7
BAB II
LANDASAN TEORITIS
A.
Tinjauan Pustaka
Pajak adalah pungutan negara kepada Subjek Pajak yang telah memiliki penghasilan diatas PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) yang dapat dipaksakan tetapi tidak ada jasa timbal balik secara langsung karena digunakan untuk kepentingan umum. Di Indonesia pajak merupakan sumber penghasilan negara yang paling besar karena sebagian besar pengeluaran negara adalah diperoleh dari hasil pungutan pajak. Pajak mempunyai beberapa manfaat antara lain dalam hal pembangunan sarana untuk keperluan umum, subsidi pendidikan dan masih banyak manfaat pajak lainnya
Pengertian pajak menurut Mardiasmo dalam buku Perpajakan (2008 :1) adalah sebagai berikut : Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang – undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditujukan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum .
Bagi perusahaan pajak merupakan beban wajib yang harus dikeluarkan, oleh karena itu perusahaan selalu berupaya menekan pengeluaran pajak dengan cara – cara tertentu
8
baik secara tax avoidance maupun tax evassional. Termasuk didalamnya memanfaatkan metode penetapan harga transfer (transfer pricing). B.
Pajak Penghasilan
Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan atas dasar penghasilan (laba) yang diterima atau diperoleh pribadi maupun badan usaha. (Rudy Suhartono, 2012 : 129 a. Subjek dan Wajib Pajak Pajak penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang terima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Yang menjadi subjek pajak adalah : 1. A. Orang Pribadi B. Warisan yang belum dibagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak. 2. Badan,
terdiri
dari
PT,
CV,
perseroan
lainnya,
BUMN/BUMD dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, dan bentuk badan lainnya. 3. Bentuk Usaha Tetap b. Objek Pajak Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan. Penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat
9
dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan bentuk apapun. c . Tarif Perhitungan Pajak Badan Berikut adalah tarif pajak peghasilan badan berdasarkan Undang – undang Pajak Tahun 2010 Pasal 17 dan Pasal 31E c. Untuk badan yang memiliki penghasilan bruto sampai dengan 4,8 milyar Pajak Penghasilan 50%
: Penghasilan Kena Pajak x 25% x
d. Untuk badan yang memiliki penghasilan bruto 4,8 milyar sampai dengan 50 milyar Pajak Penghasilan
: PPh Fasilitas + Non Fasilitas
Keterangan : PPh Fasilitas
: (4,8 milyar/penghasilan bruto) x Penghasilan kena pajak x 25% x 50%
PPh Non Fasilitas
: (Penghasilan kena pajak – (4,8 milyar/penghasilan bruto) x Penghasilan kena pajak)) x 25%
e. Untuk badan yang memiliki penghasilan bruto diatas 50 milyar Pajak Penghasilan
: Penghasilan kena pajak x 25%
10
C.
Pengertian Harga Transfer Perusahaan yang melakukan pengembangan bisnisnya secara pesat, selalu
melakukan diversifikasi usahanya untuk memasuki berbagai pasar. Diversifikasi merupakan suatu usaha manajemen puncak untuk menghadapi ketidakpastian yang semakin tinggi dalam lingkungan bisnis yang semakin kompleks. Semakin luas proses divesifikasi yang dilakukan oleh manajemen puncak, semakin diperlukan metode – metode untuk mengintegrasikan unit – unit rganisasi yang telah dibentuk.
Global ekonomi telah membawa dampak semakin meningkatnya transaksi internasional atau cross border transaction. Harga transfer merupakan salah satu alat untuk menciptakan mekanisme integrasi dalam perusahaan yang mendivesifikasi binsnisnya. Istilah harga transfer berkaitan erat dengan harga transaksi barang, jasa, atau harta tak berwujud antarperusahaan dalam suatu peusahaan multinasional.
Dampak dari harga transfer adalah harga yang terlalu tinggi (overpricing), atau sebaliknya, harga yang terlalu rendah (underpricing). Hal ini sering terjadi dalam kasus dumping untuk perdagangan internasional. Selain motivasi bisnis, harga transfer multinasional juga dimaksudkan untuk mengendalikan, mekanisme arus sumber daya antar anggota grup dan memaksimalisasi laba setelah pajak.
Berikut adalah pengertian harga transfer secara umum sebagai berikut :
11
Penentuan harga (transfer pricing) merupakan “jumlah harga atas penyerahan barang atau imbalan atas penyerahan jasa yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dalam transaksi bisnis financial maupun transaksi lainnya” (Gunadi, 2007: 222) Menurutnya juga transfer pricing adalah “Penentuan harga imbalan sehubungan dengan penyerahan barang, jasa atau pengalihan teknologi antarperusahaan yang mempunyai hubungan istimewa.” Harga transfer adalah “penentuan harga balas jasa suatu transaksi antar unit dalam suatu perusahaan atau antar unit dalam suatu perusahaan atau antar perusahaan dalam suatu grup” (sophar Lumbantoruan, 2007). Harga transfer adalah “Jumlah nilai uang untuk setiap transfer produk (barang atau jasa) dari pusat pertanggungjawaban yang satu kepada pusat pertanggungjawaban yang lain atau sebaliknya” (Thomas Sumarsan, 2012 : 233) Harga transfer (transfer pricing) adalah “kebijakan suatu perusahaan dalam menentukan harga transfer suatu transaksi” (Anang Mury Kurniawan, 2011 : 215)
Berikut merupakan pengertian harga transfer (transfer pricing) secara peyoratif : Harga transfer adalah “suatu rekayasa manipulasi harga secara sistematis dengan maksud mengurangi laba artificial, membuat seolah – olah perusahaan rugi, menghindari pajak atau bea disuatu negara. (Gunadi, 2007:223)
12
Harga transfer adalah “suatu perbuatan pemberian harga faktur (invoice) pada barang – barang (juga jasa – jasa) yang diserahkan antarbagian/cabang suatu perusahaan multinasional (Rochmat Soemitro, 2008:195)
Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa harga transfer (transfer pricing) merupakan penentuan atau penetapan harga barang, jasa atau harta tak berwujud yang dialihkan antara divisi dalam suatu perusahaan atau dalam perusahaan yang memiliki hubungan istimewa atau perusahaan multinasional.
