BAB II TINJAUAN PUSTAKA. memberikan jaminan tentang pembiayaan pendidikan. mengamanatkan bahwa Pemerintah Indonesia melindungi segenap bangsa

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1

Landasan Teori Dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa setiap warga Indonesia

berhak mendapatkan pendidikan tanpa harus memandang status sosial, suku, ras, dan agama. Oleh karena itu, dalam rangka mendukung pelaksanaan pendidikan yang bermutu pemerintah meningkatkan mutu pendidikan melalui regulasi yang memberikan jaminan tentang pembiayaan pendidikan. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa Pemerintah Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut mencerdaskan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, wajib belajar merupakan tanggungjawab

negara

yang

diselenggarakan

oleh

lembaga

pemerintah,

pemerintah daerah, dan masyarakat. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang tertuang dalam pasal 49 ayat 1 menyatakan bahwa : “Dana pendidikan selain dana pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan sebesar 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan 20% pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)”.

Universitas Sumatera Utara

Bantuan Operasional Sekolah adalah bantuan yang diberikan pemerintah untuk menjamin terlaksananya program wajib belajar. Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang dilaksanakan sekarang ini merupakan program tersendiri yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Program BOS meskipun ditujukan terutama dalam rangka perluasan akses dan pemerataan pendidikan, diharapkan dapat mendukung peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing, serta peningkatan tata kelola dan pencitraan pendidikan yang positif di hadapan publik dalam rangka wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi dan wilayah geografis Indonesia yang sangat luas, dengan latar belakang sosial, budaya, dan ekonomi penduduk yang heterogen.

Kebijakan

dan

program-

program dalam rangka penuntasan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun mengacu pada tiga pilar pembangunan pendidikan nasional yang meliputi perluasan dan pemerataan akses, peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing pendidikan, peningkatan tata kelola, akuntabilitas, dan pencitraan publik. Pilar pertama perluasan dan pemerataan akses pendidikan adalah upaya perluasan dan pemerataan akses pendidikan yang ditujukan sebagai upaya perluasan daya tampung satuan pendidikan serta memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh peserta didik dari berbagai golongan masyarakat yang beraneka ragam baik secara sosial, ekonomi, gender, geografis, maupun tingkat kemampuan intelektual dan kondisi fisik. Perluasan dan pemerataan akses memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi siapa saja untuk dapat belajar sepanjang hayat dalam rangka meningkatkan daya saing bangsa di era global, serta meningkatkan peringkat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia.


Pilar kedua peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing adalah arah kebijakan peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing pendidikan diarahkan pada peningkatan mutu pendidikan sehingga memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP). SNP meliputi berbagai komponen terkait dengan mutu pendidikan yaitu mencakup standar isi, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, satndar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan. Pilar ketiga peningkatan tata kelola, akuntabilitas, dan pencitraan publik yaitu kebijakan pembangunan pendidikan memberikan arah terhadap reformasi pendidikan secara efektif, efisien dan akuntabel. Kebijakan tata kelola diarahkan pada pembenahan perencanaan jangka menengah dengan menetapkan kebijakan strategis serta program-program yang didasarkan pada skala prioritas. Disamping itu, kebijakan tata kelola mencakup pula pengembangan sistem penganggaran bagi keseluruhan program berdasarkan prioritas, baik dari sumber pemerintah, pihak swasta, stakeholders lainnya disetiap tingkat

pemerintah.

Pengelolaan

pendidikan

menggunakan

pendekatan

menyeluruh yang bercirikan ; a) program kerja disusun secara kolaboratif dan sinergi untuk menguatkan implementasi kebijakan mulai dari level birokrasi pendidikan pusat dan daerah hingga level satuan pendidikan, b) pelaksanaan reformasi institusi secara berkelanjutan, c) perbaikan program dilakukan secara berkelanjutan dan didasarkan pada evaluasi kinerja tahunan yang dilaksanakan secara sistematis dan memfungsikan peran-peran stakeholders yang lebih luas.


2.1.1. Pengertian BOS BOS adalah program pemerintah yang pada dasarnya adalah untuk penyediaan pendanaan biaya operasi non personalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar. Biaya pendidikan merupakan salah satu komponen masukan instrumental yang sangat penting dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah (Dedi Supriyadi, 2004). Hampir tidak ada upaya pendidikan yang dapat mengabaikan peranan biaya, sehingga dapat dikatakan bahwa tanpa biaya, proses pendidikan di sekolah tidak akan berjalan. Biaya (cost) dalam pengertian ini memiliki cakupan yang

luas,

yakni

semua

jenis

pengeluaran

yang

berkenaan

dengan

penyelenggaraan pendidikan, baik dalam bentuk uang maupun barang dan tenaga (yang dapat dihargakan dengan uang). Bagaimana biaya-biaya itu direncanakan, diperoleh, dialokasikan, dan dikelola merupakan persoalan pembiayaan atau pendanaan pendidikan (educational finance). Dana pendidikan adalah sumberdaya keuangan yang disediakan untuk menyelenggarakan dan mengelola pendidikan. Pendanaan pendidikan adalah penyediaan sumber daya keuangan yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan (PP Nomor 48 Tahun 2008; pasal 1). Menurut PP No. 48 Tahun 2008 ada 3 jenis biaya pendidikan, yaitu: 1. Biaya Satuan Pendidikan adalah biaya penyelenggaraan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan 2. Biaya Penyelenggaraan dan/atau Pengelolaan Pendidikan adalah biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan oleh Pemerintah,


Pemerintah

Provinsi,

Kabupaten/Kota,

atau

penyelenggara/satuan

pendidikan yang didirikan masyarakat 3. Biaya Pribadi Peserta Didik adalah biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan. Biaya Satuan Pendidikan menurut PP No. 48 Tahun 2008 terdiri dari : 1. Biaya

investasi,

adalah

biaya

penyediaan

sarana

dan

prasarana,

pengembangan sumber daya manusia, dan modal kerja tetap 2. Biaya operasi terdiri dari biaya personalia dan biaya non personalia 3. Bantuan biaya pendidikan yaitu dana pendidikan yang diberikan kepada peserta didik yang orang tua atau walinya tidak mampu membiayai pendidikannya 4. Beasiswa adalah bantuan dana pendidikan yang diberikan kepada peserta didik berprestasi. Biaya Personalia dan non personalia menurut PP No. 48 Tahun 2008 yaitu: 1.

