BAB V ISU STRATEGIS DAN PROGRAM PRIORITAS HUKUM TAHUN

Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional

BAB V ISU STRATEGIS DAN PROGRAM PRIORITAS HUKUM TAHUN 2015-2019

A. ISU STRATEGIS Secara empirik dan terus bergulir hingga kini, terbukti bahwa penyelenggaraan kegiatan pembangunan, sekurangnya meminta perhatian terhadap lima kondisi, yang bergerak simultan dalam mencapai sasaran akhir berupa kesejahteraan umum yang berkeadilan, yakni: 1. Negara harus menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak-hak asasi manusia; 2. Pemerintahan yang demokratis dengan titik berat sebesarbesarnya pada kewajiban mengatur, melindungi, dan melayani kepentingan masyarakat; 3. Hukum

yang

berkeadilan

dengan

berintikan

aspek

kepastian, kemanfaatan, dan pengayoman; 4. Pembangunan harus ditujukan pada sasaran yang bersifat material dan non-material, lahir dan batin, serta adanya kesadaran bahwa sumber daya (manusia, alam, dan buatan) itu memiliki keterbatasan; 5. Pemberdayaan masyarakat yang lebih genuine.

161


lima

kondisi

tersebut

sebagai

prasyarat

dalam

pembangunan yang berorientasi kesejahteraan umum yang berkeadilan, pada dasarnya telah meniscayakan bahwa kegiatan pembangunan tidak mungkin dilaksanakan dengan mengabaikan satu sama lain dari setiap kondisi tersebut. Kenyataan ini sekaligus menjadi

peringatan

bahwa

kurang

tercapainya

sasaran

pembangunan sebagaimana yang telah direncanakan, dikarenakan adanya pemikiran yang parsial, baik pada tataran formulasi maupun implementasi. Kurang terakomodasinya aspirasi dari masing-masing kondisi tersebut merupakan fenomena belum padunya pihak-pihak berkepentingan dalam menginterpretasikan pembangunan itu sendiri. Dengan demikian adanya ketaatan keterpaduan

demi

terselenggaranya

pembangunan,

selain

memerlukan kesadaran yang memadai, juga harus diletakkan pada suatu aturan hukum atau norma yang jelas. Berdasarkan kenyataan tersebut dapat diperkirakan bahwa adanya

penundaan

terhadap

penempatan

hukum

secara

proporsional dalam kegiatan pembangunan akan mengandung risiko besar. Secara potensial akan muncul perlawanan atau ketidakpatuhan masyarakat, daya

secara

kesinambungan

tidak

serta praktek eksploitasi sumber

terkendali,

pembangunan.

dan Dengan

hilangnya demikian

jaminan apabila

dilekatkan hukum dalam kegiatan pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan umum, maka diperkirakan akan dapat mengeliminasi secara signifikan berbagai dampak yang merugikan.

162


Karena eliminasi terhadap dampak yang merugikan pada akhirnya bertujuan demi terselenggaranya kesejahteraan umum, maka harapan besar akan keberhasilannya harus didasarkan pada kebijakan pembangunan yang berorientasi pada pembangunan berwajah manusiawi. Yang dimaksud dengan ‘pembangunan berwajah manusiawi’ dikonstruksikan sebagai pengutamaan terhadap penghormatan atas martabat manusia. Aliran ini pada dasarnya merupakan koreksi atau kritik terhadap konsep pembangunan klasik yang lebih menekankan pengutamaan pada indikator pembangunan yang dinyatakan dalam Pendapatan Nasional Bruto atau GNP. Penempatan fokus keutamaan pada manusia, selain memiliki argumentasi etis, pada akhirnya memiliki pula dimensi hukum dalam tataran implementasinya. Terkandung maksud di sini adalah bahwa proses peradaban manusia antara lain mensyaratkan adanya ketertiban, keteraturan, kepastian, dan keadilan. Di bawah ini beberapa isu strategis dalam perencanaan hukum

nasional

yang

berkaitan

dengan

penyelenggaraan

Ketatanegaraan, hukum, dan ekonomi.

1. Ketatanegaraan Latar belakang suatu negara untuk melakukan reformasi (perubahan) konstitusinya didasarkan pada penilaian (assessment) apakah ada hambatan secara konstitusional untuk mewujudkan negara kesejahteraan. Kemudian apakah pilar-

163


pilar negara hukum sudah terancam untuk ambruk, di mana kekuasaan kehakiman dan atau institusi penegak hukum berada pada posisi subordinasi terhadap lembaga negara lainnya. Apakah kedaulatan rakyat atau demokrasi sudah mandeg, sehingga lembaga perwakilan rakyat sangat sulit untuk mendayagunakan fungsi dan tanggung jawabnya dan hak-hak rakyat tidak mendapat perlindungan semestinya. Serta apakah kekuasaan eksekutif tidak dapat menjalankan tugas dan kewajibanna karena terhambat oleh sistem yang membelenggu posisi dan fungsinya. Pada tataran konsep, Indonesia sejak era reformasi dinilai oleh sebagian ahli menganut sistem pemerintahan presidential, yang menghendaki Presiden yang kuat namun tidak berkembang ke arah otoriterianisme. Tetapi kewenangan Presiden yang diatur dalam pasal-pasal UUD NRI Tahun 1945 menunjukkan kewenangan dan tanggungjawab Presiden dilemahkan dengan adanya pelibatan DPR yang tidak proporsional dalam penggunaan kewenangannya di dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, sebagaimana terlihat dalam Pasal 13 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 17 ayat (2) serta Pasal 20 ayat (1) dan ayat (5). Secara

umum

ciri-ciri

sistem

pemerintahan

presidential telah diakomodasi ke dalam konstitusi UUD NRI Tahun 1945, meskipun dalam pelaksanaannya masih dijumpai ketidakselarasan antara Presiden dengan lembaga negara

164


lainnya yang dinilai sebagai pemborosan energi nasional. Dengan demikian diperlukan evaluasi implementasi konstitusi yang meliputi struktur kelembagaan, dan perundang-undangan dalam upaya membangun sistem presidential dalam iklim demokrasi yang kompatibel dengan nilai-nilai Pancasila sebagai norma fundamental negara.

a. Kondisi Objektif Sesuai UUD NRI Tahun 1945 sebagai negara dengan sistem presidential, dalam penyelenggaraan pemerintahan saat

ini

penggunaan

hak

prerogratif

Presiden

tidak

sepenuhnya dapat dijalankan sesuai dengan karakteristik sistem presidential, karena adanya pelibatan dari DPR, yang antara lain tercermin dalam hal: 1) Pemberian amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR, sehingga pemerian amnesti dan abolisi terkesan mengandung aspek politis. 2) Pembentukan, perubahan, dan pembubaran kementerian negara

diatur

dalam

UU,

sehingga

pembentukan

kementerian tidak sepeuhnya berada pada kewenangan presiden yang harus menjalankan urusan pemerintahan . 3) Pemberian gelar dan tanda jasa diatur dalam UU, sehingga Presiden

sebagai Kepala Negara yang sifatnya simbol

kenegaraan yang betindak untuk dan atas nama negara, mengalami reduksi dalam menganugerahkan penghargaan.

165


4) Presiden di dalam mengangkat dan memberhentikan pejabat pemerintahan tertentu terbuka untuk dipolitisasi ketika melibakan DPR, seperti dalam hal pengangkatan dan pemberhentian Panglima TNI, Kapolri, Gubernur BI, Duta Besar, Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemberantasan Korupsi, Otoritas Jasa Keuangan, Komnas HAM, Komisi Informasi Publik, Komisi Penyiaran Indonesia, dan Komisi Perlindungan Saksi dan Korban. Berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 yang sudah diamandemen,

kekuasaan

pembentukan

undang-undang

terjadi pergeseran kekuasaan (kewenangan), yaitu: 1) Kekuasaan pembentukan undang-undang ada pada DPR, Presiden hanya berhak mengajukan rancangan undangundang. 2) Dalam pembentukan undang-undang, DPD hanya berhak mengusulkan, sehingga DPD tidak memiliki kewenangan legislasi. Proses pemilihan Presiden secara langsung oleh rakyat berimplikasi pada pembiayaan anggaran Negara yang cukup besar, biaya politik (political cost) ongkos soisal (social cost) yang menjadi beban para kandidat presiden

juga sangat besar.

Meskipun demikian, kebijakan Negara untuk menentukan sistem pemilihan presiden secara langsung, tetap menjadi pilihan kebijakan yang rasional.