D.
Pengertian Perusahaan Multinasional
Pengertian perusahaan multinasional (multinational company/MNC atau multinational enterprise/MNE) menurut para beberapa ahli adalah sebagai – berikut :
Perusahaan multinasional adalah perusahaan yang beroperasi diberbagai negara dengan membuka cabang, mengorganisasikan anak perusahaan atau melakukan kontrak keagenan, dan sebagainya (Gunadi, 2007:238).
Multinational companies may be broadly as those which produce a good or a service in two or more countries atau Perusahaan multinasional dapat diatikan secara luas sebagai perusahaan – perusahaan yang menghasilkan barang atau jasa dalam dua negara atau lebih (Christopher Nobes dan Robert Parker, 2008:304)
13
Pengertian perusahaan multinasional menurut Robert E. Tindall (2008:272) adalah :
Multinational enterprise is a combination of companies of different nationality connected by means of shareholdings, managerial control or contract and contituting as economic unit. Atau Perusahaan multinasional adalah kombinasi dari perusahaan-perusahaan dari kebangsaan yang berbeda yang dihubungkan melalui kepemilikan saham, kontrol manajerial atau kontrak dan contituting sebagai unit ekonomi. Perusahaan multinasional adalah “perusahaan yang beroperasional dan memiliki cabang atau perwakilan di hampir seluruh belahan dunia” (Thomas Sumarsan, 2012 : 239)
Dari beberapa definisi diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa perusahaan multinasional adalah perusahaan yang beroperasi melewati lintas batas antar Negara, yang terikat hubungan istimewa, baik karena penyertaan modal saham, pengandalian manajemen atau penggunaan teknologi; dapat berupa anak perusahaan, cabang perusahaan, agen, dan sebagainya, dengan berbagai tujuan, anatara lain untuk memaksimalkan laba setelah pajak (meminimalkan pajak).
1.
Hubungan Istimewa
Hubungan istimewa terjadi antara induk perusahaan dengan anak perusahaannya atau dengan cabang – cabangnya atau perwakilannya yang berada di dalam negeri maupun yang
14
berada diluar negeri, sementara di Indonesia diatur dalam pasal 18 ayat (3), (3a), dan 4 Undang – Undang Pajak Penghasilan, yang menyatakan sebagai berikut :
1. Dirjen pajak berwenang menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan wajib pajak lainnya sesuai dengan kewajaran dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa. 2. Dirjen pajak berwenang melakukan perjanjian dengan wajib pajak dan bekerja sama dengan otoritas pajak negara lain untuk menentukan harga transaksi antarpihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), yang berlaku selama suatu periode tertentu dan mengawasi pelaksanaannya serta melakukan renegosiasi setelah periode tertentu tersebut berakhir. 3. Hubungan istimewa sebagaimana dianggap ada, apabila :
a. Wajib pajak mempunyai penyertaan modal langsung atau tidak langsung paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada wajib pajak lain, atau hubungan atara wajib pajak dengan penyertaan paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada dua wajib pajak atau lebih, demikian pula hubungan atara dua wajib pajak atau lebih yang disebut terakhir;
15
b. Wajib pajak menguasai wajib pajak lainnya, atau dua tau lebih wajib pajak berada di bawah penguasaan yang sama, baik langsung maupun tidak langsung; atau c. Terdapat hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus dan/atau saping satu derajat. Pihak – pihak yang mempunyai hubungan istimewa adalah “bila satu pihak mempunyai kemampuan untuk mengendalikan pihak lain atau mempunyai pengaruh signifikan atas pihak lain dalam mengambil keputusan keuangan dan operasional” PSAK No.7 paragraf 3 Berikut adalah pihak – pihak istimewa menurut PSAK No.7 paragraf 4 adalah :
1. Perusahaan
yang melalui
satu
atau
lebih
perantara
(intermediaries).
