BAB III INKONSISTENSI KETENTUAN HUKUM PEKERJA ANAK
3.1.
Kontradiksi Pengaturan Tentang Pekerja Anak Terkait dengan ketentuan hukum mengenai pekerja anak telah diatur di
dalam peraturan perundang – undangan, dimana masing – masing perundang – undangan tersebut walaupun menjelaskan mengenai pekerja anak tetapi terdapat perbedaan mengenai peraturan tersebut. Dimana peraturan, peraturan yang membahas mengenai pekerja Anak. Di dalam peraturan perundang – undangan terkait dengan pekerja anak, di Indonesia telah diatur dengan beberapa peraturan perundang – undangan. Yang diantaranya adalah Konvensi ILO Nomor 182 yang diratifikasi dengan Undang – undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang tindakan segera untuk menghapus dan mengurangi bentuk – bentuk pekerjaan terburuk untuk anak, Undang – undang Nomor 1 tahun 1951 yang merupakan dasar kebijakan perlindungan pekerja anak, undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, undang – undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang ketenagakerjaan, serta Peraturan Mentri Tenaga Kerja Nomor 01/MEN/1987 Tentang Perlindungan Anak Yang terpaksa Bekerja. Adapun pasal – pasal daari masing masing perundang – undangan di atas yang menjelaskan mengenai pekerja anak, antara lain : a. Pasal 5 ayat (1), ayat (2) ayat (3), ayat dan (4) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Tindakan Segera Penghapusan Bentuk – Bentuk
34
Pekerjaan Terburuk Untuk Anak yang di dalam penjelasannya adalah sebagai berikut : Pasal 5 ayat (1) “Segala bentuk perbudakan atau praktek sejenis perbudakan seperti penjualan dan perdagangan anak, kerja ijon (debt bondage) dan perhambaan, serta kerja paksa atau wajib untuk dilaksanakan dalam konflik bersenjata”.33 Pasal 5 ayat (2) “Pemanfaatan, penyediaan atau penawaran anak untuk pelacuran, untuk produksi pornografi atau pertunjukanpertunjukan porno”34 Pasal 5 ayat (3) “Pemanfaatan, penyediaan atau penawaran anak untuk kegiatan terlarang, khususnya untuk produksi dan perdagangan obat-obatan sebagaimana diatur dalam perjanjian internasional yang relevan”35 Pasal 5 ayat (4) “Pekerjaan yang sifat atau keadaan tempat pekerjaan itu dilakukan dapat membahayakan kesehatan, keselamatan atau moral anak - anak”.36 b. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1951 yang Merupakan Dasar Kebijakan Perlindungan Pekerja Anak. Pasal 7 “Anak-anak tidak boleh menjalankan pekerjaan di perusahaan jenis apapun”37 c. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Dalam Penjelasannya. Pasal 17 “setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial, setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran, setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, setiap anak berhak untuk beristirahat dan
Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Tindakan Segera Penghapusan Bentuk – Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak Pasal 5 ayat (1). 34 Ibid Pasal 5 Ayat (2). 35 Ibid pasal 5 Ayat (3). 36 Ibid pasal 5 Ayat (4). 37 Undang – undang Nomor 1 tahun 1951 yang merupakan dasar kebijakan perlindungan pekerja anak. Pasal 7. 33
35
memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, berkreasi dan berekreasi”38. Dalam penjelasan di dalam pasal ini adalah hak anak tidak untuk bekerja. Apabila terdapat anak yang bekerja menurut Pasal 17 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak adalah sebagai bentu pelanggaran hak anak. d. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pasal 69 “Anak berumur antara 13 (tiga belas) tahun dan 15 (lima belas) tahun dapat, di bawah ketentuan - ketentuan tertentu yang ketat, melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak menghambat atau menganggu perkembangan fisik, mental, dan sosial anak yang bersangkutan. Pengusaha yang mempekerjakan anak pada pekerjaan ringan harus memenuhi persyaratan berikut: Pengusaha harus mendapatkan izin tertulis dari orang tua atau wali; b. Harus ada perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua atau wali; c. Pengusaha tidak boleh mengharuskan anak untuk bekerja lebih dari 3 (tiga) jam sehari d. Pengusaha hanya dibenarkan