BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM, PELAKU USAHA DAN KONSUMEN, PENGERTIAN TATO
2.1
Perlindungan Hukum
2.1.1
Pengertian Perlindungan Hukum Keberadaan hukum dalam masyarakat merupakan suatu saran untuk
menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat, sehingga dalam hubungan antara antar anggota masyarakat yang satu dengan lainnya dapat dijaga kepentingannya. Hukum tidak lain adalah kepentingan manusia yang berbentuk norma atau kaidah. Hukum sebagai sekumpulan peraturan atau kaidah mengandung isi yang bersifat umum dan normative, umum karena berlaku bagi setiap orang dan normatif karena menentukan apa boleh dan tidak boleh dilakukan serta menentukan bagaimana cara melaksanakan kepatuhan pada kaidah. Wujud dari peran hukum dalam masyarakat adalah memberikan perlindungan hukum kepada anggota masyarakat yang kepentingannya terganggu. Persengketaan yang terjadi dalam masyarakat harus diselesaikan menurut hukum yang berlaku, sehingga dapat mencegah perilaku main hakim sendiri. Tujuan pokok hukum sebagai perlindungan kepentingan manusia adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib sehingga terwujud kehidupan yang seimbang. Menurut Sudikno Mertokusuma, bahwa hukum itu bertujuan agar tercapainya ketertiban dalam masyarakat sehingga diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi untuk mencapai tujuannya dan bertugas membagi hak
24
25
dan kewajiban antar perorangan dalam masyarakat, membagi wewenang dan mengutamakan pemecahan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum. Menurut Subekti dalam buku Sudikno Mertokusumo berpendapat, bahwa tujuan hukum itu mengabdi kepada tujuan negara yaitu mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan bagi rakyatnya. Pada hakikatnya terdapat hubungan antara subjek hukum dengan objek hukum yang dilindungi oleh hukum dan menimbulkan kewajiban. Hak dan kewajiban yang timbul dari hubungan hukum tersebut harus dilindungi oleh hukum sehingga anggota masyarakat merasa aman dalam melaksanakan kepentingannya. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum dapat diartikan sebagai suatu pemberian jaminan atau kepastian bahwa seseorang akan mendapatkan apa yang telah menjadi hak dan kewajibannya sehingga yang bersangkutan merasa aman. Pengertian perlindungan hukum dalam arti sempit adalah sesuatu yang diberikan kepada subjek hukum dalam bentuk perangkat hukum, baik yang bersifat preventif maupun represif, serta dalam bentuk tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum dapat diartikan sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum yaitu ketentraman bagi segala kepentingan manusia yang ada didalam masyarakat sehingga tercipta keselarasan dan keseimbangan hidup masyarakat. Sedangkan perlindungan hukum dalam arti luas adalah tidak hanya diberikan kepada seluruh makhluk hidup maupun segala ciptaan Tuhan dan dimanfaatkan dalam rangka kehidupan yang adil dan damai.
26
Menururt Philips M. Hadjon negara Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan pancasila haruslah memberikan perlindungan hukum terhadap warga masyarakatnya yang sesuai dengan Pancasila. Oleh karena itu perlindungan hukum berdasarkan pancasila berarti pengakuan dan perlindungan hukum akan harkat dan martabat manusia atas dasar nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan, persatuan, permusyawaratan serta keadilan social. Nilai-nilai tersebut melahirkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam wadah negara kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan dalam mencapai kesejahteraan bersama. Perlindungan hukum di dalam negara yang berdasarkan Pancasila maka asas yang penting adalah asas kerukunan berdasarkan kekeluargaan. Asas kerukunan
berdasarkan
kekeluargaan
menghendaki
bahwa
upaya-upaya
penyelesaian masalah yang berkaitan dengan masyarakat sedapat mungkin ditangani oleh pihak-pihak yang bersengketa. Negara hukum pada dasarnya bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindakan pemerintah dilandasi dua prinsip negara hukum, yaitu : 1 Perlindungan hukum yang preventif Perlindungan hukum kepada rakyat yang di berikan kesempatan untuk mengajukan keberatan (inspraak) atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah menjadi bentuk yang menjadi definitif. 2 Perlindungan hukum yang represif Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.
