BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Dalam rangka mewujudkan tujuan negara yaitu “Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”
1
,pemerintah Indonesia harus giat melaksanakan pembangunan di segala
bidang. Pembangunan tersebut harus dilaksanakan secara menyeluruh, bertahap dan berkelanjutan. Indonesia memiliki wilayah yang luas dan tidak mungkin apabila pembangunan tersebut dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat sendiri sehingga perlu adanya bantuan dari Pemerintah Daerah. Mengingat Indonesia sebagai negara dengan wilayah yang luas, pemerintah daerah membutuhkan suatu sistem pembangunan daerah yang lebih efektif. Menghadapi kondisi yang demikian, pemerintah pusat memberikan otonomi kepada Pemerintah Daerah agar daerah tersebut mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Prinsip pemberian otonomi kepada Pemerintah Daerah dimaksudkan untuk membantu Pemerintah Pusat dalam menjalankan pemerintahan agar dapat membiayai pembangunan di daerah. Oleh karena itu, diadakan pembagian wilayah negara atau mengenai Pemerintah Daerah yaitu “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas 1
Alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
1
2
kabupaten dan kota yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang” 2 ,“Pemerintah daerah provinsi, daerah Kabupaten dan Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan”
3
,“Pemerintahan
daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintahan Pusat”
4
,“Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturanperaturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”
5
dan
“Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang”.6 Selanjutnya “Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota, atau provinsi dan kabupaten dan kota diatur, dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah” 7 dan “Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang”.8 Di samping penjabaran di atas, lebih lanjut “Negara mengakui dan menghormati 2
Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
3
Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
4
Pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
5
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
6
Pasal 18 ayat (7) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
7
Pasal 18A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
8
Pasal 18A ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
3
satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang”.9 Pengaturan pada setiap pemerintahan daerah dalam melaksanakan pembangunan harus didukung dengan sarana dan prasarana yang menunjang dan berkelanjutan serta semuanya harus diatur melalui peraturan perundang-undangan seperti yang disebutkan di atas. Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur serta merata melalui peningkatan taraf hidup masyarakat dan kesejahteraan rakyatnya. Peranan Pemerintah Daerah dalam pembangunan daerah sangat diperlukan untuk menentukan berhasil atau tidaknya suatu pembangunan di daerah tersebut. Untuk dapat mewujudkan pembangunan di daerah, setiap daerah harus memiliki konsep pembangunan yang konkret dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional. Mengingat titik pangkal dimulainya pembangunan nasional adalah dengan adanya pembangunan di setiap daerah sehingga apabila setiap daerah telah mewujudkan program pembangunannya maka akan tercapai pembangunan nasional tersebut. Untuk dapat terlaksananya program pembangunan daerah tersebut, mutlak diperlukan dana yang cukup bagi keberhasilan pembangunan daerah. Guna merealisasi dana bagi pembiayaan pembangunan daerah, pemerintah daerah harus dapat memperkuat posisi keuangan daerahnya sebab dengan kuatnya posisi keuangan daerah berarti daerah itu mampu melaksanakan pembangunan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakatnya. Di samping itu, keuangan
9
Pasal 18B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
4
daerah merupakan faktor yang esensial dalam mengukur tingkat kemampuan daerah untuk melaksanakan otonominya. Ciri utama dari suatu daerah yang mampu berotonomi terletak pada kemampuan keuangan daerah. Daerah Otonom harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali dan mengelola keuangan sendiri yang digunakan untuk menyelenggarakan pemerintahan di daerah. Berhubung pentingnya posisi keuangan daerah, pemerintah daerah tidak akan dapat melaksanakan fungsinya dengan efektif dan efisien tanpa biaya yang cukup untuk memberikan pelayanan dan pembangunan. Keuangan daerah inilah merupakan salah satu dasar untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.10 Dari pendapat tersebut terlihat bahwa untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, daerah memerlukan biaya yang besar apalagi pada masa pembangunan seperti sekarang ini. Untuk dapat menyelenggarakan otonomi daerah yang optimal, daerah memerlukan dana yang cukup. Sebagian dana tersebut diusahakan oleh daerah itu sendiri yaitu berupa Pendapatan Asli Daerah yang harus mencukupi bagi kepentingan rumah tangganya sendiri. Suatu daerah yang mempunyai Pendapatan Asli Daerah yang cukup akan dengan mudah menyelenggarakan urusan rumah tangganya dan kemakmuran rakyatnya juga akan tercipta. Untuk mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam rangka perwujudan otonomi daerah, daerah melakukan upaya peningkatan jumlah penerimaan retribusi daerah. Oleh karena itu, tanpa biaya yang cukup maka bukan 10
S. Pamudji, 1993, Kepemimpinan Pemerintahan di Indonesia, Bumi Aksara, Jakarta, hlm 61
5
saja tidak mungkin bagi daerah tersebut untuk dapat menyelenggarakan kewajiban yang ada padanya tetapi juga ciri pokok dari suatu Daerah Otonom menjadi hilang. Untuk
dapat
memiliki
keuangan
daerah
yang
memadai,
daerah
