PT PERTAMINA BINA MEDIKA (PERTAMEDIKA) Code of Corporate Governance – Pedoman Tata Kelola Perusahaan.
DAFTAR ISI Daftar Isi
Hal
BAB I : PENDAHULUAN
1
A.
Maksud Pedoman
2
B.
Tujuan Penerapan GCG
2
C.
Ruang Lingkup
3
D.
Prinsip-prinsip GCG
3
E.
Visi dan Misi PERTAMEDIKA
4
F.
Tata Nilai PERTAMEDIKA
4
BAB II : STRUKTUR GOVERNANCE A.
Pemegang Saham dan RUPS
6
B.
Komisaris
9
C.
Direksi
15
D.
Komite Audit
19
E.
Sekretaris Perusahaan
22
F.
Satuan Pengawasan Intern (SPI)
25
G.
Auditor Eksternal
28
BAGIAN III: PROSES CORPORATE GOVERNANCE A
Rapat Umum Pemegang Saham, Komisaris dan Direksi
30
B
Pengangkatan dan Pemberhentian Komisaris dan Direksi
37
C
Program Pengenalan bagi Anggota Komisaris dan Direksi yang baru
39
D
Pendelegasian Wewenang RUPS, Komisaris, dan Direksi
40
E
Media Komunikasi dan Informasi
42
F
Benturan Kepentingan dan Larangan Mengambil Keuntungan Pribadi
44
G
Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP)
45
H
Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP)
47
I
Pengelolaan Kegiatan Operasional Perusahaan
49
i
PT PERTAMINA BINA MEDIKA (PERTAMEDIKA) Code of Corporate Governance – Pedoman Tata Kelola Perusahaan.
J
Pengadaan Barang dan Jasa
55
K
Pengelolaan Aset
55
L
Sistem Penilaian Kinerja dan Remunerasi
56
M
Manajemen Resiko
60
N
Tata Kelola Teknologi Informasi (ITGovernance )
63
O
Corpotare Social Responsibility
65
P
Hubungan Perusahaan dengan Unit Usahanya
67
Q
Pelaporan
68
R
Penunjukan Auditor Eksternal
71
S
Etika dan Perilaku
72
BAB IV: PENGELOLAAN HUBUNGAN DENGAN STAKEHOLDERS A
Umum
74
B
Hak dan Partisipasi Stakeholders
74
C
Pengelolaaan Stakeholders
75
BAB V: PENUTUP
81
ii
PT PERTAMINA BINA MEDIKA (PERTAMEDIKA) Code Of Good Corporate Governance – Pedoman Tata Kelola Perusahaan.
BAB I PENDAHULUAN
PT Pertamina Bina Medika (PERTAMEDIKA) memiliki komitmen untuk melaksanakan prinsip-prinsip Good Corporate Governance sebagai landasan operasional pengelolaan kegiatan usaha. Untuk mewujudkan komitmen tersebut telah digali nilai-nilai ataupun ketentuan-ketentuan perusahaan yang dituangkan dalam suatu Code of Good Corporate Governance (Code of GCG) yang akan digunakan sebagai acuan, baik bagi Pemegang Saham, Komisaris, Direksi, manajemen maupun jajaran perusahaan lainnya dalam melaksanakan praktik-praktik Good Corporate Governance di lingkungan PT Pertamina Bina Medika (PERTAMEDIKA). Code Of GCG ini disusun dengan mengacu kepada ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor: KEP- 117/M-MBU2002, Anggaran Dasar Perseroan, Code of Corporate Governance dari Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance serta ketentuan-ketentuan best practices lainnya yang mengatur mekanisme kerja Organ Perseroan yang terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham, Komisaris, dan Direksi. Code of GCG bersifat dinamis, sehingga dari waktu ke waktu dapat disesuaikan dengan dinamika dan laju dunia bisnis dan struktur masyarakat yang terus berkembang. Dengan demikian, Code ini pada hakekatnya dapat selalu berubah (evolutionary in nature) dan harus dibaca serta dikaji hubungannya dengan perubahan lingkungan strategis yang dapat diantisipasi dari waktu ke waktu, baik yang bersifat internal maupun eksternal, baik di tingkat nasional maupun di tingkat internasional.
1
PT PERTAMINA BINA MEDIKA (PERTAMEDIKA) Code Of Good Corporate Governance – Pedoman Tata Kelola Perusahaan.
A. Maksud Pedoman Code of GCG ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman atau acuan bagi
Pemegang
Saham,
Komisaris,
Direksi
dan
seluruh
jajaran
perusahaan dalam melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance) di lingkungan PT Pertamina Bina Medika (PERTAMEDIKA) dan di semua unit-unit usaha yang dimiliki oleh PT Pertamina Bina Medika (PERTAMEDIKA)
B. Tujuan Penerapan GCG Penerapan Good Corporate Governance pada PT Pertamina Bina Medika (PERTAMEDIKA) bertujuan untuk: 1. Memaksimalkan nilai pemegang saham melalui peningkatan daya saing usaha yang pada akhirnya memaksimalkan laba, yang diperoleh dari penerapan praktik penata-kelolaan pada PT PERTAMEDIKA dan pada unit-unit usaha perusahaan sebagai suatu kelompok usaha yang terintegrasi, saling menunjang, dan berjalan seiring menuju visi perusahaan. 2. Mewujudkan sistem manajemen perusahaan yang profesional dengan bercirikan kerja sistematis, efisien, transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab, serta sadar risiko. 3. Meningkatkan kemandirian perusahaan terhadap praktik-praktik yang bertentangan dengan prinsip-prinsip good corporate governance. 4. Mendorong tumbuh dan berkembangnya budaya perusahaan yang positif yang berlandaskan kepada nilai moral yang tinggi, kepatuhan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan kesadaran akan adanya tanggungjawab sosial perusahaan kepada stakeholders. 5. Meningkatkan citra dan menjadikan PT Pertamedika sebagai tempat kerja yang membanggakan para karyawannya.
2
PT PERTAMINA BINA MEDIKA (PERTAMEDIKA) Code Of Good Corporate Governance – Pedoman Tata Kelola Perusahaan.
C. Ruang Lingkup Ruang lingkup pemberlakuan Code Of GCG ini adalah pada: 1. Pemegang Saham PT Pertamina Bina Medika (PERTAMEDIKA). 2. Komisaris PT Pertamina Bina Medika (PERTAMEDIKA). 3. Direksi PT Pertamina Bina Medika (PERTAMEDIKA). 4. Jajaran manajemen dan karyawan di lingkungan PT Pertamedika Bina Medika (PERTAMEDIKA).
D. Prinsip-prinsip GCG Prinsip-prinsip GCG adalah : 1. Transparansi (Transparancy) Keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai perusahaan. 2. Akuntabilitas (Accountability) Kejelasan
fungsi,
pelaksanaan
dan
pertanggungjawaban
organ
sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif; 3. Pertanggungjawaban (Responsibility) Kesesuaian didalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip perusahaan yang sehat; 4. Kemandirian (Independency) Keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip perusahaan yang sehat. 5. Kewajaran (Fairness) Keadilan dan kesetaraan didalam memenuhi hak-hak stakeholders yang
timbul
berdasarkan
perjanjian
dan
peraturan
perundang-
undangan yang berlaku;
3
PT PERTAMINA BINA MEDIKA (PERTAMEDIKA) Code Of Good Corporate Governance – Pedoman Tata Kelola Perusahaan.
E. Visi dan Misi Pertamedika 1. Visi Pertamedika Menjadi perusahaan jaringan bisnis kesehatan yang mandiri dan profesional di Indonesia yang berstandar Internasional.
2. Misi Pertamedika 2.1. Menjunjung tinggi etika profesi. 2.2. Membangun sumber daya manusia (SDM) yang profesional untuk menghasilkan produk yang berkualitas tinggi. 2.3. Membangun jaringan bisnis kesehatan dari hulu sampai hilir. 2.4. Memberikan jasa layanan kesehatan bagi pegawai BUMN dan keluarganya serta masyarakat luas dengan berorientasi kepada kepuasan stakeholders (pelanggan, mitra kerja, pekerja dan pemegang saham). 2.5. Mengelola rumah sakit, poliklinik dan fasilitas kesehatan lainnya secara mandiri, efektif dan efisien. 2.6. Turut
serta
dalam
program
peningkatan
taraf
kesehatan
masyarakat.
F. Tata Nilai Unggulan Pertamedika. Tata Nilai Unggulan Pertamedika yang terkandung dalam La PRIMA merupakan landasan pengembangan mindset bagi segenap insan PERTAMEDIKA.
La PRIMA : adalah merupakan sikap dan tindakan setiap individu, tanpa dalam melakukan upaya terbaik / komitmen untuk mencapai tujuan perusahaan. Sikap dasar tersebut meliputi: 1.
Layanan: Mempersembahkan perhatian dan kepedulian kami bagi sesama disertai dengan semangat untuk terus memberi dan berbagi yang merupakan totalitas dari pelayanan kami.
4
PT PERTAMINA BINA MEDIKA (PERTAMEDIKA) Code Of Good Corporate Governance – Pedoman Tata Kelola Perusahaan.
2.
Profesional : Seluruh pengabdian, kami dedikasikan sepenuh hati
dalam
bingkai
keahlian
yang
karyanya
dapat
dipertanggungjawabkan secara profesional seraya menjunjung tinggi etika profesi. 3.
Ramah: Dengan dilandasi perasaan hati yang bersahabat disertai perilaku yang santun, senyum penuh kahangatan, penuh
perhatian,
responsif,
memberi
ketenangan
dan
kenyamanan merupakan pedoman kami dalam memberikan pelayanan. 4.
Ikhlas: Pengabdian dan pelayanan yang kami berikan, senantiasa dilandasi dengan keikhlasan sebagai wujud ibadah kepada Tuhan Yang Maha Esa.
5.
Mutu:
Dalam
melaksanakan
tugas,
kami
menjadikan
keunggulan dan keutamaan kualitas mutu pelayanan sebagai pedoman utama. 6.
Antusias: Pelayanan kepada sesama senantiasa disertai dengan penuh perhatian, semangat yang tinggi dan percaya diri.
5
PT PERTAMINA BINA MEDIKA (PERTAMEDIKA) Code Of Good Corporate Governance – Pedoman Tata Kelola Perusahaan.
BAB II STRUKTUR GOVERNANCE A PEMEGANG SAHAM DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS)
1 Pemegang Saham •
Pemegang saham adalah stakeholder perusahaan dengan prioritas tertinggi.
•
Pemegang saham sebagai pemilik modal, memiliki hak dan tanggung jawab atas perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar perusahaan
•
Pada dasarnya seluruh pengelolaan perusahaan ditujukan untuk sebesar-besarnya
peningkatan
pemegang saham
nilai
jangka
panjang
dari
karenanya kewenangan tertinggi dalam
perusahaan berada di tangan pemegang saham •
Kewenangan pemegang saham dilaksanakan melalui mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
•
RUPS adalah organ perusahaan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada direksi atau komisaris.
•
RUPS sebagai organ perusahaan merupakan wadah para pemegang saham untuk mengambil keputusan penting yang berkaitan dengan modal yang ditanam dalam perusahaan, dengan memperhatikan ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan.
•
Melalui RUPS, pemegang saham memberikan amanat kepada direksi
untuk
melaksanakan
pengurusan
atau
mengelola
perusahaan dan kepada komisaris untuk mengawasi (oversee)
6
PT PERTAMINA BINA MEDIKA (PERTAMEDIKA) Code Of Good Corporate Governance – Pedoman Tata Kelola Perusahaan.
dan
memberikan
nasihat
dalam
pelaksanaan
pengurusan
perusahaan oleh direksi. •
Hak pemegang saham harus dilindungi agar pemegang saham dapat melaksanakan hak-haknya berdasarkan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
1.1 Hak – hak Pemegang Saham 1.1.1 Menghadiri dan memberikan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). 1.1.2 Memperoleh informasi material mengenai perusahaan secara tepat waktu dan teratur. 1.1.3 Menerima pembagian dari keuntungan perusahaan yang diperuntukkan
bagi pemegang saham dalam
bentuk
deviden . 1.1.4 Memperoleh penjelasan lengkap dan informasi yang akurat berkenaan
dengan
penyelenggaraan
RUPS,
sistem
penggajian dan fasilitas bagi setiap anggota komisaris dan direksi, dan informasi keuangan atau hal-hal lain yang menyangkut perusahaan yang dimuat dalam laporan tahunan dan keuangan. 1.1.5 Memperoleh penjelasan tentang penerapan good corporate governance. 1.2 Akuntabilitas Pemegang Saham 1.2.1 Pemegang
saham
tidak
diperkenankan
mencampuri
kegiatan operasional perusahaan yang menjadi tanggung jawab direksi sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundangan yang berlaku. 1.2.2 Pengesahan perhitungan tahunan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung
jawab sepenuhnya kepada
7
PT PERTAMINA BINA MEDIKA (PERTAMEDIKA) Code Of Good Corporate Governance – Pedoman Tata Kelola Perusahaan.
para anggota direksi dan komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam perhitungan tahunan dan tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana.
2.
Rapat Umum Pemegang Saham ( RUPS ) 2.1 RUPS
tahunan
Anggaran
untuk
Perusahaan
mengesahkan (RKAP)
Rencana
diselenggarakan
Kerja
dan
selambat-
lambatnya 30 (tiga puluh) hari periode akuntansi yang baru dimulai 2.2 RUPS tahunan
untuk menyetujui
laporan tahunan dan
perhitungan tahunan diselenggarakankan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir. 2.3 RUPS Luar Biasa, yang dapat diselenggarakan sewaktu-waktu apabila diperlukan oleh pemegang saham atau atas usulan komisaris dan / atau direksi 3. Wewenang RUPS 3.1 Menyetujui atau menolak Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP). 3.2 Mengangkat dan memberhentikan dewan komisaris dan direksi. 3.3 Menentukan target kinerja masing-masing direksi dan komisaris 3.4 Menilai kinerja dewan komisaris dan direksi 3.5 Menetapkan auditor eksternal berdasarkan usulan yang diterima dari komisaris. 3.6 Menetapkan remunerasi dewan komisaris dan direksi.
8
PT PERTAMINA BINA MEDIKA (PERTAMEDIKA) Code Of Good Corporate Governance – Pedoman Tata Kelola Perusahaan.
3.7 Memutuskan antara lain : perubahan jumlah modal , perubahan Anggaran
Dasar
Perusahaan,
rencana
penggunaan
laba,
penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, serta pembubaran perusahaan, investasi pembiayaan jangka panjang, kerjasama perusahaan, penyertaan, pengalihan aktiva. 3.8 Menetapkan ketentuan mengenai konflik kepentingan yang terkait dengan komisaris dan direksi 3.9 Wewenang
lainnya
sebagaimana
diatur
dalam
peraturan
perundang-undangan.
B KOMISARIS 1 Komisaris •
Komisaris
adalah
organ
perusahaan
yang
bertugas
dan
bertanggung jawab melakukan pengawasan (oversight) atas kebijakan direksi dan apabila diperlukan memberikan nasehat kepada direksi dalam menjalankan perusahaan serta memastikan bahwa perusahaan melaksanakan good corporate governance. Namun demikian, komisaris tidak boleh turut serta dalam mengambil keputusan operasional. •
Kedudukan masing-masing anggota komisaris, termasuk komisaris utama
adalah
setara.
Tugas
komisaris
utama
adalah
mengkoordinasikan kegiatan komisaris. •
Anggota dewan komisaris harus profesional, yaitu berintegritas dan memiliki kompetensi yang sesuai sehingga dapat menjalankan fungsinya dengan baik termasuk memastikan bahwa direksi telah memperhatikan
kepentingan
semua
pemangku
kepentingan
(stakeholders).
9
PT PERTAMINA BINA MEDIKA (PERTAMEDIKA) Code Of Good Corporate Governance – Pedoman Tata Kelola Perusahaan.
•
Fungsi pengawasan dan pemberian nasihat dewan komisaris mencakup tindakan pencegahan, perbaikan, sampai kepada pemberhentian sementara.
2 Komposisi dan Keanggotaan Komisaris 2.1 Jumlah anggota dewan komisaris perusahaan ditetapkan oleh RUPS dengan ketentuan minimal 2 orang dan maksimal 5 atau tidak melebihi jumlah direksi, seorang diantaranya diangkat sebagai komisaris utama. 2.2 Komposisi dewan komisaris harus sedemikian rupa sehingga memungkinkan pengambilan keputusan yang efektif, tepat dan cepat serta dapat bertindak secara independen dalam arti tidak mempunyai
kepentingan
yang
dapat
mengganggu
kemampuannya untuk melaksanakan tugasnya secara mandiri dan kritis dalam satu sama lain dan terhadap direksi. 2.3 Antar anggota komisaris dilarang memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan. 2.4 Anggota komisaris dilarang memangku jabatan rangkap sebagai : 2.4.1 Anggota direksi pada BUMN, BUMD dan Badan Usaha Milik Swasta. 2.4.2 Jabatan
lainnya
sesuai dengan
ketentuan peraturan
perundang-undangan dan / atau 2.4.3 Jabatan
lain
yang
dapat
menimbulkan
benturan
kepentingan 2.5 Paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari anggota komisaris harus berasal dari luar perusahaan dengan ketentuan sebagai berikut: 2.5.1 Tidak menjabat sebagai direksi di perusahaan terafiliasi
10
PT PERTAMINA BINA MEDIKA (PERTAMEDIKA) Code Of Good Corporate Governance – Pedoman Tata Kelola Perusahaan.
2.5.2 Tidak bekerja pada pemerintah termasuk di departemen, lembaga
pemerintah non departemen, dan
lembaga
kemiliteran dalam kurun waktu tiga tahun terakhir 2.5.3 Tidak bekerja di perusahaan atau afiliasinya dalam kurun waktu tiga tahun terakhir 2.5.4 Tidak mempunyai keterkaitan finansial, baik langsung atau tidak langsung dengan perusahaan atau perusahaan yang menyediakan jasa dan produk kepada perusahaan dan afiliasinya. 2.5.5 Bebas dari kepentingan dan aktivitas bisnis atau hubungan lain
yang
dapat
menghalangi
atau
mengganggu
kemampuan yang bersangkutan untuk bertindak atau berfikir secara bebas di lingkup perusahaan. 3 Kualifikasi Yang dapat diangkat sebagai anggota komisaris adalah orang perorangan yang memenuhi kriteria sebagai berikut : 3.1 Memiliki integritas, dedikasi, iktikad baik, dan tanggung jawab 3.2 Memahami masalah-masalah pengelolaan perusahaan 3.3 Memiliki pengetahuan dan keahlian sesuai kebutuhan jabatannya 3.4 Dapat menyediakan waktu yang cukup guna melaksanakan tugasnya sebagai komisaris 3.5 Paling tidak satu dari anggota komisaris
menguasai bidang
keuangan 3.6 Paling tidak satu dari anggota komisaris menguasai manajemen rumah sakit dan pelayanan kesehatan 3.7 Tidak memiliki benturan kepentingan dengan perusahaan 3.8 Mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota direksi atau komisaris ang dinyatakan bersalah, menyebabkan suatu perusahaan pailit, atau
11
PT PERTAMINA BINA MEDIKA (PERTAMEDIKA) Code Of Good Corporate Governance – Pedoman Tata Kelola Perusahaan.
tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya. 3.9 Tidak menjadi pengurus partai politik dan/atau calon/anggota legislatif
4 Tugas pokok komisaris Tugas pokok komisaris adalah : 4.1 Melakukan pengawasan (oversight) atas segala tindakan direksi dalam melakukan pengurusan perusahaan dan memberikan nasehat kepada direksi, termasuk rencana pengembangan, RKAP & RJPP, pembangunan dan pemanfaatan tehnologi informasi, pelaksanaan manajemen risiko, penerapan GCG dan pelaksanaan ketentuan anggaran dasar, keputusan RUPS dan peraturan perundang-ndangan yang berlaku. 4.2 Melaporkan
dan
mempertanggungjawabkan
hasil
kegiatan
pengawasannya kepada pemegang saham melalui RUPS. 4.3 Memastikan bahwa perusahaan telah melaksanakan fungsi dan tanggung jawab sosialnya dan memperhatikan kepentingan berbagai pihak yang berkepentingan (stakeholders) terhadap perusahaan.
5 Kewajiban Komisaris Komisaris mempunyai kewajiban sebagai berikut : 5.1 Mematuhi anggaran dasar perusahaan dan peraturan perundangundangan yang berlaku . 5.2 Menyusun program kerja, menetapkan target kinerja tahunan komisaris dan melakukan penilaian kinerja komisaris secara self assessment serta melaporkannya kepada pemegang saham.
12
PT PERTAMINA BINA MEDIKA (PERTAMEDIKA) Code Of Good Corporate Governance – Pedoman Tata Kelola Perusahaan.
5.3 Membentuk komite audit dalam rangka pengawasan (oversee) terhadap pengurusan perusahaan, dan bila dianggap perlu membentuk komite lainnya sesuai dengan kebutuhan. 5.4 Selalu meningkatkan pengetahuan terutama yang terkait dengan Best Practices
perkembangan terakhir bisnis perusahaan.
6. Hak-hak Komisaris Komisaris mempunyai hak sebagai berikut : 6.1 Memperoleh perlindungan hukum dalam hal timbul tuntutan hukum berkaitan dengan kemungkinan kesalahan yang tidak disengaja dalam pelaksanaan tugasnya.
Biaya terkait dengan
perlindungan tersebut akan menjadi beban perusahaan. 6.2 Mendapatkan honorarium dan tunjangan lain atau fasilitas termasuk santunan purna jabatan sesuai ketentuan berlaku yang jumlahnya ditetapkan oleh RUPS. 6.3 Komisaris berhak memperoleh akses atas informasi perusahaan secara tepat waktu dan lengkap. 6.4 Jika dianggap perlu, komisaris berhak meminta bantuan tenaga ahli atau konsultan untuk jangka waktu terbatas atas beban perusahaan.
7. Wewenang komisaris Komisaris mempunyai kewenangan dapat memberhentikan untuk sementara waktu seorang atau lebih anggota direksi apabila berdasar pertimbangan mendalam komisaris menganggap bahwa anggota direksi terkait telah bertindak bertentangan dengan anggaran dasar dan/atau
peraturan
perundang-undangan
yang
berlaku
atau
melalaikan kewajibannya atau terdapat alasan mendesak bagi perusahaan.
13
PT PERTAMINA BINA MEDIKA (PERTAMEDIKA) Code Of Good Corporate Governance – Pedoman Tata Kelola Perusahaan.
8. Tanggung jawab komisaris adalah : 8.1 Mengawasi kebijakan direksi dan memberi nasehat kepada direksi termasuk dalam menjalankan perusahaan sesuai Rencana Jangka Panjang Perusahaan, Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan, serta ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar dan keputusan RUPS, peraturan internal lainnya
dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku 8.2 Memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai RJPP dan RKAP yang diusulkan direksi. 8.3 Mengikuti perkembangan kegiatan perusahaan. Jika perusahaan menunjukkan
gejala
melaporkannya
kemunduran,
kepada
RUPS
komisaris
disertai
segera
usulan
langkah
perbaikannya. 8.4 Mengawasi pelaksanaan pengendalian internal perusahaan 8.5 Mengawasi
kualitas
dan
ketepatan
pelaporan
keuangan,
termasuk kecukupan atas pelaksanaan fungsi audit internal dan eksternal. 8.6 Memberi saran kepada pemegang saham dalam hubungannya dengan remunerasi anggota komisaris dan direksi. 8.7 Mengawasi pelaksanaan suksesi kepemimpinan yang wajar demi kesinambungan manajemen di semua lini organisasi. 8.8 Memikul tanggung jawab untuk memantau efektivitas penerapan praktik GCG di lingkungan perusahaan termasuk di dalamnya upaya perusahaan melindungi kepentingan stakeholder. 8.9 Mengusulkan auditor eksternal untuk disahkan dalam RUPS.
14
AD psl 17
PT PERTAMINA BINA MEDIKA (PERTAMEDIKA) Code Of Good Corporate Governance – Pedoman Tata Kelola Perusahaan.
C DIREKSI •
Direksi adalah organ perusahaan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan perusahaan untuk kepentingan dan tujuan perusahaan serta mewakili perusahaan baik di dalam maupun di luar perusahaan berdasarkan amanat dari pemegang saham melalui RUPS.
•
Masing-masing anggota direksi dapat melaksanakan tugas dan mengambil
keputusan
sesuai
dengan
pembagian
tugas
dan
wewenangnya. Namun, pelaksanaan tugas oleh masing-masing anggota direksi tetap merupakan tanggung jawab bersama. •
Kedudukan masing-masing anggota direksi termasuk direktur utama adalah setara. Tugas direktur utama adalah mengkoordinasikan kegiatan direksi.
•
Direksi bertanggung jawab terhadap pengelolaan perusahaan agar dapat mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan sesuai dengan misi dan visi perusahaan.
•
Direksi mempertanggungjawabkan kepengurusannya dalam RUPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
1. Komposisi dan Keanggotaan Direksi : 1.1 Komposisi direksi terdiri atas 1 (satu) orang direktur utama dan beberapa orang direktur disesuaikan dengan kebutuhan dan tingkat kompleksitas serta rencana strategis perusahaan. 1.2 Direksi terdiri dari gabungan profesional dengan kompetensi dan pengalaman yang dibutuhkan perusahaan. 1.3 Komposisi
direksi
harus
sedemikian
rupa
sehingga
memungkinkan pengambilan keputusan secara efektif, tepat dan cepat, serta dapat
bertindak independen dalam arti tidak
mempunyai kepentingan yang mengganggu kemampuannya untuk melaksanakan tugasnya secara mandiri dan kritis.
15
PT PERTAMINA BINA MEDIKA (PERTAMEDIKA) Code Of Good Corporate Governance – Pedoman Tata Kelola Perusahaan.
1.4 Paling sedikit 20 % (dua puluh persen) dari jumlah anggota direksi harus berasal dari kalangan di luar perusahaan, dan yang bersangkutan bebas dari pengaruh anggota dewan komisaris, anggota direksi lainnya, serta pemegang saham. 1.5 Antar anggota direksi dilarang memiliki hubungan keluarga sampai derajat
ketiga baik menurut garis lurus maupun garis
kesamping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan. 1.6 Anggota direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagai : •
Anggota direksi pada BUMN lain, BUMD dan Badan Usaha milik Swasta.
•
Jabatan struktural dan fungsional lainnya dalam instansi/ lembaga pemerintah pusat dan daerah
•
Jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.
2. Kualifikasi Yang
dapat
diangkat
sebagai
anggota
direksi
adalah
orang
perorangan yang memenuhi kriteria sebagai berikut : 2.1 Anggota
direksi
kepemimpinan,
dipilih
yang
memenuhi
kriteria
keahlian,
pengalaman, jujur, perilaku yang baik, serta
dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan. 2.2 Mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit serta tidak pernah menjadi anggota direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit. 2.3 Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya. 2.4 Tidak menjadi pengurus partai politik dan / atau calon/ anggota legislatif
16
PT PERTAMINA BINA MEDIKA (PERTAMEDIKA) Code Of Good Corporate Governance – Pedoman Tata Kelola Perusahaan.
3. Tugas Pokok Tugas pokok direksi adalah : 3.1 Memimpin
dan
mengurus
perusahaan
sesuai
dengan
kepentingan dan tujuan perusahaan 3.2 Menguasai, memelihara, dan mengurus kekayaan perusahaan.
4. Kewajiban Direksi mempunyai kewajiban sebagai berikut : 4.1 Menyampaikan RJP yang telah ditandatangani bersama dengan komisaris,
dan
RKAP
perusahaan
kepada
RUPS
untuk
mendapatkan pengesahan. 4.2 Menyusun dan menggerakkan organisasi perusahaan dalam rangka menjalankan RJPP dan RKAP perusahaan dengan berlandaskan
prinsip-prinsip
profesionalisme,
efisiensi,
transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran. 4.3 Memberikan
informasi berkala mengenai perusahaan kepada
pemegang saham paling lambat tanggal 15 setelah bulan bersangkutan berakhir. 4.4 Menetapkan indikator kinerja kunci (Key Performance Indicator) untuk tiap tingkatan manajemen dan unit usaha sebagai penjabaran (cascade) dari indikator kinerja kunci tingkat korporat. 4.5 Dalam waktu 5 (lima) bulan setelah tahun buku perusahaan ditutup direksi wajib menyerahkan laporan tahunan yang ditandatangani seluruh anggota direksi dan komisaris kepada RUPS untuk memperoleh pengesahan, dan bila ada anggota direksi atau komisaris
yang tidak menandatangani harus
disebutkan alasannya secara tertulis.
17
PT PERTAMINA BINA MEDIKA (PERTAMEDIKA) Code Of Good Corporate Governance – Pedoman Tata Kelola Perusahaan.
5. Hak-hak Direksi Direksi mempunyai hak sebagai berikut : 5.1 Mendapatkan penghasilan yang jenisnya ditetapkan
sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 5.2 Memiliki tata tertib kerja yang berisi mekanisme pengambilan keputusan dan hak anggota bila mempunyai pendapat yang berbeda selain dari pembagian tugas dan wewenang setiap anggota direksi sebagaimana ditetapkan oleh RUPS berdasarkan Anggaran Dasar.
6. Wewenang Direksi mempunyai wewenang sebagai berikut : 6.1 Mengambil segala keputusan dan tindakan yang dianggap perlu di dalam batas kewenangannya untuk dapat menjalankan dan mengelola perusahaan sehari-hari dalam rangka mencapai tujuan perusahaan. 6.2 Melakukan pengawasan dan pengendalian secara umum atas jalannya perusahaan baik pada kantor pusat maupun unit-unit usaha.
7. Tanggung jawab Direksi mempunyai tanggung jawab sebagai berikut : 7.1 Melaksanakan RJP dan RKAP setelah mendapat persetujuan RUPS / Pemegang Saham Perusahaan dan memenuhi kontrak manajemen yang telah disepakati. 7.2 Melaksanakan pengurusan perusahaan untuk kepentingan dan tujuan perusahaan serta mewakili perusahaan baik didalam maupun diluar pengadilan.
18
PT PERTAMINA BINA MEDIKA (PERTAMEDIKA) Code Of Good Corporate Governance – Pedoman Tata Kelola Perusahaan.
7.3 Melaksanakan manajemen risiko. 7.4 Membangun dan memanfaatkan teknologi informasi. 7.5 Menindaklanjuti temuan-temuan audit SPI dan auditor eksternal serta melaporkannya kepada komisaris. 7.6 Melaporkan informasi-informasi yang relevan kepada komisaris, antara lain mengenai suksesi/mutasi/promosi manajer kunci (senior), program pengembangan SDM, pertanggungjawaban manajemen risiko, pelaksanaan K3LL, dan kinerja pemanfaatan teknologi informasi. 7.7 Menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan membuat risalah RUPS. 7.8 Memperhatikan kepentingan stakeholders sesuai dengan nilainilai etika dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 7.9 Mempertanggung
jawabkan
pelaksanaan
tugasnya
kepada
RUPS/Pemegang Saham Perusahaan.
D KOMITE AUDIT •
Komite Audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris yang bekerja secara kolektif dalam rangka membantu melaksanakan tugas dan fungsi komisaris dan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku atas beban perusahaan
•
Komite Audit bertindak independen dalam pelaksanaan tugasnya maupun dalam pelaporan dan bertanggungjawab langsung kepada komisaris
•
Tugas komite secara rinci diatur dalam Charter tersendiri.
1 Komposisi dan Keanggotaan 1.1 Komite Audit terdiri atas seorang ketua dan sekurang-kurangnya dua orang anggota dengan komposisi sebagai berikut :
19
PT PERTAMINA BINA MEDIKA (PERTAMEDIKA) Code Of Good Corporate Governance – Pedoman Tata Kelola Perusahaan.
•
Ketua komite audit adalah salah satu anggota Komisaris.
•
Anggota komite audit berasal dari luar perusahaan.
•
Ketua dan anggota komite audit diangkat dan diberhentikan oleh komisaris utama.
1.2 Anggota komite harus memiliki komitmen yang teguh dan integritas yang tinggi, kemampuan berkomunikasi secara efektif serta memiliki pengetahuan, pengalaman dan kemampuan tehnis dalam bidang tugasnya. 1.3 Anggota komite tidak memiliki benturan kepentingan dengan kepentingan PT Pertamedika dalam melaksanakan tugasnya. 1.4 Anggota komite diangkat dan diberhentikan oleh komisaris dengan masa kerja 2 (dua) tahun yang dapat diperpanjang masa keanggotaannya dengan tidak mengurangi hak komisaris untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.
2 Wewenang Komite audit mempunyai wewenang sebagai berikut : 2.1 Komite audit dapat mengakses catatan atau informasi tentang karyawan, dana, aset serta sumber daya perusahaan lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya melalui direktur utama perusahaan. 2.2 Komite audit dapat mengundang kehadiran pihak luar dengan keahlian dan pengalaman tertentu apabila diperlukan.
3 Tugas Pokok 3.1 Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dipublikasikan seperti laporan keuangan, proyeksi, dan informasi keuangan lainnya. 3.2 Menyeleksi dan mengusulkan calon auditor independen 3.3 Mengawasi pekerjaan auditor independen
20
PT PERTAMINA BINA MEDIKA (PERTAMEDIKA) Code Of Good Corporate Governance – Pedoman Tata Kelola Perusahaan.
3.4 Bersama-sama dengan auditor internal melakukan pembahasan tujuan, sasaran dan ruang lingkup audit dengan auditor eksternal sebelum pelaksanaan audit dimulai 3.5 Melakukan penelaahan terhadap desain dan pelaksanaan kebijakan serta prosedur untuk memperoleh keyakinan memadai mengenai efektivitas pengendalian intern. 3.6 Memantau
untuk
memastikan
bahwa
kegiatan
operasi
perusahaan dijalankan dengan mematuhi peraturan perundangan yang berlaku dan peraturan lainnya yang berkaitan dengan kegiatan operasi perusahaan. 3.7 Mengevaluasi kebijakan dan pelaksanaan manajemen risiko yang telah disiapkan oleh manajemen. 3.8 Melakukan pemeriksaan terhadap dugaan adanya kesalahan dalam keputusan rapat direksi atau penyimpangan dalam pelaksanaan hasil keputusan rapat direksi. 3.9 Menerima,
menelaah,
meneruskan
kepada
pihak
yang
berkepentingan, dan memantau tindak lanjut pengaduan yang berkaitan dengan perusahaan. 3.10 Melaksanakan tugas khusus yang diberikan oleh komisaris berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku. 3.11 Melakukan self assessment terhadap efektivitas pelaksanaan tugas komite audit, dan memutakhirkan secara periodik pedoman kerja komite audit (Audit Committee Charter).
4 Kewajiban 4.1 Memberi masukan atas program kerja tahunan dan sasaran audit auditor internal melalui direktur utama 4.2 Memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian intern perusahaan serta pelaksanaannya.
21
PT PERTAMINA BINA MEDIKA (PERTAMEDIKA) Code Of Good Corporate Governance – Pedoman Tata Kelola Perusahaan.
4.3 Mengidentifikasi dan melaporkan hal-hal yang memerlukan perhatian dewan komisaris. 4.4 Melaporkan hasil evaluasi yang telah dilakukan kepada dewan komisaris. 4.5 Mengusulkan auditor eksternal kepada dewan komisaris untuk disampaikan kepada RUPS. 4.6 Melakukan pembahasan atas laporan auditor eksternal bersamasama dengan manajemen, auditor eksternal dan auditor internal. 4.7 Melaporkan kepada komisaris berbagai risiko yang dihadapi perusahaan dan pelaksanaan manajemen risiko oleh direksi. 4.8 Mengawasi pembangunan dan pemanfaatan teknologi informasi.
5 Tanggung jawab 5.1 Memastikan efektifitas sistem pengendalian intern dan efektifitas pelaksanaan tugas auditor eksternal dan internal. 5.2 Memastikan
bahwa
telah
terdapat
prosedur
reviu
yang
memuaskan terhadap informasi yang dikeluarkan perusahaan termasuk brosur, laporan keuangan berkala, proyeksi/forecast dan lain-lain informasi keuangan yang disampaikan kepada pemegang saham. 5.3 Melakukan evaluasi terhadap kecukupan pengungkapan hal-hal yang bersifat material dalam laporan keuangan perusahaan baik yang belum maupun yang telah diaudit oleh auditor eksternal.
E SEKRETARIS PERUSAHAAN 1. Sekretaris Perusahaan 1.1 Sekretaris perusahaan adalah pejabat perusahaan yang diangkat secara khusus untuk melaksanakan fungsi sebagai penghubung dewan komisaris, direksi, pemegang saham dan stakeholders lainnya serta mengadministrasikan dokumen penting perusahaan.
22
PT PERTAMINA BINA MEDIKA (PERTAMEDIKA) Code Of Good Corporate Governance – Pedoman Tata Kelola Perusahaan.
1.2 Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab kepada direktur utama 1.3 Dalam hal belum terdapat sekretaris komisaris maka sekretaris perusahaan
berkewajiban
menjalankan
fungsi
sekretaris
komisaris
2. Kualifikasi Sekretaris perusahaan harus memenuhi kriteria sebagai berikut : 2.1 Memiliki kualifikasi akademis yang memadai sesuai dengan yang dipersyaratkan perusahaan serta pengetahuan, ketrampilan dan pengalaman yang mendukung pelaksanaan tugasnya. 2.2 Memiliki
pengetahuan
menyeluruh
mengenai
seluk
beluk
operasional dan bisnis perusahaan, pemahaman mengenai bidang hukum yang terkait dan pengetahuan kehumasan, serta pengetahuan terkait lainnya
2.3 Mempunyai akhlak dan moral yang baik serta karakter yang sesuai dengan tanggung jawabnya 2.4 Memiliki hubungan yang luas dan bermanfaat bagi perusahaan. 2.5 Memiliki integritas dan dedikasi tinggi.
3. Wewenang Sekretaris perusahaan mempunyai wewenang sebagai berikut : 3.1 Meminta kelengkapan data dan informasi kepada pimpinan unitunit usaha perusahaan untuk keperluan rapat direksi. 3.2 Memberikan penjelasan kepada pihak-pihak di luar perusahaan mengenai kegiatan perusahaan yang dipandang perlu dan hal-hal lain yang telah diputuskan direksi. 3.3 Mengkoordinasikan kegiatan manajerial sebagaimana diuraikan dalam job description sekretaris perusahaan.
23
PT PERTAMINA BINA MEDIKA (PERTAMEDIKA) Code Of Good Corporate Governance – Pedoman Tata Kelola Perusahaan.
3.4 Menentukan jenis media dan isi dari informasi yang akan disampaikan
kepada
pihak-pihak
yang
berkepentingan
(stakeholders).
4. Tugas dan tanggung jawab Sekretaris perusahaan mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut 4.1 Berkaitan dengan pemegang saham : 4.1.1 Melakukan koordinasi perencanaan dan penyelenggaraan RUPS tahunan maupun RUPS luar biasa. 4.1.2 Membuat dan mendokumentasikan risalah RUPS yang mencantumkan
dinamika
rapat
termasuk
perbedaan
pendapat jika ada serta menyediakannya bila diminta oleh pemegang saham. 4.2 Berkaitan dengan kepatuhan terhadap perundang-undangan 4.2.1 Melakukan kajian atas perubahan dan perkembangan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh pada bidang usaha perusahaan dan menganalisis dampaknya terhadap perusahaan. 4.2.2 Memberikan masukan dan laporan kepada direksi dan dewan
komisaris
atas
hasil
analisa
perkembangan
peraturan perundang-undangan tersebut. 4.2.3 Memastikan kepatuhan atas pelaksanaan good corporate governance di lingkungan perusahaan. 4.3 Berkaitan dengan fungsi kesekretariatan 4.3.1 Mengkoordinasikan rapat direksi, serta rapat gabungan direksi dan dewan komisaris. 4.3.2 Mempersiapkan undangan, jadwal, agenda, materi dan risalah rapat.
24
PT PERTAMINA BINA MEDIKA (PERTAMEDIKA) Code Of Good Corporate Governance – Pedoman Tata Kelola Perusahaan.
4.3.3 Mendokumentasikan risalah rapat
dan menyediakannya
bila diperlukan oleh dewan komisaris atau direksi. 4.3.4 Mendokumentasikan segala jenis kebijakan , keputusan dan surat edaran direksi, surat perjanjian, dan dokumen lainnya yang menjadi produk hukum eksternal dan internal perusahaan. 4.4 Berkaitan dengan stakeholders. 4.4.1 Mewakili perusahaan dalam berkomunikasi dengan pihakpihak lain yang memiliki kepentingan terhadap perusahaan. 4.4.2 Menyeleksi
jenis-jenis
informasi
yang
relevan
untuk
dipublikasikan atau diedarkan di internal atau eksternal perusahaan. 4.4.3 Memberikan pelayanan kepada masyarakat dan pihak lain atas setiap permintaan informasi yang berkaitan dengan kondisi perusahaan. 4.4.4 Merencanakan dan melaksanakan kegiatan perusahaan yang melibatkan pihak eksternal yang bertujuan untuk membentuk citra/image perusahaan. 4.4.5 Mengelola dan memutakhirkan informasi dalam website perusahaan. 4.4.6 Mengkoordinasikan
penyusunan
laporan
tahunan
perusahaan.
F SATUAN PENGAWAS INTERN (SPI) 1 Satuan Pengawasan Intern 1.1 Satuan Pengawasan Intern / SPI merupakan bagian perusahaan yang melaksanakan kegiatan secara independen dan sistematis dalam memberikan keyakinan memadai dan obyektif atas kegiatan-kegiatan
perusahaan
dan
jasa
konsultasi
bagi
25
PT PERTAMINA BINA MEDIKA (PERTAMEDIKA) Code Of Good Corporate Governance – Pedoman Tata Kelola Perusahaan.
manajemen dengan tujuan untuk memberikan nilai tambah dan perbaikan operasional perusahaan dalam pencapaian tujuan. 1.2 Kepala SPI diangkat dan diberhentikan oleh direktur utama dengan persetujuan komisaris
2 Kedudukan 2.1 SPI dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab langsung kepada direktur utama. 2.2 SPI mempunyai kedudukan yang independen dari semua kegiatan unit kerja yang diperiksa 2.3 Kedudukan, tugas dan tanggung jawab SPI secara rinci dituangkan dalam Charter ( Piagam ) yang ditandatangani oleh direktur utama agar perannya dapat berjalan dengan efektif.
3 Kualifikasi SPI Kepala dan anggota SPI harus memiliki : 3.1 Pendidikan dan pengetahuan di bidang akuntansi, keuangan, manajemen dan/atau teknik operasional di bidang usaha perusahaan. 3.2 Pengetahuan dan/atau pengalaman di bidang audit. 3.3 Pengetahuan dan/atau pengalaman di bidang industri kesehatan dan bidang lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas. 3.4 Akhlak dan moral yang baik. 3.5 Integritas dan dedikasi yang tinggi.
4 Wewenang SPI SPI mempunyai wewenang sebagai berikut : 4.1 Mendapatkan akses secara penuh terhadap unit-unit kerja di lingkungan
PT
Pertamina
Bina
Medika
(PERTAMEDIKA),
aktifitas, catatan-catatan, dokumen, personil, asset perusahaan,
26
PT PERTAMINA BINA MEDIKA (PERTAMEDIKA) Code Of Good Corporate Governance – Pedoman Tata Kelola Perusahaan.
serta informasi terkait lainnya sesuai dengan tugas yang diberikan oleh direktur utama. 4.2 Menetapkan ruang lingkup kerja dan menerapkan teknik-teknik yang diperlukan untuk mencapai tujuan pengawasan intern. 4.3 Memperoleh bantuan/dukungan/kerjasama dari personil unit kerja lainnya secara umum, terutama unit kerja yang diaudit , serta dari pihak manajemen dalam pemberian tanggapan terhadap laporan dan langkah-langkah perbaikannya 4.4 Mendapatkan dukungan sumber daya memadai untuk keperluan pelaksanaan tugasnya. 4.5 Mendapatkan bantuan dari tenaga ahli baik dari dalam maupun luar perusahaan yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas pengawasan
5 Tugas dan tanggung Jawab SPI SPI
memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai pengawas dan
konsultan internal . 5.1 Tugas dan tanggung jawab SPI sebagai pengawas adalah : •
Mengidentifikasi aktivitas-aktivitas yang akan diaudit dengan mempertimbangkan tingkat risikonya.
•
Menyusun Rencana Kerja Audit Tahunan yang komprehensif untuk direviu dan disahkan oleh direktur utama.
•
Melakukan audit keuangan dan sistem informasi untuk memberikan keyakinan bahwa informasi keuangan dapat diandalkan.
•
Melakukan audit operasional pada unit kerja perusahaan untuk
menilai
penggunaan
keekonomisan, sumber-sumber
keefektifan daya
dan
dan
efisiensi
memberikan
rekomendasi perbaikan.
27
PT PERTAMINA BINA MEDIKA (PERTAMEDIKA) Code Of Good Corporate Governance – Pedoman Tata Kelola Perusahaan.
•
Melakukan audit ketaatan untuk menilai kepatuhan unit kerja perusahaan
terhadap
kebijakan-kebijakan
dan
standar-
standar operasi yang ditetapkan perusahaan. •
Memastikan tersedianya perangkat untuk mendeteksi dan mencegah terjadinya kecurangan.
•
Melakukan audit khusus.
•
Melakukan evaluasi terhadap kecukupan dan efektivitas sistem pengendalian intern.
5.2 Tugas dan tanggung jawab sebagai konsultan internal : •
Terlibat dalam proses penyusunan kebijakan, sistem dan prosedur dengan memberikan reviu, kajian dan saran perbaikan setelah melalui diskusi dengan unit kerja terkait secara langsung maupun tidak langsung.
•
Berperan aktif dalam membantu manajemen membangun manajemen risiko perusahaan dan menerapkan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate management).
G AUDITOR EKSTERNAL Auditor eksternal melakukan audit finansial untuk memberikan pendapat yang indipenden dan obyektif mengenai kewajaran, ketaatazasan dan kesesuaian laporan keuangan perusahaan dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia dan peraturan perundangundangan yang berlaku.
