BAB II TINJAUAN PUSTAKA
2.1
Konsep, Konstrak, dan Variabel
2.1.1 Konsep Anggaran Sektor Publik Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial sedangkan penganggaran adalah proses atau metoda untuk mempersiapkan suatu anggaran (mardiasmo, 2002), sedangkan menurut Bastian (2006) anggaran dapat diinterpretasikan sebagai paket pernyataan perkiraan penerimaan dan pengeluaran yang diharapkan akan terjadi dalam satu atau beberapa periode yang akan datang. Jadi baik Mardiasmo (2002) maupun Bastian (2006) menyatakan bahwa anggaran memiliki batas waktu. Hal ini untuk memudahkan para pihak yang berkompeten dalam penyusunan anggaran dalam melakukan estimasi yang akurat serta mengevaluasi pelaksanaan anggaran. Sedangkan menurut Governmental Accounting Standards Board (GASB) dalam Halim (2004:14), yaitu: “A budget is a plan of financial operation embodying an estimated of proposed expenditures for a given period of time and the proposed means of financing them.”
11
12
Jadi yang dimaksud oleh Governmental Accounting Standards Board (GASB) anggaran adalah rencana kegiatan yang diwujudkan dalam bentuk financial, meliputi usulan pengeluaran yang diperkirakan untuk suatu periode waktu serta usulan pengeluaran yang diperkirakan untuk suatu periode waktu serta usulan cara-cara memenuhi pengeluaran tersebut. Anggaran sebagai alat perencanaan kegiatan publik yang dinyatakan dalam satuan moneter sekaligus digunakan sebagai alat pengendalian. Agar fungsi perencanaan dan pengawasan dapat berjalan dengan baik maka sistem anggaran serta pencatatan atas penerimaan dan pengeluaran harus dilakukan dengan cermat dan sistematis. Sebagai sebuah sistem, perencanaan anggaran sektor publik telah mengalami banyak perkembangan. Sistem perencanaan anggaran sektor publik berkembang dan berubah sesuai dengan dinamika perkembangan manajemen sektor publik dan perkembangan tuntutan yang muncul dimasyarakat. Ada beberapa pendekatan dalam penyusunan anggaran. Seperti yang dikemukakan oleh Mardiasmo (2004; 76-83) bahwa pendekatan dalam penyusunan anggaran sebagai berikut : “1. Anggaran Tradisional a. Line Item Budgeting b. Incremental Budgeting 2. New Public Management a. Anggaran Berbasis Kinerja (Perfomance Budgeting) b Zero Based Budgeting (ZBB) c. Programming and Budgetig System (PPBS).”
13
Adapun penjelasan pendekatan dalam penyusunan anggaran adalah sebagai berikut : 1.
Anggaran Tradisional Anggaran tradisional memiliki dua ciri utama yaitu cara penyusunan anggaran yang didasarkan atas pendekatan incrementalism dan struktur susunan anggaran yang bersifat line-item: a. Line Item Budgeting Penyusunan anggaran dengan menggunakan struktur line-item dilandasi alasan adanya orientasi sistem anggaran yang dimaksudkan untuk mengontrol pengeluaran bukan berdasarkan pada tujuan yang ingin dicapai dengan pengeluaran yang dilakukan. b. Incremential Budgeting Anggaran tradisional bersifat incremental yaitu hanya menambah atau mengurangi jumlah rupiah pada item-item yang sudah ada sebelumnya dengan menggunakan data tahun sebelumya sebagai dasar untuk menyesuaikan besarnya penambahan atau pengurangan tanpa dilakukan kajian yang mendalam.
2.
New Public Management New Public Management berfokus pada manajemen sektor publik yang berorientasi pada kinerja bukan berorientasi kebijakan New Public
14
Management
menimbulkan
beberapa
konsekuensi
bagi
pemerintah.