Mengendalikan atau dikendalikan oleh atau berada dibawah pengendalian bersama,
dengan
perusahaan
pelapor
(termasuk
holding
companies,
subsidiaries, dan fellow subsidiaries); 2. Perusahaan asosiasi (associated company): 3. Perorangan yang memiliki, baik secara langsung maupun tidak langsung , suatu kepentingan hak suara di perusahaan pelapor yang berpengaruh secara signifikan, dan anggota keluarga dekat dari perorangan tersebut (yang dimaksudkan dengan anggota keluarga dekat adalah mereka yang diharapkan memengaruhi atau dipengaruhi perorangan tersebut dalam transaksinya dengan perusahaan pelapor);
16
4. Karyawan kunci, yaitu orang – orang yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab
untuk
merencanakan,
memimpin,
dan
mengendalikan
kegiatan
perusahaan pelapor yang meliputi anggota dewan komisaris, direksi, dan manajer dari perusahaan, serta anggota keluarga dekat orang – orang tersebut. 5. Perusahaan dimana suatu kepentingan substansial dalam hak suara dimiliki, baik secara langsung maupun tidak langsung, oleh setiap orang yang diuraikan dalam (c) atau (d), atau setiap orang tersebut mempunyai pengaruh signifikan atas perusahaan tersebut. Ini mencakup perusahaan – perusahaan yang dimiliki anggota dewan komisaris, direksi, atau pemegang saham utama dari perusahaan pelapor dan perusahaan – perusahaan yang mempunyai anggota manajemen kunci yang sama dengan perusahaan pelapor.
2.
Tujuan Harga Transfer
Dengan globalisasi bisnis, aspek internasional dari harga transfer menjadi suatu perhatian yang lebih kritis, terutama dengan adanya isu – isu pajak. Tujuan internasional yang lain mencakup meminimalkan beban – beban pajak, pengendalian devisa, dan berkenaan dengan resiko pengambilalihan oleh pemerintah asing. Fenomena perusahaan multinasional
dalam
ekspansinya
cenderung
mengoperasikan
usahanya
secara
desentralisasi dan melaksanakan konsep cost revenue profit center concept, yang dapat mengukur dan menilai kinerja dan motivasi setiap divisi/unit yang bersangkutan dalam rangka mencapai tujuan tersebut antara lain digunakan sistem harga transfer.
17
Tujuan yang ingin dicapai dalam harga transfer sebagai berikut :
Menurut Erly Suandy (2011: 72) harga transfer memiliki tujuan antara lain :
1. Memaksimalkan penghasilan global. 2. Mengamankan posisi kopetitif anak/cabang perusahaan dan penetrasi pasar. 3. Mengevaluasi kinerja anak/cabang perusahaan manca negara. 4. Menghindarkan pengendalian devisa. 5. Mengatrol kredibilitas asosiasi. 6. Mengurang resiko moneter. 7. Mengatur arus kas anak/cabang perusahaan yang memadai. 8. Membina hubungan baik dengan administrasi setempat. 9. Mengurangi beban pengenaan pajak dan bea masuk. 10. Mengurangi resiko pengambilalihan oleh pemerintah.
Menurut Gunadi (2009: 179) Motivasi dilakukan transfer pricing khususnya di Indonesia adalah :
1. Pengurangan objek pajak (terutama pajak panghasilan) 2. Pelonggaran pengaruh pembatasan kepemilikan luar negeri. 3. Penurunan pengaruh depresiasi rupiah. 4. Menguatkan tuntutan kenaikan harga atau proteksi terhadap saingan impor. 5. Mempertahankan sikap low profile tanpa memedulikan tingkat keuntungan usaha.
18
6. Mengamankan perusahaan dari tuntutan atas imbalan atau kesejahteraan karyawan dan kepedulian lingkungan (ekologi dan masyarakat). 7. Memperkecil akibat pembatasan, ketidakpastian atas resiko kegiatan usaha perusahaan luar negeri.
Menurut John Hutagaol (2008 : 186) dalam perpektif yang lebih luas, tujuan transfer pricing adalah :
1. Mencapai tujuan perusahaan secara keseluruhan (the achievement of strategic corporate golas) yaitu dengan menyelaraskan tujuan dari anak – anak perusahaan (subdiary companies) dengan tujuan organisasi secara keseluruhan termasuk keputusan atas transfer pricing. 2. Meningkatkan kinerja anak – anak perusahaan dengan memberikan kebebasan di dalam pengambilan keputusan termasuk keputusan transferpricing.
Dari beberapa tujuan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa tujuan dari penetapan harga (transfer pricing) adalah untuk memaksimalkan penghasilan (penghematan pajak secara global) dengan merelokasi penghasilan globalnya pada low tax countries dan menggeser biaya – biaya dalam jumlah yang lebih besar pada high tax countries.
3.
Faktor – faktor dalam Penetapan Harga Transfer
Penetapan harga transfer akan sangat efektif dan kondusif apabila disukung oleh faktor – faktor positif berikut :
19
1. Pihak yang berkepentingan dapat mempengaruhi kesuksesan organisasi, seperti pelanggan karyawan, pemasok, dewan pemerintah, komisaris, pemegang saham, komunitas lokal maupun profesional. Pihak – pihak yang berkepentingan ini harus memiliki keterampilan yang ditunjukan oleh kemampuannya yang konsisten memberikan tingkat kinerja yang memadai atau tinggi dalam suatu pekerjaan spesifik. Maka, dengan memiliki orang yang kompeten seperti diatas maka perusahaan akan lebih mudah mencapai tujuan organisasi. 2. Terdapat suasana yang baik yang mendukung penetapan harga transfer yang adil, yaitu antara unit yang melakukan transfer dengan unit yang menerima transfer berada pada situasi yang keduanya sama – sama menang (win – win solution). 3. Produk yang akan dilakukan transfer sebaiknya memiliki harga pasar di luar perusahaan (a market price). Jika harga pasar atas poduk tersedia berarti harga transfer dapat ditentukan secara independen dan wajar. Karena barang/jasa yang ditransfer dari atau ke antarperusahaan dinilai berdasarkan harga pasar yang berlaku. 4. Terdapat kebebasan dalam menentukan sumber perolehan barang/jasa (freedom to determine the source). Pihak pembeli memiliki hak yang bebas untuk membeli produk ke pihak luar dan pihak penjual memiliki hak yang bebas untuk menjual produk ke pihak
luar,
sehingga
masing
–
masing
pusat
pertanggungjawaban
dapat
memaksimalkan laba unit bisnis/divisinya. 5. Pihak – pihak yang berkepentingan memiliki informasi yang lengkap dalam mengambil keputusan (full information) tentang biaya dan pendapatan. 6. Unit bisnis atau divisi memiliki proses negosiasi,
20
E.