mempekerjakan anak pada siang hari tanpa mengganggu waktu sekolah anak yang bersangkutan; e. Dalam mempekerjakan anak, pengusaha harus memenuhi syarat-syarat keselamatan dan kesehatan kerja; f. Adanya hubungan kerja yang jelas (antara pengusaha dan pekerja anak yang bersangkutan/ orang tua atau walinya); dan g. Anak berhak menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku; h. Beberapa ketentuan di atas dikecualikan bagi anak yang bekerja pada usaha keluarganya”.39 Pasal 70 “Anak dapat diperbolehkan melakukan pekerjaan di tempat kerja sebagai bagian dari kurikulum pendidikan atau pelatihan sekolah yang disahkan oleh pejabat yang berwenang. Anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling sedikit berumur 14 (empat belas) tahun. Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diberikan kepada anak dengan syarat: a. diberi petunjuk yang jelas tentang cara pelaksanaan 38 39
undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 17. Undang - undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 69.
36
pekerjaan serta bimbingan dan pengawasan dalam melaksanakan pekerjaan.b. diberi perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja”.40 e. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per. 01 / MEN / 1987 tentang Perlindungan Bagi Anak Yang Terpaksa Bekerja: Pasal 1 “Anak yang terpaksa bekerja adalah anak-anak yang berumur di bawah 14 tahun karena alasan sosial ekonomi terpaksa a. bekerja untuk menambah penghasilan baik untuk dirinya sendiri maupun keluarga. b . Anak yang terpaksa bekerja harus mendapat ijin dari orang tua / wali”.41 Pasal 4 “Bahwa tidak dapat dipungkiri, karena tuntutan keadaan maka anak akan melakukan pekerjaan, untuk itu pengusaha harus memberikan perlindungan terhadap anak yang terpaksa bekerja dengan jalan : a. Tidak mempekerjakan lebih dari 4 jam sehari: b. Tidak mempekerjakan pada malam hari ; c Memberikan upah sesuai dengan peraturan yang berlaku ; d. Memelihara daftar nama, umur dan tanggal lahir mulai dari bekerja dan jenis pekerjaan yang dilakukan”.42 Kontradiksi menurut kamus besar Indonesia adalah dua hal yang saling bertentangan.43 dalam kaitannya dengan skripsi ini yaitu kontradiksi atau pertentangan dalam sebuah peraturan perundang – undangan yang menyingung masalah pekerja anak antara UU No. 23 Tahun 2002 dan undang – undang lain yang berisi larangan anak untuk bekerja dan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang dimana undang – undang ini memperbolehkan anak untuk bekerja.
40
Ibid. Pasal 70. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per. 01 / MEN / 1987 tentang Perlindungan Bagi Anak yang Terpaksa Bekerja Pasal 1. 42 Ibid. Pasal 49. 43 Kamus besar bahasa Indonesia arti kontradiksi. 41
37
Pekerja anak memiliki sejarah panjang dan umumnya itu dipandang sebagai bentuk pelanggaran hak-hak anak. Seperti orang tua mereka, anak-anak juga mempunyai hak-hak mereka sendiri. Anak tidak boleh menjalankan pekerjaan.44 larangan ini bersifat mutlak tanpa pengecualian, jadi apapun alasannya anak tidak boleh menjalankan pekerjaan dalam suatu hubungan kerja antara pengusaha / majikan dengan pekerja / buruh. Kenyataan menunjukkan bahwa banyak anak yang semestinya masih harus menempuh pendidikan di sekolah, mereka terpaksa bekerja untuk membantu meringankan beban orang tua, atau bahkan untuk mencukupi kebutuhan mereka sendiri. Pada prinsipnya di dalam Pasal 2 Undang – undang nomor 13 tahun 2003 pengusaha dilarang mempekerjakan anak. Tetapi karena kondisi ekonomi masyarakat yang kurang menguntungkan belum memungkinkan melarang anak untuk tidak melakukan pekerjaan. Peraturan perundangan-undangan dibidang ketenagakerjaan masih memperbolehkan anak melakukan pekerjaan pada pekerjaan ringan, sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental dan sosial. Pengusaha yang akan mempekerjakan anak pada pekerjaan ringan harus memenuhi syarat sebagai berikut : 1) Izin tertulis dari orang tua atau wali. 2) Perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua atau wali. 3) Waktu kerja maksimal 3 (tiga) jam sehari. 4) Dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah.
