BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
4.1
Hasil Penelitian
4.1.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gorontalo yang sekarang menempati gedung tiga lantai dengan luas bangunan 3,380 M2 sebelumnya
adalah
merupakan
gedung
Kantor
Pelayanan
Pajak
Gorontalo dan Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Gorontalo yang dibangun sekitar tahun 1991. Seiring dengan reformasi dilingkungan Direktorat Jenderal Pajak dan sejak adanya Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-195/PJ/2008 tanggal 27 Nopember 2008 tentang Penerapan Organisasi Tata Kerja dan saat mulai beroperasinya Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Nusa Tenggara dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Papua, dan Maluku serta Kantor Pelayanan Pajak Pratama dan Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan dilingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Barat, Kantor Wilayah Direktorat Pajak Kalimantan Selatan dan Tengah, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Nusa Tenggara dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Pajak Papua dan Maluku, maka sejak tanggal 1 Desember 2008 menjadi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gorontalo. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gorontalo mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan, pelayanan dan pengawasan Wajib Pajak dibidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya dalam Wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Disamping melaksanakan tugas di atas Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gorontalo menyelenggarakan fungsi sebagai berikut : a. Pengumpulan, pencarian dan pengolahan data, pengamatan potensi perpajakan, penyajian informasi perpajakan, pendataan obyek pajak dan subjek pajak, serta penilaian obyek Pajak Bumi dan Bangunan; b. Penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan c. Pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan serta penerimaan surat lainnya; d. Penyuluhan Perpajakan; e. Pelaksanaan registrasi wajib pajak; f. Pelaksanaan Ekstensifikasi; g. Penatausahaan piutang pajak dan pelaksanaan penagihan pajak; h. Pelaksanaan pemeriksaan pajak i.
Pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan wajib pajak;
j.
Pelaksanaan konsultasi perpajakan;
k. Pelaksanaan intensifikasi
l.
Pembetulan ketetapan pajak
m. Pelaksanaan administrasi kantor. Pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut dalam rangka mewujudkan tujuan dan program utama, yaitu menghimpun penerimaan negara dari sektor pajak. Dalam pelaksanaannya, program tersebut dijabarkan dalam rencana strategis lima tahunan, dan diperinci lagi dalam rencana kinerja tahunan. Hal ini akan memudahkan pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi. Uraian tugas masing seksi di Lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gorontalo adalah sebagai berikut : a. Sub Bagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha dan rumah tangga; b. Seksi Pengolahan Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pencarian dan pengolahan data, perekaman dokumen perpajakan, pelayanan dukungan teknis komputer, pemantauan aplikasi e-SPT dan e-filling serta penyiapan laporan kinerja; c. Seksi Pelayanan mempunyai tugas melakukan penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan, pengadministrasian dokumen serta penerimaan surat lainnya, pelaksanaan registrasi wajib pajak, pengukuhan pengusaha kena pajak; d. Seksi
Penagihan
mempunyai
tugas
melaksanakan
urusan
penatausahaan piutang pajak, penundaan dan angsuran tunggakan
pajak, penagihan aktif, usulan penghapusan piutang pajak, serta penyimpanan dokumen penagihan; e. Seksi Pemeriksaan mempunyai tugas melakukan
penyusunan
rencana pemeriksaan, pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan, penerbitan dan penyaluran Surat Perintah Pemeriksaan Pajak serta administrasi pemeriksaan perpajakan lainnya; f. Seksi Pengawasan dan Konsultasi I, Seksi Pengawasan dan Konsultasi II dan Seksi Pengawasan dan Konsultasi III masing-masing mempunyai tugas melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, bimbingan/himbauan kepada Wajib Pajak dan konsultasi teknis perpajakan; g. Seksi
Ekstensifikasi
Perpajakan
mempunyai
tugas
mengkoordinasikan pelaksanaan pengamatan potensi perpajakan, pendataan obyek dan subjek pajak, penilaian obyek pajak dalam rangka ekstensifikasi perpajakan; h. Kelompok Fungsional Pemeriksa Pajak dan Fungsional Penilai PBB mempunyai tugas melakukan kegiatan pemeriksaan pajak; KP2KP mempunyai tugas untuk melakukan pelayanan, penyuluhan dan konsultasi perpajakan secara umum dengan menitikberatkan pada fungsi penyuluhan.
4.1.2 Gambaran Umum Responden Adapun responden dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang merupakan pengusaha kena pajak yaitu sebanyak 45 orang. Data
penelitian
dikumpulkan
dengan
menyebarkankepada
para
responden, kusioner disebar dengan cara diantar langsung kepada responden. Kuesioner yang berhasil disebar sebanyak 31 orang, sehingga data yang digunakan dalam penelitian in sebanyak 31 orang sedangkan sisanya sebanyak 14 kuesioner tidak sempat dibagi karena waktu yang sangat terbatas. Demografi responden pada penelitian ini meliputi usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan dan lama menjadi wajib pajak. Ringkasan dari demografi responden dapat dilihat pada tabel 5 berikut: Tabel 5: Profil Responden Keterangan
Jumlah
Presentase
22orang
70.97%
9orang
29.03%
-
-
2. 30 – 40 tahun
11 orang
35.48%
3. 41 – 50 tahun
11 orang
35,48%
4. > 50 tahun
6 orang
19.35%
5. Tidak menginformasikan
3 orang
9.68%
Tingkat Pendidikan:
19 orang
61.29%
1. 2. 3. 4.