27
Kedua bentuk perlindungan hukum diatas bertumpu dan bersumber pada pengakuan dan perlindungan hak asasi 2.1.2
Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum Prinsip-prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia berlandaskan
pada pancasila sebagai dasar ideology dan dasar falsafah negara. Prinsip-prinsip yang mendasari perlindungan hukum bagi rakyat berdasarkan pancasila adalah : 1. Prinsip-prinsip
perlindungan
hukum
bagi
rakyat
terhadap
tindakan
pemerintahan yang bersumber pada konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Pengakuan akan harkat dan martabat manusia pada dasarnya terkandung dalam nilai-nilai pancasila yang telah disepakati sebagai dasar negara. Dengan kata lain pancasila merupakan sumber pengakuan harkat dan martabat manusia. Pengakuan akan harkat dan martabat manusia berarti mengakui kehendak manusia untuk hidup bersama yang bertujuan yang diarahkan pada usaha mencapai kesejahteraan bersama. 2. Prinsip Negara Hukum, prinsip kedua yang melandasi perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindakan pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Pancasila sebagai dasar falsafah negara serta adanya asas keserasian hubungan antara pemerintahan dan rakyat berdasarkan asas kerukunan tetap merupakan elemen pertama dan utama karena pancasila, yang pada akhirnya mengarah pada usaha tercapainya keserasian dan keseimbangan dalam kehidupan.
28
2.1.3
Bentuk-bentuk Perlindungan Hukum Philipus M. Hadjon membagi bentuk perlindungan hukum menjadi 2
yaitu: 1. Perlindungan hukum yang preventif Perlindungan hukum ini memberikan kesempatan kepada rakyat untuk mengajukan keberatan atas pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Sehingga, perlindungan hukum ini bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa dan sangat besar artinya bagi tindak pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak. Dan dengan adanya perlindungan hukum yang preventif ini mendorong pemerintah untuk berhati-hati dalam mengambil keputusan yang berkaitan atau diminta pendapatnya mengenai rencana keputusan tersebut. 2. Perlindungan hukum yang represif Perlindungan hukum ini berfungsi untuk menyelesaikan apabila terjadi sengketa. Indonesia dewasa ini terdapat berbagai badan yang secara partial menangani perlindungan hukum bagi rakyat, yang dikelompokkan menjadi 3 yaitu: 1) Pengadilan dalam lingkup peradilan umum. Dewasa ini dalam praktek telah ditempuh jalan untuk menyerahkan suatu perkara tertentu kepada peradilan umum sebagai perbuatan melawan hukum oleh penguasa. 2) Instansi pemerintah yang merupakan lembaga banding administrasi : penanganan perlindungan hukum bagi rakyat melalui instansi pemerintah dalam hal banding. Lembaga banding tersebut menangani permintaan banding
29
terhadap suatu tindakan pemerintah oleh pihak yang telah merasa dirugikan oleh tindakan pemerintah lainnya. Lembaga ini berwenang untuk merubah bahkan membatalkan sutau tindakan dari pemerintah tersebut. 3) Badan-badan khusus : badan
yang terkain
dan berwenang untuk
menyelesaikan suatu sengketa. Badan khusus tersebut antara lain kantor urusan perumahan, pengadilan kepegawaian, badan sensor film, panitia urusan piutang negara, peradilan administrasi negara.
2.2
Pengertian Pelaku Usaha dan Konsumen
2.2.1
Pengertian Pelaku Usaha Pengertian pelaku usaha dapat ditemukan dalam pasal 1.3 Undang-undang
Perlindungan Konsumen yaitu : Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara
RI
baik
sendiri
maupun
bersama-sama
melalui
perjanjian
menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Para pelaku usaha yang dimaksud dalam UU ini tidak dibatasi hanya pabrikan saja, melainkan juga para distributor serta termasuk importer. Selesai itu para pelaku usaha periklanan meskipun secara prinsip kegiatan pelaku usaha pabrikan dan distributor berbeda namun undang-undang tidak membedakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh kedua pelaku usaha tersebut, demikian juga berbagai larangan yang dikenakan keduanya, yang sedikit berbeda adalah sifat saat terbitnya pertanggungjawaban terhadap kegiatan usaha yang dilakukan oleh
30
masing-masing pelaku usaha terhadap konsumen yang mempergunakan barang atau jasa yang dihasilkan. 2.2.2
Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dalam bahasa Indonesia kata tanggung jawab sudah di pakai secara umum
oleh masyarakat untuk terjemahan responsibility dan liability dalam bahasa inggris. Namun demikian banyak juga kalangan sarjana hukum yang memisahkan antara kata responsibility dengan tanggung jawab liability sedangkan liability dengan tanggung gugat. UUPK menggunakan istilah tanggung jawab baik untuk ganti rugi dalam sanksi pidana dan perdata. Terkait dengan tanggung jawab pelaku usaha tersebut telah diatur didalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu sebagai berikut: Pasal 19 : (1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. (2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (3) Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi. (4) Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.