44
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1948 tentang Tenaga Kerja, Pasal 2.
38
5) Dijaga keselamatan dan kesehatan kerjanya. 6) Adanya hubungan kerja yang jelas. 7) Menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku Disamping anak dapat melakukan pekerjaan ringan dengan persyaratan tertentu, anak juga diperbolehkan melakukan pekerjaan untuk mengembangkan bakat dan minat. Pengusaha yang mempekerjakan anak untuk mengembangkan bakat dan minat wajib memenuhi syarat sebagai berikut : a. Di bawah pengawasan langsung dari orang tua atau wali, dilakukan dengan cara: 1) Orang tua atau wali mendampingi setiap kali anaknya melakukan pekerjaan, 2) Orang tua atau wali mencegah perlakuan eksploitatif terhadap anaknya. 3) Orang tua atau wali menjaga keselamatan, kesehatan dan moral anaknya selama melakukan pekerjaan. b. Waktu kerja paling lama 3 (tiga) jam sehari. c. Kondisi dan lingkungan kerja tidak mengganggu perkembangan fisik, mental sosial dan waktu sekolah. Sesuai dengan Kepmenakertrans No. Kep-115/Men/VII/2004 tentang Perlindungan Bagi Anak Yang Melakukan Pekerjaan Untuk Mengembangkan Bakat dan Minat telah dirinci lebih lanjut tentang kewajiban pengusaha yang mempekerjakan anak untuk mengembangkan bakat dan minat, yaitu: a. membuat perjanjian kerja secara tertulis dengan orang tuanya/wali yang mewakili anak yang memuat kondisi dan syarat kerja.
39
b. mempekerjakan anak diluar waktu sekolah c. waktu kerja paling lama 3 jam sehari dan 12 jam seminggu d. melibatkan orang tua/wali di lokasi tempat kerja untuk melakukan pengawasan langsung, e. Menyediakan tempat dan lingkungan kerja yang bebas dari peredaran dan penggunaan narkotika, perjudian, minuman keras, prostitusi dan hal-hal sejenis yang dapat memberikan pengaruh buruk terhadap perkembangan fisik, mental dan sosial anak. f. menyediakan fasilitas tempat istirahat selama waktu tunggu, g. melaksanakan syarat-syarat keselamatan dan kesehatan kerja. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1948 yang dipertegas dengan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1951 dengan jelas dan tegas melarang keberadaan pekerja anak, tidak mempunyai kekuasaan hukum apapun karena ternyata masih banyak pekerja anak, padahal Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1948 tersebut sampai saat ini tidak pernah dicabut dan oleh karena itu seharusnya tetap memiliki kekuatan hukum yang mengikat baik untuk pemerintah, pengusaha maupun masyarakat sebagai Warga Negara Republik Indonesia. Tindakan mempekerjakan anak semestinya diberlakukan sebagai tindakan melawan Undang- Undang yang sah dan dapat dikenai sanksi hukum. Selain itu masih banyaknya pekerja anak menunjukkan ketidak berhasilan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989, tentang sistem pendidikan nasional yang menekankan wajib belajar 9 tahun. Konvensi ILO No 182 Tahun 1999 tentang Larangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Terburuk Pekerja Anak disahkan oleh Undang -
40
undang Nomor 01 Tahun 2000. Sebagai tindak lanjut dari ratifikasi, Komite Aksi Nasional (KAN) untuk Penghapusan Bentuk-bentuk Terburuk dari Buruh Anak dibentuk melalui Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2001. KAN kemudian membentuk Rencana Aksi Nasional (RAN) yang bertujuan untuk mencegah dan menghapuskan anak-anak terlibat dalam semua jenis bentuk-bentuk terburuk pekerja anak.45 Terkait dengan upaya perlindungan terhadap anak-anak dari pengaruh pekerjaan yang buruk, Keppres 59 Tahun 2002 telah mengidentifikasi 13 jenis pekerjaan terburuk