166


Dalam proses pembahasan untuk menetukan substansi APBN, DPR dalam menggunakan kewenangan hak budgetnya terkesan berlebihan. Hal ini karena dalam prakteknya kebijakan anggaran, DPR kerap membahasnya sampai pada penentuan satuan tiga. Padaha seyogianya kewenangan yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 kepada DPR hanya sampai pada derajat satu, yakni garis besar kebijakan anggaran. DPR sebagai pemegang kekuasaan dalam pembentukan undang-undang bertanggung jawab dalam pemenuhan kuantitas dan kualitasnya. Namun dalam praktiknya kerapkali tidak mampu mencapai sasaran target yang telah dicantumkan dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Selain itu, banyak pula undangundang yang isi atau materinya tidak sesuai UUD NRI Tahun 1945 sehingga banyak dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. b. Implikasi 1) Hak prerogratif Presiden di berbagai bidang, seperti pengangkatan Panglima TNI, Kapolri, Duta Besar, Jaksa Agung, Gubernur Bank Sentral, menjadi ajang bargaining atau kompromi antara Presiden dan DPR. 2) Penggunaan kewenangan DPR yang memasuki wilayah eksekutif

dan

menyentuh

pelaksanaan

tugas-tugas

kementerian, yang menimbulkan bias politik. 3) Kewenangan DPR atas pengesahan anggaran hingga pada tingkat

satuan

tiga

(mata

167

anggaran),

mengakibatkan


kewenangan Presiden atas anggaran negara cenderung terdistorsi. 4) Dalam praktik pembentukan undang-undang

yang dibuat

tidak sungguh-sungguh dan diperparah lagi karena tidak melibatkan DPD, maka berdampak terhadap kulaitas dan kuantitas undang-undang yang dihasilkan. Ironinya lagi tidak sedikit undang-undang yang dimohonkan uji materil (judicial review) oleh masyarakat yang kemudian dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi untuk dibatalkan. 5) Tidak adanya kejelasan mengenai kedudukan MPR, terutama menyangkut

hubungannya

dengan

Presiden

yang

menyebabkan tidak adanya pembentukan state guidance principles

dalam

pelaksanaan

pemerintahan

yang

diselenggarakan oleh Presiden dan lembaga-lembagan negara lainnya. Dalam kajian akademik seringkali kita berdebat apakah Negara

kita

dalam

keparlemenan

itu

menganut

sistem

unicameral (satu kamar), bicameral (dua kamar), atau trikameral (tiga kamar). Oleh para Pendiri Negara sudah diciptakan sistem demokrasi yang benar-benar khas Indonesia yakni demokrasi Permusyawaratan/Perwakilan.

Basis

utama

dari

sistem

demokrasi Permusyawaratan/Perwakilan itu adalah Persatuan Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika. Permusyawaratan sebagai wadah diciptakan lembaga negara yang bernama Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Kehadiran lembaga MPR ini

168


adalah supaya seluruh rakyat Indonesia yang beraneka ragam akan mempunyai wakil dalam Majelis. Intinya adalah bahwa MPR merupakan wadah yang berfungsi mewujudkan Bhineka Tinggal Ika dalam menyelenggarakan negara, dengan mengutamakan prinsip perbedaan dalam kesatuan dan kesatuan dalam perbedaan. Salah satu aspek dalam ketatanegaraan Indonesia adalah format mewujudkan sistem presidential yang sesuai dengan spirit Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Walaupun amandemen UUD NRI Tahun 1945 sebagai bentuk upaya mendasar dalam mewujudkan implementasi spirit demokratis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara telah dilakukan pertama kali amandemen Undang Undang Dasar 1945 tahun 1999, disusul amandemen kedua tahun 2000, amandemen ketiga tahun 2001, dan amandemen yang keempat tahun 2002, tetapi

sampai

sekarang

ini

masih

terasa

perlunya

penyempurnaan lebih lanjut dalam upaya menemukan format konstitusi yang mampu mewadahi aspirasi perkembangan sejalan dengan kemajuan bangsa dan negara Indonesia. Oleh sebab itu, bertolak dari komitmen nasional untuk mewujudkan kehidupan yang demokratis, maka upaya lanjutan dalam penyempurnaan UUD NRI Tahun 1945 dapat menjadi suatu yang patut dipertimbangkan sebagai bagian dari upaya mengakomodasi aspirasi segenap warga negara.

169


2. Keperdataan Indonesia

mengarahkan

pembangunannya

menuju

Industrialisasi, akan tetapi tanpa harus menghasilkan peningkan kesejahteraan sosial masyarakat. Industrialisasi yang tidak menghasilkan kesejahteraan akan menyebabkan kemarahan generasi muda yang dapat mengancam persatuan bangsa. Pembangunan hukum harus memperhatikan ketentuan peraturannya, institusi hukum dan profesi hukum, sebagai suatu kesatuan yang diharapkan mampu menjaga integrasi dan persatuan

nasional,

dapat

mendorong

pertumbuhan

perdagangan dan industri, serta berfungsi memajukan keadilan social dan kesejahteraan masyarakat. Globalisasi ekonomi harus disikapi dengan pembangunan hukum dibidang kontrak karena Globalisasi dibidang kontrak-kontrak bisnis internasional sudah terjadi dan harus disikapi.

3. Penataan Ruang Kemunculan urusan pemerintahan di bidang tata ruang sebagai objek pengaturan sesungguhnnya diniatkan demi kesejahteraan umum yang berkeadilan dan peningkatan daya dukung dan daya tampung ruang yang berkelanjutan. Namun dalam realitanya banyak hal yang belum menunjukkan pencapaian tujuan hukum penataan ruang tersebut, antara lain disebabkan:

170

hal ini


1. Masalah pentaan ruang menyangkut hajat hidup orang banyak, sehingga masalah yang ditimbulkannya menjadi sangat kompleks. Kebutuhan akan pemanfaatan ruang semakin tinggi seiring dengan pertambahan penduduk yang menimbulkan kompleksitas berbagai kegiatan, maka terjadinya benturan dan konflik berbagai kepentingan yang telah dan akan semakin tajam serta rumit, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. 2. Pengelolaan ruang pada kenyataannya masih bersifat sektoral dan parsial, sehingga banyak menimbulkan masalah dalam rangka koordinasi dan keterpaduan, baik dalam tataran fungsi, substansi, maupun prosedur. 3. Perundang-undangan yang terkait dengan penataan ruang masih bermuatan kepentingan sektoral, sehingga masih jauh dari maksud pembentukan ‘satu sistem perundang-undangan penataan ruang’. 4. Rencana tata ruang yang semestinya menjadi arahan dan pedoman dalam melakukan kegiatan pemanfaatan ruang untuk berbagai keperluan, ternyata masih belum mampu menimbulkan daya paksa yang mengikat para pihak yang berkepentingan untuk menaatinya. 5. Karena kelemahan dalam penegakan hukum tata ruang, maka kerusakan lingkungan yang menimbulkan banjir bandang, tanah longsor dan bencana lainnya menjadi bukti tak terbantahkan;

171


6. Banyak terjadi konversi kawasan lindung menjadi kawasan budidaya dan/atau lahan pertanian subur beririgasi teknis berubah menjadi lahan nonpertanian, tanpa disertai dengan substitusinya. 7. Perubahan terhadap peruntukan ruang relatif cepat seiring dengan pertambahan penduduk, interaksi, serta migrasi sosial yang semakin intens. Hal ini kerap menimbulkan konflik dan sengketa. 8. Pengaturan wewenang pemerintahan dalam penataan ruang masih banyak yang tidak jelas, tumpang tindih, dan kesenjangan, hukum

yang

sehingga

menimbulkan

berpotensi

terjadinya

ketidakpastian perselisihan

antarwewenang, baik antarsektor maupun antara Pusat dan Daerah; 9. Masih adanya sikap arogansi pemilik modal yang terkesan menggampangkan dan melecehkan prosedur, yang kerap dibarengi kolusi dengan aparat birokrasi. Hal ini diduga kuat terjadi karena dorongan keserakahan, ketamakan, dan kerakusan akan pemanfaatan ruang, dengan mengabaikan hak-hak masyarakat lainnya. 10. Peran serta masyarakat masih dianggap hanya sebatas pelengkap. Pengaturan tentang mekanisme, prosedur, dan tata cara peran serta masyarakat belum mampu menyentuh substansi hak-hak masyarakat yang normatif.

172


Selain itu, di dalam praktek tidak hanya ditemukan persoalan perundang-undangan yang tidak saling mendukung secara komplementer, namun dipersukar pula oleh rumusan kaidah dalam perundang-undangan di bidang penataan ruang yang masih dianggap sukar diukur daya normatifnya dan tingkat penaatannya. Di dalam UU No. 26/2007 tentang Penataan Ruang banyak peristilahan yang lemah dari sisi fungsi dan daya normatifnya, misalnya kata-kata harmonis, dinamis, terpadu, efisien, serasi, selaras, seimbang, berkelanjutan, keterbukaan, kepastian, keadilan, dan perlindungan hukum, yang lebih merupakan konsep-konsep yang abstrak dan hanya dapat dipahami dalam tataran asas sebagai meta norma. Dalam

praktek

acapkali

terjadi

bahwa

peraturan

perundang-undangan yang dikeluarkan oleh berbagai instansi tidak terkoordinasi, tidak terintegrasi, dan tidak sinkron satu dengan yang lain. Hal ini tidak terbatas di tingkat Pusat saja, juga antara pusat dan daerah, sehingga menimbulkan masalah bagi pihak-pihak yang melaksanakannya, baik secara struktural maupun fungsional, tak terkecuali bagi masyarakat warganya. Lebih-lebih dalam kondisi sosio-kultural, kemampuan daerah, dan aktivitas warganya yang sangat heterogen dari daerah ke daerah, sukar untuk menggunakan ukuran-ukuran tertentu secara seragam bagi suatu peraturan perundang-undangan di bidang penataan ruang.