1. Independensi Auditor Eksternal 2.1 Independen / bebas dari pengaruh dewan komisaris, direksi dan pihak yang berkepentingan di perusahaan (stakeholders). 2.2 Auditor eksternal tidak boleh memberikan jasa lain di luar audit selama periode audit.
28
PT PERTAMINA BINA MEDIKA (PERTAMEDIKA) Code Of Good Corporate Governance – Pedoman Tata Kelola Perusahaan.
2.3 Auditor eksternal tidak boleh mempunyai kepentingan keuangan yang material baik langsung maupun tidak langsung dan hubungan bisnis dengan perusahaan.
2. Wewenang Memperoleh semua catatan akuntansi dan data penunjang lainnya yang
diperlukan
sehingga
memungkinkan
auditor
eksternal
memberikan pendapatnya tentang kewajaran, ketaatazasan, serta kesesuaian laporan keuangan perusahaan dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia.
3. Tugas dan tanggung jawab 4.1 Bertanggung jawab kepada pemegang saham. 4.2 Melakukan audit atas laporan keuangan perusahaan dan semua catatan
akuntansi
serta
data
pendukung
lainnya
untuk
memastikan ketaatazasan, kewajaran dan kesesuaian dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia dan memberikan opini atas penyajian laporan keuangan perusahaan. 4.3 Memberitahu auditor internal atau komite audit bila menemukan kejadian
atau
indikasi
pelanggaran
terhadap
peraturan
laporan
keuangan
perundang-undangan yang berlaku. 4.4 Menerbitkan
laporan
hasil
audit
atas
perusahaan tepat waktu sesuai dengan perjanjian.
29
PT PERTAMINA BINA MEDIKA (PERTAMEDIKA) Code Of Good Corporate Governance – Pedoman Tata Kelola Perusahaan.
BAB III PROSES CORPORATE GOVERNANCE A. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM, KOMISARIS, DAN DIREKSI 1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). 1.1.
Pengertian dan Prinsip Pengertian 1..1.
RUPS
adalah
organ
perusahaan
yang
memegang
kekuasaan tertinggi dalam perusahaan dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada direksi atau komisaris. 1..2.
RUPS sebagai organ perusahaan merupakan wadah para pemegang saham untuk mengambil keputusan penting yang berkaitan dengan modal yang ditanam dalam perusahaan, dengan memperhatikan ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan.
Prinsip 1..3.
Pemegang saham sebagai pemilik modal, memiliki hak dan tanggung jawab atas perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar perusahaan.
1..4.
Pada dasarnya seluruh pengelolaan perusahaan ditujukan untuk sebesar-besarnya peningkatan nilai jangka panjang dari pemegang saham karenanya kewenangan tertinggi dalam perusahaan berada di tangan pemegang saham.
1..5.
Kewenangan
pemegang
saham
dilaksanakan
melalui
mekanisme rapat umum pemegang saham (RUPS) 1..6.
Melalui RUPS, pemegang saham memberikan amanat kepada direksi untuk melaksanakan pengurusan atau mengelola
perusahaan
dan
kepada
komisaris
untuk
30
PT PERTAMINA BINA MEDIKA (PERTAMEDIKA) Code Of Good Corporate Governance – Pedoman Tata Kelola Perusahaan.
mengawasi (oversee) dan memberikan nasihat dalam pelaksanaan pengurusan perusahaan oleh direksi. 1..7.
Pengambilan keputusan RUPS harus dilakukan secara wajar dan transparan dengan memperhatikan hal-hal yang diperlukan untuk menjaga kepentingan usaha perusahaan dalam jangka panjang dan kepentingan para stakeholder lainnya, yang meliputi namun tidak terbatas pada hal-hal berikut:
Mengangkat komisaris dan direksi yang patut dan layak (fit
and
proper)
bagi
perusahaan
dengan
mempertimbangkan pendapat dan usulan komisaris mengenai calon direksi dan komisaris yang diajukan dalam RUPS.
Mempertimbangkan kualitas penerapan dan laporan GCG
dalam
pengambilan
keputusan
mengenai
pertanggung jawaban komisaris dan direksi.
Mempertimbangkan pendapat dari komite audit yang disampaikan kepada komisaris mengenai proses tender yang dilakukan, kinerja auditor eksternal, besarnya fee, dan
calon yang direkomendasikan dalam penunjukan
auditor eksternal.
Memperhatikan kondisi kesehatan keuangan perusahaan dalam keputusan pemberian bonus, tantiem, dan dividen.
1.2.
Pelaksanaan Persiapan 1.2.1. RUPS
diselenggarakan
sesuai
dengan
kepentingan
perusahaan dan dengan memperhatikan anggaran dasar dan
peraturan
perundang-undangan,
serta
dengan
31
PT PERTAMINA BINA MEDIKA (PERTAMEDIKA) Code Of Good Corporate Governance – Pedoman Tata Kelola Perusahaan.
persiapan yang memadai, sehingga dapat mengambil keputusan yang sah. Untuk itu: •
Pemegang
saham
diberikan
kesempatan
untuk
mengajukan usul mata acara RUPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan; •
Panggilan RUPS harus mencakup informasi mengenai mata acara, tanggal, waktu dan tempat RUPS;
•
Bahan mengenai setiap mata acara yang tercantum dalam
panggilan
RUPS
harus
tersedia
di
kantor
perusahaan sejak tanggal panggilan RUPS, sehingga memungkinkan Pemegang Saham berpartisipasi aktif dalam RUPS dan memberikan suara secara bertanggung jawab. Jika bahan tersebut belum tersedia saat dilakukan panggilan untuk RUPS, maka bahan itu harus disediakan sebelum RUPS diselenggarakan; •
Penjelasan mengenai hal-hal lain yang berkaitan dengan mata acara RUPS dapat diberikan sebelum atau pada saat RUPS berlangsung;
•
Risalah RUPS harus tersedia di kantor perusahaan, dan perusahaan
menyediakan
fasilitas
agar
pemegang
saham dapat membaca risalah tersebut. 1.2.2. Panggilan untuk RUPS dilakukan oleh direksi dengan surat tercatat yang memakai tanda penerimaan yang dikirimkan kepada pemegang saham, paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum rapat diadakan. Dalam hal yang mendesak jangka waktu tersebut dapat dipersingkat paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
32
PT PERTAMINA BINA MEDIKA (PERTAMEDIKA) Code Of Good Corporate Governance – Pedoman Tata Kelola Perusahaan.
1.2.3. Tidak perlu dilakukan pemanggilan tertulis untuk RUPS luar biasa jika semua peserta RUPSLB sudah mengetahui, menyetujui dan menyatakan dapat hadir. 1.2.4. Penyelenggaraan RUPS merupakan tanggung jawab direksi. Untuk
itu,
direksi
harus
mempersiapkan
dan
menyelenggarakan RUPS dengan baik. Dalam hal direksi berhalangan, maka penyelenggaraan RUPS dilakukan oleh komisaris atau pemegang saham sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar perusahaan. 1.2.5. Tempat pelaksanaan RUPS adalah di lokasi tempat beroperasinya perusahaan atau di tempat lain di wilayah Republik Indonesia.
1.3.
Pelaksanaan Rapat 1.3.1. RUPS dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit ¾ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh pemegang saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan perusahaan kecuali apabila ditentukan lain dalam anggaran dasar. 1.3.2. RUPS dipimpin oleh pemegang saham atau yang diberi kuasa dengan hak substitusi oleh pemegang saham; 1.3.3. RUPS diawali dengan pembacaan tata tertib RUPS. 1.3.4. RUPS membahas masalah yang telah ditetapkan dalam agenda RUPS. 1.3.5. Agenda tambahan RUPS dapat dibahas jika disetujui oleh RUPS.
1.4.
Pengambilan Keputusan 1.4.1. Pengambilan keputusan dalam RUPS dilaksanakan melalui prosedur yang transparan dan adil;
33
PT PERTAMINA BINA MEDIKA (PERTAMEDIKA) Code Of Good Corporate Governance – Pedoman Tata Kelola Perusahaan.
1.4.2. Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 1.4.3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak dari jumlah suara yang sah.
1.5.
Pendokumentasian Hasil RUPS 1.5.1. Sekretaris perusahaan atau notaris membuat risalah RUPS dalam setiap penyelenggaraan RUPS. 1.5.2. Risalah RUPS harus ditandatangani ketua rapat dan pemegang saham. 1.5.3. Penandatanganan risalah RUPS tidak diperlukan apabila risalah tersebut dibuat dengan berita acara notaris. 1.5.4. Risalah RUPS harus didokumentasikan dan disimpan oleh sekretaris perusahaan. 1.5.5. Pemegang saham berhak memperoleh risalah RUPS.
2. Mekanisme Rapat Komisaris dan Direksi 2.1.
Pengertian dan Prinsip Pengertian Rapat merupakan salah satu bentuk media komunikasi pemecahan masalah yang menghasilkan solusi yang inovatif dan didukung banyak pihak serta dilakukan secara periodik atau sesuai kebutuhan Risalah rapat merupakan catatan ringkas tentang proses rapat yang meliputi waktu, tempat, jumlah peserta yang hadir, agenda, pembahasan yang terjadi (termasuk perbedaan pendapat yang
34
PT PERTAMINA BINA MEDIKA (PERTAMEDIKA) Code Of Good Corporate Governance – Pedoman Tata Kelola Perusahaan.
timbul dalam rapat), keputusan yang diambil, penanggung jawab atas pelaksanaan keputusan dan waktunya.
Prinsip 2.1.1. Jenis rapat terdiri dari rapat dewan komisaris, rapat direksi, rapat gabungan komisaris dan direksi, rapat tingkat kepala divisi/kepala bagian, rapat tim, rapat kerja dan lain-lain 2.1.2. Keputusan rapat diambil atas dasar musyawarah untuk mufakat, dalam hal tidak tercapai kata mufakat, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak 2.1.3. Risalah rapat dikirimkan kepada para peserta baik yang hadir maupun yang tidak hadir
2.2.
Pelaksanaan Rapat Komisaris 2.2.1. Rapat komisaris dapat mengundang pihak-pihak yang diperlukan. 2.2.2. Rapat komisaris dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam satu bulan atau setiap waktu bilamana dianggap perlu . 2.2.3. Agenda rapat harus diberikan oleh sekretaris komisaris kepada undangan rapat paling lambat 7 (tujuh) hari sebelumnya. 2.2.4. Komisaris harus menetapkan tata tertib rapat komisaris yang dibacakan dalam setiap rapat komisaris; 2.2.5. Anggota komisaris yang tidak hadir dalam suatu rapat komisaris hanya dapat diwakili oleh anggota komisaris lainnya, dengan kuasa tertulis.
35
PT PERTAMINA BINA MEDIKA (PERTAMEDIKA) Code Of Good Corporate Governance – Pedoman Tata Kelola Perusahaan.
2.3.
Pelaksanaan Rapat Direksi 2.3.1. Rapat direksi diadakan secara berkala sekurang-kurangnya dua minggu sekali dan sewaktu-waktu bilamana dianggap perlu. 2.3.2. Pemanggilan untuk rapat direksi yang dilakukan sewaktuwaktu dibuat oleh pihak yang meminta diadakannya rapat dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum rapat dilaksanakan dan ditujukan kepada semua anggota direksi dan sekretaris perusahaan dengan mencantumkan tanggal, waktu, tempat dan agenda rapat; 2.3.3. Rapat direksi dipimpin oleh direktur utama atau oleh seorang anggota direksi yang ditunjuk khusus oleh direktur utama untuk memimpin rapat direksi.
2.4.
