BADAN
ORANG PRIBADI Syarat Objektif Syarat Subjektif
Wilayah tempat kedudukan
KANTOR PELAYANAN PAJAK
Wilayah tempat tinggal
Fungsi NPWP - Sebagai sarana dalam administrasi perpajakan - Sebagai identitas WP - Menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan pengawasan administrasi perpajakan - Menjadi persyaratan dalam pelayanan umum, misalnya paspor, kredit bank, dan lelang
Orang pribadi atau badan yang melakukan penyerahan barang/jasa kena pajak dengan jumlah peredaran bruto (omzet) melebihi Rp. 4.8 milyar
Wajib memungut PPN dari setiap pembeli/pemakai jasa dengan menerbitkan Faktur Pajak
WP yang belum memenuhi syarat dapat mengajukan permohonan untuk dikukuhkan sebagai PKP
Membayar sendiri pajak terutang
Mekanisme Pembayaran Pajak
Membayar PPh melalui pemotongan dan pemungutan pihak lain
Membayar angsuran PPh bulanan Pembayaran kekurangan PPh selama setahun Pihak lain: 1. Pemberi penghasilan 2. Pemberi kerja 3. Pihak lain
Membayar PPN kepada pihak penjual atau pemberi jasa atau pihak yang ditunjuk pemerintah Pembayaran pajakpajak lainnya
Pembayaran Bea Meterai
Wajib Pajak menggunakan sarana administrasi lain
SSP o o o
pembayaran secara elektronik, pembayaran melalui Anjungan Tunai Mandiri, atau media lainnya
Pembayaran & Penyetoran Pajak
kas negara 6
PPh Pasal 21 Dilakukan oleh pihak pemberi penghasilan, yaitu pihak yang ditunjuk berdasarkan ketentuan perpajakan, antara lain: - Bendahara pemerintah - Subjek pajak badan dalam negeri - Penyelenggara kegiatan - BUT
PPh Pasal 22 PPh Pasal 23
PPh Pasal 26 PPh Pasal 4 ayat (2) PPh Pasal 15 PPN dan PPnBM
PPh Pasal 21 Pemberi Kerja Wajib Memotong Pajak Penghasilan Sehubungan dengan
• PEKERJAAN atau JABATAN, • JASA dan KEGIATAN, Yang dilakukan Wajib Pajak Orang Pribadi Penghasilan berupa : • GAJI • UPAH • HONORARIUM • TUNJANGAN dan • Pembayaran lain dengan nama apapun WP DN
PPh 21
PPh 26
WP LN 8
Penghitungan PPh Pasal 21 Penghasilan Bruto
Pegawai Tetap Gaji, Tunjangan Terkait dgn gaji Dikurangi: •Biaya jabatan, 5% dr. pengh. bruto maks. Rp. 500.000/bln •Iuran yg terkait dgn pengh. tetap
Pensiunan
Pegawai Tidak Distributor MLM Tetap, Pemagang, & Direct Selling, Uang Pensiun Capeg Kegiatan sejenis Bln, Tunjangan Honorarium
Honorarium
Dikurangi: •Biaya pensiun, 5% dr. pengh. bruto maks. Rp. 200.000/bln
Pengh. Netto Tarif Ps. 17 UU PPh
Dikurangi
PTKP
PTKP Bulanan
Penghasilan Kena Pajak (dibulatkan ke bawah ribuan penuh)
9
PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP) 1 JAN 2009
1 JAN 2013
SUBJEK
15.840.000
24.300.000
Untuk Diri Wp Op
1.320.000
2.025.000
Tambahan Untuk Wp Kawin
15.840.000
24.300.000
Tambahan Untuk Seorang Istri Yg Penghasilannya Digabung Dengan Penghasilan Suami
1.320.000
2.025.000
Tambahan Untuk Setiap Anggota Keluarga Sedarah/Semenda Dalam Garis Keturunan Lurus Serta Anak Angkat Yg Menjadi Tanggungan Sepenuhnya Maksimal 3 Orang
PENERAPAN PTKP DITENTUKAN OLEH KEADAAN PADA AWAL TAHUN KALENDER 10
PPh Pasal 22 Menteri Keuangan dapat menetapkan :
YANG MELAKUKAN PEMBAYARAN ATAS PEMBELIAN BARANG
PASAL 22 UU PPh Nomor 36 11
PPh Pasal 22
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 175/PMK.011/2013
Atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor oleh badan usaha industri atau eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan, sebesar 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) dari harga pembelian tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai.
PADA SAAT PEMBELIAN
Disetor dengan SSP an. Pemungut paling lambat tgl. 10 bulan berikutnya
TIDAK MEMILIKI NPWP MAKA TARIFNYA 100% LEBIH TINGGI
12
PPh Pasal 22
Dilaporkan paling lambat tgl 20 bulan berikutnya
PPh Pasal 22 Pembayaran dan Bukti Pungut: - Penyetor: Pemungut Pajak - SSP Kolektif a.n. Pemungut - Bukti Pungut a.n. Wajib Pajak - Bukti Pungut tiga lembar: 1-pembeli/penjual (Pengumpul) 2-KPP 3-pemungut
Surat Pemberitahuan (SPT)
SPT Masa (laporan bulanan)
Merupakan sarana dalam melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang
SPT Tahunan (laporan tahunan)
WP Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas
WP Badan WP Orang Pribadi tertentu yang menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto
Tata Cara Penyelenggaraan Pembukuan dengan Menggunakan Bahasa Asing dan Satuan Mata Uang selain Rupiah
Buku, catatan, & dokumen dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yg dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi online Dokumen dan/atau informasi tambahan untuk mendukung bahwa transaksi yg dilakukan dgn pihak yg mempunyai hubungan istimewa telah sesuai dgn prinsip kewajaran dan kelaziman usaha
dasar pembukuan/ pencatatan
10 tahun
di Indonesia
17
KEWAJIBAN WAJIB PAJAK YANG DIPERIKSA Wajib Pajak
OP dan Badan
Memperlihatkan/meminjamkan buku atau catatan, dokumen
Tidak diberikan
memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan memberikan keterangan lain yg diperlukan
Dirjen Pajak menyampaikan SPHP
penghasilan kena pajaknya dapat dihitung secara jabatan
Ps. 14 (5) UU PPh Dokumen dari WP yg dipertimbangkan saat clossing terbatas pada
memberikan hak hadir dalam Closing
peredaran usaha atau penghasilan bruto dokumen kredit pajak
19
Pasal 35A UU KUP
Adalah data dan informasi orang pribadi atau badan yang dapat menggambarkan kegiatan atau usaha, peredaran usaha, penghasilan dan/atau kekayaan yang bersangkutan, termasuk informasi mengenai nasabah, debitur, data transaksi keuangan dan lalu lintas devisa, kartu kredit, serta laporan keuangan dan/atau lap. kegiatan usaha yang disampaikan kepada instansi lain di luar DJP.
Meminta Surat Pemberitahuan Pemeriksaan
Melihat Tanda Pengenal Pemeriksa Mendapat penjelasan mengenai maksud dan tujuan pemeriksaan Meminta rincian perbedaan antara hasil pemeriksaan dan SPT Untuk hadir dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan dalam batas waktu yang ditentukan
• Jika WP tidak sependapat dengan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh DJP Dapat mengajukan keberatan
Dapat mengajukan banding
• Apabila belum puas dengan keputusan keberatan
• Jika masih belum puas Dapat mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung
