BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN A. Deskripsi Hasil Penelitian a.Akuntabilitas Perencanaan program Dana Bantuan Operasional Sekolah Sesuai hasil wawancara dengan informan 1 diperoleh: “Perencanaan pemanfaatan dana BOS disusun berdasarkan usulan kebutuhan para guru yang relevan dengan kebutuhan pendidikan yang dimuat dalam buku petunjuk teknis penggunaan dana BOS dan penyusunannya dilaksanakan oleh tim pengelola dana dengan melibatkan staf dewan guru dan komite.”(1.1/W/KM/9.4.2012)
Namun Sesuai hasil wawancara dengan Informan 2 mengemukakan bahwa: “program dana BOS untuk perencanaanya tidak membentuk tim khusus atau tim pengelola untuk menyusunnya.Selain itu juga perencanaanya disusun oleh Kepala Madrasah dan hasilnya dikonfirmasikan kepada guru-guru serta finalisasinya dimusyawarahkan dengan komponen sekolah”.(1.1/W/GK/9.4.2012)
Selanjutnya wawancara dilanjutkan dengan informan 3 10 april 2012) diperoleh bahwa : “Kaitannya dengan perencanaan program dana BOS, Kepala Madrasah belum melibatkan personil sekolah dalam penyusunannya, ini dibuktikan tidak dibentuknya tim pengelola dana tersebut. Perencanaannya disusun oleh Kepala Madrasah dan dikonfirmasikan kepada guru, sehingga guru tidak dapat memberi masukan terhadap program yang telah disusun.”(1.1/W.GK/10.4.2012)
Data hasil penelitian sesuai dengan penuturan informan 4 bahwa : “Dalam penyusunan rencana program dana BOS, Kepala Madrasah belum melibatkan personil sekolah dalam hal ini guru-guru yang menjadi wakil kepala madrasah disetiap bidang.Beliau berkata “sebenarnya tim pengelola dana BOS adalah guru-guru yang mewakili dari masing-masing bidang,tapi kenyataannya tidak ada tim pengelola yang dibentuk untuk menyusun rencana program tersebut.”Mengenai rencana pemanfaatan dana kepala madrasah memberikan peluang kepada guru-guru untuk menyampaikan kebutuhan dalam proses pembelajaran,dan sebagian rencana sudah disusun oleh Kepala Madrasah sendiri dan hasilnya diinformasikan kepada guru”.(1.1/W/BM/12.4.2012) Penuturan informan 5 “AH” Komite menyatakan bahwa:
“Penyusunan rencana program dana BOS tidak melibatkan komite madrasah secara langsung. Hal ini menurut pengakuan informan 5 penyusunan rencana program tidak diketahui oleh komite, sehingga berimplikasi kurang terbangunnya koordinasi dalam implementasi penyusunan rencana pemanfaatan dana BOS.”(1.1/W/KTM/15.4.2012) Setelah mengadakan wawancara dengan informan 1 dan telah memperoleh data penelitian yang berhubungan dengan fokus penelitian, selanjutnya peneliti mengadakan wawancara dengan beberapa informan untuk mengecek kebenaran data dari hasil wawancara dengan informan 1. Wawancara dengan informan 2 lebih difokuskan pada akuntabilitas perencanaan program dana BOS, diperoleh hasil wawancara dengan informan 1 bahwa “ dalam penyusunan rencana program dana BOS ditempuh dengan membentuk tim khusus dan melibatkan staf dewan guru beserta komite sebagai wakil dari orang tua siswa,” namun setelah peneliti menginformasikan hasil wawancara ini kepada informan 2, pernyataan tersebut tidak didukung oleh informan 2. Informan 2 mengklarifikasi bahwa tidak diikutsertakannya guru dalam penyusunan rencana program dana BOS karena waktu yang tersedia sangat minim, kepala