173


Selain itu, sifat permasalahan tata ruang adalah multi kompleks, karenanya menghendaki adanya pengaturan yang tidak hanya sekedar cukup mempunyai landasan politissosiologis, namun ia pun harus pula mencukupi landasan yuridis-filosofis, yang senantiasa sarat dengan nilai-nilai keadilan yang mengacu pada kesejahteraan sosial dan disertai adanya jaminan kepastian hukum. Dari titik inilah kemampuan kita dituntut untuk mendayagunakan fungsi normatif dari hukum administrasi untuk mencapai tujuan penataan ruang. Di samping itu, kepadatan penduduk yang tinggi juga telah melahirkan migrasi-urbanisasi penduduk. Akibatnya banyak masyarakat ekonomi lemah yang akhirnya menempati ruang di tempat yang ‘terlarang’ (mis: di bantaran sungai, kawasan lindung). Faktor kemiskinan yang berakibat mereka melakukan perbuatan “menghalalkan segala cara”, yang penting punya tempat tinggal meski seadanya. Ini pula sebagai buah adanya kesenjangan dan kecemburuan sosial yang hebat dan mencolok yang dapat berujung pada konflik sosial.

4. Infrastruktur Pertumbuhan iklim investasi erat kaitannya dengan peningkatan dan pengembangan pembangunan infrastruktur, seperti jalan untuk keperluan transportasi, ketersediaan pasokan listrik, ketersediaan air yang cukup jumlahnya dengan kualitas

174


yang baik, pengelolaan sampah yang efektif dan ramah lingkungan, dan jaringan komunikasi yang mampu melayani kebutuhan dunia usaha. Selain itu sebagai pendorong dan penggerak yang berperan bagi pertumbuhan investasi, maka diperlukan regulasi yang memperkuat keterkaitan antar moda dan intramoda untuk menjangkau serta menghubungkan antarwilayah dengan mobilitas tinggi. Ketersediaan komprehensif,

peraturan

kohesif,

dan

perudang-undangan konsisten

untuk

yang

menjamin

keterseidaan infrastruktur perlu segera disiapkan, antara lain di bidang jalan, ketenagalistrikan, air, telekomuniasi, pengelolaan sampah. Pembangunan ekonomi yang menitikberatkan pada pertumbuhan dan pemerataan yang dapat dirasakan langsung oleh rakyat secara keseluruhannya akan berhasil jika kebijakan pembangunan infrastruktur dilakukan secara masif . Pembangunan berbagai infrastruktur yang luar biasa pesatnya di daerah perkotaan dan pinggiran kota merupakan salah satu kisah keberhasilan Indonesia dalam membangun. Namun demikian perlu juga dicermati dan diwaspadai ketika banyak masalah yang ditimbulkan di balik keberhasilan tersebut, antara lain banyaknya konversi lahan subur dan produktif menjadi lahan pabrik atau perumahan; membangun pada lahan yang tidak terencana atau pada kawasan hijau atau kawasan lindung, sehingga terjadi degradasi kualitas lingkungan; dan terjadi relokasi atau “pengusiran” terhadap penduduk dari lokasi

175


proyek pembangunan. Itu semua mengakibatkan timbulnya berbagai persoalan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan yang sulit dikendalikan. Dalam menghadapi dilema antara kebutuhan infrastruktur di satu pihak dan perusakan lingkungan

di

pelaksanaannya

lain

pihak,

justru

seringkali

diputuskan

kebijakan

untuk

dalam

membangun

infrastruktur, walaupun harus mengorbankan lingkungan hidup.

5. Pertanahan Dengan bertambahnya jumlah penduduk dari waktu ke waktu dan meningkatnya kualitas hidup manusia sebagai konsekuensi

keberhasilan

pembangunan

yang

merupakan

kegiatan hidup manusia, telah menimbulkan kondisi yang tidak seimbang antara kebutuhan dan ketersediaan tanah. Jika kondisi ini terus berlanjut, maka akan menimbulkan masalah-masalah dalam penggunaan tanah, antara lain: a. berkurangnya luas tanah pertanian subur menjadi tanah permukiman, industri dan keperluan non pertanian lainnya; b. terjadinya

benturan

kepentingan

berbagai

sektor

pembangunan, seperti pertambangan dengan perkebunan, kehutanan dengan transmigrasi, pertanian dengan pariwisata, dan sebagainya;

176


c. menurunnya kualitas lingkungan akibat banjir, kekurangan air bersih untuk rumah tangga, baik jumlah, mutu maupun saat tersedianya; d. meluasnya lahan kritis akibat penggunaan tanah yang tidak sesuai dengan potensinya, mendorong proses erosi, banjir dan sedimentasi; e. penggunaan tanah untuk berbagai kegiatan menghasilkan limbah yang mengganggu lingkungan hidup, yaitu terjadinya pencemaran air dan udara. Beranjak dari fakta tersebut di atas tadi, maka aspek pertanahan khususnya di perkotaan menjadi sangat perlu mendapat

perlindungan

hukumlah

yang

mengayomi,

akan

hukum,

dengan

senantiasa

menertibkan,

perkataan

mengatur,

mengarahkan,

dan

lain,

melindungi, sekaligus

merekayasa nilai dan sikap manusia terhadap tanah, dan bukan oleh kekuasaan (politik atau ekonomi) semata. Kebijakan tersebut adalah: Pertama, masih perlu ditegaskan tentang konsep hak menguasai negara terhadap tanah. Dalam hubungan antara negara, tanah, dan masyarakat, maka perlu sikap dan penegasan tentang: Bagaimana mencegah agar negara sebagai badan penguasa tidak mudah tergelincir untuk bersikap dan bertindak selaku

pemilik

tanah.

Dalam

hal

ini

transparansi

dan

pertanggungjawaban (accountabilty) perlu dikedepankan, karena

177


selama ini sering timbul kesan bahwa yang mengemuka adalah hak dari negara, dan tidak selalu diikuti dengan pemenuhan kewajibannya: a. Sejauhmana kewenangan mengatur oleh negara itu, dan apakah batas kewenangan tersebut? b. Dalam hubungan antara negara, tanah dan masyarakat di manakah kedudukan negara dan masyarakat? Apakah masyarakat disubordinasikan oleh negara, sebagaimana tampak dalam penanganan berbagai konflik pertanahan, atau justru masyarakat sebagai pemberi kuasa kepada negara harus diberi jaminan bahwa negara bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat dan bahwa tindakan negara dilakukan demi kepentingan seluruh masyarakat; c. Sesuai dengan kewenangan untuk mengatur, negara harus dapat membedakan perannya sebagai wasit yang adil dalam menangani konflik-konflik pertanahan dan sebagai pemain yang baik wajib tunduk pada aturan main yang diciptakannya pada saat berperan sebagai pelaku ekonomi.

Mengapa dalam hal tata guna tanah ini perlu diberi bentuk dan status hukum,

sebagaimana telah dikemukakan di atas,

bahwa penentu dalam tata guna tanah khususnya diperkotaan itu bersifat sosial, ekonomi, dan kepentingan umum. Yang bersifat sosial ini menyangkut perilaku masyarakat terhadap nilainilai sosial dalam hubungannya dengan penggunaan tanah, yang

178


berhubungan dengan kebiasaan, sikap moral, pantangan, pengaturan oleh pemerintah, peninggalan kebudayaan, pola tradisional, dan sebagainya. Hal yang menentukan nilai tanah secara sosial dapat diterangkan secara ekologi yang berhubungan dengan sifat fisik tanah, dan dengan proses organisasi yang berhubungan

dengan

masyarakat,

yang

kesemuanya

itu

mempunyai kaitan dengan tingkah laku dan perbuatan kelompok masyarakat

6. Lingkungan Hidup Salah satu yang penting dalam pengeloaan lingkungan hidup

adalah

sejauhmana

Environmetal Governance

diterapkannya

prinsip

Good

sebagai ukuran standar dalam

pembentukan peraruran perundangn-undanagn dan bagaimana implentasi dari peraturan perundang-undangan tersebut. Makna ‘good

environmental

governance’

secara

ringkas

adalah

pengaturan tentang pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam yang menjamin adanya kesadaran dan komitmen yang kuat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan secara adil, bijaksana, efisien, efektif, aspiratif, dan responsif

yang

didasarkan pada prinsip-prinsip good governance. Konkretnya adalah

bahwa

pembangunan

setiap

rencana,

senantiasa

program,

memasukkan

dan

proyek

pertimbangan-

pertimbangan pelestarian fungsi daya dukung dan daya tampung lingkungan. Realisasi prinsip ‘good environmental governance’