31
Pasal 20 : “Pelaku usaha periklanan bertanggung jawab atas iklan yang diproduksi dan segala akibat yang ditimbulkan oleh iklan tersebut”. Pasal 21 : (1) Importir barang bertanggung jawab sebagai pembuat barang yang diimpor apabila importasi barang tersebut tidak dilakukan oleh agen atau perwakilan produsen luar negeri. (2) Importir jasa bertanggung jawab sebagai penyedia jasa asing apabila penyediaan jasa asing tersebut tidak dilakukan oleh agen atau perwakilan penyedia jasa asing. Pasal 22 : “Pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam kasus pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4), Pasal 20, dan Pasal 21 merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha tanpa menutup kemungkinan bagi jaksa untuk melakukan pembuktian”. Pasal 23 : “Pelaku usaha yang menolak dan/atau tidak memberi tanggapan dan/atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), dapat digugat melalui badan penyelesaian sengketa konsumen atau mengajukan ke badan peradilan di tempat kedudukan konsumen”. Pasal 24 : (1) Pelaku usaha yang menjual barang dan/atau jasa kepada pelaku usaha lain bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugi dan/atau gugatan konsumen apabila : a. pelaku usaha lain menjual kepada konsumen tanpa melakukan perubahan apa pun atas barang dan/atau jasa tersebut. b. pelaku usaha lain, didalam transaksi jual beli tidak mengetahui adanya perubahan barang dan/atau jasa yang dilakukan oleh pelaku usaha atau tidak sesuai dengan contoh, mutu, dan komposisi. (2) Pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebaskan dari tanggung jawab atas tuntutan ganti rugi dan/atau gugatan konsumen apabila pelaku usaha lain yang membeli barang dan/atau jasa menjual kembali kepada konsumen dengan melakukan perubahan atas barang dan/atau jasa tersebut
32
Pasal 25 : (1) Pelaku usaha yang memproduksi barang yang pemanfaatannya berkelanjutan dalam batas waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun wajib menyediakan suku cadang dan/atau fasilitas purna jual dan wajib memenuhi jaminan atau garansi sesuai dengan yang diperjanjikan. (2) Pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugi dan/atau gugatan konsumen apabila pelaku usaha tersebut : a. tidak menyediakan atau
lalai
menyediakan
suku
cadang
dan/atau
fasilitas
perbaikan
b. tidak memenuhi atau gagal memenuhi jaminan atau garansi yang diperjanjikan. Pasal 26 : “Pelaku usaha yang memperdagangkan jasa wajib memenuhi jaminan dan/atau garansi yang disepakati dan/atau yang diperjanjikan”. Pasal 27 : Pelaku usaha yang memproduksi barang dibebaskan dan tanggung jawab atas kerugian yang diderita konsumen, apabila : a. barang tersebut terbukti seharusnya tidak diedarkan atau tidak dimaksudkan untuk diedarkan. b. cacat barang timbul pada kemudian hari. c. cacat timbul akibat ditaatinya ketentuan mengenai kualifikasi barang; d. kelalaian yang diakibatkan oleh konsumen. e. lewatnya jangka waktu penuntutan 4 (empat) tahun sejak barang dibeli atau lewat jangka waktu yang diperjanjikan Pasal 28 : “Pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam gugatan ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 22, dan Pasal 23 merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha”. Memperhatikan substansi pasal 19 ayat (1) diatas dapat diketahui bahwa tanggung jawab pelaku usaha meliputi : a. Tanggung jawab ganti kerugian atas kerusakan ; b. Tanggung jawab ganti kerugian atas pencemaran, dan : c. Tanggung jawab ganti kerugian atas kerugian konsumen ;
