BAB I PENDAHULUAN
1.1
Latar Belakang Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 telah dengan tegas menyebutkan
bahwa tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa dalam melaksanakan tertib dunia. Tujuan bangsa ini telah disusun sedemikan rupa oleh founding father kita yang tentunya menjadi tanggungjawab bersama generasi penerus bangsa. Selanjutnya pada pasal 28C UUD 1945 menegaskan bahwa setiap orang berhak mengembangkan
diri
melalui
pemenuhan
kebutuhan
dasarnya,
berhak
mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia telah jelas memberikan mandat bagi negara untuk menjamin hak setiap warga negara untuk mengembangkan diri, untuk memenuhi kebutuhan dasar, untuk mendapatkan pendidikan, untuk hidup sejahtera, untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan lain sebagainya. Permasalahan kemiskinan yang cukup kompleks membutuhkan intervensi semua pihak secara bersama-sama dan terkoordinasi. Namun, penanganannya selama ini cukup parsial dan tidak berkelanjutan. Peran dunia usaha dan
masyarakat pada umumnya juga belum optimal. Kerelawanan sosial dalam kehidupan masyarakat yang dapat menjadi sumber penting pemberdayaan dan pemecahan akar permasalahan kemiskinan juga mulai luntur. Untuk itu diperlukan perubahan yang bersifat sistematis dan menyeluruh dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Sementara itu, sampai saat ini terjadi disparitas/kesenjangan yang cukup mencolok antara hal yang menjadi tujuan atau harapan dan realita yang ada. Bahwa bangsa Indonesia sampai saat ini masih terbelenggu dengan banyak problem sosial yang tak kunjung sirna. Kemiskinan, pengangguran, ketidakberdayaan, konflik antar masyarakat dan berbagai macam problem lain termasuk akibat dari bencana/musibah yang silih berganti. Kemiskinan merupakan permasalahan utama pembangunan, akibat yang terjadi dari kemiskinan ini diantaranya adalah, pada bidang ekonomi mengakibatkan produktivitas rendah, pada aspek politik dapat mengakibatkan terjadinya instabilitas, pada aspek sosial mengakibatkan terjadinya penyakit sosial, pada bidang budaya mengakibatkan terjadinya dekadensi moral dan pada bidang pertahanan dan keamanan menjadi potensi terjadinya kerawanan keamanan dan ketertiban. Kemiskinan seolah menjadi permasalahan nasional yang sementara ini tidak pernah terlepas dari bangsa kita, dari waktu ke waktu angka kemiskinan tidak kunjung turun, namun malah menunjukan kenaikan begitu juga halnya dengan kabupaten Bintan. Pada tahun 2010, dari data Badan Pusat Statistik
Kabupaten Bintan tercatat angka kemiskinan mencapai 16.600 jiwa dan angka pengangguran terbuka mencapai hampir 9.250 orang. Dengan berbagai masalah kemiskinan tersebut, pemerintah melalui instansi, departemen dan lembaga telah banyak melaksanakan program-program penanggulangan kemiskinan. Program-program penanggulangan kemiskinan tersebut tersebar di berbagai departemen dan lembaga dengan pola dan karakteristik masing-masing. Pada tahun 2002 tercatat terdapat 62 program penanggulangan kemiskinan yang terdapat diberbagai departemen dan lembaga pemerintah. Sejalan dengan hal tersebut, dari tahun ke tahun anggaran pemerintah yang dialokasikanuntuk program-program penanggulangan kemiskinan terus meningkat. Tahun 2002 pemerintah mengalokasikan anggaran untuk program penanggulangan kemiskinan sebesar 16 Triliun dan terus berkembang sampai tahun 2010 sebesar 59 Triliun akan tetapi bahwa dari sejumlah anggaran tersebut, alokasi untuk Program Pengembangan Kecamatan rata-rata tidak lebih dari 3% (Laporan Tahunan PPK; 01/06/2010:3) PNPM Mandiri Pedesaan menyediakan dana langsung dari pusat (APBN) dan daerah (APBD) yang disalurkan ke rekening kolektif desa di Kecamatan. Masyarakat desa dapat mempergunakan dana tersebut sebagai hibah untuk membangun sarana/prasarana penunjang produktivitas desa, pinjaman bagi kelompok ekonomi untuk modal usaha bergulir, atau kegiatan sosial seperti kesehatan dan pendidikan. Setiap penyaluran dana yang turun ke masyarakat harus sesuai dengan dokumen yang dikirim ke pusat agar memudahkan
penelusuran. Warga desa, dalam hal ini TPK atau staf Unit Pengelola Kegiatan (TPK) di tingkat kecamatan mendapat peningkatan kapasitas dalam pembukuan, manajemen data, pengarsipan dokumen dan pengelolaan uang/dana secara umum, serta peningkatan kapasitas lainya terkait upaya pembangunan manusia dan pengelolaan pembangunan wilayah pedesaan. Kecamatan Gunung Kijang Kabupaten Bintan yang dibentuk berdasarkan Undang – undang No. 21 Tahun 2001, sejalan dengan pembentukan Kecamatan Singkep Barat, termasuk salah satu Kecamatan yang bergabung dalam PNPM (PPK) tahun 2004. PNPM yang semulanya bernama PNPM – PPK berubah nama menjadi PNPM Mandiri Perdesaan sejak tahun 2008. PNPM Mandiri Pedesaan Kecamatan Gunung Kijang yang merupakan pengelola dana program bantuan langsung masyarakat (BLM) menggulirkan dana tersebut untuk kegiatan prasarana desa, usaha ekonomi produktif (UEP), simpan pinjam kelompok perempuan, kegiatan pendidikan serta kegiatan kesehatan. Kecamatan Gunung Kijang terdiri dari : 1.
Kelurahan Kawal
2.
Desa Malang Rapat
3.
Desa Gunung Kijang
4.
Desa Teluk Bakau Pada penelitian ini, peneliti mengambil fokus pada pelaksanaan Simpan
Pinjam bagiPerempuan (SPP) di Kelurahan Kawal Kecamatan Gunung Kijang Kabupaten Bintan pada periode tahun 2013-2014.
Di bawah ini pelaksanaan PNPM Mandiri Pedesaan pada Tahun 20132014 di Kelurahan Kawal: Kelurahan Kawal 1.
Peningkatan Kapasitas Ekonomi a.
Pemberian pelatihan Sablon 1 paket, dengan alokasi dana sebesar Rp. 57.915.000,-.
b.
Pemberian pelatihan menjahit 1 paket, dengan alokasi dana sebesar Rp. 94.457.000,-
2.
Kegiatan SPP,dengan alokasi dana sebesar Rp. 142.500.000,Kegiatan simpan pinjam bagi perempuan dengan pembentukan kelompok
usaha.Berdasarkan observasi awal yang penulis lakukan, adanya beberapa gejalah yang mendukung untuk dilakukannya suatu penelitian antara lain : 1.
Keberadaan Simpan Pinjam Bagi Perempuan (SPP) tidak lepas dari salah satu tugas dan fungsi Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan. Simpan Pinjam Bagi Perempuan (SPP) sebagai sarana untuk meningkatkan penghasilan bagi kaum perempuan dalam membantu suaminya untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Jika pengelolaannya tidak dilakukan dengan baik maka Simpan Pinjam Bagi Perempuan (SPP) tidak akan berhasil.
2.
Jika dilihat saat ini dapat ditemukan bahwa Simpan Pinjam Bagi Perempuan (SPP) ini kurang berjalan dengan baik, dikarenakan dana yang diberikan kepada kelompok usaha tersebut tidak difungsikan sebagaimana peruntukannya.
Berdasarkan uraian permasalahan tersebut di lapangan, peneliti ingin mengetahui keberhasilan maupun kegagalan dari pelaksanaan PNPM di Kelurahan Kawal Kecamatan Gunung Kijang tersebut. Evaluasi yang merupakan salah satu rangkaian paling akhir dari program yang telah diimplementasikan yang kemudian dilakukan penilaian terhadap pelaksanaan dari kebijakan, melalui evaluasi terdapat tahapan identifikasi terhadap hal-hal yang menjadi selama proses implementasi dilakukan dan setelah itu hasil yang ada dapat dijadikan perbaikan untuk pelaksanaan PNPM selanjutnya maka dari itu penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dan penulisan skripsi yang berjudul “Evaluasi Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) (Studi Pada Simpan Pinjam Bagi Perempuan (SPP) Di Kelurahan Kawal Kecamatan Gunung Kijang Tahun 20132014).” 1.2.
Perumusan Masalah Dari masalah yang muncul dalam penelitian ini dan juga disesuaikan
dengan alasan dalam memilih judul penelitian dapat disimpulkan perumusan masalah yang akan peneliti bahas dalam penulisan ini yaitubagaimanaoutput (hasil) Simpan Pinjam bagi Perempuan (SPP) diKelurahan Kawal Kecamatan Gunung Kijang Tahun 2013-2014.
1.3.
Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1.3.1. Tujuan Penelitian Adapun tujuan penelitian ini adalah : . 1.3.1.1. Untuk mengevaluasi pelaksanaan Simpan Pinjam bagi Perempuan (SPP) di Kelurahan Kawal Kecamatan Gunung Kijang selama periode 2013 – 2014; 1.3.1.2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang menjadi kendala bagi Simpan Pinjam bagi Perempuan (SPP) di Kelurahan Kawal Kecamatan Gunung Kijang Kabupaten Bintan. 1.3.2. Kegunaan Penelitian Adapun kegunaan penelitian ini adalah : 1.3.2.1. Penelitian ini dapat bermanfaat bagi pengembangan keilmuan dan pengetahuan karena akan menambah kahasana ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan kebijakan publik. 1.3.2.2. Dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan sumbangan dalam ilmu pengetahuan umumnya dan studi bidang sosial khususnya Jurusan Ilmu Pemerintahan. 1.3.2.3.
Sebagai bahan informasi dan masukan bagi Pelaksanaan Simpan Pinjam bagi Perempuan (SPP) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat – Mandiri Perdesaan dalam melaksanakan Program dimasa mendatang dapat lebih baik.
1.4.
Ruang Lingkup Penelitian Agar penelitian ini benar-benar menyentuh fenomena yang diteliti, maka
diberikan ruang lingkup di dalam penelitian ini diantaranya dengan memunculkan variable penelitian. Variabel penelitian adalah objek yang berbentuk apa saja yang ditentukan oleh peneliti untuk dicari informasinya dengan tujuan untuk ditarik suatu kesimpulan (Sugiyono,2007;21) Dalam penelitian ini agar tidak menimbulkan pemahaman yang berbeda beda dari istilah-istilah yang digunakan dalam analisa, maka penulis akan memberikan batasan-batasan tentang apa yang harus diketahui menyangkut tentang evaluasi pelaksanaan program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaaan (PNPM-MP) (Study kasus pada simpan pinjam bagi perempuan (SPP) Kelurahan Kawal Kecamatan Gunung Kijang Tahun 2013-2014) yang berpedoman pada teori-teori yang digunakan dan disesuaikan dengan konsep masalah yang diteliti. Evaluasi adalah suatu kegiatan untuk menilai tingkat kinerja suatu kebijakan. Dalam hal ini evaluasi kebijakan mengenai Simpan Pinjam bagi Perempuan (SPP) dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan di Kelurahan Kawal Kecamatan Gunung Kijang. 1.5.
Kerangka Teoritis Bila
kebijakan dipandang sebagai suatu pola kegiatan yang
berurutan, maka evaluasi kebijakan merupakan tahap akhir dalam proses kebijakan.Hal ini tidak berarti bahwa kebijakan akan berakhir sama sekali dalam tahap evaluasi, sebagai suatu kebijakan mungkin memerlukan perubahan-
perubahan atau perbaikan-perbaikan agar suatu kebijakan berhasil. Secara umum evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang menyangkut subtansi, dari pelaksanaan kebijakan. Selanjutnya evaluasi kebijakan (policy evalation) menurut Michel dan M. Ramesh (Subarsono,2005:11) adalah suatu proses untukmemonitor dan menilai hasil atau kinerja kebijakan. Memang tidak ada batasan waktu yang pasti kapan sebuah kebijakan harus di evaluasi. Laster dan Stewar (Agustino, 2006:185) mengatakan evaluasi ditujukan untuk melihat sebagian-sebagian kegagalan suatu kebijakan dan untuk mengetahui apakah kebijakan yang telah dirumuskan dan dihasilkan dapat menghasilkan dampak yang diinginkan. Jadi evaluasi sangat mempengaruhi alokasi resourser bagi pekerjaan-pekerjaan publik dan mengatur pembayaran dan manfaat yang diberikan pada setiap kedudukan. Menurut Syukur (Sumardi, 2005:79) bahwa terdapat 3 (tiga) unsur penting dalam proses implementasi yaitu : 1.
Adanya program dan kebijaksanaan yang dilalukan;
2.
Adanya target group yaitu kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan diharapkan menerima manfaat dari program tersebut;
3.
Adanya unsur pelaksanaan baik organisasi maupun perorangan. Lebih lanjut, Subarsono (2005;105) untuk menilai suatu kebijakan perlu
dikembangkan beberapa indicator, karena penggunaan indikator yang tunggal akan membahayakan, dalam arti hasil penilaian biasa dari yang sesungguhnya.
Menurut Dunn dalam Subarsono (2013;126), bahwa dalam menghasilkan informasi mengenai kinerja kebijakan digunakan tipe kriteria yang berbeda-beda untuk mengevaluasi hasil kebijakan. Ada beberapa kriteria evaluasi Simpan Pinjam bagi Perempuan (SPP) dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan yang dijadikan indikator penelitian yaitu: 1.
Efektifitas, berkenaan dengan apakah suatu kebijakan mencapai hasil yang diharapkan atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan. Indikator yang digunakan adalah menilai apakah Simpan Pinjam bagi Perempuan (SPP) sudah sejalan dengan visi dan misi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan.
2.
Kecakupan (adequacy), berkenaan dengan seberapa jauh tingkat efektifitas memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah. Indikator yang digunakan adalah menilai apakah dalam Simpan Pinjam bagi Perempuan (SPP) sudah memiliki kredibilitas dan pola kerja yang baik bagi
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri
Pedesaan. 3.
Kesamaan atau Pemerataan (equity), berhubungan erat dengan rasional legal dan social dan merujuk pada distribusi akibat dan usaha antar kelompok-kelompok yang berada dalam masyarakat. Indikator yang digunakan adalah menilai apakah akses Simpan Pinjam bagi Perempuan (SPP) yang tersedia sudah dimanfaatkan bagi kelompok-kelompok yang diberikan dana.
4.
Responsivitas, memuaskan
berkenaan
kebutuhan,
dengan
seberapa
preferensi
atau
jauh
nilai
kebijakan
dapat
kelompok-kelompok
masyarakat tertentu. Indikator yang digunakan adalah menilai apakah dengan adanya Simpan Pinjam bagi Perempuan (SPP) sudah merasa aman dalam
menambah
penghasilan
bagi
kelompok-kelompok
yang
memanfaatkan dana tersebut. 5.
Ketepatan (appropriateness), berhubungan dengan rasionalitas subtantif, Ketepatan merujuk pada nilai atau harga dari tujuan kebijakan dan kepada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan-tujuan tersebut. Indikator yang digunakan adalah menilai apakah kebijakan Simpan Pinjam bagi Perempuan (SPP) sudah sesuai dengan kondisi objektif yang ada di Kelurahan Kawal. Oleh karena itu strategi merupakan satu kesatuan yang komprehensif dan
terpadu untuk mencapai tujuan melalui berbagai cara atau alternative strategi yang dipertimbangkan dan dipilih, diimplementasikan dan dievaluasi agar dapat lebih efektif dan efisien sesuai dengan tujuan. Berkaitan dengan tujuan dari pelaksanaan evaluasi kebijakan, menurut Subarsono (2013:120) yang mengemukakan sedikitnya ada 6 (enam) rincian tujuan dari evaluasi kebijakan yaitu: 1.
Menentukan tingkat kinerja suatu kebijakan;
2.
Mengukur tingkat efisien suatu kebijakan;
3.
Mengukur tingkat keluaran (outcome) suatu kebijakan;
4.
Mengukur dampak suatu kebijakan;
5.
Untuk mengetahui apabila adanya penyimpangan;
6.
Sebagai bahan masukan (input) untuk kebijakan yang akan datang. Selain tujuan dilakukannya evaluasi kebijakan, perlu sebuah kebijakan
publicdievaluasi ada beberapa argumen mengenai perlunya evaluasi antara lain: 1. Untuk mengetahui tingkat efektifitas suatu kebijakan; 2. Mengetahui apakah suatu kebijakan itu berhasil atau gagal; 3. Memenuhi aspek akuntabilitas public; 4. Menunjukan pada stakeholders manfaat suatu kebijakan. Subasono (2013:123) 1.6.
Konsep Operasional Untuk mencapai realitas dalam hasil penelitian secara empiris,
maka sejumlah konsep yang masih abstrak perlu dioperasionalkan agar benarbenar
menyentuh
fenomena
yang
akan
diteliti.
Konsep-konsep
yang
dioperasionalkan tersebut perlu dilakukanpengukuran guna mempermudah dalam proses pemberian nilai/skor atas konsep-konsep dari masing-masing indikator Untuk mengukur Simpan Pinjam Bagi Perempuan (SPP) di Kelurahan Kawal Kecamatan Gunung Kijang penulis menguraikan beberapa indikator yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut : 1.6.1. Efektifitas Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya (Kurniawan, 2005:109). Suatu organisasi secara keseluruhannya dalam kaitannya dengan efektivitas adalah mencapai tujuan organisasi. Jika tiap-tiap individu berperilaku atau bekerja
efektif dalam mencapai tujuannya, maka kelompok dimana ia menjadi anggota juga efektif dalam mencapai tujuan, organisasi itu juga efektif mencapai tujuan. Efektivitas berbeda dengan efesiensi. Efesiensi adalah pengorbanan untuk mencapai tujuan. Efektivitas dengan penilaian pencapaian visi dan misisebagai berikut : 1. Pemahaman Program 2. Tepat Sasaran 3. Tepat waktu 4. Tercapainya tujuan 5. Perubahan nyata 1.6.2. Kecukupan Kecukupan dalam kebijakan publik dapat dikatakan tujuan yang telah dicapai sudah dirasakan mencukupi dalam berbagai hal. Dunn mengemukakan bahwa kecukupan (adequacy) berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kecukupan masih berhubungan denganefektivitas dengan menilai kemampuan Unit Pengelolah Kegiatan (UPK), keberhasilan Simpan Pinjam bagi Perempuan dapat menciptakan kemandirian, dan nilai kesempatan dalam menyelesaikan masalah yang terjadi. Kecukupan dengan penilaian sebagai berikut :
1.
Kemampuan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) mengatualkan program Kerja.
2.
Anggota /kelompok Simpan Pinjam Bagi Perempuan (SPP) dapat memenuhi kebutuhan ekonomi.
3.
Keberhasilan Simpan Pinjam Bagi Perempuan (SPP) dapat menciptakan kemandirian
1.6.3. Pemerataan Perataan dalam kebijakan publik dapat dikatakan mempunyai arti dengan keadilan yang diberikan dan diperoleh sasaran kebijakan publik. Dunn menyatakan bahwa kriteria kesamaan (equity) erat berhubungan dengan rasionalitas legal dan sosial dan menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok
yang
berbeda
dalam
masyarakat.
Kebijakan
yang
berorientasi pada perataan adalah kebijakan yang akibatnya atau usaha secara adil didistribusikan. Suatu program tertentu mungkin dapatefektif, efisien, dan mencukupi apabila biaya dan manfaat merata. Jadi indikator Pemerataan dalam evaluasi terhadap Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan (PNPM-MP)
dengan studi
kegiatan Simpan Pinjam Bagi Perempuan (SPP) Kelurahan Kawal dimana dalam hal ini Kelompok Simpan Pinjam Bagi Perempuan (SPP) di Kelurahan Kawal. dengan Indikator penilaian sebagai berikut : 1.
Alokasi dana dan kelompok Simpan Pinjam Bagi Perempuan (SPP).
2.
Akses persyaratan dan ketentuan Simpan Pinjam Bagi Perempuan (SPP)
1.6.4. Responsivitas
Responsivitas dalam kebijakan publik dapat diartikan sebagai respon dari suatu aktivitas. Yang berarti tanggapan sasaran kebijakan publik atas penerapan suatu kebijakan.Menurut Dunn menyatakan bahwa responsivitas (responsiveness) berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Responsivitas dengan menilai sebagai berikut : 1.
Peningkatan status kelompok Simpan Pinjam Bagi perempuan.
2.
Kepatuhan anggota pengguna dana pinjaman
3.
Kenyamanan dan keamanan
1.6.5.Ketepatan Ketepatan merujuk pada nilai atau harga dari tujuan program dan pada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan-tujuan tersebut. Dunn menyatakan bahwa kelayakan (Appropriateness) adalah: “Kriteria yang dipakai untuk menseleksi sejumlah alternatif untuk dijadikan rekomendasi dengan menilai apakah hasil dari alternatif yang direkomendasikan tersebut merupakan pilihan tujuan yang layak. Kriteria kelayakan dihubungkan dengan rasionalitas substantif, karena kriteria ini menyangkut substansi tujuan bukan cara atau instrumen untuk merealisasikan tujuan tersebut”. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa ketepatan
masih
berhubungan denganefektivitas dengan menilai manfaat bagi Kelompok Simpan Pinjam Bagi Perempuan (SPP).
1.7.
Metode Penelitian
1.7.1
Jenis Penelitian Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif kualitatif, dengan
pertimbangan bahwa metode ini sesuai dengan perumusan masalah, tujuan, dan manfaat penelitian ini (Bungin, 2007). Selain itu dengan metode ini data yang didapat lebih lengkap, lebih mendalam, dan kredibel. Deskripsi yang luas dan mendalam akan dapat diketahui, sehingga tujuan penelitian dapat dicapai sesuai dengan kondisi objektif terhadap pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) study pada Simpan Pinjam bagi Perempuan (SPP) di Kelurahan Kawal Kecamatan Gunung Kijang dalam bentuk data dan fakta di lapangan, sehingga nantinya dapat memberikan gambaran dan penjelasan yang jelas dan logis. 1.7.2 Lokasi Penelitian Penelitian ini penulis lakukan di Kelurahan Kawal Kecamatan Gunung Kijang. Ini menarik karena untuk dilakukan penelitian mengingat program ini merupakan wujud dari usaha pemerintah untuk menuntaskan kemiskinan dan mengurangi kesenjangan wilayah. Kelurahan Kawal ini merupakan alokasi dana Simpan Pinjam bagi Perempuan yang sangat besar. Diharapkan dengan diperolehnya data dan informasi bisa memperjelas kondisi yang sesungguhnya terjadi. Disamping itusepengetahuan penulis, di Kelurahan Kawal Kecamatan Gunung Kijang belum pernah ada yang mengadakan penelitian masalah Evaluasi Pelaksanaan PNPM-Mandiri Pedesaan padaSimpan Pinjam bagi Perempuan (SPP). 1.7.3. Informan
1.7.3.1. Informan Dalam penelitian ini yang menjadi sumber informasi adalah para informan yang berkompeten dan mempunyai relevansi dengan penelitian ini. Menurut Bungin, (2007:78) informan adalah orang yang dianggap menguasai dan memahami data, informasi ataupun fakta dari suatu objek penelitian. Informan penelitian adalah subjek yang memahami informasi objek penelitian sebagai pelaku maupun orang lain yang memahami objek penelitian. Informan dalam penelitian ini adalah Lurah, sebagai informan kunciFasilitator Desa (FD) sebanyak 1 (satu) orang , Ketua Unit Pengelola Kegiatan (UPK) sebanyak 1 (satu) orang dan Penerima Manfaat PNPM/ Anggota Simpan Pinjam Bagi Perempuan (SPP) sebanyak 3 (tiga) orang 1.7.4. Jenis dan Sumber Data 1.7.4.1. Data Primer Yaitu data yang diperoleh langsung dari informan dengan menggunakan wawancara tentang keberhasilan program PNPM-MP dalam tahapan pelaksanaan kegiatan di Kecamatan Gunung Kijang 1.7.4.2. Data Sekunder Yaitu data yang diperoleh dengan tidak melalui wawancara namun melalui dokumen-dokumen dan literatur, buku pedoman pelaksanaan PNPM-Mandiri Pedesaan, data dari Kecamatan Gunung Kijang, Struktur organisasi dan tata kerja, serta buku-buku teori dan sebagainya yang menunjang dan berkaitan dengan masalah penelitian. 1.7.5. Teknik dan Alat Pengumpulan Data
Untuk menghimpun data yang diperlukan maka dipergunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut : 1.7.5.1. Observasi atau pengamatan Observasi atau pengamatan dilakukan untuk mengetahui apakah informan yang diteliti cukup tepat untuk memenuhi kebutuhan dalam penelitian ini juga akan ikut berperan dalam kegiatan kemasyarakatan. 1.7.5.2. Wawancara Wawancara mendalam adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara. (Bungin,2007;111). Wawancara dilakukan untuk memperoleh data secara langsung dari informan, yakni warga masyarakat khususnya di Desa/Kelurahan Kecamatan Gunung Kijang serta data hasil wawancara dari informan Desa/Kelurahan yakni Kepala Desa/ Lurah di Kecamatan Gunung Kijang. Alatnya dengan menggunakan pedoman wawancara yaitu pertanyaan yang disusun secara sistematis yang berguna sebagai pedoman untuk melakukan tanya jawab secara langsung dengan informan. 1.7.5.2. Dokumentasi Dokumentasi adalah informan yang disimpan atau didokumentasikan sebagai bahan dokumentasi yang terdiri dari buku-buku dokumen pemerintah. Bahan-bahan dokumentasi berupa buku-buku bacaan yang berkaitan dengan
pemberdayaan masyarakat, Program PNPM Mandiri Pedesaan serta Monografi Kecamatan Gunung Kijang. 1.7.6. Teknik Analisa Data Penelitian ini menggunakan model analisis deskriptif kualitatif. Dalam model analisis deskriptif kualitatif ini peneliti harus menggambarkan keadaan dan fenomena yang diperoleh dalam bentuk kata-kata untuk diperoleh kesimpulan. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui sebuah proses yang dimulai sejak pengumpulan data, kemudian dikerjakan secara intensif sesudah penelitian selesai dilakukan. Teknik analisa dalam penelitian ini dilakukan dengan empat langkah yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi, Empat tahap dalam proses analisa data ini dijelaskan sebagai berikuti : 1.7.6.1. Pengumpulan Data Data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi dicatat dalam lapangan yang berisi tentang apayang dilihat, didengar, disaksikan dan juga temuan tentang apa saja yang dijumpai selama penelitian (Bungin,2009;108). 1.7.6.2. Reduksi Data Reduksi data diartikan sebagai proses dimana penelitian melakukan pemilahan dan penyederhanaan data hasil penelitian. Proses ini juga dinamakan proses transformasi data, yaitu perubahan data yang bersifat kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis dilapangan menjadi data yang bersifat harus dan siap pakai setelah dilakukan penyeleksikan dengan membuang data yang tidak
diperlukan. Data yang sudah direduksi juga akan memberikan gambaran yang dapat mempermudah peneliti untuk mencari kembali data diperlukan nantinya (Bungin,2009;115).
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1. Kebijakan Publik Kebijakan publik sering dipahami sebagai instrumen yang dipakai pemerintah untuk memecahkan masalah publik secara teknokratis.Dalam arti pemerintah menggunakan pendekatan rational choice untuk memilih Kebijakan menurut E. Hugh Heclo ( Inu, 2002:85) adalah cara bertindak yang sengaja untuk menyelesaikan beberapa permasalahan. Hampir sama dengan kedua pendapat di atas, Aderson (Islamy, 2003:17) mengungkapkan bahwa kebijaksanaan (policy) adalah serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu. Kebijakan publik menurut Dye (Nugroho, 2008: 2-4) adalah segala sesuatu yang dikerjakan atau tidak di kerjakan oleh pemerintah, mengapa suatu kebijakan harus dilakukan dan apakah manfaat bagi kehidupan bersama harus menjadi pertimbangan yang holistik agar kebijakan tersebut mengandung manfaat yang besar bagi warga dan berdampak kecil dan sebaiknya tidak menimbulkan persoalan yang merugikan, walaupun demikian pasti ada yang diuntungkan dan ada yang dirugikan, disinilah letaknya pemerintah harus bijaksana dalam menetapkan suatu kebijakan. Kebijakan publik adalah adalah “segala yang dikerjakan pemerintah, mengapa mereka melakukan, dan perbedaan yang dihasilkannya (what government did, why they do it, and what differences it makes)”. Dalam
pemahaman bahwa “keputusan” termasuk juga ketika pemerintah memutuskan untuk “tidak memutuskan” atau memutuskan untuk “tidak mengurus” suatu isu, maka pemahaman ini juga merujuk pada definisi Thomas R. Dye dalam Tilaar (Nugroho,2008:185) yang menyatakan bahwa kebijakan publik merupakan “segala sesuatu yang dikerjakan dan tidak dikerjakan oleh pemerinta.” Kebijakan publik merupakan : Apa yang dinyatakan dan dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah yang dapat ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan atau dalam policy statement yang berbentuk pidato-pidato dan wacana yang diungkapkan pejabat politik dan pejabat pemerintah yang segera ditindaklanjuti dengan program-program dan tindakan pemerintah. Kebijakan publikmerupakan “kebijakan yang ditetapkan oleh badan-badan dan aparat pemerintah”. Senada dengan Laswell dan Kaplan, David Easton dalam Subarsono(2005:2) mendefinisikan kebijakan publik sebagai “pengalokasian nilainilai kepada masyarakat”, karena setiap kebijakan mengandung seperangkat nilai di dalamnya. Dari dua definisi ini dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik juga menyentuh nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Berdasarkan definisi-definisi kebijakan publik yang dipaparkan di atas, maka kebijakan publik memiliki konsep-konsep sebagai berikut : 2.1.1. Kebijakan publik berisi tujuan, nilai-nilai, dan praktik/pelaksanaannya. 2.1.2. Kebijakan publik tersebut dibuat oleh badan pemerintah, bukan organisasi swasta. 2.1.3. Kebijakan publik tersebut menyangkut pilihan yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah.
Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan dari definisi kebijakan publik dalam Lampiran 1 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/04/M.PAN/4/2007 tentang Pedoman Umum Formulasi, Implementasi, Evaluasi Kinerja, dan Revisi Kebijakan Publik di Lingkungan Lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah. Dalam Peraturan Menteri ini, kebijakan publik adalah “keputusan yang dibuat oleh pemerintah atau lembaga pemerintahan untuk mengatasi permasalahan tertentu, untuk melakukan kegiatan tertentu atau untuk mencapai tujuan tertentu yang berkenaan dengan kepentingan dan manfaat orang banyak”. Dalam Peraturan Menteri tersebut, kebijakan publik mempunyai 2 (dua) bentuk yaitu peraturan yang terkodifikasi secara formal dan legal, dan pernyataan pejabat publik di depan publik. Menurut Subarsono (2005:3) kebijakan publik dapat berupa UndangUndang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Pemerintah Provinsi, Peraturan Pemerintah Kota/Kabupaten, dan Keputusan Walikota/Bupati. Berdasarkan Peraturan Menteri ini, pernyataan pejabat publik juga merupakan bagian kebijakan publik. Hal ini dapat dipahami karena pejabat publik adalah salah satu aktor kebijakan yang turut berperan dalam implementasi kebijakan itu sendiri. Kebijakan dapat pula dipandang sebagai sistem. Bila kebijakan dipandang sebagai sebuah sistem, maka kebijakan memiliki elemen-elemen pembentuknya. Menurut Thomas R. Dye dalam Dunn (2000: 110) terdapat tiga elemen kebijakan yang membentuk sistem kebijakan. Dye menggambarkan ketiga elemen kebijakan
tersebut
sebagai
kebijakan
publik/public
policy,
pelaku
kebijakan/policy stakeholders, dan lingkungan kebijakan/policy. Ketiga elemen ini saling memiliki andil, dan saling mempengaruhi. Sebagai contoh, pelaku kebijakan dapat mempunyai andil dalam kebijakan, namun mereka juga dapat pula dipengaruhi oleh keputusan pemerintah. Lingkungan kebijakan juga mempengaruhi dan dipengaruhi oleh pembuat kebijakan dan kebijakan publik itu sendiri. Dunn (2000: 111) menyatakan, “Oleh karena itu, sistem kebijakan berisi proses yang dialektis, yang berarti bahwa dimensi obyektif dan subyektif dari pembuat kebijakan tidak tepisahkan di dalam prakteknya”. Jika kebijakan dapat dipandang sebagai suatu sistem, maka kebijakan juga dapat dipandang sebagai proses. Untuk memahami kedudukan dan peran yang strategi dari pemerintah sebagai public actor, terkait dengan kebijakan publik maka diperlukan pemahaman bahwa untuk mengatualisasinya oleh karena itu diperlukan suatu kebijakan yang berorientasi kepada kepentingan rakyat. Sementara itu, Raksasataya (Islamy, 2003 : 17-18) mengemukakan bahwa suatu kebijaksanaan harus menuat tiga elemen yaitu: 1. Identifikasi dari tujuan yang ingin dicapai; 2. Taktik atau strategi dari berbagai langkah untuk mencapai tujuan yang diinginkan; 3. Penyediaan berbagai input untuk memungkinkan pelaksanaan secara nyata dari taktik atau strategi.
Sedangkan di lihat pembuat kebijakan publik tersebut, maka Nugroho R (2004: 59-61) menyatakan bahwa pertama, kebijakan publik dapat dibuat oleh lembaga Legislatif saja sesuai dengan konsep pembagian kekuasaan atau sering di kenal dengan Tree As Politika. Kedua, dapat dibuat melalui kerjasama antara Legislatif dan Eksekutif, dan ketiga kebijakan publik yang dibuat oleh Eksekutif saja. Menurut Hughes (Subarsono,2005:4) ketika mempelajari kebijakan publik terdapat dua pendekatan, yakni: 1. Analisis kebijakan ( policy formation), yaitu studi analisis kebijakan lebih terfokus pada studi pembuatan keputusan (decision making) dan penetapan kebijakan (policy formation) dengan menggunakan model-model statistik dan matematika yang canggih. 2. Publik Politik (political public policy), yaitu studi analisis kebijakan lebih menekankan
pada hasil dan custome dari kebijakan publik dari pada
penggunaan metode statistik, denga melihat interaksi politik sebagai faktor tertentu. Di dalam bidang, seperti kesehatan, pendidikan, kesejahteraan dan lingkungan. Dari pengertian dan pendekatan teori yang dikemukakan di atas, dapat diasumsikan bahwa implementasi kebijakan merupakan proses dari kebijakan publik yang tersusun dalam bentuk kegiatan dengan mengedepankan kerangka program kebijakan yang telah di susun dan tentunya kebijakan tersebut harus mempunyai dampak dan tujuan yang jelas sesuai dengan keinginan, dalam hal ini
implementasi dilaksanakan dan digunakan oleh implementor atau pelaksana kebijakan pada setiap proses pelaksanaan kegiatan. 2.2. Evaluasi Penilaian (evaluasi) adalah kegiatan untuk membandingkan antara hasil yang telah dicapai dengan rencana yang telah ditentukan. Djoko Wijono menyatakan bahwa penilaian merupakan alat penting untuk membantu pengambilan keputusan sejak tingkat perumusan kebijaan maupun pada tingkat pelaksanaan program. David Royse dan Bruce A. Thyer ( 1996) mengatakan bahwa evaluasi program adalah penelitian terapan yang berguna sebagai proses manajemen. Evaluasi berhubungan dengan upaya untuk memberikan masukan dalam membuat keputusan administrasi tentang program-program pelayanan manusia. Para pengambil keputusan perlu mengetahui hasil-hasil yang telah diperoleh jika suatu program telah selesai dilaksanakan, jika kegiatan tersebut akan dibiayai kembali pada tahun yang akan datang, atau jika program dapat diselesaikan dengan hasil yang sama namun biayanya tidak mahal. Tujuan penilaian adalah untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna perencanaan dan pelaksanaan program serta memberikan petunjuk dalam pengelolaan tenaga, dana dan fasilitas untuk program yang ada, baiik sekarang maupun yang akan datang. Adapun komponen utama penilaian yang dipakai sebagai pendekatan untuk menilai pelaksanaan program yaitu:
1.5.1.1.
Kesesuaian yang berkaitan dengan alasan-alasan atau maksud mengadakan program, rencana kegiatan, pelayanan atau unit-unit,
1.5.1.2.Tujuan terhadap kemajuan program, 1.5.1.3.Daya guna dan hasil guna, 1.5.1.4. Dampak pelaksanaan program. Djoko Wiyono (1999) mengemukakan secara umum komponen-komponen program yang dievaluasi, sebagai berikut: 1. Kondisi Awal, yang dimaksud adalah keadaan atau situasi yang terjadi sebelum program dilaksanakan. 2. Komponen Program, yang dimaksud adalah faktor-faktor masukan (inputs) dan seluruh aktivitas program. Masukan adalah faktor-faktor utama yang digunakan dan mempengaruhi secara langsung jalannya aktivitas program. Aktivitas adalah kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan selama pelaksanaan program berlangsung. 3. Aktivitas/Proses, dipandang dari sudut manajemen yang diperlukan adalah pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen seperti: perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, pemantauan, pengendalian, dan penilaian. 4. Faktor-faktor antara (internal dan Ekternal) yaitu berbagai faktor yang mempengaruhi secara tidak langsung dari keberlangsungan pelaksanaan program, baik yang berasal dari dalam lingkungan proyek (faktor internal) maupun yang berasal dari luar lingkuangan program pemberdayaan (faktor ekternal). Faktor-faktor ini juga dapat merupakan faktor pendukung atau faktor
penghambat keberhasilan pelaksanaan program yang akhirnya mempengaruhi keseluruhan keluaran pelaksanaan program (outputs) 5. Keluaran (outputs) yaitu yang dikeluarkan langsung/ hasil dari kegiatan pelaksanaan program, seperti jumlah kelompok yang mendapat pinjaman dana dari Pelaksanaan Program pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP). 6. Dampak jangka pendek dan manfaat (outcomes) yaitu kegunaan manfaat langsung yang terjadi karena adanya investasi pelaksanaan program. Dari pengertian dan pendekatan teori yang di kemukakan di atas, dapat diasumsikan bahwa implementasi kebijakan merupakan proses dari kebijakan publik yang tersusun dalam bentuk kegiatan dengan mengedepankan kerangka program kebijakan yang telah di susun dan tentunya kebijakan tersebut harus mempunyai dampak dan tujuan yang jelas sesuai dengan keinginan, dalam hal ini implementasi dilaksanakan dan digunakan oleh omplementasi atau pelaksana kebijakan pada setiap proses pelaksanaan kegiatan. 2.3. Deskripsi PNPM Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM Mandiri Pedesaan atau PNPM Mandiri Pedesaan merupakan salah satu mekanisme program
pemberdayaan masyarakat
yang digunakan PNPM
MandiriPedesaan dalam upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja di wilayah pedesaan. PNPM MandiriPedesaan adalah program
nasional
penanggulangan
kemiskinan
terutama
yang
berbasis
pemberdayaan masyarakat. Pengertian yang terkandung mengenai PNPM Mandiri Pedesaanadalah : 2.3.1. PNPM Mandiri Pedesaan adalah program nasional dalam wujud kerangka kebijakan sebagai dasar dan acuan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. PNPM Mandiri Pedesaan dilaksanakan melalui harmonisasi dan pengembangan sistem serta mekanisme dan prosedur program, penyediaan pendampingan dan pendanaan stimulan untuk mendorong prakarsa dan inovasi masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan yang berkelanjutan. 2.3.2. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk menciptakan meningkatkan kapasitas masyarakat, baik secara individu maupun berkelompok, dalam memecahkan berbagai persoalan terkait upaya peningkatan kualitas hidup, kemandirian dan kesejahteraannya.Pemberdayaan masyarakat memerlukan keterlibatan yang besar dari perangkat pemerintah daerah serta berbagai pihak untuk memberikan kesempatan dan menjamin keberlanjutan berbagai hasil yang dicapai. PNPM Mandiri Pedesaan mengadopsi sepenuhnya mekanisme dan prosedur Program Pengembangan Kecamatan (PPK) yang telah dilaksanakan sejak 1998. PNPM Mandiri sendiri dikukuhkan secara resmi oleh Presiden RI pada 30 April 2007 di Kota Palu Sulawesi Tengah.
PPK/PNPM Pedesaan memiliki kesamaan tujuan, yakni meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan melalui berbagai tahapan kegiatan dalam sebuah sirkulasi kegiatan Tahap-tahapan tersebut adalah: 1.
Diseminasi informasi dan Sosialisasi Tahapan ini dilakukan dalam beberapa cara : lokakarya dibeberapa level pemerintahan, hearing anggota legislatf di berbagai jenjang, dan forum-forum musyawarah masyarakat. Setiap desa dilengkapi papan informasi sebagai salah satu media (penyebaran) informasi. Membuka kerjasama dengan berbagai pihak media masa.
2.
Proses Perencanaan Partisipatif. Dilaksanakan mulai dari tingkat dusun, desa dan
kecamatan.
Masyarakat
memilih
fasilitator
Desa
(FD)
untuk
mendampingi proses sosialisasi dan perencanaan. FD mengatur pertemuan kelompok, termasuk pertemuan khusus perempuan, untuk membahas kebutuhan dan prioritas usulan desa. Dengan difasilitasi FD, masyarakat Desa bermusyawarah menentukan jenis kegiatan yang akan diusulkan mewakili desa. Program menyediakan tenaga konsultan sosial dan teknis di tingkat kecamatan dan kabupaten untuk membantu sosialisasi, perencanaan dan pelaksanaan kegiatan. 3. Seleksi Proyek di Tingkat Desa dan Kecamatan. Masyarakat melakukan musyawarah di tingkat desa dan antar desa (kecamatan) untuk memutuskan usulan prioritas dan layak didanai. Musyawarah terbuka bagi segenap anggota masyarakat untuk menghadiri dan memutuskan jenis kegiatan. Forum antar desa terdiri dari wakil-wakil dari desa. Pilihan proyek adalah open menu untuk semua investasi produktif, kecuali yang tercantum dalam daftar larangan.
4. Masyarakat melaksanakan proyek dalam forum musyawarah masyarakat memilih anggotanya untuk menjadi tim pengelolah Kegiatan (TPK) di desadesa yang terdanai Fasilitator Teknis program akan mendampingi TPK dalam mendesain prasarana, penganggaran kegiatan, verifikasi mutu dan supervise. Para pekerja umumnya berasal dari desa penerima manfaat. 5. Akuntabilitas dan laporan perkembangan. Selama pelaksana kegiatan, TPK harus memberikan laporan perkembangan kegiatan dua kali dalam tahap berikiutnya. Pada pertemuan akhir, TPK akan melakukan serah terima proyek kepada masyarakat, desa dan Tim Pemeliharaan kegiatan. Sesuai dengan Pedoman Umum, PNPM Mandiri Pedesaan mempunyai prinsip atau nilai-nilai dasar yang selalu menjadi landasan atau acuan dalam setiap pengambilan keputusan maupun tindakan yang akan diambil dalam pelaksanaan rangkaian kegiatan PNPM Mandiri Pedesaan. Nilai-nilai dasar tersebut diyakini mampu mendorong terwujutnya tujuan PNPM Mandiri Pedesaan. Prinsip-prinsip itu meliputi : 1.
Transparan dan Akuntabilitas, masyarakat harus memiliki akses yang memadai terhadap segala informasi dan proses pengambilan keputusan, sehingga pengelolaan kegiatan dapat dilaksanakan secara terbuka dan dipertanggung-gugatkan,
baik
secara
moral,
teknis,
legal
maupun
administratif 2.
Desentralisasi,kewenangan pengelolah kegiatan pembangunan sektoral dan kewilayaan dilimpahkan kepada Pemerintah Daerah atau masyarakat sesuai dengan kapasitasnya.
3.
Keberhasilan pada orang atau masyarakat miskin,semua kegiatan yang dilaksanakan mengutamakan kepentingan dan kebutuhan masyarakat miskin dan kelompok masyarakat yang kurang beruntung
4.
Otonomi, masyarakat diberi kewenangan secara mendiri untuk berpartisipasi dalam menentukan dan mengelola kegiatan pembangunan secara swakelola.
5.
Partisipasi atau Pelibatan masyarakat, masyarakat terlibat secara aktif dalam setiap proses pengambilan keputusan pembangunan dan secara gotong royong menjalankan pembangunan.
6.
Prioritas
Usulan,pemerintah
dan
masyarakat
harus
memprioritaskan
pemenuhan kebutuhan untuk pengentasan kemiskinan, kegiatan mendesak dan
bermanfaat
bagi
sebanyak-banyaknya
masyarakat,dengan
mendayagunakan secara optimal sumberdaya yang terbatas. 7.
Kesetaraan dan Keahlian Gender,laki-laki dan perempuan mempunyai kesetaraan dalam perannya di setiap tahap pembangunan dan dalam menikmati secara adil manfaat kegiatan pembangunan tersebut.
8.
Kolaborasi,semua pihak yang berkepentingan dalam penanggulangan kemiskinan didorong untuk mewujudkan, kerjasama dan sinergi antar pemangku kepentingan dalam penanggulangan kemiskinan.
9.
Keberlanjutan,setiap pengambilan keputusan harus mempertimbangkan kepentingan peningkatan kesejahteraan masyarakat, tidak hanya untuk saat ini tetapi juga di masa depan, dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan.
Dalam
pelaksanaannya,
program
ini
memusatkan
kegiatan
bagi
masyarakat Indonesia paling miskin di wilayah perdesaan. Program ini menyediakan
fasilitas
pemberdayaan
masyarakat
kelembagaan
lokal,
pendampingan, pelatihan, serta dana Bantuan Langsung untuk Masyarakat (BLM) kepada masyarakat secara langsung. Besaran dana BLM yang dialokasikan sebesar Rp750 juta sampai Rp3 milliar per kecamatan, tergantung jumlah penduduk. Pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan berada di bawah pembinaan Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), Departemen Dalam Negeri. Program ini didukung dengan pembiayaan yang berasal dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dana hibah dari sejumlah lembaga pemberi bantuan dibawah koordinasi Bank Dunia. PNPM Mandiri Perdesaan menyediakan dana langsung dari pusat (APBN) dan Daerah (APBD) yang disalurkan ke rekening kolektif desa di Kecamatan. Masyarakat desa dapat
mempergunakan dana tersebut sebagai hibah untuk
membangun sarana dan prasarana penunjang produktifitas desa, pinjaman bagi kelompok ekonomi untuk modal usaha bergulir, atau kegiatan sosial seperti kesehatan dan pendidikan. Setiap penyaluran dana yang turun ke masyarakat harus sesuai dengan dokumen yang dikirimkan ke pusat agar memudahkan penelusuran. Warga desa, dalam hal ini TPK atau staf Unit Pengelola Kegiatan (TPK) di tingkat Kecamatan mendapatkan peningkatan kapasitas dalam pembukuan, manajemen data, pengarsipan dokumen dan pengelolaan dana secara umum, serta peningkatan
kapasitas lainnya terkait upaya pembangunan manusia dan pengelolaan pembangunan wilayah pedesaan. Dalam pelaksanaan PNPM Mandiri Pedesaan, terdapat para pelaku di tingkat lokal sebagai pengelola maupun pelaksana dari program PNPM pedesaan. Para pelaku ditingkat lokal terdiri dari para pelaku ditingkat kecamatan yaitu UPK (Unit Pengelola Kecamatan) sebagai unit pengelola dana operasional pelaksanaan kegiatan PNPM. Fasilitator Kecamatan/Fasitator Teknik (FK/FT) sebagai fasilitator masyarakat dalam setiap tahapan PNPM. Pendamping lokal (PL) sebagai tenaga pendamping dari masyarakat yang menbantu fasilitator kecamatan unntuk memfasilitasi masyarakat dalam melaksanakan setiap tahapannya. Para pelaku ditiap desa terdiri dari Tim Pelaksana Kecamatan untuk memfasilitasi masyarakat dalam melaksanakan ditiap tahapannya. Para pelaku ditiap desa terdiri dari Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) sebagai tim pelaksana PNPM, Tim Penulis Usulan (TPU) sebagai tim yang menyiapkan dan menyusun gagasan-gagasan kegiatan yang diajukan oleh masyarakat, Kader Pemberdayaan
Masyarakat
Desa/Kelurahan
(KPM
D/K)
sebagai
Kader
masyarakat yang membantu pengelolaan pembangunan di desa. Para pelaku merupakan masyarakat lokal dari daerah tersebut yang dipilih melalui Musyawarah Desa (Musdes) dan Musyawarah Antar Desa (MAD). Jenis kegiatan yang dibiayai melalui BLM PNPM yaitu :Pertama, kegiatan pembangunan atau perbaikan sarana dan prasarana dasar seperti perbaikan jalan,
pembuatan drainase, pembangunan bendungan dan lain sebagainya. Kedua, kegiatan peningkatan dibidang kesehatan dan pendidikan. Termasuk pelatihan pengembangan keterampilan masyarakat (pendidikan nonformal). Ketiga, kegiatan peningkatan fasilitas/keterampilan kelompok usaha ekonomi dan penambahan permodalan simpan pinjam untuk kelompok perempuan (SPP). Pengajuan usulan kegiatan dilakukan mulai dari musyawarah yang dilakukan pada tingkat dusun yang membuat peta sosial kemiskinan, setelah masing-masing dusun menetapkan usulannya kemudian dibawa pada Musyawarah Desa (Musdes). Dimana semua usulan antar dusun dirumuskan untuk menetapkan 3 usulan pada musyawarah desa untuk dipilih kembali pada Musyawarah Antar Desa (MAD) yang diadakan ditingkat kecamatan. Musyawarah Antar Desa (MAD) merupakan musyawarah untuk mengambil keputusan terhadap usulan yang akan didanai oleh PNPM. Keputusan pendanaan harus mengacu pada usulan yang telah dibuat pada saat Musyawarah Antar Desa (MAD) prioritas unggulan. Pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) ini juga terdapat keberpihakan pada perempuan yang ditandai dengan adanya Musyawarah Desa Khusus Perempuan (MDKP) yaitu suatu forum yang dilakukan untuk mendapatkan usulan dari kelompok perempuan, ada kecenderungan gagasan perempuan lebih nyata menggambarkan kegiatan yang berkaitan langsung dengan kondisi kemiskinan, karena merekalah yang seringkali merasakan sehari-hari dengan kehidupan rumah tangganya agar penelitian ini benar-benar menyentuh
fenomena yang akanditeliti,maka diberikanlah ruang lingkup didalam penelitian ini diantaranya dengan memunculkan variabel penelitian. Variabel penelitian adalah objek yang berbentuk apa saja yang ditentukan oleh peneliti untuk dicari informasinya dengan tujuan untuk ditarik suatu kesimpulan (Sugiono,2007). Adapun variabel penelitian yang dimunculkan yaitu : Penilaian (Evaluasi) adalah kegiatan untuk membandingkan antara hasil yang telah dicapai dengan rencana yang telah ditentukan. Djoko Wijono (1999) menyatakan bahwa penilaian merupakan alat penting untuk membantu sejak tingkat perumusan kebijakan maupun pada tingkat pelaksanaan program.
BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 3.1.
Gambaran Umum Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan ( PNPM-MP) Kecamatan Gunung Kijang.
3.1.1. Sejarah Berdirinya Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Kecamatan Gunung Kijang Program
Nasional
Pemberdayaan
Masyarakat
Mandiri
Perdesaan
Kecamatan Gunung Kijang dimulai tahun2004, dan kegiatan pembangunan dilaksanakan di
kelurahan dan desa di Kecamatan Gunung Kijang, untuk
mempercepat proses pelaksanaan kegiatan tersebut maka ditunjuklah petugas yang diperbantukan dari Kantor Camat Gunung Kijang. Tujuannya adalah untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan. Pendekatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan merupakan pengembangan dari Program Pengembangan Kecamatan, yang selama ini dinilai berhasil. Beberapa keberhasilan Program Pengembangan Kecamatan adalah berupa penyediaan lapangan kerja dan pendapatan bagi kelompok rakyat miskin, efesiensi dan efektivitas kegiatan, serta berhasil menumbuhkan kebersamaan dan partisipasi masyarakat. Kecamatan Gunung Kijang terbentuk berdasarkan Undang-undang No. 21 Tahun 2001 sejalan dengan pembentukan Kecamatan Singkep Barat. Mata pencaharian sebagian besar di Kecamatan Gunung Kijang ini adalah nelayan, petani kebun, buruh tani, dan sebagian buruh swasta.
Di Kecamatan Gunung Kijang Mulai bergabung dengan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Pengembangan Kecamatan (PNPM-PPK) pada tahun 2004 dan dilanjutkan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) IIIb yang di mulai tahun 2006. Dan di tahun 2007 sejalan dengan perkembangan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM-PPK). Sedangkan pada tahun 2008 seiring dengan perkembangan
Program Nasioanl Pemberdayaan
Masyarakat Program Pengembangan Kecamatan (PNPM-PPK) berubah menjadi Program Nasioanla Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP). 3.1.2. Visi dan Misi PNPM-MP 3.1.2.1. Visi PNPM-MP Tercapainya
kesejahteraan
perdesaan. Kesejahteraan
dan
berarti
kemandirian
terpenuhinya
masyarakat kebutuhan
miskin dasar
masyarakat.Kemandirian berarti mampu mengorganisir diri untuk memobilisasi sumber daya yang ada di lingkungannya, mampu mengakses sumber daya di luar lingkungannya, serta mengelola sumber daya tersebut untuk mengatasi masalah kemiskinan. 3.1.2.2. Misi PNPM-Mandiri Perdesaan 1.
Peningkatan kapasitas masyarakat dan kelembagaannya;
2.
Pelembagaan sistem pembangunan partisipatif;
3.
Pengefektifan fungsi dan peran pemerintahan lokal;
4.
Peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana sarana sosial dasar dan ekonomi masyarakat;
5.
Pengembangan jaringan kemitraan dalam pembangunan;
Dalam rangka mencapai visi dan misi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan yaitu menjadikan masyarakat miskin sebagai kelompok
sasaran,
menguatkan
sistem
pembangunan partisipatif, serta
mengembangkan kelembagaan kerja sama antar desa. Berdasarkan visi, misi dan strategi yang dikembangkan, maka Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan lebih menekankan pentingnya pemberdayaan sebagai pendekatan yang dipilih. Melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan diharapkan masyarakat dapat menuntaskan tahapan pemberdayaan yaitu tercapainya kemandirian dan keberlanjutan, setelah tahapan pembelajaran dilakukan melalui Program Pengembangan Kecamatan. 3.1.3. Tujuan PNPM-MP Tujuan
Umum
PNPM
Mandiri
Perdesaan
adalah
meningkatnya
kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin di perdesaan dengan mendorong kemandirian dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan. Tujuan khususnya meliputi: 1. Meningkatkan partisipasi seluruh masyarakat, khususnya masyarakat miskin dan atau kelompok perempuan, dalam pengambilan keputusan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pelestarian pembangunan 2. Melembagakan
pengelolaan
mendayagunakan sumber daya local
pembangunan
partisipatif
dengan
3. Mengembangkan
kapasitas
pemerintahan
desa
dalam
memfasilitasi
pengelolaan pembangunan partisipatif 4. Menyediakan prasarana sarana sosial dasar dan ekonomi yang diprioritaskan oleh masyarakat 5. Melembagakan pengelolaan dana bergulir 6. Mendorong terbentuk dan berkembangnya Badan KerjaSama Antar Desa (BKAD) 7. Mengembangkan kerja sama antar pemangku kepentingan dalam upaya penanggulangan kemiskinan perdesaan 3.1.4. Prinsip – Prinsip PNPM-MP Sesuai dengan Pedoman Umum, PNPM Mandiri Perdesaan mempunyai prinsip atau nilai-nilai dasar yang selalu menjadi landasan atau acuan dalam setiap pengambilan keputusan maupun tindakan yang akan diambil dalam pelaksanaan rangkaian kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan. Nilai-nilai dasar tersebut diyakini mampu mendorong terwujudnya tujuan PNPM Mandiri Perdesaan. Prinsip-prinsip itu meliputi: 3.1.4.2.
Bertumpu pada pembangunan manusia. Pengertian prinsip bertumpu pada pembangunan manusia adalah masyarakat hendaknya memilih kegiatan yang berdampak langsung terhadap upaya pembangunan manusia daripada pembangunan fisik semata;
3.1.4.3.
Otonomi. Pengertian prinsip otonomi adalah masyarakat memiliki hak dan kewenangan mengatur diri secara mandiri dan bertanggung jawab, tanpa intervensi negatif dari luar;
3.1.4.4.
Desentralisasi. Pengertian prinsip desentralisasi adalah memberikan ruang yang lebih luas kepada masyarakat untuk mengelola kegiatan pembangunan sektoral
dan kewilayahan
yang bersumber dari
pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kapasitas masyarakat; 3.1.4.5.
Berorientasi pada masyarakat miskin. Pengertian prinsip berorientasi pada masyarakat miskin adalah segala keputusan yang diambil berpihak kepada masyarakat miskin;
3.1.4.6.
Partisipasi. Pengertian prinsip partisipasi adalah masyarakat berperan secara
aktif
dalam
proses
atau
alur
tahapan
program
dan
pengawasannya, mulai dari tahap sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan, dan pelestarian kegiatan dengan memberikan sumbangan tenaga, pikiran, atau dalam bentuk materill; 3.1.4.7.
Kesetaraan dan keadilan gender. Pengertian prinsip kesetaraan dan keadilan gender adalah masyarakat baik laki-laki dan perempuan mempunyai kesetaraan dalam perannya di setiap tahapan program dan dalam menikmati manfaat kegiatan pembangunan,kesetaraan juga dalam pengertian kesejajaran kedudukan pada saat situasi konflik;
3.1.4.8.
Demokratis.
Pengertian
prinsip
demokratis
adalah
masyarakat
mengambil keputusan pembangunan secara musyarawah dan mufakat; 3.1.4.9.
Transparansi dan Akuntabel. Pengertian prinsip transparansi dan akuntabel adalah masyarakat memiliki akses terhadap segala informasi dan proses pengambilan keputusan sehingga pengelolaan kegiatan dapat
dilaksanakan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan baik secara moral, teknis, legal, maupun administrative; 3.1.4.10. Prioritas. Pengertian prinsip prioritas adalah masyarakat memilih kegiatan yang diutamakan dengan mempertimbangkan kemendesakan dan kemanfaatan untuk pengentasan kemiskinan; 3.1.4.11. Keberlanjutan. Pengertian prinsip keberlanjutan adalah bahwa dalam setiap pengambilan keputusan atau tindakan pembangunan, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pemeliharaan kegiatan harus telah mempertimbangkan sistem pelestariannya 3.1.5. Sasaran PNPM-MP Ketentuan dasar PNPM Mandiri Perdesaan merupakan ketentuan pokok yang digunakan sebagaiacuan bagi masyarakat dan pelaku lainnya dalam melaksanakankegiatan, mulai tahapperencanaan,pelaksanaan, pengawasan, dan
dari pelestarian.Ketetntuan
dasar
PNPM Mandiri perdesaan dimaksudkan untuk mencapai tujuan secara lebih terarah. 3.1.6. Lokasi sasaran Lokasi sasaran PNPM MAndiri Perdesaan meliputi seluruh kecamatan perdesaan yang dalam pelaksanaanya dilakukan secara bertahap dan tidak termasuk kecamatan kategori bermasalah dalam PNPM-Mandiri Perdesaan.Desa / Kelurahan berpartisipasi : 3.1.6.2.
Seluruh Desa/Kelurahan di kecamatan penerima PNPM-Mandiri Perdesaan
berhak berpartisipasi dalam seluruh tahapan program;
3.1.6.3.
Untuk dapat berpartisipasi dalam PNPM-Mandiri Perdesaan
dituntut
adanya kesiapan daru masyarakat dan desa dalam menyelengarakan pertemuan - pertemuan musyawarah secara swadaya dan menyediakan kader-kader Desa/ Kelurahan yang bertugas secara sukarela; 3.1.6.4.
Adanya kesanggupan untuk mematuhi dan melaksanakan ketentuan dalam PNPM-Mandiri Perdesaan
Kriteria desa bisa terdanai : 1. Lebih bermanfaat bagi RTM,baik di lokasi desa tertinggal maupun bukan desa tertinggal 2. Berdampak langsung dalam peningkatan kesejahteraan. 3. Dapat dikerjakan oleh masyarakat. 4. Didukung oleh sumberdaya yang ada. 5. Memiliki potensi berkembang dan berkelanjutan. Kelompok Sasaran 1. Masyarakat Miskin 2. Kelembagaan Masyarakat di perdesaan 3. Kelembagaan Pemerintah Lokal 3.1.6. Pendanaan PNPM-MP Pendanaan
PNPM
Mandiri
Perdesaan
bersumber
dari
Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)dan sumber-sumber pendanaan yang lain. Pendanaan tersebut dilakukan melalui proses pencairan dan penyaluran dana.
Pada prinsipnya, semua proses terkait dengan penyaluran dan pencairan dana PNPM Mandiri Perdesaan di kecamatan dikelola dan diadministrasikan oleh Unit Pengelola Kegiatan (UPK), sedangkan
kegiatan pengelolaan dan
pengadministrasian di desa dilaksanakan oleh Tim Pengelola Kegiatan (TPK). 3.17. Kriteria dan Jenis Kegiatan di dalam PNPM-MP. Kegiatan yang dapat didanai dalam PNPM Mandiri Perdesaan dapat diklasifikasikan menjadi enam jenis kegiatan, yang meliputi: 3.1.7.1. Kegiatan pembangunan atau perbaikan sarana dan prasarana dasar yang dapat memberikan
manfaat
jangka pendek maupun jangka panjang
secara ekonomi bagi masyarakat miskin atau rumah tangga miskin; 3.1.7.2. Peningkatan bidang pelayanan kesehatan dan pendidikan, termasuk kegiatan pelatihan pengembangan keterampilan masyarakat; 3.1.7.3. Kegiatan peningkatan kapasitas/keterampilan kelompok usaha ekonomi, terutama bagi kelompok usaha yang berkaitan dengan produksi berbasis sumber daya lokal; 3.1.7.4. Penambahan permodalan Simpan Pinjam untuk Kelompok Perempuan (SPP); 3.1.7.5. Kegiatan pembangunan atau perbaikan sarana dan prasarana yang berhubungan
dengan
rehabilitasi
dan
rekonstruksi
pascabencana
Ketentuan yang terkait dengan kegiatan pascabencana mengacu pada Penjelasan 13 PTO; 3.1.7.6. Usulan kegiatan pengganti bagi lokasi kecamatan yang tidak memenuhi kriteria bisa mengajukan
dana SPP yang mencakup pembiayaan,
penyediaan sarana atau prasarana usaha, dan modal kerja yang dilakukan oleh kelompok usaha yang dikelola oleh perempuan. Usulan kegiatan prasarana dapat dipaketkan dengan usulan prasarana dan kegiatan non prasarana yang lainnya, kecuali dengan jenis kegiatan penambahan permodalan Simpan Pinjam untuk Kelompok Perempuan (SPP). Selain ituusulan kegiatan pengganti bagi lokasi kecamatan yang tidak memenuhi kriteria bisa mengajukan dana SPP, mencakup pembiayaan, penyediaan sarana atau prasarana usaha, dan modal kerja yang dilakukan oleh kelompok usaha yang dikelola oleh perempuan.Penentuan skala prioritas pendanaan kegiatan dilakukan masyarakat dalam musyawarah. 3.1.8. Peran pelaku-pelaku Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan. Masyarakat adalah pelaku utama Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan pada tahap perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian. Sedangkan pelaku - pelaku lainnya di desa, kecamatan, kabupaten dan seterusnya berfungsi sebagai pelaksana, fasilitator, pembimbing dan pembina agar tujuan, prinsip, kebijakan, prosedur dan mekanisme Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan tercapai dan dilaksanakan secara benar dan konsisten. 3.1.8.1. Pelaku di Desa Pelaku di desa adalah pelaku-pelaku yang berkedudukan dan berperan dalam pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan di desa. Pelaku di desa meliputi :
1.
Kepala Lurah Peran Lurah adalah sebagai pembina dan pengendali kelancaran serta
keberhasilan pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan di Kelurahan . Lurah menyusun peraturan Kelurahan yang relevan dan mendukung terjadinya proses pelembagaan prinsip dan prosedur Program Nasional
Pemberdayaan
Masyarakat
Mandiri
Perdesaan
sebagai
pola
pembangunan partisipatif, serta pengembangan dan pelestarian aset Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan yang telah ada di Kelurahan/Desa. Lurah
juga berperan mewakili
Kelurahananya dalam pembentukan
forum musyawarah atau badan kerja sama antar Kelurahan/desa. 2.
Kelompok Masyarakat Kelompok masyarakat adalah kelompok yang terlibat dan mendukung
kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan, baik kelompok sosial, kelompok ekonomi maupun kelompok perempuan. Termasuk sebagai kelompok masyarakat misalnya kelompok arisan, pengajian, kelompok ibu-ibu Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, kelompok Simpan Pinjam Perempuan, kelompok usaha ekonomi, kelompok pengelola air, kelompok pengelola pasar desa. 3. Pelaku di Kecamatan a.
Camat Camat atas nama Bupati berperan sebagai pembina pelaksanaan Program
Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan kepada desa-desa di
wilayah kecamatan. Selain itu camat juga bertugas untuk membuat Surat Penetapan Camat tentang usulan-usulan kegiatan yang telah disepakati musyawarah antar desa untuk di danai melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan. b.
Penanggungjawab Operasional Kegiatan (Pjok) Pjok adalah seorang Kasi Pemberdayaan Masyarakat atau pejabat lain
yang mempunyai tugas pokok sejenis di kecamatan yang ditetapkan berdasarkan Surat
Keputusan
operasional
Bupati dan bertanggungjawab atas penyelenggaraan
kegiatan dan keberhasilan seluruh kegiatan Program Nasional
Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan di kecamatan. c.
Tim Verifikasi Tim Verifikasi adalah tim yang dibentuk dari anggota masyarakat yang
memiliki pengalaman dan keahlian khusus, di bidang teknik prasarana, simpan pinjam, pendidikan, kesehatan atau pelatihan keterampilan masyarakat sesuai usulan kegiatan yang diajukan masyarakat dalam musyawarah desa perencanaan. Peran Tim Verifikasi adalah melakukan pemeriksaan serta penilaian usulan kegiatan semua desa peserta Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan dan selanjutnya membuat rekomendasi kepada musyawarah antar desa sebagai dasar pertimbangan pengambilan keputusan. d. Unit Pengelola Kegiatan Peran
Unit
Pengelola
Kegiatan
adalah
sebagai
unit
pengelola
danoperasional pelaksanaan kegiatan antar desa. Pengurus Unit Pengelola Kegiatan sekurang-kurangnya terdiri dari ketua, sekretaris dan bendahara. Unit
pengelola Kegiatan berasal dari anggota masyarakat yang diajukan oleh desa berdasarkan hasil musyawarah desa dan selanjutnya dipilih dalam musyawarah antar desa. e. Badan Pengawas Unit Pengelola Kegiatan Badan Pengawas Unit Pengelola Kegiatan berperan dalam mengawasi pengelolaan kegiatan, administrasi dan keuangan yang dilakukan oleh Unit Pengelola Kegiatan. Badan Pengawas Unit Pengelola Kegiatan dibentuk melalui musyawarah antar desa, sekurang-kurangnya tiga orang terdiri dari ketua dan anggota. f. Fasilitator Kecamatan Fasilitator Kecamatan adalah pendamping masyarakat dalam mengikuti atau melaksanakan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan. Peran Fasilitator Kecamatan adalah memfasilitasi masyarakat dalam setiap tahapan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan pada tahap sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian, selain itu juga berperan dalam membimbing kader-kader desa atau pelaku-pelaku Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan di desa dan kecamatan. g. Pendamping Lokal Pendamping Lokal adalah tenaga pendamping dari masyarakat yang membantu Fasilitator Kecamatan untuk memfasilitasi masyarakat dalam melaksanakan tahapan dan kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan pada tahap perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian. Di setiap kecamatan akan di tempatkan minimal satu orang pendamping lokal.
4.
Pelaku di Kabupaten a.
Bupati Bupati merupakan Tim Koordinasi Program Nasional Pemberdayaan
Masyarakat Mandiri Kabupaten, Penanggungjawab Operasional Kegiatan (Pjok) serta bertanggungjawab atas pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Kabupaten. Bersama DPRD, Bupati bertanggungjawab untuk melakukan kaji ulang terhadap peraturan daerah yang berkaitan dengan pengaturan desa sesuai komitmen awal b.
Tim Koordinasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Kabupaten Tim Koordinasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri
Kabupaten dibentuk oleh bupati untuk melakukan pembinaan pengembangan peran serta masyarakat, pembinaan administrasi dan fasilitasi pemberdayaan masyarakat pada seluruh tahapan program Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan. Tim Koordinasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Kabupaten juga berfungsi dalam memberikan dukungan koordinasi program antar instansi, pelayanan dan proses administrasi di tingkat kabupaten. c.
Penanggungjawab Operasional Kabupaten Penanggungjawab
Operasional
Kabupaten
adalah
seorang pejabat
dilingkungan Badan Pemberdayaan Masyarakat atau pejabat lain yang mempunyai tugas pokok sejenis di kabupaten yang berperan sebagai pelaksana
harian Tim Koordinasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Kabupaten d.
Fasilitator Kabupaten Fasilitator Kabupaten adalah tenaga profesional yang berkedudukan di
tingkat kabupaten. Peran Fasilitator Kabupetan adalah sebagai supervisor atas pelaksanaan tahapan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan dilapangan yang difasilitasi oleh Fasilitator Kecamatan dan menfasilitasi perencanaan koordinatif di tingkat kabupaten f.
Pendamping Unit Pengelola Kegiatan Pendamping Unit Pengelola Kegiatan adalah konsultan yang bertugas
melakukan pendampingan kepada Unit Pengelola Kegiatan dan lembaga pendukung agar menjadi suatu lembaga handal dan akuntabel. Pendampingan yang diberikan termasuk aspek pengelolaan keuangan dan pinjaman, aspek penguatan kelembagaan serta aspek pengembanagan jaringan kerjasama, termasuk lembaga pendukung 3.1.9. Alur Kegiatan PNPM-MP Di Kecamatan Gunung Kijang mulai bergabung dengan PNPM (PPK) pada tahun 2004 dan dilanjutkan PPK IIIb yang dimulai tahun 2006, Ditahun 2007 sejalan dengan perkembangan PNPM-PPK, Sedangkan pada tahun 2008 seiring dengan perkembangan PNPM-PPK berubah nama menjadi PNPM-Mandiri Pedesaan. Alur tahapan PNPM Agribisnis Perdesaan sejalan dan seiring dengan alur tahapan PNPM Mandiri Perdesaan, yang memiliki tahapan-tahapan: perencanaan,
pelaksanaan dan pelestarian kegiatan. Perbedaan antara PNPM Agribisnis Perdesaan dengan PNPM Mandiri Perdesaan terletak pada : 1.
Jenis kegiatan, terfokus pada agribisnis lingkup pertanian,
2.
Usulan kegiatan yang didanai BLM adalah usulan yang terkait dengan agribisnis perdesaan,
3.
Adanya Pertemuan Khusus Kabupaten (setelah dilaksanakan MAD Prioritas usulan) Dimaksudkan untuk membahas aspek-aspek yang spesifik tentang
kegiatan agribisnis yang diusulkan oleh masyarakat, dan sekaligus sinkronisasi dan koordinasi kegiatan PNPM- MP. 3.2. Gambaran Umum Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Yang Dilaksanakan di Kelurahan Kawal Kecamatan Gunung Kijang PNPM-MP sebagai salah satu program yang diarahkan untuk pemberdayaan masyarakat yang biasanya pengelolaannya diserahkan pada perempuan melalui kelompok, diharapkan mampu menjawab permasalahan yang ada dalam masyarakat.
Untuk
tercapainya
efektifitas
ataupun
tujuan
dari
sebuah
kelembagaan maka diperlukan pengelolaan dan manajemen yang baik, begitupun halnya dengan kelompok Kelurahan Kawal yang juga bergerak dalam simpan pinjam. Terkait Simpan Pinjam Bagi Perempuan (SPP) perlu adanya menajemen dan pengelolaan yang baik terhadap danaSimpan Pinjam Bagi Perempuan (SPP) tersebut sehingga keberlanjutan program bisa tercapai. Hal
ini
mengingat
dimana dalam kegiatan Simpan Pinjam Bagi Perempuan (SPP) yang menjadi
jembatan adalah adanya dana yang akan di simpan ataupun di pinjamkan berdasarkan prosedur yang sudah ditetapkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat-Mandiri Pedesaan (PNPM MP)mengucurkan dana untuk usaha keluarga melalui kelompok yang dibentuk perempuanyang berupa simpan pinjam. Dana tersebut akan diberikan dalam bentuk bantuan kredituntuk membuka usaha keluarga melalui kelompok yang dibentuk perempuan. Bentukkelompok perempuan tersebut adalah Simpan Pinjam Perempuan (SPP) ini nantinyaakan diberikan kepada perempuan, pinjamannya sesuai dengan permintaan dalamproposal yang diajukan, satu kelompok minimal terdiri dari sepuluh orang anggota yangmana nantinya pinjaman tersebut akan dibagikan kepada masing-masing anggota. Pengembalian pinjaman tersebut dilakukan setiap bulan selama satu tahun ditambahdengan bunga pinjaman (Tim Koordinasi PNPM-MP).Pada umumnya kegiatan perempuan ini bertujuan untuk membuka usaha dengan tujuan agar pinjaman kelompok mudah dikembalikan untuk digilirkan kembali kekelompok lainnya. Kalau dalam pelaksanaannya bermasalah maka satu desa tersebutatau satu kecamatan tersebut tidak akan mendapatkan program itu lagi. Dalam kegiatan SPP ini juga pihak UPK (Unit Pengelola Kegiatan)yang berada di kecamatan dan TPK (Tim Pengelola Kegiatan) yang berada di masingmasing desa operasionalnya diambil dari anggaran masing-masing kegiatan. Besarnyaoperasional UPK untuk satu kegiatan atau satu kelompok kegiatan simpan pinjamperempuan yaitu 20 persen, sementara untuk TPK untuk satu
kegiatan atau satukelompok kegiatan simpan pinjam perempuan sebesar 30 persen dari anggaran yangprogram. Sejumlah ibu-ibu tertarik dengan program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) yang diselenggarakan PNPM Mandiri Pedesaan. Program yang dinilai sangat strategisitu menjadi wadah penangggulangan kemiskinan. Selain melibatkan masyarakat dalamperencanaan, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan PNPM
Mandiri
Pedesaan , masyarakat jugaterlibat dan berperan dalam
mengembangkan ekonomi kerakyatan (mikro ekonomi) melalui kelompok usaha produktif, yang dikenal dengan Simpan Pinjam Perempuan(SPP) PNPM-Mandiri Pedesaan. Simpan Pinjam Bagi Perempuan (SPP)yang diperuntukkan pada kelompok perempuan Rumah TanggaMiskin (RTM) yang produktif dengan memberikan keleluasaan kepada masyarakatuntuk memanfaatkan potensi dan kapasitas yang dimiliki, seperti kegiatan industrirumah tangga (home industri), perdagangan dan jasa (Tim Koordinasi PNPM-MP). Di Kelurahan Kawal Kecamatan Gunung Kijang terdapat 3 (tiga) KelompokSimpan Pinjam Perempuan (SPP) yang didanai oleh PNPM Mandiri Pedesaanyaitu Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) yaitu; Bunga Kiambang, Bunga Raya II dan Fasta Biqul Khoirot. Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Bunga Kiambang
berada di di Kampung Kawal panti,
Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Bunga Raya II berada di Kampung Melayu , sedangkan Kelompok Simpan Perempuan (SPP) Fasta Biqul Khoirot berada Kampung Bukit Batu.
Sasaran, Bentuk Kegiatan: 1. Sasaran Program Sasaran program SPP adalah rumah tangga miskin yang produktif yangmemerlukan pendanaan kegiatan usaha ataupun kebutuhan sosial dasar melalui kelompok simpan pinjam perempuan yang sudah ada di masyarakat. 2. Bentuk Kegiatan Bentuk kegiatan SPP adalah memberikan dana pinjaman sebagai tambahan modal kerja bagi kelompok kaum perempuan yang mempunyai pengelolaan dana simpanan dan pengelolaan dana pinjaman. Ketentuan kelompok SPP adalah: 1 Kelompok yang dikelola dan anggotanya perempuan, yang satu sama saling mengenal, memiliki kegiatan tertentu dan pertemuan rutin yang sudah berjalan sekurang-kurangnya satu tahun. 2. Mempunyai kegiatan simpan pinjam dengan aturanpengelolaan dana simpanan dan dana pinjaman yang telah disepakati. 3. Telah mempunyai modal dan simpanan dari anggota sebagai sumber dana pinjaman yang diberikan kepada anggota. 4. Kegiatan pinjaman pada kelompok masih berlangsung dengan baik. 5. Mempunyai organisasi kelompok dan administrasi secara sederhana. Penentuan Bunga Simpanan dan Bunga Pinjaman Berdasarkan hasil wawancara dengan FK (Fasilitator Kecamatan) Gunung Kijang
penentuan
tingkat
bunga
musyawarah.Musyawarah dilakukan
pinjaman
ditetapkan
melalui
forum
di Kecamatan Gunung Kijang, dengan
mengundang seluruhkelompok SPP yang ada di Kecamatan Gunung Kijang, dalam musyawarah ini dihadirioleh kelompok Simpan Pinjam Bagi Perempuan (SPP) dari Kelurahan Kawal, Desa Malang Rapat, Desa Teluk Bakau , Desa Gunung Kijang, untuk dihadiri oleh Ibu-ibumenetapkan tingkat pinjaman bunga terlebih dahulu pihak-pihak terkait yaituKetua TPK berserta anggota, UPK, dan Fasilitator, melakukan survey ke Bank-bank yang ada di Kecamatan Gunung Kijang untuk mengatahui tingkat bunga terendahBank yang ada di Kecamatan Gunung Kijang. Hasil pengamatan ini digunakan untukpenetapan tingkat bunga yang akan diberlakukan pada kelompok SPP untukdisepakati oleh semua anggota kelompok. Jumlah Pinjaman Maksimal PNPM Mandiri Pedesaan sebagai sumber dana dasarnya sangat terbukakepada semua pemanfaat dana, setiap anggota kelompok akan diberikan danapinjaman oleh PNPM Mandiri Pedesaan melalui Unit Pengelolah Kegiatan (UPK) setelah memenuhipersyaratan dan prosedur yang ditetapkan. Berdasarkan hasil wawancara denganpihak UPK, kelompok mendapatkan dana sesuai dengan usulan. minimumnya
Rp
5.000.000
Dana yangdidapatkan oleh kelompok batasan dan
maksimumRp
30.000.000.
Kelompok
menentukan jumlah dana yang mereka butuhkandengan cara membuat rencana kegiatan yang tergantung pada rencana kegiatananggota kelompok. Jangka Waktu Pinjaman Penetapkan jangka waktu pinjaman oleh pihak PNPM Mandiri Pedesaankepada kelompok ditetapkan di dalam perjanjian pinjaman, untuk
Kelompok(SPP) Bunga Kiambang, Bunga Raya II dan Fasta Biqul Khoirot berjangka waktu 12 bulan yangterhitung mulai dana dicairkan yaitu tanggal 2 Juli 2013 dan berakhir pada 2 Juli 2014. Untuk menjalankan jangka waktu pinjaman oleh kelompok semua strukturyang ada pada kelompok harus berfungsi dengan baik, sehingga dalam jangkawaktu pinjaman tidak ada yang terkendala, seperti pembayaran yang macet danlain-lain.
Penentuan
jangka
waktu
pinjaman
ini
kelompok
hanya
mengikutiaturan-aturan yang telah ditetapkan oleh pihak PNPM Mandiri Pedesaan dalampedoman Petunjuk Teknis Operasional PNPM Mandiri Pedesaan jangka waktupinjaman sumber dana BLM maksimal 12 bulan. Jadwal Angsuran Berdasarkan Wawancara dengan Unit Pengelolah Kegiatan (UPK) dalam penentuan jadwal angsuran masing-masing kelompok yaitu Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Bunga Kiambang, Bunga Raya II dan Fasta Biqul Khoirot , menetapkan jadwal angsuran anggota pada kelompokpada tanggal 15 setiap bulannya, dan untuk pembayaran angsuran pinjamanmasing-masing kelompok ke UPK adalah tanggal 17 setiap bulannya. (hasil wawancara, 20 April 2015)
BAB IV ANALISA DATA 4.1.
