Masyarakat Tradisional ke Masyarakat Modern”, seminar Ujung Pandang, tahun 1981, hal. 72.. 9 Muchtar Kusumaatmadja : “Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan”, kumpulan karya tulis tahun 1976, hal. 25.
Perlindungan harkat dan martabat seorang warga negara dari suatu negara yang berdaulat merupakan kewajiban dari negara tersebut, seperti yang diatur dalam Pasal 21 UU No. 7 Tahun 1999 tentang “Hubungan
xii
Luar Negeri : Perwakilan RI di luar negeri diwajibkan
Sukabumi sebagai tempat asal korban berintegrasi
untuk memberikan perlindungan kepada warga negara”.
dengan keluarga dan masyarakat setempat. Alasan Kualalumpur dan Sukabumi sebagai
6.
Metodologi Penelitian
tempat penelitian terutama alasan praktis, dimana
Informasi awal didapat dari berbagai pemberitaan mass
Kualalumpur adalah daerah asal korban untuk lebih
media baik media cetak maupun media elektronik, serta
dapat melihat dan menghayati bagaimana reintegrasi
beberapa pertemuan lembaga pemerintah dan non
korban dalam keluarganya dan masyarakat sekitarnya
pemerintah. Tayangan Metro TV tanggal 15 April 2005
Yang diwawancarai di Kualalumpur adalah
dalam acara mid night live tengah malam jam 12.45,
para petugas atau staf KBRI yang menangani kasus
yang menampilkan korban trafficking. Korban Lisna
trafficking serta pemulangannya. Beberapa kkorban
adalah warga Sukabumi dan tempat rekruitmen di
diwawancarai secara mendalam (dept interview), yang
kelurahan Cibadak (Kabupaten Sukabumi). Laporan
pada pokoknya berfokus pada asal mulanya terjadi
KBRI Malaysia yang didapat dari Kantor Kementrian
trafficking,
Pemberdayaan
aktual
rekruitmen sampai berada di tempat penampungan
trafficking tanggal 25 Februari 2005 yang menangani 2
KBRI. Lurah Cibadak dan Reserse Kriminal POLRES
orang korban trafficking perempuan dibawar umur NM
Sukabumi sebagai informan juga diikutsertakan dalam
(17 tahun) dan EN (17 tahun) asal Cianjur dan Subang
menelusuri
untuk dipulangkan. Berita tersebut yang mengawali
berintegrasi dalam masyarakat.
Perempuan
Tentang
Kasus
penelitian dilakukan di KBRI Kualalumpur dan daerah
xiii
dan
bagaimana
korban
–
pengalamannya
korban
trafficking
sejak
dalam
Penelitian ini terutama menerapkan pendekatan
informatika dan transportasi sebagai sarana melakukan modus
kualitatif dan dalam penentuan sampel terutama diikuti
operandumnya.
prosedur snowball dan jaringan informan.
Bahkan sekarang telah meningkat menjadi kejahatan
Bahan-bahan informasi akan dianalisa sehingga
lintas negara (transnasional) yang terorganisasi dimana para
terungkap jawaban-jawaban terhadap masalah-masalah
pelaku kejahatan melibatkan individu maupun kelompok antar
penelitian dan analisa itu akan merupakan analisa
bangsa diberbagai negara dengan menggunakan cara-cara yang
kualitatif dan sebagai kerangka untuk menajamkan
sistematis dan terorganisasi.
analisa, maka berbagai pemikiran teoritis yang telah
Tindak kejahatan transnasional yang terorganisasi
disajikan terdahulu akan diterapkan.
(Transnasional Organized crime) telah menimbulkan berbagai upaya masyarakat internasional untuk menentangnya, dengan pembuatan instrumen-instrumen internasional seperti Konvensi Perlindungan Hak Anak dan Konvensi menentang Kejahatan Transnasional yang terorganisasi (TOC Convention) beserta
BAB II
protokol-protokol tambahannya.
KERANGKA BERPIKIR
Perdagangan orang terutama perempuan dan anak-anak Issue kejahatan lintas negara (Transnasional) menjadi focus utama perhatian dunia sejak para pelaku
adalah salah satu kejahatan transnasional yang terorganisasi yang
kejahatan
ditentang juga dalam ketentuan-ketentuan TOC Convention and
memanfaatkan perkembangan teknologi dibidang komunikasi,
Protocol Prevent, Suppress and Punish trafficking in person, especially women and children.
xiv
1.
Pengertian
Perdagangan
orang,
kawin paksa, pekerja gelap dan adopsi palsu demi
terutama
kepentingan perdagangan dan tindakan kejahatan”.
perempuan dan anak-anak Meskipun
telah
diatur
dalam
konvensi-konvensi
Batasan tentang perdagangan anak-anak yang
internasional, namun sampai saat ini belum ada definisi
diatur dalam Protokol Konvensi Hak Anak adalah :
tentang perdagangan orang (Trafficking in persons).
“Setiap tindakan atau transaksi dimana seorang anak
Istilah “Trafficking” belum ada padanan kata yang tepat
dipindahkan kepada orang lain oleh siapapun atau
untuk dipakai. Karena itu sampai saat ini masih
kelompok, demi keuntungan atau dalam bentuk lain”.
digunakan
Perdagangan
kata
“perdagangan”,
meskipun
belum
merupakan istilah resmi. Resolusi
PBB
anak
juga
meliputi
“menawarkan,
mengantarkan, atau menerima anak dengan berbagai menentang
perdagangan
cara untuk tujuan eksploitasi seksual atau kererlibatan
perempuan dan anak-anak mendefinisikan sebagai
anak dalam kerja paksa, serta penculikan anak untuk
“pemindahan orang dengan melanggar hokum, terutama
diadopsi”.
dari negara berkembang dan negara transisi ekonomi, dengan
tujuan
anak
orang terutama perempuan dan anak, maka definisi
perempuan masuk dalam situasi penindasan dan
tentang perdagangan perempuan dan anak merupakan
eksloitasi seksual dan ekonomi, sebagaimana juga
konsep yang dinamis dengan ujud yang berubah dari
tindakan
waktu ke waktu, sesuai perkembangan politik ekonomi
illegal
memaksa
lainnya
perempuan
yang
dan
Karena kompleksnya masalah perdagangan
berkaitan
dengan
perdagangan perempuan seperti kerja paksa domestik,
dan social.
xv
diluar keinginan atau pengetahuannya, sebagai obyek
Kasus Perdagangan Perempuan dan Anak. Hal yang sangat serius dan tidak dapat
ekspoloitasi untuk mengeruk keuntungan. Masuk dalam
dilupakan bila membicarakan tindak kekerasan terhadap
istilah ini bukan saja prostitusi yang dipaksakan atau
perempuan adalah fenomena komodifikasi perempuan
perdagangan
melalui manipulasi, eksploitasi dan perdagangan paksa.
eksploitasi lain, kerja paksa dan praktek perbudakan,
Kasus-kasus yang terungkap beberapa tahun terakhir
termasuk penjualan anak dan perempuan sebagai pekerja
memperlihatkan melakukan
adanya
kegiatan
jaringan tersebut
sex
melainkan
juga
bentuk-bentuk
yag
terorganisir
domestik dan istri pesanan. Karakteristik utama lain dari
untuk
mengeruk
perdagangan manusia adalah perantara yang memainkan
keuntungan.
peran sentral. Perantaranya bisa individu-individu atau
Istilah mendiskusikan
yang
banyak
fenomena
institusi, baik profesional maupun amatir. Mempelajari kasus-kasus yang terungkap di
manusia yang mengacu pada segala perilaku mencakup
media massa kita melihat bahwa fenomena perdagangan
rekrutmen pemindahan secara paksa atau jual beli atas
manusia dialami oleh korban perempuan dan laki-laki
diri (anak-anak) perempuan, di dalam maupun melewati
serta dapat dikelompokkan ke dalam bentuk :
batas-batas
1.
Hal
itu
adalah
untuk
perdagangan
negara.
ini
digunakan
dilakukan
dengan
Perdagangan anak untuk dipekerjakan di Jerman
menggunakan cara-cara yag tidak jujur atau licik,
(lepas pantai)
penipuan, paksaan, ancaman langsung maupun tidak
Jumlah pekerja anak di bidang ini tidak dapat
langsung, kekerasan, dan penyelewengan kekuasaan.
diketahui pasti. Perkiraan pemerintah lebih kecil
Semuanya bermaksud menempatkan (anak) perempuan
daripada perkiraan beberapa lembaga swadaya
xvi
masyarakat. Sebagian besar anak yang dipekerjakan
4.
berjenis kelamin laki-laki. 2.
Perdagangan
perempuan
narkoba. dan
anak
untuk
Beberapa kasus di Bali menunjukkan terjadinya
dipekerjakan sebagai pekerja domestik. Anak-anak
dan
perempuan
dewasa,
pemanfaatan anak dan perempuan untuk peredaran tanpa
narkoba..
persetujuan dan kehendak mereka dipekerjakan
3.
Perdagngan anak dan perempuan untuk peredaran
5.