Diantaranya adalah tuntutan-tuntutan untuk melakukan efisiensi, penangkasan biaya dan kompetensi tender. a. Anggaran kinerja (performance budgeting) Sistem anggaran kinerja merupakan sistem yang mencakup kegiatan penyusunan dan tolak ukur kinerja sebagai instrumen untuk mencapai tujuan dan sasaran program. Penerapan sistem anggaran kinerja dalam penyusunan angaran dimulai dengan perumusan program dan penyusunan struktur organisasi pemerintah yang sesuai dengan program tersebut. b. Zero Based Budgetting (ZBB) Penyusunan anggaran dengan menggunakan konsep zero based budgeting dapat menghilangkan incrementalizion dan line-item karena anggaran di asumsikan nol (zero-based) tidak berpatokan pada angaran tahun lalu untuk menyusun anggaran tahun ini, namun penentuan anggaran didasarkan pada kebutuhan saat ini. Dengan ZBB seolah-olah proses anggaran dimulai dari hal yang baru sama sekali. c. Planning, Programming and Budgeting System (PPBS) PPBS merupakan tekhnik penganggaran yang didasarkan pada teori sistem yang berorientasi pada output dan tujuan dengan pendekatan utamanya adalah alokasi sumber daya berdasarkan analisis ekonomi.
15
Perencanaan dalam menyiapkan anggaran sangatlah penting. Bagaimanapun juga jelas mengungkapkan apa yang akan dilakukan dimasa mendatang. Pemikiran strategis disetiap organisasi adalah proses dimana manajemen berfikir tentang pengintegrasian aktivitas organisasional ke arah tujuan yang beroerientasi kesasaran masa mendatang. Semakin bergejolak lingkungan pasar, teknologi atau ekonomi eksternal, manajemen akan didorong untuk menyusun stategi. Pemikiran strategis manajemen, direalisasi dalam berbagai perencanaan, dan proses integrasi keseluruhan ini didukung prosedur penganggaran organisasi. Anggaran sektor publik penting karena beberapa alasan, yaitu karena anggaran merupakan alat bagi pemerintah untuk mengarahkan sosial-ekonomi, menjamin kesinambungan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, anggaran juga diperlukan karena adanya masalah keterbatasan sumber daya sedangkan keinginan masyarakat yang tak terbatas dan terus berkembang, dan anggaran juga diperlukan untuk menyakinkan bahwa pemerintah telah bertanggung jawab terhadap rakyat. 2.1.2 Pengertian Anggaran Berbasis Kinerja Menurut Indra Bastian (2006:171) mendefinisikan anggaran berbasis kinerja sebagai berikut : “Sistem penganggaran yang berorientasi pada output organisasi dan berkaitan erat dengan visi, misi, dan rencana strategis organisasi. Anggaran yang beorientasi pada kinerja ini mengalokasikan sumber daya pada program, bukan unit organisasi semata dan memakai output measurement sebagai indikator kinerja organisasi.”
16
Sedangkan menurut Darise (2008:146), angaran berbasis kinerja dapat didefinisikan sebagai berikut : “Penganggarn berbasis kinerja merupakan metode penganggaran yang dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara keluaran dan hasil yang diharapkan dari kegiatan dan program termasuk efisiensi dalam pencapaian keluaran dari hasil tersebut.”
Keluaran dan hasil tersebut dituangkan dalam target kinerja pada setiap unit kerja. Sedangkan bagaimana tujuan itu dicapai, dituangkan dalam program diikuti dengan pembiayaan pada setiap tingkat pencapaian tujuan. Program pada anggaran berbasis kinerja dididefinisikan sebagai instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah. Pendekatan kinerja disusun untuk mengatasi berbagai kelemahan yang terdapat dianggaran tradisional, khususnya kelemahan yang disebabkan oleh tidak adanya tolok ukur yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja dalam pencapaian tujuan dan sasaran pelayan publik. Aktivitas utama dalam penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja adalah mendapatkan data kuantitatif dan membuat keputusan penganggarannya. Proses mendapatkan data kuantitatif bertujuan untuk memperoleh informasi dan pengertian tentang berbagai program yang menghasikan output dan outcome yang diharapkan.
17
Untuk itulah diperlukan indikator yang sesuai untuk mengimplementasikan anggaran berbasis kinerja dalam suatu organisasi dengan menggunakan konsep value for money dimana harus menggambarkan pencapaian tingkat pelayanan pada biaya ekonomi yang terbaik (economical cost). Ini berarti unit biaya yang terendah tidak selalu menggambarkan value for money yang terbaik karena unit biaya yang termurah tidak selalu merupakan yang terbaik. Untuk lebih jelasnya, efisiensi, efektivitas, dan ekonomis akan diuraikan sebagai berikut (Indra Bastian, 2006:280) :
1. Efisiensi adalah hubungan antara input dan output di mana barang dan jasa yang dibeli oleh organisasi digunakan untuk mencapai output tertentu. 2. Efektivitas adalah hubungan antara output , kebijakan, dan prosedur organisasi mencapai tujuan yang telah ditetapkan' 3. Ekonomis adalah hubungan antara pasar dan input dimana barang dan jasa dibeli pada kualitas yang diinginkan dan pada harga terbaik yang dimungkinkan.