6 orang
19.35%
2orang
6.45%
4 orang
12.90%
Jenis Kelamin: 1. 2.
Laki-laki Perempuan
Usia: 1. < 30 tahun
SMP/SMU sederajat Akademi/Diploma Sarjana (S1) Tidak menginformasikan
-
Lama menjadi WP: 1. 2. 3. 4.
-
5 orang
16.13%
5 orang
16.13%
21 orang
67.74%
1-2 tahun 2-4 tahun 4-6 tahun 6-10 tahun
Sumber : Data Olahan 2013
Berdasarkan tabel 5 tentang profil responden, dapat kita lihat bahwa responden yang paling banyak ikut berpartisipasi dalam penelitian ini adalah responden laki-laki yaitu sebanyak 22 orang atau sebesar 70.97% sedangkan sisanya sebanyak 9 orang adalah responden perempuan dengan presentase 29.03%. Berdasarkan Usia, rata-rata responden yang ikut berpartisipasi dalam penelitian ini adalah responden yang berusia kurang dari 30-40 tahun dan 41-50 tahunmasing-masing sebanyak 11 orang dengan presentase 35,48%,
kemudian responden
dengan usia > 50 tahun sebanyak 6 orang (19,35%) sedangkan sisanya 9.68% responden yang tidak memberikan informasi mengenai usiannya.. Berdasarkan tingkat pendidikannya, yang paling banyak ikut berpartisipasi dalam penelitian ini adalah mereka yang memiliki tingkat pendidikan SMP/SMU sederajat dengan presentase 61.29% atau sebanyak 19 orang, kemudian yang memiliki tingkat pendidikan Akademi/Diploma
sebanyak
6
orang
dengan
presentase
19.35%
kemudian sebanyak 2 orang dengan presentase 6,45% adalah responden dengan tingkat pendidikan Sarjana (S1) dan sebanyak 4 orang responden yang tidak mengiformasikan usianya.
Berdasarkan lama menjadi wajib pajak OP, rata-rata yang ikut berpartisipasi dalam penelitian ini adalah WP dengan lama 6-10 tahun sebanyak 21 orang (67,75%) kemudaian WP dengan lama 4-6 tahun dan 2-4 tahun masing-masing sebanyak 5 orang (16,13%). 4.1.3 Uji Kualitas Intrumen Kualitas data yang dihasilkan dari penggunaan instrumen dalam penelitian ini dapat dianalisis dengan pengujian validitas dan reliabilitas. Oleh karena itu sebelu dibagikan kepada responden, terlebuh dahulu kuesioner dilakukan uji validitas dan reliabilitas terhadap 10 orang mahasiswa akuntansi smester akhir. untuk melihat apakah data yang digunakan dalam penelitian ini valid dan reliabel yang hasilnya dapat dilihat pada sub bagian berikut ini: 4.1.3.1 Uji Validitas Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan atau mengukur sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Dalam penelitian ini untuk mengukur validitas digunakan coefisien correlation pearson product moment (sugiono, 2009) yaitu dengan menghitung korelasi antara score masingmasing butir pertanyaan dengan totol score. Adapun kriteri pengujian validitas adalah dengan membandingkan nilai rhitung dengan nilai rpatokan yaitu 0.3 Jika, rhitung > rPatokan (0,3) berarti Valid, sebaliknya
rhiutng
Tabel 6: Hasil Pengujian Validitas Variabel X (Pemeriksaan Pajak) Item Indikator RHitung Rpatokan Status Pertanyaan
Pemeriksaan Untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban WP
Pemeriksaan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peratuan perundangundangan
P1
0.787
0,3
Valid
P2
0.633
0,3
Valid
P3
0.901
0,3
Valid
P4
0.783
0,3
Valid
P5
0.951
0,3
Valid
P6
0.776
0,3
Valid
P7
0.792
0,3
Valid
P8
0.814
0,3
Valid
P9
0.875
0,3
Valid
P10
0.839
0,3
Valid
P11
0.917
0,3
Valid
P12
0.858
0,3
Valid
P13
0.901
0,3
Valid
P14
0.852
0,3
Valid
P15
0.755
0,3
Valid
P16
0.868
0,3
Valid
Sumber: Olah Data 2013 Berdasarkan status pada tabel 6 dapat dikatakan bahwa semua item pertanyaan yang digunakan untuk mengukur variabel pemeriksaan pajak valid, hal ini sebagaimana terlihat dari nilai rhitung dari semua item pertanyaan lebih besar dari nilai rpatokan yang telah ditentukan yaitu 0.3. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa seluruh item pertanyaan yang digunakan tersebut telah menunjukkan tingkat ketepatan yang cukup baik dan dapat digunakan untuk mengukur variabel pemeriksaan pajak 2. Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) Variabel kepatuhan wajib pajak dalam penelitian ini terdiri atas 4 item pertanyaan, dengan menggunakan program SPSS 16 hasil uji validitas variabel kepatuhan wajib pajak dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 7: Hasil Pengujian Validitas Variabel Y (Kepatuhan Wajib Pajak) Item Indikator RHitung Rpatokan Status Pertanyaan
