BAB III TANGGUNG JAWAB DIREKSI ATAS KESALAHAN ATAU KELALAIAN DIREKSI DALAM PENGURUSAN PERSEROAN

BAB III TANGGUNG JAWAB DIREKSI ATAS KESALAHAN ATAU KELALAIAN DIREKSI DALAM PENGURUSAN PERSEROAN A. Bentuk Kesalahan atau Kelalaian yang Dilakukan Direksi dalam Pengurusan Perseroan

Kewenangan menjalankan pengurusan, harus dilakukan semata-mata untuk kepentingan “perseroan”. Tidak boleh untuk kepentingan pribadi. Kewenangan

pengurusan

yang

dijalankan,

tidak

mengandung

benturan

kepentingan (conflik of interest). Tidak mempergunakan kekayaan, milik atau uang Perseroan untuk kepentingan pribadi. Tidak boleh mempergunakan posisi jabatan Direksi yang dipangkunya untuk memperoleh keuntungan pribadi. Tidak menahan atau mengambil sebagian keuntungan Perseroan untuk kepentingan pribadi. Tindakan yang bertentangan dengan kepentingan Perseroan, dapat dikategori melenggar batas kewenangan atau kapasitas pengurusan. Perbuatan itu dapat dikualifikasi menyalahgunakan kewenangan (abuse of authority), atau mengandung ultra vires. 89 Sesuai dengan ketentuan Pasal 2, Perseroan harus mempunyai maksud dan tujuan. Selanjutnya Pasal 15 ayat (1) huruf b memerintahkan, dalam anggaran dasar (AD) harus dimuat maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan. Hal inilah yang diperingatkan Pasal 92 ayat (2). Direksi dalam menjalankan kewenangan pengurusan Perseroan, tidak boleh melampaui batas-batas maksud dan tujuan yang ditentukan dalam anggaran dasar (AD). Tindakan yang demikian 89

M.Yahya Harahap, Op. cit. hlm. 347.

Universitas Sumatera Utara

dianggap mengandung “ultra vires” dan kategori sebagai penyalahgunaan wewenang (abuse of authority). 90 Demikian juga halnya dengan jabatan anggota direksi suatu perseroan, direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan, serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Direksi dalam menjalankan jabatannya harus berorientasi sematamata untuk kepentingan dan tujuan perseroan. Semua tindakan dan keputusan yang diambil harus dilakukan demi kepentingan dan tujuan perseroan. 91 Direksi tidak diperbolehkan melakukan hal-hal dengan mengatasnamakan perseroan atau menggunakan perseroan yang bertujuan bukan untuk kepentingan perseroan atau bertentangan dengan tujuan perseroan. Direksi tidak boleh mengedepankan kepentingan pribadi atau pihak diluar perseroan. Direksi juga tidak dapat melakukan tindakan yang sekalipun untuk kepentingan perseroan, tetapi tidak sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasarnya. Misalnya, suatu perseroan yang di dalam anggaran dasarnya ditentukan bertujuan untuk melakukan kegiatan jasa pengarah tenaga kerja, tetapi direksi melakukan kegiatan import. Sekalipun kegiatan tersebut yang dilakukan direksi sangat menguntungkan perseroan, tetapi direksi dianggap melanggar ketentuan perundang-undangan. 92 Seorang anggota direksi dapat memperoleh keuntungan yang bersifat pribadi dari jabatan dan tugasnya dengan bermacam-macam cara, yang didapat melalui cara yang sah, atau dengan cara yang melanggar hukum atau norma etika. 90

Ibid. Frans Satrio Wicksono , Op. cit. hlm. 128. 92 Ibid. 91


Contoh perbuatan-perbuatan yang tidak dilandasi iktikad baik itu antara lain sebagai berikut: 93 a) Perseroan membeli barang dari pihak lain dengan harga yang lebih tinggi dari harga yang wajar, dan atas transaksi pembelian tersebut direksi mendapatkan komisi dari pihak penjual. b) Perseroan menjual harta kekayaan perseroan kepada pihak lain dengan harga yang jauh lebih rendah dari harga wajarnya dan direksi memperoleh keuntungan pribadi dari transaksi tersebut. c) Pemberian kredit kepada pihak lain tanpa analisa kredit yang baik meskipun permohonan kredit tersebut sebenarnya tidak layak (feasible), tetapi direksi akan memutuskan untuk memberikan kredit yang di mohon dan ternyata kemudian kredit menjadi macet yang sangat merugikan perseroan. d) Seorang anggota direksi memperoleh manfaat pribadi dari jabatannya dengan memanfaatkan kesempatan transaksi yang semestinya dilakukan dengan dan untuk kepentingan perseroan yang dipimpinnya, tetapi diberikan kepada perseroan lain untuk keuntungan tertentu bagi anggota direksi. Direksi, dalam menjalankan kepengurusan terhadap perseroan, wajib melaksanakannya semata-mata untuk kepentingan perseroan dan dengan penuh kehati-hatian. Jika direksi bersikap dan bertindak melanggar prinsip kehati-hatian (standard of care), direksi tersebut telah dianggap melanggar prinsip kehatihatian. Contohnya sebagai berikut: 94

93 94

Ibid, hlm. 128-129. Ibid, hlm. 131.