Dari uraian di atas dapat dikatakan bahwa ekonomis membahas mengenai input, efektivitas membahas mengenai output, dan efisiensi membahas mengenai input dan output. Dan ketiganya tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya dalam mencapai tujuan suatu organisasi Menurut Nordiawan (2006 : 79-83) mengungkapkan bahwa dalam menyusun suatu anggaran berbasis kinerja terdapat tahap-tahap yang harus di laksanakan, yaitu : “ 1. Penetapan Strategi Organisasi (Visi dan Misi) 2. Pembuatan Tujuan 3. Penetapan Aktivitas 4. Evaluasi dan Pengambilan Keputusan”
18
Adapun penjelasan mengenai beberapa tahap penyusunan anggaran berbasis kinerja yang telah dikutip diatas adalah sebagai beikut : 1. Penetapan strategi organisasi (visi dan misi) Visi dan misi adalah sebuah cara pandang yang jauh kedepan yang memberi gambaran tentang suatu kondisi yang harus dicapai oleh sebuah organisasi. Dari sudut pandang lain, visi dan misi organisasi harus dapat : a)
Mencerminkan apa yang ingin dicapai.
b)
Memberikan arah dan fokus strategi yang jelas.
c)
Menjadi perekat dan menyatukan berbagai gagasan strategis.
d)
Memiliki orientasi masa depan.
e)
Menumbuhkan seluruh unsur organisasi.
f)
Menjamin kesinambungan kepemimpinan organisasi.
2. Pembuatan tujuan Tujuan dalam hal ini adalah suatu yang akan dicapai dalam kurun waktu 1 tahun atau yang sering diistilahkan dengan tujuan operasional. Sebuah tujuan operasional yang baik harus mempunyai karakteristik sebagai berikut : 1.
Harus merepresentasikan hasil akhir (true ends/outcome) bukannya keluaran (output).
2.
harus dapat diukur untuk menentukan apakah hasil akhir (outcome) yang diharapkan telah dicapai.
19
3.
Harus dapat di ukur dalam jangka pendek agar dapat dilakukan tindakan koreksi (corrective action).
4.
Harus tepat artinya tujuan tesebut memberikan peluang kecil untuk manimbulkan interpretasi individu. Namun ketepatan ini seharusnya tidak berada pada perincian yang salah.
3. Penetapan Aktivitas Aktifitas dipilih berdasarkan strategi organisasi dan tujuan operasional yang telah ditetapkan. Organiasi kemudian membuat suatu unit atau paket keputusan yang bersisi beberapa altenatif keputusan atas setiap aktivitas. Alteratif keputusan tersebut menjadi identitas dan penjelasan aktivitas yang bersangkutan. secara umum alternative keputusan berisi komponen sebagai berikut : 1. Tujuan aktivitas dinyatakan dalam suatu cara yang mmbuat tujuan diharapkan menjadi jelas 2. Alternatif aktifias atau alat untuk mencapai tujuan yang sama dan alasan mengapa alternatif-alternatif tersebut ditolak 3. Konsekuensi dari tidak dilakukannya aktivitas tersebut 4. Input kuantitas atau unit pelayanan yang disdiakan (output) dan hasil (outcome) pada beberapa tingkat pendanaan.
20
4. Evaluasi dan pengambilan keputusan Setelah pengajuan anggaran disiapkan langkah selanjutnya adalah proses evaluasi dan pengambilan keputusan.Tekhnisnya alternatif keputusan dari semua aktifitas semua program yang direncanakan digabungkan dalam satu table dan diurutkan berdasarkan prioritasnya. Setiap level anggaran dianggap sebagai satuan yantg berbeda. Dalam contoh sebelumnya aktifitas pelatihan komputer mempunyai 4 alternatif anggaran, maka keempat level tersebut dianggap sebagai alternatif yang berdiri sendiri.Dalam penyusunan anggaran program yang berbasis not. Asumsi yang digunakan adalah pengambil kebijakan organisasi akan menerima apapun urutan prioritas yang telah ditetapkan. Dengan demikian kewajiban mereka hanyalah menentukan besarnya anggaran. Sehingga besarnya anggaran yang akan menentukan aktifitas mana saja yang dapat dilaksanakan . 2.1.3 Karateristik Anggaran Berbasis Kinerja Karakteristik anggaran berbasis kinerja menurut Deddi Nordiawan (2007;58) adalah sebagai berikut : “1.
