BAB II TINJAUAN PUSTAKA. berkaitan dengan pokok bahasan dalam studi sebagai berikut :

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1

Landasan Teoritis Untuk mendukung studi ini digunakan beberapa teori yang relevan serta

berkaitan dengan pokok bahasan dalam studi sebagai berikut : 2.1.1 Perekonomian Pembangunan ekonomi merupakan suatu proses multidimensional yang mencakup berbagai pertumbuhan mendasar atas struktur sosial, sikap-sikap masyarakat, dan institusi-institusi nasional, disamping tetap mengejar akselerasi perekonomian,

penanganan

ketimpangan

pendapatan,

serta

pengentasan

kemiskinan. Pembangunan ekonomi tersebut mencakup berbagai aspek-aspek pembentuk seperti ekonomi, sosial, politik dan lainnya dimana aspek-aspek tersebut saling bersinergi untuk mencapai keberhasilan pembangunan baik di tingkat pusat maupun daerah. Oleh karena itu, diperlukan peran serta baik dari masyarakat maupun pemerintah dalam mencapai tujuan tersebut. (Todaro dan Smith, 2006). Sebagai salah satu tujuan dari pembangunan ekonomi, perekonomian menunjukkan sejumlah aktivitas perekonomian akan menghasilkan tambahan pendapatan bagi masyarakat pada suatu periode tertentu. Perekonomian ditandai dengan kenaikan PDB/PDRB tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk atau terjadi perubahan struktur ekonomi atau tidak. Menurut Todaro dan Smith (2006) sumber perekonomian dapat meliputi berbagai faktor baik ekonomi maupun non ekonomi,

Universitas Sumatera Utara

namun sumber-sumber utama perekonomian adalah adanya investasi-investasi yang mampu memperbaiki kualitas modal atau sumber daya fisik, yang selanjutnya dapat meningkatkan produktivitas seluruh sumber daya melalui penemuan-penemuan baru, inovasi dan kemajuan teknologi. Berdasarkan studi yang dilakukan oleh Kuznets mengenai sejarah pertumbuhan pendapatan nasional negara-negara maju, telah memberikan definisi perekonomian yaitu kenaikan kapasitas dalam jangka panjang dari negara yang bersangkutan untuk menyediakan berbagai barang ekonomi kepada penduduknya. Kenaikan kapasitas ditentukan atau dimungkinkan oleh adanya kemajuan atau penyusuaian-penyesuaian teknologi, institusional, dan idiologis terhadap tuntutan keadaan yang ada (Kuncoro, 2006) Selain memberikan definisi perekonomian, dalam studinya juga dijabarkan enam karakteristik proses perekonomian di hampir semua negara yang sekarang maju meliputi tingkat pertumbuhan output perkapita dan pertumbuhan penduduk yang tinggi; adanya kecenderungan negara-negara yang mulai atau yang sudah maju perekonomiannya untuk berusaha merambah bagian-bagian dunia lainnya sebagai daerah pemasaran dan sumber bahan baku yang baru serta terbatasnya penyerapan perekonomian yang hanya mencapai sekitar sepertiga bagian penduduk dunia (Kuncoro, 2006). 2.1.2

Teori Pertumbuhan Ekonomi Dalam sejarah pemikiran ekonomi kaum Klasik mengemukakan teori

mengenai perekonomian sebelum tahun 1870. Kaum klasik mengemukakan bahwa peranan modal sangat penting bagi pembangunan ekonomi. Penggunaan modal tersebut ditekankan untuk meningkatkan penawaran setinggi-tingginya


yang kemudian akan diikuti pula oleh permintaan yang tinggi pula (supplay creates its own demand). Namun dalam kenyataannya, penawaran yang tinggi tersebut tidak diikuti dengan permintaan yang tinggi pula sehingga menimbulkan permasalahan

seperti

over

produksi,

pengangguran

dan

deflasi.

Teori

pertumbuhan klasik ini dipelopori oleh Adam Smith, David Ricardo, Robert Malthus dan john Stuart Mill. Secara umum asumsi yang digunakan kaum klasik mengenai teori perekonomian antara lain perekonomian dalam keadaan full employment, perekonomian terdiri atas dua sektor yaitu konsumen dan produsen, tidak ada campur tangan pemerintah dan pembangunan ekonomi tergantung pada mekanisme pasar (Amalia, 2007). 2.1.3

Teori Harrod-Domar Teori ini dikembangkan oleh Roy F. Harrod (1948) di Inggris dan Evsey

D. Domar (1957) di Amerika Serikat. Teori ini melengkapi teori yang telah dikemukakan terlebih dahulu oleh Keynes, dimana Keynes melihat dalam jangka pendek (kondisi statis). Sedangkan Harrod-Domar melihatnya dalam jangka panjang (kondisi dinamis). Teori Harrod-Domar didasarkan pada asumsi : 1. Perekonomian bersifat tertutup. 2. Hasrat menabung Marginal Propencity to Save (MPS=s) adalah konstan. 3. Proses produksi memiliki koefisien yang tetap (constant return scale), serta tingkat pertumbuhan angkatan kerja (n) adalah konstan dan sama dengan tingkat pertumbuhan penduduk (Tarigan, 2006). Berdasarkan asumsi-asumsi tersebut, Harrod-Domar membuat analisis dan menyimpulkan bahwa pertumbuhan jangka panjang yang mantap (seluruh


kenaikan produksi dapat diserap oleh pasar) hanya yang bisa tercapai apabila terpenuhi syarat-syarat keseimbangan sebagai berikut. g=k=n Dimana :

g = Growth (tingkat pertumbuhan output) k = Capital (tingkat pertumbuhan modal) n = tingkat pertumbuhan angkatan kerja

Agar terdapat keseimbangan maka antara tabungan (S) dan investasi ( I ) harus terdapat kaitan yang saling menyeimbangkan, padahal peran k untuk menghasilkan tambahan produksi ditentukan oleh v (capital output rasio = rasio modal output). Apabila tabungan dan investasi adalah sama (I = S), maka: I S S − = − = − = K K Y

Y S/Y S − = — = − K K/Y V

Agar pertumbuhan tersebut mantap, harus dipenuhi syarat yaitu g = n = s/v. Karena s, v, dan n bersifat independen maka dalam perekonomian tertutup sulit tercapai kondisi pertumbuhan yang mantap. Harrod-Domar mendasarkan teorinya berdasarkan mekanisme pasar tanpa campur tangan pemerintah. Akan tetapi, kesimpulannya menunjukkan bahwa pemerintah perlu merencanakan besarnya investasi agar terdapat keseimbangan dalam sisi penawaran dan sisi permintaan barang (Tarigan, 2006). 2.1.4