Biaya Personalia terdiri dari gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta tunjangan-tunjangan yang melekat pada gaji.

2.

Biaya non personalia adalah biaya untuk bahan atau peralatan pendidikan habis pakai. Dan biaya tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan lain-lain. Namun demikian, ada beberapa jenis pembiayaan invsestasi dan personalia yang diperbolehkan dibiayai dengan dana BOS.


2.1.2. Gerakan Nasional Penuntasan Wajib Belajar 9 Tahun Pembangunan

pendidikan

nasional

diarahkan

untuk

meningkatkan

pemerataan kesempatan pendidikan, mutu, serta relevansi dan efisiensi manajemen

pendidikan.

Sebagai

wujud

komitmen

pemerintah

terhadap

pembangunan pendidikan, pada tahun 1994 pemerintah telah mencanangkan program wajib belajar 9 tahun (compulsory basic education). Menurut PP No. 47 Tahun 2008 pasal 1 dan pasal 2 disebutkan bahwa : Wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga negara Indonesia atas tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah. Wajib belajar berfungsi mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara Indonesia.Wajib belajar bertujuan memberikan pendidikan minimal bagi warga negara Indonesia untuk dapat mengembangkan potensi dirinya agar dapat hidup mandiri di dalam masyarakat atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Kebijakan pelaksanaan program wajib belajar minimal untuk tingkat pendidikan dasar, selain untuk memenuhi tuntutan konstitusi juga untuk memenuhi komitmen global, Millennium Development Goals (MDGs) yang menargetkan pada tahun 2015 semua negara telah mencapai APK pendidikan dasar 100%. Wajar dikdas 9 tahun adalah prasyarat yang harus dipenuhi agar semua manusia Indonesia bisa menjadi pembelajar sepanjang hayat. Berdasarkan target dari MDGs dalam hal pendidikan, yaitu menjamin pada 2015 semua anak-anak, laki-laki maupun perempuan di manapun dapat menyelesaikan pendidikan dasar. Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 tahun ditargetkan selesai pada tahun 2008/2009. Indikator utama penuntasan


Wajir Dikdas adalah pencapaian Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP secara nasional mencapai 95% pada tahun 2008/2009. Dari sisi jumlah siswa, pemerintah bersama masyarakat harus mampu menyediakan layanan pendidikan terhadap sekitar1,9 juta anak usia 13-15 tahun yang selama ini belum memperoleh kesempatan belajar di SMP/MTs/sederajat. Penuntasan Wajar Dikdas 9 Tahun harus merupakan program bersama antara pemerintah, swasta, dan lembaga-lembaga sosial serta masyarakat. Upayaupaya untuk menggerakkan semua komponen bangsa melalui gerakan nasional dengan pendekatan budaya, sosial, agama, birokrasi, legal formal perlu dilakukan untuk menyadarkan mereka yang belum memahami arti pentingnya pendidikan dan menggalang partisipasi masyarakat untuk mensukseskan program nasional tersebut. Penuntasan Wajar Dikdas 9 tahun memperhatikan pelayanan yang adil dan merata bagi penduduk yang menghadapi hambatan ekonomi dan sosial budaya (yaitu penduduk miskin, memiliki hambatan geografis, daerah perbatasan, dan daerah terpencil), maupun hambatan atau kelainan fisik, emosi, mental serta intelektual peserta didik. Untuk itu, diperlukan strategi yang lebih efektif antara lain dengan membantu dan mempermudah mereka yang belum sekolah, putus sekolah,

serta

lulusan

SD/MI/SDLB

yang

tidak

melanjutkan

ke

SMP/MTs/SMPLB yang masih besar jumlahnya, untuk memperoleh layanan pendidikan. Disamping itu, akan dilakukan strategi yang tepat untuk meningkatkan aspirasi masyarakat terhadap pendidikan, khususnya pada masyarakat yang menghadapi hambatan tersebut.


Penuntasan Wajar Dikdas 9 Tahun akan menambah jumlah lulusan SMP/MTs/SMPLB setiap tahunnya, sehingga juga akan mendorong perluasan pendidikan menengah. Tujuan utama dilaksanakannya gerakan nasional penuntasan Wajar Dikdas 9 Tahun ini adalah : 

Mendorong anak-anak usia 13-15 tahun agar masuk sekolah baik di SMP/MTs maupun pendidikan lainnya yang sederajat.



Meningkatkan angka partisipasi anak untuk masuk sekolah SMP/MTs terutama di daerah yang jumlah anak tidak bersekolah SMP/MTs masih tinggi.



Menurunkan angka putus sekolah SMP/MTs atau sederajat.



Meningkatkan peran serta masyarakat dalam mensukseskan penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun.



Meningkatkan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam mensukseskan gerakan nasional penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 tahun.



Meningkatkan peran, fungsi, dan kapasitas pemerintah pusat, pemerintah propinsi, kabupaten/kota dan kecamatan dalam penuntasan wajib belajar di daerah masing-masing.

Adapun sasaran gerakan penuntasan Wajib Belajar 9 Tahun adalah untuk : 

Anak usia SMP/MTs atau yang sederajat (13-15 tahun) yang belum belajar di SMP/MTs atau sederajat.



Anak kelas VI SD yang karena alasan ekonomi dikhawatirkan tidak dapat melanjutkan ke SMP/MTs atau yang sederajat.