Mengklasifikasikan akun-akun dalam anggaran berdasarkan fungsi dan aktivitas dan juga berdasarkan unit organisasi dan rincian belanja.
2. Menyelidiki dan mengkur aktifitas guna mendapatkan efisiensi maksimum dan untuk mendapatkan standar biaya.
21
3. Mendasarkan anggaran untuk periode yang akan datang pada biaya perunit standar dikalikan dengan jumlah unit aktivitas yang diperkirakan harus dilakukan pada periode tertentu.”
Anggaran berbasis kinerja melakukan pengklasifikasian akun-akun dalam setiap anggaran berdasarkan fungsi dan aktivitasnya, mengukur seluruh aktivitasnya dengan menggunakan standar biaya untuk memperoleh efisiensi yang maksimal yang anggaran yang disusun berdasarkan pada perkiraan biaya perunit standar dikalikan dengan jumlah unit aktivitas yang akan dilakukan dalam periode tersebut. 2.1.4 Keunggulan dan Kelemahan Anggaran Berebasis Kinerja Anggaran berbasis kinerja merupakan bagian dari New Public Management yang merupakan penyempurnaan dari anggaran tradisional, dimana anggaran dengan pendekatan kinerja disusun untuk mengatasi berbagai kekurangan yang disebabkan oleh tidak adanya tolok ukur yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja dalam pencapaian tujuan dan sasaran publik. Meskipun demikian, anggaran kinerja di susun sebagai dasar penyempurnaan anggaran tradisional tidak akan terlepas dari adanya kelebihan dan kekurangan. Menurut Dedi Nordiawan (2007) dijelaskan bahwa kelebihan dan kekurangan dari kinerja ini adalah sebagai berikut: “a. Kelebihan dari penggunaan anggaran berbasis kinerja adalah: penenkanan pada dimasukannya deskripsi secara negatif dari setiap aktivitas di setiap anggaran yang diajukan.
22
1. Anggaran disusun berdasarkan aktivitas yang di dukung oleh estimasi biaya dan pencapaian yang di ukur secara kuantitatif. 2. Penekanannya pada kebutuhan untuk mengukur output dan input. 3. Anggaran kinerja memasyarakatkan adanya data-data kinerja memungkinkan legislatif untuk menambah atau mengurangi dari jumlah yang diminta dalam fungsi dan aktivitas tertentu. 4. Menyediakan pada eksekutip pengendalian yang lebih terhadap bawahannya. 5. Anggaran kinerja menekankan aktivitas yang memakai anggaran daripada berapa jumlah anggaran yang terpakai. b. Kekurangan dari anggaran berbasis kinerja adalah sebagai berikut: 1. Hanya sedikit dari pemerintah pusat dan daerah yang memiliki staf anggaran atau akuntansi yang memiliki kemampuan memadai untuk mengidentifikasi unit pengukuran dan melaksanakan analisis biaya. 2. Banyak jasa dan aktifitas pemerintah telah secara khusus dibuat dengan dasar anggaran yang dikeluarkan (cash basis) 3. Kadang kala, aktivitas diukur biaya secara detail dan dilakukan pengukuran secara detail lainnya tanpa adanya pertimbangan memadai yang diperlukan pada perlu atau tidaknya aktivitas itu sendiri.”