madrasah mempunyai kesibukan untuk hal lain dalam meningkatkan mutu pendidikan, sementara untuk mengidentifikasi kebutuhan seluruh guru memerlukan waktu yang cukup lama. Pernyataan tersebut didukung oleh informan 4 yang menyatakan bahwa “khusus untuk perencanaan prgram dana BOS belum optimal,” ini dibuktikan dalam pemenuhan kebutuhan kepala madrasah belum secara aktif melibatkan guru dalam proses penyusunannya namun menampung usulan kebutuhan dari guru meskipun program ini tidak secara rutin dilaksanakan. Sesuai hasil wawancara yang diperoleh dari informan 2 dan 4 peneliti mendapatkan temuan untuk perencanaan program dana BOS yang harus diperoleh data pendukung untuk membuktikan valid tidaknya informasi yang diterima sehingga peneliti melanjutkan wawancara. Kemudian wawancara dilanjutkan dengan informan 3, peneliti mengemukakan bahwa dalam pengelolaan dana BOS untuk mencapai hasil yang maksimal harus ditempuh dengan membentuk tim untuk menyusun rencana program
pemanfaatan dana dan melibatkan staf dewan guru serta komite. Informan 3 membenarkan pernyataan peneliti, beliau menyatakan “ tetapi pada kenyataannya prosedur pengelolaan dana belum sepenuhnya dilaksanakan sehingga berimplikasi kurang terbangunnya kerja sama segenap stakeholder pendidikan,” informan 3 berpendapat tidak dibentukya tim untuk menyusun rencana program dana BOS sekaligus tidak melibatkan seluruh guru dan komite ini disebabkan juga oleh kepala madrasah yang merasa mampu mengelola dana guna pemenuhan kebutuhan pendidikan.. Temuan diatas menunjukkan bahwa Kepala Madrasah belum sepenuhnya melibatkan personil sekolah yakni guru yang menjadi wakil disetiap bidang sebagai tim pengelola dana dalam proses penyusunan rencana program. Dalam konteks ini, Kepala Madrasah cenderung merumuskan program secara sepihak dengan mengacu pada kebutuhan pendidikan pada umumnya. Namun demikian, menampung usulan kebutuhan guru guna kelancaran proses pembelajaran meskipun tidak secara rutin ini dilaksanakan. Realitas ini menyebabkan sebagian program kurang sesuai dengan harapan guru. Selama ini tampaknya sebagian para guru tidak mengetahui perencanaan dan penganggaran dalam RAPBM, demikian halnya dengan fungsi komite terbatas pada kewajiban menandatangani dokumen RAPBM yang disusun oleh pihak sekolah Mencermati temuan ini, maka perlu dikaji tentang proses penyusunan rencana pemanfaatan dana BOS yang dilakukan oleh Kepala Madrasah agar dalam prosesnya melibatkan partisipasi dari tim pengelola dana, dan pada gilirannya hal ini akan memberikan kontribusi yang positif bagi peningkatan proses penyusunan rencana pemanfaatan dana Bos Di MTs Nurul Bahri Kabila Bone. b.Akuntabilitas Pelaksanaan program Dana Bantuan Operasional Sekolah
Setelah mengadakan wawancara tentang perencanaan pemanfaatan dana bos,dilanjutkan dengan wawancara mengenai pelaksanaan pemanfaatan dana BOS. Informan 1 mengemukakan bahwa : “Untuk optimalnya pelaksanaan dana BOS,maka dibuat pembagian tugas kepada tim pengelola dana sehingga memudahkan pemonitoran dan evaluasi setelah pelaksanaan rencana program”. .”(2.2/W/KM/9.4.2012)