Kepatuhan Wajib Pajak
P1
0.439
0.3
Valid
P2
0.803
0.3
Valid
P3
0.717
0.3
Valid
P4
0.717
0.3
Valid
Sumber: Olah Data 2013 Berdasarkan status pada tabel 7 di atas dapat dikatakan bahwa semua item pertanyaan yang digunakan untuk mengukur variabel kepatuhan wajib pajak valid, hal ini sebagaimana terlihat dari nilai rhitung dari semua item pertanyaan lebih besar dari nilai r patokan yang telah ditentukan yaitu 0.3. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa seluruh item pertanyaan yang digunakan tersebut telah menunjukkan tingkat ketepatan yang cukup baik dan dapat digunakan untuk mengukur variabel Kepatuhan wajib pajak. 4.1.3.2 Uji Reliabilitas Uji reliabilitas dilakukan terhadap item pertanyaan yang dinyatakan valid. Reliabilitas adalah indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu alat ukur dipakai dua kali untuk mengukur gejala yang sama dan hasil pengukurannya relatif sama maka alat ukur tersebut reliabel. Dengan kata lain, reliabilitas menunjukkan konsistensi suatu alat ukur dalam mengukur gejala yang sama. Pengambilan keputusan berdasarkan nilai alpha Cronbach jika nilai Alpha melebihi atau sama dengan 0,6 maka pertanyaan variabel tersebut reliabel dan sebaliknya (Ghozali, 2005). Adapun hasil dari pengujian reliabilitas adalah sebagai berikut: Tabel 8: Hasil Pengujian Reliabilitas Variabel
Nilai Alpha
Status
Variabe X (Pemeriksaan Pajak)
0.772
Reliabel
Variabel Y (Kepatuhan Wajib Pajak)
0.733
Reliabel
Sumber: Olah data 2013 Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa variabel pemeriksaan pajak dan kepatuhan wajib pajak memiliki status reliabel. Hal ini dikarenakan nilai Alpha Cronbach variabel tersebut lebih besar dari 0,6. Yang artinya instrumen yang digunakan tersebut telah menunjukkan kekonsistenan pengukuran pada semua respondennya. Kondisi ini juga memberikan arti bahwa seluruh variabel tersebut dapat digunakan pada analisis selanjutnya. 4.1.4 Analsis Deskriptif Jawaban Responden Sebelum dilakukan pengujian hipotesis, terlebih dahulu akan diuraikan gambaran tanggapan responden. Gambaran data tanggapan responden dapat digunakan untuk memperkaya pembahasan, melalui gambaran data tanggapan responden dapat diketahui bagaimana kondisi setiap indikator dan variabel yang sedang diteliti. Agar lebih mudah dalam menginterpretasikan variabel yang sedang diteliti, dilakukan kategorisasi terhadap skor tanggapan responden melalui persentase jumlah skor tanggapan
responden.
Perhitungan
mengenai
skala
penilaian
ini
didasarkan pada pendapat yang dikemukakan oleh Riduwan (2003:15) bahwa perhitungan skor tiap komponen yang diteliti adalah dengan mengalikan seluruh frekuensi data dengan nilai bobotnya. Adapun hasil perhitungannya rentang skala pengkategorian, yaitu:
Bobot terendah x item x jumlah responden = 1 x 1 x 31 = 31 Bobot terbaik x item x jumlah responden = 5 x 1 x 31 = 155 155 - 31 Rentang skalanya yaitu :
= 41.33 = 41 (dibulatkan)
3 Berdasarkan hasil perhitungan rentang skala tersebut, maka dapat dibuatkan skala penilaian seperti pada tabel 9 berikut: Tabel 9: Skala penilaian jawaban Responden Range Kategori 31 – 72 Kurang 73 – 113 Cukup 114–155 Baik Sumber: Olahan, 2013 1. Analisis deskriptif Variabel Pemeriksaan Pajak Pemeriksaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Wilayah Gorontal
akan
terungkap
melalui
jawaban
responden
pernyataan-pernyataan yang diajukan pada kuesioner.
terhadap
Pemeriksaan
pajak diukur menggunakan 2 (dua) indikator dan dioperasionalisasikan menjadi 16 butir pernyataan. Untuk indikator Pemeriksaan Untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban WPdiukur dengan 5 item pernyataan negatif dan untuk indilkator Pemeriksaan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peratuan perundang-undangan sebanyak 11 item pernyataan positif. Tanggapan responden terhadap setiap butir pernyataan pada masing-masing indikator dapat dilihat pada tabel 10 berikut:
Tabel 10: Hasil analisis Jawaban Responden Variabel X Pemeriksaan Pajak Indikator
Item
Skor-
skor-
Skor-
Skor-
Skor-
Bobot Skor
Range/
Pemeriksaan Untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban WP Skor Kumulatif Pemeriksaan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peratuan perundangundangan
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Skor Kumulatif Total Skor Kumulaitf
5 11 9 1 9 8
4 14 13 21 11 11
3 4 4 4 6 5
2 1 5 5 5 7
1 1 0 0 0 0
126 119 111 117 113
Kategori Baik Baik Cukup Baik Cukup
38
70
23
23
1
586/5= 117
BAIK
12 5 9 15 12 7 10 11 11 10 13
15 13 10 9 11 21 13 15 19 17 13
1 7 7 4 3 2 5 3 1 2 5
3 5 5 2 5 1 3 2 0 2 0
0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
129 109 116 128 123 127 123 128 134 128 132
Baik Cukup Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik
115
156
40
28
2
1377/11= 125
BAIK
153
226
63
51
3
1963/16=123
Baik
Sumber: Olah Data 2013 Berdasarkan hasil analisis, nilai skor kumulatif untuk variable pelayanan adalah sebesar 123. Sesuai dengan pengkategorian yang digunakan. nilai rata-rata untuk variable pemeriksaan pajak ini berada pada kategori baik. Artinya, secara keseluruha responden mengetahui bahwa pemeriksaanpajak dilakukan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban wajib pajak dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk skor item pernyataan masing-masing indikator dapat dijelaskan sebagai berikut: 1) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban wajib pajak. Untuk iterm pernyataan ini digunakan pernyataan negatif sehingga apabila responden menjawab sangat tidak setuju diperoleh skor 5, yang
menjawab
tidak
setuju
dengan
skor
4
dan
seterusnya.Berdasarkan hasil analisis jawaban responden untuk indikator pemeriksaan dilakukan untuk menguji kepatuhan pemenuhan
kewajiban perpajakan diperoleh skor 117 ada pada kategori baik. Hal Ini juga menunjukkan bahwa sebagian besar respondencenderung menjawab sangat tidak setuju untuk pernyataan yang diberikan sehubungan dengan masalah pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan. Namun demikian ada beberapa item pernyataan yang mendapatkan kategori cukup yaitu item 3 dan 5, untuk item pernyataan 3 sebagian responden menjawan setuju untuk item pernyataan tersebut, sebagian responden setuju atas pernyataan 3 yang menyatakan sebagai wajib pajak mereka tidak mengetahui pemeriksaan dilakukan untuk menguji kepatuhan wajib pajak yang tidak menyampaikan atau terlambat menyampaikan SPT. Sedangkan untuk item 5 sebagian responden setuju bahwa sebagai wajib pajak saya tidak mengetahui pemeriksaan dilakukan karena adanya indikasi kewajiban wajib pajak yang tidak terpenuhi. Untuk indikator ini yang memiliki nilai tertinggi adalah item pernyataan 1 dimana hampir semua responden menjawab sangat setuju dan setuju atas item pernyataan 1 tersebut, sehingga dapat dikatakan bahwa sebagai wajib pajak mereka mengetahui pemeriksaan akan dilakukan dalam hal apabila wajib pajak menyampaikan SPT yang menunjukan kelebihan pembayaran.
2) Pemeriksaan untuk pengujian lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan perpajakan.
Hasil analisis deskriptif untuk indikator ini, secara keseluruhan diperoleh skor 125 ada pada kategori baik, sehingga dapat dikatan bahwa responden mengetahui bahwa pemeriksaan dilakukan untuk pengujian lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundangundangan perpajakan. Dengan melihat skor item pernyataan yang digunakan
untuk mengukur
indikator
ini,
hampir
semua
item
pernyataan memperoleh skor baik, hal ini menunjukan bahwa sebagian responden cenderung menjawab sangat setuju dan setuju terkait dengan indikator pemeriksaan dilakukan untuk pengujian lain dalam
rangka
melaksanakan
ketentuan
perundang-undangan
perpajakan. Namun demikian masih ada item
pernyataan yang
memiliki skor cukup yaitu item pernyataan 7. Berdasarkan hasil analisis jawaban responden atas item pernyataan 7 tersebut responden cenderung menjawab kurang setuju dan tidak setuju. Ini berarti menandakan sebagian wajib pajak tidak mengetahui pemeriksaan dilakukan dalam rangka penghapusan NPWP.
Sedangkan item
pernyataan tertinggi dalam indikator ini adalah item pernyataan 14, yang artinya bahwa responden mengetahui bahwa pemeriksaan pajak dilakukan dalam rangka penagihan pajak. Melihat sebagian besar indikator yang digunakan dalam mengukur pemeriksaan pajak ada dalam kategori baik. Dengan demikian, meskipun indikatori-indikator
tersebut telah memiliki nilai yang baik, diharapkan
kepada KPP untuk kedepanya nanti agar dapat lebih meningkatkan lagi
pemeriksaan pajak terutama terkait dengan pemeriksaan pajak untuk menguji kepatuhan pemenuhan wajib pajak. 2. Analisis deskriptif kepatuhan wajib pajak Untuk mengetahui kepatuhan wajib pajak orang pribadi pengusaha kena pajak dalam penelitian ini diukur dengan 4 item pernyataan, adapun hasil analisis deskriptif variabel kepatuhan dapat dilihat pada tabel 11 berikut ini: Tabel 11: Hasil analisis Jawaban Responden Variabel Y Kepatuhan Wajib Pajak Item 1 2 3 4 Kumulatif
Skor5 13 12 12 15 50
skor4 18 19 11 15 72
Skor3 0 0 8 1 2
Skor2 0 0 0 0 0
Skor1 0 0 0 0 0
Bobot Skor 137 136 128 138 539/4 = 135
Range/ Kategori Baik Baik Baik Baik BAIK
Sumber: Data Olahan 2013 Berdasarkan hasil analisis, nilai skor kumulatif untuk variabel kepatuhan adalah sebesar 137. Sesuai dengan pengkategorian yang digunakan. Nilai skor kumulatif untuk variabel kepatuhan ini berada pada kategori
baik.
Hal
Ini
menunjukkan
bahwa
sebagian
besar
respondencenderung menjawab sagat setuju dengan niai 5 dan setuju dengan nilai 4 untuk pernyataan yang diberikan sehubungan dengan masalah kepatuhan. Untuk variable kepatuhan, nilai minimum yang menjawab
adalah sebesar
3 yang artinya terdapatresponden yang
menjawab kadang-kadang atau kurang setuju dan nilai maksimum dari variable kepatuhan adalah sebesar 5 yang menunjukkan bahwa terdapatresponden yang menjawab sangat setuju. Dari keempat item
pernyataan yang digunakan untuk mengukur variabel kepatuhan semua ada dalam kategori baik, adapun item pernyataan tertinggi adalah item pernyataan 4 dimana sebagian wajib pajak cenderung menjawab sangat setuju atas item pernyataan 4 yang menyatakan sebagai bentuk kepatuhan wajib pajak saya selalu membayar pajak yang terutang tepat waktunya, namun terdapat salah satu item pernyataan yang memiliki item terendah, yakni item 3 dengan nilai skor135. Hal ini menunjukan bahwa masih ada responden yang cenderung menjawab kadang-kadang atau kurang setuju untuk item 3 yakni “sebagai wajib pajak yakg patuh, saya selalu menyampaikan SPT tepat pada waktunya” hal ini menunjukan bahwa masih ada beberapa responden yang selalu terlambat dalam menyampaikan SPT.
Dengan demikian, meskipun nilai skor kumulatif
kepatuhan wajib pajak berada pada kategori baik, diharapkan kepada KPP agar dapat lebih meningkatkan pemeriksaan untuk membantu wajib pajak dalam pemecahan masalah memperhitungkan pajaknya baik secara individu ataupun melalui penyuluhan pajak sehingga dengan dilakukannya hal tersebut tidak ada lagi wajib pajak yang terlambat menyampaikan SPT. 4.1.5 Transformasi Data Data mengenai variabel-variabel penelitian melalui kuisioner adalah data ordinal, sedangkan syarat untuk dapat digunakannya statistik sebagai alat analisis utama dalam pengujian hipotesis dalam penelitian ini adalah sekurang-kurangnya data yang berskala interval. Sebelum dianalisis lebih lanjut, data ordinal yang dikumpulkan
melalui instrument kuisioner selanjutnya dijadikan data interval melalui method successive interval (MSI). Hasil MSI untuk setiap item pertanyaan dalam setiap variabel dapat dilihat dalam lampiran. 4.1.6 Pengujian Normalitas Data Sebelum data di analisis lebih lanjut menggunakan analisis regresi linier sederhana, data tersebut harus memenuhi syarat-syarat yang dikehendaki dalam analisis regresi yaitu Uji Normalitas. Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi,
variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai
distribusi normal
atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki
distribusi data normal atau mendekati normal. Untuk mengetahui normal tidaknya
distribusi variabel dalam
penelitian ini dilakukan dengan uji
statistik non-parametrik Kolmogorov-Smirnov (K-S test). Jika nilai Kolmogorov-Smirnov signifikan pada taraf di atas 5% (0,05), maka data mengikuti distribusi normal, dan sebaliknya jika nilai Kolmogorov-Smirnov signifakan pada taraf 5% atau dibawahnya berarti data mengikuti distribusi tidak normal. Hasil uji One Sample Kolmogorov Smirnov dapat dilihat pada tabel 12berikut:
Tabel 12: Hasil Pengujian Normalitas One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test Pemeriksaan pajak N a Normal Parameters
Mean
31 45.07748
Kepatuhan wajib pajak 31 9.68019
Most Extreme Differences
Std. Deviation Absolute Positive Negative
Kolmogorov-Smirnov Z Asymp. Sig. (2-tailed)
8.606123 .076 .076 -.053 .422 .994
2.111324 .194 .186 -.194 1.082 .192
a. Test distribution is Normal. Sumber: Data Olahan 2013
Berdasarkan tabel 12menunjukkan nilai Kolmogorov-Smirnovmemiliki tingkat signifikan berada di atas 5% (0,05). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa data dalam variabel ini mengikuti distribusi normal. Namun demikian dengan hanya melihat nilai Kolmogorov-Smirnov hal ini bisa menyesatkan khususnya untuk jumlah sample yang kecil. Metode yang lebih handal adalah dengan melihat Normal Probability Plot yang membandingkan distribusi kumulatif dari data sesungguhnya dengan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Distribusi normal akan membentuk satu garis lurus diagonal, dan ploting data akan dibandingkan dengan garis diagonal. Jika distribusi data adalah normal, maka garis yang
menggambarkan
data
sesungguhnya
akan
mengikuti
garis
diagonalnya (Ghozali, 2001). Hasil Normal Probability Plotuntuk uji normalitas adalah sebagai berikut:
Gambar 3: Grafik Hasil Pengujian Normal Probability Plot
Berdasarkan gambar tersebut dapat dilihat bahwa data (titik) menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal. Dengan mengikuti dasar pengambilan keputusan di atas, maka disimpulkan bahwa data dalam model regresi ini memenuhi asumsi normalitas data. 4.1.7 Pengujian Hipotesis Setelah dilakukan pengujian asumsi normalitas, dan data terdistribusi normal maka tahap berikut adalah melakukan evaluasi dan interpretasi model regresi. Model regresi dalam penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh variabel pemeriksaan pajak (X), terhadap variabel dependen kepatuhan wajib pajak (Y). Pengujian hipotesis ditujukan untuk menguji ada tidaknya pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil pengujian ini dilakukan dengan bantuan program SPSS versi 16. Kriteria pengambilan keputusan dalam melakukan penerimaan dan penolakan setiap hipotesis dapat dilakukan dengan dua cara yaitu:
1. Dengan membandingkan nilai thitung dengan ttabel untuk masing-masing koefisien regresi. Apabila thitung lebih kecil dari t
tabel,
maka hipotesis nol
(H0) atau ditolak, dan apabila thitung lebih besar dari nilai ttabel, maka H1 atau diterima. 2. Cara yang kedua Selain kriteria perbandingan thitung dengan ttabel, yaitu dengan menggunakan kriteria nilai p value (kekuatan koefisien regresi dalam menolak H0). Jika p value< 0,05 maka Ho ditolak dan apabila p value> 0,05 maka H0 diterima. Adapun hasil Pmodel persamaan regresi dan pengujian hipotesis dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 13 beikut: Tabel 13: Model Persamaan Regresi dan Pengujian hipotesis Coefficients
a
Unstandardized Coefficients Model 1
(Constant) Pemeriksaan pajak
B
Standardized Coefficients
Std. Error
3.139
1.685
.145
.037
Beta
t
.591
Sig.
1.863
.073
3.950
.000
a. Dependent Variable: Kepatuhan wajib pajak
Sumber: data Olahan 2013 1. Model Persamaan Regresi Berdasarkan tabel 10 maka diperoleh persamaan regresi untuk melihat pengaruh pemeriksaan pajk terhadap kepatuhan wajib pajak sebagai berikut: Y = 3.139 + 0.145X Persamaan regresi yang diperoleh dapat dijelaskan sebagai berikut.
1. Nilai konstanta pada persamaan ini sebesar 3.139 menjelaskan nilai rata-rata kepatuhan wajib pajak pada saat pemeriksaan pajak konstan (tidak berubah) atau sama dengan nol adalah sebesar 3.139 2. Koefisien regresi untuk variabel pemeriksaan pajak (bx) bertanda positif sebesar 0.145 menunjukkan perubahan kepatuhan wajib pajak (Y) jika pemeriksaan pajak meningkat sebesar satu satuan. Jadi jika skor pemeriksaan pajak meningkat sebesar 1 (satu) satuan maka akan terjadi peningkatan kepatuhan wajib pajak sebesar 0.145 Jadi semakin tinggi pemeriksaan pajak maka .semakin tinggi juga tingkat kepatuhan wajib pajak. 2. Pengujian Hipotesis Hasil analisis di atas juga dapat diketahui nilai t-hitung untuk variabel pemeriksaan pajak adalah sebesar 3.950. Sedangkan nilai t-tabel pada tingkat signfikansi 5% dan derajat bebas n-k-1=31-1-1= 29 sebesar 1.69913. Jika kedua nilai t ini dibandingkan maka nilai t-hitung masih lebih besar dibandingkan dengan nilai t-tabel sehingga Ho yang menyatakan pemeriksaan pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi ditolak dalam artian Hipotesis Ha(1) yang menyatakan pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi diterima. Selain itu apabili kita membandingkan nilai signifikan (Pvalue), maka dapat dilihat bahwa nilai Pvaluedari pengujian ini lebih kecil dari 0.05. Dengan kata lain pada tingkat kepercayaan 95% dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan dari
pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gorontalo. Hasil pengujian ini memberikan bukti empiris bahwa
pemeriksaan pajak
yang baik akan
meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Wilayah Kota Gorontalo. 4.1.8 Koefisien Determinasi Koefisien determinasi untuk mengukur besarnya proporsi atau pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Setelah diketahui bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan dari pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi maka langkah
selanjutnya
adalah
menganalisis
besar
pengaruh
yang
ditimbulkan oleh pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gorontalo. Untuk keperluan tersebut digunakan analisis koefisien determinasi. Nilai koefisien determinasi merupakan suatu nilai yang besarnya berkisar antara 0% - 100%. Semakin besar nilai koefisien determinasi suatu model regresi menunjukkan bahwa pengaruh dari variabel bebas yang terdapat dalam model terhadap variabel tidak bebasnya juga semakin tinggi. Untuk mengetahui besarnya koefisien determinasi (R 2) dapat dilihat pada tabel 14 berikut:
Tabel 14: Koefisien Determinasi Model Summary
Model
R
1
.591
R Square a
Adjusted R
Std. Error of the
Square
Estimate
.350
.327
1.731487
a. Predictors: (Constant), Pemeriksaan pajak
Sumber: Olah Data 2013
Tabel di atas menunjukkan bahwa besarnya koefisien determinasi atau angka R Square adalah sebesar 0.350 Hal ini menunjukkan besarnya pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada kantor pelayanan pajak pratama diperoleh sebesar 35% dan sisanya sebesar 65% (100-35) dipengaruh oleh variabel lain yang tidak diikutsertakan dalam penelitian ini. Variabel lain tersebut diantaranya kesadaran perpajakan, sikap rasional, lingkungan, sanksi denda dan sikap fiskus. Hal ini sebagimana dijelaskan oleh Santi (2012) dalam hasil penelitiannya bahwa faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak diantaranya adalah
kesadaran perpajakan, sikap rasional,
lingkungan, sanksi denda dan sikap dari wajib pajak itu sendiri. Selain itu Fauzain
(2012)
dalam
penelitiannya
juga
membuktikan
selain
pemeriksaan pajak hal lain yang dapat pempengaruhi kepatuhan wajib pajak adaha sistem modernisasi administrasi perpajakan. 4.2
Pembahasan Salah satu bentuk penegakan hukum (law enforcement) adalah
melalui
pemeriksaan
pajak.
Pemeriksaanadalahserangkaiankegiatanmenghimpundanmengolah data, keterangan,
dan/ataubukti
yang
dilaksanakansecaraobjektifdanprofesionalberdasarkansuatustandarpemeri
ksaanuntukmengujikepatuhanpemenuhankewajibanperpajakandan/atauun tuktujuan lain dalamrangkamelaksanakanketentuanperaturanperundangundanganperpajakan. Pemeriksaan ditujukan untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya apakah telah sesuai dengan peraturan-peraturan perpajakan yang berlaku. Berdasarkan hasil penelitian dan pengujian hipotesis membuktikan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadipada Kantor PelayananPajakPratama di Wilayah Kota Gorontalo. Sebagai mana hasil dari pengujian hipotesis dengan uji t, dimana diperoleh nilai thitung variabel pemeriksaan pajak sebesar 3.950. Karena nilai thitung (3.950) lebih besar dari ttabel (1.69913) maka pada tingkat kekeliruan 5% diputuskan untuk menolak Ho sehingga Ha diterima. artinya dengan tingkat kepercayaan 95% dapat disimpulkan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi dan dengan melihat koefisien regresi dengan arah positif maka dapat dikatakan pemeriksaan pajak signifikan
