BAB V PENUTUP: PRASYARAT DAN DUKUNGAN YANG DIBUTUHKAN DALAM RANGKA MENJAMIN EFEKTIVITAS RPJPD KABUPATEN BLITAR

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) _________________________________________________________________Kabupaten Blitar 2005-2025

BAB V PENUTUP: PRASYARAT DAN DUKUNGAN YANG DIBUTUHKAN DALAM RANGKA MENJAMIN EFEKTIVITAS RPJPD KABUPATEN BLITAR 2005-2025 Komitmen untuk membangun perekonomian rakyat yang mandiri dan tangguh dalam rangka mewujudkan masyarakat Kabupaten Blitar yang sejahtera dan berdaya sesungguhnya adalah proses pembangunan jangka panjang yang disepakati akan dapat tercapai pada tahun 2025. Sudah barang tentu untuk merealisasikan visi ideal ini, dibutuhkan tanggungjawab, dukungan, komitmen, dan partisipati aktif dari seluruh elemen masyarakat dan jajaran birokrasi dalam satu rangkaian pelaksanaan berbagai program dan kegiatan pembangunan yang sinergis satu dengan yang lain, sehingga dapat dihasilkan keterpaduan dan daya ungkit, serta dapat diwujudkan visi, misi, dan tujuan pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Disadari bahwa pelaksanaan semua kegiatan pembangunan, baik dalam kerangka

regulasi

maupun

dalam

kerangka

anggaran

(budget

frame),

mensyaratkan pentingnya keterpaduan dan sinkornisasi antar kegiatan, baik di antara kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antarprogram maupun dalam satu dinas dan antardinas, dengan tetap memperhatikan peran, tanggungjawab dan tugas yang melekat pada Pemerintah Daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Dalam kegiatan pembangunan di Kabupaten Blitar, fungsi RPJPD adalah sebagai pemandu dan sekaligus rambu-rambu. Dengan kata lain, RPJPD Pemerintah Kabupaten Blitar

V-1


Kabupaten Blitar 2005-2025 yang telah berhasil disusun ini bukan saja berfungsi sebagai pedoman bagi seluruh pemangku-kepentingan pembangunan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, tetapi juga sekaligus sebagai koridor dalam penyusunan visi, misi dan berbagai program pembangunan Kepala Daerah dan pedoman dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Blitar dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

A. KAIDAH DAN DUKUNGAN YANG DIBUTUHKAN RPJPD Kabupaten Blitar 2005-2025 yang berisi visi, misi dan arah pembangunan jangka panjang Kabupaten Blitar ini pada dasarnya merupakan panduan bagi pemerintah darah dan masyarakat di dalam penyelenggaraan pembangunan 20 tahun ke depan. Di samping itu, RPJPD Kabupaten Blitar 20052025 ini juga merupakana acuan bagi Pemerintah Deerah dan masyarakat, termasuk dunia usaha sehingga dapat tercapai sinergi dalam pelaksanaan program

pembangunan.

Untuk

itu

perlu

ditetapkan

kaidah-kaidah

pelaksanaannya sebagai berikut: 1. Pemerintah Daerah, serta masyarakat termasuk dunia usaha berkewajiban untuk melaksanakan visi, misi dan arah pembangunan RPJPD Kabupaten Blitar 2005-2025 dengan sebaik-baiknya. 2. Bupati Kabupaten Blitar berkewajiban menjabarkan visi, misi dan arah pembangunan RPJPD Kabupaten Blitar

2005-2025 ke dalam RPJMD

Kabupaten Blitar yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan dan program serta kegiatan pokok pembangunan yang nantinya akan menjadi pedoman bagi Satuan Kerjsa Pemerintah Daerah (SKPD) dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) SKPD. 3. Satuan Kerja pemerintah Daerah (SKPD) Kabupaten Blitar berkewajiban menyusun Rencana Strategis (Renstra) SKPD yang menjabarkan visi, misi, dan program Kepala Daerah.

Pemerintah Kabupaten Blitar

V-2


4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Blitar, Bupati, Sekretaris Daerah, dinas-dinas, badan-badan, kantor-kantor dan kecamatan dalam jajaran organisasi pemerintah daerah Kabupaten Blitar, masyarakat dan sektor swasta berkewajiban menjamin konsistensi antara Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Blitar 20052025dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Blitar, Rencana Strategis (Renstra) SKPD Kabupaten Blitar, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Blitar, dan Rencana Kerja (Renja) SKPD Kabupaten Blitar. Keberhasilan pembangunan di Kabupaten Blitar untuk mewujudkan perekoomian rakyat yang mandiri dan tangguh, menuju masyarakat Kabupaten Blitar yang sejahtera dan berdaya, oleh sebab itu perlu didukung oleh: (1) komitmen dari kepemimpinan pemerintah daerah yang kuat dan demokratis, (2) konsistensi kebijakan pemerintah daerah, (3) keberpihakan kepada rakyat yang benar-benar nyata, dan (4) peran serta masyarakat dan dunia usaha secara aktif dan konstruktif.