Pengambilan keputusan Rapat Komisaris dan Direksi. 2.4.1. Keputusan dalam rapat komisaris / direksi diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak. Apabila jumlah suara setuju atau tidak setuju sama, maka pimpinan
rapat
yang
menentukannya
dengan
tetap
memperhatikan kepentingan perusahaan. 2.4.2. Komisaris / direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan rapat komisaris / direksi, dengan ketentuan bahwa semua anggota komisaris / direksi telah mengetahui usul keputusan yang dimaksud secara tertulis dan memberikan persetujuan secara tertulis (circular letter) terhadap usul yang dimaksud serta menandatangani persetujuan tersebut.
36
PT PERTAMINA BINA MEDIKA (PERTAMEDIKA) Code Of Good Corporate Governance – Pedoman Tata Kelola Perusahaan.
2.5.
Pendokumentasian Hasil Rapat Komisaris dan Direksi 2.5.1. Risalah rapat komisaris / direksi harus dibuat untuk setiap rapat komisaris / direksi dan ditandatangani oleh seluruh komisaris / direksi yang hadir. 2.5.2. Risalah rapat harus memuat semua hal yang dibicarakan, termasuk evaluasi terhadap pelaksanaan keputusan hasil rapat sebelumnya dan mencantumkan pendapat yang berbeda (dissenting opinion) dengan apa yang diputuskan dalam rapat komisaris / direksi tersebut (jika ada); 2.5.3. Setiap anggota komisaris / direksi berhak menerima salinan risalah rapat komisaris / direksi 2.5.4. Dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sejak pengiriman risalah rapat, setiap anggota komisaris / direksi
harus
menyampaikan
persetujuan
atau
keberatannya dan / atau usulan perbaikannya (jika ada); 2.5.5. Risalah rapat asli dari setiap rapat komisaris / direksi harus didokumentasikan dan disimpan oleh masing-masing sekretaris komisaris ataupun sekretaris perusahaan serta harus selalu tersedia.
B. PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KOMISARIS DAN DIREKSI 1. Pengertian dan Prinsip 1.1.
Pengangkatan dan pemberhentian komisaris dan direksi dilakukan berdasarkan anggaran dasar perusahaan, peraturan perundangundangan, dan ketentuan lainnya yang berlaku bagi perusahaan.
1.2.
Pengangkatan
dan
pemberhentian
komisaris
dan
direksi
dilaksanakan berlandaskan prinsip transparansi dan keadilan (fairness)
37
PT PERTAMINA BINA MEDIKA (PERTAMEDIKA) Code Of Good Corporate Governance – Pedoman Tata Kelola Perusahaan.
2. Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Komisaris/ Anggota Direksi 2.1.
Anggota komisaris / direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS
2.2.
Pemilihan calon anggota komisaris / direksi dilakukan melalui proses
seleksi
dan
nominasi
yang
transparan
dengan
mempertimbangkan keahlian, integritas, kejujuran, kepemimpinan, pengalaman, perilaku dan dedikasi, serta kecukupan waktunya demi kemajuan perusahaan. 2.3.
Sebelum diangkat dan ditetapkan oleh RUPS, baik
komisaris /
direksi harus melalui uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test). 2.4.
Calon-calon direksi yang lulus wajib menandatangani kontrak manajemen secara individual maupun kolektif sebagai wujud komitmen kinerjanya.
2.5.
Pemberhentian sewaktu-waktu anggota komisaris / direksi sebelum berakhirnya masa jabatan harus dilakukan oleh RUPS dengan menyebutkan alasannya, dengan terlebih dahulu memberikan kesempatan kepada anggota komisaris tersebut untuk hadir dan membela diri dalam RUPS.
2.6.
Apabila anggota komisaris
mengundurkan diri atau diberhentikan
sebelum berakhirnya masa jabatan maka diangkat komisaris pengganti melalui RUPS. 2.7.
Pemegang saham dapat memberhentikan untuk sementara waktu anggota komisaris dalam hal mereka bertindak bertentangan dengan anggaran dasar dan / atau peraturan perundanganundangan yang berlaku, dinyatakan bersalah dengan keputusan pengadilan, atau melalaikan kewajibannya.
2.8.
Dalam kurun waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberhentian sementara
tersebut,
harus
dilaksanakan
RUPS
untuk
mengukuhkan atau membatalkan pemberhentian tersebut. Apabila
38
PT PERTAMINA BINA MEDIKA (PERTAMEDIKA) Code Of Good Corporate Governance – Pedoman Tata Kelola Perusahaan.
RUPS yang dimaksud tidak terselenggara, maka pemberhentian sementara tersebut batal demi hukum. 2.9.
Masa jabatan anggota komisaris / direksi ditetapkan 5 (lima) tahun dan sesudahnya dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
C. PROGRAM PENGENALAN BAGI ANGGOTA KOMISARIS DAN DIREKSI YANG BARU. 1. Pengertian dan Prinsip Pengertian Program pengenalan (induction program) merupakan suatu kegiatan untuk mengenalkan perusahaan pada komisaris dan direksi baru dengan tujuan agar komisaris dan direksi baru yang bersangkutan memiliki pengetahuan mengenai perusahaan dan persiapan yang cukup sebelum memulai tugasnya.
Prinsip 1.1.
Program pengenalan dilaksanakan segera setelah komisaris dan direksi baru diangkat.
1.2.
Tanggung jawab untuk mengadakan program pengenalan bagi komisaris yang baru berada pada komisaris utama, atau jika komisaris utama berhalangan, maka tanggung jawab pelaksanaan program pengenalan tersebut berada pada direktur utama.
1.3.
Tanggung jawab untuk mengadakan program pengenalan bagi direksi yang baru berada pada direktur utama, atau jika berhalangan
maka
tanggung
jawab
pelaksanaan
program
pengenalan tersebut berada pada komisaris utama atau direksi yang ada.
39
PT PERTAMINA BINA MEDIKA (PERTAMEDIKA) Code Of Good Corporate Governance – Pedoman Tata Kelola Perusahaan.
2. Pelaksanaan 2.1.
Program pengenalan bagi komisaris dan direksi yang baru mencakup hal-hal sebagai berikut: 2.1.1. Gambaran mengenai perusahaan berkaitan dengan visi dan misi, nilai-nilai dan budaya perusahaan, tujuan dan strategi perusahaan, unit-unit usaha dan anak perusahaan, kinerja keuangan dan operasi, rencana usaha jangka pendek dan jangka panjang, aplikasi teknologi informasi, manajemen risiko, kondisi persaingan usaha, dan masalah-masalah strategis lainnya. 2.1.2. Penjelasan mengenai tugas dan tanggung jawab komisaris dan direksi serta komite komisaris. 2.1.3. Penjelasan mengenai kewenangan yang didelegasikan. 2.1.4. Penjelasan mengenai stakeholders utama perusahaan dan tanggung jawab sosial perusahaan. 2.1.5. Sistem pengendalian internal, sistem audit dan temuantemuan audit yang belum ditindaklanjuti secara tuntas serta kasus-kasus hukum yang melibatkan perusahaan. 2.1.6. Pelaksanaan GCG di lingkungan perusahaan.
2.2.
Program pengenalan tersebut dapat dilaksanakan dalam bentuk presentasi / seminar / workshop, pertemuan, kunjungan ke lokasi, pengkajian dokumen, atau bentuk lainnya yang dianggap sesuai.
D. PENDELEGASIAN WEWENANG RUPS, KOMISARIS, DAN DIREKSI 1. Pengertian dan Prinsip Pengertian Pendelegasian wewenang adalah proses pelimpahan wewenang untuk melakukan tugas tertentu dari satu pihak ke pihak lain di dalam perusahaan dengan mengikuti hirarki jabatan yang tergambarkan dalam struktur organisasi
40
PT PERTAMINA BINA MEDIKA (PERTAMEDIKA) Code Of Good Corporate Governance – Pedoman Tata Kelola Perusahaan.
Prinsip 1.1.
Pendelegasian wewenang dapat dilakukan bila terdapat salah satu atau beberapa pejabat yang berhalangan tetap atau sementara sehingga perlu ditunjuk pejabat pengganti sementara (care taker) .
1.2.
Pendelegasian wewenang meliputi pula tanggung jawab atas hasil maupun prosesnya
1.3.
Pihak yang menerima pelimpahan wewenang memiliki keleluasaan (discretion) dalam penyelenggaraan wewenang yang dilimpahkan meskipun wewenang akhir tetap berada pada pihak pemberi wewenang (sovereign-authority)
1.4.
Untuk pejabat pengganti (care taker) yang diberikan pelimpahan wewenang keuangan, pelaksanaan tugasnya tetap berpedoman pada ketentuan mengenai pelimpahan wewenang keuangan
1.5.
Pelaksanaan pendelegasian wewenang harus memperhatikan prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran (fairness)
2. Pelaksanaan 2.1.
Pendelegasian wewenang RUPS RUPS dapat mendelegasikan wewenangnya kepada kuasa RUPS sesuai
dengan
ketentuan-ketentuan
yang
tercantum
dalam
anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk menjaga indepedensi antar organ perusahaan, kuasa RUPS bukan komisaris perusahaan. 2.2.
Pendelegasian wewenang komisaris Komisaris dapat mendelegasian wewenangnya kepada anggota komisaris lainnya melalui surat kuasa dengan tidak menghilangkan sifat pertanggungjawabannya. Komisaris dapat menugaskan halhal yang berkenaan dengan kewenangannya kepada komitekomite dan sekretaris komisaris.
41
PT PERTAMINA BINA MEDIKA (PERTAMEDIKA) Code Of Good Corporate Governance – Pedoman Tata Kelola Perusahaan.
2.3.
Pendelegasian wewenang Direksi 2.3.1. Direksi
dapat
mendelegasikan
wewenangnya
kepada
anggota direksi lainnya melalui surat kuasa dan tidak menghilangkan sifat pertanggungjawabannya. 2.3.2. Dalam pendelegasian wewenang kepada anggota direksi lainnya, perlu ditetapkan ketentuan mengenai bentuk-bentuk keputusan direksi yang dapat diambil oleh :
Anggota direksi secara individual.
Anggota direksi yang mengatasnamakan direksi secara kolektif.
2.3.3. Direksi
dapat
menugaskan
pekerja
atau
pihak
luar
perusahaan sesuai dengan kepentingan perusahaan untuk menjalankan
hal-hal
yang
berkenaan
dengan
kewenangannya dengan dikukuhkan dalam suatu surat keputusan, surat edaran dan surat kuasa direksi. 2.3.4. Penerima
limpahan
wewenang
wajib
melaporkan
pelaksanaan tugasnya secara tertulis dan berjenjang
E. MEDIA KOMUNIKASI DAN INFORMASI 1. Pengertian dan Prinsip Perusahaan
menerapkan
prinsip
transparansi
dalam
pengelolaan
informasi, yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai perusahaan. Pengungkapan informasi dilakukan secara adil, transparan, jujur, akurat, tepat waktu, hati-hati (prudent) guna meningkatkan kepercayaan pemegang saham dan stakeholder lainnya Data yang dijadikan sebagai sumber informasi adalah data yang valid dan relevan, tepat waktu dan ekonomis
42
PT PERTAMINA BINA MEDIKA (PERTAMEDIKA) Code Of Good Corporate Governance – Pedoman Tata Kelola Perusahaan.
2. Ketentuan Pengungkapan dan Keterbukaan 2.1. Direksi memastikan bahwa perusahaan mengungkapkan informasi penting dalam laporan tahunan dan laporan keuangan perusahaan kepada pemegang saham, dan instansi pemerintah yang terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara tepat waktu, akurat, jelas dan berdasarkan pada data yang obyektif. 2.2. Direksi menetapkan kriteria informasi yang dinilai patut atau tidak patut untuk diungkapkan kepada publik. 2.1. Perusahaan perusahaan
juga
akan
mengungkapkan
informasi
kepada stakeholder yang relevan
mengenai
dengan
tetap
mengacu pada ketentuan mengenai kriteria informasi yang bersifat rahasia atau non rahasia yang ditetapkan oleh direksi.