2.1.5 Siklus Anggaran Berbasis Kinerja Menurut Mardiasmo (2009:70) mengungkapkan bahwa terdapat beberapa tahap (fase) yang terjadi pada siklus anggran, yaitu : “1. Tahap perencanaan anggaran 2. Tahap pengesahan anggaran 3. Tahap pelaksanaan anggaran
23
4. Tahap pegawasan peaksanaan anggaran 5. Tahap pengesahan perhitungan anggaran” Adapun penjelasan mengenai tahap (frase) siklus anggaran yang telah dikutip diatas adalah sebagai berikut : 1. Tahap Perancanaan Anggaran Pada tahap persiapan anggaran dilakukan taksiran pengeluaran atas dasar taksiran pendapatan yang tersedia. Yang didasari oleh visi, misi, dan tujuan organisasi. Terkait dengan hal tersebut, perlu diperhatikan bahwa sebelum menyetujui taksiran pengeluaran, hendaknya dilakukan penaksiran pendapatan erlebih dahulu. 2. Tahap Pengesahan Anggaran Tahap ini merupakan tahap yang melibatkan tahap proses politik yang cukup rumit. Pimpinan eksekutif dituntut memiliki integritas serta kesiapan mental yang tinggi. Hal terebut penting karena dalam tahap ini pimpinan eksekutif harus mempunyai kemamuan untuk menjawab dan memberikan argumentasi yang rasional atas segala pertanyaan dan bantahan dari pihak legislative. 3. Tahap Pelaksanaan Anggaran Dalam tahap pelaksanaan anggran, hal terpenting yang dierhatikan oleh manajer keuangan pulik adalah dimilikinya sistem (infoormasi) akuntansi dan sistem pengendalian manajemen. Manajer keuangan public dalam al ini bertanggungjawab untuk menciptakan sistem akuntansi yang memadai dan
24
handal untuk perencanaan dan pengendalian anggaran yang telah disepakati, dan bahkan diandalkan untuk tahap penyusunan anggaran periode berikutnya. 4. Tahap Pengawasan Pelaksanaan Anggaran Inspektorat Kabupaten pada lembaga melakukan pengawasan atas pelaksanaan APBD di lingkungan lembaga bersangkutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Inspektorat Kabupaten dan pimpinan unit pengawasan lembaga wajib menindak lanjuti pengaduan masyarakat mengenai hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan APBD. 5. Tahap Pengesahan Perhitungan Anggaran Pimpinan pertanggungjawaban
lembaga selaku Pengguna
Anggaran menyusun
pelaksanaan APBD dilingkungan lembaga yang
dipimpinnya berupa Laporan Keuangan yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca,dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) yang dilampiri Laporan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU) pada lembaga masing-masing. Laporan Keuangan lembaga oleh pimpinan lembaga disampaikan kepada Bagian Keuangan selambat-lambatnya dua bulan setelah tahun anggaran berakhir. Kemudian Bagian Keuangan menyusun rekapitulasi laporan keuangan seluruh instansi pemerintah daerah. Bagian keuangan
selaku Bendahara
Umum
Pemerintah
Daerah juga
menyusun Laporan Arus Kas. Selain itu, Bendahara Keuangan sebagai wakil Pemerintah
Daerah dalam
kepemilikan kekayaan
daerah
yang
25
dipisahkan menyusun ikhtisar laporan keuangan perusahaan daerah. Semua laporan keuangan tersebut disusun oleh Bagian Keuangan selaku pengelola fiskal sebagai wujud laporan keuangan pemerintah daerah disampaikan kepada Bupati dalam memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Bupati menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah kepada BPK paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir. Audit atas laporan keuangan pemerintah harus diselesaikan selambat-lambatnya dua bulan setelah laporan keuangan tersebut diterima oleh BPK dari Pemerintah. Untuk dapat menyusun Anggaran Berbasis Kinerja terlebih dahulu harus disusun perencanaan strategik (Renstra). Penyusunan Renstra dilakukan secara obyektif dan melibatkan seluruh komponen yang ada di dalam pemerintahan dan masyarakat. Agar sistem dapat berjalan dengan baik perlu ditetapkan beberapa hal yang sangat menentukan yaitu standar harga, tolok ukur kinerja dan Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundangundangan. Pengukuran kinerja (tolok ukur) digunakan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan/program/kebijakan sesuai dengan sasaran dan tugas yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi pemerintah daerah. Salah satu aspek yang diukur dalam penilaian kinerja pemerintah daerah adalah aspek keuangan berupa ABK. Untuk melakukan suatu pengukuran kinerja perlu ditetapkan indikator-indikator terlebih dahulu antara lain indikator masukan (input) berupa dana, sumber daya manusia dan metode kerja. Agar input dapat diinformasikan dengan
26
akurat dalam suatu anggaran, maka perlu dilakukan penilaian terhadap kewajarannya. Dalam menilai kewajaran input dengan keluaran (output) yang dihasilkan, peran Analisa Standar Biaya (ASB) sangat diperlukan. ASB adalah penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan. 2.1.6 Efektivitas Kinerja Stoner (dalam Tika,2006:121) mengemukakan bahwa kinerja adalah fungsi dari motivasi, kecakapan, dan persepsi peranan. Bernardin dan Russel (dalam Tika,2006:121) kinerja sebagai pencatatan hasil - hasil yang diperoleh dari fungsi fungsi pekerjaan atau kegiatan tertentu selama kurun waktu tertentu. Handoko (dalam Tika,2006:121) mendefinisikan kinerja sebagai proses dimana organisasi mengevaluasi atau menilai prestasi kerja karyawan. Pengukuran keberhasilan dalam penyelesaian kerja guna tercapaianya keberhasilan dan gambaran kegagalan pada satuan organsasi kerja, yang menjalankan tugas pokok dan fungsinya sulit untuk dilakukan secara obyektif. Untuk menyukseskan program kerja dalam penyelesaian tugas perlu terlebih dahulu menyusun dan menetapkan efektifitas kerja terlebih dahulu, hal ini dianggap penting guna pencapaian tugas secara tepat. Berikut ini syarat – syarat pencapaian kinerja secara efektif : a. Spesifik dan jelas, sehingga dapat dipahami dan tidak ada kemungkinan kesalahan dalam interprestasi penyelesaian kerja. b. Dapat diukur secara obyektif baik yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif
27
c.
