BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan, peluang yang ada di Kabupaten Lebak, dan mempertimbangkan budaya yang hidup dalam masyarakat, serta terjadinya fenomena anomali iklim akhir-akhir ini. Merujuk kepada Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Perubahan RPJMD 2009-2014, evaluasi pembangunan tahun 2011 dan tahun berjalan 2012, maka tujuan dan sasaran pembangunan tahun 2013 mengacu kepada Visi Pemerintahan Daerah Kabupaten Lebak tahun 2009–2014:

" KABUPATEN LEBAK MENJADI DAERAH KONDUSIF UNTUK BERINVESTASI YANG BERORIENTASI PADA PEMBANGUNAN PERDESAAN"

Dalam mewujudkan Visi melalui pelaksanaan Misi yang telah ditetapkan tersebut di atas, maka untuk kerangka perencanaan pembangunan daerah tahun 2013 diperlukan kerangka yang jelas pada setiap misi menyangkut tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Tujuan dan sasaran pada setiap misi yang akan dijalankan akan memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah baik urusan wajib maupun urusan pilihan dalam mendukung pelaksanaan misi dimaksud. Tujuan dan sasaran pada pelaksanaan masing-masing misi diuraikan dalam matriks tabel berikut:

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2013

75

Tabel 4.1 Hubungan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Lebak Visi/Misi

Tujuan

Sasaran

1

2

3

Visi : Kabupaten Lebak Menjadi Daerah Kondusif Untuk Berinvestasi Yang Berorientasi Pada Pembangunan Perdesaan

Misi Pertama : Mewujudkan

1. Mendorong

tingkat

1. Meningkatnya akses, mutu dan

manusia

pendidikan,

derajat

citra pendidikan terutama untuk

yang

kesehatan,

dan

bertakwa, produktif dan berdaya

kompetensi

kerja

tahun dan pencanangan wajib

saing

masyarakat Kabupaten

belajar 12 tahun bagi anak usia

Lebak

sekolah

sumber Kabupaten

daya Lebak

penuntasan

wajib

belajar

9

2. Menjadikan masyarakat

2. Meningkatnya akses dan mutu

Kabupaten Lebak yang

pelayanan kesehatan terutama

agamis dan berbudaya

untuk kesehatan ibu dan anak 3. Terkendalinya

pertumbuhan

dan persebaran penduduk 4. Meningkatnya pelayanan sosial terutama

pelayanan

administrasi

kependudukan,

penayandang

masalah

kesejahteraan

sosial

dan

potensi sumber kesejahteraan sosial 5. Meningkatnya

kesetaraan

gender dan peran pemuda dan olah raga dalam berbagai aspek dan proses pembangunan 6. Meningkatnya

kualitas

dan

perlindungan terhadap tenaga kerja 7. Meningkatnya kehidupan

aktifitas beragama

dan

solidaritas sosial 8. Berkembangnya nimplementasi nilai nilai budaya dan kerifan lokal


76

1

2

3

Misi kedua : Meningkatnya Pembangunan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Potensi Lokal

Meningkatnya daya beli dan ketahanan pangan masyarakat melalui pengembangan aktivitas ekonomi berbasis potensi lokal

1. Meningaktnya aktivitas ekonomi daerah berbasis potensi lokal 2. Meningkatnya kesempatan dan penyediaan lapangan kerja 3. Meningkatnya investasi yang mendororng penciptaan lapangan kerja 4. Terpeuhinya kebutuhan pangan masyarakat

Misi ketiga : Meningkatnya Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur Wilayah

Menyediakan infrastruktur wilayah yang mampu mendukung aktivitas ekonomi, sosial dan budaya

1. Tersedianya infrastruktur perdesaan melalui pendekatan kewilayahan dalam rangka percepatan pembangunan desa tertinggal 2. Tersedianya infrastruktur transportasi yang handal dan terintegrasi untuk mendukung pergerakan orang, barang, dan jasa 3. Tersedianya infrastruktur sumber daya air dan irigasi yang handal untuk mendukung upaya konservasi dan pendayagunaan sumber daya air, serta pengendalian daya rusak air 4. Meningkatnya cakupan pelayanan dan kualitas infrastruktur energi dan ketenagalistrikan di Kabupaten Lebak 5. Meningkatnya akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana dasar permukiman (mencakup persampahan, air bersih, air limbah)