1. Direksi tidak dapat melaksanakan kegiatan atas beban biaya perseroan jika tidak memberikan sama sekali atau memberikan sangat kecil manfaat kepada perseroan jika dibandingkan dengan manfaat pribadi yang diperoleh oleh direksi yang bersangkutan. Namun demikian, hal ini dapat dikecualikan jika di lakukan atas beban biaya representasi jabatan dari direksi yang bersangkutan, berdasarkan keputusan RUPS. 2. Anggota direksi tidak boleh menjadi pesaing bagi perseroan yang dipimpinnya, seperti mengambil kesempatan bisnis yang seharusnya diambil perseroan, tetapi diberikan kepada perseroan lain untuk kepentingan pribadi. 3. Direksi wajib menolak untuk mengambil keputusan tentang hal yang diketahuinya dapat berakibat perseroan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga perseroan terancam sanksi oleh pemerintah. 4. Direksi dengan sengaja atau kelalaiannya tidak melakukan atau tidak berupaya maksimal untuk mencegah timbulnya kerugian bagi perseroan. 5. Direksi dengan sengaja atau lalai tidak melakukan atau tidak berupaya maksimal untuk meningkatkan keuntungan perseroan.


B. Tanggung Jawab Direksi atas Kesalahan atau Kelalaian Direksi dalam Pengurusan Perseroan

Pasal 97 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), mengatur tanggung jawab anggota Direksi atas kerugian Perseroan yang timbul dari kelalaian menjalankan tugas pengurusan Perseroan, yang dapat di klasifikasi sebagai berikut: 95 a) Anggota Direksi Bertanggung Jawab Penuh Secara Pribadi Yang pertama, anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi (persoonlijk aansprakelijk, personally liable) atas kerugian yang dialami Perseroan, apabila bersalah (schuld, guit or wrongful act) atau lalai (culpoos, negligenci) menjalankan tugasnya melaksanakan pengurusan Perseroan. Seperti yang

sudah dijelaskan, dalam

melaksanakan pengurusan

Perseroan, anggota Direksi “wajib melakukannya dengan “ iktikad baik”(good faith) yang meliputi aspek: 96 1. Wajib dipercaya (fiduciary duty) yakni selamanya dapat dipercaya (must always bonafide) dan selamanya harus jujur (must always honest); 2. Wajib melaksanakan pengurusan untuk tujuan yang wajar atau layak (duty to act for a proper purpose); 3. Wajib menaati peraturan perundang-undangan (statutory duty or duty obidience);

95 96

Pasal 97 Ayat (3),(4),(5) Undang-Undang Perseroan Terbatas No 40 Tahun 2007. M.Yahya Harahap, Op. cit. hlm. 383.


4. Wajib loyal terhadap Perseroan (loyalty duty), tidak menggunakan dana dan asset Perseroan untuk kepentingan pribadi, wajib merahasiakan segala informasi (confidential duty of information) Perseroan; 5. Wajib

menghindari terjadinya

kepentingan

Perseroan

mempergunakan

(must

benturan kepentingan pribadi dengan avoid

conflict

harta kekayaan Perseroan,

of

interest),

dilarang

dilarang

mempergunakan

informasi Perseroan, tidak mempergunakan posisi untuk keuntungan pribadi, tidak mengambil atau menahan sebagian keuntungan Perseroan untuk pribadi, tidak melakukan transaksi antara pribadi dengan Perseroan, tidak melakukan persaingan dengan Perseroan (competition with the company), juga wajib melaksanakan pengurusan Perseroan dengan penuh tanggung jawab, yang meliputi aspek: 97 a. wajib seksama dan hati-hati melakukan pengurusan (the duty of the due care), yakni kehati-hatian yang biasa dilakukan orang (ordinary prudent person) dalam kondisi dan posisi yang demikian yang disertai dengan pertimbangan yang wajar (reasonable judgment) yang disebut juga kehati-hatian yang wajar (reasonal care); b. wajib melaksanakan pengurusan secara tekun (duty to be diligent), yakni terus menerus secara wajar menumpahkan perhatian atas kejadian yang menimpa Perseroan; c. ketekunan dan keuletan wajib disertai kecakapan dan keahlian (duty to display skill) sesuai dengan ilmu pengetahuan dan pengetahuan yang dimilikinya;

97

Ibid.


Demikian gambaran ruang lingkup dan aspek-aspek iktikad baik (good faith) dan tanggung jawab

penuh yang wajib dilaksanakan anggota Direksi

mengurus Perseroan. Jika anggota Direksi lalai melaksanakan kewajiban itu atau melanggar apa yang dilarang atas pengurusan itu, dan kelalaian atau pelanggaran itu menimbulkan kerugian terhadap Perseroan, maka anggota Direksi itu, bertanggung jawab penuh secara pribadi (persoonlijk aansprakelijk, personally liable) atas kerugian Perseroan tersebut.98 b) Anggota Direksi Bertanggung Jawab secara Tanggung Renteng atas Kerugian Perseroan Yang kedua dalam hal anggota Direksi terdiri atas 2 (dua) orang lebih, Pasal 97 ayat (4) menegakkan prinsip penerapan tanggung jawab secara tanggung renteng (hoofdelijk en gezamenlijk aansprakelijk, jointly and severally liable)99. Dengan demikian, apabila salah seorang anggota Direksi lalai atau melanggar kewajiban pengurusan secara iktikad baik dan penuh tanggung jawab sesuai dengan lingkup aspek-aspek iktikad baik dan pertanggungjawaban pengurusan yang disebut di atas, maka setiap anggota Direksi sama-sama ikut memikul tanggung jawab secara tanggung renteng terhadap kerugian yang dialami Perseroan. 100 Penegakan penerapan tanggung jawab secara tanggung renteng dalam hukum Perseroan Indonesia, baru dikenal dalam UUPT 2007. sebelumnya baik pada KUHD dan UUPT 1995, yang ditegakkan adalah prinsip tanggung jawab pribadi yang digantungkan kepada faktor siapa pelaku yang melakukan kesalahan, 98

Ibid, hlm. 384. Pasal 97 Ayat (4) Undang-Undang Perseroan Terbatas No 40 Tahun 2007. 100 Ibid. 99


kelalaian, atau pelanggaran itu. Tanggung jawab hukumnya, hanya dipikulkan kepada anggota Direksi yang melakukannya. Tidak dilibatkan anggota Direksi yang lain secara tanggung renteng. 101 Penerapan yang seperti itu, dikemukakan juga oleh Charlesworth and Morse, di bawah judul Liability for acts of co-directors, Beliau mengatakan: 102 A director is not liable for the acts of his co-director of he has no knowledge ang in which he has taken no part, as his fellow directors, directors are not his servents or agents to impose liability on him. Jadi, kalau tindakan kesalahan kelalaian, atau pelanggaran itu dilakukan seorang anggota Direksi tanpa sepengetahuan anggota Direksi lain atau dia tidak ikut ambil bagian atas perbuatan itu, anggota atau Co- Direksi yang lain tidak ikut bertanggung jawab terhadapnya. Beliau memberi contoh kasus kerugian besar yang dialami sebuah bank atas perluasan kostumer yang tidak wajar (improperly). Kerugian besar itu, ditutupi oleh manager dan chairman secara curang dalam pembukuan. Terhadap kasus ini, pengadilan memutuskan, Co-Director tidak ikut bertanggung jawab atas kerugian itu, karena tidak ditemukan mereka ikut melakukan kecurangan. c) Pembebasan Anggota Direksi dari Tanggung Jawab secara Tanggung Renteng Seperti yang dijelaskan di atas, Pasal 97 ayat (4) menganut prinsip penegakan tanggung jawab secara tanggung renteng terhadap setiap anggota Direksi atas kesalahan dan kelalaian pengurusan yang dijalankan anggota Direksi yang lain. Namun penerapan prinsip itu dapat disingkirkan anggota Direksi yang 101 102

Ibid, hlm. 385. Ibid.


tidak ikut melakukan kesalahan dan kelalaian, apabila anggota Direksi yang bersangkutan “dapat membuktikan” hal berikut: 103 a. Kerugian Perseroan tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya, b. Telah melakukan dan menjalankan pengurusan Perseroan dengan iktikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam anggaran dasar (AD), c. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang megakibatkan kerugian Perseroan, dan d. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut. Menurut penjelasan Pasal 97 ayat (5) huruf d, yang dimaksud dengan “mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian,” termasuk juga langkah-langkah untuk memperoleh informasi mengenai tindakan pengurusan yang dapat mengakibatkan kerugian antara lain melalui forum rapat Direksi. 104 Undang-Undang No 40 Tahun 2007 dalam Pasal 104 ayat (2) menyebutkan bahwa jika kepailitan perseroan disebabkan karena adanya kesalahan atau kelalaian direksi dan harta pailit tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban perseroan dalam kepailitan tersebut, setiap anggota direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas seluruh kewajiban yang tidak

103 104

Ibid, hlm. 386. Ibid.


terlunasi dari harta pailit tersebut. 105 Namun, anggota direksi tidak bertangung jawab atas kepailitan perseroan jika dapat membuktikan bahwa kepailitan tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya, dan dia telah melakukan pengurusan dengan iktikad baik, kehati-hatian dan penuh tanggung jawab untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan, tidak mempunyai benturan kepentingan, baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang dilakukan, serta telah mengambil tindakan untuk mencegah terjadinya kepailitan.

106

Semua anggota direksi dapat mewakili perseroan. Namun, semua anggota direksi, harus bertanggung jawab dan tidak bisa saling menyalahkan jika ada kerugian perusahaan. Sepanjang beriktikad baik, anggota direksi dari suatu perseroan yang mengalami kerugian atau yang pailit pada dasarnya tidak dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi. Hal ini berkenaan dengan asas bahwa suatu perseroan sebagai pihak debitor adalah suatu subjek hukum yang terpisah dari para pengurusnya. Semua utang-utang perseroan dilunasi dari hasil penjualan harta kekayaan perseroan itu sendiri, bukan dari harta kekayaan pengurusnya. Namun, prinsip ini bukan tanpa pengecualian. Dalam hal-hal tertentu anggota direksi dan komisaris suatu perseroan harus dapat bertangung jawab secara pribadi jika karena kesalahannya perseroan mengalami kerugian atau dinyatakan pailit. 107 Dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian direksi dan kekayaan perseroan tidak cukup untuk menutupi kerugian akibat kepailitan 105

Pasal 104 Ayat (2) Undang-Undang Peseroan Terbatas No 40 Tahun 2007. Frans Satrio Wicksono , Op. cit. hlm. 126. 107 Ibid, hlm. 127. 106


tersebut, setiap anggota direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas kerugian itu. Namun, Pasal 104 ayat (2) Undang-Undang No 40 Tahun 2007 menentukan bahwa anggota direksi yang dapat membuktikan bahwa kepailitan bukan karena kesalahan atau kelalaiannya bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian tersebut.108

108

Ibid.


BAB IV PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG SAHAM TERHADAP ANGGOTA DIREKSI YANG MELAKUKAN KESALAHAN ATAU KELALAIAN DALAM PENGURUSAN PERSEROAN A.

Hak-Hak Pemegang Saham terhadap Anggota Direksi yang Melakukan Kesalahan atau Kelalaian dalam Pengurusan Perseroan Undang-Undang Perseroan Terbatas memberikan hak kepada pemegang

saham perseroan yang mewakili sekurangnya sepuluh persen dari jumlah dari seluruh saham dengan hak suara yang sah untuk mengajukan gugatan derivatif untuk dan atas nama perseroan terhadap Direksi atau Komisaris perseroan, yang karena

kesalahan

atau

kelalaiannya

telah

menimbulkan

kerugian

bagi

perseroan. 109 Apabila pengurus atau Direksi Perseroan melakukan ultra vires, atau dengan kata lain Direksi melakukan tindakan yang melampaui batas kewenangan dan kapasitas Perseroan yang ditentukan dalam anggaran dasar (AD), undangundang memberi hak kepada setiap pemegang saham mengajukan gugatan terhadap Perseroan ke Pengadilan Negeri. Hal itu ditegaskan dalam Pasal 61 ayat (1) UUPT 2007 yang berbunyi: 110 Setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap Perseroan ke pengadilan negeri apabila dirugikan karena tindakan Perseroan yang di anggapnya tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi dan/atau Dewan Komisaris.

109 110

Ahmad Yani & Gunawan Widjaja, Op.cit. hlm.62. Pasal 61 Ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas No 40 Tahun 2007.


Menurut penjelasan Pasal ini, gugatan yang diajukan memuat permohonan atau tuntutan agar Perseroan menghentikan tindakan yang merugikan tersebut dan mengambil langkah tertentu, baik untuk mengatasi akibat yang sudah timbul maupun untuk mencegah tindakan serupa di kemudian hari. 111 Hak itu diberikan kepada “setiap” pemegang saham tanpa syarat (unconditional). Tidak harus mewakili jumlah bagian saham tertentu, seperti 1/10 bagian dan sebagainya. Pemegang saham yang mewakili satu bagian saja, dapat mempergunakan hak tersebut.112 Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Pasal 511 ayat (4) dinyatakan bahwa

surat saham dipandang sebagai barang bergerak.

Pemegang saham yang memiliki saham mempunyai hak kebendaan terhadap saham tersebut.113 Sebagai subjek hukum pemegang saham mempunyai hak dan kewajiban yang timbul atas saham tersebut. Selaku pemegang hak, pemegang saham berhak mempertahankan haknya terhadap setiap orang. 114 Bila pemegang saham melihat tindakan yang dilakukan oleh RUPS, komisaris dan direksi dapat membahayakan kelangsungan Perseroan Terbatas, maka pemegang saham dapat mengajukan gugatan ke pengadilan bahwa tindakan yang dilakukan oleh organ Perseroan Terbatas tersebut dapat merugikan pemegang saham.

115

111

M.Yahya Harahap, Op. cit. hlm. 62.. Ibid, hlm. 70. 113 I.G. Rai Widjaya, Op.cit. hlm202-203. 114 Ibid. hlm.203. 115 Sentosa Sembiring, Hukum Perusahaan tentang Perseroan Terbatas, (Bandung : CV. Nuansa Aulia, 2006), hlm. 61. 112


Bila terdapat indikasi anggota Direksi melakukan kesalahan atau lalai dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, sehingga menimbulkan kerugian pada perseroan, maka atas nama perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan negeri terhadap anggota Direksi. 116 Dalam Pasal 97 ayat (6) memberikan hak kepada pemegang saham mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri terhadap: 117 1. Anggota Direksi yang melakukan kesalahan atau kelalaian dalam menjalankan pelaksanaan pengurusan Perseroan, 2. Hak itu timbul, apabila kesalahan atau kelalaian itu menimbulkan kerugian pada Perseroan, 3. Gugatan diajukan pemegang saham atas nama Perseroan, bukan atas nama pemegang saham sendiri. Dalam hal ini undang-undang sendiri memberi kedudukan hukum (legal standing) atau legal persona standing in judicio menggugat anggota Direksi yang melakukan kesalahan atau kelalaian mewakili Perseroan tanpa memerlukan Surat Kuasa Khusus dari Perseroan atau RUPS maupun dari pemegang saham yang lain. 118

116

Mulhadi, Hukum Perusahaan Bentuk-Bentuk Badan Usaha di Indonesia, (Medan : Ghalia Indonesia, 2010), hlm. 103-104. 117 M.Yahya Harahap, Op. cit. hlm. 387. 118 Ibid.