Anak putus sekolah SMP/MTs atau sederajat.


Untuk belajar di SMP/MTs atau yang sederajat, anak-anak usia SMP dapat memilih sekolah yang sesuai dengan pilihan dan kesempatan yang dimiliki, seperti : 

SMP Negeri atau SMP Swasta biasa.



SD-SMP Satu Atap.



SMP Terbuka.



MTs Negeri atau MTs Swasta atau sekolah lainnya yang sederajat.



Pondok Pesantren Salafiyah yang menyelenggarakan program Wajib Belajar.

Anak usia 13-15 tahun yang sekolah dapat memperoleh bantuan keuangan untuk mengikuti pendidikan sebagai berikut: 

Semua anak SMP/MTs atau sederajat dapat memperoleh Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dengan prioritas kepada siswa yang tidak mampu sebesar Rp. 324.500,-/siswa/tahun. BOS diserahkan pengelolaannya kepada sekolah.



Beasiswa retrieval, sebesar Rp. 1.000.000,-/siswa/tahun untuk tahun pertama dan Rp. 500.000,-/siswa/tahun bagi anak putus sekolah SMP/MTs.



Beasiswa transisi bagi siswa kelas VI SD/Mi atau sederajat karena alasan ekonomi terancam tidak dapat melanjutkan pendidikan ke SMP/MTs. Besar beasiswa transisi adalah Rp. 1.000.000,-/siswa/tahun.



Beasiswa untuk siswa SMP Terbuka sebesar Rp. 240.000,-/siswa/tahun.

Penuntasan Wajib Belajar 9 Tahun adalah program nasional. Oleh karena itu untuk mensukseskan program ini perlu kerjasama yang menyeluruh antara : 

Pemerintah Pusat.




Dinas Pendidikan Propinsi



Dinas Pendidikan Kabupaten/kota



Dinas Pendidikan Kecamatan



Kelurahan

Disamping itu masyarakat dan organisasi-organisasi sosial kemasyarakatan, seperti Dharma Wanita, PKK, Bhayangkari, Dharma Pertiwi, dan lainnya diharapkan tetap meningkatkan partisipasinya dalam penuntasan Wajar Dikdas 9 tahun. Sesuai dengan Rencana Strategis Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara tahun 2010 – 2014, program wajib belajar 9 tahun bertujuan untuk meningkatkan pemerataan dan perluasan pelayanan pendidikan dasar yang bermutu dan terjangkau baik melalui jalur formal maupun non formal yang mencakup Sekolah Dasar dan Madrasyah Ibtidaiyah serta PNF kesetaraan Sekolah Dasar, SMP, dan Pendidikan Non Formal kesetaraan SMP sehingga anak usia 7 -15 tahun dapat memperoleh pendidikan setidak-tidaknya sampai sekolah menengah pertama atau sederajat. Sementara sasaran yang ingin dicapai dari pelaksanaan program wajib belajar 9 tahun ini adalah terlaksananya pemerataan, perluasan dan wajib belajar 9 tahun dan dengan program tersebut diharapkan dapat meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) setiap jenjang pendidikan, berkurangnya angka putus sekolah, meningkatnya angka melanjut ke jenjang yang lebih tinggi serta tuntasnya wajib belajar 9 tahun. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun diharapkan mampu mengantarkan manusia Indonesia pada pemilikan kompetensi Pendidikan Dasar, sebagai kompetensi minimal. Kompetensi Pendidikan Dasar yang dimaksudkan,


mengacu pada kompetensi yang termuat dalam Pasal 13 UU No. 2/1989 yaitu kemampuan atau pengetahuan dan ketrampilan dasar yang diperlukan untuk hidup dalam masyarakat serta untuk mengikuti pendidikan yang lebih tinggi (pendidikan menengah). Dalam melaksanakan wajib belajar sembilan tahun, ada beberapa pendekatan yang dilakukan sebagai strategi pelaksanaannya, antara lain: (a) Pendekatan Budaya Sosialisasi wajib belajar dilakukan dengan memanfaatkan budaya yang berkembang di daerah tersebut; misalnya daerah yang masyarakatnya senang dengan seni, maka pesan-pesan wajib belajar dapat disisipkan pada gelar seni. Masyarakat yang sangat menghormati adat, maka tokoh adat dilibatkan dalam pemikiran dan pelaksanaan sosialisasi Wajar Dikdas sembilan tahun yang bermutu. Sanksi adat biasanya lebih disegani dari pada sanksi hukum. (b) Pendekatan Sosial Sosialisasi Wajar Dikdas sembilan tahun yang bermutu perlu memperhatikan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Bila dalam masyarakat ada tokoh yang disegani dan bisa menjadi panutan, maka tokoh ini perlu dilibatkan dalam sosialisasi. Tokoh masyarakat ini bisa berasal dari tokoh formal, maupun tokoh non formal. Pada masyarakat ekonomi lemah, sosialisasi dilakukan dengan memberikan informasi tentang pelayanan pemerintah untuk pendidikan, misalnya BOS ataupun beasiswa. Bila anak sibuk membantu kerja orangtua, anak tidak harus berhenti bekerja, tetapi disampaikan jenis pendidikan alternatif yang bisa diikuti oleh anak yang bersangkutan, misalnya SMP Terbuka atau program Paket B.