Teori Pertumbuhan Menurut Neoklasik Teori ini dikembangkan oleh Robert M. Solow (1970) dan T.W Swan

(1956). Model Solow. Swan menggunakan unsur pertumbuhan penduduk, akumulasi kapital, kemajuan teknologi dan besarnya output yang saling berinteraksi. Teori ini menggunakan model fungsi produksi yang memungkinkan


adanya subtitusi antara kapital dan tenaga kerja. Hal ini memungkinkan fleksibilitas dalam rasio modal-output dan rasio modal-tenaga kerja. Teori SolowSwan melihat bahwa dalam banyak hal mekanisme pasar dapat menciptakan keseimbangan sehingga campur tangan pemerintah tidak diperlukan. Campur tangan pemerintah hanya sebatas pada kebijakan fiskal dan moneter (Tarigan, 2006). Dalam hal ini, peranan teori ekonomi Neo Klasik tidak terlalu besar dalam menganalisis pembangunan daerah karena teori ini tidak memiliki dimensi spasial yang diinginkan. Namun demikian, teori ini memberikan dua konsep pokok dalam pembangunan ekonomi daerah yaitu keseimbangan dan mobilitas faktor produksi. Artinya sistem perekonomian akan mencapai keseimbangan alamiahnya jika modal bisa mengatur tanpa restriksi (pembatasan). Oleh karena itu, modal akan mengalir dari daerah yang berupah tinggi menuju daerah yang berupah rendah (Arsyad, 1999). 2.1.5

Faktor-Faktor yang Menpengaruhi Perekonomian Todaro dan Smith (2006) menyatakan bahwa tiga faktor utama yang

mempengaruhi perekonomian antara lain akumulasi modal, pertumbuhan penduduk yang pada akhirnya dapat meningkatkan jumlah angkatan kerja dan kemajuan teknologi. Akumulasi modal terjadi apabila sebagian dari pendapatan ditabung/diinvestasikan kembali dengan tujuan memperbesar output dan pendapatan di kemudian hari. Akumulasi modal ini tidak hanya dilakukan oleh pemerintah namun juga oleh pihak swasta. Peran akumulasi modal baik oleh pemerintah maupun swasta merupakan hal yang sangat penting untuk diperhatikan. Akumulasi modal atau biasa disebut dengan istilah investasi ini


memainkan peranan penting dalam menggerakkan kehidupan ekonomi bangsa, karena pembentukan modal dapat memperbesar kapasitas produksi, menaikkan pendapatan nasional, maupun menciptakan lapangan kerja baru yang nantinya akan semakin memperluas kesempatan kerja (Todaro dan Smith, 2006). Dalam upaya menunjang minat investor baik lokal maupun asing untuk menanamkan modalnya ke suatu daerah terutama, pada tingkat kabupaten/ kota di Provinsi Jawa Tengah maka pemerintah daerah setempat perlu untuk memperbaiki infrastruktur-infrastruktur publik melalui peningkatan belanja daerah terutama alokasi belanja modal. Pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap perekonomian telah banyak dikaji secara empiris misalnya oleh Sodik (2007) dan Indrawati (2007). Kesimpulan yang diperoleh kedua peneliti tersebut menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah baik pengeluaran rutin maupun pembangunan berdampak positif terhadap perekonomian daerah. Sedangkan dari kerangka teoritis, teori pertumbuhan endogen memberikan gambaran mengenai peran pemerintah dalam proses pembangunan berupa investasi pada sektor publik dan sumber daya manusia Menurut Mulyani (2006) faktor yang mempengaruhi perekonomian diantaranya adalah: 1. Faktor Produksi yaitu harus mampu memanfaatkan tenaga kerja yang ada, dan penggunaan bahan baku industri dalam negeri semaksimal mungkin. 2. Faktor Investasi yaitu dengan membuat kebijakan investasi yang tidak rumit dan berpihak pada pasar.


3. Faktor Perdagangan Luar Negeri dan Neraca Pembayaran, harus surplus sehingga mampu meningkatkan cadangan devisa dan menstabilkan nilai rupiah. 4. Faktor Kebijakan Moneter dan Inflasi yaitu kebijakan terhadap nilai tukar rupiah dan tingkat suku bunga ini juga harus antisipasi dan dapat diterima pasar. 5. Faktor Keuangan Negara yaitu berupa kebijakan fiskal yang kontruktif dan mampu untuk membiayai pengeluaran pemerintah (tidak devisit). 2.1.6 Desentralisasi Fiskal Desentralisasi

adalah

proses

multidimensi

yang

komplek

dan

implikasinya, pencapaian ekonomi sulit untuk diisolasi dari pengaruh-pengaruh faktor budaya, politik, kelembagaan dan sejarah. Parker, dalam Tambunan, (2010) menggambarkan desentralisasi dalam tiga kategori yaitu dekonsentrasi, delegasi dan devolusi. Dekonsentrasi adalah penyerahan suatu tanggung jawab pemerintahan pusat kepada kantor-kantor cabang di daerah atau unit administarsi lokal. Delegasi menunjukkan situasi dimana kegiatan pemerintah daerah sebagai perwakilan bagi pemerintah pusat dan melaksanakan sebagian fungsi tertentu. Sedangkan devolusi menunjukkan situasi dimana tidak hanya pelaksanaan tetapi juga kewenangan dalam memutuskan sesuatu berada di tangan pemerintah lokal. Desentralisasi merupakan bagian dari strategi kompetitif setiap institusi/ negara yang berkehendak untuk tidak mati dalam persaingan global. Desentralisasi memiliki perbedaan makna dengan otonomi. Otonomi atau sentralisasi adalah pemusatan pengelolaan sedangkan desentralisasi adalah pembagian dan pelimpahan (Pujiati, 2007).