Selanjutnya diperoleh hasil wawancara dengan informan 2 bahwa : “Dalam pelaksanaan program dana BOS sudah ada pembagian tugas dari kepala madrasah sebagai manajer sekolah kepada guru-guru yang mempunyai keterampilan dalam pengelolaan keuangan.” (2.2/W/GK/9.4.2012) Pernyataan tersebut didukung oleh informan 3 menyatakan: “Penyusunan program dana BOS untuk pelaksanaannya Kepala Madrasah memberikan wewenang kepada sebagian guru untuk memanfaatkan dana dalam pemenuhan kebutuhan pendidikan dan untuk pengelolaannya dilakukan monitoring serta evaluasi terhadap pelaksanaannya”. (2.2/W.GK/10.4.2012)
Kaitannya dengan pelaksanaan pemanfaatan dana BOS sesuai hasil wawancara dengan informan 4 diperoleh bahwa : “Kepala Madrasah memberikan wewenang kepada personil sekolah untuk dapat berpartisipasi dalam pelaksanaan program guna memaksimalkan hasil yang dicapai sesuai dengan rencana program yang telah disusun. Adapun kegiatan monitoring dan evaluasi dilakukan melalui aliran dana masuk dan biaya keluar oleh bendahara.” (2.2/W/BM/12.4.2012) Dengan memperhatikan hasil wawancara yang diperoleh dari para informan sekaligus Dengan mengacu realitas di lapangan, bahwa kegiatan pelaksanaan pemanfaatan dana BOS sudah melibatkan personil sekolah, Indikasi demikian dapat disimpulkan aspek pelaksanaan pemanfaatan dana BOS sudah memberikan peluang keSpada guru untuk dapat berpartisipasi dalam pengelolaan dana guna mencapai hasil yang maksimal. c.Akuntabilitas Pelaporan programDana BOS
Sesuai hasil wawancara dengan informan 1 menyatakan bahwa : “Kaitannya dengan pelaporan pemanfaatan dana BOS,setelah pelaksanaan program dibuatkan laporan pertanggung jawabannya kepada tim manajemen tingkat kabupaten. Dalam pembuatan pelaporan tersebut melibatkan bendahara dan tata usaha serta ditempuh dalam rapat dewan guru.” (3.3/W/KM/9.4.2012)
Sesuai dengan hasil wawancara dengan informan 2 diperoleh bahwa : “Penggunaan dana BOS dibuatkan laporan pertanggungjawaban dengan mencatat setiap biaya keluar yang terjadi,dengan melibatkan bendahara dan tatausaha serta operator komputer yang mengatur manajemen keuangan, namun dalam pembuatan laporan tersebut tidak melalui hasil rapat bersama staf dewan guru beserta komite. .” (3.3/W/GK/9.4.2012)” Selanjutnya hasil wawancara dengan informan 3 diperoleh : “Meskipun kepala madrasah melibatkan bendahara dan tata usaha untuk menyusun laporan pertanggung jawaban keuangan, namun tidak mengadakan rapat dewan guru juga adanya kecenderungan pihak madrasah mengalami keterlambatan untuk melaporkan hasil pengelolaan dana kepada tim Manajemen Kabupaten.” (3.3/W.GK/10.4.2012) Pernyataan tersebut didukung oleh informan 4 yang menyatakan bahwa : “Belum optimalnya penyusunan laporan pertanggung jawaban yang dilaksanakan oleh pihak madrasah ini disebabkan tidak tersusunnya rincian biaya pengeluaran atas penggunaan dana disetiap triwulan,semester dan tahunan, sehingga pencairan dana pada periode berikutnya mengalami keterlambatan.” (3.3/W/BM/12.4.2012) Informan 3 menyatakan bahwa kepala madrasah dalam pengelolaan dana BOS, khususnya pembuatan laporan belum sepenuhnya melibatkan stakeholder pendidikan. Informan 2 mengklarifikasi
dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban kepala
madrasah melibatkan guru yang mempunyai keterampilan dalam manajemen keuangan, akan tetapi penyusunan laporan tersebut tidak segera dilaksanakan.
Informan 3
mengklarifikasi secara mendetail meskipun kepala madrasah memberikan wewenang kepada
guru
untuk
dapat
berpartisipasi
dalam
penyusunan
laporan
namun
pertanggungjawaban penggunaan dana tidak di sampaikan dalam rapat dewan guru yang
berimplikasi tidak terlaksananya pengelolaan dana secara transparan kepada seluruh stakeholder pendidikan. Informan 4 mendukung pernyataan informan 1 dan 2 bahwa khusus untuk pembuatan laporan pertanggung jawaban penggunaan dana tidak di sampaikan dalam rapat dewan guru beserta komite dan sering mengalami keterlambatan, namun dana tersebut benarbenar dimanfaatkan untuk pemenuhan kebutuhan pendidikan. Sesuai dengan hasil wawancara yang diperoleh dari informan, ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan pelaporan belum sepenuhnya sesuai dengan petunjuk teknis penggunaan dana BOS. Kepala Madrasah cenderung tidak segera membuat laporan setelah pelaksanaan program dan rincian pengeluaran serta arsip berupa laporan keuangan maupun pendukung lainnya tidak disimpan dan ditata rapi dalam urutan dan tanggal kejadiannya serta tidak menyampaikan hasil penggunaan dana kepada stakeholder pendidikan.
B.Temuan Penelitian Dari data yang telah dikumpulkan terdapat beberapa temuan mengenai akuntabilitas pengelolaan dana bantuan operasional sekolah yang dijadikan acuan untuk mengetahui cakupan wilayah akuntabilitas . Hal-hal yang dimaksud meliputi : perencanaan program dana BOS, pelaksanaan program dana BOS serta pelaporan program dana BOS. a.Akuntabilitas Perencanaan Program Dana Bantuan Operasional Sekolah di MTs Nurul Bahri Kabila Bone 1.
Penyusunan rencana Khusus untuk perencanaan penyusunan program dana bantuan operasional sekolah di
MTs nurul bahri belum optimal, ini dibuktikan
dalam penyusunan rencana pemenuhan
kebutuhan, kepala madrasah cenderung merumuskan sendiri tanpa melibatkan personil sekolah sehingga berimplikasi kurang terbangunnya kerjasama segenap stakeholder pendidikan. 2. Prosedur Selama
ini tampaknya sebagian para guru tidak mengetahui perencanaan dan
penganggaran dalam RAPBM, demikian halnya dengan fungsi komite terbatas pada kewajiban menandatangani dokumen RAPBM yang disusun oleh pihak sekolah. 3. Upaya – upaya yang dilakukan Untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan, maka dalam penyusunan rencana program pemanfaatan dana BOS harus sesuai dengan petunjuk teknis pennggunaan dana serta mempertimbangkan asas organisasi yakni melibatkan segenap stakeholder pendidikan. Diagram 1. Akuntabilitas Perencanaan Program Dana Bantuan Operasional Sekolah Penyusunan program dana BOS
PERENCANAAN
Prosedur
Tujuan yang dicapai
Upaya yang dilakukan
b. Akuntabilitas Pelaksanaan Program Dana Bantuan Operasional Sekolah di MTs Nurul Bahri Kabila Bone 1. sumber yang diberdayakan
Dengan mengacu realitas di lapangan, bahwa kegiatan pelaksanaan
program dana
bantuan operasional sekolah sudah memberikan peluang kepada guru untuk dapat berpartisipasi dalam pelaksanaan pengelolaan dana guna memaksimalkan hasil yang dicapai. 1. Monitoring Agar program dana BOS dapat berjalan lancar dan transparan maka kepala madrasah mengadakan monitor terhadap pelaksanaan program. Kepala madrasah mengadakan monitoring serta evaluasi terhadap pelaksanaan program dana BOS. Adapun kegiatan monitoring dan evaluasi dilakukan melalui aliran dana masuk dan biaya keluar oleh bendahara. 2. Evaluasi Evaluasi dana BOS didasarkan pada kebutuhan dan kewenangan, kepala sekolah perlu melakukan pengendalian pengeluaran keuangan selaras dengan anggaran belanja yang telah ditetapkan. Berdasarkan hasil penelitian dan implikasinya terhadap teori pelaksanaan, maka dapat disimpulkan pengelolaan dana BOS di MTs Nurul Bahri Kabila Bone efektif adanya.