Evaluasi Pelaksanaan Program Pelaksanaan PNPM Mandiri Pedesaan pada Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di Kelurahan Kawal Kecamatan Gunung Kijang Banyak faktor yang dapat mempengaruhi Simpan Pinjam Bagi Perempuan
(SPP) terutama dalam memberikan pelayanan dalam bidang memenuhi kebutuhan ekonomi maka dari itu guna menganalisa satu persatu dari indikator yang ada, maka disini akan di uraikan secara terperinci dan melihat tanggapan responden yang untuk lebih jelasnya adalah sebagai berikut : 4.1.1. Efektifitas Simpan Pinjam Bagi Perempuan Pengertian
efektifitas
secara
umum
menunjukan
sampai
seberapajauhtercapainya suatu tujuan yang terlebih dahulu ditentukan. Hal tersebut sesuai denganpengertian efektifitas menurut Subarsono (1999 : 423) yang menjelaskanbahwa efektifitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target yang telahtercapai. Dimana
makin
besar
tinggiefektifitasnya.Wiliam
N
presentase Dunn
target
dalam
yang
dicapai,
makin
Subarsono ( 1999 : 324)
mengatakan Ada tiga ukuran dalam menilaiefektif atau tidaknya suatu organisasi pada skala lokal. Ketiga ukurannya itu adalah : 4.1.1.1.
Pelayanan kebutuhan masyarakat miskin sebagai kunci memperkuat posisinya.Disamping itu juga berupaya meningkatkan suatu ekonomi masyarakat yang dilayani,
4.1.1.2.
Peningkatan partisipasi dan pemberdayaan anggotanya. Ini bisa dilihat melaluikemampuan
para
anggotanya
merespon
ide
baru
dan
meningkatkan kemampuandasarnya, 4.1.1.3.
Peningkatan kemampuan tawar menawar anggota dan dampak negativeorganisasi bersangkutan terhadap lingkungan melalui inovasi dan kebijaksanaan. Daripenjelasan tersebut jelas bahwa pentingnya mengetahui efektifitas
suatu organisasi padaskala lokal seperti kegiatan kelompok SPP pada Program Nasional PemberdayaanMasyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP). Dalam mengukur efektivitas suatu kegiatan atau aktifitas perlu diperhatikan beberapa indikator, yang menjadi ukuran dalam penelitian ini yaitu, 4.1.1.4.
Pemahaman program Pemahaman program, yaitu dilihat dari sejauh mana Kelompok Simpan
Pinjam Bagi Perempuan (SPP) dapat memahami kegiatan program Unit Pengelolah Kegiatan (UPK) di Kelurahan Kawal. Menurut analisis penulis dilapangan bahwa Kelompok Simpan Pinjam Peremuan (SPP) belum menahami program dimaksud disebabkan oleh usaha anggota pemanfaat dana SPPdikelola sama seperti ketika belum bergabungdengan kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP). Dalam pengelolaanm usahanya, belum
ada
fasilitasi
pemberianinformasi pelatihan, LSM,
program
mengenai
untuk bantuan
pengembangan teknis,
jaringan
terutama
misalnyalembaga-lembaga
permodalan. Tidak ada bantuan dalampenguatan pengelolaan
usaha melalui pemasaranproduk, baik mengenai mutu, jaringan distribusi,strategi
promosi, persaingan harga jual dan sebagainya. Pengusaha mikro dan kecil pemanfaat dana SPP mengakui bahwa masih belum ada bantuandalam penguatan pengelolaan usaha produksi,yang mencakup masalah pasokan bahan baku,proses produksi (sistem, kapasitas sarana, dankapasitas sumber daya manusia/SDM) dan sebagainya. Terlihat bahwa fasilitas bagianggota kelompok belum menyentuh sisi manajemenusaha pemanfaat dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP). Keterbatasanfasilitator kecamatan dalam kemampuan untukpenguatan pengelolaan usaha anggota harusdiatasi. Jika tidak kredibel, maka program bisamelakukan kerjasama dengan lembaga lain,seperti bekerjasama dengan perguruan tinggiyang memiliki tenaga akademis bidang agribisnis,teknologi industri pertanian, atau manajemen. 4.1.1.5.
Tepat Sasaran Tepat sasaran, yaitu dilihat dari apakah
Kelompok Simpan Pinjam
Perempuan (SPP) yang sudah diberikan dana pinjaman sudah tepat sasaran penggunaan dana yang sesuai dengan program yang diberikan. Menurut analisis penulis dilapangan bahwa Kegiatan SPP bertujuan untuk mengembangkan potensi kegiatan simpan pinjam perdesaan, kemudahan akses pendanaan usaha skala mikro, pemenuhan kebutuhan pendanaan sosial dasar, dan memperkuat
kelembagaan
kegiatan
kaum
perempuan
serta
mendorongpengurangan Rumah Tangga Miskin (RTM) danpenciptaan lapangan kerja. Dilihat dari pencapaiantujuan kegiatan SPP untuk penguranganRTM, maka tujuan ini tidak tercapai, atau jikatercapai angkanya hanya kecil.
Dari penerimamanfaat dana SPP yang ada, terlihat hanyakeluarga yang rawan miskin saja, atau keluargamampu yang ikut terbantu dari mengikuti danmemanfaatkan dana kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP). Berdasarkan observasi lapangan dari sisi sasaran penerima manfaat, SPP bukanlah program yangbertujuan untuk menanggulangi kemiskinan, hanya sedikit. Hal ini dikarenakan mayoritasperempuan yang memanfaatkan dana SPP tersebutbukan dari kelompok miskin dan termiskin di Kelurahannya, meskipun dalam proposal perguliranyang diajukan, jumlah RTM-nya lebih banyak.Selain itu pula, dari kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) yangdiwawancarai, hanya ada 20% yang membukausaha baru dari dana yang didapatkan dari Simpan Pinjam Perempuan (SPP). 4.1.1.6.
Tepat waktu Tepat waktu, yaitu dilihat dari apakah penggunaan waktu pengembalian
dana pinjaman untuk program bagi anggota Kelompok Simpan Pinjam Bagi Perempuan (SPP) dilakukan sesuai dengan yang sudah ditentukan. Menurut analisis penulis dilapangan bahwa Aspek prioritas peminjaman bagi yang bisalancar dalam pengembalian pinjaman berakibatpada banyaknya kelompok RTM yang tidak beranimeminjam, atau bingung harus diusahakan untukapa dana tersebut jika meminjam. Banyak orang di Kelurahan yang tidak ingin
bergabung
ke
dalamkelompok
(meskipun
diberi
kesempatan)
untukmeminjam, karena takut tidak dapat mengembalikankredit yang diberikan padanya.
Dalam hal ini,belum ada pemberdayaan yang sungguh-sungguhuntuk menyadarkan akan potensi diri danmembaca peluang usaha yang dapat dijalankan.Apalagi sekarang sudah ada aturan yangmempermudah pelaku usahatani untuk bisamemanfaatkan dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP), yaitu mencicil minimaltiga kali dalam setahun. Aturan tersebut membukapeluang usaha yang perputaran uangnya lambatatau didapat setelah panen. 4.1.1.7.
Tercapainya tujuan Tercapainya tujuan, yaitu dilihat dari cara pencapaian tujuan yang
ditetapkan melalui kegiatan program Kelompok Simpan Pinjam Bagi Perempuan (SPP). Menurut analisis penulis dilapangan bahwa Anggota kelompok SPP yang sudah memanfaatkandana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) peningkatanpendapatan. Peningkatan pendapatan ini
mendapatkan
menunjukkan bahwa
mayoritas setiap besaranpinjaman meningkatkan pendapatan pada Peningkatan pendapatanjuga tidak selalu berbanding lurus denganbesarnya pinjaman tergantung pengelolaah modal usaha tersebut, namun ada juga sebagian besar tidak dapat meningkatkan penghasilan dikarenakan ada kelompok yang baru membuka usaha belum berhasil mencapai tujuan yang diharapkan oleh PNPM Mandiri Pedesaan. 4.1.1.8.
Perubahan nyata. Perubahan nyata, yaitu dilihat dari bagaimana kegiatan tersebut
memberikan efek atau dampak yang baik maupun adanya perubahan nyata bagi Anggota Kelompok Simpan Pinjam Bagi Perempuan (SPP)
Efektifitas, berkenan dengan apakah suatu kebijakan mencapai hasil yang diharapkan atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan. Indikator yang digunakan adalah menilai apakah pelaksanaan Kelompok Simpan Pinjam Bagi Perempuan (SPP) sudah sejalan dengan visi dan misi yang ada. Formulasi visi dan misi sangat penting sebagai arah strategi dan pedoman melaksanakan strategi yang telah dirumuskan. Visi yang baik dapat didefinisikan sebagai deskripsi tentang apa yang ingin dicapai oleh Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) setelah Kelompok Simpan Pinjam Bagi Perempuan tersebut dapat mengimplementasikan strateginya dan mencapai potensi sepenuhnya. Efektivitas adalah kebijakan kegiatan Simpan Pinjam Bagi Perempuan (SPP) yang telah dikeluarkan tepat sasarandan tujuan yangdiinginkan telah tercapai.Adapun sasaran dari
Pelaksannan Program Nasional Pemberdayaan
Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) ini dalampelaksanaan kegiatan pada Simpan Pinjam Bagi Perempuan (SPP) adalahmasyarakat Tidak Mampu dengan skala mikro yangberorientasi pada sektor usaha jualan kecil-kecilan seperti kegiatan jualan sayuran, kue-kue basa.Selanjutnya, tujuan dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) iniadalah peningkatan pendapatan dan kualitas Diketahui bahwa visi dan misi yang ingin dicapai dengan adanya Kelompok Simpan Bagi Perempuan (SPP) ini adalah dengan adanya dana pinjaman yang dapat meningkatkan kehidupan masyarakat sedangkan misinya untuk meningkatkan kesejateraan masyarakat yang lebih maju dan mengurangi
kemiskinan, namun kenyataan misi ini belum berjalan secara maksimal karena masih ditemukan penyaluran dana tidak merata. 4.1.2. Kecukupan Simpan Pinjam Bagi Perempuan William N. Dunn mengemukakan bahwa kecukupan (adequacy) berkenaan
dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah (Dunn, 2003:430). Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kecukupan masih berhubungan dengan efektivitas dengan mengukur atau memprediksi seberapa jauh alternatif yang ada dapat memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan dalam menyelesaikan masalah yang terjadi. Kecakupan (adequacy), berkenaan dengan seberapa jauh tingkat efektivitas kinerja Unit Pengelolah Kegiatan (UPK)
dalam mengelolah dana
pinjaman yang digunakan sebagai berikut : 4.1.2.1. Kemampuan Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dalam mengatualisasikan Program Kerja. Berdasarakan Standar Operasional dan Prosedur Unit Pengelola Kegiatan Kecamartan Gunung Kijang Kabupaten Bintan tanggal 21 Januari 2013 menyebutkan salah satu tugas dan fungsi Unit Pengelolah Kegiatan (UPK) adalah melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap dana pinjaman atas Kelompok Smpan Pinjam Bagi Perempuan (SPP). Adapun tugas utama Unit Pengelolah Kegiatan (UPK) adalah: 1.
Kebijakan mengenai penerimaan anggota kelompok Simpan Pinjam Khusus Perempuan;
2.
Kebijakan mengenai jumlah maksimal perguliran yang dapat diberikan kepda kelompok ekonomi produktif ,dengan mempertimbangkan ketentuan sebagai berikut: a. Skala usaha kelompok ekonomi produktif apakah sangat mikro, makro atau usaha kecil; b. Menentukan layak tidaknya kelompok ekonomi produktif untuk diberikan dana perguliran; c. Kesediaan menempatkan simpanan selama dalam masa perguliran kecuali kelompok Simpan Pinjam Khusus Menurut analisis penulis dilapangan
bahwa dalam mengatur dana
pinjaman yang di gulirkan kepada kelompok Simpan Pinjam (SPP) terlihat belum maksimal pengendaliannya hal ini terlihat Unit Pengelolah Kegiatan (UPK) yang mengatur penerima dana pinjaman, selain itu tidak adanya pengawasan yang jelas. Fatimah, anggota Kelompok Simpan Pinjam Simpan Pinjam Bagi perempuan (SPP) mengatakan: “Pada saat dana di gulirkan Unit Pengelolah Kegiatan (UPK) tidak lagi melakukan pengawasan apakah dana tersebut di gunakan sesuai kebutuhan “ (hasil wawancara, 5 Mei 2015) Hal ini diakui oleh embun, anggota kelompok Simpan Pinjam Bagi Perempuan yang mengatakan bahwa : ”Unit pengelolah Kegiatan (UPK) tidak peduli ketika dana pinjaman di gunakan tidak sesuai dengan proposal yang mereka usulkan yang penting bagi Unit Pengelolah Kegiatan (UPK) dana pinjaman tersebut pada masa pengembalian jatuh tempo uang setoran ada” (hasil wawancara, 2 Mei 2015)
Secara keseluruhan dalam pengguliran dana pinjaman kepada Kelompok Simpan Pinjam Bagi Perempuan (SPP) Unit Pengelolah Kegiatan (UPK) belum memiliki kredibilitas dan pola kerja yang baik sesuai dengan standarisasi tugas dan fungsi, hal ini diperlihatkan dari sikap Unit Pengelolah Kegiatan (UPK) yang belum menjalankan tugasnya dengan baik, seperti membiarkan dana pinjaman di gunakan tidak sesuai dengan proposal yang di usulkan. 4.1.2.2. Anggota Kelompok Simpan Pinjam Bagi Perempuan dapat memenuhi kebutuhan ekonomi. Kecukupan adalah seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan telah memecahkan masalah dengan penilaian berjalannya pembinaan dan pengawasan kegiatan anggota Kelompok Simpan Pinjam Bagi Perempuan (SPP) khususnya pada penyaluran dana pinjaman oleh lembaga Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Dari hasil
wawancara dan analisis penulis, dapat dilihat tanggapan
informan bahwa dana pinjaman dapat memenuhi kebutuhan ekonomi anggota Kelompok Simpan Pinjam Bagi Perempuan (SPP) walaupun penggunaan dana tidak sesuai dengan proposal yang diajukan, walaupun
pembinaan dan
pengawasankegiatan Kelompok Simpan Pinjam Bagi Perempuan (SPP)khususnya pada pengelolaandana pinjaman oleh PNPM-MP tidak berjalan (Hasil wawancara , 25 April 2015) Semua informanmenyatakan kalau pembinaan tidak berjalan,dengan alasan tidak adanya anggaran untukmembayar
honor
tenaga
Fasilitator
Desa(FD)sebagai pembina di lapangan. Selain itu dulunyadiketahui kalau tenaga FasilitaorDesa (FD)hanyaada satu orang untuk seluruh
Kelurahan Kawal,
danpendampingan hanya berjalan sampai denganmendampingi dan memfalisitasi masyarakat nelayan untuk dapat mengakses Dana. Sementara untuk tugas Fasilitator Desa (FD) yang lainnyaseperti yang diatur dalam pedoman umum pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP)
tidak berjalan, yaitumelakukan
pendampingan teknis dan menajemenusaha, serta membantu Kelompok Simpan Pinjam Bagi Perempuan (SPP) untukmengakses modal usaha yang bersumber darimengakses modal usaha yang bersumber dariperbankan. 4.1.2.4. Keberhasilan Simpan Pinjam Bagi Perempuan dapat menciptakan kemandirian. Efektivitas merupakan hasil yang dicapai pekerja dibandingkan jumlah hasil produksi lain dengan jangka waktu tertentu. Kata kunci pengertian ini adalah kata efektif karena pada akhirnya keberhasilan kepemimpinan dan organisasi diukur dengan konsep efektivitas itu sendiri. Efektivitas berarti kuantitas atau kualitas keluaran barang atau jasa. Efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan. Efektivitas berfokus pada outcome (hasil), program, atau kegiatan yang dinilai efektif apabila dihasilkan dapat memenuhi tujuan yang diharapkan.