a. Syarat Kuantitas yang Harus Dipenuhi Pemegang Saham Syarat agar pemegang saham sah memiliki legal standing atas nama Perseroan menggugat anggota Direksi yang salah atau lalai melakukan pengurusan, harus di penuhi kuantitas tertentu, yakni pemegang saham mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, kurang dari jumlah bagian tersebut, belum sah memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan dan tuntutan terhadap anggota Direksi dimaksud. 119 Berdasarkan syarat kuantitas yang digariskan Pasal 97 ayat (6), hak mengajukan gugatan ke Pengadilan dalam kasus kesalahan atau kelalaian pengurusan Perseroan yang dilakukan anggota Direksi, tidak diberikan kepada pemegang saham. Akan tetapi diberikan kepada pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara. Boleh terdiri dari 1 (satu) orang pemegang saham, jika saham yang dimilikinya mencapai 1/10 (satu persepuluh) bagian atau bisa juga terdiri dari beberapa orang pemegang saham, asal jumlah saham yang mereka miliki mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara. 120 b. Hak Mengajukan Gugatan Anggota Direksi Lain dan/atau Anggota Dewan Komisaris Hak untuk mengajukan gugatan atas nama Perseroan terhadap anggota Direksi yang melakukan kesalahan atau kelalaian dalam menjalankan pengurusan

119 120

Ibid. Ibid, hlm. 387-388.


Perseroan, diberikan juga Pasal 97 ayat (7) kepada anggota Direksi lain dan/atau anggota Dewan Komisaris. 121 Dalam hal ini, undang-undang tidak hanya memberi legal standing kepada anggota Direksi, tetapi juga kepada anggota Dewan Komisaris.

122

Pemberian legal standing kepada Dewan Komisaris mengajukan gugatan atas nama Perseroan terhadap anggota Direksi yang salah atau lalai mengurus Perseroan menurut Penjelasan Pasal 97 ayat (7) adalah dalam rangka tugas Dewan Komisaris melaksanakan fungsi pengawasan atas pengurusan Perseroan yang dilakukan oleh Direksi. Selanjutnya dikatakan, untuk mengajukan gugatan tersebut Dewan Komisaris tidak perlu bertindak bersama-sama dengan anggota Direksi lainnya dan kewenangan Dewan Komisaris tersebut tidak terbatas hanya dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan. 123 Pasal 65 mengatur hak pemegang saham pengajuan gugatan, sesuai dengan ketentuan berikut: 124 1. Bentuknya gugatan (vordering claim) jadi, gugatannya bersifat partai atau inter-partes, dengan proses pemeriksaan secara kontradiktor (contradictoir, counter examination), bukan permohonan (verzoek, petition) yang bersifat exparte. 2. Legal standing atau yang berhak mengajukan gugatan, diberikan undangundang kepada “setiap pemegang saham” tanpa digantungkan kepada jumlah

121

Ibid. hlm. 388. Ibid. 123 Ibid. 124 Ibid, hlm. 276. 122


saham yang dimilikinya, oleh karena itu, dapat diajukan oleh seorang pemegang saja atau lebih. 3. Yurisdiksi relatifnya diajukan ke Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan, dengan demikian gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri sesuai dengan asas actor sequitor forum rei yang digariskan Pasal 118 ayat (1) HIR. 4. Yang ditarik sebagai tergugat, pihak yang ditarik sebagai tergugat adalah Perseroan, oleh karena itu, supaya gugatan tidak cacat formil dalam bentuk error in persona, gugatan harus ditujukan terhadap Perseroan, bukan terhadap Direksi atau Dewan Komisaris. 5. Dasar dalil gugatan (fundamentum petendi), dasar dalil gugatan menurut Pasal 61 ayat (1), tindakan Perseroan yang dianggap “tidak adil” tanpa alasan wajar” (without fair reason) sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi dan/atau Dewan Komisaris. 6. Petitum gugatan, mengenai petitum gugatan dikemukakan dalam penjelasan Pasal 61 ayat (1) tersebut yang terdiri atas: 125 a. Menuntut atau memohon ke Pengadilan agar Perseroan menghentikan tindakan yang merugikan tersebut; b. Menuntut agar Perseroan mengambil langkah tertentu, baik untuk mengatasi akibat yang sudah timbul maupun untuk mencegah tindakan serupa di kemudian hari.

125

Ibid, hlm. 277.


Yang perlu diperhatikan, sehubungan dengan dalil gugatan. Terminus tidak adil dan tanpa alasan yang wajar, mengandung pengertian luas (broad meaning), dan bahkan abstrak. Harus benar-benar penggugat dapat menunjukkan fakta-fakta konkret dan objektif tindakan mana yang tidak adil dan tanpa alasan wajar yang dilakukan Perseroan tersebut.126 Menurut Sumantro secara umum dapat disebutkan bahwa hak-hak pemegang saham itu akan berkaitan dengan: 127 a) Hak untuk menerima keuntungan; b) Hak

untuk

menentukan

pengurus

perusahaan

dan

memintakan

pertanggungjawaban dari mereka; c) Hak untuk mengeluarkan suara; d) Hak untuk mengetahui jalannya perusahaan; e) Hak untuk memeriksa pembukuan; f) Hak-hak yang berhubungan dengan likuidasi; Dengan ini pemegang saham dapat mengajukan pembubaran PT jika terdapat hal-hal sebagai berikut: 128 1. PT tidak lagi berjalan selama jangka waktu tertetu 2. PT menyimpang dari tujuannya 3. PT menderita kerugian terus menerus dan tidak ada harapan untuk pulih kembali 126 127