179


adalah suatu perpaduan dan pengkombinasian secara harmonis dan seimbang antara kepentingan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial yang berkeadilan, dan daya dukung lingkungan hidup. Adapun secara rinci karakteristik atau kriteria ‘good environmental governance’ itu adalah meliputi: a. Pemberdayaan masyarakat. Kriteria ini dimaksudkan untuk melihat apakah peraturan perundang-undangan mengakui pemberdayaan masyarakat (people’s empowerment) melalui berbagai peluang agar masyarakat dapat terlibat dalam proses pengambilan keputusan, tersedianya akses publik terhadap informasi agar publik dapat berpartisipasi secara efektif, dan hak masyarakat (khususnya masyarakat yang selama ini menggantungkan hidupnya pada sumber daya alam dan ekosistemnya) untuk mendapatkan prioritas menikmati dan mendapatkan manfaat dari sumber daya alam tersebut. b. Transparansi. Kriteria ini terkait erat dengan kriteria pertama, dan dapat dijadikan tolok ukur apakah suatu peraturan perundang-undangan

menjamin

keterbukaan

dan

transparansi dalam konteks pengelolaan sumber daya alam dimaksud; c. Desentraliasai yang demokratis. Tolok ukur untuk menguji apakah

desentralisasi

yang

demokratis,

termasuk

pemberdayaan masyarakat lokal dan Dewan Perwakilan

180


Rakyat Daerah (DPRD) diakui serta difasilitasi dalam peraturan

perundang-undangan

yang

terkait

dengan

pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup; d. Pengakuan terhadap keterbatasan daya dukung ekosistem dan keberlanjutan. Pengakuan ini sangat penting dilakukan terutama dalam peraturan perundangan-undangan tentang sumber

daya

pengurasan,

alam

tertentu

kerusakan,

dan

yang

rentan

kepunahan

terhadap

(kehutanan,

pertambangan, minyak dan gas, kelautan, sumber daya air). Pengakuan ini tidak terbatas pada pengakuan tekstual (misalnya pernyataan simbolik dalam suatu mukadimah), akan tetapi secara konsisten pengakuan tersebut mengalir ke dalam

tubuh

memperjelas

peraturan

perundang-undangan

langkah-langkah

untuk

mencegah

yang serta

menanggulangi pengurasan dan perusakan sumber daya alam,

serta

pencemaran

melalui

piranti

manajemen

lingkungan, instrumen ekonomi, instrumen daya paksa. (enforcement atau command and control), moral suassion maupun kontrol publik. e. Pengakuan hak masyarakat adat dan masyarakat lokal. Pengakuan secara tegas tentang hal ini dalam suatu produk hukum sangatlah penting, karena pada umumnya masyarakat adat dan masyarakat lokal (setempat) bergantung hidupnya pada sumber daya alam di sekelilingnya, dan masyarakat adat penjaga daya dukung ekosistem dan lingkungan mereka. Pengakuan terhadap hak-hak mereka juga diperlukan untuk

181


mencegah terjadinya pelanggaran atas hak-hak mereka dari arus pembangunan dan penanaman modal yang berlangsung dengan sangat cepat. f. Konsistensi dan harmonisasi. Konsistensi adalah kesesuaian substansi antara satu pasal dengan pasal-pasal lainnya dalam satu

produk

kesesuaian

hukum.

antara

Sedangkan

substansi

harmonisasi

dalam

satu

adalah

peraturan

perundang-undangan dengan substansi yang terdapat dan semangat yang tercermin dalam konstitusi, peraturan perundang-undangan

maupun

konvensi-konvensi

internasional yang diakui oleh banyak negara-negara di dunia, terlepas apakah kita meratifikasi konvensi-konvensi tersebut atau tidak; g. Kejelasan (clarity). Kejelasan suatu peraturan perundangundangan sangatlah penting untuk menjamin adanya kepastian

hukum.

Di

samping

itu

kejelasan

akan

mempengaruhi daya penegakan (enforceability); h. Enforceability. Daya penegakan (enforceability) ditentukan oleh (a) ketersediaan sanksi yang mampu menimbulkan efek jera (deterrent effect); (b) ketersediaan 3 (tiga) jenis sarana sanksi yang terdiri atas sanksi administrasi, perdata, dan pidana; (c) ketersediaan mekanisme pengaduan masyarakat dan penindaklanjutannya terhadap pelanggaran-pelanggaran hak yang dialami masyarakat; (d) ketersediaan mekanisme pengawasan penaatan terhadap persyaratan lingkungan; (e) ketersediaan institusi dan aparat khusus yang melakukan

182


pengawasan

penaatan,

penyelidikan,

penyidikan,

penuntutan, bahkan pengadilan.

7. Sumber Daya Alam Sumber daya alam dan lingkungan yang ada di bumi ini adalah anugrah alam bagi manusia. Oleh karena itu timbul pertanyaan apakah sumber daya alam itu? Milik siapakah kekayaan bumi ini? Apakah milik seluruh penduduk negara tempat

ditemukannya

kekayaan

alam

itu,

atau

milik

perseorangan? Sumber daya alam sering dipahami sebagai milik bersama, sehingga siapapun mempunyai kesempatan yang sama untuk dapat memanfaatkannya sesuai dengan kebutuhannya. Konsep pemilikan

bersama

(common

properties

resources)

yang

seharusnya dapat dimanfaatkan dan dikelola bersama demi kepentingan bersama, sering disalahartikan menjadi sumber milik bersama. Sumber milik bersama berarti sumber tanpa kepemilikan, sehingga siapa yang dapat memanfaatkannya terlebih dahulu akan mendapat manfaat sebesar-besarnya, tanpa harus

memikul

tanggung

jawab

untuk

mengendalikan

keberlanjutan sumber tersebut maupun kepentingan orang lain. Apabila ini terjadi sungguh merupakan tragedi bersama (tragedy of commons).

183


Tragedi ini ternyata menimpa Indonesia yang tengah dilanda krisis yang berkepanjangan yang menyebabkan tekanan pada sumber daya alam semakin berat, yaitu: (a) pada skala mikro, penduduk yang kehilangan pekerjaan dan mengalami penurunan daya beli, maka terdorong untuk melakukan eksploitasi sumber daya alam yang ada di sekitarnya antara lain: penebangan kayu hutan secara semena-mena, perusakan ekosistem pantai dan mangrove, perusakan

terumbu

karang,

penebangan

liar,

dan

penambangan tanpa izin; (b) pada skala yang lebih besar, sumber daya alam akan dianggap sebagai trade off terhadap krisis ekonomi. Sumber daya alam akan terkuras dalam waktu singkat dengan discount rate yang tinggi,

sehingga

dapat

mengganggu

keberlanjutan

pemanfaatannya. Keadaan ini diperparah apabila kegiatan industri melakukan penghematan dengan mengabaikan biaya lingkungan dalam penetapan biaya produksi. Oleh karena itu prinsip-prinsip pengelolaan sumber daya alam seharusnya benar-benar memperhatikan keselarasan di antara

“economically

viable,

socially

acceptable,

environmentally sound”; atau dengan perkataan lain

and suatu

prinsip pemanfaatan sumber daya alam harus benar-benar mengkombinasikan secara sempurna

tiga kepentingan yaitu:

“pro job, pro people, and pro environment”. Ini mengisyaratkan perlunya

pertimbangan-pertimbangan

184

pertumbuhan

dan


pemerataan ekonomi, kesejahteraan dan keadilan sosial, dan terlestarikannya fungsi lingkungan dalam pengelolaan sumber daya alam. Tujuan dari prinsip ekonomi di sini adalah efisiensi ekonomi dengan memandang sumber daya alam sebagai sumber daya yang terbatas (scarce resources), karena itu perlu dialokasikan secara optimal. Karena sifatnya yang terbatas, timbul pertanyaan apakah masih relevan apabila sumber daya alam dipandang serta dipahami dalam konteks economic sense dan belum dipahami sebagai ecological & sustainable sense. Sedangkan prinsip sosial (equity) merupakan salah satu prinsip

sosial

dalam

pengalokasian

sumber

daya

yang

memberikan jaminan akan berlangsungnya distribusi sumber daya, baik dalam generasi yang sama (inter-generational equity) maupun antar generasi (intra-generational equity). Tetapi setiap kelompok masyarakat, bahkan individu, memiliki preferensi yang berbeda-beda. Di negara-negara atau wilayah ekonomi dengan taraf hidup (pendapatan) yang relatif tinggi, preferensi sosial masyarakatnya cenderung mengacu kepada pemerataan alokasi sumber daya antargenerasi. Sedangkan pada wilayah miskin, pemerataan dalam generasi yang sama merupakan preferensi yang pertama.

185


Prinsip kelestarian lingkungan: Jika kualitas lingkungan merupakan salah satu tujuan masyarakat, maka dalam konteks otonomi daerah pertanyaan yang diajukan adalah apakah tujuan pengelolaan lingkungan hidup dapat tercapai melalui kebijakan yang seragam (uniform environmental policy) atau melalui kebijakan regional yang berbeda-beda (regionally differentiated policy). Prinsip-prinsip ekonomi dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup menghendaki desentralisasi karena beberapa petimbangan: a) setiap daerah memiliki kapasitas daya serap (absorptive capacity) akan polusi yang berbeda; b) preferensi masyarakat akan kualitas lingkungan berbeda di setiap wilayah.