Perdagangan perempuan da anak dapat sebagai
sebagai pekerja domestik. Seringkali sebelumnya
pekerja di tempat-tempat hiburan atau tempat
mereka dibanjiri janji-jaji dan bujukan untuk
usaha-usaha lainnya.
disekolahkan, dipekerjakan di tempat lain atau
Pola ini adalah yang paling lama berlangsung. Anak
memperoleh gaji besar.
dan perempuan diekploitasi untuk bekerja di
Perdagangan
perempuan
dan
anak
untuk
tempat-tempat hiburan di kota-kota besar atau di
dipekerjakan sebagai pengemis.
daerah-daerah pusat hiburan.
Kita mendapati bahwa kota-kota besar sangat umum
6.
Perdagangan perempuan dan anak sebagai pekerja
anak-anak dan perempuan menyebar di jalanan
seks.
menjadi peminta-minta. Anak-anak yang teramat
Mereka
kecil bahkan bayi juga dilibatkan. Ada indikasi
meneliti fenomena pelacuran memperkirakan bahwa
balita dan bayi tersebut diperdagangkan atau
sekitar 30% pekerja seks di Indonesia berusia
disewakan untuk kepentingan mengemis.
kurang dari 18 th. Untuk fenomena itu, kalangan
yang
melakukan
pendampingan
atau
pekerja LSM menggunakan istilah “alya”, “anak
xvii
yang dilacurkan”. Pengamatan sepintas di beberapa
Perdagangan perempuan dalam bentuk perkawinan
kompleks pelacuran dan tempat-tempat pertemuan
transnasional
seperti
Manado
Suatu fenomena yang juga mulai tersingkap adalah
yang
bantuk perkawinan transnasional yang tampaknya
dilacurkan. Anak dan Perempuan remaja dijual
merupakan bisnis sangat menguntungkan bagi
keperawanannya oleh orang tuanya sendiri, ditipu
pihak-pihak yang terlibat di dalamnya.salah satu
dan dijebak masuk dalam dunia kepelacuran, serta
jaringan yang dapat di sebutkan sebagai contoh
ditawarkan sebagai layanan istimewa dengan harga
adalah upaya mencari keuntungan dari perempuan-
tinggi.
perempuan keturunan cina di kalimantan Barat
Perdagangan perempuan dan anak sebagai konsumsi
untuk dikawinkan dengan laki-laki pemesan dari
pedofil.
Taiwan dan Hongkong.Perkawinan trans nasional
di
Jakarta,
memperlihatkan
7.
8.
Eksploitasi
Surabaya,
fenomena
anak
oleh
dan
anak-anak
pedofil
dapat
terjadi
ini memang tidak selalu berakhir buruk bagi pihak
dimanapun. Kadangkala media memberitahukan
perempuan,karena
ada
juga
cerita-cerita
anak menjadi korban eksploitasi orang dewasa
keberhasilan mereka.Meskipun demikian dengan
tetangganya
atau
pihak-pihak
perdagangan
anak
sebagai
lain.
Tetapi
tiadanya posisi tawar,kita dapat membayangkan
konsumsi
pedofil
bahwa perempuan-perempuan ini akan mudah
melibatkan jaringan tersendiri, seringkali meliatkan
menjadi objek eksploitasi dan kekerasan.
orang-orang asing dan jaringan internasional.
9.
xviii
Adopsi Palsu untuk kepentingan yang tidak jelas
Di tengah situasi konflik dan membanjirnya
Anak dan remaja yang dibawa dari daerah
pengungsi,ada indikasi terjadinya pengangkatan
konflik atau pengungsian kemudian di bawa ke
anak secara paksa(adopsi palsu) yang terjadi pada
tempat-tempat transit dan tujuan final yang idak
anak-anak dan remaja yang berasal dari daerah
sepenuhnya diketahui.Dari beberapa kasus yang di
konflik/pengungsian.Dengan
temukan,anak-anak dibawa ke Riau dan sebagian
alasan
membantu
memberikan penghidupan jauh lebih baik,pelaku
terus dipindahkan
dan jaringannya berhasil meyakinkan orang tua atau
Malaysia,Australia
wali untuk menyerahkan sang anak.Ada pula kasus-
tidak terbayangkan apa yang akan dan dapat
kasus di mana anak diselundupkan ke luar
terjadi.Tenaga sang anak dapat saja di manfaatkan
pengungsian untuk kemudian dieksploitasi untuk
untuk berbagai hal seperti mengemis di daerah lain
keuntungan
jaringan.Tentang
di dalam negri, dilacurkan, dipekerjakan paksa,
penyelundupan tersebut,ada suatu kasus yang
ataupun dimanfaatkan untuk memperdagangkan
terungkap
dalam
narkoba.Persoalannya begitu anak telah ada dalam
pemeriksaan saat naik kapal,seseorang ditemukan
kekuasaan pelaku, sangat sulit untuk melacak
membawa anak dan menyembunyikan dengan
keberadaan sekaligus nasib anak, karena tersedia
membungkusnya. Dalam kejadian lain ketikaterjadi
suatu sistem yang melindungi kesejahteraan dan
pemeriksaan pelaku yang panik menceburkan anak
keselamatan jiwa anak yang di perdagangkan.
pelaku
secara
tak
atau
sengaja.Ketika
yang diselundupkannya ke laut.
Meski
ke
luar
negri seperti
dan Hongkong.Sama
realitas
keleluasaan
ke
sekali
fenomena
perdagangan peremouan di Indonesia belum dapat
xix
terungkap secara baik, data pada tahun 1999 dan
Manado
179
175
2000 dari pihak kepolisian sudah menunjukan
Bandung
161
157
sangat seriusnya permasalahan ini (tabel 1)
Ujung Pandang
155
151
Padang
151
147
133
129
130
126
Tabel 1 : Kasus Perdagangan Perempuan Tahun 1999
Berhasil Diungkap dan Ditangani Polisi 1.712
2000
1.683
Diajukan keBali Pengadilan 1.390 Jakarta 1.094
Sumber :
Sumber : Rizal Zen, Smik Kombes Pol dalam Peta Kekerasan Komnas Perempuan 2002.
Rizal Zein Smik Komber Pol dalam Peta Kekerasan Komnas Perempuan 2002
Dari jumlah kasus yang ada diatas, lokasi terungkapnya perdagangan perempuan dapat dilihat dalam tabel 2 di
Dari tabel diatas kita dapat melihat bahwa kota-kota
bawah ini :
besar menjadi tempat yang subur tumbuhnya kegiatan perdagangan perempuan. Terlihat bahwa Surabaya, Medan,
Manado
menjadi
tiga
tempat
terbanyak
ditemukannya kasus-kasus perdagangan manusia. Tabel 2 : Kasus Berdasarkan Lokasi Kota
2. 2000 Pengaturan Dalam Hukum Nasional Tahun
Tahun 1999
Surabaya
313
309
Medan
286
282
xx
Walaupun
belum
ada
kebijakan
yang
komprehensip tentang upaya penghapusan perdagangan
perempuan dan anak-anak, namun ada beberapa
3.
Peraturan Perundang-undangan yang Mengatur
peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang
tentang Pemulangan Korban Perdagangan Orang
sanksi-sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap para
Terutama Perempuan dan Anak
pelaku kejahatan perdagangan perempuan dan anak-
3.1. Landasan Hukum
anak antara lain :
a.
UUD 1945, Psl. 26, 28, 29(2)
Pasal 297 KUHP :
b.
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (
Perdagangan perempuan dan anak laki-laki yang belum cukup umur diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun.
KUHP); c.
Undang-Undang No. 6 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kesejahteraan Sosial;
Pasal 65 Undang-undang No.39 tahun 1999 tentang d.
Undang-Undang No. 9 Tahun 1992 tentang
HAM. Keimigrasian; “Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak, serta dari berbagai bentuk penyalahgunaan narkoba dan sebagainya”.
e.
Undang-Undang No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;
f. Pasal 83 Undang-undang No.23 Tahun 2003 tentang Perlindungan. ”Setiap orang yang memperdagangkan, menjual, atau menculik anak untuk diri sendiri atau untuk dijual, dipidana dengan pidana penjara lima belas tahun”.
Undang-Undang No. 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia (Convention Against
xxi
Torture, in Human or Degrading Treatment
g.
l.
or Punishment );
tentang Penempatan dan Perlindungan
Undang-Undang No. 22 Tahun 1999
Tenaga Kerja di Luar Negeri;
tentang Pemerintahan Daerah; h.
i.
m. KEPPRES No. 39 Tahun 1990 tentang
Undang-Undang No. 37 Tahun 1999
Pengesahan Konvensi
tentang Hubungan Luar Negeri;
(Convention on the Rights of the Child);
Undang-Undang No. 1 Tahun 2000 tentang
n.
KEPPRES No. 59 Tahun 2002 tentang Rencana
1999 mengenai Pelarangan dan Tindakan
Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk
Segara
Anak;
Pengapusan
Bentuk-Bentuk o.