Diagram 2. Akuntabilitas Pelaksanaan Program Dana Bantuan Operasional Sekolah Sumber yang diberdayakan diberdayakan
PELAKSANAAN
Monitor
Pengawasan
Evaluasi
a. Akuntabilitas Pelaporan Program Dana Bantuan Operasional Sekolah di MTs Nurul Bahri Kabila Bone 1. Penggunaan dana BOS Sesuai dengan data yang diperoleh bahwa untuk pertanggungjawaban pelaporan dana bantuan operasional sekolah di MTs Nurul Bahri belum sepenuhnya sesuai dengan petunjuk teknis penggunaan dana bantuan operasional sekolah. Kepala madrasah tidak segera membuat laporan penggunaannya. 2. Pelaksanaan Program dana BOS Pelaksanaan program dana bos meliputi pembiayaan atau pendanaan baik berupa pembelanjaan maupun pembayaran jasa. Meskipun pelaksanaannya sesuai dengan petunjuk teknis penggunaan dana bos namun kepala madrasah belum melibatkan personil sekolah dalam perencanaannya. 3. Hasil yang dicapai. Sesuai dengan temuan di lapangan bahwa dalam pengelolaan dana bos di MTs Nurul Bahri Kabila Bone
belum efektif, meskipun pihak madrasah sudah memiliki
administrasi pertanggungjawaban dana bos, namun dalam hal pertanggungjawaban kelembagaan sekolah, belum melaksanakan rapat umum pelaporan pengelolaan terhadap personil sekolah mengenai hasil yang dicapai dalam pengelolaan program dana BOS.
Diagram 3. Akuntabilitas Pelaporan Program Dana Bantuan Operasional Sekolah Penggunaan dana BOS
PELAPORAN
Pelaksanaan program dana BOS
Pertanggungjawaban
Hasil yang dicapai
B. Pembahasan Hasil Penelitian a. Akuntabilitas Perencanaan program Dana BOS Perencanaan merupakan awal fungsi manajemen. Sagala (2000:46) menyatakan bahwa “Perencanaan meliputi kegiatan menetapkan apa yang ingin dicapai, bagaimana mencapai, berapa lama, berapa orang yang diperlukan dan berapa banyak biayanya.”Menurut Mulyasa (2003:145) mengemukakan bahwa” Manajemen keuangan sekolah merupakan bagian kegiatan pembiayaan pendidikan yang secara keseluruhan menunutut kemampuan sekolah untuk merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi serta mempertanggung jawabkannya secara efektif dan transparan.” Gaffar (dalam Sagala 2000 :47) Perencanaan diartikan “sebagai proses penyusunan berbagai keputusan yang akan dilaksanakan pada masa yang akan datang untuk mencapai tujuan
yang ditentukan, oleh karena itu perencanaan merupakan proses penetapan dan pemanfaatan sumber- sumber daya secara terpadu yang diharapkan dapat menunjang kegiatan-kegiatan dan upaya-upaya yang akan dilaksanakan secara efektif dan efisien dalam mencapai tujuan”. Sudjana (2004:57
) mengemukakan bahwa “perencanaan merupakan proses yang
sistematis dalam pengambilan keputusan tentang tindakan yang akan dilakukanpada waktu yang akan datang”, oleh karena itu dalam menyusun perencanaan pemanfaatan dana BOS harus sesuai dengan petunjuk teknis serta mempertimbangkan asas organisasi, hal yang dimaksud adalah perencanaan secara organisasi yakni melibatkan segenap stakeholder pendidikan. Hal ini dilaksanakan agar dalam pengelolaan dana selain tidak mengalami hambatan juga agar pengelolaan pemanfaatan dana BOS dapat berfungsi sesuai dengan tujuan dan sasarannya dan teristimewa adalah dapat menunjang operasional pendidikan. Sesuai dengan hasil data yang diperoleh untuk perencanaan pemanfaatan dana BOS di MTs Nurul Bahri Kecamatan Kabila Bone Kabuten Bone Bolango belum efektif adanya. Identifikasi tersebut dapat dilihat pada hasil wawancara dengan informan yang menyatakan bahwa penyusunan rencana pemanfaatan dana BOS tidak melibatkan stakeholder pendidikan dan tidak membentuk tim pengelola dana. b. Akuntabilitas Pelaksanaan Program Dana Bos Pelaksanaan (actuating) merupakan fungsi manajemen yang paling utama. Actuating disebut juga “gerakan aksi”mencakup kegiatan yang dilakukan seorang manajer untuk mengawalidan melanjutkan kegiatan yang telah ditetapkan oleh unsur-unsur perencanaan dan pengorganisasian agar tujuan dapat tercapai. Pelaksanaan (actuating) tidak lain merupakan upaya untuk menjadikan perencanaan menjadi kenyataan.