8. Keamanan Kita telah memiliki roduk hukum yang dapat menunjang keamanan lokasi sebagai bentuk upaya peningkatan investasi. Stabilitas keamanan lokasi dapat menunjang iklim investasi. Keberadaan

Badan

Penanggulangan

Bencana

dapat

didayagunakan untuk kepentingan keamanan investasi dari potensi terjadinya bencana alam. Pengaturan yang masih perlu diperhatikan berkenaan dengan sistem tanggap bencana alam (early warning system). Potensi terjadinya bencana alam yang tinggi, kondisi ini dapat mengancam stabilitas perekonomian yang mempengaruhi iklim investasi. Demikian pula dengan masalah social antara lain konflik

186


sosial, pencurian, perampokan, tawuran antar desa/kampung dapat pula mengancam keamanan invesatasi. Secara umum ada tujuh topik keamanan yang perlu mendapat elaborasi yakni sebagai berikut:

a. Topik Jaring Pengaman Sosial (Social Security Net) Sejumlah permasalahan di sekitar jaminan (keamanan) yang terkait dengan keselamatan kehidupan (ekonomi) masyarakat miskin ketika mereka menghadapi perkembangan ekonomi yang tidak menentu.

b. Topik Perlindungan Sosial (Social Protection) Permasalahan utama yang dihadapi oleh masyarakat yang sering dianggap miskin adalah adanya keterbatasan modal dan lemahnya sumber daya manusianya. Sejumlah program untuk memberi perlindungan sosial bagi mereka telah banyak dilaksanakan, seperti Program PNPM (Program Nasional Pengembangan Masyarakat) Mandiri, Program Bantuan Pendidikan

(BOS),

dan

Program

bantuan

sosial

lain.

Permasalahannya adalah ketika ada perkembangan ekonomi yang tidak menentu, atau ada bencana alam, atau ketika program-program

tersebut

keterbatasaan dana.

187

terpaksa

dihentikan

karena


c. Topik Keamanan atau Ketahanan Pangan Pangan adalah satu komoditi yang seharusnya disediakan kecukupannya oleh negara dan rakyat, namun pada kenyataannya pangan seringkali menjadi langka untuk wilayah tertentu dan untuk kelompok rakyat tertentu. Adanya serangan hama penyakit, adanya bencana alam, kerusuhan politik, dan adanya permainan ekonomi dari elit tertentu bisa saja menyebabkan pangan menjadi tidak tersedia. Usaha untuk memberi perlindungan pangan baik dengan penyediaan pangan yang mencukupi dan berkualitas, serta dengan mengembangkan deversifikasi jenis pangan.

d. Keamanan atau Ketahanan Biota (Bio Security) Permasalahan bio security sudah merupakan program nasional dan sudah disadari oleh masyarakatnya betapa pentingnya memelihara ketahanan hayati. Sejumlah kebijakan dan tindakan telah dan selalu dilakukan untuk melindungi hayati yang ada diwilayahnya. Di Indonesia masalah ketahanan hayati tidak hanya belum serius diusahakan tetapi kesadaran masyarakat akan pentingnya ketahanan hayati tersebut nampaknya masih jauh. Bahkan secara tidak sadar (atau dengan sadar) banyak pengusaha dan masyarakat yang merusak biota di Indonesia. Sering pula ditamui adanya pencurian plasma nuftah dan kemudian dijualnya ke luar negeri.

188


e. Keamanan di bidang sosial dan pertahanan (Social and defend Security) Ketidak merataan pembangunan di Indonesia bisa terjadi karena

adanya

kebijakan

yang

diskriminatif.

Biasanya

kelompok masyarakat yang berkuasa dan mempunyai modal akan memperoleh kue pembangunan yang lebih besar, sedangkan masyarakat miskin yang tidak berkuasa biasanya memperoleh bagian pembangunan yang lebih sedikit. Lebih dari itu ketidak merataan pembangunan juga terjadi karena adanya diskriminasi kebijakan menyangkut letak wilayah. Wilayah pinggiran, wilayah perbatasan, dan wilayah terpencil seringkali

kurang

memperoleh

prioritas

pembangunan.

Padahal wilayah pinggiran dan terutama wilayah perbatasan justru merupakan ujung tombak untuk menjaga keutuhan negara dan kehormatan bangsa. Sejumlah kasus ketidak adilan dan ketidakmerataan pembangunan terjadi di wilayah tersebut. Pembangunan nasional dipengaruhi dengan tingkat Stabilitas nasional suatu Negara. Stabilitas yang ditunjang dengan kepastian hukum sangat diperlukan, yang berarti juga hukum memegang peranan signifikan untuk menjaga keseimbangan dan

mengakomodasi kepentingan-kepentingan yang saling

bersaing atau saling berbenturan. Aspek-aspek yang dapat menganggu kemanan nasional adalah masalah perbatasan, baik perbatasan antar daerah maupun antar Negara.

189


f. Keamanan Sosial-Politik (Socio-Political Security) Indonesia telah dikenal di manca negara sebagai negara yang mampu secara sistematis menangkap kelompok-kelompok teroris. Namun demikian kondisi semacam ini tidak dapat secara

langsung

meningkatkan

perasaan

aman

bagi

masyarakat. Sebaliknya perasaan was-was kalau terjadi tindak terorisme justru semakin besar. Demikian pula adanya sloganslogan yang digembar-gemborkan elit politik dan keagamaan bahwa negara Indonesia adalah negara Bhineka Tunggal Ika yang menghargai perbedaan tidak otomatis meningkatkan rasa aman bagi kelompok minoritas (suku, agama, ataupun golongan). Adanya kebijakan yang bersifat diskriminasi, maraknya tidak kekerasan terhadap kaum minoritas jelas akan memacu rasa tidak aman bagi warga Indonesia tersebut.

g. Keamanan Politik (Political Security) Topik yang terakhir sebenarnya menyangkut rasa aman bagi warga negara yang mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan (HAM), hak untuk berpolitik, dan hak untuk menjadi masyarakat sipil (civil society). UUD NRI Tahun 1945 sebenarnya sudah menjamin semua hak-hak tersebut bagi seluruh warga negara. Namun di dalam prakteknya tidak semua jaminan tersebut terlaksana. Bahkan usaha untuk memperoleh hak tersebut seringkali dihalang-halangi dan bahkan bisa dianggap lawan bagi negara.

190


9. Perizinan Izin itu digunakan sebagai sarana hukum administrasi karena izin itu bersifat hukum publik (bukan perdata namun juga bukan pidana) yang terkait dengan kepentingan umum, sepihak dan mengikat, sehingga apabila timbul sengketa hukum dari perzinan maka penyelesaiannya dilakukan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Hal yang sangat penting adalah bahwa izin itu digunakan sebagai sarana yuridis untuk mengendalikan prilaku masyatakat. Untuk itu, agar izin tidak melanggar hak-hak asasi manusia, maka setiap izin itu harus memenuhi asas legalitas, baik

rechmatigheid, wetmatigheid

maupun doelmatigheid. Dengan

demikian,

tindak

pemerintahan

(bestuurshandeling) yang berkaitan langsung dengan fungsi mengendalikan (stuuren) masyarakat adalah izin (vergunning). Izin merupakan bentuk ketentuan yang memperbolehkan atau memperkenankan menurut hukum (sarana pengabsahan atau legitimasi yuridis) bagi seseorang untuk melakukan sesuatu sesuai dengan jenis izin yang diterima. Di dalam suatu izin dapat dicantumkan persyaratan tertentu yang harus dipatuhi oleh pemegang izin, dan apabila pemegang izin tersebut terbukti melanggar persyaratan yang telah ditetapkan, maka pejabat pemberi izin berwenang mencabut izin tersebut. Dengan fungsinya yang demikian maka sistem perizinan merupakan sarana untuk mengendalikan kegiatan masyarakat. Ini berarti pemerintah

berwenang

untuk

191

mengatur,

mengarahkan,


mengemudikan dan sekaligus pula melindungi masyarakat maupun sumber daya alam dan sumber daya buatan. Ada beberapa investor yang sangat berharap banyak bahwa dengan adanya penguatan otonomi daerah diasumsikan bahwa masalah perizinan akan lebih mudah, murah, dan prosedur sederhana. Hal ini dikarenakan, segala hal yang dulu sangat sentralistis, bertingkat-tingkat, birokratis

berubah

menjadi “semua dapat diselesaikan di daerah”. Artinya daerahlah yang seolah menjadi penentu dalam hal pengaturan, kelembagaan, kewenangan, prosedur di bidang perizinan. Namun tidak sedikit pula yang khawatir dan risau bahwa dengan kewenangan perzinan yang desentralistis justru dapat lebih merepotkan investor, karena perizinan ini dianggap sebagai “ladang” bagi pemerintah daerah untuk “memeras” pengusaha dengan dalih demi peningkatan pendapatan asli daerah (PAD), yang tentunya pada waktu dulu Daerah tidak berdaya menghadapi “kerakusan” Pusat. Maka sekarang ini di era otonomi daerah, muncullah berbagai izin yang “aneh-aneh” yang harus dimiliki oleh pengusaha yang tentunya dengan biaya (resmi dan tak resmi) yang sangat tidak wajar. Kedua asumsi ekstrim di atas, bukan sesuatu yang mustahil terjadi dan bahkan terus akan terjadi dalam prakteknya. Mengapa demikian, karena ada beberapa akar permasalahan yang masih belum terselesaikan dengan tuntas hingga kini, yakni antara lain:

192


a) Telah terjadi penyerahan kewenangan kepada Daerah untuk beberapa izin tertentu, namun masih ada beberapa instansi pusat dan/atau propinsi yang masih terkesan “tarik-ulur” dan tidak sepenuh hati menyerahkan kepada kabupaten/kota, sehingga menimbulkan ketidakpastian dan birokrasi yang berbelit-belit; b) dalam

berbagai

hal

sering

terjadi

egosektoral

yang

mengabaikan prinsip koordinasi dan keterpaduan atau lengkapnya dalam praktek pemerintihan sering disebut dengan KISS atau Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi, Simplifikasi, sehingga antara izin yang satu dengan izin lainnya kerap kali menjadi tumpang tindih dan/atau duplikasi; c) diadakannya suatu izin hanya didasarkan semata-mata kepada tujuan pemasukan bagi pendapatan pemerintah dan/atau PADS, sehinga biaya perizinan menjadi sangat tinggi yang menimbulkan high cost economy. Dengan demikian, dapat diduga akan

menumbuh-suburkan praktek korupsi,

kolusi, dan nepotisme (KKN); d) dalam hal izin yang terkait dengan pemanfaatan ruang seringkali tidak didasarkan kepada suatu kajian kelayakan yang memadai. Dengan demikian izin diberikan dengan serta merta, karena desakan dari para investor yang berpotensi untuk “mendikte” pemberi izin. Hal ini tentu saja akan sangat berpengaruh terhadap penegakan hukumnya.

193


Karena izin itu merupakan instrumen pemerintahan, maka ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh instansi yang berwenang mengeluarkan izin, yakni bahwa instansi pemberi izin harus memiliki kemampuan untuk: a) merumuskan persyaratan izin yang memenuhi standar perizinan dan adekuat dengan asas legalitas; b) melakukan pengujian, pemeriksaan, penilaian terhadap setiap permohonan izin, apakah memenuhi persyataran yang telah ditentukan atau tidak; c) melakukan pengawasan yang efektif terhadap tingkat penaatan pemegang izin terhadap kewajiban dan larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan; d) menerapkan sanksi apabila si pemegang izin terbukti telah melanggar substansi izin. Masalah

kesemerawutan

perizinan

di

Indonesia

sebagaimana digambarkan di atas, nampaknya sudah dirasakan dan dialami jauh sebelum era otonomi daerah dan sistem desentralisasi diterapkan. Berbagai keluhan dari masyarakat terutama dari para pengusaha tentang betapa rumitnya perizinan di Indonesia kerap disampaikan dalam berbagai kesempatan, namun hasilnya boleh dikatakan nihil. Tidak itu saja dikalangan pemberi izin pun masih dirasakan banyaknya benturan kewenangan, karena begitu banyaknya izin-izin yang harus dimiliki oleh para pelaku usaha dengan instansi yang berbeda-beda. Bahkan lebih ironis lagi terjadi rebutan untuk

194


mengenakan wajib izin bagi suatu kegiatan masyarakat/dunia usaha yang seharusnya justru tidak diperlukan adanya izin. Dari uraian di atas kiranya dapat digarisbawahi bahwa dalam rangka menarik investor baik dalam maupun luar negeri ke daerah-daerah, sebaiknya segera dibangun system perizinan yang handal, terukur, rasional, ekonomis, efeketif, dan efisien yang

benar-benar

dapat

berfungsi

sebagai

instrumen

pemerintahan dalam rangka pengendalian kegiatan masyarakat dengan memenuhi asas legalitas. Sistem perizinan mana yang paling cocok diterapkan sangat bergantung kepada situasi dan kondisi daerah masing-masing. Yang penting ada usaha penataan yang mendasar dan menyeluruh terhadap perizinan yang sekarang ini yang masih semerawut. Melalui tertib sistem perizinan, maka diharapkan bahwa konflik atau sengketa baik antara pemberi izin dengan pemohon atau dengan masyarakat, maupun konflik kewenangan di antara instansi pemerintah itu sendiri, dapat diantisipasi seminimal mungkin. Untuk itu, perlu dilakukan yakni melalui tahapan a) inventarisasi semua aturan perizinan, lakukan evaluasi dan review terhadapnya; b) lakukan penataan kelembagaan instansi pemberi

izin;

c)

secara

teknis

manajerial

usahakan

diselenggarakan Sistem Satu Atap atau Sistem Satu Pintu dalam rangka pelayanan izin; d) lakukan berbagai pembinaan, pelatihan, dan capacity building bagi aparat pemberi izin; e) sosialisasikan berbagai ketentuan di bidang perizinan.

195


10.

Birokrasi yang bebas KKN Dalam hal pencegahan terjadinya pelemahan dalam

penegakan hukum, maka perlu dilakukan peningkatan kapasitas, kompetensi, kapabilitas, dan pengetahuan para penegak hukum. Dengan basis penguasaan materi hukum yang baik, maka penegak hukum lebih mampu untuk berargumentasi, penyeledikan, penyidikan secara lebih profesional. Selain itu, peningkatan pemahman dan pengamlan ajaran agama, moral, etika perlu benar-benar ditanamkan secara lebih terinternalisasi. Hal ini dapat dilakukan contoh dan teladan dari para petinggi penegak hukum. Sulit untuk menegakkna disiplin dan mengenakan sanksi kepada anak buahnya yang melanggar manakala para atasan dan pemimpin juga melakukan hal yang sama. Bahkan tidak jarang atasan minta “setoran atau “upeti” dari anak buahnya, yang menyebabkan anak buahnya melakukan cara-cara kotor dan jahat untuk memenuhi perimintaan atasannya. Selain

penegakan

disilpin,

keteteladanan,

dan

kepemimpinan yang tegas dan berwibawa, tidak kalah pentingnya adalah peningkatan kesejahteraan aparatur penegak hukum. Pemberian gaji, fasilitas, dan penghargaan yang wajar, layak, dan manusiawi meruapakan suatu keniscayaan. Implikasinya adalah apabila kesejahteraan aparatur penegak hukum terjamin oleh Negara, maka ketika mereka melanggar dan/atau melakukan kejahatan, dengan sendirinya tidak perlu segan atau kasihan, namun justru

dapat dengan “leluasa” ditindak tegas

tanpa

ampun. Selain itu, dengan meningkatkan kesejahteraan aparatur

196


penegak hukum , maka pada gilirannya akan menambah bahkan melipatgandakan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum. Ini artinya juga dapat menyelamatkan dan menghemat uang dan aset/kekayaan Negara. Perlu diatur dan ditegaskan dalam peraturan perundangundangan adanya pembaharuan upaya pemberantasan dan pemberian sanksi bagi terpidana yakni: 1) perlunya dterapkan asas pembalikan beban pembuktian (omkering van bewijslast atau shifting burden of proof) khususnya diberlakukan dalam kasus KKN secara selektif. Dalam sistem pembuktian terbalik, tersangka atau terdakwalah yang harus membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah atas apa yang disangkakan atau dituduhkan kepadanya, yakni ketika seseorang memiliki harta kekayaan yang besarnya jauh tidak seimbang dengan penghasilan resminya. Dimasukannya ketentuan pembebanan pembuktian terbalik di dalam

Undang-Undang

No.

31

Tahun

1999

tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (PTPK), bahkan juga dalam undang-undang sebelumnya, yaitu UU No 31 Tahun 1971 Pasal 18 dan sudut legislasi sudah mencerminkan komitmen rakyat untuk menggunakan suatu sistem pembuktian terbalik. 2) Perlu diatur mengenai penerapan sanksi pemiskinan bagi pelaku korupsi. Sanksi pemiskinan diartikan bahwa koruptor tidak dipenjara tetapi semua harta miliknya, baik hasil korupsi maupun harta yang sah disita oleh Negara.

197


Karena korupsi ditengarai selalu bersifat kolektif bersamasama, tidak pelaku tunggal,

maka perlu diterapkan secara

konsekuen dan konsisten perlindungan terhadap peniup peluit (whistle blower). 4) karena korupsi ini merupakan kejahatan luar biasa, maka perlu dipikirkan adanya pidana mimimal yang lebih tinggi dari yang diatur sekarang ini, sehingga koruptor tidak lagi dihukum ringan sama dengan kejahatan biasa. 5) Perlu datur bahwa bagi koruptor tidak berhak diberikan remisi, pengurangan hukuman, cuti, atau pembebasan bersyarat. 6) Perlu dipikirkan adanya perluasan tanggung jawab pidana tidak hanya kepada pelaku korupsi tetapi juga kepada mereka yang ikut menikmati hasil korupsi, yakni kerluarga, teman, atau kroninya. 7) perlu ditegaskan lagi adanya kewajiban membuat

laporan harta

kekayaan pra dan pasca menjabat. Terutama setelah menjabat harus pula diumumkan kepada publik untuk mendapatkan tanggapan.