Convention No 182/1999 Concerning the
Aksi
Nasional
Penghapusan
KEPPRES No. 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional PESKA;
Prohibition and Unmediated Action for the
p.
elimination of the Worst Froms of Child
k.
Hak-Hak Anak
Pengesahan Konvensi ILO 182 Tahun
Pekerjaan Terburuk Untuk Anak (ILO
j.
Undang-Undang No. 39 Tahun 2004
KEPPRES No. 88 tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional P3A;
Labour);
q.
SK Menakertrans No. 774.KP.02.33.2002;
Undang-Undang No. 23 Tahun 2002
r.
SK
MENKEU
No.
7/KMK.02/2003
tentang Perlindungan Anak;
tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri
Undang-Undang No. 13 Tahun 2003
Bagi Pejabat Negera Pegawai Negeri Sipil
tentang Ketenagakerjaan;
dan Pegawai Tidak Tetap, dan;
xxii
s.
t.
u.
SE MENKEU No SE-11/A/2003 tentang
perdagangan orang yang dilakukan suatu
Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi
organisasi (sindikat) yang terorganisir antar
Pejabat Negara Pegawai Negeri Sipil dan
negara dengan intansi terkait lainnya ditangani
Pegawai Tidak Tetap;
oleh:
SK
MENG
PP
No.
17/MENEG-
a.
PP/VII/2003 tentang Pembentukan Sub
RI-Deputi
Gugus Tugas Penghapusan Perdagangan
Perlindungan
Perempuan dan Anak;
Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan;
SE MENDAGRI No. 560 /1134/PMD
b.
/2003 tentang Perlindungan Anak ; v.
SK
Menakertrans
No.
KEP.
Bidang
Kesejahteraan
Anak,
157 c.
Menteri Koordinator Kesejahteraan RI
Departemen
Hukum
dan
HAM
RI-
Direktorat Jenderal Imigrasi; d.
Departemen Luar Negeri (DEPLU)-Ditjen
Pedoman Operasional Pemulangan Korban
Multilateral
Perdagangan Perempuan dan Anak.
Protokol dan Konsuler;
Pemerintah
Bidang
Perberdayaan Perempuan;
Kerja Indonesia .
Intansi
Deputi
dan
(MENKO KESRA)-Deputi Koordinator
/MEN/2003 tentang Ansuransi Tenaga
3.2.
Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan
dan
Non
e.
Polsoskam
dan
Ditjen
Departemen Dalam Negeri (DEPDAGRI)
Pemerintah yang terlibat dan bertanggung
Ditjen Administrasi Kependudukan dan
jawab dalam penanganan pemulangan korban
Ditjen PMD;
xxiii
f.
MABES POLRI-NCB (National Central Bureau) Interpol Indonesia dan Barekrim;
g.
Departemen
tenaga
Transmigrasi-Ditjen
h.
Pedoman tersebut dikeluarkan berdasarkan
Kerja
dan
Keputusan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan
P2TKLN
dan
RI Nomor : 48/KEP/MEN PP/DEP IV/10/2004 tentang:
Binawas;
“Penetapan pedoman Operasional Pemulangan Korban
Departemen Kesehatan RI-Ditjen Bina
Perdagangan
Kesehatan
Trafficking in Person).
Masyarakat
dan
Ditjen
Pelayanan Medik; i.
J.
Anak
(Victim
of
Pedoman Operasional Pemulangan Korban Perdagangan Perempuan dan Anak berlaku untuk daerah
dan Rehabilitasi Sosial dan Ditjen bantuan
: Embarkasi, Debarkasi, Propinsi, Kabupaten/Kota dan
dan Jaminan Sosial;
Desa asal korban
Departemen Pemukiman dan Prasarana Pengembangan
Pperan
Masyarakat BPSDM; Kementerian Komunikasi dan InformasiDeputi Bidang SDM komunikasi dan Informasi; l.
dan
Departemen Sosial RI-Ditjen Pelayanan
Wilayah-Pusat
k.
Perempuan
Lembaga
Swadaya-KOPBUMI,
ICMC/ACILS dan Solidaritas Perempuan.
xxiv
BAB III PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA
1.2 Keadaan Penampungan KBRI Kualalumpur Yang
PEMULANGAN DAN REINTEGRASI KORBAN PERDAGANGAN PEREMPUAN DAN ANAK
masalah
perlindungan TKI khususnya TKW yang bermasalah
1.
menangani
di
KBRI
(sekitar
5
orang).
Penyajian Data Korban di Malaysia. Dari penjelasan yang di dapat dari pejabat
Sedangkan di Malaysia sulit untuk mendeteksi
KBRI perlu mendapat tanggapan yang serius dalam
TKW yang bekerja, karena semula bekerja
menghadapi kasus-kasus trafiking khususnya dan kasus-
secara legal, menjadi
kasus TKW pada umumnya.
yang bekerja secara resmi sekitar 820 orang
ilegal. Saat ini TKW
dan yang tidak resmi ± 1,6 juta orang dan 1.1
masalahnya bermacam-macam
Keadaan KBRI
(Tabel 1).
dibawah
TKW yang legal terdiri dari TKW yang bekerja
Bapak Malik, bekerjasama dengan Bapak Indra
(kebanyakan PRT) dan sebagai PSK yang
Oesman yang menangani aspek perlindungan
masuk melalui Entikong (Malaysia Timur),
beserta bidang imigrasi, Bapak Tarigan, dan
tidak melalui domestik air port. PSK yang
seorang LO berpangkat Kapten dibantu oleh 14
masuk ke Malaysia inilah yang menjadi
orang Home-Staff dan 16 orang Local-Staff,
perdebatan
dirasakan masih kurang dan belum maksimal
menganggap hal tersbeut merupakan pekerjaan
untuk menangani kasus-kasus TKI di Malaysia.
sedangkan Indonesia mengatakan bahwa anak
Bidang
ketenagakerjaan
xxv
hukum,
karena
Malaysia
perempuan (dibawah 18 tahun) dan perempuan
hukumannya mati), maka Pemerintah Indonesia
muda menjadi PRT karena diiming-imingi
menunjuk lawyer Malaysia untuk membelanya.
dengan penghasilan yang tinggi. Pekerjaan PRT
Fee nya paling sedikit RM 30 ribu (± 75 juta-
atau pekerjaan lainnya hanyalah merupakan
100 jt rupiah). Hal ini telah dilakukan terhadap
kedok untuk menyaring anak-anak perempuan
Mariana
muda tersebut. Sebagai korban trafficking.
hukuman mati
Dalih mendapatkan pekerjaan sebagai hak asasi
penjara perempuan Kajang (± 30 km dari Kuala
manusia termasuk pekerjaan-pekerjaan yang
Lumpur).
rentan akan terjadinya kekerasan banyak terjadi
Bila TKW yang kena razia maka dalam waktu
pada diri perempuan terutama anak. Oleh
1 bulan ia akan di deportasi langsung. Bila ada
karenanya pencegahan terhadap perdagangan
yang bermasalah seperti narkoba, atau tindakan
orang terutama perempuan dan anak ditujukan
kriminal lainnya, maka pihak kepolisian akan
terutama penawaran kerja di Malaysia atau
menghubungi KBRI. Sambil menunggu proses
negeri lainnya. Tidak jarang trafficking dan
TKW yang bermasalah dengan tidak adanya
tidak sulit untuk merekruit perempuan melalui
dokumen atau dokumen ada tapi palsu, maka
border.
untuk memulangkan TKW tersebut harus
Ada 14 border di Semenanjung,
Maryadi
yang
diancam
dengan
yang saat ini mendekam di
sedangkan di Brunei, jumlahnya ratusan. Bila
menunggu
seorang TKW membunuh (pasal 338 KUHP
Malaysia yang pengurusannya relatif lama. Hal
atau pasal 302 hukum Malaysia maka ancaman
xxvi
permit
dari
Kantor
Imigrasi
ini yang menyebabkan penampungan (shelter)
dengan perjanjian kerja yang ditawarkan di
di KBRI menjadi penuh sesak.
Indonesia.
