8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
A. Dasar-dasar Perpajakan 1. Pengertian Pajak Pajak secara umum dapat didefinisikan sebagai iuran rakyak ke kas secara sesuai undang-undang yang berlaku, dapat dipaksakan dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung. Suandy (2011) menjelaskan definisi pajak dari berbagai ahli, di antaranya yaitu : a. Smeets mendefinisikan pajak sebagai prestasi kepada pemerintah yang dapat
dipaksakan melalui norma-norma yang berlaku umum untuk membiayai pengeluaran negara dengan mendapat timbal balik. b. Soemahamidjaja menjelaskan bahwa pajak merupakan iuran yang wajib
dibayarkan oleh masyarakat berupa uang maupun barang kepada pemerintah sesuai dengan norma hukum yang mengaturnya untuk membiayai pengeluaran pemerintah baik berupa pengeluaran belanja maupun jasa guna mencapai kesejahteraan bersama. c. Soemitro menjelaskan bahwa pajak merupakan iuran dari rakyat yang dapat
dipaksakan kepada pemerintah untuk membiayai pengeluaran umum tanpa adanya timbal balik kepada rakyat yang dapat langsung diberikan.
9
Menurut Suandy (2011) menjelaskan ciri yang melekat pada pengertian pajak yaitu : 1) Pajak merupakan peralihan kekayaan dari orang/badan ke kas Negara. 2) Pajak dipungut berdasar undang-undan sehingga dapat dipaksakan. 3) Dalam pembayaran pajak pemerintah tidak dapat secara langsung memberikan kontraprestasinya. 4) Pajak dipungut baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. 5) Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah. 6) Pajak dapat digunakan untuk mencapai tujuan yang diinginkan pemerintah. 7) Pajak dapat dipungut secara langsung atau tidak langsung. 2. Fungsi Pajak Menurut Suandy (2011) pada umumnya pajak memiliki dua fungsi yaitu Fungsi Finansial (budgetair) dan Fungsi Mengatur (regulerend). Disamping kedua fungsi tersebut, disebutkan juga pajak memiliki fungsi redistribusi pendapatan dan sebagai alat untuk menanggulangi inflasi. a. Fungsi Budgetair Pajak merupakan tulang punggung penerimaan Negara yang utama untuk membiayai pengeluaran negara baik pengeluaran belanja maupun pengeluaran pembangunan. Sebagai sumber penerimaan utama, pemerintah berupaya membenahi berbagai aspek yang dapat mendukung dalam hal memaksimalkan penerimaan yang bersumber dari pajak.
10
b. Fungsi Regulerend Pajak merupakan alat yang digunakan untuk mengatur masyarakat disegala bidang yang meliputi bidang ekonomi, sosial maupun politik untuk mencapai tujuan tertentu. 3. Jenis Pajak Pembagian jenis pajak dikelompokkan menjadi 3 yaitu pajak menurut golongan, menurut sifat dan menurut wewenang pemungut pajak. a. Menurut golongan Pajak menurut golongan di bagi menjadi dua (Suandy, 2011), yaitu : 1) Pajak langsung merupakan pajak yang harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan dan tidak dapat di alihkan ke pihak lain. 2) Pajak tidak langsung merupakan pajak yang pembebanannya dapat di alihkan atau digeser ke pihak lain. b. Menurut sifat Suandy (2011) membagi pajak menurut sifatnya menjadi 2, yaitu : 1) Pajak
Subjektif
merupakan
pajak
yang
pengenaan
pajaknya
pengenaan
pajaknya
memperhatikan keadaan material wajib pajak. 2) Pajak
objektif
merupakan
pajak
yang
memperhatikan objek pajak yang menyebabkan timbulnya kewajiban perpajakan tanpa harus mempertimbangkan keadaan pribadi wajib pajak (subjek pajak).