membutuhkan sumber pendanaan yang cukup dalam hal ini yaitu berasal dari sumber pendapatan daerah. Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber pendapatan dari daerah sendiri perlu terus ditingkatkan agar dapat membantu dalam memikul sebagian beban biaya yang diperlukan untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah termasuk juga dalam hal ini yaitu penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta. Adapun sumber pendapatan daerah yang dimaksudkan yaitu Sumber pendapatan daerah terdiri atas : a. pendapatan asli daerah yang selanjutnya disebut PAD, yaitu : 1) hasil pajak daerah; 2) hasil retribusi daerah; 3) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan 4) lainlain PAD yang sah; b. dana perimbangan; dan c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.11 Pelaksanaan otonomi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 adalah usaha memberikan kesempatan kepada daerah untuk memberdayakan potensi ekonomi, sosial, budaya dan politik di wilayahnya. Suatu daerah dibentuk berdasarkan pertimbangan kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, jumlah penduduk, luas daerah dan pertimbangan lain yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah. “Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk
11
Pasal 157 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
6
mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan” 12 dan Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.13 Dengan pemberian otonomi kepada daerah, daerah yang bersangkutan dapat mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Pelaksanaan otonomi daerah tidak sebatas pada pelimpahan kewenangan dan pembiayaan dari Pemerintah Pusat kepada daerah, akan tetapi Pemerintah Daerah diharapkan mampu mandiri dalam menyelenggarakan pemerintahan, menentukan kebijakan pembangunan serta pendanaan sehingga dapat merencanakan, menggali, mengelola dan menggunakan sumber potensi yang dimiliki daerah berarti bahwa pelaksanaan otonomi daerah bukanlah pelimpahan kewenangan dan pembiayaan saja tetapi Pemerintah Daerah memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mengelola daerah dengan efisien dan efektif berdasarkan potensi yang dimiliki. Ketika otonomi daerah memberikan kesempatan kepada daerah untuk memberdayakan dirinya dari sisi potensi ekonomi dalam aspek pembiayaan daerah, Pendapatan Asli Daerah menjadi penerimaan strategis potensial yang dapat dilaksanakan oleh setiap daerah. Pendapatan Asli Daerah merupakan salah 12
Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
13
Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
7
satu modal dasar Pemerintah Daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dan dapat memenuhi belanja daerah. Pendapatan Asli Daerah merupakan usaha daerah untuk memperkecil ketergantungan dalam mendapatkan dana dari Pemerintah Pusat. Sumber pendapatan daerah terutama pendapatan daerah yang potensial diserahkan kepada daerah otonom tersebut.14 Dalam penyelenggaraan pemerintahan, daerah otonom tidak terlepas dari persoalan operasional (pembiayaan dan penganggaran). Apabila masalah dana ini tidak jelas tentu saja akan sangat berpengaruh terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah otonom tersebut. Berhubung hal ini sebenarnya Pemerintah Pusat sudah mengatur, masalah keuangan yang menjadi tugas Pemerintah Pusat di daerah menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Tentu saja peruntukan dana ini disediakan dalam rangka dekonsentrasi saja. Urusan yang menjadi tugas daerah otonom dalam rangka desentralisasi dilimpahkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang bersangkutan sedangkan urusan yang menjadi tugas Pemerintah Pusat atau tugas daerah dalam rangka asas pembantuan (medebewind) dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi. Dalam rangka otonomi daerah, Pemerintah Kota Yogyakarta diberikan kebebasan untuk menyusun dan mengatur sendiri rumah tangganya. Kota Yogyakarta sebagai salah satu daerah otonom yang berada di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dapat terus menggali potensi keuangan daerah agar
14
H. A. W. Widjaja, 2001, Titik Berat Otonomi Daerah : Pada Daerah Tingkat II, Raja Grasindo Persada, Jakarta, hlm 42
8
meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Salah satunya dengan meningkatkan penerimaan dari retribusi daerah. Di antara bermacam-macam retribusi daerah tersebut salah satunya adalah Retribusi Pelayanan Pasar Tradisional Beringharjo yang memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Yogyakarta. Hal ini dikarenakan keberadaan pasar tradisional yang ada di Kota Yogyakarta berjumlah 32 pasar berdasarkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pasar yang salah satunya adalah Pasar Tradisional Beringharjo. Di Pasar Tradional Beringharjo tersebut pasti terjadi transaksi setiap harinya atau pada hari tertentu dan bagi para pihak yang melakukan transaksi tersebut dapat dipungut biaya (Retribusi Pelayanan Pasar) karena menggunakan pasar sebagai tempat transaksi. Pemerintah Kota Yogyakarta dalam hal ini perlu jeli dalam membudayakan potensi daerah setempat agar lebih berdaya guna dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah karena salah satu kriteria dalam pemantapan otonomi daerah adalah Pendapatan Asli Daerah. Di samping itu, sebenarnya penyerahan kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi kepada Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta bukan hanya sekadar meningkatkan Pendapatan Asli Daerah tetapi juga meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Dengan demikian, harapan dari otonomi yang seluas-luasnya, nyata dan bertanggung jawab itu adalah peningkatan kualitas pelayanan aparatur dan semua jajarannya kepada masyarakat.