Terry (dalam Sagala 2000:52) mengemukakan bahwa menggerakkan (actuating) berarti merangsang anggota-anggota kelompok melaksanakan tugas-tugas dengan antusias dan kemauan yang baik. Untuk semua kegiatan fungsi pelaksanaan (actuating ) yang mengakibatkan terjadinya transaksi dengan mengeluarkan keuangan dari sumber negara melalui bendaharawan, harus dikelola secara sah dan bertanggung jawab. Untuk itu bendaharawan harus melaksanakan administrasi keuangan dalam arti sempit (tata laksana keuangan ), dengan kewajiban melakukan pencatatan atau membuat pembukuan pemasukan dan pengeluaran uang. Pelaksanaan pemanfaatan dana bantuan operasional sekolah merupakan bagian dalam perencanaan yakni untuk melaksakan sasaran kegiatan dalam rangka mencapai tujuan perencanaan. Pelaksanaan pemanfaatan dana BOS meliputi pembiayaan atau pendanaan baik berupa pembelanjaan maupun pembayaran jasa. Kaitan dengan pelaksanaan pemanfaatan dana BOS ada dua hal penting yang akan diuraikan, yaitu: 1. Monitoring Sudjana (2004:238) mengemukakan bahwa “Monitoring merupakan kegiatan untuk mengikuti suatu program dan pelaksanaanya secara mantap, teratur dan terus menerus dengan cara mendengar, melihat dan mengamati serta mencatat keadaan serta perkembangan program tersebut”. Dalam seri monograf 3, unesco regional office for education in asia and the pasific, dijelaskan bahwa “monitoring adalah upaya yang dilakuka secara rutin untuk mengidentifikasi pelaksanaan dari berbagai komponen program yang telah direncanakan waktu pelaksanaan program sebagaimana telah dijadwalkan dana kemajuan dalam mencapai tujuan program”. 3. Evaluasi
Evaluasi (Penilaian) merupakan kegiatan penting untuk mengetahui apakah tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai, apakah pelaksanaan program sesuai dengan rencana, dan atau dampak apa yang telah terjadi setelah prngram dilaksanakan”. Evaluasi keuangan dana BOS didasarkan pada kebutuhan dan
kewenangan, karena
evaluasi merupakan bagian dari pengawasan melekat. Dalam manajemen sekolah, kepala sekolah perlu melakukan pengendalian pengeluaran keuangan selaras dengan anggaran belanja yang telah ditetapkan. Dalam fungsi ini kepala sekolah bertanggung jawab terhadap masalah internal manajemen keuangan. Evaluasi keuangan dana BOS dilaksanakan melalui aliran dana masuk dan biaya keluar yang dibutuhkan bendahara. Hal demikian dilakukan mulai dari proses keputusan pengeluaran pos anggaran pembelanjaan, perhitungan dan penyimpanan barang oleh petugas yang ditunjuk. Setiap pemasukan dan pengeluaran setiap bulan ditandatangani sebagai berita acara oleh kepala sekolah sebagai atasan langsung yang bertanggungjawab atas pengendalian pelaksanaan pembiayaan kebutuhan pendidikan. Implikasi hasil penelitian ini, sesuai pandangan Gaffar (dalam Sagala 2000:35), yakni “perencanaan merupakan proses penyusunan berbagai keputusan