untuk anak, yaitu : a. Mempekerjakan anak-anak sebagai pelacur, b. Mempekerjakan anak-anak di pertambangan, c. Mempekerjakan anak-anak sebagai penyelam mutiara, d. Mempekerjakan anak-anak di bidang konstruksi. e. Menugaskan anak-anak di anjungan penangkapan ikan lepas pantai (yang di Indonesia disebut jermal). f. Mempekerjakan anak-anak sebagai pemulung. g. Melibatkan anak-anak dalam pembuatan dan kegiatan yang menggunakan bahan peledak. h. Mempekerjakan anak-anak di jalanan. i. Mempekerjakan anak-anak sebagai tulang punggung keluarga. j. Mempekerjakan anak-anak di industri rumah tangga (cottage industries). k. Mempekerjakan anak-anak di perkebunan. 45
Badan Pusat Stastistik Organisasi Perburuhan Internasional. Pekerja Anak di Indonesia. PT. Sigma Sarana 2009. hlm 5.
41
l. Mempekerjakan anak-anak dalam kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan usaha penebangan kayu untuk industri atau mengolah kayu untuk bahan bangunan dan pengangkutan kayu gelondongan dan kayu olahan. m. Mempekerjakan anak-anak dalam berbagai industri dan kegiatan yang menggunakan bahan kimia berbahaya. Peraturan terbaru pada anak-anak adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Anti Perdagangan manusia. Pasal 1 peraturan mengharuskan bahwa seorang anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak-anak yang masih dalam kandungan ibu. Singkatnya, ada cukup banyak peraturan perundang-undangan baik di tingkat nasional dan global yang mempromosikan hak-hak anak-anak dan untuk melindungi mereka dari segala jenis perlakuan buruk. Meskipun demikian, karena masalah dalam penegakan hukum, dalam kenyataannya ada banyak anak-anak yang bekerja yang tidak selalu mendapat perlindungan dengan baik.46 Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan disebutkan bahwa pengusaha dilarang mempekerjakan anak (kecuali perusahaan keluarga). Larangan tersebut jika ditinjau dari segi kemanusiaan dan kedayagunaannya merupakan tindakan dan kebijaksanaan yang tepat mengingat: a. Anak-anak dan mereka yang berusia muda di bawah 18 tahun masih harus mendapat bimbingan dari orang tuanya dan memperoleh pendidikan yang cukup bagi kehidupan masa depannya.
46
Ibid., hlm 6.
42
b. Tenaga
dan
akal
fikiran
mereka
(terutama
anak-anak)
belum
memungkinkan untuk mengemban kerja, mereka masih lemah tenaga dan akal fikirannya yang sesungguhnya mereka masih harus mendapat perlindungan dari orang tuanya. c. Cara bekerja mereka sesungguhnya belum bisa diandalkan karena usia sangat muda itu sepantasnya mereka masih suka bermain-main yang kemungkinan jika mereka itu dipekerjakan akan timbul kecerobohan kecerobohan yang dapat mengakibatkan kecelakaan bagi dirinya sendiri ataupun tidak dapat diharapkan tanggung jawabnya atas hasil pekerjaan yang ditanganinya.47 Dengan demikian jelaslah bahwa mempekerjakan tenaga anak - anak dan mereka yang masih muda sekali tentunya bertentangan dengan usaha mewujudkan tenaga kerja yang cerdas, terampil tidak nakal guna melangsungkan pelaksanaan pembangunan selanjutnya. Kekawatiran terhadap pekerja anak karena anak cenderung mengalami ketegangan emosional, antara lain: sangat sensitif dan mudah tersinggung, sering melakukan penentangan, sopan santun dan tata karma buruk, sering menarik diri dari pergaulan, keinginan menyendiri kuat, senang berkhayal atau berfantasi, sering tampak gelisah, mulai tertarik dengan lawan jenis, terdapat ketidak seimbangan koordinasi fungsi-fungsi tubuh, mudah jenuh atau bosan, tingkat konsistensi rendah, mudah konflik dengan orang lain dan disiplin hidup rendah.