dan terhadap
berarti
berpengaruh
kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi yang
pemeriksaanpajak
yang
baikakanmeningkatkankepatuhanWajibPajak orang pribadipada Kantor PelayananPajakPratama di Wilayah Kota Gorontalo. Penelitian ini sejalan dengan teori yang diungkapkan oleh pajak (Suandy,
2011:
110)
yang
mengatakan
tujuanpemeriksaanpajaksebagaipengujikepatuhanwajibpajak,
bahwa hal
yang
seharusnyadilaksanakantanpaadanyapemeriksaandibidangperpajakan, makaaparatakansangatkesulitanuntukmenilaikepatuhanwajibpajakbahkan samasekalitidakakanpernahtahutingkatkepatuhanwajibpajak. TujuanpemeriksaanbukansekedarmenerbitkanSuratKetetapanPajak (SKP),
apalagi
demi
kepentingankasnegara.SuratKetetapanPajakdanatautambahandapattimbu lsebagaiakibatpemeriksaan, bukantujuanpemeriksaan.Produkdaripemeriksaanpajakadalahbanyakterga ntungdaritemuansampaidimanakepatuhanpemenuhankewajibanperpajaka ndilaksanakanolehwajib. Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Yongzhi Niu (2010) dalam studinyamenelitidampakpemeriksaan pajakterhadap kepatuhan. Hasil penelitiannya tersebut menunjukkanbahwa dengan dilakukannya audit tax maka tingkat kepatuhan wajib pajak akan meningkat. Sejalan dengan penelitian ini Knoblett, dkk,(2001) juga mengungkapkan Tingkat audit dan tingkat penalti keduanya sangat efektif untuk mencegah ketidakpatuhan. dimana
Yuningsih (2011) juga sejalan dengan penelitian ini,
berdasarkan
hasil
pengujian
hipotesis
terbukti
bahwa
pemeriksaan pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di wilayah Kota Bandung.
Noviani
(2011)
juga
membuktikan
pemeriksaan
pajak
berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan hukum pada kantor pelayanan pajak pratama di wilayah kota Bandung. Fauzan
(2012) hasil penelitian dapat diketahui bahwa sistem modernisasi administrasi perpajakan dan pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Adapun
besar
pengaruh
dari
pemeriksaan
pajak
terhadap
kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebesar 35% sedangkan sisanya sebesar
65% dipengaruhi oleh variabel lain. Variabel lain tersebut
diataranya kesadaran perpajakan, sikap rasional, lingkungan, sanksi denda dan sikap fiskus, (Santi, 2012). Selain itu Fauzain (2012) dalam penelitiannya juga membuktikan selain pemeriksaan pajak hal lain yang dapat pempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah sistem modernisasi administrasi perpajakan. Melihat kontribusi pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi masih sangat rendah dibawah 50%. Ini berarti bahwa selain pemeriksaan pajak masih banyak hal lain yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak. Pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh KPP pratama dilakukan agar Wajib Pajak tidak melakukan
kesalahan
dalam
menyampaikan
SPT
karena
kurang
memahami ketentuan ketentuan perpajakan. walaupun setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata sampai saat ini dalam proses penyampaian SPT, wajib pajak OP sering terlambat untuk menyampaikan kewajiban Wajib pajak akan menyampaikan SPT bila sudah mendapat surat teguran, jadi hal ini memperlihatkan bahwa kepatuhan wajib pajak masih rendah (Riduan, 2012).
Sesuai dengan hasil analisis deskriptif, mengenai pemeriksaan pajak ada beberapa item pernyataan yang mendapatkan kategori cukup yaitu
item 3 dan 5, untuk item pernyataan 3 sebagian responden
menjawan setuju untuk iterm pernyataan tersebut, yang menyatakan sebagai wajib pajak mereka tidak mengetahui pemeriksaan dilakukan untuk menguji kepatuhan wajib pajak yang tidak menyampaikan atau terlambat menyampaikan SPT. Sedangkan untuk item 5 sebagian responden setuju bahwa sebagai wajib pajak mereka tidak mengetahui pemeriksaan dilakukan karena adanya indikasi kewajiban wajib pajak yang tidak terpenuhi. Apabila dikaitkan dengan kontribusi pemeriksaan terhadap kepatuhan wajib pajak, item pernyataan tiga membuktikan hal tersebut berdasarkan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban wajib pajak, masih banyak wajib pajak tidak mengetahui bahwa pemeriksaan dilakukan untuk menguji kepatuhan wajib pajak yang tidak menyampaikan atau terlambat menyampaikan SPT. Sehingga walaupun sudah dilakukan pemeriksaan masih ada responden yang terlambat menyampaikan SPT, hasil ini juga sebagaimana terlihat dari hasil analisis jawaban responden variabel y tentang kepatuhan wajib pajak, terkait dengan item pernyataan 3, dimana masih ada responen yang menjawa kurang
setuju
atau
kadang-kadang
atas
item
pernyataan
yang
menyatakan sebagai wajib pajak patuh saya selalu melaporkan SPT tepat pada waktunya, dengan kata lain masih ada responden yang sering terlambat dalam menyampaikan SPT, sehingg hal ini yang menyebabkan
kontribusi pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak masih rendah.