output
yang
Berdasarkan hasil wawancara dan observasi lapangan bahwa dampak dari kinerja program Simpan Pinjam Bagi Perempuan (SPP) adalah
bagi penerima dana
mengalami peningkatan taraf hidup. Peningkatan taraf hidup tersebut
dapat dilihat dari meningkatnya pendapatan mereka melalui usaha, meningkatkan peluang lapangan pekerjan yakni ibu-ibu atau wanita yang sebelumnya tidak memiliki pekerjaan, kini memiliki pekerjaan pokok sebagai penjahit dan ada juga yang mulai berdagang dan kini mereka mampu untuk membiayai kehidupan sehari-hari. (hasil wawancara, 5 Mei 2015) Pada mata pencaharian yang memiliki waktu luang dapat membuka usaha dagang kecil-kecilan setelah mengikuti program simpan pinjam perempuan yang mana anggota ini akan memiliki penghasilan yang sisanya dapat ditabung, selain itu dapat mengembangkan usaha. Perkembangan usaha bagi yang sudah mempunyai usaha juga mengalami peningkatan karena telah memiliki modal dan dapat melakukan inovasi usaha melalui proses pendampingan. Ibu- ibu mengalami pembebasan dari jeratan bank keliling dan tercapainya kebutuhan dasar sosial seperti pendidikan, kesehatan dan peningkatan standar hidup menjadi lebih baik serta peningkatan lapangan pekerjaan. 4.1.3. Kesamaan atau Pemerataan (equity) terhadap Simpan Pinjam Bagi Perempuan William N. Dunn( 2003:430) mengemukakan bahwa Pemerataan (equity) berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan,
nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah. Indikator yang
digunakan adalah sebagai berikut: 4.1.3.1. Alokasi Dana dan Kelompok Pemerataan adalah berkenaan dengan pemerataan distribusi manfaat atau alokasi Dana Pinjaman merata kepada masyarakat sasaran. Suatu program tertentu mungkin dapat efektif, efisien, dan mencukupi apabila manfaat merata. Pemerataan berhubungan dengan keadilan yang didapatkan oleh masyarakat sasaran dalam mendapatkan dana Simpan Pinjam Bagi Perempuan (SPP) yang dikelola oleh Pelaksana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri
Pedesaan
(PNPM-MP) diPemerataan juga menyangkutkepada
tersosialisasikannya program PNPM-MP kepada semua pihak yang terkait serta lancarnya perguliran Dana Simpan Pinjam Bagi Perempuan (SPP)
kepada
masyarakat lainnya. Dari
hasil
wawancara
dengan
informan
mengenai
pemerataan
dalamalokasi Dana Pinjaman kepadamasyarakat sasaran yang dilaksanakan oleh PNPM-MP, dapat ditarik kesimpulan kalau alokasinya tidak merata. Masih banyak masyarakat Kelurahan Kawal yang miskin tidak mendapatkan bantuan modal ini. Malahan kalau dilihat masyarakat Kelurahan Kawal
miskin yang
menjadi target utama yang palingbanyak tidak mendapatkan bantuan dari Dana Simpan Pinjam Bagi Perempuan (SPP) ini. (hasil wawancara, 25 April 2015) Oleh karena itu untuk mengetahui sejauhmana fungsi Kelompok Simpan Pinjam Bagi Perempuan (SPP) dimanfaatkan oleh masyarakat yang tergabung di
dalam kelompok tersebut secara garis besar dapat dilihat dari jumlah kelompok yang mendapakan dana pinjaman tersebut. Hal yang dapat ditarik dari hasil wawancaradi atas adalah,penyaluran Dana oleh (PNPM-MP)
Program Nasional pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan pada Kelompok Simpan Pinjam Bagi Perempuan (SPP) tidak
efektif, karena tefokuskepada pemberian pinjaman kepada Kelompok Simpan Pinjam Bagi Perempuan sedangkan untuk pemberdayaan masyarakatmelalui sumber daya perikanan dan kelautantidak ada. Hal ini juga yang menyebabkan masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan masih di laut. (Hasil Wawancara, 25 April 2015) Berdasarkan hasil analisis data, komitmen pengembalian dana memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas keberlangsungan modal usaha Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dari PNPM Mandiri Perdesaan di Kelurahan Kawal Kecamatan Ginung Kijang. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi komitmen pengembalian dana yang mereka jalankan, maka semakin tinggi efektivitas keberlangsungan modal usaha yang terjadi pada Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dari PNPM Mandiri Perdesaan di Kelurahan Kawal Kecamatan Gunung Kijang. Komitmen pengembalian dana yang diukur dengan ketepatan Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dalam mengembalikan pinjaman dana bergulir, sedangkan efektivitas keberlangsungan modal usaha diukur melalui penilaian pada efektivitas kebijakan yaitu persentase total pengembalian pinjaman dan bunga sampai tahun tertentu dibagi persentase pinjaman yang disalurkan.
Jadi ketika Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) PNPM Mandiri Perdesaan di Kelurahan Kawal Kecamatan Gunung Kijang mengembalikan dana pinjaman sesuai dengan waktu yang ditentukan akan berdampak pada efektivitas keberlangsungan modal usaha itu sendiri. Tidak adanya petugas yang menagih pinjaman yang diberikan kepada masyarakat juga yang menyebabkan kurangnya kesadaran masyarakat untuk berusaha membayar angsuran mereka. Petugas PNPM.MP seharusnya menambah karyawan yang bertugas untuk menagih tunggakan dan juga bertugas untukmensosialisasikan bahwa pinjaman tersebut merupakan hutang yang perlu dibayarkan dan merupakan tanggungjawab dari Bank yang memberikan. Dengan hal ini diharapkan dapat merubah pola pikir masyarakat Kelurahan Kawal yang selama ini beranggapan bahwa dana yang diberikan merupakan bantuan
cuma-cuma
dan
masyarakat
Kelurahan
Kawal
mempunyai
tanggungjawab bahwa dana yang dipinjamnya merupakan beban hutang. Diharapkan Kelompok Simpan Pinjam Bagi Perempuan (SPP) pada PNPM-MP lebih aktif dan kreatif dalam
pengelolaan dan penyaluran
dana
sehingga kegiatan pun dapat berjalan efektif. Dan juga yang tidak kalah pentingnya adalah penerapan sanksi yang tegas kepada masyarakat yang menunggak, karena semuanya sudah ada dalam perjanjian yang telah mereka tanda tangani.
4.1.3.2. Akses Persyaratan dan Ketentuan Simpan Pinjam bagi Perempuan (SPP). Aturan Pengelolaan Pinjamandan Persyaratan Pinjaman adalah Sebelum Anggota kelompok mendapatkan dana dari PNPM MandiriPedesaan,semua kelompok pemanfaat harus memenuhi persyaratan-persyaratanbaik itu yang ada dikelompok ataupun yang ada di pihak PNPM MandiriPedesaan. Penetapan persyaratan pinjaman ini tertuang dalam PerjanjianPinjaman, yaitu sebagai berikut: 1.Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) 2.Mengisi
Perjanjian
Tanggung
renteng
(Surat
pernyataan
jika
ada
anggotakelompok yang tidak membayar angsuran pokok dan bunga pinjaman, makasecara kelompok dan bersama-sama akan melunasinya) 3. Anggota membayar tepat waktu 4. Anggota membayar menghadiri pertemuan kelompok 5. Setiap anggota wajib membayar uang sosial Persyaratan yang sulit untuk dipenuhi oleh masyarakat Kelurahan Kawal yang miskin tersebut. Memang persyaratan ini dibuat untuk menghindari kejadian pada penyaluran Dana Simpan Pinjam Bagi Pelempuan (SPP) tahun 2008, dimana hampir seluruh Dana Simpan Pinjam Bagi Perempuan (SPP) yang disalurkan kepada kelompok penerima tidak dapat dikembalikan. Seharusnya ini bukan menjadi satu-satunya alasan, karena sepengetahuan penulis, permasalahan pada tahun 2008 tersebut juga diakibatkan oleh kemampuan managerial pengurus
yang terbatas dan tingginya dana operasional Lembaga Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP). Seharusnya
kemampuan
pengurus
juga
harus diperbaiki dan dana
operasional harus ditekan. Jangan masyarakat Kelurahan Kawal yang miskin sebagai sasaran akhir yang harus menanggung akibatnya. 4.1.4. Responsivitas Terhadap Simpan Pinjam Bagi Perempuan Responsivitas
berkenaan
dengan
seberapa
jauh
kebijakan
dapat
memuaskan kebutuhan, preferensi atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Indikator yang digunakan adalah sebagai berikut: 4.1.4.1.
Peningkatan status Kelompok Simpan Pinjam Bagi Perempuan. Kelompok Simpan Pinjam Bagi Perempuan (SPP)
ini dapat
meningkatkan status kelompok tersebut kelevel yang lebih baik dan dapat memberikan rasa aman dan nyaman bagi anggota kelompok yang ada di dalamnya. Hasil wawancara dengan anggota kelompok SPP ini dapat ditarik kesimpulan bahwa sebelum mereka bergabung dengan kelompok SPP ini mereka belum menemukan jati diri di karenakan mereka hanya beusaha untuk mendapatkan uang sekedar untuk kebutuhan hidupnya sehari-hari, tertapi setelah mereka bergabung dengan kelompok SPP ini status mereka meningkat dan penghasilan mereka bertambah. 4.1.4.2.
Kepatuhan Anggota Pengguna Dana Pinjaman Dalam menggunakan dana pinjaman sebaiknya anggota kelompok
Simpan Pinjam Bagi Perempuan (SPP) dapat menggunakan dana tersebut sesuai
perjanjian yang disepakati agar tidak merugikan kedua belah pihak, dimana di gunakan sesuai kebutuhan dan usaha ekonomi produktif yang dipunyai oleh anggota kelompok agar pengembalian dana tepat pada waktu yang telah ditetapkan. Belum optimalnya pengelolaan dana Simpan Pinjam Bagi Perempuan (SPP) juga dapat dilihat dari banyaknya anggota Kelompok Simpan Pinjam Bagi Perempuan (SPP) tidak menggunakan dananya sesuai atauran yang berlaku karena kurangnya pertemuan rutin sesama anggota kelompok. Berdasarkan hasil wawancara dengan anggota kelompok serta masyarakat setempat bahwa kelompok sudah jarang melakukan pertemuan rutin, maka kelompok tersebut cepat atau lambat akan mengalami kesulitan dalam mengelola atau menjalankan kontrol terhadap anggota yang tidak memiliki arah atau rasa tanggung jawab yang semakin berkurang dan keadaan ini bisa membuat anggotakelompok mengalami
kemacetan
didalam
melakukan angsuran
puinjaman. (hasil Wawancara, 25 April 2015) 4.1.4.3.
Kenyaman dan Keamanan. Berdasarkan observasi dan data dari informan yang telah dilakukan kepada
beberapa anngota Kelompok Simpan Pinjam Bagi Perempuan (SPP), secara umum mereka berpendapat bahwa kondisi Kelompok Simpan Pinjam Bagi Perempuan (SPP) Kelurahan Kawal Kecamatan Gunung Kijang, secara umum mereka berpendapat bahwa kondisi Kelompok Simpan Pinjam Bagi Perempuan yang seperti ini mengurangi keoptimalan fungsi Simpan Pinjam Bagi Perempuan (SPP) dalam menggunakan dana pinjaman tesebut.
Untuk itu perlu adanya penambahan dana untuk peningkatan dan perbaikan ke depan dalam penganggaran dana agar lebih meningkatkan kebutuhan masyarakat. Responsivitas adalah tanggapan dari masyarakat pemanfaat Dana Simpan Pinjam Bagi Perempuan (SPP)yang menjadi target kebijakan berkenaan dengan kegiatan PNPM-MP
dalam penyaluran Dana Simpan Pinjam Bagi
Perempuan (SPP). Responsivitas cerminan nyata kebutuhan, preferensi, dan nilai dari kelompok masyarakat sasaran terhadap kriteria efektivitas, efisiensi, kecukupan, dan pemerataan. Tanggapan anggota Kelompok Simpan Pinjam Bagi Perempuan (SPP) dan masyarakat ini berupa tanggapan anggota dan masyarakat terhadap respon pelaksana program dalam menghadapi keluhan dan permasalahan yang dialamianggota Kelompok Simpan Pinjam Bagi Peremuan (SPP) dan masyarakat pemanfaat Dana Simpan Pinjam Bagi Perempuan (SPP). Tanggapan anggota Kelompok Simpan Pinjam Bagi Perempuan (SPP) masyarakat
Kelurahan Kawal
terhadap respon pelaksana program dalam
menghadapi keluhan dan permasalahan yang dialami masyarakat pemanfaat Dana Simpan Pinjam Bagi Perempuan
belumlah baik. Masyarakat menyampaikan
keluhannya, tapi solusi dari pihak pengelola tidak ada. Masyarakat Kelurahan Kawal masih saja sulit untuk mendapatkan bantuan modal dari Dana Simpan Pinjam Bagi Perempuan (SPP) ini karena terkendala persyaratan. Masalah pembinaan juga telah disampaikan, namun juga tidak ada solusinya.
Menangapi hal tersebut diatas, hasil wawancara dengan anggota kelompok Simpan Pinjam Bagi Perempuan (SPP) Ini menunjukkan respon yang sangat buruk dari Unik Pengelolah Kegiatan (UPK) untuk dana pinjamanyaitu PNPMMP.Harusnyamereka cepat tanggap dalam menangani keluhan anggota pemanfaat maupun masyarakat Kelurahan Kawal. Pihak Kelompok Simpan Pinjampun bisa mendiskusikan ini dengan dinas terkait untuk mendapatkansolusinya, sehingga kegiatan Kelompok Simpan Pinjam Bagi Perempuan (SPP) Bunga Kiambang, Bunga Raya II dan Fasta Baitul Kohirat dalam penyaluran Dana Simpan Pinjam Bagi Perempuan dapat berjalan dengan baik dan maksimal. Rasa nyaman bagi anggota kelompok Simpan Pinjam Perempuan di Kelurahan Kawal secara keseluruhan belum berjalan dengan baik, belum terciptanya kenyamanan ketika dana pinjaman belum bisa terima dengan baik karena persyaratan dari Kelompok Simpan Pinjam Perempuan belum lengkap. 4.1.5. Ketepatan (appropriateness) Simpan Pinjam Perempuan 4.1.5.1.Manfaat Bagi Kelompok Simpan Pinjam Bagi Perempuan. Ketepatan Dana Simpan Pinjam Bagi Perempuan (SPP) yang disalurkan PNPM-MP pada Kelompok Simpan Pinjam Bagi Perempuan yang ada benarbenarberguna dan bernilai, sehingga tercapainya tujuanprogram yang telah ditetapkan, sehingga tercapainya tujuanprogram yang telah ditetapkan yang meliputimodal Simpan Pinjam Bagi Perempuan (SPP) bertambah yang bersumber daripengembalian pinjaman, meningkatkan produksidan memperluas jenis usaha dan meningkatkanpendapatan
dan
kualitas
Sumber Daya Manusia
(SDM)masyarakat pemanfaat Dana Simpan Pinjam Bagi Perempuan (SPP) belumlah tercapai. Tidak ada satupun tujuan yang disebutkan dapat dicapai. Secara keseluruhan, pelaksanaan pengelolaan Dana Simpan Pinjam Bagi Perempuan (SPP) oleh Unit pengelolah Kegiatan (UPK)yang dilihat dari indikator efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas dan ketepatan, masih banyak terdapat kekurangan. Tidak ada satupun indikator evaluasi yang digunakan dapat terpenuhi dalam pelaksanaan pengelolaan Dana Simpan Pinjam Bagi Perempuan (SPP) ini. Berdasarkan observasi di lokasi Simpan Pinjam Bagi Perempuan (SPP) banyak aktifitas anggota kelompok, tidak sesuai dengan tujuan meminjam dana tersebut. Kondisi inilah yang menyebabkan tidak berkembangnya anggota kelompok, akibat pemanfaatan dana yang kurang optimal. Kekurangan-kekurangan inilah yang juga menyebabkan tidak berjalannya dengan baik pengelolaan Dana Simpan Pinjam Bagi Perempuan (SPP) sehingga tujuan yang diharapkan tidak dapat tercapai. Rendahnya pengembalian pinjaman tunai dari dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) oleh masyarakat Kelurahan Kawal tidak semata-mata kesalahan dari masyarakat, tetapi juga adanya kekurangan dari pihak Unit Pengelolah Kegiatan (UPK) sebagai pengelolanya.
BAB V PENUTUP 1.1.