Dari 12 orang yang mewakili 720
Perjanjian
kerja
lisan
biasanya
orang WNI yang diwawancarai di penjara
dilakukan sewaktu masa perekrutan. TKW
perempuan di Kajang, ± 30 KM dari Kuala
illegal inilah yang menjadi permasalahan
Lumpur, 3 diantaranya telah dihukum dengan
hukum diantara ke-2 negara berkaitan dengan
ancaman
tuduhan
masalah ekonomi, politik maupun sosial. Bila
membunuh. Seorang yang bernama Mariana
saat ini pemerintah Malaysia mengatakan
asal
Indonesia dapat memasukkan devisa RM 10
hukuman
Tulung
pembelaan
mati
Agung dari
karena
(Jatim)
mendapat
pengacara
sehingga
juta
melalui
TKI
tapi
Malaysia
pun
hukumannya menjadi 12 tahun penjara dan ia
mendapatkan keuntungan RM 50 milyar, 50
telah menjalani hukuman 4 tahun. Para tahanan
kali lebih banyak
yang sedang menunggu proses hukum ada 2
Pemerintah RI. Untuk itu diperlukan suatu nota
orang yang diancam dengan hukuman mati
kesepakatan/MOU
karena membunuh majikan, keadaan tersebut
Understanding) yang menguntungkan kedua
dilakukan karena terpaksa membela diri karena
negara dan memudahkan untuk bekerjasama
ingin diperkosa oleh bapak ayam atau germo
dibidang ketenagakerjaan yang merupakan satu
dan majikan dan hal tersebut tidak sesuai
upaya untuk mencegah terjadinya perdagangan perempuan dan anak.
xxvii
dari yang diperoleh
(Memorandum
of
Profile TKW di Malaysia
KBRI yang menampung TKW yang
Perlu adanya suatu persamaan persepsi
bermasalah
tersebut
mempunyai
kegiatan
tentang fights-crime, dimana setiap tahun KBRI
seperti menjahit, kegiatan olahraga, diberikan
menerima lebih dari 2000 kasus dan meningkat
kegiatan
secara signifikan baik dari quality maupun
sebagainya. Sedangkan TKW yang ditampung
quantity. Dari statistik penampungan KBRI di
tidak
Kuala Lumpur yang berjumlah 439 orang sejak
dikhawatirkan akan mendapat kasus lagi. Dari
Januari 2005 sampai dengan Juni 2005 dan saat
TKW yang ditampung lamanya bervariasi, ada
ini telah ditampung sebanyak 168 orang (Tabel
yang sampai 6 bulan bahkan kasus Nirmala
1). Untuk TKI legal berjumlah 820 kasus yang
Daniel Bonat TKW asal Kupang sudah 9 bulan
illegal 1,6 juta kasus, disamping banyak kasus
karena kasusnya sedang diproses di pengadilan
yang tidak dapat dideteksi.10
di Kuala Lumpur. TKW yang lari ke KBRI
kerohanian
boleh
ke
(mengaji)
luar
KBRI,
dan
lain
karena
Untuk itu diperlukan kerjasama antara
dapat dengan cara datang sendiri, diantar oleh
Departemen Tenaga kerja dengan PJTKI dalam
warga negara Malaysia, ada pula yang hanya
melaksanakan
dalam
didrop di depan Gedung KBRI oleh majikan
menempatkan tenaga kerja di Malaysia sejak
atau TKW yang melarikan diri dari rumah
awal rekruitmen di dalam negeri sampai ke
majikan atau TKW tersebut diserahkan dari
tempat kerja di luar negeri.
polisi karena tidak ada paspor (undocument).
one
guide
policy
10
Hasil wawancara penulis dengan staf KBRI di Kuala Lumpur, 19 Juli 2005
xxviii
5 6
7 8
9
10 11
Desember
September
48
38
47
44
291
2
8
3
3
33
13
32
5
4
1
2
21
--
13
2
--
6
2
23
2
15
1
--
4
--
6
4
15
--
--
3
2
6
1
12
3
3
3
--
1
1
11
1
3
1
4
--
1
10
--
--
1
--
--
--
1
--
--
3
1
3
4
11
-67
-79
3 76
7 59
7 77
11 81
28 439
Oktober
61
Agustus
53
Juli
Juni
3 4
Mei
2
April
Lari Dari Rumah Majikan Korban Pelacuran Terlantar Korban Penipuan Diusir Dari Rumah Majikan Korban Penganiayaan Majikan Stress/Sakit Korban Pemerkosaan/ Pelecehan Seksual Majikan Korban Pemerkosaan/ Pelecehan Seksual Agensi/umum Diusir/Lari Dari Agensi Lain-lain TOTAL
Maret
1
Februari
MASALAH
Januari
No
November
* Sumber : KBRI Malaysia, Kuala Lumpur Tahun 2005
Tabel 3 STATISTIK PENAMPUNGAN KBRI KUALA LUMPUR TAHUN 2005
xxix
Jumlah
Yang menjadi perhatian adalah bila ada
gaji yang menggiurkan dan fasilitas yang baik.
penggerebekan
yang
Namun apa yang dijanjikan kesemuanya adalah
berindikasi tempat pelacuran, maka perempuan
bohong besar. Berangkat dari Subang dibawa
Indonesia
pelacur
ke Jakarta oleh oknum TNI dan istri, kemudian
ditangkap karena tidak ada paspor, padahal
diserahkan kepada seorang yang kemudian
mereka adalah korban perdagangan orang.
berangkat bersama Imas naik pesawat terbang
Mereka adalah korban yang dipaksa bekerja
ke Pontianak dan langsung ke Kuching melalui
untuk melayani laki-laki, seperti halnya Imas
Entikong. Border Entikong adalah tempat
(25 th). Sejak kedatangannya di Kuala Lumpur,
keluar masuknya WNI ke Malaysia dan
harus melayani tamunya orang Cina dan orang
sebaliknya, tapi selain itu masih banyak jalan
Brunei dalam 1 (satu) malam, padahal ia baru
tikus untuk keluar masuknya WNI/WNA ke
saja tiba, masih mabuk karena perjalanan dari
dan dari Indonesia yang berjumlah puluhan,
Kuching ke Malaysia (Kuala Lumpur) melalui
tanpa pengawasan. Imas dapat lepas dari
Entikong yang sangat melelahkan.
tempat kerjanya Jl. Serawak No. 31A dan 31B
yang
di
suatu
bekerja
tempat
sebagai
Imas mempunyai paspor dan dipegang
lantai III Kuala Lumpur, karena polisi yang
oleh Bapak ayamnya (germo), di rekrut oleh
menggerebek tempat tersebut mengantarnya ke
seorang oknum dari ABRI di Subang. Istrinya
KBRI dan ia luput dari cengkraman Bapak
yang menawarkan Imas untuk bekerja sebagai
ayam. Lain lagi yang dialami Siti Nurhaini asal
penyanyi di restaurant Kuala Lumpur dengan
Bandung (19 th), yang sejak awal memang
xxx
ingin pergi dari rumah dikampungnya karena
Siti :
“Saya dibawa ke Jakarta dan
menurut ceritanya melalui wawancara dengan
langsung ke Hotel Purnama di Kuala Lumpur.
penulis
Saya tidak mendapat gaji bila sedang melayani
ia
kecewa
dengan
ibunya.
Ia
mengatakan : “Sejak
tamu. Kontrak saya harus melayani 120 orang, kecil
saya
tinggal
hanya
namanya “Kong”. Bila “Kong” telah selesai
dengan ibu dan nenek. Saya tidak pernah tahu
maka saya akan bebas dari bapak ayam, tapi
dan kenal dengan bapak, saya kesal dengan ibu.
ternyata setelah Kong, saya telah selesai, saya
Saya sekolah sampai tamat SMP”
dijual kembali ke bapak ayam lainnya. Untuk
Setamatnya dari SMP Siti yang selalu resah
mencapai Kong, pernah saya melayani 20
banyak bermain dan banyak mempunyai teman,
orang untuk 1 malam, dengan resiko saya harus
dan ia mempunyai teman seorang laki-laki yang
ke dokter karena pendarahan. Saya ingin cepat
bernama Denny. Denny yang tahu akan
bebas dan cepat menyelesaikan kontrak dengan
keadaan keluarga Siti yang tidak harmonis
sistem “Kong” tadi.
sebagai layaknya keluarga yang utuh dengan Siti yang masih muda kelihatan akrab dengan kedua orang tuanya yang kuat memegang nilaikosmetik, sudah bekerja selama 3 bulan. Dalam nilai kultural dan agama dalam keluarga, waktu 1 bulan mendapat gaji 500 RM (± Rp. menjual Siti kepada 2 (dua) orang Cina. Setelah 1.250.000,-), dan ia telah menerima 3 (tiga) berhasil Denny mengurus paspornya atas nama kali. Tapi karena ia sudah tidak kuat lagi untuk Neneng Agustin, untuk berangkat ke Malaysia. menjadi PSK, maka ia melarikan diri ke KBRI.
xxxi
Waktu ditanyakan apakah ia ingin pulang atau
Dari ke 6 yang berada di Shelter KBRI yang
tidak ternyata jawabannya sangat ragu dengan
diwawancarai, 3 orang merupakan korban
pandangan yang kosong. Kebalikan dari Imas
trafficking, sedangkan Nirmala D Bonat, Yayah
yang dengan spontan menjawab ingin pulang.
dan Yuli Safitri adalah PRT yang mendapat
Selain 2 orang korban trafiking tersebut turut
kekerasan dari majikan.
diwawancarai 4 orang lainnya, yaitu sebagai
Berdasarkan laporan Senior Liaison
korban penyiksaan (Nirmala Bonat), korban
Officer Kepolisian RI di Kualalumpur tahun
pemerkosaan (Yayah, 29 th) asal Karawang
2003, terdapat 125 orang korban trafficking, 14
diperkosa majikannya. Karena diketahui oleh
orang diantaranya dibawah umur 18 tahun
majikannya perempuan ia mendapat penyiksaan
(anak perempuan). Dan bekerja sama dengan
dengan alasan mengganggu majikan laki-laki,
Departemen Sosial telah menuangkan 16 orang
lari dari majikan sebagai PRT (Yuli Safitri, 18
korban trafficking dari Tawau serta serta
th), yang sudah bekerja 19 bulan dan baru 2
10.301 orang pekerja migran terlantar.11
minggu dipenampungan KBRI. Dan seorang lagi adalah sebagai PSK (Sunenti, 20 th) asal Pontianak,
yang
tidak
pernah
mengecap
sekolah karena keadaan orang tua yang miskin dimana tempat tinggalnya jauh di pedalaman Kalimantan Barat.