Pencapaian
tugas
penting
dan
berguna
untuk
menunjukkan
keberhasilan memasukan, serta mengeluarkan hasil dan manfaat. d. Harus cukup fleksibel dan sensitife terhadap perubahan atau penyesuaian pelaksanaan dan hasil pelaksanaan kegiatan kerja dalam organisasi. e.
Relevansi terhadap tugas dan kegiatan dalam penyelesaian tugas dan tanggungjawab
f.
Efektif, data atau informasi yang berkaitan dengan indikator kinerja yang bersangkutan dan bagaimana proses pengumpulan pengolahan dan analisis yang tepat.
Efektivitas Kerja sebagaimana disimpulkan Nayono (2000;114) merupakan proses kegiatan dari pada seorang pimpinan (Manager) dan anggota atau Pegawai yang dilakukan dengan cara - cara yang baik dan tepat. Efektivitas Kerja merupakan salah satu sarana penyampaian informasi secara efektif dan memiliki muatan penyampaian langsung maupun pelayanan secara kelompok. Untuk memudahkan pemahaman mengenai Efektivitas Kerja berikut ini pengertian Efektivitas Kerja menurut Tannenbaum dalam Steers (1985:50) yang meninjau efektifitas dari sudut pencapaian tujuan. Steers juga menjelaskan bahwa pada dasarnya teori – teori tentang efektivitas organisasi mencakup tiga elemen yang saling berhubungan satu sama lainnya diantaranya:
28
1)
Optimalisasi tujuan kerja adalah suatu upaya yang dilakukan oleh organisasi agar terdapat peningkatan dalam output/tujuan yang diharapkan
2)
Pendekatan Sistem Kerja adalah serangkaian dari beberapa pekerjaan yang berbeda kemudian dipadukan untuk menghasilkan suatu benda atau jasa yang menghasilkan nilai bagi pelanggan atau keuntungan perusahaan/organisasi. Sistem kerja melibatkan banyak faktor manusia
3)
Perilaku manusia dalam organisasi adalah adanya keterkaitan pola kerja
manusia
dengan
alat
atau
mesin,
faktor-faktor
yang
dikombinasikan antara manusia dengan alat tersebut di buat suatu prosedur atau tahapan kerja yang sudah tetap dan didokumentasikan sehingga menghasilkan suatu sistem kerja yang konsisten dan dapat menghasilkan hasil yang berkualiatas. Efektivitas Kerja adalah fungsi yang berhubugan dengan perolehan hasil tertentu dari orang lain sebagai bentuk referensi (Sumber) yang dapat dijadikan sebagai bentuk pelayanan yang maksimal dan memperoleh hasil yang baik. 2.1.7 Pengertian Kinerja Organisasi Perangkat Daerah Menurut Biro Organisasi Sekretaris Daerah, Kinerja Organisasi Perangkat Daerah
adalah
Organisasi
Pemerintah
yang
merencanakan
operasional,
mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan kinerja meliputi pengembangan kinerja, akuntabilitas kerja instansi pemerintah serta monitoring dan evaluasi berdasarkan
29
ketentuan dan prosedur yang berlaku agar terwujudnya kinerja pemerintahan yang berpihak pada pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam peningkatan kesejahteraaan masyarakat. Kinerja merupakan hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab (tugas pokok) yang diberikan kepadanya (Mangkunegara, 1995 : 45). Untuk lebih jelasnya indikator yang mempengaruhi kinerja khususnya kinerja Organisasi Perangkat Daerah diantaranya : -
Tugas Pokok adalah tugas yang paling pokok dari sebuah jabatan atau organisasi. Tugas pokok memberi gambaran tentang ruang lingkup atau kompleksitas jabatan atau organisasi tersebut.