47
Kartasapoetra, G, Hukum Perburuhan Di Indonesia Berlandaskan Pancasila, (Jakarta: Bina Aksara, 1992), hal. 38.
43
3.2.
Kontradiksi Kententuan Hukum Batasan Kedewasaan
Anak Pada dasarnya undang – undang di Indonesia yang menjelaskan mengenai batasan umur antara undang – undang satu dengan undang – undang lain berbeda penjelassannya. Kita lihat mengenai batasan umur anak antara undang – undang KUHperdata kedewasaan anak adalah umur 21 tahun48 sedangkan di dalam undang – undang No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, adalah 18 tahun.49 Salah satunya hal inilah yang menjadi alasan bagi penulis untuk merumuskan sebuah kontradiksi dari peraturan yang menjelaskan mengenai batasan kedewasaan anak. Tetapi hal perbedaan penjelasan peraturan satu sama lain di Negara kita ini khususnya untuk merumuskan batasan umur anak tidak di buat repot, padahal bahasannya sama tetapi penjelasannya berbeda. Untuk merumuskan batasan umur anak di Indonesia mengacu kepada KHA, karena KHA merupakan lek sepesialis untuk merumuskan batasan umur anak.50 Maka dari itu Negara tidak ambil pusing mengenai batasan Umur Anak. Tetapi di dalam bab ini penulis ingin menyajikan ke tidak cocokan antara Undang – undang dengan peraturan pelaksanaan atau PP. yang menjadi salah satu amatan penulis di sini adalah Batasan Umur anak di dalam Undang – undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per. 01 / MEN / 1987 tentang Perlindungan Bagi Anak Yang Terpaksa Bekerja.di dalam pasal 1 UU No. 23 tahun 2002 pasal 1 menjelaskan bahwa anak 48
KUHPerdata Pasal 330. Pasal 1 Undang-Undang No 23 tahun 2002. 50 Konvensi Internasional Hak Anak (KHA) adalah Konvensi Internasional yang khusus melindungi hak asasi manusia yang berumur di bawah 18 tahun, diadopsi oleh PBB tanggal 20 November 1989, mulai berlaku pada tanggal2 September 1990, ratifikasi oleh 193 Negara (2009). 49
44
adalah berusia di bawah 18 tahun termasuk yang masih di dalam kandungan, sedangkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per. 01 / MEN / 1987 tentang Perlindungan Bagi Anak Yang Terpaksa Bekerja di dalam pasal 1 yang termasuk anak adalah di bawah 16 Tahun. Jadi apabila kita tarik kesimpulan dari undang – undang tersebut, anak adalah di bawah usia 18 tahun, karena undang – undang tersebut merupakan perlindungan anak, batasan usia anak di dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per. 01 / MEN / 1987 tentang Perlindungan Bagi Anak Yang Terpaksa Bekerja adalah 16 tahun tentunya harus mendapatkan perhatian khusus untuk mendapatkan perlindungan. Tetapi di dalam perakteknya anak – anak yang berusia 16 tahun dan melakukan pekerjaan, seolah – olah perlindungan untuk anak tersebut tidak tersentuh oleh tangan pemerintah.
3.3.