9
Otonomi seluas-luasnya diartikan daerah diberi kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan Pemerintah Pusat.15 “Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat”.16 Otonomi nyata diartikan untuk menangani urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang dan kewajiban yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah.17 Dengan demikian, jenis otonomi bagi daerah yang satu tidak selalu sama dengan daerah lainnya. Adapun yang dimaksud otonomi yang bertanggung jawab adalah otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi, yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian utama dari tujuan nasional.18 Selain masalah personel dan sarana prasarana, tentu saja masalah pendanaan harus juga terpenuhi dalam menunjang praktik pelaksanaan otonomi daerah yang berkelanjutan. Peningkatan sektor Pendapatan Daerah Kota Yogyakarta ini akan berhasil apabila melalui berbagai upaya yang dilakukan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Yogyakarta yang menjadi sumber pembiayaan dan pendanaan dalam penyelenggaraan otonomi daerah di Kota Yogyakarta. 15
Bagian Umum huruf b Penjelasan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
16
Ibid
17
Ibid
18
Ibid
10
Pemerintah Kota Yogyakarta harus terus-menerus melakukan penggalian sumber pendapatan daerah sesuai dengan potensi sumber daya yang ada di daerah tersebut. Keadaan dinas daerah yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta dapat memberikan pengaruh dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di daerah tersebut. Tantangan yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Yogyakarta dalam rangka menyusun dan mengatur rumah tangganya sendiri semakin hari semakin kompleks baik dalam kegiatan pemerintahan dan pembangunan maupun pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, peranan Dinas Pengelolaan Pasar Kota Yogyakarta akan sangat menentukan peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Yogyakarta. Sebagai salah satu dinas daerah yang mengelola retribusi daerah, Dinas Pengelolaan Pasar Kota Yogyakarta memiliki peranan penting dalam pembangunan di Kota Yogyakarta. Peranan tersebut diwujudkan dalam bentuk setoran Retribusi Pelayanan Pasar terhadap Pemerintah Kota Yogyakarta. Retribusi Pelayanan Pasar adalah pungutan retribusi atas jasa pelayanan dan penyediaan fasilitas pada pasar tradisional yang dikelola oleh Pemerintah Daerah. Objek Retribusi Pelayanan Pasar adalah pelayanan dan penyediaan fasilitas pada pasar tradisional yang dikelola oleh Pemerintah Daerah meliputi : penggunaan kios, los dan lapak, pemanfaatan lahan, tempat bongkar muat, tempat penyimpanan barang, kamar mandi/Water Closet (WC), tempat parkir kendaraan dan siaran radio pasar.19
19
Pasal 42 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum
11
Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar Tradisional Beringharjo dilakukan setiap hari oleh Dinas Pengelolaan Pasar Kota Yogyakarta. Dalam pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar Tradisional Beringharjo, diperlukan kerja sama yang baik antara pemungut Retribusi Pelayanan Pasar dan pedagang Pasar Tradisional Beringharjo serta diperlukan juga kejujuran dan disiplin pemungut dalam pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar Tradisional Beringharjo. Dengan demikian, Dinas Pengelolaan Pasar Kota Yogyakarta sebagai dinas daerah, keberadaan dan kegiatan Dinas Pengelolaan Pasar Kota Yogyakarta harus dapat optimal. Pendapatan Asli Daerah yang tinggi dan selalu meningkat sebenarnya belum tentu menjamin berhasilnya suatu penyelenggaraan pemerintahan daerah otonom tersebut. Kontribusi Pendapatan Asli Daerah bukanlah satu-satunya pertimbangan tetapi yang jauh lebih penting adalah adanya menyiapkan sumber daya manusia, sasaran capaian, sarana dan prasarana kelembagaan serta tata kerjanya. Dalam pelaksanaan otonomi daerah, Pemerintah Kota Yogyakarta telah melakukan berbagai upaya dan terobosan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui Dinas Pengelolaan Pasar Kota Yogyakarta dalam rangka pengelolaan Retribusi Pelayanan Pasar karena faktor dana sangat menentukan lancar tidaknya roda pemerintahan di Kota Yogyakarta. Sekarang ini, peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Yogyakarta banyak yang dihasilkan salah satunya dari sektor pasar tradisional dalam hal ini yaitu Retribusi Pelayanan Pasar yang dilakukan pengelolaannya oleh Dinas Pengelolaan Pasar Kota Yogyakarta termasuk juga Retribusi Pelayanan Pasar Tradisional