yang akan dilaksanakan pada masa yang akan datang untuk mencapai tujuan yang ditentukan.” Oleh karena itu dalam menetapkan keputusan dalam perencanaan, selain harus menyelesaikan dengan lingkup kegiatan, demikian pula harus memahami kemampuan atau kesanggupan dalam melaksanakan keputusan yang telah direncanakan. Berdasarkan hasil penelitian dan implikasinya terhadap teori pelaksanaan , maka dapat disimpulkan pengelolaan dana bantuan operasional sekolah di MTs Nurul Bahri efektif adanya. c. Akuntabilitas Pelaporan Program Dana Bos
Pelaporan merupakan kegiatan penyusunan dan penyampaian informasi yang dilakukan secara teratur tentang komponen proses, hasil dan pengaruh suatu kegiatan kepada pihak yang mempunyai wewenang dan tanggungjawab terhadap kelancaran dan tindak lanjut program. Pelaporan berfungsi sebagai media komunikasi, pertanggung jawaban dan bahan dokumentasi. Penggunaan dana BOS sepenuhnya menjadi tanggung jawab lembaga yang kegiatannya mencakup pencatatan penerimaan dan pengeluaran uang serta pelaporan keuangan, sehingga memudahkan proses pengawasan atas penggunaan dana. Untuk laporan pertanggungjawaban harus memiliki unsur-unsur sebagai berikut : 1. Setiap kegiatan wajib dibuatkan laporan hasil pelaksanaan kegiatannya 2. Seluruh arsip data keuangan baik berupa laporan-laporan keuangan maupun pendukungnya, disimpan dan ditata dengan rapi dalam urutan nomor dan tanggal kejadiannya, serta disimpan disuatu tempat yang aman dan mudah ditemukan setiap saat 3. Laporan penggunaan dana BOS dari penanggungjawab/pengelola dana BOS ditingkat sekolah kepada tim manajemen BOS kabupaten/kota Sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam pelaksanaan program BOS, masingmasing pengelola program ditiap tingkatan (pusat, provinsi, kabupaten/kota, madrasah/pps) diwajibkan untuk melaporkan hasil kegiatannya kepada pihak terkait. Secara umum, hal-hal yang dilaporkan oleh pelaksana program adalah yang berkaitan dengan statistik penerima bantuan, penyaluran, penyerapan dan pemanfaatan dana. Hasil monitoring evaluasi dan pengaduan masalah. Laporan pertanggung jawaban keuangan dana BOS disampaikan setiap triwulan, semester dan tahunan.
Berdasarkan hasil penelitian dan implikasinya terhadap teori pelaporan, maka dapat disimpulkan pengelolaan dana BOS Di MTs Nurul Bahri belum efektif, khususnya dalam pelaporan pemanfaatan dana BOS. Jika ditinjau dari aspek pengelolaan keuangan sekolah, menurut pandangan Mulyasa (2002:167) “untuk menunjang efektivitas dan efisiensi pengelolaan dana pendidikan menuntut kemampuan
sekolah
untuk
merencanakan,melaksanakan
dan
mengevaluasi
serta
mempertanggungjawabkan pengelolaan dana secara transparan.” Demikian dapat disimpulkan bahwa pelaporan pengelolaan dana bantuan operasional sekolah di MTs Nurul Bahri belum memiliki kesesuaian dengan petunjuk teknis pengelolaan dana Bos.