Ibid Sumantro, Pengantar Tentang Pasar Modal di Indonesi, (Ghalia Indonesia, Jakarta).

hlm. 269. 128

Bagir Manan, “Undang-undang Perseroan Terbatas Menghadapi Pasar Bebas.” Makalah disamapaikan pada Seminar sehari” penerapan UUPM dan UUPT Serta Kaitannya Dengan Aspek Manajemen, Investor dan Profesi Akuntan,” (Bandung, 16 Desember 1995), hlm. 34-35.


4. PT melakukan perbuatan yang sangat merugikan kepentingan pemegang saham 5. PT melakukan tindakan yang bertentangan dengan perundang-undangan atau kesusilaan yang merugikan kepentingan Negara atau kepentingan umum.

B.

Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Saham terhadap Anggota Direksi yang Melakukan Kesalahan atau Kelalaian dalam Pengurusan Perseroan Sebagai mana kita ketahui, dalam setiap pengambilan keputusan dalam

perseroan terbatas berlaku asas pemungutan suara (vooting). Dalam hubungan ini maka akan menjadi sangat lebih kedudukan seorang pemegang saham yang persentase dari saham yang dimilikinya lebih kecil dari pemegang saham lainnya. Dalam hubungan inilah diperlukan adanya mekanisme yang melindungi kepentingan pemegang saham minoritas yang bisa tertindas itu. Terlebih-lebih mana kala jika kita melihat praktek Go-public PT-PT yang ada di Indonesia, ratarata atas saham yang listing dan dijual memasuki bursa tersebut keseluruhannya tidak lebih dari 30% dari seluruh saham yang ditempatkan. Tujuh puluh persen saham yang ada masih tetap dikuasai dan dipegang oleh para pendiri atau yang dinamakan pula “pemegang saham utama” pada hal para pemegang saham minoritas sebesar 20% tersebut tersebar luas diantara publik. 129

129

Rudhi Prasetya, Op. cit. hlm. 229.


Perlindungan hukum yang memadai kepada pemegang saham minoritas dalam perseroan terbatas dapat ditemukan dalam pasal-pasal UUPT. Perlindungan hukum tersebut diberikan oleh UUPT dalam rangka untuk melindungi kepentingan pribadi pemegang saham dan sekaligus melindungi pemegang saham dari perbuatan yang merugikan perseroan terbatas yang dilakukan oleh organ perseroan terbatas.130 Pemegang saham selaku subjek hukum mempunyai hak perseorangan atau personal right yang dapat dipertahankan serta dapat menuntut pelaksanaan haknya. Demikian juga undang-undang PT menyatakan bahwa setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap perseroan melalui Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan perseroan. 131 Hak perseorangan itu adalah hak yang dimiliki oleh pemegang saham (minoritas) untuk menuntut perseroan apabila pemegang saham tersebut dirugikan akibat tindakan atau perbuatan perseroan. Dalam hal ini pemegang saham minoritas dapat bertindak atas namanya sendiri untuk membela kepentingannya apabila tindakan perseroan merugikan pemegang saham tersebut, Hak ini lahir dari perikatan. 132 Ditinjau dari beberapa Pasal dalam Undang-Undang No 40. Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang memberikan perlindungan kepada pemegang saham minoritas: 133

130

Rachmadi Usman, OP.cit. hlm. 120. I.G. Rai Widjaya. Op.cit. hlm. 203. 132 Rachmadi Usman, OP.cit. hlm. 122. 133 Pasal 61 ayat (1), 62 ayat (1), Undang –Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. 131


1. Pasal 61 ayat 2 menyatakan bahwa setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap Perseroan ke pengadilan negeri apabila dirugikan karena tindakan Perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai keputusan RUPS, Direksi, dan/atau Dewan komisaris. 2. Pasal 62 ayat (1) menyatakan setiap pemegang saham berhak meminta kepada Perseroan agar sahamnya dibeli dengan harga yang wajar apabila yang bersangkutan tidak menyetujui tindakan Perseroan yang merugikan pemegang saham atau Perseroan, berupa; a. Perubahan anggaran dasar; b. Pengalihan atau penjaminan kekayaan Perseroan yang mempunyai nilai lebih dari 50% (lima puluh persen) kekayaan bersih Peseroan; atau c. Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan; Tampak dari pasal-pasal di atas pemegang saham minoritas memperoleh perlindungan, baik kepentingan pribadi pemegang saham maupun kepentingan pemegang saham sebagai bagian dari Perseroan, terhadap perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh organ perseroan. Perlindungan ini berdasarkan hak perseorangan (personal rights) dan kepentingannya sebagai bagian dari perseroan (hak derivatif).134 Gugatan terhadap Perseroan diajukan apabila yang bersangkutan dirugikan karena tindakan perseroan yang dianggap tidak adil atau unfair dan tanpa alasan yang wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi atau Komisaris. Gugatan yang diajukan, pada dasarnya dimaksudkan untuk memohon agar perseroan 134