11
c. Menurut wewenang pemungut Pajak menurut wewnang pemungut dibagi menjadi dua (Suandy, 2011), yaitu : 1) Pajak pusat adalah pajak yang wewenang pemungutan pajaknya di lakukan oleh Departemen Keuangan melalui Direktorat Jendral Pajak di bawah naungan Pemerintah pusat. Pemasukan yang diperoleh dari pajak pusat akan menjadi sumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sesuai dengan peraturan undang- undang. Pajak pusat yang berlaku saat ini adalah : a) Pajak penghasilan. b) Pajak pertambahan nilai. c) Pajak bumi dan bangunan. d) Bea materai. e) Bea perolehan ha katas tanah dan bangunan. 2) Pajak daerah adalah pajak yang wewenang pemungutannya ada pada pemerintah daerah dan pelaksanaannya dilakukan Dinas Pendapatan Daerah. Pemasukan yang di peroleh dari pajak daerah akan menjadi sumber pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pajak daerah dibagi menjadi dua yaitu pajak daerah provinsi dan pajak daerah kabupaten/kota. a) Pajak Daerah Propinsi, meliputi : (1) Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air. (2) Bea balik nama kendaran bermotor dan kendaraan di atas air.
12
(3) Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air. (4) Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan. b) Pajak daerah kabupaten/kota, meliputi : (1) Pajak hotel. (2) Pajak restoran. (3) Pajak hiburan. (4) Pajak reklame. (5) Pajak penerangan jalan. (6) Pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C. (7) Pajak parkir B. Manajemen Pajak Manajemen pajak menurut (Lumbantoruan dalam Suandy 2013) merupakan sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan secara legal dengan jumlah pajak yang dibayarkan dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan. Dalam manajemen pajak terdapat tujuan yang hendak dicapai yaitu menerapkan peraturan perpajakan secara benar dan mencapai laba yang besar. Tujuan manajemen pajak dapat dicapai melalui tiga fungsi, yaitu: 1. Perencanaan Pajak Perencanaan pajak adalah langkah awal dalam manajemen pajak. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi tindakan dalam penghematan pajak yang akan dilakukan. Perencanaan pajak lebih menekankan untuk meminimumkan kewajiban
13
pajaknya. Jika tujuan dari pada Tax Planning adalah merekayasa agar beban pajak serendah mungkin dengan memanfaatkan peraturan yang ada tetapi tidak sesuai dengan tujuan pembuat undang – undang maka perencanaan pajak disini sama dengan tax evasión karena
secara
hakikat
ekonomis
kedua
–
duanya
berusaha
mengefesienkan penghasilan setelah pajak, karena pajak merupakan unsur pemegang laba yang tersedia baik untuk dibagikan kepada pemegang saham maupun diinvestasikan kembali. 2. Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan Pada tahap perencanaan pajak apabila sudah diketahui faktor – faktor yang akan dimanfaatkan untuk melakukan penghematan pajak, maka langkah selanjutnya yaitu mengimplementasikannya baik secara formal
maupun
material. Namun harus dipastikan bahwa pelaksanaan kewajiban perpajakan telah memenuhi peraturan perpajakan yang berlaku. Manajemen pajak tidak dimaksudkan untuk melanggar peraturan dan jika dalam pelaksanaannya menyimpang dari peraturan yang berlaku, maka praktik tersebut telah menyimpang dari tujuan manajemen pajak. Untuk dapat mencapai tujuan manajemen pajak ada dua hal yang perlu dikuasai dan dilaksanakan, yaitu : a. Memahami ketentuan peraturan perpajakan Dengan mempelajari peraturan perpajakan seperti undang – undang, keputusan Presiden, Keputusan Menteri Keuangan,
Keputusan Dirjen
14
Pajak, dan Surat Edaran Dirjen Pajak kita dapat mengetahui peluang – peluang yang dapat dimanfaatkan untuk menghemat beban pajak. b. Menyelenggarakan pembukuan yang memenuhi syarat. Pembukuan merupakan sarana yang sangat dasar dalam penting dalam penyajian informasi keuangan perusahaan yang disajikan dalam bentuk laporan keuangan dan menjadi dasar dalam menghitung besarnya jumlah pajak terutang. 3. Pengendalian Pajak Pengendalian pajak bertujuan untuk memastikan bahhwa kewajiban pajak telah dilaksakan sesuai dengan rencana dan telah memenuhi persyaratan formal maupun material. Dalam pengendalian pajak yang penting adalah pengecekan pembayaran pajak. Pada literatur di atas, untuk memperkecil ruang lingkup penulisan Laporan Tugas Akhir penulis memberikan batasan hanya pada penjelasan perencanaan pajak. 1. Pengertian perencanaan pajak Menurut Suandy (2013) perencanaan pajak merupakan tahapan utama dalam melakukan manajemen pajak. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan. Pada umumnya penekanan perencanaan pajak (tax planning) adalah untuk meminimumkan kewajiban pajak.