11
Laporan Senior Liason Officer Kepolisian RI di Kedutaan Besar RI Kuala Lumpur, tahun 2003.
xxxii
No. 1
2
3
4
5
6
Nama, Tempat/Tgl. Lahir Alamat di Indonesia NIRMALA DANIEL BONAT Kupang, 27-08-1984 Paspor RI No. AG 247964 dikeluarkan Kanim Jakarta Timur berlaku s/d 08-07-2008 Kelurahan Air Nona RT.19/05, Kec. Oebobo, Kabupaten Kupang NTT telp. 0380-820741 (Daniel Biere, paman) YAYAH HOERIYAH BT TAHRI Kerawang, 15-03-1976 Desa Cipta Marga Jl. Peundi Rt.017/07 Kec. Jayakarta, Kab. Kerawang, Jawa Barat YULI SAFITRI BT TARJUKI Brebes, 21-07-1987 Jl. Cinde Kencana No.28 Ds. Tegalsari, Tegal – Jateng SITI NURHAINI BT HERMAN Bandung, 05-05-1986 Ujung Berung Cilalareung Ds. Sipanjalu Rt.4/02 Kec. Cilengkra Kab. Bandung, Jawa Barat IMAS BINTI EDI KUSNADI Subang, 02-08-1980 Ds. Pusaka Ratu Rt.13/03 Kec. Pusaka Negara, Kab. Subang Jawa Barat SUNENTI BINTI KARSIM Pontianak, 07-07-1985 Ds. Pansi Kec. Kuala Beheng Kab. Landak, Pontianak Kalimatan Barat
Kasus Korban penyiksaan majikan (9 bulan) PT. Bima
Tanggal Masuk 18-05-2004
Tabel 4 Peserta Dialog dari Penampung Sumber : KBRI Malaysia (Kuala Lumpur) Tahun 2005
Wawancara dengan seorang aktivis Hj. Rina Dwi Lestari SIP.Msi yang aktif dalam Yayasan Kaseh Puan yang bergerak untuk Pendidikan dan Kesehatan Perempuan di wilayah Karimun, Propinsi Kepulauan Korban pemerkosaan (1 bulan)
09-09-2004
Riau LSM ini membantu korban trafficking dalam hal kesehatannya dan memulangkan korban ke daerah asal dengan dana dari funding donor. Kepulauan Riau yang terdiri dari banyak pulau-pulau yang salah satunya
Lari dari majikan (19 bulan)
20-06-2005
daerah Klejuterletak di Kabupaten Karimun, Kelurahan Borau, Kecamatan Meral. Profile ibu Hj.Rina yang energik dan ramah dalam
PSK
21-05-2005
menangani masalah perempuan di bidang kesehatan dan pendidikan tercermin dengan pedulinya ibu muda ini akan masalah maraknya kasus perdagangan perempuan dan anak, dimana wilayah Riau/Batam merupakan salah
PSK Majikan : Aseng (Pudu) Agen : Aseng PJTKI : Evi/Pusaka Ratu, Subang, Jawa Barat PSK Majikan : Aseng/Steven Telp. 021-2713539 (Pudu Raya) Agen : Aseng Telp : 0321444511 PJTKI : Dedet (Perorangan) Entekong
07-07-2005
satu wilayah tujuan dari korban/perempuan yang ditrafik dari daerah-daerah pengiriman seperti Jawa Barat (Cibadak, Sukamubi) dan daerah-daerah lainnya. Daerah ini banyak perempuan muda mendapat penyakit kelamin. Widi (korban trafficking) yang bertempat di desa Cibereum Sukabumi beserta 3 orang temannya (yang
xxxiii
berumur dibawah 18 th) di bawa ke Kleju di Batam
desa-desa untuk merekrut gadis-gadis desa untuk
(Riau).
dijadikan korban. Pelaku/calo dapat merekrut dengan
Ternyata perlakuan yang didapatnya di Kleju adalah
imbalan gaji yang besar dan bukan sebagai Pembantu
dijadikan budak seks oleh lelaki hidung belang, yang
Rumah Tangga. Dan dari dialah jaringan perdagangan
sejak perekruitan dijanjikan oleh calonya untuk bekerja
perempuan dan anak terbongkar. Sejak itulah polisi
di restorant di Malaysia (Kualalumpur). Mereka disekap
Sukabumi
ditempat penampungan, seperti perempuan lainnya yang
memulangkan Widi cs ke Cibereum dengan biaya
telah berada di Kleju sebelum mereka datang. Widi
ditanggung oleh orang yang mempekerjakan mereka di
beserta 3 orang temannya tidak dapat melarikan diri,
Kleju.
bekerjasama
dengan
kepolisian
Riau
karena dijaga ketat oleh bodyguard yang angker dan
Untuk reintegrasi, tim telah melakukan tinjauan
menakutkan. Untuk berhubungan dengan keluarganya di
kelapangan yaitu di kelurahan Cabadak, kecamatan
Cibereumpun tidak boleh, tapi entah mengapa kebetulan
Sukabumi, Kabupaten Sukabumi, Propinsi Jawa Barat.
Nita (salah satu teman Widi), dapat meminjamkan HP
Cibadak berdasarkan peta perdagangan anak merupakan
dari temennya dan Nita langsung telpon ke orang tuanya
daerah yang berpotensi untuk merekrut perempuan.
di Cibereum. Nita masih berumur 15 tahun, dengan kulit
Dari data di dapat/diperoleh di Kelurahan Cibadak sejak
yang kuning langsat dan berparas cantik, Nita paling
tahun 2001 s/d 2005 hanya ada 8 TKI yang
laris dalam melayani tamu-tamu hidung belang.
menguruskan surat keterangan untuk bekerja keluar
Sebelumnya keluarga dari 4 orang korban ini sudah
daerah/negeri. Dari ke 8 TKW yang membutuhkan surat
berupaya untuk dapat berhubungan dengan anak-anak
keterangan tersebut rata-rata berumur diatas 18 tahun. 12
mereka, tapi selalu gagal. Setelah tahu keberadaan anak-
Dari ke 8 orang TKW tersebut hanya 1 orang yang
anak mereka, mereka melapor ke Kapolresta Sukabumi,
tujuan Singapura.
yang pada waktu itu ditangani oleh AKBP Ryco
Dari peta perdagangan orang, baik hasil
Amelda. Dengan sigap dan tanggap kepolisian melacak
penelitian UNPAD maupun berbagai berita mass media
ke desa Cibereum dan dapat melacak pelaku/calo (seorang gay) yang bekerja disalon kecantikan datang ke
12
Data Kelurahan Cibadak, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi tanggal 12 Desember 2005.
xxxiv
elektronik dan cetak, Kabupaten Sukabumi adalah
undangan tersebut dimaksudkan sebagai landasan
merupakan daerah pemasok perempuan muda untuk
hukum bagi langkah-langkah pemulangan pemulangan
dijadikan korban trafficking. korban sampai pada reintegrasinya dalam masyarakat
Seperti desa Cibadak terdiri dari 47 RW yang meliputi 122 Rt sampai dengan bulan Oktober 2005 berpenduduk mendapatkan
27.259 korban
jiwa,
misalnya
trafficking
.
sulit
untuk
Desa
yang
dan atau lingkungan keluarganya. Membahas pemulangan dan reintegrasi korban trafficking itu sendiri, berarti erat kaitannya dengan
berpenduduk ribuan jiwa masih belum tertib dalam pengawasan penduduknya yang akan bekerja keluar daerah/negeri.
Daerah
Cibadak
terkesan
aspek-aspek perlindungan korban trafficking, yang lebih
masih
lanjut
perlu
kebijakan
terkait
bagi
landasan
sederhana dan miskin, dengan rumah-rumah yang saling berlimpitan
(kumuh)
belum
dapat
operasionalisasinya, untuk adanya hasil yang dapat
melakukan
pencegahan bila ada calo yang merekrut anak-anak
dipertanggung jawabkan.
perempuan.
2.