Desentralisasi fiskal merupakan salah satu komponen utama dari desentralisasi. Menurut Prawirosetoto, dalam Pujiati, (2007), desentralisasi fiskal adalah pendelegasian tanggung jawab dan pembagian kekuasaan dan kewenangan untuk pengambilan keputusan di bidang fiskal yang meliputi aspek penerimaan (tax assignment) maupun aspek pengeluaran (expenditure assignment). Apabila pemerintah daerah melaksanakan fungsinya secara efektif dan diberikan kebebasan dalam pengambilan keputusan penyediaan pelayanan sektor publik. Maka mereka harus didukung sumber-sumber keuangan yang memadai baik yang berasal dari pendapatan asli daerah, bagi hasil pajak dan bukan pajak maupun subsidi/bantuan dari pemerintah pusat seperti dana alokoasi umum dan dana alokasi khusus. Dalam

era

sebelum

desentralisasi

fiskal,

pelaksanaan

kebijakan

perimbangan keuangan antara pusat dan daerah sampai dengan tahun 2000 telah mengakibatkan daerah kaya bertambah kaya dan sebaliknya daerah miskin menjadi lebih miskin yang disebabkan oleh perbedaan letak geografis dan kondisi ekologis, sumber daya alam serta tingkat sosial ekonomi. Selain itu, juga ditemui ketidakjelasan wewenang pemerintah pusat dan daerah, sehingga pembagian tugas-tugas pembantuan dan tugas-tugas yang harus dilaksanakan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah menjadi kabur. Hal ini menyebabkan tumpang tindih kegiatan antar instansi yang berakibat lebih lanjut pada pemborosan pembiayaan dari sumber dana yang terbatas (Ghany, 2006). Secara efektif pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia diberlakukan sejak tanggal 1 Januari 2001 sesuai dengan undang-undang No. 22 dan 25 Tahun 1999 yang kemudian direvisi menjadi undang-undang No.23 dan 33 Tahun 2004.


Sesuai dengan ke dua undang-undang tersebut, dalam rangka pelaksanaan desentralisasi fiskal, kepada Daerah diberikan kewenangan untuk memanfaatkan sumber keuangan sendiri dan didukung dengan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Selain itu, kedua undang-undang tersebut merefleksikan pembagian kekuasaan di bidang pemerintahan yang luas kepada daerah, memberikan kepastian sumber dana pemerintah daerah dalam melaksanakan fungsinya, serta kebebasan dalam menggunakan dana tersebut sesuai dengan fungsinya (Ghany, 2006). Sesuai undang-undang No.33 tahun 2004, sumber-sumber penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi adalah pendapatan asli daerah, dana perimbangan, pinjaman daerah dan lain-lain pendapatan yang sah. Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan yang sah. Pendapatan asli daerah ini bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi. Dana perimbangan merupakan pendanaan Daerah yang bersumber dari APBN yang terdiri dari dana bagi hasil, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus. Dana perimbangan selain yang dimaksudkan untuk membantu daerah dalam membiayai kewenangannya, juga bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintah antara Pusat dan Daerah serta untuk mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintah antar Daerah. Ketiga komponen dana


perimbangan ini merupakan sistem transfer dana dari pemerintah serta merupakan satu kesatuan yang utuh. Dana bagi hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dibagihasilkan kepada Daerah berdasarkan persentase tertentu. Pengaturan dana bagi hasil dalam Undang-undang No. 33 Tahun 2004 ini merupakan penyelarasan dengan Undang-undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan dan Undang-undang No. 17 Tahun 2000. Dalam undang-undang ini dimuat pengaturan mengenai bagi hasil Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25/29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh pasal 21 serta sektor pertambangan panas bumi sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 27 Tahun 2003 tentang panas Bumi. Selain itu, dan reboisasi yang semula termasuk bagian dari dana alokasi khusus dialihkan menjadi dana bagi hasil. Dana alokasi umum bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar Daerah yang dimaksudkan untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antar Daerah melalui penerapan formula yang mempertimbangkan kebutuhan dan potensi Daerah. Dana alokasi umum suatu Daerah ditentukan atas besar kecilnya celah fiskal (fiscal gap) suatu Daerah, yang merupak selisih antara kebutuhan Daerah (fiscal need) dan potensi Daearh (fiscal capacity). Alokasi dana alokasi umum bagi daerah yang berpotensi fiskalnya besar tetapi kebutuhan fiskalnya kecil maka akan memperoleh alokasi dana alokasi umum relatif kecil. Sebaliknya, alokasi Daerah yang potensi fiskalnya kecil, namun kebutuhan fiskalnya besar maka akan memperoleh alokasi dana alokasi umum relatif besar. Dana alokasi khusus dimaksudkan untuk membantu membiayai kegiatankegiatan Khusus di daerah tertentu yang merupakan urusan daearah dan sesuai


dengan prioritas nasioanal, khususnya untuk membiayai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat yang belum mencapai standar tertentu atau mendorong percepatan pembangunan Daerah. Lain-lain pendapatan yang sah terdiri atas pendapatan hibah dan dana darurat. Pendapatan hibah terdiri atas hibah yang berasal dari pemerintah negara asing, badan atau lembaga asing, badan atau lembaga asing, badan atau lembaga internasional, pemerintah, badan/ lembaga dalam negeri atau perorangan, baik dalam bentuk barang dan atau jasa termasuk tenaga ahli, dan pelatihan yang tidak perlu dibayar kembali. Kemudian, dana darurat merupakan dana yang dialokasikan Pemerintah Pusat kepada Daerah untuk keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana nasiaonal atau peristiwa luar biasa yang tidak dapat ditanggulangi oleh daerah dengan menggunakan sumber APBD. Pinjaman daerah merupakan salah satu sumber pembiayaan yang bertujuan untuk mempercepat perekonomian Daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Pembiayaan yang bersumber dari pinjaman harus secara benar agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi keuangan daerah sendiri serta stabilitas ekonomi dan moneter secara nasional. Oleh karena itu, pinjaman daerah perlu mengikuti kriteria, persyaratan, mekanisme dan sanksi pinjaman daerah yang diatur dalm undang-undang No. 32 Tahun 2004. 2.1.7