33
Berdasarkan hal ini, maka adanya produk barang dan/atau jasa yang cacat bukan merupakan satu-satunya dasar pertanggungjawaban pelaku usaha. Hal ini berarti bahwa tanggung jawab pelaku usaha meliputi segala kerugian yang dialami konsumen17. Selanjutnya mencermati substansi ketentuan pasal 19 ayat (2) tersebut, sesungguhnya memiliki kelemahan yang sifatnya merugikan konsumen, terutama dalam hal konsumen menderita suatu penyakit. Dalam pasal tersebut konsumen hanya mendapatkan salah satu bentuk penggantian kerugian yaitu ganti kerugian atas harga barang atau hanya berupa perawatan kesehatan, padahal konsumen telah menderita kerugian bukan hanya kerugian atas harga barang tetapi juga kerugian yang timbul dari biaya perawatan kesehatan. Oleh karena itu, seharusnya pasal 19 ayat (2) menentukan bahwa pemberian ganti kerugian dapat berupa pengembalian uang dan/atau penggantian barang atau jasa yang setara nilainya dan/atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan dapat diberikan sekaligus kepada konsumen (bersifat kumulatif). Artinya bahwa rumusan antara perkataan “setara nilainya” dengan “perawatan kesehatan” dalam rumusan pasal tersebut tidak hanya menggunakan frasa “atau” melainkan “dan/atau”. Sehingga apabila kerugian itu menyebabkan sakitnya konsumen, maka selain mendapat penggantian harga barang juga mendapatkan perawatan kesehatan.18Hal ini tentu dapat menjadi dasar pertimbangan bagi Hakim dalam memutuskan bentuk ganti kerugian yang harus ditanggung oleh pelaku usaha apabila perkara tersebut dibawa ke pengadilan. 17 18
Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, Op Cit, Hal. 126 Ibid, hal.126
34
Dalam pasal 19 ayat (3), terdapat juga kelemahan lainnya yang menentukan bahwa pemberian ganti kerugian dalam tenggang waktu 7 (Tujuh) hari setelah transaksi. Apabila ketentuan ini dipertahankan, maka konsumen yang mengonsumsi barang di hari kedelapan setelah transaksi tidak akan mendapatkan penggantian ganti kerugian dari pelaku usaha, walaupun secara nyata konsumen yang bersangkutan telah menderita kerugian. Seharusnya tenggang waktu pemberian ganti kerugian kepada konsumen adalah 7 (Tujuh) hari setelah terjadinya kerugian dan bukan 7 (Tujuh) hari setelah transaksi sebagaimana rumusan yang ada sekarang.19 2.2.3
Pengertian Konsumen Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, istilah “konsumen”
sebagai defenisi yuridis formal ditemukan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). UUPK menyatakan, konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasayang tersedia dalam masyarakat, bagi kepentingan sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan untuk tidak diperdagangkan. Sebelum muncul UUPK, yang diberlakukan pemerintah mulai 20 april 2000, praktis hanya sedikit pengertian normatif yang tegas tentang konsumen dalam hukum positif Indonesia. Dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (Ketetapan MPR No. II/MPR/1993) disebutkan kata konsumen dalam rangka membicarakan tentang sasaran bidang perdagangan sama sekali tidak ada penjelasan lebih lanjut tentang pengertian istilah ini dalam ketetapan tersebut.