Kontradiksi Kententuan Hukum Pekerjaan Anak dan
Pekerja Anak Antara Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan undang – undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Di dalam ketentuan peraturan perundang undangan manapun yang mengatur mengenai pekerja anak di dalam implementasinya memang tidak ada satu peraturan yang mengkhususkan mengenai larangan anak untuk bekerja. Tetapi dari teori – teori baik itu di dalam buku, literatur maupun peraturan perundang – undangan penulis menemukan suatu keadaan dimana menurut penulis merupakan suatu kontradiksi. Yaitu peraturan perundang – undangan Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dan Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Di mana di dalam kedua undang – undang tersebut sangat jelas
45
saling bertentangan. Adapun pasal – pasal yang saling bertentangan adalah sebagai berikut : Pasal 4 undang – undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. “Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Pasal 70 ayat (1) Undang – undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang KetenagaKerjaan “Anak dapat melakukan pekerjaan di tempat kerja yang merupakan bagian dari kurikulum pendidikan atau pelatihan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang” Dalam asumsi penulis dalam kedua ketentuan peraturan perundang – undangan tersebut merupakan kontradiksi dari Perlindungan Hukum bagi anak yang bekerja, karena di dalam prakteknya anak tidakhanya bekerja di lingkup bagian dari kurikulum pendidikan atau pelatihan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang saja, melainkan terdapat anak yang bekerja di perusahaan misalnya, dimana perusahaan tersebut tidak mempertimbangkan faktor keselamatan kerja untuk anak yang bekerja. Padalah di dalam peraturan mengenai perlindungan anak dalam implementasinya merupakan perlindungan untuk semua anak atau peraturan yang mutlak untuk melindungi anak dari kehidupannya, baik pada khususnya perlindungan anak yang bekerja.
3.4.
Kontrasiksi Ketentuan Hukum Jenis Pekerjaan Anak Yang
DiPerbolehkan. Di dalam beberapa ketentuan hukum mengenai jenis pekerjaan Anak tidak selamanya berjalan lurus seperti apa yang telah diharapkan oleh pembuat undang – undang, terdapat kontradiksi atau ketidak cocokan antara peraturan satu dengan 46
peraturan yang lainnya. Adapun peraturan yang terdapat kontradiksi antara lain. Antara undang – undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per. 01 / MEN / 1987 tentang Perlindungan Bagi Anak Yang Terpaksa Bekerja, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2009 Tentang
Pedoman Pembentukan Komite Aksi
Daerah, Penetapan Rencana Aksi Daerah, Dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak. Adapun peraturan tersebut adalah : 1. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Di dalam ketentuan peraturan undang – undang ini anak di perbolehkan melakukan pekerjaan yang mengacu kepada Pasal 70 – 73: Pasal 70 ayat (1) “Anak dapat melakukan pekerjaan di tempat kerja yang merupakan bagian dari kurikulum pendidikan atau pelatihan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang” Pasal 70 ayat (2) “Anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling sedikit berumur 14 (empat belas) tahun”. Pasal 70 ayat (3) “Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan dengan syarat : a). di bawah pengawasan langsung dari orang tua atau wali; b.) waktu kerja paling lama 3 (tiga) jam sehari; dan c.) kondisi dan lingkungan kerja tidak mengganggu perkembangan fisik, mental, sosial, dan waktu sekolah”. 2. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per. 01 / MEN / 1987 tentang Perlindungan Bagi Anak Yang Terpaksa Bekerja. a. Anak yang terpaksa bekerja adalah anak-anak yang berumur di bawah 14 tahun karena alasan sosial ekonomi terpaksa bekerja untuk menambah penghasilan baik untuk dirinya sendiri maupun keluarga. 47
b. Anak yang terpaksa bekerja harus mendapat ijin dari orang tua / wali. 51 Bahwa tidak dapat dipungkiri, karena tuntutan keadaan maka anak akan melakukan pekerjaan, untuk itu pengusaha harus memberikan perlindungan terhadap anak yang terpaksa bekerja dengan jalan : a. Tidak mempekerjakan lebih dari 4 jam sehari b. Tidak mempekerjakan pada malam hari c. Memberikan upah sesuai dengan peraturan yang berlaku d. Memelihara daftar nama, umur dan tanggal lahir mulai dari bekerja dan jenis pekerjaan yang dilakukan.52 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per. 01 / MEN / 1987 tentang Perlindungan Bagi Anak Yang Terpaksa Bekerja disebutkan bahwa usia minimum untuk diperbolehkan bekerja adalah tidak kurang dari 15 tahun, tetapi untuk dapat bekerja pada tempat yang berbahaya minimal berusia 18 tahun. 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Aksi Daerah, Penetapan Rencana Aksi Daerah, Dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak. Bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak antara lain : a. perbudakan atau praktek sejenis perbudakan seperti penjualan dan perdagangan