Chatamarrasjid, Menyingkap Tabir Perseroan (Piercing The Corporate Veil), (Bandung; PT Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 14.


menghentikan tindakan yang merugikan dan mengambil langkah-langkah, baik untuk mengatasi akibat yang sudah timbul maupun untuk mencegah tindakan serupa di kemudian hari. 135 Disini jelas tampak bahwa undang-undang PT di maksudkan agar dapat memberikan perlindungan yang baik terhadap pemegang saham. Namun demikian yang lebih memperoleh peluang dalam memanfaatkan ketentuan tersebut adalah pemegang saham minoritas, karena pemegang saham minoritas bisa menolak suatu tindakan yang hendak dilakukan oleh perseroan meskipun hal tersebut telah diputuskan oleh RUPS. 136 Perlindungan hak pemegang saham minoritas dapat juga dipahami melalui ketentuan bahwa pemegang saham yang mewakili 1/10 (satu persepuluh) bagian dari seluruh jumlah seluruh saham dengan suara hak yang sah, dapat mewakili perseroan dalam melakukan tindakan tertentu. Tindakan tertentu meliputi: 137 1. Hak untuk meminta penyelenggaraan RUPS; 2. Hak untuk menuntut Direksi atau Komisaris yang karena kesalahan atau kelalaiannya merugikan Peseroan; 3. Hak untuk meminta pembubaran Perseroan kepada Pengadilan Negeri yang berwenang. Kepentingan pemegang saham minoritas mendapatkan perhatian dalam undang-undang Perseroan Terbatas. Pasal 62 menyebutkan bahwa setiap pemegang saham berhak meminta perseroan untuk membeli sahamnya dengan harga wajar jika tidak menyetujui tindakan direksi perseroan yang dinilainya 135

Ibid, hlm. 203-204. Ibid, hlm. 204 137 Abdul Kadir Muhammad, Op.cit. hlm.56. 136


merugikan pemegang saham atau perseroan. Jika tindakan direksi tersebut berdasarkan arahan atau kebijakan yang diputuskan dalam RUPS yang didukung oleh pemegang saham mayoritas, Pasal 97 ayat (6) undang-undang No. 40 Tahun 2007 mencantumkan adanya hak pemegang saham atas 10% atau lebih dari total keseluruhan saham untuk menggugat atas nama perseroan dengan biaya perseroan (derivative action) kepada dan dari perseroan untuk menggugat anggota direksi. 138 Sebagai salah satu bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh undang-undang kepada para pemegang saham perseroan tersebut, baik pemegang saham publik dari suatu perseroan yang telah mendaftarkan sahamnya di bursa efek maupun pemegang saham dari perseroan yang tidak terdapat sahamnya di bursa efek, yang mewakili paling sedikit 1/10 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dapat mengajukan gugatan ke pengadilan negeri terhadap anggota direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian kepada perseroan. Ketentuan yang serupa berlaku juga terhadap komisaris sebagaimana ditentukan dalam dari undang-undang tersebut. Pihak lain yang dapat mengajukan gugatan adalah kreditor, karyawan, atau pihak-pihak lain yang dirugikan sebagai akibat kesalahan anggota direksi atau komisaris. 139 Mengacu pada sistem hukum di Indonesia, perseroan di Indonsia menganut sistem dual board, yaitu perseroan yang memakai dua dewan yang termasuk dan merupakan organ dalam perseroan untuk menjalankan kegiatan operasioanalnya. Direksi sebagai pengurus sehari-hari, sedangkan dewan komisaris yang melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada direksi. 138 139

Frans Satrio Wicksono, Op. cit. hlm. 116. Ibid.


Mengenai sistem pengkajian (remunerasi) bagi direksi dan dewan komisaris, haruslah berdasarkan jenis pekerjaan, tanggung jawab, kompetensi, dan komitmen waktu yang diberikan oleh masing-masing direktur dan komisaris dalam perseroan tersebut. Selain itu, tujuan dari pemisahan kepengurusan perusahaan dalam dual board adalah untuk menciptakan mekanisme check and balance agar dapat dilaksanakan secara efektif. Dengan demikian, perlu dihindari pemilihan sistem yang tidak dapat menciptakan mekanisme check and balance. 140 Sistem remunerasi bagi direktur dan komisaris harus tetap didasarkan pada profesionalisme dan target prestasi yang dicapai oleh mereka. Target prestasi dari direktur dan komisaris akan jelas berbeda. Target prestasi dari direksi dinilai dari pencapaian prestasi dalam menghasilkan keuntungan dan berlanjutnya kelangsungan usaha perseroan, sedangkan target prestasi dari dewan komisaris adalah prestasi mengawasi dan mengantisipasi resiko dalam perseroan, membuat rekomendasi untuk pembenahan, dan koreksi atas pengurusan perseroan atas direksi. Sehubungan dengan komitmen akan waktu yang diberikan bagi perseroan, semua anggota direksi harus memberikan komitmen waktu penuh untuk bisa mengurus perseroan dengan baik sesuai dengan yang diamanatkan oleh anggaran dasar perseroan, serta undang-undang. Sementara itu, dewan komisaris dalam perseroan pada umumnya memberikan komitmen untuk bekerja paruh waktu. Keduanya dalam menjalankan fungsinya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan sebagai satu tim yang harus selalu membina komunikasi dengan baik. Jika direksi melakukan perbuatan yang tidak layak, tetapi lolos dari