19
Ibid, hal. 127
35
Diantara ketentuan normatif itu terdapat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dari Persingan Usaha Tidak Sehat (diberlakukan 5 Maret 2000 ; satu tahun setelah diundangkan). Undang-undang ini memuat suatu defenisi tentang konsumen yaitu setiap pemakai dan pengguna barang dan atau jasa, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan orang lain. Batasan ini mirip dan garis besar maknanya diambil alih oleh UUPK. Istilah lain yang agak dekat dengan konsumen adalah “pembeli” (kooper). Istilah ini dapat dijumpai dalam Kitab-Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pengertian konsumen lebih jelas dan lebih luas daripada pembeli. Pakar masalah hukum konsumen di Belanda, Hindius sebagaimana dikutip oleh tim FH UI &Depdagri disimpulkan bahwa, para ahli hukum pada umumnya sepakat mengartikan konsumen sebagai pemakai produksi terakhir dari benda dan/atau jasa. Dengan rumusan itu, Hondius ingin membedakan antara konsumen bukan pemakai terakhir, dan konsumen pemakai terakhir. Pemahaman pengertian “konsumen” akan lebih jelas bila dilakukan studi perbandingan atas beberapa Negara yang telah mengembangkan perlindungan konsumen yang memadai dalam sistem hukumnya. Di Spanyol, konsumen diistilahkan tidak hanya individu (orang), tetapi juga suatu perusahaan yang menjadi pembeli atau pemakai terakhir. Adapun yang menarik disini, konsumen tidak harus terikat dalam hubungan jual beli sehingga dengan sendirinya konsumen tidak identik dengan pembeli. 20
20
Tim FH & Depdagri, Op.Cit, hal. 58
36
Consumer Protection Act of 1986, No. 68 di Negara India mengatakan Konsumen adalah setiap orang (pembeli) atas barang yang disepakati, menyangkut harga dan cara pembayarannya, tetapi tidak termasuk mereka yang mendapatkan barang untuk dijual kembali atau lain-lain keperluan komersil.21 Di Australia, konsumen diartikan sebagai : seseorang yang memperoleh barang atau jasa tertentu dengan persyaratan harga tidak melewati 40.000 Dollar Australia. Artinya, jauh tidak melewati jumlah uang diatas, tujuan pembeli barang atau jasa tersebut tidak dipersoalkan. Jika jumlah uangnya sudah melewati 40.000 Dollar, keperluannya harus khusus.22Dalam hubungan bisnis ada dikenal dengan namanya konsumen, dimana konsumen juga sebagai pelaku bisnis dalam sebuah transaksi bisnis. Maka perlunya diadakan yang namanya hukum perlindungan konsumen, agar disini juga konsumen merasa aman dan tidak dirugikan dalam sebuah transaksi. Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Pengertian tersebut terdapat dalam pasal 1 angka 1 undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Meskipun undang-undang ini disebut sebagai undang-undang
perlindungan
konsumen
(UUPK)
namun
bukan
berarti
kepentingan pelaku usaha tidak ikut menjadi perhatian, teristimewa karena keberadaan perekonomian nasional banyak ditentukan oleh para pelaku usaha.
21
AZ. Nasution, Op. Ch. R. Steinwall & L. Layton, annoted Trade Opractises Act 1974, Sydney : Butterworths, 1996, hal. 33-36 22
37
Dalam hal lain juga perlu di kritisi bahwa cakupan konsumen dalam UUPK adalah sempit. Bahwa yang dapat dikatakan sebagai konsumen tidak hanya orang tetapi juga badan hukum yang mengonsumsi barang atau jasa serta tidak untuk diperdagangkan.23 2.2.4
Hukum Konsumen Hukum Konsumen diartikan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah
hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang atau jasa konsumen didalam pergaulan hidup.24 Asas dan kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah konsumen itu tersebar dalam berbagai bidang hukum seperti hukum perdata, dagang, hukum pidana, hukum administrasi negara dan hukum internasional terutama konvensikonvensi yang berkaitan dengan kepentingan-kepentingan konsumen. Karena posisi konsumen lemah maka ia harus dilindungi oleh hukum. Salah satu sifat sekaligus tujuan hukum itu adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat. Shidarta berpendapat sebenarnya hukum konsumen dan hukum perlindungan konsumen adalah dua bidang hukum yang sulit dipisahkan dan ditarik batasnya. Aspek perlindungannya misalnya bagaimana cara mempertahankan hak-hak konsumen terhadap gangguan pihak lain.
23 Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan konsumen, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2004. Hal., 1-5 24 Siahaan , Hukum Konsumen. Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk. Penerbit Panta Rei. 2005.,hlm 36.