Aspek perlindungan korban trafficking yang dimaksudkan
Analisis Data
meliputi
kegiatan-kegiatan
:
pemulangan dari negara tujuan ke dalam negeri,
Aspek Hukum Pemulangan Dan Reintegrasi Korban
termasuk dalam upaya pemberian bantuan hukum dan
Trafficking. Berbicara
disini
mengenai
aspek
hukum
pendampingannya, rehabilitasi atau pemulihan baik fisik
atas
maupun psikis, reintegrasi, yakni penyatuan kembali
pemulangan dan reintegrasi korban perdagangan orang
pada lingkungan keluarga atau masyarakatnya, serta
(trafficking), bukan saja terkait dengan substansi hukum
upaya pemberdayaan korban baik ekonomi maupun
itusendiri (perundang-undangan), namun juga terkait dengan penegakan atau implementasinya. Perundang-
xxxv
pendidikannya, dengan harapan agar korban tidak
Hubungan
Luar
terjebak kembali dalam kasus trafficking.
ditentukan dalam :
Negeri,
sebagaimana
Upaya perlindungan korban trafficking, pada
Pasal 19 yang berbunyi :
menjadi
kewajiban
“Perwakilan Republik Indonesia berkewajiban
Pemerintah atau Pemerintah Daerah. Namun hal ini
untuk memberikan pengayoman, perlindungan,
sangat dibutuhkan kemitraannya dengan masyarakat
dan bantuan hukum bagi warga negara dan
mengingat korban dan atau kejadian kasusnya, tidak
badan hukum Indonesia di luar negeri, sesuai
tertutup kemungkinan bisa menimpa diri siapa saja
dengan peraturan perundang-undangan nasional
disekitar kita, kapan saja, dan dimana saja, sehingga
serta hukum dan kebiasaan internasional”
dibutuhkan kerjasama dan peran serta dari semua pihak
Pasal 21 berbunyi :
(stake holders).
“Dalam hal warga negara Indonesia terancam
a.
Kebijakan Indonesia yang relevan dengan
bahaya nyata, Perwakilan Republik Indonesia
Bantuan Korban Trafficking.
Indonesia,
intinya
tanggung
jawab
dan
Undang-undang dan kebijakan yang
berkewajiban
memberikan
perlindungan, membantu dan menghimpun
dapat digunakan untuk melindungan korban
mereka
di
wilayah
(WNI) yang bermasalah dan atau tertarik di
mengusahakan untuk memulangkan mereka ke
luar negeri adalah sebagaimana ditentukan
Indonesia atas biaya negara”.
dalam Undang-undang No. 37/1999 tentang
Berpangkal
pada
yang
kedua
aman,
ketentuan
serta
pasal
tersebut, bahwa upaya perlindungan kepada
xxxvi
WNI yang berada di luar negeri, termasuk
dalam
memberikan penampungan yang aman serta
mengirimkan/menempatkannya
mengusahakan pemulangannya ke Indonesia
tujuan. Sementara, bagi para TKI di sector
atas biaya negara.
informal atau WNI yang masuknya melalui
Dalam hal WNI adalah menjadi korban
cara illegal, maka mereka mengalami hambatan
(tertrafik) di luar negeri, tentu pasal-pasal
untuk
tersebut dapat diterapkan kepadanya, termasuk
Perwakilan RI di negeri tersebut, karena
permasalahan TKI yang bekrja di Malaysia dan
umumnya tidak melapor dan atau tidak diberi
menjadi korban (trafficking) atau tertimpa
kesempatan melapor oleh agen penempatan
bahaya lainnya.
atau oleh majikannya. Hal ini yang justru sering
Sejalan
dengan
melacak
mengakses
lembaga
yang
layanan
di
bantuan
telah negara
dari
ketentuan
menimbulkan permasalahan besar, antara lain
perundangan mengenai Hubungan Luar Negeri
di Malaysia karena mereka dikategorikan
tersebut terhadap para WNI yang bermasalah di
sebagai
luar negeri c.q Direktorat Perlindungan WNI
menimpa pada diri WNI yang illegal tersebut
dan BHI. Dalam hal ini, bagi paraTKI yang
(undocumented) seringkali
bekerja di sector formal pada umumnya lebih
memprihatinkan, diantaranya menjadi sasaran
mudah untuk mengakses layanan ini, karena
bagi
relatif lebih terpantau baik dari keberadaannya
terekploitasi
di luar negeri (karena melaporkan diri) maupun
bertanggungjawab, termasuk sampai tidakdigaji
xxxvii
pendatang
para
pelaku oleh
haram.
Resiko
yang
menjadi sangat
kejahatan
terorganisir,
pihak-pihak
tidak
oleh majikan, bahkan penahanan paspor oleh
Kesehatan melalui pendirian Pusat Pelayanan
pihak majikan, sehingga sarat sekali mereka
Terpadu PPT) Crisis Center, baik yang
bisa menjadi korban trafficking.
dibentuk di beberapa rumah sakit pusat dan
Layanan
kepada
juga
daerah. Kebijakan ini sebagaimana dituangkan
diberikan oleh Departemen Tenaga Kerja dan
dalam kesepakatan Bersama Antara Menteri
Transmigrasi (Daerah), khususnya terhadap
Negara Pemberdayaan Perempuan, Menteri
pekerja migrant yang bermasalah dalam bentuk
Kesehatan,
Menteri
bantuan transportasi untuk pemulangan dan
Kepolisian
RI
penempatan di daerah transit
(debarkasi).
PP/Dep/V/X/2002;1329/MENKES/SKB/X/200
Departemen Sosial juga memberikan bantuan
2;75/HUK/2002; POL.B/3048/X/2002 tentang
untuk
Pelayanan
biaya
korban
pemulangan
trafficking
korban
tindak
Sosial Nomor
Terpadu
Korban
dan
Kepala 14/Men-
Kekerasan
kekerasan pekerja migrant yang bermasalah
Terhadap Perempuan dan Anak.
serta berupaya memberikan pendidikan dan
Sebagai
pelatihan kepada para penyandang sosial agar
Bersama
mereka dapat mandiri dan mampu memperoleh
pelayanan Terpadu terpadu terhadap korban
kehidupan sosial yang layak di masyarakat.
kekerasan,
Didalam pelayanan berupa perawatan medis,
(trafficking)
psikologi
korban
meliputi aspek medis, psikis, sosial dan hukum.
rtrafficking di posisikan oleh Departemen
Beberapa PPT tersebut diantaranya terbentuk di
dan
consulting
kepada
xxxviii
tindak
lanjut
tersebut,
termasuk
telah
atas
dibentuk
korban
perempuan
Kesepakatan
dan
Pusat
perdagangan anak,
yang
RS umum milik Pemerintah Pusat, Propinsi,
Layanan kepada trafficking juga diberikan oleh
dan
Sakit
Pusat Pelayanan Terpadu, Women’s crisis
Kepolisian Pusat, Rumah Sakit Bhayangkara
Center dan shelter-shelter yang diselenggarakan
Tingkat II, III dan IV. Para pelaksana PPT
oleh LSM dan organisasi masyarakat yang
tersebut, adalah dokter, perawat, psikolog,
berada di beberapa kota besar di 14 (empat
penyidik POLRI, dan Departemen, bekerjasama
belas) propinsi di Indonesia .
Kabupaten/Kota
serta
Rumah
dengan pekerja sosial secara terpadu dibawah pimpinan PPT yang bersangkutan.
b.
Layanan Perlindungan dari Persepsi Korban.
Departemen Sosial pada tahun 2003 telah
Masyarakat luas masih banyak yang belum
merintis berdirinya Rumah Perlindungan dan
menyadari
Pusat Trauma (Trauma Center) dan telah
(perdagangan orang, khusnya perempuan dan
diresmikan operasionalnya pada tahun 2005
anak-anak), apalagi masyarakat yang sarat
akan
bahaya
trafficking
dengan kerentanan terhadap bahaya trafficking. MABES POLRI telah membentuk
Hal ini karena kurang atau belum banyaknya
Ruang Pelayanan Khusus (RPK) di Kepolisian
informasi yang diberikan kepada kelompok-
Daerah,
kelompok masyarakat tersebut.
Propinsi,
Polwil
dan
Polres
Kabupaten/Kota yang pada saat ini telah ada
Adapun berbagai informasi tersebut antara lain
208 RPK .
hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak untuk mendapatkan perlindungan dari pemerintah
xxxix
(negara), yakni hak atas perlakuan yang selama
adalah
ini
korban, memberikan perlindungan diri dari
mereka
terima
(jika
mereka
korban
mengenai
merahasiakan
trafficking) bahwa mereka diperlakukan yang
ancaman
selama ini mereka terima (jika mereka korban
pemulihan kesehatan dan trauma konseling. Hal
trafficking)
ini
bahwa
mereka
diperlakukan
trafficking,
penting
memberikan
identitas
disampaikan
karena
bantuan
hak-hak
sebagai kriminal, undocumented migrant dan
tersebut sesuai dengan ketentuan standar
informasi mengenai berbagai masalah yang
internasional yang harus diberikan pada korban,
mungkin dapat ditemukan ditempat kerja atau
yang juga semestinya dipahami oleh negara
dinegara tujuan. Misalnya, bagaimana cara
tujuan atau transit tersebut.
melakukan perlindungan terhadap diri sendiri,
SPO tersebut pada tahun 2004 didesain untuk
nomor kedutaan atau konsulat Indonesia, atau
memberikan panduan baik kepada lembaga
layanan-layanan perlindungan dari pemerintah
pemerintah maupun lembaga non pemerintah
serta LSM yang peduli dengan masalah ini di
mengenai pemulangan dan reintegrasi korban
negara tersebut, termasuk pelatihan yang
trafficking.
diberikan sebelum pemberangkatan mereka ke
Prosedur pemulangan tersebut terdiri dari 5
negara tujuan bekerja.