(c) Pendekatan Agama Pada daerah tertentu ada yang masyarakatnya sangat agamis dan sangat mentaati ayat-ayat suci. Untuk daerah seperti ini peran para tokoh agama sangat sesuai. Dengan mengutip ayat-ayat suci, maka konsep wajib belajar lebih mudah diikuti. Untuk ini motto “belajar adalah ibadah” yang didasarkan atas kajian yang sangat mendalam oleh para tokoh agama dapat diangkat menjadi motto dalam sosialisasi Wajar Dikdas sembilan tahun yang bermutu. (d) Pendekatan Birokrasi Pendekatan birokrasi ialah upaya memanfaatkan sistem pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Pembentukan tim koordinasi di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan merupakan salah satu bentuk pendekatan birokrasi. Birokrasi ditempuh karena dengan pendekatan ini lebih mudah diperoleh berbagai faktor penunjang baik tenaga, sarana, maupun dana. Namun demikian pendekatan ini akan lebih berhasil bila digabung dengan pendekatan yang lain. (e) Pendekatan Hukum Pendekatan hukum ialah pendekatan yang hanya digunakan untuk daerah yang masyarakatnya memiliki kesadaran terhadap pendidikan sangat rendah dan tingkat resistensinya tinggi. Program Wajib Belajar Sembilan Tahun sampai saat ini masih memberlakukan konsep “universal basic education” dan belum menerapkan konsep “compulsary education”. Artinya, program wajib belajar baru sebatas himbauan tanpa diikuti sanksi hukum. Namun jika diperlukan, UU Nomor 20 tahun 2003, memberi kemungkinan kepada pemerintah untuk menerapkan konsep “compulsary education”, sehingga


berkonsekuensi adanya sanksi hukum bagi yang tidak mau melaksanakan tanggung jawabnya terhadap program wajib belajar, baik pemerintah, pemerintah daerah, orangtua, maupun peserta didik. Untuk mempercepat akselerasi penuntasan wajib belajar, pada tahun 2006 pemerintah menerbitkan Instruksi Presiden nomor 5 tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan

Tahun

dan

Pemberantasan

Buta

Aksara.

Inpres

ini

menginstruksikan kepada para Menteri terkait, Kepala BPS, Gubernur, Bupati dan Walikota untuk memberikan dukungan dan mensukseskan program pemerintah dimaksud. 2.1.3. Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun Yang Bermutu Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan bahwa setiap warga negara yang berusia 7 – 15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Pasal 34 ayat 2 menyebutkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya, sedangkan pada ayat 3 menyebutkan bahwa wajib belajar merupakan tanggungjawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga

pendidikan

pemerintah,

pemerintah

daerah,

dan

masyarakat.

Konsekuensi dari amanat Undang-undang tersebut adalah pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan pendidikan bagi seluruh peserta didik pada tingkat pendidikan dasar (SD dan SMP) serta satuan pendidikan lain yang sederajat.


Pengaturan mengenai pendanaan pendidikan dalam Pasal 46, Pasal47, Pasal 48, dan Pasal 49, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional disusun berdasarkan semangat desentralisasi dan otonomi satuan pendidikan dalam perimbangan pendanaan pendidikan antara pusat dan daerah. Dengan demikian pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah untuk menyediakan anggaran pendidikan berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan,dan keberlanjutan. Dalam rangka memenuhi tanggung jawab pendanaan tersebut, pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat mengerahkan sumberdaya yang ada sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dikelola berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik. Sejak Juli 2005 yang lalu, pemerintah memunculkan kebijakan strategis, sebagai langkah serius, nyata dan urgen untuk mewujudkan wajib belajar (wajar) 9 tahun, yaitu Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Kebijakan stretegis itu dimaksudkan untuk pemerataan sekaligus penyegaran kembali akan pentingnya kesadaran pendidikan yang terjangkau (murah) dan bermutu bagi semua anak negeri di tanah air. Cita-cita dan amanat UUD 1945 yang menjadi payung hukum tertinggi di negeri ini serta UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas sebagai pijakan pemerintah, melalui Kemendiknas agar semua warga negara berusia 7-15 tahun atau setingkat SD hingga SMP wajib memperoleh hak untuk mendapat pendidikan. Hal ini selaras dengan misi dunia bahwa pendidikan adalah untuk


semua (education for all) yang menembus batas benua, negara, pulau, etnis, ras, suku, dan agama. Perbedaan

geografis

bangsa

Indonesia

yang

begitu

majemuk,

mengakibatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat atau daerah tidak dapat berkembang secara pesat dan merata. Faktor perbedaan sosial-ekonomi itulah sebagai salah satu kendala utama, selain faktor-faktor lain, dalam rangka menuntaskan wajib belajar 9 tahun. Sebagai upaya menjembatani perbedaan itu dan ditambah dengan jumlah masyarakat kurang mampu (miskin) yang tidak sedikit, pemerintah melalui Kemendiknas memberikan program BOS guna pemenuhan kebutuhan belajar mengajar siswa yang diterimakan langsung ke semua sekolah tingkat dasar (SD/SMP). Artinya, program BOS mendorong agar semua warga negara Indonesia mengenyam pendidikan sekurang-kurangnya tingkat dasar. Salah satu indikator penuntasan program Wajar Dikdas 9 tahun di ukur dengan Angka Partisipasi Kasar (APK) tingkat SMP. Pada tahun 2009 APK SMP telah mencapai 98,11%, sehingga dapat dikatakan bahwa program wajar 9 tahun telah tuntas sesuai dengan waktu yang telah ditargetkan. Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang dimulai sejak bulan Juli 2005, telah berperan besar dalam percepatan pencapaian program Wajar 9 Tahun tersebut. Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah merupakan program pemerintah yang diberikan dalam bidang pendidikan untuk menjamin terlaksananya program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun. Ukuran penuntasan wajib belajar pendidikan dasr 9 tahun adalah apabila Angka Partisipasi Kasar (APK) sudah mencapai 95%. Semula pemerintah menargetkan program penuntasan wajar