Misi keempat : Meningkatkan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Untuk Pembangunan yang Berkelanjutan

Mewujudkan keseimbangan lingkungan dan keberlanjutan pembangunan (keseimbangan ekologisosial-ekonomi)

1. Berkurangnya tingkat pencemaran, kerusakan lingkungan dan resiko bencana 2. Meningkatnya fungsi kawasan penyangga, konservasi, dan lindung 3. Terlaksananya penataan ruang yang berkelanjutan


77

1

2

3

Misi kelima : meningkatkan efektivitas pemerintahan daerah dan kualitas demokrasi melalui reformasi birokrasi

1. Melanjutkan reformasi birokrasi agar semakin professional, dan akuntabel 2. Mewujudkan kehidupan

1. Meningkatnya kinerja aparatur yang berbasis kompetensi 2. Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan

demokrasi terpeliharanya kebangsaan

dan semangat

pemerintah daerah serta pengelolaan keuangan yang akuntabel berbasis teknologi informasi 3. Meningkatnya pelayanan publik yang dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh seluruh lapisan masyarakat 4. Meningkatnya pemerintahan, pembangunan pengembangan perdesaan 5. Meningkatnya

kinerja dan wilayah

pembangunan dan pembinaan hukum 6. Meningkatnya peran pemerintah dan masyarakat dalam pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat 7. Meningkatnya kerja sama daerah dalam pembangunan, 8. Meningkatnya peran dan fungsi partai politik 9. Menguatnya peran masyarakat madani dalam kehidupan politik


78

Tujuan dan sasaran Misi Pertama, Mewujudkan Sumberdaya Manusia Kabupaten Lebak yang bertakwa, Produktif dan Berdaya Saing terkait dengan isu strategis Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Dasar.

Tujuan dan sasaran Misi Kedua, Meningkatnya Pembangunan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Potensi Lokal terkait dengan isu strategis Peningkatan Ketahanan Pangan dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat.

Tujuan dan sasaran Misi Ketiga, Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur Wilayah terkait dengan isu strategis Pengembangan Infrastruktur Daerah, Pengelolaan Lingkungan Hidup, Penanganan Desa Tertinggal dan Kebencanaan .

Tujuan dan sasaran Misi Keempat, Meningkatkan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Untuk Pembangunan Yang Berkelanjutan terkait dengan isu strategis Pengembangan Infrastruktur Daerah, Pengelolaan Lingkungan Hidup, Penanganan Desa Tertinggal dan Kebencanaan

Tujuan dan sasaran Misi Kelima, Meningkatkan efektivitas pemerintahan daerah dan kualitas demokrasi melalui reformasi birokrasi terkait dengan isu strategis Peningkatan Kinerja Aparatur Daerah dan Pelayanan Publik dan Pelaksanaan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati 2013

4.2 Tema dan Prioritas Pembangunan Tahun 2013 a.

Tema RKP Tahun 2013 Pemerintah menetapkan Tema Pembangunan Nasional yang dituangkan dalam

Rancangan Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Tahun 2013 adalah : “MEMPERKUAT PEREKONOMIAN DOMESTIK BAGI PENINGKATAN DAN PERLUASAN KESEJAHTERAAN RAKYAT”. Untuk menjalankan agenda pembangunan nasional tersebut, maka ditetapkan 11 (sebelas) prioritas pembangunan nasional serta 3 (tiga) prioritas lainnya yaitu : 1. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola; 2. Pendidikan; 3. Kesehatan; 4. Penanggulangan Kemiskinan; 5. Ketahanan Pangan; 6. Infrastruktur; 7. Iklim Investasi dan Iklim Usaha; 8. Energi; 9. Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana; Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2013

79

10. Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar dan Pasca-Konflik; 11. Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi Teknologi; 12. Bidang Politik, Hukum dan Keamanan lainnya; 13. Bidang Perekonomian lainnya; 14. Bidang Kesejahteraan Rakyat lainnya.

