BADAN PARTISIPASI MASYARAKAT DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KABUPATEN KUPANG Bagian Pertama Badan Pasal 32 Badan Partisipasi Masyarakat Dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Kupang mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan Pemerintahan Kabupaten di Bidang Partisipasi Masyarakat Dan Pemberdayaan Perempuan. Pasal 33 Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada pasal 32, Badan Partisipasi Masyarakat Dan Pemberdayaan Perempuan mempunyai fungsi: a. Perumusan kebijakan teknis dalam lingkup partisipasi masyarakat dan pemberdayaan perempuan; b. Pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten; c. Pemberdayaan potensi dan masyarakat desa yang meliputi pemberdayaan Unit Daerah Kerja Pembangunan, pengembangan kawasan terpadu dan peningkatan motivasi kerja dan swadaya gotong royong masyarakat; d. Peningkatan usaha ekonomi masyarakat desa yang meliputi perkreditan, produksi dan pemasaran, tenaga kerja dan sektor informal serta peningkatan usaha ekonomi keluarga dan masyarakat; e. Pengembangan teknologi tepat guna dan upaya pemanfaatan sumberdaya Desa dan penataan pemukiman Desa f. Penyusunan pedoman, petunjuk teknis dan pengkoordinasian pelaksanaan pemberdayaan perempuan Bagian Kedua Kepala Badan Pasal 34 (1) Kepala Badan mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan mengkoordinasikan dan melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dilingkungan Badan Partisipasi Masyarakat Dan Pemberdayaan Perempuan. (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal 34, Kepala Badan Partisipasi Masyarakat dan Pemberdayaan Perempuan mempunyai fungsi :
a. Penyusunan rencana penjabaran kebijaksanaan, pengaturan pelaksanaan program dan pembinaan teknis di bidang partisipasi masyarakat dan Pemberdayaan perempuan; b. Pengkoordinasian kebijaksanaan usaha ekonomi Desa, pemanfaatan teknologi tepat guna, sumberdaya desa dan permukiman Desa dalam rangka pemberdayaan potensi desa dan masyarakat; c. Penilaian dan penyusunan laporan di bidang partisipasi masyarakat dan Pemberdayaan perempuan. Bagian Ketiga Bagian Tata Usaha Pasal 35 (1) Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok menyusun program dan melaksanakan urusan ketatausahaan, surat menyurat, urusan Kepegawaian, Urusan Keuangan, Urusan Rumah Tangga dan perlengkapan serta pengumpulan data dan pelaporan. (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal 35, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi : a. Pelaksanaan penyusunan rencana program dan pelaporan serta pembinaan organisasi dan tatalaksana; b. Pengelolaan administrasi kepegawaian; c. Pengelolaan administrasi keuangan; d. Penyelenggaraan urusan rumah tangga dan perlengkapan serta tata usaha dinas termasuk penataan arsip. Sub Bagian Umum, Kepegawaian Dan Keuangan Pasal 36 Sub Bagian Umum, Kepegawaian Dan Keuangan mempunyai tugas pokok mengelola urusan surat menyurat, urusan Rumah Tangga badan, perlengkapan, urusan administrasi kepegawaian dan menyelesaikan urusan administrasi keuangan. Sub Bagian Perencanaan Dan Pelaporan Pasal 37 Sub Bagian Perencanaan Dan Pelaporan mempunyai tugas pokok pengumpulan , menghimpun, menganalisa serta menyusun rencana dan program pembangunan, pengkajian evaluasi dampak pelaksanaan kebijakan dibidang Partisipasi Masyarakat Dan Pemberdayaan Perempuan, dan penyusunan pelaporan pelaksanaan tugas badan.
Bagian Keempat Bidang Pemberdayaan Perempuan Pasal 38 (1) Bidang Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas pokok melaksanakan dan mengkoordinasikan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis pembinaan di Bidang Pemberdayaan Perempuan. (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal 38, Bidang Pemberdayaan Perempuan mempunyai fungsi : a. Pengkoordinasian Penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis pemberdayaan perempuan; b. Pelaksanaan koordinasi program dan kegiatan serta kerja sama di Bidang Partisipasi dan Pemberdayaan Perempuan; c. Pelayanan dan pengolahan data dan informasi, advokasi dan penguatan kelembagaan perempuan; d. Pengkoordinasian dan pelaksanaan perlindungan hak-hak perempuan. Sub Bidang Partisipasi Dan Pemberdayaan Perempuan Pasal 39 Sub Bidang Partisipasi Dan Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas pokok mengumpulkan bahan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis pemberdayaan perempuan serta mempersiapkan pelaksanaan koordinasi program dan kegiatan serta kerjasama di bidang partisipasi dan pemberdayaan perempuan
Sub Bidang Informasi, Advokasi Dan Penguatan Kelembagaan Perempuan Pasal 40 Sub Bidang Informasi Advokasi Dan Penguatan Kelembagaan Perempuan mempunyai tugas pokok mengumpulkan bahan dan mengolah data serta melaksanakan pelayanan informasi, advokasi dan penguatan kelembagaan perempuan.
Sub Bidang Perlindungan Hak- hak Perempuan Pasal 41
Sub Bidang Perlindungan Hak- hak Perempuan mempunyai tugas pokok mengumpulkan bahan, peraturan-peraturan, data dan informasi serta menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dibidang perlindungan hak-hak perempuan.