15
Dalam perencanaan pajak (tax planning) dikenal dua istilah yang melekat, yaitu: a. Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Tax avoidance adalah usaha untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang dari tahun sekarang ke tahun berikutnya dengan memanfaatkan celah hukum pajak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Usaha ini bertujuan memperkecil jumlah pajak yang terutang sehingga dapat membantu cashflow perusajaan. Tax avoidance boleh diberlakukan oleh pemerintah karena tidak termasuk dalam kejahatan perpajakan (Priantara dalam Rozaline 2015). b. Penggelapan Pajak (Tax Evasion) Tax Evasion adalah usaha untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang dengan melanggar peraturan perpajakan yang berlaku. Tax evasion merupakan pelanggaran dalam bidang perpajakan sehingga tidak boleh dilakukan, karena pelaku tax evasion dapat dikenakan sanksi administratif maupun sanksi pidana (Priantara dalam Rozaline 2015). 2. Jenis – Jenis Perencanaan Pajak Jenis – jenis perencanaan pajak Suandy (2011), dibagi menjadi 2 (dua) yaitu : a. Perencanaan pajak nasional (National Tax Planning) Yaitu perencanaan yang dilakukan berdasarkan undang – undang domestik. Dalam perencanaan pajak nasional pemilihan pelaksanaaan atau tidak suatu transaksi
hanya
bergantung
terhadap
transaksi
tersebut.
Untuk
16
menghindari/mengurangi pajak, wajib pajak dapat memilih jenis transaksi yang akan dilaksanakan sesuai dengan hukum pajak yang ada. b. Perencanaan Pajak International (International Tax Planning) Yaitu perencanaan pajak yang dilakukan berdasarkan undang – undang domestik dan juga harus memperhatikan perjanjian pajak (Tax Treaty) dan undang – undang dari Negara – Negara yang telibat. 3. Tujuan perencanaan pajak Menurut Suandy (2013) tujuan perencanaan pajak, yaitu : a. Menerapkan peraturan perpajakan b. Usaha efisiensi untuk mencapai laba yang besar Perusahaan yang akan melakukan perencanaan pajak juga harus memiliki tujuan yang ingin dicapai. Faktor penyebab suatu perusahaan harus memiliki tujuan (Suandy 2013), yaitu: 1) Membantu mendefinisikan organisasi dalam lingkungannya. Dengan menetapkan tujuan maka perusahaan dapat menarik simpati orang-orang sehingga mau bekerja untuk perusahaan. 2) Membantu mengkoordinasikan keputusan dalam pengambilan keputusan. Tujuannya agar dapat meminimalisir pertentangan dalam pengambilan keputusan oleh semua karyawan. 3) Menyediakan norma untuk menilai pelaksanaan prestasi organisasi. Tujuan merupakan norma terakhir untuk organisasi dalam menilai dirinya, tanpa tujuan organisasi tidak mempunyai dasar yang jelas untuk menilai keberhasilan.