Berdasarkan tema RKP 2013 serta mempertimbangkan kapasitas sumber daya yang dimiliki, fokus dari kegiatan 11 Prioritas Nasional dan 3 Prioritas lainnya ditekankan kepada penanganan isu-isu strategis sebagai berikut. PENINGKATAN DAYA SAING 1. Peningkatan Iklim Investasi dan Usaha; 2. Percepatan Pembangunan Infrastruktur; 3. Peningkatan Pembangunan Industri di Berbagai Koridor Ekonomi; 4. Penciptaan Kesempatan Kerja khususnya Tenaga Kerja Muda;

PENINGKATAN DAYA TAHAN EKONOMI 5. Peningkatan Ketahanan Pangan: Menuju Pencapaian Surplus Beras 10 juta ton; 6. Peningkatan Rasio Elektrifikasi dan Konversi Energi;

PENINGKATAN DAN PERLUASAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 7. Peningkatan Pembangunan Sumberdaya Manusia; 8. Percepatan Pengurangan Kemiskinan : Sinergi Klaster 1-4;

PEMANTAPAN STABILITAS SOSPOL 9. Persiapan Pemilu 2014; 10. Perbaikan Kinerja Birokrasi dan Pemberantasan Korupsi; 11. Percepatan Pembangunan Minimum Essential Force.

Pada dasarnya kesebelas Prioritas Nasional ditambah tiga Prioritas lainnya di atas merupakan upaya untuk : Pertama, Peningkatan Daya Saing (melalui Prioritas 7 Iklim Investasi dan Iklim Usaha, Prioritas 6 Infrastruktur, Prioritas 11 Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi Teknologi, serta Prioritas 13 Bidang Perekonomian lainnya). Kedua, Peningkatan Daya Tahan Ekonomi (melalui Prioritas 5 Ketahanan Pangan dan Prioritas 8 Energi) Ketiga, Peningkatan dan Perluasan Kesejahteraan Rakyat (melalui Prioritas 2 Pendidikan, Prioritas 3 Kesehatan, Prioritas 4 Penanggulangan Kemiskinan, Prioritas 9 Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana serta Prioritas 14 Bidang Kesejahteraan Rakyat lainnya) Keempat, Pemantapan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2013

80

Stabilitas Sospol (melalui Prioritas 1 Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola, Prioritas 12 Bidang Politik, Hukum dan Keamanan lainnya dan Prioritas 10 Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar dan Pasca-Konflik).

b. Tema RKPD Provinsi Banten Tahun 2013 Dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Banten Tahun 2013, menetapkan tema pembangunan sebagai berikut : ” Membangun Semangat Kebersamaan Bersinergi mewujudkan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi yang didukung Pembangunan Infrastruktur Kawasan/Wilayah” Selanjutnya dalam rangka perwujudan Tema tersebut, pemerintah Provinsi Banten menetapkan 5 (lima) Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2013 yang dirumpunkan menurut Agenda Pembangunan Daerah sesuai dengan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Rancangan RPJMD) Provinsi Banten Tahun 2012–2017, adalah sebagai berikut: 1. Infrastruktur wilayah dan kawasan; 2. Ketahanan pangan, kemiskinan dan pengangguran; 3. Peningkatan investasi dan unggulan daerah; 4. Pengembangan SDM dan penguatan sinergitas antar pelaku pembangunan; 5. Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan;

Kelima Prioritas Pembangunan Daerah tersebut untuk menjawab isu-isu strategis: Pertama, kondisi infrastruktur wilayah/kawasan baik yang berstatus nasional, provinsi dan kabupaten/kota yang sebagian besar masih dalam kondisi rusak dan mengganggu konektifitas serta akses layanan dasar masyarakat. Kedua, meningkatnya permintaan bahan pangan, menurunnya ketersediaan lahan produksi pangan, tingginya prosentase kemiskinan dan pengangguran yang mengakibatkan rendahnya daya beli dan kemampuan mengakses layanan pendidikan dan kesehatan. Ketiga, peningkatan investasi disertai peningkatan ekspor unggulan daerah guna percepatan dan perluasan pertumbuhan perekonomian mutlak. Keempat, rendahnya kapasitas dan daya saing

sumber daya manusia dalam menghadapi tuntutan

kebutuhan ketersediaan tenaga kerja terlatih, indeks kesehatan yang masih perlu ditingkatkan, masih adanya indikasi kecenderungan terjadinya konflik antar pelaku pembangunan dalam dinamika membangun Banten. Kelima, masih belum optimalnya kinerja birokrasi dalam pelayanan publik.