dikdas 9 tahun ini pada tahun 2008/2009, namun karena terjadinya krisis pada tahun 1997 banyak peserta didik dari keluarga kurang mampu tidak dapat mengikuti sekolah lagi. Bantuan Operasional Sekolah adalah bantuan yang diberikan pemerintah untuk menjamin terlaksananya program wajib belajar. Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang dilaksanakan sekarang ini merupakan program tersendiri yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Program BOS meskipun ditujukan terutama dalam rangka perluasan akses dan pemerataan pendidikan, diharapkan dapat mendukung peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing, serta peningkatan tata kelola dan pencitraan pendidikan yang positif di hadapan publik dalam rangka wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi dan wilayah geografis Indonesia yang sangat luas, dengan latar belakang sosial, budaya, dan ekonomi penduduk yang heterogen. Secara umum program BOS bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 tahun yang bermutu. Sedangkan sasaran program BOS adalah semua sekolah SD dan SMP, termasuk Sekolah Menengah Pertama Terbuka (SMPT), dan Tempat Kegiatan Belajar Mandiri (TKBM) yang diselenggarakan oleh masyarakat baik negeri maupun swasta di seluruh provinsi di Indonesia. Besar biaya satuan BOS yang diterima oleh sekolah termasuk untuk BOS Buku, dihitung berdasarkan jumlah siswa dengan ketentuan pertahunnya sebagai berikut : a.

SD/SDLB di kota

: Rp. 400.000,-/siswa


b.

SD/SDLB di kabupaten

: Rp. 397.000,-/siswa

c.

SMP/SMPLB di kota

: Rp. 575.000,-/siswa

d.

SMP/SMPLB di kabupaten : Rp. 570.000,-/siswa

Dari rentang waktu lima tahun terakhir, besaran program BOS dari tahun 2005 hingga tahun 2009 telah mengalami peningkatan secara signifikan. Program BOS merupakan program yang sebanding lurus dengan kebijakan pemerintah yang mengalokasikan anggaran pendidikan 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sebagai amanat Undang-Undang Dasar 1945. Manfaatnya, lebih dari 30 juta murid SD/MI dan 12,5 juta SMP/MTs telah merasakan program BOS yang hasilnya sangat positif untuk pengentasan wajib belajar 9 tahun. Bahkan, menurut laporan Ditjen Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, penuntasan program wajar 9 tahun mengalami peningkatan secara signifikan, yaitu mencapai 98,11% Angka Partisipasi Kasar (APK). Prestasi ini melebihi target dari yang dirancang sebelumnya, yakni untuk menuntaskan wajar 9 tahun paling lambat tahun 2015. Program BOS dinilai menghasilkan kemajuan yang pesat. Secara riil, indikator keberhasilan program BOS adalah mampu mengurangi beban orangtua untuk biaya pendidikan anaknya, sehingga menurunkan angka putus sekolah (drop out), mengurangi angka mengulang kelas, meminimalisir tingkat ketidak hadiran, dan meningkatkan angka melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs.


Dana BOS digunakan untuk 1. Pembiayaan seluruh kegiatan dalam rangka penerimaan siswa baru: biaya pendaftaran

penggandaan

formulir,

administrasi

pendaftaran,

dan

pendaftaran ulang. 2. Pembelian buku teks pelajaran dan buku referensi untuk dikoleksi di perpustakaan. 3. Pembelian bahan-bahan habis pakai: buku tulis, kapur tulis, pensil, bahan praktikum, buku induk siswa, buku inventaris, langganan koran, gula, kopi dan teh untuk kebutuhan sehari-hari disekolah. 4. Pembiayaan kegiatan kesiswaan: program remedial, program pengayaan, olahraga, kesenian, karya ilmiah remaja, pramuka, palang merah remaja dan sejenisnya. 5. Pembiayaan ulangan harian, ulangan umum, ujian sekolah dan laporan hasil belajar siswa. 6. Pengembangan profesi guru: pelatihan, KKG/MGMP dan KKKS/MKKS. 7. Pembiayaan perawatan sekolah: pengecatan, perbaikan atap bocor, perbaikan pintu dan jendela, perbaikan meubiler dan perawatan lainya 8. Pembiayaan langganan daya dan jasa: listrik, air, telepon, termasuk untuk pemasangan baru jika sudah ada jaringan di sekitar sekolah. 9. Pembayaran honorarium guru dan tenaga kependidikan honorer sekolah yang tidak dibiaya Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah. Tambahan insentif bagi kesahjeteraan guru PNS ditanggung sepenuhnya oleh Pemerintah Daerah. 10. Pemberian bantuan biaya transportasi bagi siswa miskin.


11. Khusus untuk pesantren salafiyah dan sekolah beragama non Islam, dana BOS dapat digunakan untuk biaya asrama/pondokan dan membeli peralatan ibadah. 12. Pembiayaan pengelolaan BOS: ATK, penggandaaan, surat menyurat dan penyusunan laporan. 13. Bila seluruh komponen di atas telah terpenuhi pendanaannya dari BOS dan masih terdapat sisa dana maka sisa dana BOS tersebut dapat digunakan untuk membeli alat peraga, media pembelajaran dan mebeler sekolah. Penggunaan dana BOS untuk transportasi dan uang lelah bagi guru PNS diperbolehkan hanya dalam rangka penyelenggaraan suatu kegiatan besaran/satuan biaya untuk keperluan di atas harus mengikuti batas kewajaran. 14. Penggunaan dana BOS untuk transportasi dan uang lelah bagi guru PNS diperbolehkan hanya dalam rangka penyelenggara suatu kegiatan sekolah selaian kewajiban jam mengajar. Besaran atau satuan biaya untuk keperluan di atas harus mengikuti batas kewajaran. Dana BOS tidak boleh digunakan untuk : 1. Disimpan dalam jangka waktu lama dengan maksud dibungakan 2. Dipinjamkan kepada pihak lain. 3. Membayar bonus, transportasi, atau pakaian yang tidak berkaitan dengan kepentingan murid 4. Membangun gedung/ruangan baru 5. Membeli bahan/peralatan yang tidak mendukung proses pembelajaran 6. Menanamkan saham