3. Tanggung Jawab dan kerahasiaan atas Informasi 3.1. Masing-masing unit di perusahaan bertanggung jawab atas informasi yang terkait dengan unitnya, baik yang menyangkut validitas, keakuratan, keandalan, maupun ketepatan waktu penyampaian informasi tersebut. 3.2. Sekretaris perusahaan menerima, merangkum, dan menanggapi permintaan
informasi
dari
pihak
yang
berkepentingan,
serta
mengelola informasi yang disampaikan kepada pemegang saham, pihak regulator dan pihak ekstern lainnya dengan persetujuan dari direksi. 3.3. Perusahaan mengupayakan agar informasi rahasia yang diperoleh sewaktu menjabat sebagai anggota dewan komisaris, anggota direksi, sekretaris perusahaan, auditor eksternal, auditor internal, komite audit, konsultan dan karyawan tetap dirahasiakan.
43
PT PERTAMINA BINA MEDIKA (PERTAMEDIKA) Code Of Good Corporate Governance – Pedoman Tata Kelola Perusahaan.
4. Media dan Pola Komunikasi 4.1 Perusahaan
mengembangkan
media
komunikasi
dan
sistim
informasi yang up to date baik untuk kepentingan internal maupun eksternal,
sebagai
sarana
komunikasi
yang
dibangun
untuk
pencapaian tujuan organisasi. 4.2 Komunikasi internal yang dibangun di perusahaan adalah komunikasi dua arah dari atasan ke bawahan dan sebaliknya.
F. BENTURAN
KEPENTINGAN
DAN
LARANGAN
MENGAMBIL
KEUNTUNGAN PRIBADI 1. Pengertian dan Prinsip 1.1 Benturan kepentingan adalah situasi dimana seseorang karena kedudukan atau wewenang yang dimiliki di perusahaan, mempunyai kepentingan pribadi yang dapat mempengaruhi objektifitas dan pelaksanaan tugas yang diamanatkan oleh perusahaan. 1.2 Benturan kepentingan menimbulkan adanya perbedaan antara kepentingan pribadi, keluarga dan atau golongan/asosiasi dengan kepentingan perusahaan. 1.3 Dalam hal terjadi benturan kepentingan antara kepentingan pribadi atau
kepentingan
golongan/asosiasi
dengan
kepentingan
perusahaan, maka kepentingan perusahaan harus diutamakan.
2. Pelaksanaan 2.1.1. Para anggota direksi dan komisaris dilarang melakukan transaksi yang
mempunyai
benturan
kepentingan
dan
mengambil
keuntungan pribadi dari kegiatan perusahaan. 2.1.2. Anggota direksi dan komisaris dilarang memangku jabatan rangkap sebagai anggota direksi pada BUMN, BUMD, badan usaha milik swasta, dan jabatan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
44
PT PERTAMINA BINA MEDIKA (PERTAMEDIKA) Code Of Good Corporate Governance – Pedoman Tata Kelola Perusahaan.
2.1.3. Jika suatu benturan kepentingan terjadi, maka tiap anggota direksi atau komisaris yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak atau usul kontrak yang diajukan, dimana perusahaan menjadi salah satu pihak yang terlibat, harus menyatakan sifat kepentingannya dalam rapat direksi atau komisaris dan tidak dapat ikut serta dalam pemungutan suara atau pembuatan keputusan dari transaksi itu. 2.1.4. Setiap timbul dugaan terjadinya benturan kepentingan harus dilaporkan kepada komite audit untuk diinvestigasi dan dilaporkan hasilnya kepada komisaris untuk penanganannya
G. RENCANA JANGKA PANJANG PERUSAHAAN (RJPP) 1. Pengertian dan Prinsip Pengertian RJPP adalah rencana strategis yang menjabarkan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, dan program kerja yang akan dicapai oleh perusahaan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun; Prinsip 1.1.
RJPP merupakan penjabaran lebih lanjut dari visi dan misi perusahaan ke dalam rencana yang berkesinambungan.
1.2.
Penyusunan RJPP dimaksudkan untuk meningkatkan akuntabilitas direksi dan manajemen dalam menggunakan sumber daya dan dana perusahaan secara efisien, efektif dan ekonomis ke arah pencapaian
hasil
yang
maksimal
serta
peningkatan
nilai/pertumbuhan perusahaan dalam jangka panjang 1.3.
RJPP sekurang-kurangnya memuat : 1.3.1. Latar belakang dan sejarah perusahaan, visi, misi, tujuan dan sasaran perusahaan, struktur organisasi
dan arah
pengembangan secara umum.
45
PT PERTAMINA BINA MEDIKA (PERTAMEDIKA) Code Of Good Corporate Governance – Pedoman Tata Kelola Perusahaan.
1.3.2. Kondisi perusahaan saat ini, yang mencakup posisi persaingan disertai dengan analisis SWOT dan hasil pemetaan pasar dan produk, serta permasalahan strategis yang dihadapi 1.3.3. Kondisi perusahaan yang dikehendaki di masa depan, mencakup sasaran dan target pertumbuhan, strategi dan kebijakan manajemen, program dan rencana kerja strategis tahunan untuk 5 tahun 1.3.4. Proyeksi keuangan perusahaan mencakup asumsi yang digunakan, rencana investasi dan sumber pendanaan, proyeksi laba rugi, proyeksi neraca, dan proyeksi arus kas setiap tahun selama 5 (lima) tahun.
2. Pelaksanaan. Penyusunan dan Pengesahan RJPP Proses penyusunan dan pengesahan RJPP adalah sebagai berikut : 2.1.
Penyusunan RJPP meliputi proses penetapan sasaran dan penilaian jangka panjang yang berorientasi ke masa depan, serta pengambilan keputusan yang memetakan kondisi perusahaan saat ini dan keadaan yang diharapkan di masa mendatang.
2.2.
Perumusan
RJPP
dilakukan
oleh
direksi
beserta
jajaran
manajemen perusahaan dengan mengkombinasikan pendekatan top-down dan bottom-up. 2.3.
Proses penyusunan dan pengesahan RJPP mencakup : 2.3.1. Penyusunan
oleh
mempertimbangkan
direksi, lingkungan
dilakukan internal
dan
dengan eksternal
perusahaan, melakukan analisa kekuatan, kelemahan, peluang,
dan
ancaman
(SWOT),
mempertimbangkan
masukan yang diperoleh dari berbagai fungsi dan unit usaha.
46
PT PERTAMINA BINA MEDIKA (PERTAMEDIKA) Code Of Good Corporate Governance – Pedoman Tata Kelola Perusahaan.
2.3.2. Penyampaian
rancangan
RJPP
oleh
direksi
kepada
komisaris untuk mendapatkan klarifikasi, masukan, dan rekomendasi. 2.3.3. Pengusulan RJPP yang telah disetujui oleh komisaris dan direksi dilakukan oleh direksi kepada pemegang saham untuk mendapatkan persetujuan RUPS. 2.3.4. Penyampaian rancangan RJPP periode berikutnya oleh direksi kepada pemegang saham untuk disahkan dalam RUPS, dalam waktu 60 (enam puluh) hari sebelum berakhirnya RJPP periode sebelumnya. 2.3.5. Pengesahan RJPP ditetapkan selambat-lambatnya dalam waktu 60 (enam puluh) hari setelah diterimanya rancangan RJPP oleh pemegang saham secara lengkap.
H. RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUSAHAAN (RKAP) 1. Pengertian dan Prinsip Pengertian Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) adalah penjabaran dari RJPP ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan untuk jangka waktu 1(satu) tahun; Prinsip 1.1. RKAP memberikan gambaran mengenai rencana kerja secara menyeluruh termasuk anggaran dan proyeksi keuangan serta informasi tambahan lainnya yang dianggap perlu untuk satu tahun ke depan 1.2. RKAP disusun oleh direksi dengan mempertimbangkan strategi perusahaan, strategi setiap fungsi, sasaran yang telah ditetapkan, dan arahan komisaris 1.3. RKAP sekurang-kurangnya memuat :
47
PT PERTAMINA BINA MEDIKA (PERTAMEDIKA) Code Of Good Corporate Governance – Pedoman Tata Kelola Perusahaan.
1.3.1. Asumsi dasar penyusunan RKAP (parameter yang digunakan) 1.3.2. Evaluasi pelaksanaan RKAP sebelumnya; 1.3.3. Rencana kerja perusahaan; 1.3.4. Anggaran perusahaan; 1.3.5. Proyeksi keuangan pokok perusahaan; 1.3.6. Tingkat kinerja perusahaan; 1.3.7. Hal-hal lain yang memerlukan keputusan RUPS. 1.4. Pencapaian RJPP, sasaran, visi dan misi perusahaan, pencapaian RKAP harus menggambarkan kemajuan (progress) .
2. Pelaksanaan. 2.1 . Penyusunan dan Pengesahan RKAP 2.1.1. Penyusunan RKAP didasarkan pada penjabaran RJPP untuk satu tahun, mencakup berbagai program kegiatan tahunan perusahaan yang lebih rinci. 2.1.2. Penyusunan RKAP dilakukan oleh direksi beserta jajaran manajemen perusahaan dengan gabungan pendekatan topdown dan bottom-up. 2.1.3. Direksi wajib menyampaikan rancangan RKAP kepada RUPS selambat-lambatnya dalam waktu 60 (enam puluh) hari sebelum memasuki tahun anggaran perusahaan. 2.1.4. Pengesahan RKAP dilakukan oleh RUPS setelah dibahas bersama oleh Pemegang Saham, Komisaris dan Direksi 2.1.5. Pengesahan RKAP ditetapkan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tahun anggaran berjalan. Dalam hal permohonan persetujuan RKAP belum memperoleh pengesahan sampai dengan batas waktu yang ditentukan, maka RKAP dianggap sah untuk dilaksanakan sepanjang
48
PT PERTAMINA BINA MEDIKA (PERTAMEDIKA) Code Of Good Corporate Governance – Pedoman Tata Kelola Perusahaan.
telah memenuhi ketentuan mengenai bentuk, isi dan tatacara penyusunannya.
2.2. Monitoring RJPP / RKAP 2.2.1. Setiap unit kerja / unit usaha menyampaikan kepada direksi laporan pelaksaan RKAP secara triwulanan dan tahunan serta laporan pelaksanaan RJPP secara tahunan. 2.2.2. Laporan evaluasi pelaksanaan RJPP dibuat oleh direksi dan disampaikan kepada komisaris dan pemegang saham secara tahunan, sedangkan laporan RKAP disampaikan secara triwulanan dan tahunan. 2.2.3. Pelaksanaan dan pencapaian RJPP / RKAP harus diawasi oleh komisaris. Hasil pengawasan tersebut disampaikan oleh komisaris dalam RUPS sebagai bagian dari penilaian kinerja direksi. 2.2.4. Perubahan RKAP dapat dilakukan setiap 6 (enam) bulan setelah realisasi pelaksanaan RKAP atau sewaktu-waktu apabila dipandang mendesak jika terdapat perubahan yang sangat signifikan pada parameter yang mendasar dengan justifikasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
I. PENGELOLAAN KEGIATAN OPERASIONAL PERUSAHAAN 1 Pengertian dan Prinsip 1.1 Pengelolaan operasional bisnis utama perusahaan meliputi aktivitas pengelolaan rumah sakit, poliklinik, dan akademi perawatan yang dilaksanakan oleh unit bisnis strategis (Strategic Business Unit) perusahaan. 1.2 Bisinis utama perusahaan dikelola secara profesional dengan memperhatikan serta mengantisipasi setiap peluang usaha.
49
PT PERTAMINA BINA MEDIKA (PERTAMEDIKA) Code Of Good Corporate Governance – Pedoman Tata Kelola Perusahaan.