81

c.

Tema dan Prioritas Pembangunan Tahun 2013 Memperhatikan dan mencermati isu-isu strategis tingkat global dan nasional serta

regional juga mengacu kepada permasalahan pembangunan di Kabupaten Lebak, maka ditetapkan tema dan prioritas pembangunan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah tahun 2013, sebagai berikut : ”Pengembangan Infrastruktur Daerah yang Mendukung Penguatan Ekonomi Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat”. Maksud dari tema pembangunan daerah tersebut adalah untuk mengarahkan jalannya pembangunan infrastruktur yang memiliki daya dukung dan daya gerak terhadap percepatan pertumbuhan dan perluasan ekonomi yang berbasis potensi lokal untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Agar jalannya pembangunan mengarah kepada Tema RKPD 2013, maka ditetapkan 4 (empat) prioritas pembangunan daerah sebagai berikut : 1.

Pengembangan infrastruktur Wilayah, Penanganan Desa Tertinggal, dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Kebencanaan;

2.

Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Dasar Bidang Pendidikan dan Kesehatan;

3.

Peningkatan

Ketahanan

Pangan

dan

Pemberdayaan

ekonomi

Masyarakat

serta

Penanggulangan Kemiskinan; 4.

Peningkatan Kinerja Aparatur dan Pemantapan Kualitas Demokrasi. Diharapkan keempat prioritas pembangunan daerah tersebut dapat menjawab isu-isu

strategis pembangunan daerah tahun 2013 sebagai berikut: Pertama, Cakupan pelayanan infrastruktur wilayah (melalui Prioritas 1). Kedua, Pengendalian pemanfaatan ruang (melalui Prioritas 1). Ketiga, Peningkatan mutu, daya saing dan perluasan kesempatan pendidikan (melalui Prioritas 2). Keempat, Perluasan pelayanan kesehatan dan penanggulangan wabah penyakit (melalui Prioritas 2). Kelima, Penanggulangan kemiskinan (melalui Prioritas 3). Keenam, Pengembangan ekonomi kerakyatan berbasis UMKM (melalui Prioritas 3). Ketujuh, Kinerja Pemerintah Daerah (melalui Prioritas 4). Kedelapan, Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2013 (melalui Prioritas 4). Sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional dan provinsi, maka prioritas pembangunan daerah Kebupaten Lebak pada RKPD tahun 2013, dikorelasikan serta disinergikan dengan prioritas pembangunan pada RKP dan RKPD Provinsi Banten.


82

Tabel 4.3 Korelasi Prioritas Pembangunan Pusat dan Daerah N o

Prioritas Pembangunan Nasional (RPJMN 2010 – 2015)

1

Reformasi Kelola

Birokrasi

dan

Tata

2

Pendidikan

3

Kesehatan

4

Penanggulangan Kemiskinan

5

Ketahanan Pangan

6

Infrastruktur

7

Iklim Investasi dan Iklim Usaha

8

Energi

9

Lingkungan Hidup Pengelolaan Bancana

10

Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar dan Pasca Konflik

11

Kebudayaan, Kreativitas Inovasi Teknologi

dan

12

Bidang Politik, Keamanan

dan

13

Bidang Perekonomian

14

Bidang Kesejahteraan Rakyat

Hukum

N o

Program Prioritas Tahun Rencana (RPJMD 2009-2014)

N o

Prioritas Pembangunan Daerah (RKPD 2013)

1

Peningkatan kualitas dan akses pelayanan pendidikan, kesehatan, permukiman dan air bersih (P2,P3,P6,P11)

1

2

Pengembangan ekonomi lokal dan optimalisasi pengelolaan sumber daya alam (P7,P13)

Pengembangan infrastruktur Wilayah, Penanganan Desa Tertinggal, dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Kebencanaan (RPJMN: P6, P10, P9) (RPJMD: P3, P4 )

2 3

Pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur daerah guna mendorong mobilitas orang, barang ataupun jasa yang dapat mendukung implementasi ekonomi kerakyatan (P6,P10)

Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Dasar Bidang Pendidikan dan Kesehatan (RPJMN: P2, P3,P11) (RPJMD: P1)