B. PRASYARAT Dalam menyusun rencana, melaksanakan dan menjamin efektivitas pelaksanaan berbagai program pembangunan di Kabupaten Blitar agar sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan dalam RPJPD Kabupaten Blitar 20052025, tiga pilar Good Governance yang mutlak dibutuhkan sebagai prasyarat keberhasilan pelaksanaan visi dan misi pembangunan daerah Kabupaten Blitar adalah: transparansi, akuntablitas dan partisipasi masyarakat dan seluruh stakeholders. Yang dimaksud transparansi di sini adalah adanya jaminan dan terbukanya akses bagi semua pihak yang berkepentingan terhadap informasi pembangunan yang direncanakan, tengah dilaksanakan maupun yang sudah Pemerintah Kabupaten Blitar

V-3


dilaksanakan di masyarakat. Transparansi bukan saja menuntut adanya obyektivitas, keterbukaan dan kejujuran, tetapi juga harus diimbangi dengan adanya sikap menerima berbagai kritik konstruktif dari masyarakat sebagai umpan balik untuk terus-menerus memperbaiki kinerja aparatur pemerintah, sistem birokrasi, kualitas layanan publik dan efektivitas pelaksanaan program pembangunan pada umumnya. Sedangkan yang dimaksud dengan akuntabilitas adalah kapasitas berbagai lembaga atau instansi pemerintah daerah untuk bertanggunggugat atas keberhasilan maupun kegagalan dalam melaksanakan misinya dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan secara periodik. Setiap instansi pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pencapaian

kinerja

organisasinya

dalam

pengelolaan

sumberdaya

yang

dipercayakan kepadanya, mulai tahap perencanana, implementasi, sampai pada tahap pemantauan dan evaluasi. Akuntabilitas merupakan kunci untuk memastikan bahwa kekuasaan itu dijalankan dengan baik dan sesuai dengan kepentingan publik. Untuk itu akuntabilitas mensyaratkan kejelasan tentang siapa yang bertanggungjawab kepada siapa, dan apa yang dipertanggunggugatkan. Akuntablitas bisa berarti pula penetapan sejumlah kriteria dan indikator untuk mengukur kinerja instansi pemerintah, serta mekanisme yang dapat mengontrol dan memastikan tercapainya berbagai standart yang telah ditetapkan. Akutabilitas menentut adanya kepastian hukum yang merupakan resultan dari hukum dan perundang-undangan yang jelas, tegas, diketahui publik di satu pihak, serta upaya penegakan hukum yang efektif, konsisten dan tanpa pandang bulu di pihak lain. Kepastian hukum juga merupakan indikator penting dalam menimbang tingkat kewibawaan suatu pemerintahan dan legitimasinya di mata rakyat.


V-4


Sementara itu, yang dimaksud partisipasi adalah perwujudan dari berubahnya paradigma mengenai peran baru masyarakat dalam pembangunan. Masyarakat bukanlah sekadar penerima manfaat (beneficiaries) atau objek pembangunanbelaka, melainkan merupakan subjek dan agen pembangunan yang mempunyai posisi yang setral, strategis dan penting. Tiga pilar Good Governance sebagaimana dikemukakan di atas, adalah “spirit” yang semestinya dimiliki dan menjadi dasar bagi seluruh pemangkukepentingan dan stakeholders terkait untuk menjamin berbagai program pembangunan yang direncanakan dan dilaksanakan benar-benar berjalan seperti yang diharapkan, yakni mewujudkan: TERBANGUNNYA PEREKONOMIAN RAKYAT

YANG

MASYARAKAT

MANDIRI,

KABUPATEN

TANGGUH BLITAR

DAN

YANG

BERDAYA SEJAHTERA,

RELIGIUS.


V-5

SAING

MENUJU

MAKMUR

DAN

BAB V PENUTUP: PRASYARAT DAN DUKUNGAN YANG DIBUTUHKAN DALAM RANGKA MENJAMIN EFEKTIVITAS RPJPD KABUPATEN BLITAR

Recommend Documents