51 Permenaker Nomor 01 Tahun 1987 tentang Perlindungan bagi Anak yang Terpaksa Bekerja, Pasal 1. 52 Ibid., Pasal 4.
48
anak, kerja ijon (debt bondage), dan perhambaan serta kerja paksa atau wajib kerja, termasuk pengerahan anak secara paksa atau wajib untuk dimanfaatkan dalam konflik bersenjata; b. pemanfaatan, penyediaan atau penawaran anak untuk pelacuran, untuk produksi pornografi, atau untuk pertunjukan-pertunjukan porno; c. pemanfaatan, penyediaan atau penawaran anak untuk kegiatan terlarang, khususnya untuk produksi dan perdagangan obat-obatan sebagaimana diatur dalam perjanjian internasional yang relevan; dan d. pekerjaan yang sifat atau keadaan tempat pekerjaan itu dilakukan dapat membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak-anak.53 Bentuk – bentuk pekerjaan terburuk untuk anak di dalam undang – undang ini meliputi : a. Segala bentuk perbudakan atau praktek sejenis perbudakan seperti penjualan dan perdagangan anak, kerja ijon (debt bondage) dan perhambaan, serta kerja paksa atau wajib untuk dilaksanakan dalam konflik bersenjata; b. Pemanfaatan, penyediaan atau penawaran anak untuk pelacuran, untuk produksi pornografi atau pertunjukan-pertunjukan porno; c. Pemanfaatan, penyediaan atau penawaran anak untuk kegiatan terlarang, khususnya untuk produksi dan perdagangan obat-obatan sebagaimana diatur dalam perjanjian internasional yang relevan;
53
Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2009 .
49
d. Pekerjaan yang sifat atau keadaan tempat pekerjaan itu dilakukan dapat membahayakan kesehatan, keselamatan atau moral anak - anak. Dari masing – masing yang membahas mengenai jenis pekerjaan Anak yang diperbolehkan itu berbeda – beda atau berkontradiksi satu sama lain di dalam undang – undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, anak diperbolehkan bekerja, seperti dijelaskan di dalam pasal 70 – 73. Di dalam pasal 70 ayat (1) Anak dapat melakukan pekerjaan, asalkan sesuai dengan syarat dari kurikulum yang diberikan oleh instansi pendidikan terkait dalam hal ini adalah sekolahan dimana anak dapat mengembangkan bakat minatnya. Di dalam peraturan menteri nomor 01/men/1987 Anak boleh melakukan pekerjaan asal memuat syarat sebagaimana yang telah ditentukan di dalam Permen tersebut, yaitu anak di pekerjakan tidak lebih dari 4 jam dalam sehari, tidak mempekerjakan pada malam hari. Menurut penulis dari masing – masing peraturan yang membahas mengenai pekerja anak sangat efektif, tetapi dilain sisi terdapat suatu perbedaan satu sama lain. Yang dimana menurut hemat penulis hal tersebut merupakan akar dari masalah kontradiksi itu muncul. Dimana pengertian kontradiksi pada umumnya adalah dua atau lebih hal yang saling
bertolak belakang atau
bertentangan, seperti di dalam topik ini, dimana di dalam peraturan mengenai pekerja anak ini terdapat perbedaan.
50