38
2.3
Pengertian Umum Tentang Tato
2.3.1
Sejarah Perkembangan Tato di Indonesia Di Indonesia tato merupakan salah satu kebudayaan dari Mentawai,
Sumatera Barat, ada juga tato yang bersumber pada kebudayaan suku dayak Iban, dayak Kayan dan suku bali. Bagi masyarakat tradisional, tato bukanlah sekedar alat mencari sensasi. Tato bagi masyarakat tradisional mengandung berbagai makna dan sarat. Suku Mentawai dikenal banyak memiliki rajah atau tato di tubuhnya, sesuai ritual arat Sabulungan arat Sabulungan merupakan satu system pengetahuan, nilai dan aturan hidup yang dipegang kuat dan diwariskan oleh leluhur suku Mentawai. Mereka meyakini bahwa adanya dunia roh dan jiwa. Di Indonesia budaya tato sudah ada dikalangan masyarakat kepulauan Mentawai sejak tahun 53 sebelum masehi. nenek moyang orang Mentawai yang merupakan bangsa proto melayu, datang ke Indonesia dari daratan asia ke pantai barat Sumatra sekitar 1500-500 m. Dalam masyarakat ini tato memiliki kaitan erat dengan system kemasyarakatan sehingga setiap penduduk suku asli Mentawai memiliki belasan tato di sekujur tubuhnya. Tato mereka memiliki beragam fungsi, ada tato yang menjelaskan tempat tinggal dan suku asal seseorang, ada pula tato yang menjelaskan profesinya. Sikerei atau pemimpin adat suku asli Mentawai biasanya memiliki tato bintang sibalu-balu para pemburu memiliki rajahan berupa gambar binatang hasil tangkapan mereka babi, rusa, kera, buaya, burung dan sebagainya. Tato Mentawai juga berfungsi sebagai symbol keseimbangan alam. Sayangnya saat ini sudah sedikit penduduk asli Mentawai yang menato tubuhnya. filosofi mereka adalah setiap benda yang ada, hidup atau mati mempunyai roh dan
39
jiwa seperti manusia mereka pun harus diperlakukan seperti manusia. Karena itu orang tidak boleh menebang pohon sembarangan, tanpa ijin penguasa hutan (taikaleleu), serta kesediaan dari roh dan jiwa dari kayu itu sendiri untuk menjaga keseimbangan dan keharmonisan dengan dunia roh, manusia dan alam, orang Mentawai mempersembahkan berbagai sesaji dan melakukan berbagai ritual. Umumnya penduduk Mentawai memakai tato (titi), mereka mulai mentato pada anak laki-laki sejak umur tujuh tahun. Semakin bertambah usia si anak, tato semakin dilengkapi. Khusus dipagai, salah satu gugusan pulau di Mentawai, tato kaum perempuan berbentuk binatang dan ditorehkan di kedua bahu. Tato itu di buat dengan kawat tembaga yang di pasang tegak lurus diujung sepotong kayu dengan panjang sekitar 20 sentimeter. Tinta yang dipakai terbuat dari telaga damar yang dicampur air atau air tebu.25Dilihat dari berbagai budaya material, sesungguhnya Indonesia mengenal tato sejak awal masuknya masehi. Hal ini bisa dilihat dari berbagai dekorasi penggambaran figure manusia pada beberapa kendi tanah liat dan perunggu di beberapa kepulauan Indonesia. Sementara, barang yang diduga alat penataan, berupa berbagai jarum dari tulang hewan mamalia, ditemukan di berbagai gua di jawa Timur dan Sulawesi Selatan. Sekarang tato di Indonesia tumbuh menjadi mode. Tato secara pemaknaan telah mengalami ameliorasi (perluasan). Bila tato semula menjadi bagian dari budaya ritual etnik tradisional, sekarang tato mengalami perkembangan yang meluas. Bila tato pada jaman orde baru adalah symbol kejahatan atau bagian dari subkultur maka pada
25
anonim,2013,URL,http://www.catatansejarah.com/2013/12/sejarah-kemunculan-tato-dinegara.html diunduh pada tanggal 27-04-2015
40
jaman reformasi tato berkembang menjadi bagian dari budaya pop.26 Gunakan merupakan cara untuk menangkal pengaruh jahat, penyembuhan penyakit, dan mempunyai makna religius, serta merupakan lambang alam semesta yang saling melengkapi. Seorang lelaki dayak iban yang telah berpengalaman dalam mengayau, ataupun perantau dan berbagai kelebihan individu segera mengenakan lambang-lambang yang menunjukkan keperkasaannya. Ini adalah kebanggaan, prestise dan sebuah fase yang didambakan seorang lelaki saat itu. Pada masa orde baru sebuah stigma tak mengenakkan diberikan kepada orang-orang bertato. Barang siapa punya rajahan ditubuhnya dicap sebagai preman atau gali yang mengancam keamanan. Saat itu, awal 1980an, kejahatan memang merajalela di mana-mana.