-
Kuantitas Pekerjaan adalah jumlah kerja yang dilaksanakan oleh seseorang pegawai dalam suatu periode tertentu.
-
Kualitas Pekerjaan adalah Mutu kerja yang didasarkan pada standar yang
ditetapkan.
Biasanya
diukur
melalui
ketepatan,
ketelitian,
ketrampilan, dan kebersihan hasil kerja Proses penyusunan anggaran memerlukan kerjasama para pimpinan organisasi perangkat daerah datam organisasi pemerintahan. Struktur organisasi perangkat daerah menunjukkan tanggung jawab setiap pelaksana anggaran. Setiap pelaksana anggaran. bertanggungiawab untuk menyiapkan dan mengelola elemen anggarannya masing-masing.
Partisipasi
pelaksana
penyusunan
anggaran
dinilai
dapat
30
meningkatkan kinerja manajerial organisasi perangkat daerah yang ada akhirnya meningkatkan kinerja pemerintahan secara keseluruhan. 2.1.8 Pengukuran Kinerja Sektor Publik Menurut Mardiasmo (2002), sistem pengukuran kinerja sektor public didefinisikan sebagai berikut : ”Suatu sistem yang bertujuan untuk membantu manajer sektor publik menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan nonfinansial. Sistem pengukuran kinerja ini dapat dijadikan sebagai alat pengendalian organisasi.” Pengukuran Kinerja adalah suatu proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya, termasuk informasi atas: efisiensi penggunaan sumber daya dalam menghasilkan barang dan jasa; kualitas barang dan jasa; hasil kegiatan dibandingkan dengan maksud yang diinginkan; dan efektivitas tindakan dalam mencapai tujuan. Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai prestasi manajaer dan unit organisasi yang dipimpinnya. Pengukuran kinerja sangat penting untuk menilai akuntabilitas organisasi dan manajer dalam pelayanan publik yang lebih baik. Akuntabilitas disini bukan sekedar kemampuan menunjukkan uang publik dibelanjakan, akan tetapi juga meliputi kemampuan menunjukan bahwa uang publik tersebut telah dibelanjakan secara ekonomis, efisien, dan efektif.
31
Menurut Mardiasmo (2004:122) bahwa tujuan pengukuran kinerja sektor publik adalah : “Secara umum, tujuan sistem pengukuran kinerja adalah: a. Untuk mengkomunikasikan strategi dengan lebih baik (top down and bottom up). b. Untuk mengukur kinerja finansial dan non – finansial secara berimbang sehingga dapat ditelusuri perkembangan pencapaian strategi. c. Untuk mengakomodasi pemahaman kepentingan manajer level menengah dan manajer bawah serta memotivasi dan untuk mencapai goal congruence. d. Sebagai alat untuk mencapai kepuasan berdasarkan pendekatan individual dan kemampuan kolektif yang rasional. e. Untuk menciptakan Akuntabilitas Publik. Pengukuran kinerja merupakan salah satu alat untuk mendorong terciptanya Akuntabilitas Publik. Pengukuran kinerja menunjukan seberapa besar kinerja manajerial dicapai, seberapa bagus kinerja finansial organisasi dan kinerja lainya yang menjadi dasar penilaian akuntabilitas. Kinerja tersebut harus diukur dan dilaporkan dalam bentuk laporan kinerja.” Setelah tujuan pengukuran kinerja dicapai maka perusahaan akan mendapat manfaat langsung yaitu seperti yang dikemukakan oleh Mardiasmo (2004:122), bahwa: “Manfaat pengukuran kinerja sektor publik dapat diuraikan sebagai berikut: a. Memberikan pemahaman mengenai ukuran yang digunakan untuk menilai kinerja manajemen. b. Memberikan arah untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan. c. Untuk memonitor dan mengevaluasi pencapaian kinerja dan membandingkannya dengan target kinerja serta melakukan tindakan korektif untuk memperbaiki kinerja.