7. Membiayai segala jenis kegiatan yang telah dibiaya dari sumber dana pemerintahan pusat atau daerah, misalnya guru kontrak/guru bantu dan kelebihan jam mengajar. BOS adalah program pemerintah yang pada dasarnya adalah untuk penyediaan pendanaan biaya operasional dan personalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar. Meskipun tujuan utama dari program BOS adalah untuk pemerataan dan perluasan akses, program BOS juga merupakan program untuk meningkatkan mutu, relevansi dan daya saing serta untuk tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik. Melalui program BOS yang terkait dengan pendidikan dasar 9 tahun, maka diharapkan BOS harus menjadi sarana penting untuk meningkatkan akses dan mutu pendidikan dasar 9 tahun yang bermutu, melalui BOS tidak boleh ada siswa miskin putus sekolah karena tidak mampu membayar iuran/pungutan yang dilakukan oleh sekolah, dan anak lulusan SD harus diupayakan kelangsungan pendidikannya ke sekolah setingkat SMP. Tidak boleh lagi ada tamatan SD/sederajat tidak dapat melanjutkan ke SMP/sederajat. Peningkatan mutu dan daya saing pendidikan diarahkan untuk mewujudkan proses dan keluaran pendidikan yang bermutu. Mewujudkan mutu pendidikan bukan hal yang mudah apalagi bila dikaitkan dengan fungsi dan tujuan seperti tertulis dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Namun capaian pembangunan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah seperti nilai ujian nasional siswa, jumlah guru yang telah memenuhi kualifikasi, jumlah Sekolah Bertaraf Internasional (SBI) atau Rintisan


SBI (RSBI), dan jumlah perolehan medali pada berbagai olimpiade ilmiah Internasional dapat dijadikan indikator kinerja. Melalui program BOS yang terkait dengan pendidikan dasar 9 tahun yang bermutu, setiap pengelola program pendidikan harus memperhatikan hal-hal berikut : a. BOS harus menjadi sarana penting untuk meningkatkan akses pendidikan dasar 9 tahun yang bermutu; b. BOS harus memberi kepastian bahwa tidak ada siswa miskin putus sekolah karena alasan finansial seperti tidak mampu membeli baju seragam/alat tulis sekolah dan biaya lainnya; c. BOS harus menjamin kepastian lulusan setingkat SD dapat melanjutkan ke tingkat SMP; d. Kepala sekolah SD/SDLB menjamin semua siswa yang akan lulus dapat melanjutkan ke SMP/SMPLB; e. Kepala sekolah berkewajiban mengidentifikasi anak putus sekolah di lingkungannya untuk diajak kembali ke bangku sekolah; f. Kepala sekolah harus mengelola dana BOS secara transparan dan akuntabel; g. BOS tidak menghalangi siswa, orang tua yang mampu, atau walinya memeberikan sumbangan sukarela yang tidak mengikat kepala sekolah. Sumbangan sukarela dari orangtua siswa harus bersifat ikhlas, tidak terikat waktu dan tidak ditetapkan jumlahnya, serta tidak mendiskriminasikan mereka yang tidak memberikan sumbangan.


2.1.4. Program BOS dan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) Dana BOS diterima oleh sekolah secara utuh, dan dikelola secara mandiri oleh sekolah dengan melibatkan dewan guru dan Komite Sekolah dengan menerapkan MBS, yaitu : a. Sekolah mengelola dana secara profesional, transparan, dan akuntabel b. Sekolah harus memiliki Rencana Jangka Menengah yang disusun 4 tahunan; c. Sekolah harus menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) dalam bentuk Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS), dimana dana BOS merupakan bagian integral dari RKAS tersebut; d. Rencana Jangka Menengah dan RKAS harus disetujui dalam rapat dewan pendidik setelah memperhatikan pertimbangan Komite Sekolah dan disahkan oleh SKPD Pendidikan Kabupaten/Kota (untuk sekolah negeri) atau yayasan (untuk sekolah swasta). 2.1.5. Profesionalisme dan Kompetensi Guru Pendidikan merupakan sarana untuk memajukan kehidupan masyarakat. Oleh karenanya peranan pendidikan sangat penting dan tidak bisa dilepaskan dari kehidupan. Seringkali permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari diupayakan pemecahannya melalui jalur pendidikan yang ada. Namun kualitas pendidikan juga menuntut tanggung jawab dan peran serta dari semua pihak. Agar dapat dicapai kualitas seperti yang diharapkan, maka pendidikan harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Keberhasilan pelaksanaan proses pendidikan ditentukan banyak komponen. Komponen pendidikan tersebut antara


lain : guru, peserta didik, kurikulum atau program pendidikan, tujuan, fasilitas, dan manajemen pendidikan. Salah satu bagian dari komponen pendidikan dewasa ini yang penting adalah guru yang profesional. Guru menjadi salah satu faktor yang menentukan dalam konteks meningkatkan mutu pendidikan dan menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas, karena guru adalah garda terdepan yang berhadapan langsung dan berinteraksi dengan siswa dalam proses belajar mengajar. Mutu pendidikan yang baik dapat dicapai dengan guru yang profesional dengan segala kompetensi yang dimiliki. Undang-Undang Guru dan Dosen Nomor 14 tahun 2005 (pasal 1 ayat 1) dinyatakan bahwa : guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan menengah. Guru profesional akan tercermin dalam penampilan pelaksanaan tugas-tugas yang ditandai oleh keahlian baik dalam materi maupun metode, rasa tanggung jawab, pribadi, sosial, intelektual moral dan spiritual, dan rasa kesejawatan yaitu rasa kebersamaan di antara sesama guru. Sementara itu, perwujudan unjuk kerja profesional guru ditunjang dengan jiwa profesionalisme. Jiwa profesionalisme yaitu sikap mental yang senantiasa mendorong untuk mewujudkan diri sebagai guru yang profesional. Selain itu kualitas profesionalisme dapat ditunjukkan melalui pola pikir dan perilaku kerja sebagai berikut : (1) Keinginan untuk selalu menampilkan perilaku yang mendekati standar ideal. (2) Meningkatkan dan memelihara citra profesi. (3) Keinginan untuk senantiasa mengejar kesempatan pengembangan profesional yang dapat meningkatkan dan memperbaiki kualitas pengetahuan dan


keterampilannya. (4) Mengejar kualitas dan cita-cita dalam profesi. (5) Memiliki kebanggaan terhadap profesinya.