Kesimpulan Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan
pada bab sebelumnya, maka dalam penulisan skripsi ini ditarik kesimpulan bahwa Simpan Pinjam Bagi Perempuan (SPP) Oleh Pelaksanaan Program
Nasional
Pemberdayaan Masyarakat Manidiri Pedesaan (PNPM-MP) belum berjalan dengan baik. Hal ini berdasarkan sejumlah indikator penelitian yang digunakan antara lain: 1. Efektifitas pelaksanaan Simpan Pinjam Bagi Perempuan secara keseluruhan belum berjalan dengan baik, Hal ini dapat dilihat dari belum tercapainya visi dan misi dari Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM-MP). Keberadaan Simpan Pinjam Bagi Perempuan (SPP) yang seharusnya dapat memberikan lapangan pekerjaan bagi ibu-ibu yang dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari 2. Kecukupan Unit Pengelolah Kegiatan (UPK) secara keseluruhan belum berjalan dengan baik, Unit Pengelolah Kegiatan tidak bekerja secara maksimal dan kurang memiliki pola kerja yang baik sesuai standar Operasional dan Prosedur Unit Pengelolah Kegiatan, Hal ini dapat dilihat lemahnya kemampuan Unit Pengelolah Kegiatan (UPK) dalam mengatualisasikan dana pinjaman yang telah diberikan dan masih lemaahnya pengawasan terhadap kelompok SPP. 3. Kesamaan atau Pemerataan secara keseluruhan tidak mencerminkan kualitas Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) dengan
tidak meratanya alokasi dana pinjaman ini terlihat pada masih banyaknya masyarakat miskin di Kelurahan Kawal tidak mendapatkan bantuan dari dana Simpan Pinjam Bagi Perempuan (SPP). 4. Responsivitas yang berhubungan dengan penilaian kepatuhan pengguna dana pinjaman secara keseluruhan belum terlaksana dengan baik ini disebabkan rendahnya kesadaran dan tidak adanya sanksi yang tegas bagi pengguna dana pinjaman yang melakukan pelanggaran yang mengakibatkan tidak berjalannya dana sesuai proposal yang diajukan. Hali ini disebabkan tidak adanya pengawasan terhadap yang tidak memiliki arah atau rasa tanggungjawab yang membuat kemacetan dalam pengembalian angsuran pinjaman. 5. Ketepatan, berhubungan dengan menilai apakah kebijakan Simpan Pinjam Bagi Perempuan (SPP) yang disalurkan PNPM-MP pada Kelompok Simpan Pinjam Bagi Perempuan (SPP) yang ada benar-benar berguna dan bernilai, sehingga tercapainya tujuan program yang telah meliputi modal dan bertambahnya sumber dari pengembalian pinjaman. Namun hal ini tidak menjamin meningkatnya produksi dan memperluas jenis usaha dan meningkatkan pendapatan dan kwalitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan pemanfaat dana tersebut belum tercapai.Simpan Pinjam Bagi Perempuan (SPP), sehingga menyebabkan banyaknyatungakan pinjaman karena tidak adanya pembinaan terhadap masyarakat. 1.2. 1.
Saran Berdasarkan hasil penelitian aktifitas Kelompok SimpanPinjam Perempuan pada pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)
Mandiri Pedesaan di Kelurahan Kawal Kecamatan Gunung Kijang sudahdilaksanakan sesuai Petunjuk Teknis Operasional, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)Mandiri Pedesaan di Kelurahan Kawal Kecamatan Gunung Kijang, sehingga diharapkan untuk kedepannya tetap dipertahankan ataupun ditingkatkan lagi dan tetap mengikuti Petunjuk Teknis Operasional (PTO) yang telah ada 2.
Agar kelompok ini berlanjut terus diharapan kegiatan kelompok lebih mempedulikan
prinsip-prinsip keorganisasian, dimana prinsip tersebut
adanya anggaran dasar rumah tangga, sanksi terhadap anggota. Sehingga kelompok dapat berkembang dan lebih maju kedepannya.
DAFTAR PUSTAKA Agustino, Leo, 2006. Dasar-dasar Kebijakan Publik. Bandung : CV. Alfabetas. Bungin, Burhan, 2007. Penelitian Kualitatif Komunikasi,Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya. Kencana Prenada Media Group : Jakarta Dunn, N. William, 1999, Analisis Kebijakan Publik, Gadjah Mada University Press : Yogyakarta David royse and Bruce A. Thyer. 1996. Program Evaluation. Chicago : Nelson – Hill Publishers. Edwad III , Ira Sharkansky, 2008, Implementasi Publik Policy, Congressional quanterly Press : Washington DC Islamy, M Irfan, 2003. Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara. Bumi Aksara. Jakarta. Nugroho Riant D, 2004/2008, Kebijakan Publik. Formulasi, implementasi, dan Evaluasi, PT Elex Media Komputindo,Jakarta Sugiyono. 2005. Metode Penelitian Administrasi, Edisi ke IV, Bandung, CV. Alfabeta. Sugiyono,2010. Mehamami Penelitian Kualitatif. Alfabeta : Bandung. Subarsono,2005, Analisis Kebijakan Puplik, Pustaka Pelajar : Yogyakarta Suwitri, 2008, Implementasi Publik Policy, Press : Washington DC Sumarjadi, I Nyoman, 2005. Efektifitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah, Citra Utama : Jakarta Sumardi, Muljanto dan Hans Dieter Evers. 1992, Sumber Pendapatan Kebutuhan Pokok dan Prilaku Menyimpang. Jakarta : CV. Rajawali. Syafiie, Inu Kencana, 1992, Pengantar Ilmu pemerintahan, PT. Eresco, Bandung Wijono, Djoko., H, Dr, M.S. 1999. Manajemen Mutu Pelayanan Kesehatan, (Teori, Strategi dan Aplikasi) Vol. 1 dan 2. Surabaya : Airlangga University Press.
DOKUMEN Bintan Dalam Angka. Tim Penyusunan dan Pemutahiran Data Daerah Bappeda Kabupaten Bintan dan BPS Kabupaten Bintan, 2012; Kabupaten Bintan. Departemen Dalam Negeri RI. Penjelasan Petunjuk Teknis Operasional Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Pengembangan Kecamatan (PNPM-PPK). 2007; Jakarta. Departemen Dalam Negeri RI Direktorat Jendaral Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Laporan Tahunan PPK. 2007; Jakarta. Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia. Ttentang Petunjuk Teknis Operasional Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan, 2008; Jakarta PeraturanMenteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/04/M.PAN/4/2007 tentang Pedoman Umum Formulasi, Implementasi, Evaluasi Kinerja, dan Revisi Kebijakan Publik di Lingkungan Lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah.Tahun 2007 Undang-Undang Dasar 1945. CV Pustaka Agung Harapan Surabaya. 2007; Jakarta. Laporan Tahunan PPK : 01/06/2010 : 3 tentang Laporan Program pengembangan Kecamatan
EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PEDESAAN ( PNPM – MP ) ( Studi pada Simpan Pinjam Bagi Perempuan di Kelurahan Kawal Kecamatan Gunung Kijang Tahun 2013 – 2014 ) Kabupaten Bintan
SKRIPSI
Oleh :
MASLAINI NIM. 100565201188
PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI TANJUNGPINANG 2015
PERSEMBAHAN
Karya ini senantiasa penulis persembakan Kepada pencipta alam semesta, Allah SWT Penguasa langit dan bumi yang mengatur seluruh makhluk-Nya Aku memuji-Nya atas segala karunia yang diberikan-NYA Aku memohon tambahan karunia dan kemudahan dari-Nya Subhanallah Wal Hamdulillah wa laa illa ha illallah wallahu akbar Laa Haula Wa Laa Quawwata Illa Billah
Baginda Rosulullah, Muhammad SAW, Beliau adalah sebaik-baik makhluk yang menjadi suri tauladan Shalawat beserta salam selalu tercurah kepada beliau, keluarga, beliau, sahabat Beliau serta pengikut beliau yang istiqomah
Kepada Suami dan anak-anakku atas semua doa-doa yang tiada henti terucap Yang dengan ketulusan hati membantu dan menyayangi penulis dan dengan sengala pengorbanannya sampai kapanpun takkan mampu membalasnya Ya Allah sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku Berikanlah mereka kesehatan dan kebahagiaan baik Dunia maupun akhirat
Kepada Sahabat penulis yang selalu memberikan doa dan semangat untuk penulis Kepada Almamater...... Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinang
KATA PENGANTAR
Puji syukur atas kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan penelitian ini yang berjudul Evaluasi Pelaksanaan Progam Nasional Pemberdayaan
Mandiri Pedesaan (PNPM-MP)
(Studi pada Simpan Pinjam Bagi Perempuan (SPP) di Kelurahan Kawal Kecamatan Gunung Kijang. Penelitian ini dibuat memenuhi syarat akhir perkuliahan untuk mengikuti sidang skripsi. Dalam pembuatan penelitian ini penulis banyak mendapat kesulitan-kesulitan untuk mendapakan informasi dan bahan yang berhubungan dengan Evaluasi pada Simpan Pinjam Bagi Perempuan (SPP). Penulis menyadari bahwa, tanpa adanya dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, maka penulisan skripsi ini tidak akan terselesaikan dengan baik, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat: 1.
Prof. Dr. Syafsir Akhlus, M.Sc selaku rektor Universitas Maritim Raja Ali Haji
2.
Drs. Son Haji. M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji.
3.
Padang Rihim Siregar, M.A selaku Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji.
4.
Bismar Arianto, M.Si selaku Wakil Dekan II Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji.
5.
Imam Yudhi Prastya, MPA selaku Pembimbing utama yang telah meluangkan waktu kepada penulis dalam membimbing penulis hingga skripsi ini dapat di selesaikan dengan baik.
6.
Afrizal,S.IP.M.Si selaku Pembimbing kedua yang telah meluangkan waktu kepada penulis dalam membimbing penulis hingga skripsi ini dapat di selesaikan dengan baik.
7.
Bapak dan Ibu dosen yang telah membekali penulis ilmu-ilmu yang bermanfaat serta karyawan/ti Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinang yang telah banyak memberikan dukungan selama menyelesaikan perkuliahan.
8.
Seseorang yang sangat teristimewa dalam menyelesaikan skripsi ini adalah suami tercinta, karena semangat moril berupa cinta dan kasih sayang yang telah diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
9.
Rekan-rekan mahasiswa Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH) Propinvi Kepulauan Riau Khusunya angkatan tahun 2010 yang memberikan semangat, dorongan dan bantuan kepada penulis, sehingga penulis pada akhirnya dapat untuk menyelesakan perkuliahan dan penulisan skripsi ini. Selanjutnya penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih terdapat
banyak kekurangan baik dari segi penulisan maupun dari segi kualitas. Untuk itu penulis mengharapkan kritik serta saran maupun bimbingan yang bermanfaat guna kesempurnaan penulisan skripsi ini.
Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan banyak manfaat bagi semua pihak, Amin. Tanjungpinang,
September2015
Penulis,
MASLAINI
DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran 1
Surat Keputusan Pembimbing Skripsi
Lampiran 2
Surat Keputusan Penelaah Seminar Usulan Penelitian
Lampiran 3
Surat Permohonan Menjadi Penguji
Lampiran 4
Surat Permohonan Izin /Rekomendasi Penelitian dari Fakultas.
Lampiran 5
Surat Pemberitahuan Penelitian dari KESBANGPOL Kabupaten Bintan.
Lampiran 6
Surat Keterangan Selesai penelitian dari Sekretaris Lurah Kawal Kecamatan Gunung Kijang.
Lampiran 7
Lembaran Konsultasi Pembimbingan
Lampiran 8
Pedoman Wawancara kepada Lurah Kawal Kecamatan Gunung Kijang Kabupaten Bintan
Lampiran 9
Pedoman Wawancara kepada Kelompok Simapan Pinjam Bagi Perempuan (SPP).
MOTTO
Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman diantaramu dan orang-orang yang diberi pengetahuan beberapa derajat (Q.S Al Mufadah : 11)
Yesterday was histori tomorrow is mystery and today is a giff (Anonim)
Tugas kita bukanlah untuk berhasil, tugas kita adalah untuk mencoba,
karena didalam mencoba itulah kita menemukan dan belajar membangun kesempatan untuk berhasil ( Motto Mario Teguh)
Lakukanlah hal yang terbaik sehingga kita dapat membuat kemungkinan dari ketidak mungkinan (Do the best things. So that we can make possible for that imposible) (Penulis)
ABSTRAK
Simpan Pinjam Bagi Perempuan (SPP) adalah kegiatan pemberian permodalan untuk kelompok perempuan yang mempunyai kegiatan simpan pinjam. Tujuan umum kegiatan Simpan Pinjam Bagi Perempuan (SPP) ini adalah untuk mengembangkan potensi kegiatan simpan pinjam perdesaan, kemudian akses pendanaan usaha skala mikro, pemenuhan kebutuhan pendanaan sosial dasar, dan memperkuat kelembagaan kegiatan kaum perempuan serta mendorong pengurangan rumah tangga miskin dan menciptakan lapangan kerja di Wilayah Kelurahan Kawal Kecamatan Gunung Kijang. Setidaknya bisa mewujudkan Visi dan Misi Program Pelaksanaan Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan. Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Kawal Kecamatan Gunung Kijang Kabupaten Bintan dengan pertimbangan penulis ingin melakukan evaluasi Pelaksanaan Program Nasioanal Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) Khususnya pada Simpan Pinjam Bagi Perempuan (SPP) di Kelurahan Kawal Kecamatan Gunung Kijang. Adapun metode yang digunakan adalah deskriftif kualitatif. Tehnik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan sejumlah informan yang dianggap relevan dengan penelitian. Dalam penelitian ini penulis mengampil teori William N Dunn, dimana untuk mengevaluasi suatu kebijakan, ada lima kriteria yang dijadikan unsur penilaian yaitu efektivitas, kecakupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Secara keseluruhan penelitian ini dapat menggambarkan kesimpulan bahwa Simpan Pinjam Bagi Perempuan (SPP) yang telah berjalan belum terlaksana dengan baik kesimpulan ini didasari atas hasil observasi dan keterangan sejumlah informan yang menjadi objek penelitian. Kata Kunci : Evaluasi pada Simpan Pinjam Bagi Perempuan (SPP)
ABSTRACT
Savings and Loans for Women (SPP) is a function of providing capital for the group of women who have savings and loan activities. General purpose activities of Savings and Loans for Women (SPP) is to develop the potential of micro-credit activities rural, then access to micro scale finance, fulfillment funding basic social and institutional strengthening activities of women and to encourage the reduction of poor households and create jobs in Kelurahan Kawal Kecamatan Gunung Kijang. At least be able to create the vision and mission of the National Implementation Program for Community Empowerment (PNPM) Rural. This research was conducted in Kelurahan Kawal Kecamatan Gunung Kijang Kabupaten Bintan with consideration the authors want to evaluate the Nasioanal Program Implementation Rural Community Empowerment(PNPM-MP) Particularly in the Savings and Loans for Women (SPP) in Kelurahan Kawal Kecamatan Gunung Kijang. The method which used is a descriptive qualitative. The technique of collecting data is through an interviews with several informants that are considered relevant to the research. In this study the authors adopting a William N Dunn's theory, in which to evaluate a policy, there are five criteria that is used as an element of assessment of effectiveness, includeness, equity, responsiveness, and accuracy. In a totality of manner this study can describe the conclusion that the Savings and Loans for Women (SPP) which has been running has not done in well, this conclusion was based on observations and information from several informants that being an object of the research. Keywords: Evaluation on the Savings and Loans for Women (SPP)
RIWAYAT HIDUP
Maslaini lahir di Lirik, 25 September 1970. Anak keempat dari empat bersaudara, memulai pendidikan pada tahun 1977 Sekolah Dasar YKPP Stanvac Lirik Kabupaten Indragiri Hulu, Kemudian melanjutkan ke Sekolah Menengah Pertama di SPMN I Lirik dan Lulus Tahun 1986, meneruskan ke Sekolah Menengah Pekerjaan Sosial (SMPS) Kejuruan dengan jurusan Pembangunan Masyarakat Desa di Pekanbaru dan Lulus pada Tahun 1990 dan Bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Departemen Sosial Pekanbaru dan pada Tahun 1992 dipindahkan Ke Tanjungpinang. Mengingat pendidikan itu penting buat memambah ilmu dan pada Tahun 2010 saya melanjutkan ke Univesitas Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinang di Provinsi Kepulauan Riau di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dengan mengambil Jurusan Ilmu Pemerintahan. Saya mengambil kuliah sore dan malam karena paginya beraktifitas di Dinas Sosial Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau.