Penentuan Harga Transfer
Penentuan harga transfer sebaiknya sama dengan harga yang dijual kepada konsumen luar (bukan dari satu grup perusahaan) atau dibeli dari pemasok luar (bukan dari satu grup perusahaan). Penentuan harga transfer dapat dilakukan dengan menggunakan metode – metode berikut (Gunadi, 227: 2007) :
a. Penentuan harga transfer atas dasar biaya atau berdasarkan harga pokok (cost based-transfer pricing) b. Penentuan Harga Transfer atas Dasar Harga Pasar (market-based-transfer pricing) c. Harga transfer berdasarkan hasil negosiasi (negotiated transfer pricing) d. Harga transfer berdasarkan Arbitrasi (arbitrary basis) e. Harga transfer Ganda (double Basis)
1.
Penentuan Harga Transfer atas Dasar Biaya atau berdasarkan harga pokok
(cost based-transfer pricing)
Metode ini menetapkan harga transfer ditetapkan sebesar biaya produksi yang ditransfer. Variasinya adalah biaya yang dipergunakan sebagai dasar perhitungan, bisa variable cost atau full cost atau standart cost. Penentuan harga transfer dengan metode ini relatif mudah diterapkan namun memiliki beberapa kelemahan. Antara lain :
21
a. Penetuan harga transfer berdasarkan harga pokok dapat menghasilkan keputusan yang buruk, yaitu bila unit bisnis penjual tidak dapat memproduksi produk secara produktif maka harga transfer produk yang dihasilkan akan jauh lebih tinggi daripada harga produk yang terjual dipasar oleh pesaing lain, sehingga para pembeli akan cenderung melakukan pembelian barang dari luar. b. Penentuan harga transfer berdasarkan harga pokok biasanya pihak unit bisnis yang melakukan transfer (penjual) akan menaikan harga transfer dari harga pokok produksi produknya, sehingga unit bisnis penjual hanya menghasilkan laba yang sangat kecil dari setiap transfer produk. c.
Penentuan harga transfer yang berdasarkan harga pokok juga sangat sulit diterapkan untuk unit bisnis baru yang masih dalam tahap pembelajaran, karena unit bisnis tersebut cenderung untuk merugi karena kapasitas produksi belum berpengalaman dalam memproduksi.
d. Penentuan harga transfer ini menyebabkan menejemen untuk melupakan data – data biaya yang penting. e. Penentuan harga transfer ini tidak memberikan ruang gerak yang luas bagi unit bisnis untuk mengubah harga yang betujuan kompetitif atau strategik.
Penentuan harga transfer berdasarkan harga poko digunakan jika :
1. Dalam pasar tidak diketahui harga jual produk yang akan ditransfer
22
2. Produk yang diproduksi memiliki formula atau resep rahasia yang belum dipublikasikan ke publik, hal ini untuk menciptakan diferensiasi produk.
Kelebihan dari metode ini adalah mudah karena data tentang biaya sudah tercatat. Metode ini tidak tepat diterapkan pada perusahaan yang terdesentralisasi divisi dinilai berdasarkan kemampuannya menghasilkan laba, karena harga transfer ditetapkan sebesar biaya, divisi penjual tidak mendapatkan keuntungan sehingga tidak terukur prestasinya meraih laba. Untuk mengatasi kelemahan tersebut, harga transfer ditetapkan sebesar biaya ditambah dengan angka keuntungan yang wajar bagi divisi penjual, disebut dengan cost plus transfer price.
Mayoritas perusahaan menggunakan transfer pricing atas dasar biaya (cost based), Cuma yang menjadi permasalahan adalah banyaknya definisi biaya (cost) yang dapat digunakan. Sebagian perusahaan mungkin menggunakan biaya variabel (variable cost) dan sebagian lagi menggunakan biaya penuh (full cost), atau beberapa menggunakan biaya standar (standar cost) dan yang lainnya menggunakan biaya actual (actual cost).
Menurut Primanto (2007), standart cost merupakan dasar yang sering digunakan didalam transfer pricing, karena jika pendekatan actual cost yang digunakan maka ketidakefisienan dalam produksi yang terjadi pada divisi penjual akan terbawa kepada divisi pembeli sehingga nilainya tidak sesuai dengan keadaan.
23
2.