3 4

Pengelolaan dan penataan ruang yang konsisten dan berkelanjutan (P9)

5

Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan serta mendorong partisipasi masyarakat dalam berbagai aspek pembangunan dengan menjunjung tinggi demokrasi dan supremasi hukum (P1,P12)

Peningkatan Ketahanan Pangan dan Pemberdayaan ekonomi Masyarakat serta Penanggulangan Kemiskinan (RPJMN: P4,P5,P7,P8,P13,P14) (RPJMD: P2)

4

Peningkatan Kinerja Aparatur dan Pemantapan Kualitas Demokrasi (RPJMN: P1,P12) (RPJMD: P5)

dan

Selanjutnya keempat prioritas pembangunan daerah tersebut dijabarkan ke dalam 152 program pembangunan dengan rincian prioritas 1 mencakup 32 program, prioritas 2 mencakup 31 program, prioritas 3 mencakup 49 program dan prioritas 4 mencakup 40 program. Ke 152 program pembangunan tahun 2013 akan dijalankan melalui 852 kegiatan pembangunan oleh 62 Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD). Daftar program pembangunan beserta masing-masing pagu indikatif sesuai dengan SKPD penanggungjawabnya tampak pada table 4.4.


83

Tabel 4.4 Penjelasan Program Pembangunan Daerah

No. 1

PRIORITAS PEMBANGUNAN Pengembangan Infrastruktur Wilayah, Penanganan Desa Tertinggal, dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Kebencanaan.

PROGRAM / PEMBANGUNAN

PAGU INDIKATIF

1

Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan

74,843,290,000

2 3 4 5 6 7 8 9 10

Program Pembangunan Jalan Dan Jembatan Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor Program Pengembangan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa Dan Jaringan Pengairan Lainnya Program Pengembangan, Pengelolaan Dan Konservasi Sungai, Danau Dan Sumber Daya Air Lainnya Program Pengendalian Banjir Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan Program Penelitian & Pengendalian Geologi dan Air Tanah Program Pengembangan Perumahan Program Infrastruktur Kawasan Permukiman Perkotaan Progran Pengembangan Wilayah Strategis Dan Cepat Tumbuh Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam

12,985,000,000 71,065,135,000 15,000,000 90,000,000 125,000,000 1,250,000,000 1,070,220,000 2,401,200,000 12,475,000,000

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

2,470,000,000 5,800,000,000 1,665,000,000 16,550,600,000 675,000,000 150,000,000 300,000,000 13,542,250,000 2,468,524,997 2,725,000,000

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Program Pengelolaan Areal Pemakaman Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

8,514,501,000

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Program Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

680,000,000

7,119,500,000 461,000,000 2,760,000,000

4,325,000,000

Kinerja Indikator

SKPD

Target Bina Marga, CK, Bappeda Bina Marga Bina Marga Dishub Dishub Dishub Dishub Dishub Dishub SDA SDA SDA SDA Distamben Distamben Cipta Karya Cipta Karya Cipta Karya KPAB Cipta Karya, Bina Marga Dinas Kebersihan, Cipta Karya Dinas Kebersihan Dinas Kebersihan Dinas Kebersihan, Dinas Hutbun KPLH KPLH


84

No.

PRIORITAS PEMBANGUNAN

PROGRAM / PEMBANGUNAN 27 28 29 30 31 32

Program Perencanaan Tata Ruang Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan JUMLAH PRIORITAS 1

PAGU INDIKATIF 830,000,000 100,000,000 3,457,139,000 1,438,500,000 5,350,200,000 1,196,000,000 258,898,059,997

Kinerja Indikator Target

SKPD Bappeda Bappeda Setda, BPBD Hutbun Hutbun Hutbun


85

No. 2

PRIORITAS PEMBANGUNAN Peningkatan akses dan mutu pelayanan dasar bidang pendidikan dan kesehatan

PROGRAM / PEMBANGUNAN 1 2 3 4

Program Pendidikan Anak Usia Dini Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Program Pendidikan Menengah Program Pendidikan Non Formal