17
4) Merupakan sasaran yang lebih nyata daripada pernyataan misi. 4. Manfaat Perencanaan Pajak Perencanaan pajak sebagai bagian dari kegiatan manajemen memiliki beberapa manfaat yang berguna bagi perusahaan yang melaksanakan kegiatan usaha dalam pencapaian laba maksimum. Ada 4 hal penting yang dapat diambil sebagai keuntungan dari melaksanakan perencanaan pajak sebagai berikut : a. Penghematan kas keluar, pajak dianggap sebagai unsur biaya yang dapat diefesiensikan.Penghematan kas untuk pembayaran biaya – biaya yang ada di perusahaan, termasuk biaya pajak harus dipertimbangkan sebagai faktor yang akan mengurangi laba, dengan membayar pajak secara efisien perusahaan dapat bertindak sebagai wajib pajak yang taat sekaligus tidak menggganggu cashflow dari perusahaan. b. Mengatur aliran kas, karena dengan perencanaan pajak yang dikelola secara cermat, perusahaan dapat menyusun anggaran kas secara lebih kuat. Hal ini akan membantu perusahaan dalam pelaksanaan kegiatan operasional perusahaan berdasarkan anggaran yang telah disusun pada periode. c. Menentukan waktu pembayaran untuk menghindari keterlambatan
yang
mengakibatkan denda atau sanksi. Kewajiban
perpajakan dapat
dilaksanakan
telah melakukan
dengan
ontime,
artinya
perusahaan
penghematan atas sanksi atau denda yang terjadi bila terjadi keterlambatan dan kesalahan atas kewajiban perpajakan. d. Membuat data–data terbaru untuk mengupdate peraturan perpajakan. Tindakan ini berguna untuk menyikapi peraturan perpajakan yang berubah
18
setiap waktu, sehingga perusahaan sebagai wajib pajak dapat melakukan kewajiban perpajakan sesuai dengan aturan terbaru yang berlaku. 5. Motovasi Perencanaan Pajak Perencanaan pajak didasari oleh motivasi yang umumnya bersumber dari tiga unsur perpajakan (Suandy 2013), yaitu : a. Kebijakan perpajakan (tax policy). b. Undang-undang perpajakan (tax law). c. Administrasi perpajakan (tax administration). 6. Langkah-langkah Pokok Perencanaan Pajak Tindakan yang harus dilakukan dalam perencanaan pajak merupakan tindakan yang terkait dengan konsekuensi pajak, maka langkah-langkah yang harus ditempuh dalam penyusunan perencanaan pajak dan merupakan komponen-komponen sistem manajemen (Zain dalam Haryanto 2015), meliputi : a. Menetapkan sasaran atau tujuan manajemen pajak, yang meliputi : a) Usaha mengefisiensikan beban pajak dengan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. b) Mematuhi segala ketentuan administratif agar terhindar dari sanksi pajak baik sanksi administrasi maupun sanksi pidana. c) Melaksanakan secara efektif segala ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan. b. Menentukan
situasi
sekarang dan
menidentifikasi
penghambat tujuan yang hendak dicapai, yang terdiri dari :
pendukung dan
19
a) Mengidentifikasi faktor lingkungan perencanaan pajak jangka panjang. b) Etika kebijakan perusahaan dan ketentuan yang jelas mengenai fungsi dan tanggung jawab manajemen perpajakan serta memiliki manual tentang ketentuan dan tata cara manajemen perpajakan yang berlaku. c) Strategi perencanaan pajak yang terintegrasi dengan perencanaan perusahaan. c. Pengembangan rencana atau perangkat tindakan untuk mencapai tujuan, dilakukan dengan cara mengadakan : a) Sistem informasi yang memadai dalam kaitannya dengan penyampaian perencanaan pajak. b) Mekanisme monitor, pengendalian, dan penyesuaian sedemikian rupa sehingga setiap modifikasi rencana dan tindakan dapat dilakukan tepat waktu. 7. Strategi Umum Perencanaan Pajak Menurut (Bina Jasa Konsultan Pajak dalam Rozaline 2015), terdapat beberapa strategi umum perencanaan pajak, yaitu: a. Tax Saving Tax saving merupakan usaha untuk mengefisiensi beban pajak melalui alternatif pengenaan pajak dengan tarif yang lebih rendah. b. Tax Avoidance Tax avoidance merupakan usaha efisiensi beban pajak dengan menghindari pengenaan pajak melalui transaksi yang bukan merupakan objek pajak.