Penentuan Harga Transfer atas Dasar Harga Pasar (market-based-transfer
pricing)
Penetapan harga transfer berdasarkan harga pasar merupakan metode yang dianggap paling objektif untuk mengukur prestasi divisi. Karena barang atau jasa yang dinilai berdasarkan harga pasar yang berlaku. Artinya produk (barang atau jasa) yang diproduksi oleh pusat pertanggungjawaban (dalam hal ini unit bisnis penjual) dinilai sama dengan harga yang berlaku di pasar sehingga memperoleh laba dan pada sisi unit bisnis yang melakukan pembelian dari grup yang sama maka pembeli membayar harga yang sewajarnya. Jadi penentuan harga transfer berdasarkan harga pasar berdasarkan mekanisme permintaan dan penawaran pasar sehingga mendorong pemakaian sumber daya langka perusahaan secara efisien dan secara konsisten berorientasi pada pusat laba yang terdesentralisasi. Metode ini dianjurkan oleh pemerintah untuk mendapatkan angka keuntungan yang wajar, sehingga pajak yang harus dibayar wajar pula.
Kesulitanya terjadi untuk transaksi barang yang tidak dijual dipasar bebas, akibatnya tidak ada barang sejenis yang menjadi pembanding, selain itu fluktuasi harga pasar menempatkan posisi pembeli pada posisi yang kurang menguntungkan dalam menghadapi pesaing. Dengan metode ini unsur laba divisi dijual diperhitungkan dalam harga transfer sehingga harga menjadi lebi tinggi yang menyulitkan divisi pembelian untuk menjual kepasar bebas.
24
Untuk mengatasinya digunakan market transfer price yaitu harga transfer sebesar harga pasar dikurangi dengan sejumlah diskon yang wajar. Bila pembeli membeli dengan kualitas yang banyak maka biaya administrasi dan biaya penjualan dapat dihemat karena divisi pembeli merupakan pasar yang pasti.
3.
Harga transfer berdasarkan hasil negosiasi (negotiated transfer pricing)
Pengertian Negosiasi (negotiated transfer pricing) menurut Horngren (2007) adalah:
Penentuan harga transfer berdasarkan negosiasi jika setiap divisi atau perusahaan dalam grup perusahaan multinasional memiliki komitmen otonomi atau desentralisasi, maka setiap manajer akan melakukan negosiasi apabila akan dilakukan transfer barang atau jasa. Dalam negosiasi manajer – manajer harus memiliki
pengetahuan
yang bagus
tentang keinginan perusahaan secara
keseluruhan.
4. Harga transfer berdasarkan Arbitrasi (arbitrary basis)
Metode ini dilakukan dengan cara menetapkan harga transfer berdasarkan cara tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan , jadi tidak berdasarkan harga pasar (market price) atau biaya (variable cost).
Pendekatan ini menekankan pada harga transfer berdasarkan interaksi kedua divisi pada tingkat yang dianggap terbaik bagi kepentingan perusahaan tanpa adanya pemaksaan
25
oleh salah satu divisi mengenai keputusan akhir. Pendekatan ini mengesampingkan tujuan konsep pusat pertanggung jawaban laba.
5. Harga transfer Ganda (double Basis)
Tujuan dilakukan transfer pricing ini adalah untuk memenuhi diparitas dari dua divisi. Misalnya pihak pembeli mempertimbangkan penerapan transfer pricing per basis biaya diferensial. Sebaliknya penjual dapat mempertimbangkan unsure profit dalam harga transfer pricing untuk keperluan pengukuran kinerja profit dalam harga transfer pricing. Prosedur pendekatan misalnya :
Pemakaian transfer pricing dengan basis pasar, negosiasi dan arbitrasi oleh divisi parameter dalam menghitung penghasilan data penyerahan intercompany. Biaya variabel divisi per transfer plus contribution margin atas beban tetap, ditransfer pada pembeli. Total laba perdivisi akan lebih besar daripada laba perusahan dan laba divisi produksi akan dieliminasidalam penyusunan laporan keuangan.
Dalam menggunakan metode ini diperlukan data harga yang akurat dapat diandalkan (Gunadi, 2007: 228)
26
F.
Kategori Transfer antar Perusahaan
Menurut Gunadi (2007 : 223) Dalam transaksi antarperusahaan terdapat beberapa tipe seperti transfer barang berwujud dan barang tidak berwujud (intangibles), penyerahan jasa, keuangan, persewaan dan leasing (sewa guna usaha), berbagai kontrak (manufaktur/maaklon), penelitian dan pengembangan, pemeliharaan, pemasaran dan bagi-biaya (cost sharing). Dalam sistem perpajakan, secara meluas, menghendaki agar yang dihitung pada tiap transaksi antarperusahaan dimaksud berdasar prinsip harga wajar (arm’s length principle).
1. Penjualan Harta Berwujud
Harta berwujud merujuk pada semua asset fisik bisnis, yang dapat meliputi persediaan (bahan mentah, barang setengah jadi dan barang jadi, serta barang dagangan lainnya), mesin dan peralatan, inventaris, tanah dan bangunan, barang modal dan barang keperluan usaha lainnya.
2. Pengalihan (transfer) Harta Tidak Berwujud
Harta tak berwujud (intangible asset) dari asset transfer pricing dibedakan antara manufacturing intangible (yang timbul karena kegiatan pabrikasi atau upaya penelitian dan pengembangan oleh produsen), dan marketing intangible (yang berasal dari upaya pemasaran, distribusi dan jasa purna jual).