5 6

Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Program Peningkatan Peran serta pemuda Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah raga Program pengelolaan Keragaman Budaya Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga Program pengembangan nilai budaya Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Program Upaya Kesehatan Masyarakat Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Program Pengembangan Lingkungan Sehat Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan Jaringannya Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru-Paru/ Rumah Sakit Mata Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru-Paru/ Rumah Sakit Mata Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Komunitas Gizi dan Rumah Sakit Program Keluarga Berencana Program Pelayanan Kontrasepsi Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS JUMLAH PRIORITAS 2

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31

PAGU INDIKATIF 384,714,368 213,821,361,040 56,583,936,040 2,596,200,000 2,094,896,640 1,975,729,600 6,641,200,000 1,261,000,000 2,075,000,000 1,062,000,000 150,000,000 240,000,000 330,400,000 35,228,376,500 31,190,548,500 3,323,290,000 719,850,000 1,948,420,000 305,575,000 980,000,000 20,370,000,000


SKPD PENANGGUNG JAWAB Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan, SETDA Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan, Arsip Dinas Pendidikan Disporabudpar Disporabudpar Disporabudpar Disporabudpar Disporabudpar Disporabudpar Dinkes, RSUD Dinkes, RSUD Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes

89,800,000 72,000,000 171,643,000 60,000,000

Dinkes Dinkes Dinkes RSUD

1,100,000,000

RSUD

3,200,000,000

RSUD

4,065,000,000 130,000,000 75,000,000

BP2KBMPD BP2KBMPD BP2KBMPD

249,250,000

BP2KBMPD

392,495,190,688


86

No . 3

Kinerja

PRIORITAS PEMBANGUNAN Peningkatan ketahanan pangan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat serta penanggulangan kemiskinan


PAGU INDIKATIF Indikator

Target

SKPD PENANGGUNG JAWAB

1

Program Penciptaan Iklim Usaha UKM Yang Kondusif

350,000,000

Dinas Koperasi

2

Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM

825,000,000

Dinas Koperasi

3

Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM

950,000,000

Dinas Koperasi

4

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

925,000,000

Dinas Koperasi

5

Program Pemanfaatan Potensi Sumberdaya Hutan

100,000,000

Hutbun

6

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

115,500,000

Hutbun

7

Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)

8

Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan

9

Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan

10

Program Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan

11

Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri

12

Program Pembinaan Industri Kecil dan Menengah

13 14

32,517,700,000

Hutbun, Peternakan, Setda, Pertanian

55,000,000

Hutbun

11,830,200,000

Hutbun

82,500,000

Hutbun

1,975,000,000

Disperindag

720,000,000

Disperindag

Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

2,100,000,000

Disperindag

1,790,000,000

Disperindag

1,600,000,000

Disperindag

16

Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri Program Pemeliharaan,Peningkatan dan Pembangunan Sarana dan Prasarana Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan

3,201,622,500

Peternakan

17

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak

786,750,000

Peternakan

18

Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan

50,000,000

Peternakan

19

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

20

Program peningkatan penerapan teknologi pertanian

7,210,000,000

Pertanian

21

Program Pengembangan Budidaya Perikanan

1,847,180,000

DKP

22

Program Pengembangan Perikanan Tangkap

5,782,500,000

DKP

23

Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan

550,000,000

DKP

24

Program Perencanaan Pembangunan di Bidang Kelautan dan Perikanan

25

Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

1,045,000,000

Bappeda

26

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

1,249,000,000

Setda, Bappeda, KPPT

15

980,000,000

370,000,000

Peternakan, BP4K

DKP


87

No .