20
c. Menghindari Pelanggaran atas Peraturan Perpajakan Dengan menguasai peraturan pajak yang berlaku, perusahaan dapat menghindari timbulnya sanksi perpajakan. d. Menunda Pembayaran Kewajiban Pajak Menunda pembayaran kewajiban pajak tanpa melanggar peraturan yang berlaku dapat dilakukan melalui penundaan pembayaran PPN. Penundaan ini dilakukan dengan menunda penerbitan faktur pajak keluaran hingga batas waktu yang diperkenankan, khususnya untuk penjualan kredit. e. Mengoptimalkan Kredit Pajak yang Diperkenankan Wajib Pajak sering kurang memperoleh informasi mengenai pembayaran pajak yang dapat dikreditkan yang merupakan pajak dibayar dimuka. Misalnya, PPh Pasal 22 atas impor, PPh Pasal 23 atas penghasilan jasa atau sewa. 8. Tahapan Penyusunan Perencanaan Pajak Dalam arus globalisasi dan tingkat persaingan yang semakin tajam seorang manager dalam membuat suatu perencanaan perusahaan secara keseluruhan juga harus memperhitungkan adanya kegiatan yang bersifat lokal maupun internasional, maka agar perencanaan pajak dapat berhasil sesuai dengan yang diharapkan, maka perencanaan
itu seharusnya dilakukan melalui berbagai
urutan tahap – tahap berikut (Suandy 2013): a. Analisis Informasi (Data Base) Tahap pertama dari proses pembuatan perencanaan pajak adalah menganalisis komponen yang berbeda atas pajak yang terlibat dalam suatu
21
proyek dan menghitung seakurat mungkin beban pajak yang harus ditanggung. b. Buat satu model atau untuk keperluan lainnya. Model perjanjian international dapat melibatkan satu atau lebih atas tindakan. c. Evaluasi atas perencanaan pajak Perencanaan pajak sebagai suatu perencanaan merupakan bagian kecil dari seluruh perencanaan strategik perusahaan. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi untuk melihat sejauh mana hasil pelaksanaan suatu perencanaan pajak terhadap beban pajak. Evaluasi tersebut meliputi : d. Mencari kelemahan dan kemudian memperbaiki kembali rencana pajak Hasil suatu perencanaan pajak bisa dikatakan baik atau tidak tentunya harus dievaluasi melalui berbagai
rencana yang dibuat.
Dengan
demikian
keputusan yang terbaik atas perencanaan pajak harus sesuai dengan bentuk transaksi dan tujuan operasi perbandingan yang sesuai dengan bentuk perencanaan pajak yang diinginkan. e. Memutakhir rencana pajak. Meskipun suatu rencana pajak telah dilaksankan dan proyek juga sudah berjalan, namun masih perlu mempertimbangkan setiap perubahan yang terjadi baik dari undang – undang maupun pelaksanannya di negara dimana aktivitas tersebut dilakukan. Pemutakhiran dari suatu rencana adalah konsekuensi yang perlu dilakukan oleh masyarakat dengan memberikan
22
perhatian terhadap perkembangan yang akan datang maupun situasi yang terjadi saat ini. 9. Perencanaan Pajak Untuk Mengefisienkan Beban Pajak Beberapa strategi yang digunakan dalam mengefisienkan beban pajak adalah (Suandy 2013): a. Pemilihan Bentuk Badan Usaha antara pemilihan bentuk PT atau CV. b. Memilih lokasi perusahaan yang akan didirikan. c. Mengambil keuntungan yang sebesar-besarnya dari pengecualian atau pengurangan atas Penghasilan Kena Pajak. Seperti apabila diketahui bahwa Penghasilan Kena Pajak perusahaan besar dan akan mengakibatkan pajak terhutang besar, sebaiknya perusahaan membelanjakan sebagian laba perusahaan untuk penelitian dan pengembangan, biaya pendidikan, biaya training yang boleh dikurangi dari penghasilan kena pajak. d. Mendirikan perusahaan dalam satu jalur usaha sehingga mudah dalam mengatur pengenaan tariff pajaknya. e. Mendirikan perusahaan sesuai tujuan, ada yang sebagai profit center da nada juga yang menjadi cost center. f. Memberikan tunjangan kepada karyawan dalam bentuk uang atau natura/ kenikmatan dapat dipilih sebagai alternatif untuk mengefisienkan pajak. g. Pemilihan metode penilaian persediaan dengan metode Average daripada FIFO. Karena pada kondisi perekonomian yang cenderung mengalami inflasi, penetapan metode Average akan menghasilkan HPP lebih tinggi dari
23
pada FIFO. Dengan HPP lebih tinggi, akan mengakibatkan laba kena pajak semakin rendah. h. Untuk pendanaan aktiva tetap lebih menguntungkan secara leasing dengan hak opsi dibandingkan pembelian langsung. i. Pemilihan metode penyusutan jika prediksi laba cukup besar sebaiknya menggunakan metode saldo menurun. Tapi jika pada awal investasi tidak dapat
memberikan
keuntungan,
maka
metode
garis
lurus
lebih
menguntungkan. j. Menghindari pengenaan pajak dengan cara mengarahkan transaksi pada yang bukan objek pajak. k. Mengoptimalkan kredit pajak. Jangan sampai kredit pajak tersebut menjadi biaya pajak karena akan merugikan. l. Penundaan pembayaran kewajiban pajak sampai akhir batas jatuh tempo. m. Menghindari lebih bayar untuk menghindari kerugian finansial dan menghindari pemeriksaan pajak. n. Menghindari pelanggaran terhadap peraturan perpajakan yang berlaku. C. Pajak Penghasilan Pasal 21 1. Pengertian PPh 21 Pengertian Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2015 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subyek pajak dalam negeri.