27
Beberapa pengalihan harta tak berwujud antara lain :
1. Penjualan dengan imbalan sekaligus 2. Pelepasan sekaligus tanpa imbalan (dengan hibah) 3. Lisensi dengan imbalan loyalti (sekaligus atau berkala berdasar prensetase dari penjualan, per unit, atau dasar lain). 4. Lisensi bebas royalti.
Hampir semua administrasi pajak tidak menerima transaksi pelepasan sekaligus tanpaimbalan (dengan hibah) kecuali dari transaksi dari tax heaven atau dalam reorganisasi usaha. Semua harus dihitung harga wajarnya.
3. Penyerahan Jasa
Dari aspek harga transfer, penyerahan jasa kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa dapat berkisar dari yang sederhana seperti jasa akuntansi, legal atau pajak ke jasa teknikal yang kompleks sehubungan dengan pelepasan intangibles.
Pada dasarnya terdapat lima kelompok jasa antara lain :
1. Jasa rutin seperti akuntansi dan legal 2. Bantuan teknis sehubungan dengan transfer intangibles
28
3. Jasa teknis (sehubungan dengan pabrikasi, pengendalian kualitas, atau teknis pemasaran) tapi bukan karena transfer intangibles antarperusahaan. 4. Pengiriman karyawan untuk mengelola fasilitas baru atau pabrik baru (kebanyakan administrasi pajak berpendapat ada transfer intangibles), 5. Kombinasi jasa.
4. Transaksi Finansial
Transaksi keuangan antarperusahaan yang mempunyai hubungan istimewa dapat dilaksanakan dalam rangka pemenuhan kebutuhan modal kerja (jangka pendek) atau kebutuhan modal jangka panjang. Untuk kebutuhan jangka pendek dapat dipenuhi dari utang – piutang antar korporat, persekot atau uang muka modal, pinjaman yang diberikan garansi oleh pihak terkait dan pembayaran penetrassi pasar.
Sedangkan kebutuhan modal jangka panjang dapat dipenuhi melalui pinjaman hipotik, sewa guna usaha leasing, modal saham, pinjaman jangka panjang, penerbitan saham atau obligasi dan penempatannya kepasar modal.
5. Berbagai Bentuk Kontrak Usaha
Rekayasa transfer pricing dalam perusahaan manufaktur juga dapat dilakukan dengan mereduksi anak perusahaan manufaktur penuh (full-fledged manufactures), menjadi lincenced manufactures, toll manufacturing dan contract
29
manufacturing (mark loan). Selain kontrak manufaktur, terdapat juga penyediaan jasa (contract service providers) dalam berbagai bentuk seperti kontrak penelitian, pengembangan, kontrak pemeliharaan, dan kontrak pemasaran.
6. Cost Sharing atau Cost Contribution Arrangements
Cost sharing (andil biaya) didasarkan pada pemikiran bahwa grup perusahaan dapat secara bersama – sama membagi pengeluaran penelitian dan pengembangan sistem yang baru yang kemudian memperoleh hak atas hasil penelitian dan pengembangan. Secara teori, biaya dibagi kepada para anggota berdasar manfaat yang mereka peroleh. Namun apabila tahap kebersamaan pembiayaan terjadi pada tahap pengembangan dari hasil penelitian, pendatang baru untuk bersama memikul (share) biaya dapat dilakukan berdasarkan konsep “buyin”. Dalam konsep “buy-in arrangement” tersebut akan timbul masalah seberapa jumlah yang harus dibayar oleh pendatang baru tersebut dalam rangka “buy-in arrangement”. Selain biaya penelitian dan pengembangan, biaya bersama yang dapat di sharing kan termasuk biaya akunasi, manajemen, pemasaran, promosi dan sebagainya.
G. Pedoman Transfer Pricing OECD
Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) didirikan oleh beberapa negara dengan tujuan (Gunadi :2007, 240) :
30
1. Mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi, penyerapan tenaga kerja dan peningkatan setandar hidup yang berkelanjutan. 2. Perluasan ekonomi yang sehat. 3. Kontribusi perluasan perdagangan dunia secara multilateral berdasar non diskriminsai dari semua anggota.
Beberapa ketentuan utama dalam pedoman (Guidelines) dalam OECD antara lain : 1. Menetapkan Arm’s-legth principle dengan prefensi pada metode transaksi tradisional (traditional transaction based method) 2. Penerapan tingkat komparabilitas yang menekankan fungsi, resiko yang disandang dan aset yang dimanfaatkan 3. Pengenalan metode laba (profit base method) yang disebut “transaction net margin method” (TNMM) 4. Memahami pentingnya dokumentasi atas transfer pricing dan penerapan pinalti dalam meningkatkan kepatuhan.
H. Harga Wajar
Pengertian harga wajar atau laba wajar menurut Gunadi (2007:240)
Harga wajar atau laba wajar adalah harga atau laba yang terjadi dalam transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa dalam kondisi yang sebanding, atau harga atau laba
31
yang ditentukan sebagai harga atau laba yang memenuhi prinsip kewajaran dan kelaziman usaha. Prinsip kewajaran dan kelaziman usaha dilakukan dengan langkah – langkah sebagai berikut :
a. Melakukan analisis kesebandingan dan menentukan pembanding b. Menentukan metode penentuan harga transfer yang tepat c. Menerapkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha berdasarkan hasil analisis kesebandingan dan metode penentuan harga transfer yang tepat ke dalam transaksi yang dilakukan antara wajib pajak dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa d. Mendokumentasikan setiap langkah dalam menentukan hargawajar atau laba wajar sesuai dengan perundang – undangan perpajakan yang berlaku.