Desentralisasi Fiskal dan Perekonomian Hubungan antara desentralisasi fiskal dan perekonomian ini secara teoritis

oleh beberapa ahli dijelaskan melalui Tiebout Model. Berdasarkan teori Tiebout Model yang menjadi landasan konsep desentralisasi fiskal, kondisi peningkatan pelayanan barang publik ini dalam kaitannya dengan hubungan antar daerah


otonomi

akan

meningkatkan

persaingan

antar

kabupaten/kota

untuk

memaksimalkan kepuasan bagi masyarakatnya. Peningkatan kemampuan daerah oleh pemerintah daerah yang bersangkutan adalah karena pemerintah daerah dipandang lebih mengetahui kebutuhan dan karakter masyarakat lokal, sehingga program-program dari kebijakan pemerintah akan lebih efektif untuk dijalankan (Sumarsono dan Utomo, 2009). Penerapan desentralisasi fiskal di Indonesia hingga saat ini, masih didominasi dari sisi penerimaan yaitu bagaimana daerah secara efektif memanfaatkan berbagai sumber penerimaan daerahnya dalam menigkatkan perekonomian daerah atau efektivitas fiskal daerah. Kerangka yang digunakan untuk mengukur efektivitas fiskal sebagai salah satu indikator desentralisasi fiskal adalah kontribusi/ peran pendapatan asli daerah terhadap total penerimaan daerah. Kegiatan perekonomian suatu daerah dapat kita lihat dari perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) daerah tersebut. Produk Domestik Regional

Bruto

merupakan

salah

satu

indikator

yang

penting

dalam

menggambarkan kemajuan/kegiatan perekonomian suatu daerah, dalam lingkup suatu negara. Produk Domestik Bruto (PDB) dapat diartikan sebagai nilai uang berdasarkan harga pasar dari semua barang-barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu perekonomian dalam periode waktu tertentu, biasanya satu tahun, berarti Produk Domestik Regional Bruto mempunyai pengertian yang sama tapi hanya dalam lingkup suatu daerah (Wijaya, 1999:13). Produk Domestik Regional Bruto menunjukkan besarnya nilai uang dari output tahunan yang dihasilkan. Dari pengalaman, diketahui bahwa nilai satuan


uang sepanjang waktu mengalami perubahan. Perubahan ini terjadi secara umum karena penurunan nilai uang, akibat inflasi atau kenaikan harga umum, ataupun sebaliknya terjadi penurunan tingkat harga umum. Jika kegiatan perekonomian meningkat/Produk Domestik Regional Bruto yang dalam hal ini diwakili oleh Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran, Sektor Angkutan dan Komunikasi mengalami peningkatan secara dinamis, maka kecenderungan tingkat pendapatan masyarakat naik, tingkat kekayaan bertambah dan penerimaan Pendapatan Asli Daerah akan mengalami kenaikan, sehingga sangat dimungkinkan ada hubungan antara Produk Domestik Regional Bruto dengan Pendapatan Asli Daerah. Meningkatnya kegiatan perekonomian masyarakat, memiliki ketertarikan yang erat dengan jumlah penduduk dan jumlah kendaraan bermotor, hal ini dikarenakan bahwa tinggi dan rendahnya penerimaan yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah tidak dapat dipisahkan dari perekonomian dan jumlah penduduk yang bermukim serta jumlah kendaraan bermotor yang merupakan sarana transportasi dalam menggerakkan perekonomian. Artinya dengan semakin meningkatnya perekonomian/Produk Domestik Regional Bruto berarti tingkat kesejahteraan dan tingkat sosial ekonomi semakin baik, meskipun Produk Domestik

Regional

Bruto

belum

sepenuhnya

menggambarkan

tingkat

kemakmuran masyarakat suatu daerah secara keseluruhan. 2.1.8

Belanja Modal Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran yang digunakan dalam

rangka memperoleh atau menambah aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi serta melebihi batasan minimal


kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan pemerintah. Aset tetap tersebut dipergunakan untuk operasional kegiatan sehari-hari suatu satuan kerja bukan untuk dijual (Abdullah, 2004). Belanja modal yaitu pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal, antara lain untuk pembangunan, peningkatan dan pengadaan serta kegiatan non fisik yang mendukung pembentukan modal. Dalam belanja ini termasuk untuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jaringan maupun dalam bentuk fisik lainnya, seperti buku, binatang dan lain sebagainya yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. 1. Belanja

Modal

Tanah

yaitu

semua

biaya

yang

diperlukan

untuk

pengadaan/pembelian/pembebasan/penyelesaian, balik nama dan sewa tanah, pengosongan, pengerukan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat tanah dan pengeluaran-pengeluaran lain yang bersifat administrasi sehubungan dengan

perolehan

hak

dan

kewajiban

atas

tanah

pada

saat

pembebasan/pembayaran ganti rugi tanah. 2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin yaitu jumlah biaya untuk pengadaan alatalat dan mesin yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan sampai siap untuk digunakan. Dalam jumlah belanja ini termasuk biaya untuk penambahan, penggantian dan peningkatan kapasitas peralatan dan mesin dan diharapkan dapat meningkatkan nilai aktiva, serta seluruh biaya pendukung yang diperlukan. 3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan yang termasuk dalam belanja ini adalah jumlah biaya yang digunakan untuk perencanaan, pengawasan dan


pengelolaan kegiatan pembangunan gedung yang presentasenya mengikuti Keputusan Direktur Jenderal Cipta Karya untuk pembangunan gedung dan bangunan. 4. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan yaitu biaya untuk penambahan, penggantian, peningkatan pembangunan, pembuatan prasarana dan sarana yang berfungsi atau merupakan bagian dari jaringan pengairan (termasuk jaringan air bersih), jaringan instalasi/distribusi listrik dan jaringan telekomunikasi serta jaringan lain yang berfungsi sebagai prasarana dan sarana fisik distribusi/instalasi. 5. Belanja Modal Fisik Lainnya adalah jumlah biaya yang digunakan untuk perolehan melalui pengadaan/pembangunan belanja fisik lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan dalam perkiraan belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jaringan (jalan, irigasi) dan belanja modal non fisik, yang termasuk dalam belanja modal ini antara lain : kontrak sewa beli (leasehold), pengadaan/pembelian barang-barang kesenian (art pieces), barang-barang purbakala dan barang-barang museum, serta hewan ternak, buku-buku dan jurnal ilmiah. Pembangunan sarana dan prasana oleh pemerintah daerah berpengaruh positif pada perekonomian (Kuncoro, 2004). Peningkatan pelayanan sektor publik secara berkelanjutan akan meningkatkan sarana dan prasana publik, investasi pemerintah juga meliputi perbaikan fasilitas pendidikan, kesehatan, dan sarana penunjang lainnya. Syarat fundamental pembangunan ekonomi adalah tingkat pengadaan modal pembangunan yang seimbang dengan pertambahan penduduk.