24
2. Subjek Pajak Penghasilan Menurut Waluyo (2011) Subyek pajak yaitu orang atau badan atau pihak yang dituju oleh undang – undang untuk dikenakan pajak. Pajak penghasilan dikenakan terhadap subyek pajak berkenan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak tersebut. Menurut Undang-undang No. 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan, subyek pajak penghasilan adalah sebagai berikut : a. Orang pribadi yaitu setiap orang yang tinggal di Indonesia atau tidak bertempat tinggal di Indonesia yang mendapatkan penghasilan dari Indonesia. b. Warisan belum dibagi yaitu warisan dari seseorang yang sudah meninggal dan Belum dibagi tetapi menghasilkan pendapatan, maka pendapatan itu dikenakan pajak. c. Subyek pajak badan yaitu perkumpulan orang dan modal baik melakukan usaha maupun tidak melakukan kegiatan usaha meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk usaha apapun seperti firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, perkumpulan, persekutuan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya. d. Bentuk usaha tetap yaitu bentuk usaha yang digunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan,
25
atau badan yang tidak didirikan dan berkedudukan di Indonesia, yang melakukan kegiatan di Indonesia. 3. Objek Pajak Penghasilan Berdasarkan undang – undang perpajak no 36 tahun 2008 pasal 4 yang menjadi obyek pajak adalah : a. Penghasilan yaitu, setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperolehan wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkuatan, dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk : 1)
Penggantian atau imbalan berkenan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainya, kecuali ditentukan lain dalam undang – undang ini.
2)
Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatann, dan penghargaan.
3)
Laba Usaha
4)
keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk: a) Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, perseroan, persekutuan, dan badan lainya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal. b) Keuntungan yang diperoleh perseroan, persekutuan dan badan lainya karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota.
26
c) Keuntungan karena liquiditas, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, atau pengambilalihan usaha. d) Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lupus satu derajat, dan badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh menteri keuangan,
sepanjang tidak ada
hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak – pihak yang bersangkut. 5)
Menerimaan kembalian pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya.
6)
Bunga termasuk Premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang.
7)
Deviden, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
8)
Royalti.
9)
Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
10)
Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala.
11)
Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.
12)
Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing.
13)
Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva
27
14)
Premi asuransi.
15)
Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.
16)
Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.
b. Atas penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan – tabungan lainya, penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya di bursa efek, penghasilan dari penghasilan harta berupa tanah dan bangunan serta penghasilan tertentu lainya, pengenaan pajaknya diatur dengan peraturan pemerintah. 4. Pemotong PPh Pasal 21 a. Pemberi kerja yang terdiri dari orang pribadi dan badan. b. Bendahara pemerintah baik Pusat maupun Daerah. c. Dana pensiun atau badan lain seperti Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) dan badan-badan lainnya. d. Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas serta badan yang membayar honorarium atau pembayaran lain kepada jasa tenaga ahli, orang pribadi dengan status subjek pajak luar negeri, peserta pendidikan, pelatihan dan magang. e. Penyelenggara kegiatan, termasuk badan pemerintah, organisasi yang bersifat nasional dan internasional, perkumpulan, orang pribadi serta lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan.