(lima) buku yang meliputi Buku 1 :
Hal-hal
lain
yang
semestinya
Memberikan
bantuan
untuk
layanan
dan
diinformasikan kepada para korban atau kepada
perlindungan korban yang mencari bantuan
calon pekerja sebelum bekerja ke luar negeri,
tempat penampungan atau shelter di Kedutaan
xl
Besar Indonesia di Luar Negeri, dan lebih
kemerdekaan diri masing-masing individu yang
lanjut Re-integrasi mereka ke Indonesia melalui
bersangkutan , terlebih lagi bagi korban
daerah transit
trafficking.
Buku 2-5 : memberikan panduan serupa di
Pada tahun 2003, Departemen Sosial telah
berbagai tingkat birokrasi yang dilalui korban
memulangkan 16 orang korban perdagangan
pada saat kembali ke Propinsi, Kabupaten, dan
orang dari Tawau dan 10.301 orang pekerja
seterusnya hingga sampai kerumah korban
migrant terlantar .
(pihak keluarga) atau tempat tujuan yang
Berdasarkan
mereka sukai, sebagai alternatif mereka untuk
Officer Kepolisian RI di Kedutaan Besar RI di
beraktifitas
Kualalumpur, Malaysia, pada tahun 2003
dalam
kehidupan
yang
lebih
dirasakan nyaman.
dari
laporan
Senior
Liaison
tercatat 125 orang korban trafficking yang ditampung di kedutaan besar tersebut, dan 14
c.
Pemulangan,
Pemulihan
dan
orang diantaranya adalah berumur antara 14 –
Reintegrasi
Korban Trafficking.
18 tahun. Modus operandi yang dilakukan
Pemulangan para WNI yang bermasalah di luar
bahwa
negeri menjadi hal yang dambakan oleh
Pelayan Toko, Pelayanan Restoran, Pembantu
mereka, yang tentunya ketidak nyamanan atas
Rumah Tangga, Pemnadu Karaoke, dengan gaji
diri mereka yang bermasalah di negeri orang
besar
dapat
pemberangkatan. Namun pada kenyataannya
dipastikan
akan
mengganggu
xli
mereka
dan
dijanjikan
tidak
akan
dipungut
dijadikan
biaya
mereka diexploitasi menjadi pekerja seks
korban yang diselamatkan. Disisi lain, Staf
komersial. Para kkorban tersbeut dipulangkan
Perwakilan RI juga dituntut untuk memberikan
ke Indonesia, yakni 6 orang ke Pontianak, 52
pembinaan mental utuk membesakan hati
orang ke Dumai, 38 orang ke Asahan dan 6
korban selama dalam penampungan sebagai
orang ke Jakarta-Makasar.
rangkaian proses pemulangan ke Indonesia.
Adapun
diantara
mereka
Kalimantan (31 orang), Jakarta
berasal
dari
Berdasarkan kenyataan kondisi dan situasi yang
(11 orang), Sumatra
harus dilakukan Kedutaan Besar Indonesia,
(29 orang), Jawa (49 orang), dan NTB (4 orang).
khususnya terkait dengan pemulangan dan
Hal yang sangat penting dilakukan bahwa
pemulihan korban tersebut, maka ketentuan
sebelum mereka
dipulangkan maka untuk
Pasal 19 dan Pasal 2424 Undang-undang No.37
pemulihan korban dilakukan sejak mereka
tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri
masih berada dipenampungan perwakilan RI di
sebagaimana disampaikan dimuka, seyogyanya
luar negeri, selama di penampungan di daerah
sudah tepat sekali. Hal ini mengingat bahwa
debarkasi
persoalan
dalam
negeri
atau
sesudah
trafficking
yang
sederhana
Konsulat Jenderal RI di Kualalumpur pada
melainkan justru butuh keterkaitan semua pihak
dasarnya telah memberikan layanan penginapan
untuk melakukan perlindungan, baik melalui
serta
penyiapan
konsumsi
selama
di
penginapan untuk memulihkan kondisi fisik
penanganan
hal
pemulangan dan reintegrasi ke keluarganya.
kebutuhan
untuk
bukanlah
fasilitasi
kasusnya,
akomodasi
dan
konsumsinya (di penampungan), perawatan
xlii
medik
maupun
psikis,
sampai
pada
pula, dan untuk itu dibutuhkan komitmen yang
pendapingan selama proses pemulangan. Dengan
demikian,
peran
shelter,
tinggi untuk membantunya disertai dengan sarana
kualitas dan kuantitas SDM yang memadai.
kesehatan (fisik dan psikis), konseling, sampai
Disisi lain, keterpaduan program juga menjadi
pada pendampingan legal sangat dibutuhkan
tuntutan yang sangat logis bukan saja untuk
korban terlebih jika korban justru berbalik jadi
masing-masing peran dan fungsi kelembagaan,
tersangka, seperti kasus nurlela yang sampai
tetapi penyediaan dananya pun dibutuhkan
sekarang masih dalam proses pengadilan di
perencanaan yang perlu terintegrasi.
Malaysia.
Masalahnya hal ini yang justru masih menjadi
Memahami begitu kompleks dan rumitnya
kendala besar untuk penyebab dan merupakan
permasalahan trafficking, maka peran dan
hal yang sangat menyedihkan, bahwa masih
fungsi masing-masing stake holder terkait perlu
juga adanya tudingan kesalahan yang tertuju
lebih di tingkatkan, dan khusus di jajaran
pada korban, perempuan dan atau anak-anak
Departemen
yang terpaksa bekerja di luar negeri.
Luar
Negeri
juga
perlu
ditingkatkan peran dan fungsi unit-unit terkait, khususnya kuantitas sosial untuk penampungan
Kasus-kasus TKI terutama kasus trafiking
kasus trafficking. Hal ini mengingat bahwa
diperlukan
aspek trafficking dan resiko yang dihadapi
Malaysia cq Kepolisian Malaysia (G to G).
korban membutuhkan bantuan yang kompleks
Seyogyanya
xliii
kerjasama
KBRI
dengan
di
Kuala
pemerintah
Lumpur
menempatkan staff Kepolisian RI pada setiap
giat melakukan advokasi dibidang perlindungan
Konsulat dan Konjen untuk membantu TKW
terhadap korban trafiking. Tenaganita pernah
yang bermasalah (sebagai korban kekerasan
aktif dalam kegiatan membela korban bahkan
dan gaji yang tidak dibayar) oleh majikan serta
menentang kebijakan pemerintah Malayisa
sebagai korban trafiking.
yang bersikukuh menyatakan bahwa trafiking
Selain itu Konsuler Perlindungan KBRI dapat
tidak ada di wilayah Malaysia. Dr. Irene
menunjuk pengacara guna mendapat bantuan
Fernancez sebagai Direktur Tenaganita pernah
hukum bagi TKW yang mendapat ancaman
di
hukuman mati atau hukuman
mencuatkan masalah trafiking dan membantu
berat di
hukum
penjara
dalam
upaya
untuk
Pengadilan Malaysia, untuk itu diperlukan dana
korban (WNI dan bekerjasama dengan KBRI).
untuk
yang
Tujuan utama LSM ini adalah untuk membantu
bersangkutan. Dan hal tersebut belum dapat
korban trafiking dan PRT yang tidak mendapat
sepenuhnya dilaksanakan dengan terbatasnya
gaji serta mendapat kekerasan dari majikan.
dana. Karena tanpa didampingi oleh pengacara,
Masalah yang menjadi Big Issue di Malaysia
mustahil TKI bermasalah dapat menuntut hak-
adalah bahwa korban trafiking adalah bersalah
haknya sesuai dengan hak asasi manusia yang
karena ia illegal dan melanggar hukum
berlaku secara universal selain kerjasama antar
Malaysia. Seharusnya ia sebagai korban wajib
pemerintah
dengan
diberi perlindungan baik oleh pemerintah
LSM/non pemerintah seperti Tenaganita yang
Malaysia apalagi pemerintah Indonesia. Bila
membayar
perlu
fee
ada
pengacara
kerjasama
xliv
ada penggerebekan di lokasi PSK, maka korban
Perdagangan
tidak punya dokumen (paspor), hal ini ia
Anak” (RAN-P3A).
terjerat sebagai migrasi illegal dan harus
Untuk
dihukum dengan hukum Malayasia. Untuk
membentuk gugus tugas yang berkedudukan
mendapatkan
dibawah
paspor
Indonesia
yang
(Trafiking)
melaksanakan
dan
Perempuan
RAN-P3A,
bertanggungjawab
Dan
perlu
langsung
disebabkan karena paspor asli dipegang oleh
kepada Presiden (pasal 4 ayat 1), yang
agen atau majikan, atau karena pemalsuan
mempunyai tugas untuk : a. Pengkoordinasian,
identitas dalam paspor (undocument), maka
b. Advokasi dan sosialisasi, c. Pemantauan dan
diperlukan kerjasama dengan imigrasi Malaysia
Evaluasi, d. Kerjasama nasional, regional dan
untuk menyelesaikan dokumen (kepulangan)
internasional untuk mencegah dan, e. Pelaporan
dalam
perkembangan
waktu
singkat,
agar
TKW
yang
pelaksanaan
penghapusan
bersangkutan dapat segera dipulangkan ke
perdagangan (trafiking), (Pasal 4 ayat 2).