Pembentukan modal tersebut harus didefinisikan secara luas sehingga mencakup semua pengeluaran yang meningkatkan produktivitas (Harianto dan Adi, 2007). Dengan ditambahnya infrastruktur dan perbaikan infrastruktur yang ada oleh pemerintah daerah, maka diharapkan akan memacu perekonomian daerah. Jika pemerintah daerah menerapkan anggaran belanja pembangunan lebih besar dari pengeluaran rutin, maka kebijakan ekspansi anggaran ini akan mendongkrak perekonomian daerah (Saragih 2003). Dalam penelitiannya, Lin dan Liu (2000) menyatakan bahwa pemerintah perlu untuk meningkatkan investasi modal guna meningkatkan perekonomian daerah. Penelitian yang dilakukan oleh Adi (2006) membuktikan bahwa belanja modal mempunyai pengaruh positif terhadap perekonomian. Alokasi belanja modal untuk pengembangan infrastruktur penunjang perekonomian akan mendorong produktivitas penduduk yang pada gilirannya hal tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan penduduk pada khususnya dan perekonomian daerah pada umumnya. Secara

teoritis,

hubungan

antara

pengeluaran

pemerintah

dan

perekonomian dijelaskan oleh Musgrave dan Rostow ke dalam tiga tahap. Ketiga tahap tersebut antara lain tahap awal, tahap menengah dan tahap lanjut pembangunan ekonomi. Pada tahap awal perkembangan ekonomi, persentase investasi pemerintah yang tercermin dalam pengeluarannya terhadap total investasi besar karena pemerintah perlu menyediakan prasana pendukung seperti transportasi, pendidikan dan sebagainya. Kemudian pada tahap menengah, peranan investasi swasta semakin besar sehingga proporsi investasi pemerintah mulai berkurang. Walaupun demikian pada tahap ini, peran investasi pemerintah tetap diperlukan untuk meningkatkan perekonomian agar dapat tinggal landas.


Pada tahap lanjut, investasi pemerintah berupa penyediaan barang publik melonjak drastis karena timbul kegagalan akibat peran investasi swasta yang tidak terkendali (Mangkoesoebroto, 2001). Selain Musgrave dan Rostow, Wagner juga mengemukakan hubungan antara pengeluaran pemerintah dan perekonomian yang dikenal dengan Hukum Wagner. Hukum tersebut adalah sebagai berikut : Dalam suatu perekonomian, apabila pendapatan per kapita meningkat maka secara relatif pengeluaran pemerintah pun akan meningkat. Hukum tersebut dikeluarkan berdasarkan pengamatan empiris yang telah dilakukan oleh Wagner terhadap beberapa negara maju seperti USA, Jerman dan Inggris. Dengan semakin tumbuhnya perekonomian, maka hubungan yang timbul pun baik antara industri dengan industri maupun dengan masyarakat akan semakin kompleks dan rumit. Oleh karena itu, diperlukan peran pemerintah untuk mengatur hubungan yang timbul dalam masyarakat dengan semakin tumbuhnya perekonomian (Mangkoesoebroto, 2001). Teori lain yang juga membahas mengenai peran pengeluaran pemerintah terhadap perekonomian adalah teori pertumbuhan endogen. Teori pertumbuhan endogen menjelaskan bahwa pertumbuhan GNP sebenarnya merupakan konsekuensi alamiah atas adanya ekuilibrium jangka panjang. Teori pertumbuhan endogen memiliki kemiripan struktural terhadap teori neoklasik, namun sangat berbeda dalam hal asumsi yang mendasarinya dan kesimpulannya. Perbedaan teoritis yang sangat signifikan berasal dari dikeluarkannya asumsi neoklasik tentang hasil marjinal yang semakin menurun atas investasi modal, memberikan peluang terjadinya


skala hasil yang semakin meningkat dalam produksi agregat dan seringkali berfokus pada peran eksternalitas dalam menentukan tingkat pengembalian modal. Dengan mengasumsikan bahwa investasi sektor publik dan swasta dalam sumber daya manusia menghasilkan ekonomi eksternal dan peningkatan produktivitas yang membalikkan kecenderungan hasil yang semakin menurun yang alamiah, teori pertumbuhan endogen berupaya menjelaskan keberadaan skala hasil yang semakin meningkat dan pola pertumbuhan jangka panjang yang berbeda-beda antar negara. Karena teknologi masih memainkan peranan penting dalam teori ini, maka tidak perlu lagi untuk menjelaskan perekonomian jangka panjang (Todaro dan Smith, 2006). 2.1.9

Angkatan Kerja Penduduk merupakan unsur penting dalam usaha dalam meningkatkan

produksi dan mengembangkan kegiatan ekonomi. Penduduk yang besar berperan dalam menyediakan tenaga kerja produktif yang diperlukan untuk menciptakan kegiatan ekonomi. Angkatan kerja adalah bagian penduduk yang mampu dan bersedia melakukan pekerjaan. Arti dari mampu adalah mampu secara fisik dan jasmani, kemampuan mental dan secara yuridis mampu serta tidak kehilangan kebebasan untuk memilih dan melakukan pekerjaan serta bersedia aktif maupun pasif melakukan dan mencari pekerjaan. Menurut BPS, angkatan kerja terdiri atas golongan yang bekerja dan golongan yang mengganggur dan mencari pekerjaan. Dalam penelitian ini, angkatan kerja yang digunakan adalah angkatan kerja yang bekerja yang didefinisikan sebagai penduduk berumur 10 tahun ke atas yang melakukan pekerjaan dengan maksud memperoleh atau membantu


memperoleh pendapatan atau keuntungan dan lamanya bekerja paling sedikit satu jam secara kontinu selama seminggu yang lalu. 2.1.10 Hubungan Antara Angkatan Kerja dan Perekonomian Pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan tenaga kerja secara tradisional dianggap salah satu faktor positif yang dapat meningkatkan perekonomian. Jumlah tenaga kerja yang lebih besar akan menambah jumlah tenaga kerja produktif, sedangkan pertumbuhan

penduduk

yang

lebih

besar

berarti

meningkatkan ukuran pasar domestiknya. Namun demikian, pertumbuhan angkatan kerja di satu sisi dapat berdampak positif namun di sisi lain dapat berdampak negatif pada pembangunan ekonomi di daerah tersebut. Dampak yang ditimbulkan tersebut tergantung pada kemampuan sistem perekonomian yang bersangkutan dalam menyerap dan secara produktif memanfaatkan tambahan tenaga kerja tersebut ( Todaro dan Smith, 2006). Dalam model sederhana tentang perekonomian, pada umumnya pengertian tenaga kerja di artikan sebagai angkatan kerja yang bersifat homogen. Menurut Lewis, angkatan kerja yang homogen dan tidak terampil dianggap bisa bergerak dan beralih dari sektor tradisional ke sektor modern secara lancar dan dalam jumlah terbatas. Dalam keadaan demikian penawaran tenaga kerja mengandung elastis yang tinggi. Meningkatnya permintaan atas tenaga kerja (dari sektor tradisional) bersumber pada ekspansi kegiatan sektor modern. Dengan demikian salah satu faktor positif yang berpengaruh terhadap perekonomian adalah tenaga kerja (Todaro dan Smith, 2006).