Dalam penentuan metode Harga Wajar atau Laba Wajar wajib dilakukan kajian untuk menentukan metode Penentuan Harga Transfer yang paling sesuai (The Most Appropiate Method).
a. Metode perbandingan harga antara yang tidak mempunyai hubungan istimewa (comparable uncontrolled price/CUP) adalah metode penentuan harga transfer yang dilakukan dengan membandingkan harga dalam transaksi yang dilakukan antara pihak – pihak yang mempunyai hubungan
32
istimewa dengan harga barang atau jasa dalam transaksi yang dilakukan antara pihak – pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa dalam kondisi atau keadaan yang sebanding. b. Metode harga penjualan kembali (resale price method/RPM) adalah metode penentuan harga transfer yang dilakukan dengan membandingkan harga dalam transaksi suatu produk yang dilakukan antara pihak – pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan harga jual kembali produk tersebut setelah dikurangi laba kotor wajar, yang mencerminkan fungsi, asset dan resiko, atas penjualan kembali produk tersebut kepada pihak lain yang tidak mempunyai hubungan istimewa atau penjualan kembali produk yang dilakukan dalam kondisi wajar. c. Metode
Laba
Bersih
Transaksional
(Transactional
Net
Margin
method/TNMM) adalah metode Penentuan Harga Transfer yang dilakukan dengan membandingkan presentase laba bersih operasi terhadap biaya, terhadap penjualan, terhadap aktiva, atau terhadap dasar lainnya atas transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa dengan presentase laba bersih operasi yang diperoleh atas transaksi sebanding dengan pihak lain yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa atau persentase laba bersih operasi yang diperoleh atas transaksi sebanding yang
dilakukan
Istimewa lainnya
oleh
pihak
yang
tidak
mempunyai
Hubungan
33
Laba Bersih Operasi Wajar : Laba Bersih Operasi transaksi independen+/Beda Kondisi Transaksi yang Mempengaruhi Laba Bersih Operasional
I. Tax Haven Country
Pengertian Tax haven country menurut Anang Mury Kurniawan (207:2011) adalah sebagai berikut “kebijakan pajak suatu negara yang dengan memberikan fasilitas pajak, berupa penetapan tarif pajak yang rendah atau bahkan tidak mengenakan pajak sama sekali.”
1. Karakteristik negara yang merupakan tax haven country
The United States Government Accountability Office memberikan lima karakteristik tax haven country :
a. Tidak ada pajak atau pajak hanya nominal aja. b. Tidak adanya pertukaran informasi perpajakan dengan negara lain c. Tidak ada transparansi dalam pelaksanaan undang – undang dan peraturan pelaksanaannya. d. Tidak ada kewajiban bagi badan usaha asing untuk berada secara fisik pada negara itu. e. Mempromosikan negara atau wilayahnya sebagai offshore financial center.
34
Menurut OECD ada empat factor utama yang digunakan untuk menentukan apakah suatu negara merupakan tak heven country atau bukan adalah sebagai berikut :
a. Bahwa negara tidak mengenakan pajak atau hanya nominal saja. b. Bahwa kriteria tidak ada pajak ada pajak atau nominal saja tidak cukup sebagai satu – satunya dianggap sebagai tax haven. c. OEDC mengakui, bahwa setiap negara memiliki hak untuk menentukan, perlu atau tidak memberlakukan pajak langsung (pajak penghasilan) dan mengenakan pajak dengan tarif tertentu sesuai kepentingan negaranya. d. Analisis faktor – faktor kunci lainnya yang dibutuhkan agar suatu negara dianggap sebagai tax haven.
Menurut Anang Mury Kurniawan selain keempat kriteria diatas terdapat tiga lagi faktor lain yang perlu dipertimbangkan :
a. Tidak ada transparansi b. Memiliki ketentuan dan praktik administrasi yang menghambat pertukaran informasi dengan negara lain, terkait dengan wajib pajak yang mendapat keuntungan dari tidak adanya pengenaan pajak. c. Tidak ada kewajiban untuk mengadakan aktivitas secara subtansial.
Dampak dari tax haven country adalah memberikan banyak kemungkinan kesempatan penghindaran pajak (Gunadi, 2007:277)
35
1. Penggeseran (transfer) Domisili
Disparitas tariff pajak antar Negara yang berdekatan (misalnya di Indonesia 25%, sedangkan singapura 23%) dapat mendorong migrasi atau penggeseran (transfer) tempat domisili pajak dari Indonesia ke singapura karena perbedaan tarif akan memberikan penghematan pajak.
2. Pengalihan Sumber atau Lokasi Penghasilan
Untuk menghindari pemajakan dalam negeri yang lebih besar dari
pemajakan
di
lain
negara
atau
negara
yang
memberlakukan pemajakan territorial, dapat mendorong wajib pajak dalam negeri untuk menggeser penghasilan dari sumber dalam negeri ke luar negeri. Demikian pula jika apabila penghasilan dari sumber luar negeri misalnya hanya dikenakan pajak apabila penghasilan tersebut direpatriasi kedalam negeri.