28
5. Penerima Penghasilan Yang Dipotong PPh Pasal 21 a. Pegawai. b. Penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya. c. Bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan, antara lain meliputi: 1) Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai dan aktuaris. 2) Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron,
bintang
iklan,
sutradara,
kru
film,
foto
model,
peragawan/peragawati,pemain drama, penari, pemahat, pelukis dan seniman lainnya. 3) Olahragawan. 4) Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator. 5) Pengarang, peneliti, dan penerjemah. 6) Pemberi jasa dalam segala bidang, termasuk teknik, computer dan system aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi dan sosial, serta pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan. 7) Agen iklan. 8) Pengawas atau pengelola proyek. 9) Pembawa pesanan atau yang menemukan langganan atau yang menjadi perantara. 10) Petugas penjaja barang dagangan.
29
11) Petugas dinas luar asuransi. 12) Distributor multilevel marketing atau direct selling;dan kegiatan sejenisnya. 13) Peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaanya dalam suatu kegiatan, antara lain meliputi : a) Peserta perlombaan dalam segala bidang, antara lain perlombaan olah raga, seni, ketangkasan, ilmu pengetahuan, teknologi dan perlombaan lainnya. b) Peserta rapat, konferensi, siding, pertemuan, atau kunjungan kerja. c) Peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai penyelenggara kegiatan tertentu. d) Peserta pendidikan, pelatihan, dan magang. e) Peserta kegiatan lainnya. 6. Penghasilan Yang Dipotong PPh Pasal 21 a. Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap, baik berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur. b. Penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya. c. Penghasilan
sehubungan
dengan
pemutusan
hubungan
kerja
dan
penghasilan sehubungan dengan pensiun yang diterima secara sekaligus berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua, dan pembayaran lain sejenis.
30
d. Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan, atau upah yang dibayarkan secara bulanan. e. Imbalan kepada bukan pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, fee, dan imbalan sejenis dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan. f. Imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, dan imbalan sejenis dengan nama apapun. 7. Biaya yang boleh dikurangkan dari penghasilan (deductible expsnses) Pasal 6 (enam) Undang-undang pajak penghasilan menyatakan bahwa untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto di kurangi : a. Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk biaya pembelian bahan, biaya yang berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorium, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang, sewa, royalti, biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah, premi asuransi, biaya administrasi, dan pajak kecuali pajak penghasilan. b. Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun. c. Iuran dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh menteri
31
keuangan. d. Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. e. Kerugian dari selisih kurs mata uang asing f. Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia. g. Biaya beasiswa, magang dan penelitian. h. Piutang yang nyata tidak dapat ditagih, dengan syarat : 1) telah disebabkan sebagai biaya dalam laporan Laba-Rugi komersial. 2) telah diserahkan perkara penagihannya kepada pengadilan negeri atau Badan urusan piutang dan lelang negara (BUPLN) atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang / pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan. 3) Telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus. 4) Wajib pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak. 5) Pengeluaran yang deductible expenses)
tidak boleh dibebankan sebagai biaya (non –
32
8. Metode Perhitungan PPh Pasal 21 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.010/2015 PTPK yang berlaku yaitu : Tabel 2.1 Penghasilan Tidak Kena Pajak Tarif
PTKP Wajib pajak orang pribadi Tambahan untuk WP kawin Tambahan untuk tanggungan Tambahan apabila penghasilan istri digabung dengan suami
36,000,000 3,000,000 3,000,000 36,000,000
Perhitungan PPh 21 dapat dilakukan dengan tiga metode yaitu net method, gross method dan gross up method. a. Gross method Metode ini menggunakan perhitungan dengan membebankan pajaknya kepada karyawan sehingga penghasilan yang diterima karyawan akan berkurang sebesar PPh Pasal 21. Contoh perhitungan : (Diasumsikan penghasilan setiap bulan sebesar Rp 5.000.000 dan karyawan mendapatkan bonus setiap tahunnya sebesar Rp 5.000.000) Gaji setahun
:Rp 60.000.000
Penghasilan Bruto
:Rp 60.000.000
Pengurang : 1.