2.1.11 Investasi Swasta Investasi merupakan pengeluaran-pengeluaran secara keseluruhan yang mencakup pengeluaran perusahaan untuk membeli bahan baku/material, mesinmesin dan peralatan pabrik serta semua modal lain yang diperlukan dalam proses produksi. Pengeluaran untuk keperluan bangunan kantor, pabrik tempat tinggal karyawan dan bangunan kontruksi lainnya. Perubahan nilai stok atau barang cadangan sebagai akibat dari perubahan jumlah dan harga.(Deliarnov,1995:80-81) Ada banyak hal pendapat yang dikemukakan oleh berbagai pihak terhadap pengertian tentang investasi. Secara umum investasi adalah meliputi pertambahan barang-barang dan jasa dalam masyarakat, seperti pertambahan mesin-mesin baru, pembuatan jalan baru, pembukaan tanah baru dan sebagainya. Investasi juga di artikan sebagai pengeluaran yang dilakukan oleh pengusaha untuk membeli barang-barang modal dan membina industri-industri. Dalam perhitungan pendapatan nasional dan statistik, investasi meliputi hal yang lebih luas lagi. Dalam perhitungan pendapatan nasional investasi meliputi hal-hal: Seluruh nilai pembelian pengusaha atas barang-barag modal dan pembelanjaan untuk mendirikan industri-industri, pengeluaran masyarakat untuk mendirikan rumah-rumah dan tempat tinggal, pertambahan dalam nilai stok barang-barang berupa bahan mentah, barang yang belum selesai di proses dan barang jadi. (sukirno, 1994 : 91) Sementara itu Dj. A Simarmata dalam bukunya mendefinisikan investasi yang lebih luas yang dikaitkan dengan perkembangan pasar modal sekarang yakni: Investasi adalah setiap kegiatan yang hendak menanamkan uang dengan aman.


Secara umum terdapat dua jenis investasi, yaitu : 1. Investasi yang terdorong (induced Invesment), yaitu investasi yang tidak diadakan akibat adanya pertambahan permintaan, penambahan permintaan yang di akibatkan pertambahan pendapatan. Jelasnya apabila pendapatan bertambah, maka tambahan permintaan akan digunakan untuk konsumsi pada dasarnya adalah tambahan permintaan. Sudah pasti apabila ada tambahan permintaan, maka akan mendorong berdirinya pabrik baru atau memperluas pabrik lama untuk dapat memenuhi tambahan permintaan tersebut. 2. Investasi otonom (OutonomouInvesment), yaitu investasi yang dilaksanakan atau diadakan secara bebas, artinya investasi yang diadakan bukan karena pertambahan permintaan efektif, tetapi justru untuk menciptakan atau menaikan permintaan efektif. Besarnya investasi otonom tidak tergantung kepada besar kecilnya pendapatan nasional atau daerah. Investasi otonom berarti pembentukan modal yang tidak di pengaruhioleh pendapatan nasional. Dengan kata lain, tinggi rendahnya pendapatan nasional tidak menentukan jumlah investasi yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan.(Sukirno,op.cit 2004:108) Teori Investasi adalah teori permintaan modal. Investasi adalah arus pengeluaran yang menambah stok modal fisik atau dengan kata lain investasi adalah jumlah yang dibelanjakan sektor usaha untuk menambah stok modal dalam periode tertentu. Investasi biasanya menempati proporsi yang relatif sedikit dari permintaan agregat, akan tetapi fluktuasi investasi menempati sebagian besar pergerakan siklus bisnis dan PDB. Salah satu alasan mengapa negara-negara dengan pertumbuhan tinggi mereka mencurahkan bagian substansial dari output


mereka ke dalam investasi. Bank Indonesia dan Badan Pusat Statistik mengartikan investasi sebagai suatu kegiatan penanaman modal pada berbagai kegiatan ekonomi dengan harapan untuk memperoleh keuntungan (benefit) pada masamasa yang akan datang (Dombush, 2004). Investasi merupakan unsur PDB yang paling sering berubah. Ada tiga bentuk pengeluaran investasi yaitu investasi tetap bisnis, investasi tetap residensial, dan investasi persediaan. Investasi tetap bisnis adalah pembelian pabrik dan peralatan baru oleh perusahaan, investasi residensial adalah pembelian rumah baru oleh rumah tangga dan tuan tanah. Investasi persediaan adalah peningkatan dalam persediaan barang perusahaan. Selain ini, investasi dapat dibedakan atas investasi finansial dan investasi non-finansial lebih ditujukan kepada investasi dalam bentuk pemilikan instrumen finansial seperti penyertaan, pemilikan saham, obligasi, dan sejenisnya. Sedangkan investasi non-finansial dalam bentuk investasi fisik (kapital dan barang modal), termasuk pula Inventori (Mankiw, 2003).. Kegiatan investasi memungkinkan suatu masyarakat terus-menerus meningkatkan

kegiatan

ekonomi

dan

kesempatan

kerja,

meningkatkan

kesempatan kerja, meningkatan pendapatan nasional dan meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat. Peranan ini bersumber dari tiga fungsi penting dari kegiatan investasi, yakni, investasi merupakan salah satu komponen dari pengeluaran agregat sehingga kenaikan investasi akan meningkatkan permintaan agregat pendapatan nasional serta kesempatan kerja, pertambahan barang modal sebagai akibat investasi akan menambah kapasitas produksi, dan investasi selalu diikuti oleh perkembangan teknologi (Sukirno, 2000).