3. Transfer Pricing
Untuk rekayasa transfer pricing atau anulisasi pajak dengan transfer pricing biasanya dilakukan dengan transfer atas barang dan jasa, namun juga dapat ditempuh dengan rekayasa
36
lainnya seperti dengan bunga pinjaman, royalty atas hak atau barang tidak berwujud, rekayasa produksi (toll maufakturing, contract manufacturing, dan sejenisnya) dan masih banyak lagi yang tujuannya adalah menggerus laba kena pajak wajib pajak dalam negeri anggota grup multinasional, dan objek pajak wajib pajak luar negeri lawan transaksi dari pemotongan pajak di negara sumber.
4. Thin Capitalization
Thin Capitalization (kapitalisasi minimal) merupakan praktek membiayai cabang atau anak perusahaan lebih besar dengan utang berbunga dari perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa
ketimbang
meminimalkan merupakan
kapital
upaya
dengan dengan
untuk
modal
saham.
Untuk
memperbanyak
utang,
mentransformasi
penghasilan
deviden (penghasilan ekiutas), karena terkena pemajakan ganda (laba dan deviden), menjadi penghasilan bunga (penghasilan pinjaman) yang hanya dikenakan pajak sekali.
5. Pembayaran Ke atau Melalui Perusahaan di tax haven
37
Rekayasa transfer pricing dengan menggelembungkan harga dan menggerus laba dinegara sumber ke Negara domisili akan menyebabkan terkenanya pajak dinegara domisili walaupun dinegara sumber tidak kena pajak. Demikian juga rekayasa financial untuk menggerus laba anak perusahaan dinegara berkembang, juga menyebabkan pengenaan pajak di Negara domisili karena eksemsi pajak atas penghasilan luar negeri umumnya hanya berlaku atas penghasilan bisnis dari cabang usaha luar negeri, sehingga penghasilan pasif tidak dibebaskan dari pengenaan pajak.
6. Pengurangan Ganda
Teknik alternatif untuk mengurangi beban pajak di negara sumber dan sekaligus domisili dapat dilakukan dengan pengadaan
pemanfaatan
ketentuan
pajak
yang
menguntungkan di kedua Negara (teknik demikian lazim disebut
double-dipping).
Salah
satu
cara
adalah
memanfaatkan perbedaan perlakuan pajak atas suatu transaksi yang sama antara Negara domisili dan negara sumber.
38
J. Advance Pricing Agreement (APA)
Advance pricing agreement (APA) menurut Erly Suandy (2011:77) adalah persetujuan diantara Internal Revenue Service (IRS) dan perusahaan dengan menggunakan harga – harga transfer, untuk menetapkan harga transfer yang disepakati.
Menurut OECD advace pricing agreement didevinisikan sebagai berikut : “an arrangement that determines, in advance of controlled transaction, an appropriate adjustment there to, critical assumptions as to future event for the determination of the transfer pricing for that transaction over a give period of time”
Dari devinisi diatas dapat disimpulkan bahwa APA adalah suatu kesepakatan yang mengenai penentuan harga transaksi dari transaksi yang terjadi antara dua perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa dengan cara menetapkan satu set criteria yang sesuai (seperti metode, faktor – faktor pembanding, dan asumsi – asumsi) untuk periode waktu tertentu. Transaksi yang dimaksud di atas adalah transaksi yang terjadi antara perusahaan – perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa dalam sebuah perusahaan multi nasional. Definisi hubungan istimewa mengacu pada aturan undang – undang domestic Negara masing – masing sedangkan perjanjian pajak diatur oleh pasal 9, yaitu mengenai Associated Enterprise (perusahaan terasosiasi). Kesepakatan yang dibuat dalam APA terjadi antara
39
wajib pajak dengan otoritas pajak, bias terjadi dengan satu otoritas pajak dan juga dengan dua otoritas pajak dari Negara yang berbeda. Apabila APA dilakukan atara Wajib Pajak dengan otoritas pajak dalam satu Negara maka disebut unilateral APA. Sedangkan apabila APA dibuat oleh wajib pajak dengan dua atau lebih otoritas pajak dari Negara yang berbeda maka disebut multilateral APA.
Beberapa manfaat dari diselenggarakannya APA adalah sebagai berikut :
1. Memberikan kepastian kepada Wajib Pajak atas semua perhitungan mengenai harga transaksi dengan menggunakan metode yang disetujui. 2.
Memberikan kepastian terhadap kegiatan Wajib Pajak termasuk kepastian mengenai kewajiban yang berkaitan dengan harga transfer.
3. Mengurangi biaya waktu pada saat audit, karena selama periode APA berlaku harga transaksi yang telah disepakati oleh Wajib Pajak dan otoritas pajak. 4. Dapat mencegah praktik harga transfer yang tidak benar dan semata – mata hanya untuk menghindari pajak.
Wajib Pajak harus mempertimbangkan dalam penyelenggaraan APA yaitu kemungkinan adanya potensi kerugian, seperti berikut :
40
1. Pengorbanan waktu dan biaya yang dikeluarkan untuk penyelenggaraan APA. 2. Wajib Pajak harus mengungkapkan informasi yang mungkin merupakan rahasia perusahaan kepada otoritas pajak.