B. PROGRAM PRIORITAS 1. Ketatanegaraan: Menginisiasi amandemen UUD NRI Tahun 1945 melalui pengkajian secara komprehensif, aspiratif, partisipatif, kolaboratif dengan melibatkan segenap unsur komponen bangsa.

198


a. Mengembalikan ranah substansi sistem presidential sejalan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam konstitusi, sebagaimana termuat dalam Pasal 13 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 17 ayat (2) serta Pasal 20 ayat (1) dan ayat (5). b. Melaksanakan

konstitusi

sesuai

dengan

jiwa

dan

semangatnya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. c. Melakukan koreksi secara menyeluruh terhadap semua produk yang berupa kebijakan eksekutif maupun kebijakan legislatif yang menyimpang dari amanat konstitusi. d. Memperkuat peran badan kode etik/badan kehormatan yang sejenisnya pada lembaga negara dengan sanksi hukum yang tegas. e. Memperjelas pengaturan tentang pertanggungjawaban Presiden kepada rakyat. f. Merencanakan

penyesuaian

kalender

politik

dalam

melaksanakan pemilihan umum presiden secara serentak waktunya dengan pemilihan umum legislatif. g. Memperjelas dan mempertegas alasan-alasan kemungkinan pemberhentian Presiden yang berkaitan dengan masalah perbuatan tercela, pelanggaran konstitusi, dan terjadinya kegagalan dalam menjalankan fungsi-fungsi kenegaraan.

199


2. Hukum a. Penataan Peraturan Perundang-undangan: 1) Penyusunan aturan mengenai rekonseptualisasi tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan. 2) Pelaksanaan analisa dan evaluasi (review) terhadap seluruh

peraturan

perundang-undangan

secara

vertikal dan horizontal dalam rangkan penataan dan harmonisasi kebijakan dengan peraturan. 3) Penataan

kelembagaan

pembentuk

peraturan

perundang-undangan. dan 4) Penguatan manusia

serta di

pemberdayaan

bidang

sumber

pembentukan

daya

peraturan

perundang-undangan.

b. Pidana dan korupsi: 1) Menyelesaikan pembahasan RUU tentang KUHP dan RUU

tentang

KUHAP,

untuk

menghasilkan

keterpaduan sistem pemidanaan dan

sistem

peradilan pidana yang terintegrasi (integrated Justice system). 2) Memprioritaskan

pencegahan

dan

penindakan

korupsi dalam bidang sumber daya alam dan bidang strategis lainnya, yang berimplikasi besar terhadap pembangunan nasional. 3) Melakukan

identifikasi,

review,

dan

merevisi

peraturan perundang-undangan yang berpotensi

200


membuka peluang korupsi khususnya korupsi di bidang sumber daya alam dan bidang strategis lainnya. 4) Penyesuaian

perundang-undangan

yang

terkait

dengan pemberantasan korupsi di Indonesia dengan klausul UNCAC secara utuh. Ketentuan-ketentuan UNCAC banyak yang masih belum terakomodasi dalam peraturan perundang-undangan Indonesia 5) Membentuk Sistem Integritas Nasional pencegahan dan

pemberantasan

Korupsi,

sebagai

upaya

pemberantasan korupsi di Indonesia secara holistik. Hal tersebut dilakukan dengan mengkolaborasikan semua stake holder (legislatif, eksekutif, yudikatif, partai politik, lembaga pengawas, media, masyarakat sipil, dan sektor swasta) 6) Meningkatkan pengembalian aset hasil korupsi dan kejahatan lainnya dengan cara: a) memperkuat informasi transaksi jalur keuangan untuk membuktikan keterkaitan aset hasil tipikor yang perlu dirampas oleh negara. b) meningkatkan koordinasi yang efektif antar lembaga penegak hukum dan kapasitasnya dalam menangani kerjasama internasional c) meningkatkan optimalisasi mekanisme internal dalam proses pengembalian aset yang lebih optimal.

201


d) menyusun pengaturan peraturan perundangundangan mengenai pelaksanaan dari putusan penyitaan (perampasan) dari negara lain. Dan e) sistem Pengelolaan aset hasil pengembalian. 7) Peningkatan komunikasi dalam pendidikan budaya anti korupsi dan peningkatan pengetahuan budaya hukum bangsa. Dengan mengefektifkan materi dan cara penyampaian pendidikan serta kampanye pemberantasan korupsi pada masyarakat.sehingga perlu mengintegrasikan pendidikan anti korupsi ke dalam kurikulum dalam setiap jenjang pendidikan formal dan informal. 8) Peningkatkan pelaksanaan program transparansi dan akuntabilitas dalam administrasi dan layanan publik publik, pengelolaan keuangan negara, penanganan perkara, serta pengadaan barang/jasa berbasis egovernmen di Pusat maupun Daerah. c. Perdata 1) Prioritas pembangunan di bidang hukum perdata adalah pembaharuan hukum kontrak sangat penting bukan hanya untuk menghadapi partner bisnis internasional, tetapi juga untuk melindungi pihakpihak yang lemah dalam setiap perjanjian yang dilakukan. Pada prioritas pembangunan hukum

202


nasional adanya hukum kontrak yang berstandar internasional perlu diwujudkan untuk melindungi entitas bisnis nasional. 2) mewujudkan adanya penyelesaian perkara perdata yang bernilai kecil dengan cara yang lebih cepat, lebih

sederhana

dan

lebih

mudah.

Prosedur

penyelesaian tersebut bertujuan untuk membantu penyelesaian klaim perdata yang bernilai kecil dan sederhana,

sehingga

memerlukan

penyelesaian

secara cepat, biaya ringan dan sederhana, namun tetap menghendaki diperolehnya kekuatan hukum mengikat dari hasil penyelesaian tersebut berupa putusan

hakim.

Perkara

perdata

gugatannya

relatif

kecil,

masyarakat

pencari

keadilan

yang

langsung tanpa

nilai

diajukan bantuan

pengacara, diselesaikan dalam waktu singkat dengan ditangani hakim tunggal, dan tidak memerlukan proses administrasi perkara serta pembuktian yang kompleks.

d. Keamanan 1) Penyelesaian masalah perbatasan antar daerah secara musyawarah dan mufakat 2) Penyelesaian masalah batas antar tanah milik masyarakat dengan kepentingan pembangunan dan

203


kepentingan bisnis dengan tetap memperhatikan kesejahteraan rakyat 3) Penyelesaian

masalah

batas

dengan

Negara

tetangga, baik di darat, laut maupun udara

3. Ekonomi: a. Fokus Pengembangan Pangan, Infrastruktur, Energi, dan Jasa 1) Pangan Sasaran penanaman modal bidang pangan pada masing-masing komoditi dilakukan untuk mewujudkan: (i)

swasembada

beras

dan

swasembada

kedelai

berkelanjutan; (ii) mengurangi ketergantungan impor; (iii)

swasembada

gula

berkelanjutan;

(iv)

mengembangkan klaster pertanian dalam arti luas; dan (vi) mengubah produk primer menjadi produk olahan untuk ekspor. Arah kebijakan pengembangan penanaman modal bidang pangan adalah sebagai berikut: a) pengembangan tanaman pangan berskala besar (food estate) diarahkan pada daerah-daerah di kawasan yang belum terlayani oleh pusat pertumbuhan yang lahannya

masih

cukup

luas,

dengan

memperhatikan perlindungan bagi petani kecil;

204

tetap


b) pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal yang promotif untuk ekstensifikasi dan intensifikasi lahan usaha, peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana budidaya dan pasca panen yang layak, dan ketersediaan infrastruktur tanaman pangan dan perkebunan; c) pemberian pembiayaan, pemberian kejelasan status lahan,

dan

mendorong

pengembangan

klaster

industri agribisnis di kabupaten/kota yang memiliki potensi bahan baku produk pangan; d) peningkatan

kegiatan

penelitian,

promosi,

dan

membangun citra positif produk pangan Provinsi Nasional; dan e) pengembangan

sektor

strategis

pendukung

ketahanan pangan Nasional, antara lain sektor pupuk dan benih.

2) Infrastruktur Arah kebijakan pengembangan penanaman modal di bidang infrastruktur yang meliputi, antara lain jalan, jembatan, bendungan, air bersih, tempat pembuangan akhir sampah, telekomunikasi, listrik adalah sebagai berikut: a) optimalisasi kapasitas dan kualitas infrastruktur yang saat ini sudah tersedia;

205


b) pengembangan infrastruktur baru dan perluasan layanan infrastruktur sesuai strategi peningkatan potensi ekonomi di provinsi dan kabupaten/kota; c) pengintegrasian pembangunan infrastruktur nasional, provinsi dan kabupaten/kota di Nasional; d) percepatan pembangunan infrastruktur terutama pada wilayah sedang berkembang dan belum berkembang; e) percepatan pemenuhan kebutuhan infrastruktur melalui mekanisme skema Kerjasama PemerintahSwasta (KPS) atau non KPS; f) percepatan pembangunan infrastruktur strategis yang diharapkan sebagai prime mover seperti Bandar Udara, Pelabuhan dan Jalan Tol, jalan strategis nasional, jalan kolektif primer dan jalan arteri primer; dan g) pengembangan pembangunan

sektor

strategis

infrastruktur,

pendukung

antara

lain

pengembangan industri semen dan eksplorasi bahan mineral/material bangunan yang tersedia di alam.