Dalam model pertumbuhan endogen dikatakan bahwa hasil investasi akan semakin tinggi bila produksi agregat di suatu negara semakin besar. Dengan diasumsikan bahwa investasi swasta dan publik di bidang sumberdaya atau modal manusia dapat menciptakan ekonomi eksternal (ekternalitas positif) dan memacu produktivitas yang mampu mengimbangi kecenderungan ilmiah penurunan skala hasil. Meskipun teknologi tetap diakui memainkan peranan yang sangat penting, namun model pertumbuhan endogen menyatakan bahwa teknologi tersebut tidak perlu ditonjolkan untuk menjelaskan proses terciptanya perekonomian jangka panjang. Implikasi yang menarik dari teori ini adalah mampu menjelaskan potensi keuntungan dari investasi komplementer (complementary investment) dalam modal atau sumber daya manusia, sarana dan prasarana infrastruktur atau kegiatan penelitian. Mengingat investasi komplementer akan menghasilkan manfaat personal maupun sosial, maka pemerintah berpeluang untuk memperbaiki efesiensi alokasi sumberdaya domestik dengan cara menyediakan berbagai macam barang publik (sarana infrastruktur) atau aktif mendorong investasi swasta dalam industri padat teknologi dimana sumber daya manusia diakumulasikannya. Dengan demikian model ini menganjurkan keikutsertaan pemerintah secara aktif dalam pengelolaan investasi baik langsung maupun tidak langsung. Investasi swasta di Indonesia dijamin keberadaannya sejak dikeluarkannya Undang-undang No. 1 tahun 1967 Penanaman Modal Asing (PMA) dan Undangundang no.12 Tahun 1970 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Berdasarkan sumber dan kepemilikan modal, maka investasi swasta dibagi menjadi penanaman modal dalam negeri dan asing.


Dengan semakin besarnya investasi pemerintah pada barang publik maka diharapkan akan mendorong pertumbuhan sektor pertumbuhan sektor swasta dan rumah tangga dalam mengalokasikan sumber daya yang ada di suatu daerah. Hal ini pada akhirnya akan menyebabkan makin meningkatnya PDRB. 2.1.12 Pengaruh Investasi dalam Perekonomian Investasi dalam berbagai bentuknya akan memberikan banyak pengaruh kepada prekonomian suatu negara ataupun dalam cakupan yang lebih kecil yakni daerah. Karena dengan terciptanya investasi akan membawa suatu negara pada kegiatan ekonomi tertentu. Investasi yang akan berlanjut dengan suatu proses produksi akan menciptakan lapang kerja, menciptakan barang-barang dan jasa untuk di pasarkan kepada konsumen, dan interaksi antara produsen, dalam hal ini investor, dan konsumen dalam menawarkan dan mengkonsumsi barang-barang atau jasa, dan pada giliranya akan menciptakan kemejuan prekonomian dalam suatu negara. Adanya fluktuasi dalam investasi seperti yang terlihat dalam ’’ business cycle’’ merupakan salah satu dampak dari adanya investasi di dalam suatu perekonomian. Pengeluaran investasi merupakan topik utama dalam ekonomi makro karena dua alasan berikut: 1. Fluktuasi investasi sangatlah besar sesuai dengan perubahan GDP (Gross Domestc Product), misalnya karena adanya business cycle. 2. Pengeluaran investasi menentukan tingkat pertambahan stok kapital dalam prekonomian, dimana stok kapital ini sangat menentukan tingkat pertumbuhan suatu negara dalam jangka panjang ( Nangan, 2005 :131 ).


Pengaruh investasi terhadap perekonomian suatu negara atau daerah dapat di lihat pula melalui multi flier effect yang di timbulkannya. Multiflier effect atau efek dari pengganda dari investasi tersebut dapat di tuliskan dengan : I KI = ———, dimana MPC merupakan besarnya hasrat untuk mengkunsumsi. I−MPC

Sehingga jika suatu investasi di tanamkan di suatu perekonomian, dampaknya terhadap pendapatan nasional/daerah tidak hanya besar nilai investasi yang di tanamkannya, tetapi sebesar nilai investasi yang di tanamkan di kalikan dengan angka penggandanya. Jadi, misalnya di dalam suatu perekonomian, investasi yang di tanamkan sebesar 10 juta, dengan nilai MPC suatu masyarakat 2/3, maka pertambahan pendapatan yang ditimbulkan akibat pertambahan investasi sebesar : I KI = ——— = 3, sehingga pertambahan nasional yang ditimbulkan : I−2/3 ∆ = KI x ∆ = 3 x 10 juta = 30 juta. Namun, investasi yang ditanamkan dalam perekonomian salah satunya ditentukan oleh adanya permintaan dari masyarakat, yaitu berupa konsumsi atas barang-barang konsumsi dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan sehingga merangsang tumbuhnya investasi-investasi baru. Karena seperti kita ketahui bahwa pendapatan yang diperoleh masyarakat akan di gunakan konsumsi dan mungkin sebahagian lagi untuk di tabung. Sehingga apabila penggunaan


pendapatan untuk konsumsi dilambangkan dengan C, dan penggunaan pendapatan yang diterima dilambangkan Y=C+S. Seandainya keseluruhan pendapatan masyarakat itu dikonsumsikan keseluruhannya (MPC=I), sehingga besarnya K menjadi tidak terhingga, maka besarnya pertambahan pendapatan nasional juga menjadi tidak terhingga. Khusus kondisi di negara berkembang, dimana income masyarakat relatif rendah, kendati pendapatan masyarakat yang di terima di asumsikan keseluruhannya, dampaknya terhadap pertambahan pendapatan nasional tidak akan terlalu besar. Hal ini di sebabkan karena kemampuan dalam pembentukan modal juga relatif rendah yang di sebabkan oleh lemahnya kemampuan menabung dari masyarakatnya yang tentu saja akan menciptakan kondisi yang kondusif bagi terciptanya lembaga-lembaga keuangan padahal faktor-faktor tersebut sangat di perlukan di dalam proses pembangunan guna memacu perekonomian. ( Jhingan,2006)