Indonesia.
Sedangkan ayat 3 dari pasal 4 tersebut
Dari keenam korban trafiking tersebut, sejak
(lampiran III Keppres No.88 tahun 2002,
awal recruitment masalah yang dihadapi adalah
tanggal 30 Desember 2002) menyebutkan
kurangnya pengawasan dari instansi yang
susunan keanggotaan Gugus Tugas RAN-P3A,
terkait dan masyarakat seperti yang telah
yang terdiri dari :
diarahkan dalam Keppres No.88 tahun 2002 tentang “Rencana Aksi Nasional Penghapusan
a.
xlv
Tim Pengarah
Ketua
:
MENKO
KESRA,
No. 88 tahun 2002 perlu memperhatikan pedoman
merangkap anggota. Sekretaris :
MENEG
operasional dalam pemulangan korban perdagangan
Pemberdayaan
Perempuan,
perempuan dan anak yang terkait dengan kebijakan
merangkap
anggota. Anggota
:
masing-masing instansi dilihat dari segi internal (hukum
12 Menteri dalam kabinet termasuk
nasional). Dan karena tindak pidana perdagangan orang
Kepolisian terutama
Negara dan Badan Pusat Statistik.
perempuan
dan
anak
ini
merupakan
Transnational Organized crime yang mempunyai suatu jaringan memerlukan kerjasama antar negara. Antisipasi
b.
Tim Pelaksana Ketua
:
pemerintah
MENEG Pemberdayaan
Perempuan Sekretaris :
Kantor
Anggota
:
dalam
melaksanakan
Konvensi
Transnational Organized Crime termasuk Protocol to
Deputi Bidang Kesejahteraan dan Perlindungan
RI
Prevent, to Suppress, Punish Trafficking in Persons, and
Anak, Especially Women
Menteri
and
Children
adalah
dengan
Pemberdayaan Perempuan.
mensahkan RUU tentang “Pemberantasan Tindak
Para Eselon I pada instansi
Pidana Perdagangan Orang”. Dengan berpedoman pada
terkait dan LSM (aktivis) Keppres No. 88 Tahun 2002 dan Pedoman Operasional
yang berjumlah 28 orang.
Pemulangan Korban Perdagangan Perempuan Dan Gugus Tugas yang melaksanakan RAN-P3A
Anak, untuk daerah : Embarkasi, Debarkasi, Propinsi,
yang terkait instansi pemerintah dan masyarakat yang
Kabupaten/Kota dan Desa asal korban, maka instansi
bertugas seperti yang disebut dalam pasal 4 (1) Keppres
xlvi
terkait dapat melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan instansinya masing-masing.
xlvii
beserta
BAB IV
ataupun
biaya
dari
Germonya/Majikannya.
PENUTUP 4. 1.
keluarganya
Reintegrasi dilakukan oleh Departemen Sosial
Kesimpulan
bekerjasama dengan Pemerintah Pusat ataupun
1.
Pemda setempat.
Pemulangan TKW pada umumnya dan korban Trafficking khususnya dari luar negeri sebagai korban
2.
trafiking
ke
daerah
asal
5.
masih
korban
trafficking
menghadapi masalah hukum, karena pada
Operasional
umumnya
Perdagangan
TKW
dan
korban
trafficking
bermasalah serta
diperlukan
Pemulangan Perempuan
dan
Pedoman Korban Anak
yang
undocument, artinya memerlukan permintaan
dilakukan oleh gugus tugas yang dibentuk
untuk pulang kedaerah asal.
berdasarkan Keppres No. 88 tahun 2002
Pemulangan korban trafficking dari luar negeri
tentang : “Rencana Aksi Nasional Penghapusan
menjadi tanggung jawab pemerintah, dan
Perdagangan
dilaksanakan bersama dengan Kepolisian dan
Anak”;
Departemen Sosial sampai ke daerah debarkasi. 3.
Untuk pemulangan TKW
6.
(Trafiking)
Perempuan
Dan
Instansi pemerintah yang bertanggung jawab
Bila pemulangan tanpa diketahui oleh KBRI
dalam penempatan tenaga kerja diluar negeri
ditempat korban berada, maka tanggung jawab
dalam hal ini Departemen Tenaga Kerja, wajib
biaya pemulangan dilaksanakan oleh korban
mentaati dan mengimplementasikan UU No. 39 tahun 2004 tentang Penempatan Tenaga Kerja
xlviii
di Luar Negri dengan bekerjasama dengan PJTKI
(Pengerah
Jasa
Tenaga
B. Saran
Kerja
Indonesia); 7.
1.
Negara pengirim (Indonesia) dan Negara
trafiking dimulai aksi pencegahan sejak rekruitmen
Penerima
dari daerah asal korban oleh setiap instansi pemerintah
(Malaysia)
perlu
melakukan
kerjasama baik berupa perjanjian bilateral,
yang terkait.
ataupun Nota Kesepatakan antara keduabelah
2.
pihak; 8.
KBRI
Instansi pemerintah yang melaksanakan pencegahan, penghukuman dan perlindungan terhadap korban
yang
berada
di
Kuala
Lumpur
mustahil berhasil bila masyarakat tidak berperan serta.
mengalami kendala dalam penanganan TKI
3.
Pencegahan terutama dilakukan oleh keluarga yang
terutama TKW yang bermasalah baik ditinjau
berperan dalam membina hubungan yang harmonis
dari kurangnya SDM, terbatasnya sarana dan
antara anggota keluarganya.
prasarana maupun anggaran; 9.
Untuk mengantisipasi terjadinya lonjakan korban
Kewajiban
negara
untuk
4. memberikan
Penguatan nilai keluarga mulai dilakukan sejak dini melalui ajaran agama,
pelayanan pada setiap TKI/TKW bermasalah
pendidikan moral dan
nilai-nilai budaya yang luhur.
terutama korban trafiking wajib diimbangi
4.
UU No.39 tahun 2004 agar dapat disosialisasikan
dengan dilakukannya penegakan hukum (law
kepada setiap pelaksana pada instansi terkait serta
enforcement) terhadap calon TKI, terutama
masyarakat. Dan akhirnya UU tentang Penempatan
perempuan sejak perekrutan.
xlix
dan Perlindungan Tenaga Kerja di Luar Negeri
Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, Volume III,
dapat diimplementasikan.
No. 2 Tahun 2004. 4.
Sunaryati Hartono, “Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke-20”, Penerbit Alumni, tahun 1994, Bandung.
5.
di Jawa
DAFTAR KEPUSTAKAA 1.
Muchtar Kusumaatmadja,“Konsep-konsep Hukum Dalam
Barat, Pusat Pengembangan Hak dan
Gender, Fakultas Hukum Unibraw, tahun 2002.
Pembangunan”,
6.
Laporan Pengkajian Trafficking Terhadap Perempuan dan
Kumpulan Karya Tulis, Editor Prof. DR. Otje
Anak di Jawa Barat, Pusat Penelitian Peranan
Salman S. dan EddyDamian, Penerbit PT. Alumni,
Wanita, Lembaga Penelitian UNPAD, tahun 2002.
Bandung, 2002. 2.
Hasil Pemetaan Trafficking Terhadap Perempuan dan Anak
7.
Mattulada, “Peralihan Masyarakat Tradisional ke Masyarakat
Laporan Senior Liaison Officer Kepolisian RI di Kedutaan Besar RI, Kuala Lumpur, tahun 2003.
Modern”, dalam Seminar BPHN, di Ujung Pandang, tahun 1981. 3.
Ruswiati
8.
Suryasaputra,
“Hak
Asasi
Manusia
dan
Kuala Lumpur, Malaysia, 19 Juli 2005.
Penanggulangan Kemiskinan” , dalam Jurnal HAM
9.
tentang Kemiskinan, diterbitkan oleh Direktorat Jenderal
Perlindungan
HAM,
Hasil Wawancara Penulis dengan TKW di Shelter KBRI
Hasil Wawancara Penulis dengan Staf KBRI, Kuala Lumpur, Malaysia, 19 Juli 2005.
Departemen
l
10. Hasil Wawancara Penulis dengan Tahanan TKW di Penjara Perempuan, Kajang, Kuala Lumpur, Malaysia, 20 Juli 2005. 11. Keppres 88 Tahun 2002 tentang “Reintegrasi Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (Trafficking) Perempuan Dan Anak. 12. Buku Penetapan Pedoman Operasional Pemulangan korban Perdagangan Perempuan dan Anak (victim of Trafficking in Person) yang dikeluarkan oleh Kantor Kementerian Pemberdayaan Perempuan RI No. 48/KEP/Men P.P/DEP IV/10/2004.
li