140

Ibid. hlm. 117.


pengawasan dewan komisari, keduanya bertanggung jawab secara tanggung renteng. 141 Sistem remunerasi bagi direksi dan komisaris harus dibangun dan di pertimbangkan untuk tujuan dan fungsi check and balance dalam perseroan. Faktor pertama adalah imbalan jasa untuk menutupi biaya-biaya yang diperlukan dalam menjalankan tugas. Faktor kedua adalah yang terkait dengan komitmen penuh waktu atau paruh waktu. Faktor ketiga adalah yang terkait dengan pencapaian target sesuai dengan tolok ukur pencapaian dari masing-masing direksi dan komisaris. Faktor keempat adalah imbal jasa yang terkait dengan tanggung jawab renteng, yaitu adanya kemungkinan risiko yang ditimbulkan bisa mengurangi atau menghilangkan harta kekayaan pribadi direksi dan komisaris. Faktor kelima adalah imbal jasa yang dipengaruhi faktor kompetensi dan pengalaman yang dibutuhkan oleh perusahaan. Imbal jasa yang dipengaruhi oleh faktor pertama sampai dengan faktor ketiga bersifat variabel, sedangkan imbal jasa yang dipengaruhi faktor ke empat dan kelima bersifat tetap, yang besarnya sesuai dengan kesepakatan. Jika risiko yang disebabkan karena tanggung jawab renteng sudah ditutup dengan asuransi, dalam hal ini bisa dikeluarkan dari perhitungan sistem remunerasi. 142

141 142

Ibid, hlm 117-118. Ibid, hlm 118.


BAB V KESIMPULAN DAN SARAN A. Kesimpulan Dari uraian pada bab-bab terdahulu sebagai intisari dari skripsi ini dapat diambil beberapa kesimpulan pokok, antara lain : 3. Kewajiban dan tanggung jawab direksi perseroan terbatas menurut UU No 40 Tahun 2007 adalah mengurus dan mengelola perseroan, dan mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Anisitus membagi kewajiban direksi dalam dalam dua kategori, yaitu kewajiban yang berkaitan dengan perseroan dan kewajiban yang berkaitan dengan RUPS. Seperti dia wajib mengurus tanggung jawab perseroan, Wajib Menjalankan Pengurusan Dengan Iktikad Baik dan Penuh Tanggung Jawab. 4. Tanggung jawab direksi atas kesalahan atau kelalaian direksi dalam pengurusan perseroan adalah anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi (persoonlijk aansprakelijk, personally liable) atas kerugian yang dialami Perseroan, dan direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng apabila anggota direksi terdiri dari 2 (dua) orang anggota atau lebih. 5. Perlindungan hukum bagi pemegang saham terhadap anggota direksi yang melakukan kesalahan atau kelalaian dalam pengurusan perseroan adalah bahwa setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap perseroan melalui Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan perseroan. Gugatan terhadap Perseroan diajukan apabila yang bersangkutan dirugikan karena tindakan perseroan yang dianggap tidak adil atau unfair dan tanpa alasan yang wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi atau Komisaris. Gugatan yang diajukan, pada dasarnya dimaksudkan


untuk memohon agar perseroan menghentikan tindakan yang merugikan dan mengambil langkah-langkah, baik untuk mengatasi akibat yang sudah timbul maupun untuk mencegah tindakan serupa di kemudian hari.

B. Saran 1.

Perlunya pengaturan kewajiban dan tanggung jawab direksi perseroan dalam undang-undang No 40 Tahun 2007 adalah agar setiap anggota direksi bias mengetahui apa yang harus di laksanakannya dalam pengurusan perseroan dan mengetahui mana yang merugikan perseroan dan yang bisa meguntungkan bagi perseroan.

2.

Perlunya pengawasan yang ketat dari aparat penegak hukum terhadap mekanisme tanggung jawab direksi atas kesalahan yang dilakukan oleh direksi dalam pengurusan perseroan. Agar setiap anggota direksi mengetahui tanggung jawabnya dalam pengurusan perseroan apabila ia melakukan kesalahan atau kelalaian dalam perseroan. Apabila perseroan pailit karena kesalahan atau kelalaian direksi maka ia harus mengetahui kewajibannya dan tanggung jawabnya dalam perseroan sebagai anggota direksi..

3.

Perlindungan hukum bagi pemegang saham terhadap anggota direksi yang melakukan kesalahan atau kelalaian dalam pengurusan perseroan sadalah seharusnya

undang-undang

Perseroan

Terbatas

lebih

memperjelas

bagaimana perlindungan hukum bagi pemegang saham terhadap anggota direksi yang melakukan kesalahan atau kelalaian dalam pengurusan perseroan, atau perlu diganti dengan undang-undang yang baru.


BAB III TANGGUNG JAWAB DIREKSI ATAS KESALAHAN ATAU KELALAIAN DIREKSI DALAM PENGURUSAN PERSEROAN

Recommend Documents