Bagian Kelima Bidang Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna, Pembinaan Partisipasi Dan Peningkatan Masyarakat Pasal 42 (1) Bidang Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna, Pembinaan Partisipasi Dan Peningkatan Masyarakat mempunyai tugas pokok menyusun langkahlangkah kegiatan, membagi tugas, memberi petunjuk dan menilai pelaksanaan kegiatan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG), sumber daya Desa berdasarkan pedoman yang berlaku agar tercipta efektifitas pelaksanaan tugas. (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal 42, Bidang Pemanfaatan TTG, Pembinaan Partisipasi Dan Peningkatan Masyarakat mempunyai fungsi : a. pengembangan pemanfaatan teknologi tepat guna dan pemasyarakatannya; b. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pendayagunaan tepat guna; c. pemberian bimbingan kemasyarakatan pemanfaatan teknologi tepat guna; d. pemberian bimbingan teknis dalam rangka pelaksanaan program kerja sama pemanfaatan studi dan pengkajian teknologi tepat guna; e. pelaksanaan pembinaan dan bimbingan masyarakat desa dalam rangka pemanfaatan dan kelestarian sumber daya desa; f. Penyusunan petunjuk operasional dalam rangka pengembangan kerja sama rehabilitasi sumberdaya desa.
Sub Bidang Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Pasal 43 Sub Bidang Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan pendayagunaan teknologi-teknologi pedesaan yang meliputi pemanfaatan teknologi tepat guna dan pemasyarakatan teknologi tepat guna.
Sub Bidang Pembinaan Peningkatan Partisipasi Swadaya Dan Gotong Royong Masyarakat Desa Pasal 44 Sub Bidang Pembinaan Peningkatan Partisipasi Swadaya Dan Gotong Royong Masyarakat Desa mempunyai tugas pokok mempersiapkan petunjuk dan pelaksanaan usaha peningkatan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat serta melaksanakan bimbingan dan motivasi kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab serta partisipasi mayarakat dalam pembangunan desa
Bagian Keenam Bidang Pemberdayaan Potensi Desa Dan Masyarakat Desa Dan Usaha Ekonomi Pasal 45 (1) Bidang Pemberdayaan Potensi Desa Dan Masyarakat Desa Dan Usaha Ekonomi mempunyai tugas pokok menyusun langkah kegiatan, membagi tugas, memberi petunjuk dan menilai pelaksanaan kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan penyusunan program pengembangan kawasan terpadu serta memberikan bimbingan motivasi kepada masyarakat dan pelaksanaan kegiatan usaha ekonomi Desa berdasarkan pedoman yang berlaku agar tercipta efektifitas pelaksanaan tugas. (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal 44, Bidang Pemberd. Potensi Desa Dan Masyarakat Desa Dan Usaha Ekonomi mempunyai fungsi : a. Penyusunan rencana dan program Pengembangan Bimbingan Pemberdayaan Masyarakat Desa; b. Pemberian petunjuk teknis penerapan pola tata desa, pemantauan serta evaluasi tingkat perkembangan desa; c. Pelaksanaan bimbingan teknis pelaksanaan program pengembangan kawasan terpadu; d. Pembinaan dan bimbingan teknis pengelolaan pembangunan desa terpadu; e. Pemberian bimbingan teknis dan motivasi terhadap kegiatan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa, Lembaga Swadaya Masyarakat Desa lainnya, melakukan upaya-upaya bagi peningkatan Kesejahteraan keluarga Penyusunan bahan pembinaan dan bimbingan teknis pengelolaan pembangunan desa terpadu;
f. Penyusunan program dan bahan petunjuk teknis pelaksanaan serta mengevaluasi bantuan pembangunan desa; g. Penyusunan Pedoman dan petunjuk teknis pengembagan pengkreditan, lembaga desa dan tabungan masyarakat desa; h. Pengkoordinasian penyusunan program, Pedoman dan petunjuk pelaksanaan pengembangan sektor informal serta peningkatan peranan dan fungsi badan pembimbing dan pelindung koperasi unit desa dan koperasi serda Usaha kelurahan dalam rangka memasyarakatkan melindungi citra perkoperasian.
Sub Bidang Pemberdayaan Potensi Desa Dan Masyarakat Desa Pasal 46 Sub Bidang Pemberdayaan Potensi Desa Dan Masyarakat Desa mempunyai tugas pokok mempersiapkan petunjuk operasional dan memberikan bimbingan teknis pengembangan sistem perencanaan pembangunan Desa, pengembangan SDM dan pola tata desa, menyusun program teknis desa miskin, terbelakang, terisolir, kritis minus pada penduduk kumuh terbelakang dan kawasan bencana alam melalui program pengembangan kawasan terpadu.
Sub Bidang Usaha Ekonomi Desa Pasal 47 Sub Bidang Usaha Ekonomi Desa mempunyai tugas pokok menyusun petunjuk teknis dan melakukan pembinaan dalam rangka menumbuhkembangkan usaha ekonomi Desa , perkreditan dan industri rumah tangga, lembaga perekonomian Desa dan tabungan masyarakat Desa, memberikan pembinaan teknis dan bimbingan pengembangan tenaga kerja serta melaksanakan dan menyusun bahan bimbingan dalam rangka menumbuhkan kewira usahaan untuk penciptaan pengembangan sektor informal baik kualitas maupun kuantitas dalam memanfaatkan sumber daya manusia dan sumber daya alam