2.2. Landasan Penelitian Terdahulu Fatah (1998) meneliti tentang pembiayaan pendidikan di Sekolah Dasar. Variabel yang digunakan meliputi : 1) Biaya pendidikan di sekolah dasar, 2) Mutu proses belajar mengajar, 3) Mutu hasil siswa, 4) Pelaksanaan kebijakan anggaran pendidikan dalam upaya peningkatan hasil pendidikan. Hasil yang diperoleh adalah 1) Penerimaan biaya pendidikan yang dimanfaatkan untuk peningkatan mutu di Sekolah Dasar masih dominan dari pusat, 2) Komponen-komponen biaya pendidikan yang memberikan konstribusi secara signifikan terhadap mutu hasil belajar adalah a) gaji/kesejahteraan pegawai, b) biaya pendidikan guru, c) pengadaan alat pelajaran, d) pengadaan bahan pelajaran, dan e) pengadaan sarana sekolah. 3) Komponen-komponen biaya pendidikan yang memberikan konstribusi secara signifikan terhadap proses belajar mengajar siswa adalah : a) gaji/kesejahteraan guru, b) pengelolaan sekolah, c) pengadaan alat pelajaran, dan d) pengadaan sarana sekolah. 4) Dalam penentuan besarnya alokasi biaya operasional pendidikan yang bersumber dari pemerintah didasarkan atas jumlah murid, jumlah kelas, dan jumlah pegawai. Supriadi (2001) meneliti anatomi biaya pendidikan di SD, SMP, SMU, dan SMK. Penelitian ini menggunakan variabel-variabel : 1) Biaya pendidikan yang dikeluarkan pemerintah pusat dan daerah, 2) Biaya langsung dan tidak langsung yang dikeluarkan keluarga untuk anaknya yang bersekolah, 3) Biaya partisipasi masyarakat ke sekolah. Hasil yang diperoleh adalah : 1) Subsidi pemerintah


meningkat seiring dengan meningkatnya jenjang pendidikan, 2) Kontribusi keluarga jauh lebih tinggi dibandingkan kontribusi pemerintah, 3) Kontribusi masyarakat sangat rendah, 4) Jenjang pendidikan yang berlaku wajib belajar, studi lanjutan dari SD ke SMP menuntut keluarga menanggung biaya jauh lebih besar. Syamsuddin (2009) meneliti pengaruh biaya pendidikan terhadap mutu hasil belajar melalui mutu proses mutu proses belajar mengajar pada sekolah menengah pertama di Kabupaten Asahan. Variabel yang digunakan adalah biaya pendidikan sebagai variabel independen dan variabel dependen adalah mutu hasil belajar dengan mutu proses hasil belajar sebagai variabel intervening. Hasil yang diperoleh adalah : 1) Biaya pendidikan berpengaruh terhadap mutu hasil belajar, 2) biaya pendidikan berpengaruh terhadap mutu proses belajar mengajar, 3) Mutu proses belajar mengajar berpengaruh terhadap mutu hasil belajar, 4) Biaya pendidikan berpengaruh terhadap mutu hasil belajar melalui proses belajar mengajar.

2.3. Kerangka Konseptual Pendidikan memiliki peranan yang sangat penting bagi kemajuan suatu bangsa. Oleh karena itu, pendidikan harus terus menerus diperbaiki baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Adanya pendidikan dasar 9 tahun menunjukkan bahwa pemerintah berusaha untuk meningkatkan mutu pendidikan. Tujuan dari pendidikan dasar yaitu memberikan bekal kemampuan dasar kepada peserta didik untuk mengembangkan kehidupannya sebagai pribadi, anggota masyarakat, warga negara, dan anggota


umat manusia, serta mempersiapkan peserta didik untuk mengikuti pendidikan menengah. Program Wajib Belajar pada hakikatnya merupakan upaya sistematis pemerintah untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia, sehingga dapat berpartisipasi aktif dalam keseluruhan pembangunan nasional serta adaptif dalam penyerapan informasi ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), yang muaranya adalah mendekatkan pada pencapaian tujuan pembangunan nasional, yakni masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Selain itu, Program Wajib Belajar juga merupakan salah satu pengembangan skenario pendidikan yang dijangkaukan untuk perluasan dan pemerataan kesempatan belajar bagi setiap warga negara. Kebijakan tersebut merupakan salah satu pengejawantahan isi pasal 31 UUD 1945 ayat 1 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Juga ayat lainnya dari pasal 31 UUD 1945 yang telah diamandemen. Hal ini sejiwa dengan Hasil Konferensi Pendidikan untuk Semua (Education for All) di Jomtien, Thailand, Maret 1990. Konferensi yang dihadiri oleh 1500 peserta dari 155 negara tersebut menegaskan bahwa “pendidikan merupakan hak bagi semua orang dan juga dapat membantu secara meyakinkan orang menjadi lebih aman, lebih sehat, lebih berhasil, dan lebih berwawasan lingkungan”. Program Wajib Belajar 6 Tahun tersebut telah mampu menghantarkan Angka Partisipasi (Murni) Sekolah. Dalam rangka memperluas kesempatan pendidikan bagi seluruh warga negara dan juga dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, Pemerintah melalui PP No. 28/1990 tentang Pendidikan Dasar menetapkan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9