32
d. Sebagai dasar untuk memberikan penghargaan dan hukuman secara objektif atas pencapaian yang diukur sesuai dengan sistem pengukuran kinerja yang telah disepakati. e. Sebagai alat komunikasi antara bawahan dan pimpinan dalam rangka memperbaiki kinerja organisasi. f. Membantu mengidentifikasikan apakah kepuasan pelanggan telah terpenuhi. g. Membantu memahami proses kegiatan instansi pemerintah. h. Memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara objektif.” Sedangkan menurut Indra Bastian (2006:275) mengemukakan bahwa tujuan atau manfaat dari pengukuran kinerja adalah bahwa: “Manfaat atau tujuan pengukuran kinerja adalah sebagai berikut: 1. 2. 3.
4.
5. 6. 7. 8. 9. 10.
Memastikan pemahaman para pelaksana dan ukuran yang digunakan untuk pencapaian kinerja. Memastikan tercapainya skema kinerja yang disepakati. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan kinerja dan membandingkannya dengan skema kerja serta melakukan tindakan untuk memperbaiki kinerja. Memberikan penghargaan dan hukuman yang objektif atas kinerja yang dicapaisetelah dibandingkan dengan skema indikator kinerja yang telah disepakati. Menjadikan alat komunikasi antara bawahan dan pimpinan dalam upaya memperbaiki kinerja organisasi. Mengidentifikasi apakah kepuasan pelanggan telah terpenuhi. Membantu memahami proses kegiatan instansi perusahaan. Memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara objektif. Menunjukan peningkatan yang perlu dilakukan. Mengungkap masalah yang terjadi.”
Dengan demikian menurut kutipan diatas dapat penulis simpulkan bahwa penerapan skema indicator kinerja perlu adanya artikulasi dari tujuan, visi, misi, sasaran dan hasil program yang dapat diukur dan jelas manfaatnya. Karena akurasi
33
keputusan dapat dihasilkan dengan dukungan informasi yang baik. Dengan adanya pengukuran kinerja sektor publik memberikan manfaat yang pasti terhadap jalannya kinerja pemerintah. 2.2
Kerangka Pemikiran
2.2.1 Anggaran Berbasis Kinerja Reformasi sektor publik yang disertai adanya tuntutan demokratisasi menjadi suatu fenomena global termasuk Indonesia. tuntutan demokratisasi ini menyebabkan aspek transparansi dan akuntabilitas menjadi hal penting dalam pengelolaan pemerintah termasuk bidang pengelolaan Negara. Agar dapat mengukur hal tersebut, maka penggunaan anggaran merupakan titik fokus dalam proses perencanaan dan pengendalian. Menurut Indra Bastian (2006:171) mendefinisikan anggaran berbasis kinerja sebagai berikut : “sistem penganggaran yang berorientasi pada „output organisasi dan berkaitan erat dengan visi, misi, dan rencana strategis organisasi. Anggaran yang beorientasi pada kinerja ini mengalokasikan sumber daya pada program, bukan unit organisasi semata dan memakai ,output measurement sebagai indikator kinerja organisasi.”
Pendekatan kinerja disusun untuk mengatasi berbagai kelemahan yang terdapat di anggaran tradisional, khususnya kelemahan yang disebabkan oleh tidak adanya tolok ukur yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja dalam pencapaian tujuan dan sasaran pelayan publik.
34
2.2.2 Kinerja Organisasi Perangkat Daerah Menurut Biro Organisasi Sekretaris Daerah, Kinerja Organisasi Perangkat Daerah
adalah
Organisasi
Pemerintah
yang
merencanakan
operasional,
mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan kinerja meliputi pengembangan kinerja, akuntabilitas kerja instansi pemerintah serta monitoring dan evaluasi berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar terwujudnya kinerja pemerintahan yang berpihak pada pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam peningkatan kesejahteraaan masyarakat. Kinerja merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan skema strategis (strategic planning) suatu organisasi (Bastian, 2001:329). 2.3
Hipotesis Penelitian Berdasarkan uraian kerangka pemikiran tersebut, penulis menyajikan
hipotesis sebagai berikut: H1:
Adanya pengaruh implementasi anggaran berbasis kinerja terhadap kinerja organisasi perangkat daerah.