pemerintah
kemudian
mengambil
tindakan
kejam
dengan
menggunakan tangan para petrus (penembak misterius) untuk menembak mati orang-orang yang dianggap atau di curigai sebagai pengacau keamanan tanpa melalui prosedur hukum. Para preman yang di identifikasi melalui tato, ditembak secara rahasia lalu mayatnya di taruh dalam karung dan dibuang disembarang tempat yang tak jarang di tengah keramaian seolah-olah mereka sampah. Tercatat antara lima hingga 10.000 orang yang dicurigai sebagai preman tewas mengenaskan meski banyak pihak mengkritiknya, soeharto bersikukuh dengan metode pembersihan itu dan menekankan shock terapi itu diperlukan untuk menekan tingginya tingkat kriminalitas.27
26
anonim, 2006, “Sejarah dan perkembangan Tato di Indonesia ”URL: http.//www.elib.unikom.ac.id/files/disk1/527/jbptunikompp-gdl-abdullahfi-26336-7-unikom_ai.pdf , diakses tanggal 27 april 2015 27 anonim,2013,URL : http//www.''.catatansejarah.com/2013/12/sejarah-kemunculantato-di-negara.html,diunduh pada tanggal 27-april-2015
41
2.3.2
Pengertian Tato Secara kebahasaan, tato mempunyai istilah nyaris sama dengan di belahan
dunia lainnya. Beberapa diantaranya tatoage, tatouage, tatowier, tatouaggio, tatuar, tatuaje, tatoos, tattueringar, tatuagens, tattoveringer, tattoos dan tatu. Tato yang merupakan dari body painting adalah suatu produk dari kegiatan menggambar pada kulit tubuh dengan menggunakan alat sejenis jarum atau alat dipertajam yang terbuat dari flora. Gambar tersebut dibuat dari pigmen berwarnawarni. Dalam bahasa Indonesia, kata tato merupakan dari pengindonesiaan dari kata tattoo yang berarti goresan, gambar atau lambang yang membentuk desain pada kulit tubuh. Didalam ensiklopedia Indonesia dijelaskan bahwa tato merupakan lukiasan berwarna permanen pada kulit tubuh. Sedangkan dalam ensiklopedia Americana disebutkan tattoing is the production on pattern on the face and body by serting dye under the skin some anthropologist think the practice developed for the painting indication of status, or as mean of obtaining magical protection. Konon kata tato berasal dari kata Tahiti yakni tattau yang berarti menandai dalam arti tubuh ditandai dengan menggunakan alat berburu yang runcing untuk memasukan zat pewarna dibawah permukaan kulit. Anne Nicholas dalam “The Art of The New Zealand” menjelaskan bahwa kata tato yang berasal dari kata tattau tersebut dibawa oleh joseph banks yang pertama kali bersandar di Tahiti
42
tahun 1969 dan disana dia mencatat berbagai fenomena manusia Tahiti yang badannya di penuhi tato.28 Amy Krakov menyebutkan secara teknis bahwa tato adalah pewarnaan permanen pada tubuh dengan cara diresapkan dengan benda tajam ke dalam kulit atau dermis.29 2.3.3
Terdapat beberapa risiko menghapus tatto Adapun resiko yang terjadi setelah tato permanen dihapus :
a. Reaksi Alergi Ketika laser memecah pigmen tatto, Anda bisa mengalami reaksi alergi. Perawatan laser yang berbeda menyebabkan kulit melepuh. Kulit melepuh ini menjadi lebih baik dengan perawatan kulit yang rutin. b. Luka Parut Tidak setiap tatto dapat hilang dengan sempurna. Di kemudian hari teknik penghapusan tattoo dengan laser pasti meninggalkan bekas luka dan tidak senormal kulit awal sebelum di tato. Anda dapat menghindari tatto permanen dengan menggunakan tinta berbasis henna yang dicat pada kulit dalam jangka pendek. Namun tetap saja perlu berhati-hati. Bahkan tatto temporer dapat menyebabkan reaksi alergi. Henna sayur berwarna merah-coklat disetujui oleh FDA hanya untuk warna rambut, dan bukan untuk desain kulit. Jauhi tatto “henna hitam” atau “henna biru”. Karena warna tatto tersebut dapat berasal dari tar batubara, yang sering menyebabkan reaksi alergi yang parah.
28 29
“the art of new Zealand , aikon , volume II , juli 1996” periksa amy krakov , total tato book , (new York: warner books. Inc,1998), hlm-2.