3) Energi Arah kebijakan pengembangan penanaman modal bidang energi adalah sebagai berikut: 1. optimalisasi potensi dan sumber energi baru dan terbarukan serta mendorong penanaman modal

206


infrastruktur energi untuk memenuhi kebutuhan listrik; 2. peningkatan pangsa sumber daya energi baru dan terbarukan untuk mendukung efisiensi, konservasi, dan pelestarian lingkungan hidup dalam pengelolaan energi; 3. pengurangan energi fosil untuk alat transportasi, listrik, dan industri dengan substitusi menggunakan energi baru dan terbarukan (renewable energy) serta air sebagai sumber daya energi; 4. pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal serta dukungan akses pembiayaan domestik dan infrastruktur energi, khususnya bagi sumber energi baru dan terbarukan; 5. pemberdayaan pemanfaatan sumber daya air sebagai sumber daya energi, sumber kehidupan dan pertanian; dan 6. pengembangan sektor strategis pendukung sektor energi, antara lain industri alat transportasi, industri mesin dan industri penunjang pionir/prioritas. 4) Jasa Arah kebijakan pengembangan penanaman modal bidang jasa adalah sebagai berikut: 1) optimalisasi diarahkan pada jasa: (a) jasa pariwisata; (b)

jasa pendidikan; (c) jasa perdagangan dan

207


industri; (d) jasa keuangan dan perbankan; (e) jasa informasi dan telekomunikasi dan jasa lainnya yang menjadi unggulan Kabupaten/Kota di Nasional; 2) mendorong dan mengoptimalkan potensi lahan jasa yang ada di masyarakat terutama yang berkaitan dengan jasa yang dilakukan oleh UMKM dan Koperasi 3) peningkatan pangsa jasa baru yang kreatif untuk mendukung efisiensi, efektivitas, dalam pengelolaan berbagai bidang jasa; 4) pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal serta dukungan akses pembiayaan dan akses informasi khususnya bagi jasa yang baru dan kreatif; 5) pemberdayaan sumber daya manusia pelaku bisnis jasa dengan mendorong kemudahan pada akses peningkatan kapasitas; dan 6) pengembangan sektor strategis pendukung sektor jasa, antara lain pariwisata, pendidikan, transportasi dan jasa penunjang pionir/prioritas. b. Penanaman Modal yang Berwawasan Lingkungan (Green Investment) Arah kebijakan penanaman modal yang berwawasan lingkungan (Green Investment) sebagai berikut: 1) perlunya bersinergi dengan kebijakan dan program pembangunan lingkungan hidup, khususnya program pengurangan emisi gas rumah kaca pada sektor

208


kehutanan, transportasi, industri, energi, dan limbah, serta program pencegahan kerusakan keanekaragaman hayati; 2) pengembangan sektor-sektor prioritas dan teknologi yang ramah lingkungan, serta pemanfaatan potensi sumber energi baru dan terbarukan; 3) pengembangan ekonomi hijau (green economy); 4) pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal diberikan kepada penanaman modal yang mendorong upaya-upaya pelestarian lingkungan hidup termasuk

pencegahan

pencemaran,

pengurangan

pencemaran lingkungan, serta mendorong perdagangan karbon (carbon trade); 5) peningkatan penggunaan teknologi dan proses produksi yang ramah lingkungan secara lebih terintegrasi, dari aspek hulu hingga aspek hilir; dan 6) pengembangan wilayah yang memperhatikan tata ruang dan kemampuan daya dukung dan tampung lingkungan hidup. c. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK) Arah

kebijakan

pemberdayaan

UMKMK

dilakukan

berdasarkan 2 (dua) strategi besar, yaitu: 1) strategi naik kelas, yaitu strategi untuk mendorong usaha yang berada pada skala tertentu untuk menjadi usaha dengan skala yang lebih besar, usaha mikro

209


berkembang menjadi usaha kecil, kemudian menjadi usaha menengah, dan pada akhirnya menjadi usaha berskala besar; dan 2) strategi aliansi strategis, yaitu strategi kemitraan berupa hubungan (kerjasama) antara dua pihak atau lebih pelaku usaha, berdasarkan kesetaraan, keterbukaan dan saling menguntungkan (memberikan manfaat) sehingga dapat memperkuat keterkaitan di antara pelaku usaha dalam berbagai skala usaha. Aliansi dibangun agar wirausahawan yang memiliki skala usaha lebih kecil mampu menembus pasar dan jaringan kerjasama produksi pada skala yang lebih besar. Aliansi tersebut dibangun berdasarkan pertimbangan bisnis dan kerjasama yang saling menguntungkan. Pola aliansi semacam inilah yang akan menciptakan keterkaitan usaha (linkage) antara usaha mikro, kecil, menengah, koperasi, dan usaha besar. d. Pemberian

Fasilitas

Kemudahan

dan/atau

Insentif

kemudahan

dan/atau

insentif

Penanaman Modal Pemberian

fasilitas

penanaman modal merupakan suatu keuntungan ekonomi yang diberikan kepada sebuah perusahaan atau kelompok perusahaan sejenis untuk mendorong agar perusahaan tersebut berperilaku/melakukan kegiatan yang sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan pemerintah. Pola Umum Pemberian Kemudahan dan/atau Insentif

210


Pemberian

kemudahan

dan/atau

insentif

penanaman modal didasarkan pada pertimbangan eksternal

dan

internal.

Pertimbangan

eksternal

meliputi: pemberian kemudahan dan/atau insentif diarahkan pada pemberian fiskal (keringanan pajak daerah dan atau retribusi daerah), dan insentif non fiskal dapat berupa pemberian dana alokasi khusus, pemberian kompensasi, subsidi silang, kemudahan prosedur perizinan, sewa lokasi, saham, pembangunan dan

pengadaan

Sedangkan

infrastruktur

serta

pertimbangan

internal

diantaranya:

kebijakan

diperhatikan

penghargaan. yang dan

perlu strategi

pembangunan ekonomi dan sektoral, serta kepentingan pengembangan daerah. Tujuan pemberian fasilitas kemudahan dan/atau insentif

penanaman

pengaruh/keterkaitan

modal sektor

didasarkan yang

pada

bersangkutan

dengan sektor lain, besarannya secara ekonomi, penyerapan tenaga kerja, sinkronisasi dengan kebijakan yang

terkait,

serta

tujuan

pembangunan

yang

berkelanjutan di Nasional. Adapun prinsip-prinsip dasar penetapan kebijakan pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal adalah efisiensi administrasi, efektif, sederhana, transparan, keadilan, perhitungan dampak ekonomi (analisis keuntungan dan kerugian), serta adanya jangka

211


waktu

dan/atau

adanya

peraturan

kebijakan

kemudahan dan/atau insentif penanaman modal dari pemerintah pusat. Penetapan

pemberian

kemudahan

dan/atau

insentif penanaman modal juga mempertimbangkan kriteria

klasifikasi

wilayah,

antara

lain

kegiatan

penanaman modal yang berlokasi di wilayah maju, di wilayah berkembang, dan di wilayah tertinggal. Pertimbangan ini diperlukan untuk lebih mendorong para penanam modal melakukan kegiatan usahanya di wilayah sedang berkembang dan wilayah tertinggal sehingga

tercipta

persebaran

dan

pemerataan

penanaman modal di seluruh Nasional. Pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal kepada penanam modal di wilayah tertinggal dan wilayah berkembang harus lebih besar dibanding wilayah maju. Pengklasifikasian wilayah dapat didasarkan pada pembuatan kelompok (kategori) berdasarkan indeks komposit yang dihitung menggunakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita yang dikombinasikan dengan ketersediaan infrastruktur ataupun jumlah penduduk miskin. Berdasarkan pertimbangan eksternal dan internal, prinsip dasar pemberian kemudahan dan/atau insentif, kriteria kegiatan penanaman modal, serta kriteria

212


klasifikasi

wilayah

maka

ditetapkan

pemberian

kemudahan dan/atau insentif. Yang dimaksud dengan kegiatan penanaman modal

yang

melakukan

industri

pionir

adalah

penanaman modal yang: a) memiliki keterkaitan yang luas; b) memberikan nilai tambah dan eksternalitas positif yang tinggi; c) memperkenalkan teknologi baru; serta d) memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional. Sedangkan penanaman modal yang termasuk skala prioritas tinggi adalah penanaman modal yang: a) mampu mendorong diversifikasi kegiatan ekonomi; b) memperkuat struktur industri nasional; c) memiliki prospek tinggi untuk bersaing di pasar internasional, dan d) memiliki

keterkaitan

dengan

pengembangan

penanaman modal strategis di bidang pangan, infrastruktur, energi, dan jasa. Kegiatan penanaman modal yang termasuk skala prioritas tinggi ditetapkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam rangka pertumbuhan dan penerapan pembangunan ekonomi nasional, regional Nasional, dan lokal Kabupaten/Kota.

213

BAB V ISU STRATEGIS DAN PROGRAM PRIORITAS HUKUM TAHUN

Recommend Documents