PAGU INDIKATIF


SKPD

27

Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan

140,000,000

BP4K

28

Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan

29

Program peningkatan produksi hasil peternakan

2,883,970,000

BP4K

60,000,000

BP4K

30

Program perlindungan dan konservasi sumber daya hutan

140,000,000

BP4K

31

Program pengembangan sistem penyuluhan perikanan

32

Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

685,000,000

24,000,000

BP4K Bappeda, KPPT, Setda

33

Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan

400,000,000

Distamben

34

Program Pengusahaan dan Pemanfaatan Pertambangan

120,000,000

Distamben

35

Program Pemberdayan Masyarakat dan Pengentasan Kemiskinan

36

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa

37

Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan

38

Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan

39

Program pengembangan pemasaran pariwisata

900,000,000

Disporabudpar

40

Program Pengembangan Destinasi pariwisata

400,000,000

Disporabudpar

41

Program Peningkatan Kesempatan Kerja

42

Program Peningkatan kualitas dan produktivitas Tenaga Kerja

43

1,197,000,000

Cipta Karya

33,766,300,000

BP2KBMPD

1,045,000,000

BP2KBMPD

1,425,000,000

BP2KBMPD

685,000,000

Disnakersos

1,450,000,000

Disnakersos

Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

650,000,000

Disnakersos

44

Program Transmigrasi Regional

350,000,000

Disnakersos

45

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

930,000,000

Disnakersos

46

Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo

350,000,000

Disnakersos

47

Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

390,000,000

Disnakersos

48

Program Penanggulangan Kemiskinan

325,000,000

Disnakersos

49

Program Peningkatan Ketahanan Pangan dan Pengembangan Agribisnis

JUMLAH PRIORITAS 3

80,000,000

Sekretariat Daerah

127,404,222,500


88

No. 4

PRIORITAS PEMBANGUNAN Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Pelayanan Publik dan Pemantapan Kualitas Demokrasi


PAGU INDIKATIF

Kinerja Indikator

Target


1

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

2

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

3

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

4

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

5,381,944,000

RSUD, Kantor Diklat, Dinas Perhubungan, Dinas Hutbun, BKD, DPPKD, Sekretariat DPRD, Kantor Arsip

5

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Palaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1,385,976,725

Seluruh SKPD

6

Program Pengembangan Data/Informasi

1,355,000,000

Bappeda, Disperindag

7

Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

300,000,000

Sekretariat Daerah

8

Program Kerjasama Pembangunan

225,000,000

Sekretariat Daerah, Bappeda

9

Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah

925,000,000


10

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

4,000,000,000


11

Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

12

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

3,965,000,000

Satpol PP

13

Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

2,375,000,000

Sekretariat Daerah, Kantor Kesbangpol & Linmas

14

Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan

725,000,000

Kantor Kesbangpol & Linmas, Sekretariat Daerah

15

Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)

200,000,000

Kantor Kesbangpol & Linmas

16

Program Pendidikan Politik Masyarakat

2,518,950,000

Kantor Kesbangpol & Linmas, Sekretariat Daerah

17

Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

3,918,375,000

Sekretariat DPRD

18 19

Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

54,655,211,185

Seluruh SKPD

6,725,057,105

Seluruh SKPD

638,500,000

150,000,000

321,000,000 6,017,141,250

Kecamatan Cileles, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD

Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah Sekretariat Daerah, DPPKD


89

No.

Kinerja



PAGU INDIKATIF Indikator 325,000,000

Target


20

Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa

BP2KBMPD

21

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

22

Program Peningkatan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

23

Program Penataan Peraturan Perundang-undangan

1,050,000,000

Sekretariat Daerah, Setwan

24

Program Pembinaan dan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Aset Daerah serta Inventarisasi Subjek dan Objek Pajak

3,000,000,000

DPPKD

25

Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS

26

1,450,000,000

Inspektorat Kabupaten

125,000,000

Inspektorat Kabupaten

750,000,000

BKD

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

1,650,000,000

BKD

27

Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa

3,719,500,000

BP2KBMPD

28

Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan

5,000,000

Kantor Arsip

29

Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah

2,575,000,000

Kantor Arsip

30

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi

775,000,000

Kantor Arsip

31

Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan

75,000,000

Kantor Arsip

32

Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

33

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

34

300,000,000

Sekretariat Daerah

1,150,000,000

Sekretariat Daerah

Program Kerjasama Informasi Pembangunan Daerah

245,000,000

Sekretariat Daerah

35

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa

490,015,160

28 Kecamatan

36

Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Daerah

3,599,803,663

37

Program Penataan Administrasi Kependudukan

2,676,400,000

38

Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

39

Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

40

Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan

28 Kecamatan, Sekretariat DPRD, Setda Disdukcapil, Kec. Gunungkencana

100,000,000

BP2KBMPD

50,000,000

BP2KBMPD

1,062,500,000

BP2KBMPD

JUMLAH PRIORITAS 4

120,955,374,088

TOTAL (PRIORITAS 1 + PRIORITAS 2 + PRIORITAS 3 + PRIORITAS 4)

899,452,847,273


90


91

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

Recommend Documents