12
Beringharjo. Berdasarkan latar belakang yang telah dipapar di atas, penulis tertarik mengadakan penelitian dengan mengambil judul “PERANAN DINAS PENGELOLAAN
PASAR
KOTA
YOGYAKARTA
DALAM
PENGELOLAAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR TRADISIONAL BERINGHARJO
UNTUK
MENINGKATKAN
PENDAPATAN
ASLI
DAERAH KOTA YOGYAKARTA”. B. Perumusan Masalah Berdasarkan latar belakang masalah di atas, rumusan masalah yang diteliti oleh penulis yaitu : 1. Bagaimana peranan Dinas Pengelolaan Pasar Kota Yogyakarta dalam pengelolaan Retribusi Pelayanan Pasar Tradisional Beringharjo untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Yogyakarta? 2. Faktor apakah yang mendukung dan menghambat peranan Dinas Pengelolaan Pasar Kota Yogyakarta dalam pengelolaan Retribusi Pelayanan Pasar Tradisional Beringharjo untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Yogyakarta? 3. Upaya apakah yang dilakukan oleh Dinas Pengelolaan Pasar Kota Yogyakarta untuk mengatasi faktor penghambat dalam pengelolaan Retribusi Pelayanan Pasar Tradisional Beringharjo? C. Tujuan Penelitian Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan agar penelitian ini terarah serta mengenai sasarannya. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu : 1. Tujuan Objektif
13
a. Mengetahui peranan Dinas Pengelolaan Pasar Kota Yogyakarta dalam pengelolaan Retribusi Pelayanan Pasar Tradisional Beringharjo untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Yogyakarta. b. Mengetahui faktor yang mendukung dan menghambat peranan Dinas Pengelolaan Pasar Kota Yogyakarta dalam pengelolaan Retribusi Pelayanan Pasar Tradisional Beringharjo untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Yogyakarta. c. Mengetahui upaya yang dilakukan oleh Dinas Pengelolaan Pasar Kota Yogyakarta untuk mengatasi faktor penghambat dalam pengelolaan Retribusi Pelayanan Pasar Tradisional Beringharjo. 2. Tujuan Subjektif a. Memperoleh jawaban dari permasalahan yang diangkat dan dituangkan dalam bentuk penulisan hukum. b. Melaksanakan tugas akhir berupa penulisan hukum sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. D. Keaslian Penelitian Penelitian ini merupakan penelitian pertama mengenai Peranan Dinas Pengelolaan Pasar Kota Yogyakarta dalam pengelolaan Retribusi Pelayanan Pasar Tradisional Beringharjo untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Yogyakarta. Masalah yang diteliti dilihat dari objek dan lokasi penelitiannya sepanjang sepengetahuan penulis belum pernah dilakukan penelitian sebelumnya. Berdasarkan penelusuran kepustakaan dan internet yang telah dilakukan oleh
14
penulis, tidak terdapat judul yang sama mengenai judul penelitian ini sehingga penulis dalam hal ini menjamin keaslian dari penelitian ini dan dapat dipertanggungjawabkan. E. Kegunaan Penelitian Penelitian ini diharapkan penulis memberikan manfaat antara lain : 1. Manfaat bagi ilmu pengetahuan Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan yang bermanfaat dalam menambah dan mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum mengenai peranan Dinas Pengelolaan Pasar Kota Yogyakarta dalam pengelolaan Retribusi Pelayanan Pasar Tradisional Beringharjo untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Yogyakarta serta dapat dijadikan dasar dan bahan informasi untuk penelitian lebih lanjut bagi peneliti lain. 2. Manfaat bagi Dinas Pengelolaan Pasar Kota Yogyakarta Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi Dinas Pengelolaan Pasar Kota Yogyakarta terkait pengambilan kebijakan dan keputusan yang diterapkan dalam pengelolaan Retribusi Pelayanan Pasar Tradisional Beringharjo untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Yogyakarta. 3. Manfaat bagi warga dan masyarakat Kota Yogyakarta Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi warga dan masyarakat Kota Yogyakarta mengenai Retribusi Pelayanan Pasar Tradisional Beringharjo dan deskripsi peranan Dinas Pengelolaan Pasar Kota
15
Yogyakarta dalam pengelolaan Retribusi Pelayanan Pasar Tradisional Beringharjo.