Tahun. Orientasi dan prioritas kebijakan tersebut, antara lain: (1) penuntasan anak usia 7-12 tahun untuk Sekolah Dasar (SD), (2) penuntasan anak usia 13-15 tahun untuk SLTP, dan (3) pendidikan untuk semua (educational for all). Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun diharapkan mampu mengantarkan manusia Indonesia pada pemilikan kompetensi Pendidikan Dasar, sebagai kompetensi minimal. Kompetensi Pendidikan Dasar yang dimaksudkan, mengacu pada kompetensi yang termuat dalam Pasal 13 UU No. 2/1989 yaitu kemampuan atau pengetahuan dan ketrampilan dasar yang diperlukan untuk hidup dalam masyarakat serta untuk mengikuti pendidikan yang lebih tinggi (pendidikan menengah). Hal ini juga relevan dengan unsur-unsur kompetensi pendidikan dasar yang harus dikuasai lulusan seperti yang diidentifikasi oleh The International Development Research Center, meliputi: (1) kemampuan berkomunikasi; (2) kemampuan dasar berhitung; (3) pengetahuan dasar tentang negara, budaya, dan sejarah; (4) pengetahuan dan keterampilan dasar dalam bidang kesehatan, gizi, mengurus rumah tangga, dan memperbaiki kondisi kerja; dan (5) kemampuan berpartisipasi secara aktif dalam masyarakat sebagai individu dan sebagai anggota masyarakat, memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara, bersikap dan berpikir kritis, serta dapat memanfaatkan perpustakaan, buku-buku bacaan, dan siaran radio. Program wajib belajar 9 tahun yang didasari konsep “pendidikan dasar untuk semua” (universal basic education), juga sejalan dengan Piagam PBB tentang Hak Asasi Manusia, tentang Hak Anak, dan tentang Hak dan Kewajiban Pendidikan Anak.


Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan bahwa setiap warga negara yang berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Konsekuensi dari amanat undang-undang tersebut maka pemerintah wajib memberikan layanan pendidikan bagi seluruh peserta didik pada tingkat pendidikan dasar (SD/MI dan SMP/MTs serta satuan pendidikan yang sederajat). Dengan adanya pengurangan subsidi bahan bakar minyak, amanat undang-undang dan upaya percepatan penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun yang bermutu, Pemerintah melanjutkan pemberian Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bagi SD/MI/SDLB, SMP/MTs/SMPLB Negeri/Swasta dan Pesantren Salafiyah serta sekolah keagamaan non Islam setara SD dan SMP yang menyelenggarakan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun. Berdasarkan uraian diatas, maka kerangka pemikirannya dapat dijelaskan secara teoritis antara variabel terikat (dependent variabel) dan variabel bebasnya (independent variabel). Sebelum melakukan penelitian mengenai pengaruh pemberian dana BOS untuk peningkatan prestasi siswa SMP di Kota Medan ini, penulis melakukan berbagai telaah yang menghubungkan variabel-variabel penelitian ini dengan peningkatan mutu guru. Dimana peningkatan prestasi siswa (mutu siswa) dan mutu guru di Kota Medan (sebagai variabel terikat) dipengaruhi oleh penggunaan dari dana BOS, antara lain pembelian buku teks pelajaran yang rusak, penerimaan siswa baru, kegiatan ekstrakurikuler, biaya ulangan dan ujian, bantuan biaya transportasi, seragam, sepatu dan alat tulis siswa miskin, pembayaran honor guru honorer, pembelian komputer dan printer, serta


pengembangan profesi guru (variabel bebas). Kerangka pemikiran digambarkan sebagai berikut : PERUNTUKAN DANA BOS

(X1)

(X2)

(X3) (Y2)

(X4) (X5) (Y1) (X6)

(X7)

(X8)

Gambar 2.1. Kerangka Konseptual Keterangan Gambar : Peruntukan Dana BOS : •

X1

: Anggaran pembelian buku teks pelajaran yang rusak

•

X2

: Anggaran penerimaan siswa baru

•

X3

: Anggaran kegiatan ekstrakurikuler

•

X4

: Anggaran biaya ulangan dan ujian


•

X5

: Anggaran bantuan transportasi, seragam, sepatu, alat tulis siswa miskin

•

X6

: Anggaran pembelian printer dan komputer

•

X7

: Anggaran pembayaran honor guru honorer

•

X8

: Anggaran pengembangan profesi guru

•

Y1

: Mutu Guru

•

Y2

: Prestasi Siswa

2.4. Hipotesis Berdasarkan kerangka konseptual diatas, maka dapat diambil hipotesis sebagai berikut : 1. Anggaran pembelian buku teks pelajaran yang rusak berpengaruh positif terhadap peningkatan mutu siswa, ceteris paribus; 2. Anggaran penerimaan Siswa Baru berpengaruh postif terhadap peningkatan mutu siswa, ceteris paribus; 3. Anggaran untuk kegiatan ekstrakurikuler berpengaruh positif terhadap peningkatan mutu siswa, ceteris paribus; 4. Anggaran ulangan dan ujian berpengaruh positif terhadap peningkatan mutu siswa, ceteris paribus; 5. Anggaran bantuan biaya transportasi, seragam, sepatu dan alat tulis siswa miskin berpengaruh positif terhadap peningkatan mutu siswa, ceteris paribus; 6. Anggaran pembelian komputer dan printer berpengaruh positif terhadap peningkatan mutu guru, ceteris paribus;


7. Anggaran pembayaran honor guru honorer berpengaruh positif terhadap peningkatan mutu guru, ceteris paribus; 8. Anggaran pengembangan profesi guru berpengaruh positif terhadap peningkatan mutu guru, ceteris paribus; 9. Mutu guru berpengaruh positif terhadap peningkatan mutu siswa/prestasi siswa, ceteris paribus.


BAB II TINJAUAN PUSTAKA. memberikan jaminan tentang pembiayaan pendidikan. mengamanatkan bahwa Pemerintah Indonesia melindungi segenap bangsa

Recommend Documents