Biaya Jabatan (5% x Rp 60.000.000)
:Rp 3.000.000
33
Jumlah pengurang
:Rp 3.000.000
Jumlah penghasilan neto
:Rp 57.000.000
PTKP (TK/0)
:Rp 36.000.000
Penghasilan Kena Pajak
:Rp 21.000.000
PPh Pasal 21 setahun: 1. 5% x Rp 21.000.000
:Rp 1.050.000
PPh Pasal 21 sebulan (Rp 1.050.000 : 12)
:Rp 87.500
Jadi PPh Pasal 21 yang dibayar sendiri sebesar Rp 108.333, sehingga take home pay nya sebesar Rp 5.000.000 – Rp 87.500 = Rp 4.912.500 b. Net method Metode ini menggunakan perhitungan dimana perusahaan menanggung semua beban pajak karyawan. Namun PPh 21 karyawan tidak dapat dibebankan secara fiskal dalam menghitung PPh Badan. Contoh perhitungan : (Diasumsikan penghasilan setiap bulan sebesar Rp 5.000.000 dan karyawan mendapatkan bonus setiap tahunnya sebesar Rp 5.000.000) Gaji setahun
:Rp 60.000.000
Penghasilan Bruto
:Rp 60.000.000
Pengurang : 1.
Biaya Jabatan
:Rp 3.000.000
(5% x Rp 60.000.000) Jumlah pengurang
:Rp 3.000.000
34
Jumlah penghasilan neto
:Rp 57.000.000
PTKP (TK/0)
:Rp 36.000.000
Penghasilan Kena Pajak
:Rp 21.000.000
PPh Pasal 21 setahun: 1. 5% x Rp 21.000.000
:Rp 1.050.000
PPh Pasal 21 sebulan (Rp 1.050.000 : 12)
:Rp 87.500
Jadi PPh Pasal 21 ditanggung pemberi kerja sebesar Rp 87.500 (merupakan kenikmatan, tetapi bukan biaya bagi pemberi kerja), sehingga Take home pay nya Rp 5.000.000 c. Gross up method Metode ini menggunakan perhitungan dimana perusahaan memberikan tunjangan pajak baik sebagian maupun seluruhnya kepada karyawan. Tetapi tunjangan pajak yang diberikan dapat dibebankan secara fiskal sebagai biaya dalam menghitung PPh Badan. Rumus tunjangan pajak dengan metode gross up yang sesuai dengan uu PPh no 36 tahun 2008 : 1. PKP Rp 0 s/d 50.000.000
2. PKP diatas 50.000.000 s/d 250.000.000
3. PKP diatas 250.000.000 s/d 500.000.000
35
4. PKP diatas 500.000.000
Contoh perhitungan : (Diasumsikan penghasilan setiap bulan sebesar Rp 5.000.000 dan karyawan mendapatkan bonus setiap tahunnya sebesar Rp 5.000.000) Gaji setahun
:Rp 60.000.000
Jumlah penghasilan bruto
:Rp 60.000.000
Pengurang: Biaya jabatan (5%)
:Rp 3.000.000
Penghasilan neto
:Rp 57.000.000
PTKP (TK/0)
:Rp 36.000.000
Penghasilan Kena Pajak
:Rp 21.000.000
PKP nya sebesar Rp 26.000.000 maka termasuk dalam kelompok lapisan 1. PPh Pasal 21 yang terutang adalah : Tunjangan PPh : (Rp 21.000.000 – 0) x 5/95 + 0 = Rp 1.105.263 Pembuktian : Gaji setahun
:Rp 60.000.000
Tunjangan Pajak
:Rp 1.105.263
Jumlah Penghasilan Bruto
:Rp 61.105.263
Pengurang: 1. Biaya Jabatan (5%)
:Rp 3.000.000
Jumlah Pengurang
:Rp 3.000.000
Penghasilan neto
:Rp 58.105.263
36
PTKP
:Rp 36.000.000
Penghasilan kena pajak
:Rp 22.105.263
PPh Pasal 21 setahun
:Rp 1.105.263
1. 5% x Rp 22.105.263 PPh Pasal 21 sebulan
:Rp 92.105