2.2

Review Penelitian Terdahulu Brodjonegoro

dan

Dartanto

(2003)

bahwa,

setelah

pelaksanaan

desentralisasi fiskal kesenjangan antar wilayah semakin besar antar daerah di Indonesia. Dalam era desentralisasi fiskal dengan transfer dana dari Pemerintah Pusat dan kewenangan yang luas kepada daerah untuk mengelola dan mengoptimalkan potensi-potensi ekonomi yang ada memberi efek positif terhadap perekonomian daerah. Sasana (2006) menemukan bahwa desentralisasi fiskal berpengaruh positif dan signifikan terhadap perekonomian. Hal ini dilihat dari koefisien jalur yang bertanda positif sebesar 0,268 dengan nilai C.R sebesar 3,662 dan diperoleh probabilitas signifikan (p) sebesar 0,000 yang lebih kecil dari taraf signifikan (a)


yang ditentukan sebesar 0,05. Dengan demikian desentralisasi fiskal berpengaruh secara langsung pada perekonomian sebesar 0,268, yang berarti bahwa setiap ada kenaikan desentralisasi fiskal satu satuan maka akan menaikkan perekonomian sebesar 0,286 persen. Hasil estimasi ini memberikan dukungan atas hipotesis satu pada penelitian ini, bahwa desentralisasi fiskal berpengaruh signifikan terhadap perekonomian di kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Wibowo (2008) menemukan bahwa (1) desentralisasi fiskal di Indonesia secara umum memberikan pengaruh positif terhadap pembangunan daerah selama periode 1999-2004. (2) Era baru desentralisasi fiskal yang diluncurkan sejak tahun 2001 ternyata memberikan dampak yang relatif lebih baik terhadap pembangunan daerah dibanding dengan rezim desentralisasi fiskal sebelumnya. (3) Sekurangkurangnya terdapat dua alasan yang dapat menjelaskan fenomena otonomi fiskal yang kurang favourable sebelum periode reformasi fiskal, yakni (i) kurangnya kompetensi para aparatur dan politisi daerah dalam menetapkan instrumen pendapatan daerah, dan (ii) monitoring pemerintah pusat atas penerapan Perda tentang pajak retribusi daerah yang kurang efektif. Harianto dan Adi (2007) menemukan bahwa Dana Alokasi Umum sangat berpengaruh terhadap Belanja Modal. Belanja Modal mempunyai dampak yang signifikan dan negatif terhadap Pendapatan Per Kapita dalam hubungan langsung, tetapi juga mempunyai hubungan yang positif dalam hubungan tidak langsung melalui Pendapatan Asli Daerah. Pendapatan Asli Daerah sangat berpengaruh terhadap Pendapatan Per Kapita, tetapi pertumbuhan yang terjadi masih kurang merata sehingga banyak ketimpangan/jarak ekonomi antar daerah. Dana Alokasi


Umum mempunyai dampak yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah melalui Belanja Modal (efek tidak langsung). Pujiati (2007) meneliti Analisis Perekonomian di Karesidenan Semarang Era Desentralisasi Fiskal. Tujuan penelitian ini untuk mengestimasi pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH) dan tenaga kerja terhadap perekonomian kabupaten/kota di wilayah Karesidenan semarang yaitu kota semarang. Penelitian menunjukkan bahwa PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan, DBH berpengaruh positif dan signifikan terhadap perekonomian, DAU berpengaruh negatif dan signifikan terhadap perekonomian serta tenaga kerja sebagai faktor utama dalam mempercepat perekonomian mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap perekonomian

Tabel 2.2. Review Penelitian Terdahulu Nama/Tahun Peneliti Brodjonegoro dan Dartanto (2003)

Sasana (2006)

Judul Penelitian Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Perekonomian dan Kesenjangan Daerah : Analisa Model Makro Ekonometrik Simultan

Analisis Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Perekonomian di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah

Variabel yang Digunakan Desentralisasi Fiskal (X), Kesenjangan Fiskal dan (Y 1 ) Perekonomian (Y 2 )

Desentralisasi Fiskal (X) Perekonomian

dan

Hasil yang Diperoleh Setelah pelaksanaan desentralisasi fiskal kesenjangan antar wilayah semakin besar antar daerah di Indonesia. Dalam era desentralisasi fiskal dengan transfer dana dari pemerintah pusat dan kewenangan yang luas kepada daerah untuk mengelola dan mengoptimalkan potensi-potensi ekonomi yang ada memberi efek positif terhadap perekonomian daerah. Desentralisasi fiskal berpengaruh signifikan terhadap perekonomian di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.


Nama/Tahun Peneliti Wibowo (2008)

Judul Penelitian Mencermati Dampak Desentraliasi Fiskal Terhadap Perekonomian Daerah

Variabel yang Hasil yang Diperoleh Digunakan Desentralisasi (1) Desentralisasi fiskal di Indonesia Fiskal (X) dan secara umum memberikan Perekonomian (Y) pengaruh positif terhadap pembangunan daerah selama periode 1999-2004. (2) Era baru desentralisasi fiskal yang diluncurkan sejak tahun 2001 ternyata memberikan dampak yang relatif lebih baik terhadap pembangunan daerah dibandingkan dengan rezim desentralisasi fiskal sebelumnya. (3) sekurang-kurangnya terdapat dua alasan yang dapat menjelaskan fenomena otonomi fiskal yang kurang favourable sebelum periode reformasi fiskal, yakni (i) kurangnya kompetensi para aparatur dan politisi daerah dalam menetapkan instrumen pendapatan daerah, dan (ii) monitoring pemerintah pusat atas penerapan Perda tentang pajak dan retribusi daerah yang kurang efektif.

David Haryanto dan Priyo Hari Adi (2007)

Hubungan Antara Dana Alokasi Umum, Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Per Kapita

Dana Alokasi Umum (X 1 ), Belanja Modal (X 2 ), Pendapatan Asli Daerah (X 3 ) dan Pendapatan Per Kapita (Y)

(1) Dana Alokasi Umum sangat berpengaruh terhadap Belanja Modal (2) Belanja Modal mempunyai dampak yang signifikan dan negatif terhadap Pendapatan Per Kapita dalam hubungan langsung, tetapi juga mempunyai hubungan yang positif dalam hubungan tidak langsung melalui Pendapatan Asli Daerah (3) Pendapatan Asli Daerah sangat berpengaruh terhadap Pendapatan Perkapita (4) Dana Alokasi Umum mempunyai dampak yang signifika terhadap Pendapatan Asli Daerah melalui Belanja Modal (efek tidak langsung)

Pujiati (2007)

AnalisisPertumbuhan Ekonomi di Karesidenan Semarang era Desentralisasi Fiskal

Untuk mengestimasi pengaruh variabel keuangan daerah (PAD, DAU, DBH) dan tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota di wilayah Karesidenan Semarang

PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. DBH berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. DAU berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Tenaga Kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.


BAB II TINJAUAN PUSTAKA. berkaitan dengan pokok bahasan dalam studi sebagai berikut :

Recommend Documents