1.3 Strategi dan kebijakan pengelolaan operasional bisnis ditetapkan dengan mempertimbangkan
prinsip
transparansi,
akuntabilitas,
responsibilitas, independensi, dan kewajaran. 1.4 Standar Prosedur Operasi (SOP) ditetapkan sebagai petunjuk teknis pelaksanan kebijakan agar pengelolaan operasional perusahaan berjalan secara konsisten, transparan dan terkendali sehingga tercapai
efisiensi
dan
efektifitas
bisnis
dan
dapat
dipertanggungjawabkan. 1.5 Direksi memberikan arahan dalam pengelolaan operasional usaha sehingga tercapai efisiensi, efektifitas, kehematan dengan tetap memperhatikan kepatuhan pada perundangundangan.
Pelaksanaan 2.1 Pengelolaan Operasional Bisnis Utama 2.1.1 Jasa Pelayanan Kesehatan 2.1.1.1 Aktivitas jasa pelayanan kesehatan meliputi rumah sakit dan poliklinik 2.1.1.2 Unit bisnis rumah sakit melaksanakan pelayanan kesehatan
dengan
mengutamakan
kegiatan
penyembuhan penderita dan pemulihan keadaan cacat badan dan jiwa yang dilaksanakan secara terpadu dengan upaya peningkatan (promotif) dan pencegahan
(preventif)
serta
melakukan
upaya
rujukan 2.1.1.3 Pelayanan kesehatan di poliklinik meliputi pelayanan rawat jalan dan pemberian rujukan untuk pelayanan kesehatan lebih lanjut. 2.1.1.4 Pelayanan
kesehatan
dilaksanakan
dengan
menerapkan clinical governance secara efektif yang meliputi :
50
PT PERTAMINA BINA MEDIKA (PERTAMEDIKA) Code Of Good Corporate Governance – Pedoman Tata Kelola Perusahaan.
Komitmen untuk mutu;
Meningkatkan mutu pelayanan dan asuhan pasien secara berkesinambungan;
Memberikan pelayanan dengan pendekatan yang berfokus pada pasien;
Mencegah clinical medical errror;
2.1.1.5 Direksi memastikan bahwa unit usaha rumah sakit dan poliklinik selalu mengikuti perkembangan di dunia kedokteran, kesehatan, pengobatan, dan hal-hal terkait lainnya baik di dalam maupun di luar negeri serta menyelenggarakan media komunikasi yang up to date. 2.1.1.6 Dalam rangka pemantauan terhadap kinerja secara self assessment, unit usaha rumah sakit dan poliklinik secara berkala mengadakan survey atas kepuasan pelanggan serta melakukan bench-marking dengan kegiatan bisnis sejenisnya. 2.1.1.7 Komisaris melakukan pengawasan penerapan clinical governance melalui laporan komite audit medik.
2.1.2 Jasa Penyelenggaraan Pendidikan Keperawatan 2.1.2.1 Akademi
Keperawatan
diselenggarakan
untuk
memenuhi kebutuhan unit usaha rumah sakit dan poliklinik
atas
tenaga-tenaga
perawat
yang
profesional dan kompeten 2.1.2.2 Direksi memastikan kesesuaian kurikulum yang ada dengan kurikulum yang ditetapkan oleh Departemen Pendidikan
Nasional,
peraturan-peraturan
51
PT PERTAMINA BINA MEDIKA (PERTAMEDIKA) Code Of Good Corporate Governance – Pedoman Tata Kelola Perusahaan.
Departemen Kesehatan yang terkait serta tehnologi kedokteran yang terbaru.
2.2 Pengelolaan Kegiatan 2.2.1 Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) 2.2.1.1. Direksi
menetapkan
mekanisme
kebijakan,
pengelolaan
kebijakan
SDM
rekrutmen,
termasuk
rotasi,
pemutusan
prosedur, yang
penempatan
mutasi,
hubungan
dan
dan
meliputi pegawai
demosi,
hingga
pola
karir,
kerja,
pengembangan keahlian, serta sistem penilaian kinerja dan penggajian untuk memastikan bahwa perusahaan selalu memiliki sumber daya manusia yang
kompeten
dan
dapat
diarahkan
serta
digerakkan untuk mencapai tujuan perusahaan. 2.2.1.2. Komisaris memastikan bahwa perusahaan telah memiliki
kebijakan,
prosedur
dan
mekanisme
pengelolaan SDM yang adil dan transparan. 2.2.1.3. Komisaris memantau dan mengawasi pelaksanaan kebijakan, prosedur, dan mekanisme pengelolaan SDM
dan
memastikan
bahwa
pelaksanaan
pengelolaan SDM telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan
dan
norma-norma
yang
berlaku di lingkungan perusahaan. 2.2.2. Pengelolaan keuangan 2.2.2.1 Direksi keuangan
menetapkan serta
kebijakan
kebijakan
pengelolaan
akuntansi
untuk
pelaporannya sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum
52
PT PERTAMINA BINA MEDIKA (PERTAMEDIKA) Code Of Good Corporate Governance – Pedoman Tata Kelola Perusahaan.
2.2.2.2 Kebijakan pengelolaan keuangan meliputi kebijakan perencanaan,
termasuk
penganggaran,
keperbendaharaan dan pengelolaan kas (treasury & cash flow management), serta kebijakan investasi 2.2.2.3 Perusahaan
menerapkan
sistem
pengendalian
internal yang baik untuk terciptanya pengelolaan keuangan yang optimal serta penyajian pelaporan keuangan yang dapat diandalkan (reliable financial reporting) 2.2.2.4 Komisaris
dan
direksi
membuat
ketentuan
mengenai transaksi-transaksi yang harus mendapat persetujuan komisaris. 2.2.2.5 Direksi
menyampaikan
laporan
pengelolaan
keuangan yang meliputi keuangan perusahaan dan seluruh unit usaha kepada komisaris dan pemegang saham secara berkala untuk tujuan monitoring dan evaluasi 2.2.3. Penelitian dan Pengembangan 2.2.3.1 Direksi
menetapkan
penelitian
dan
kebijakan
dan
prioritas
pengembangan
untuk
mempertahankan,
mendukung,
dan
mengembangkan bisnis guna memberikan nilai tambah bagi perusahaan. 2.2.3.2 Perencanaan diselaraskan
penelitian dengan
dan
pengembangan
rencana
strategis
dan
kebijakan perusahaan serta dituangkan dalam RKAP 2.2.3.3 Komisaris melakukan pemantauan dan memberikan masukan-masukan
yang
terkait
dengan
53
PT PERTAMINA BINA MEDIKA (PERTAMEDIKA) Code Of Good Corporate Governance – Pedoman Tata Kelola Perusahaan.
perencanaan
maupun
hasil
penelitian
dan
pengembangan yang dilakukan perusahaan. 2.2.4. Manajemen Mutu 2.2.4.1 Perusahaan dan seluruh unit usahanya menerapkan sistem manajemen mutu secara konsisten dan terpadu di semua fungsi dan tingkatan dengan memperhatikan efektivitas proses bisnis dan kinerja perusahaan secara menyeluruh dalam rangka peningkatan produktivitas dan daya saing. 2.2.4.2 Lingkup penerapan manajemen mutu tersebut meliputi: •
Perancangan
produk
memanfaatkan
hasil
pengembangan persyaratan
dan
dengan
penelitian
yang
internal
jasa
didasarkan dan
dan pada
eksternal
serta
memperhatikan lingkungan saat ini dan masa datang. •
Pengelolaan
dan
pengendalian
proses
serta
indikatornya mengacu pada kepuasan pelanggan serta stakeholders. •
Peningkatan/perbaikan pemberian layanan dan produk
melalui
perbaikan
berkesinambungan
mutu
(continuous
yang quality
improvement) di segala bidang melalui penerapan sistem kendali mutu dan kendali biaya •
Penerapan mutu sebagai budaya kerja dalam setiap kegiatan.
•
Peningkatan dengan
kehandalan
memperhatikan
operasi aspek
lapangan
keselamatan,
kesehatan kerja dan lindungan lingkungan.
54
PT PERTAMINA BINA MEDIKA (PERTAMEDIKA) Code Of Good Corporate Governance – Pedoman Tata Kelola Perusahaan.
•
Peningkatan kualitas SDM melalui pelatihan, on the job training (OJT) dan benchmarking untuk memenuhi kompetensi sesuai dengan jabatannya.
2.2.4.3 Komisaris memastikan bahwa direksi dan seluruh pekerja berkomitmen dan terlibat
penuh
untuk
menerapkan sistem manajemen mutu.
J. PENGADAAN BARANG DAN JASA 1. Pengadaan barang dan atau jasa ditujukan untuk mendapatkan barang dan atau jasa baik untuk kepentingan operasional maupun investasi dalam jumlah, kualitas, harga, waktu dan sumber yang tepat 2. Direksi menetapkan kebijakan umum dalam pengadaan barang/jasa dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku 3. Komisaris memastikan bahwa proses pengadaan barang dan atau jasa telah dilaksanakan secara adil dan transparan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan internal perusahaan yang berlaku termasuk pengadaan barang dan jasa yang harus mendapat persetujuan komisaris atau pemegang saham
K. PENGELOLAAN ASET 1.
Direksi menetapkan kebijakan umum pengelolaan aset yang berlaku standar di perusahaan dan seluruh unit usahanya
2.
Kebijakan
pengelolaan
pemeliharaan,
aset
pengamanan,
meliputi
kebijakan
penghapusan,
dan
pemanfaatan, kerja
sama
pemanfaatan aset 3.
Direksi menerapkan pengendalian internal untuk pengamanan aset (asset safeguarding)
4.
Direksi menunjuk pejabat yang bertanggung jawab atas pengelolaan setiap asset.
55
PT PERTAMINA BINA MEDIKA (PERTAMEDIKA) Code Of Good Corporate Governance – Pedoman Tata Kelola Perusahaan.
5.
Komisaris memastikan bahwa pengelolaan aset dilakukan berdasarkan prinsip pemanfaatan tertinggi dan terbaik (highest ariflbest uses).
L. SISTEM PENILAIAN KINERJA DAN REMUNERASI 1.
Pengertian dan Prinsip Pengertian Remunerasi adalah gaji, tunjangan, dan fasilitas lainnya yang diberikan oleh perusahaan kepada setiap insan perusahaan sebagai imbalan atas apa yang dilakukannya untuk perusahaan
Prinsip 1.1 Pengukuran pencapaian sasaran strategis perusahaan didasarkan pada sistem penilaian kinerja 1.2 Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran strategis setiap komponen perusahaan perlu dikembangkan indikator kinerja yang tepat, memenuhi kriteria relevan, terukur (measurable), dapat dibandingkan (comparable), komprehensif, dan reasonable 1.3 Sistem
penilaian
kinerja
harus
dilaksanakan
dengan
adil,
transparan, dan independen berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan 1.4 Hasil penilaian kinerja menjadi salah satu dasar utama dalam pemberian imbalan (reward) dan hukuman (punishment) atas capaian kinerja 1.5 Imbalan yang diberikan atas pencapaian kinerja dapat berupa peningkatan remunerasi serta imbalan lainnya yang berwujud materi atau non materi 1.6 Hukuman (punishment) atas tidak tercapainya target kinerja dapat berupa penundaan kenaikan jabatan, penurunan jabatan (demosi), dan pemindahan yang dilaksanakan sesuai dengan kebijakan perusahaan dan ketentuan yang berlaku lainnya
56
PT PERTAMINA BINA MEDIKA (PERTAMEDIKA) Code Of Good Corporate Governance – Pedoman Tata Kelola Perusahaan.
1.7 Sistem remunerasi disusun dengan mempertimbangkan tanggung jawab dan hasil pencapaian kinerja serta dilaksanakan secara adil dan transparan agar dapat memotivasi komisaris, direksi, dan seluruh jajaran perusahaan lainnya dalam mencapai tujuan perusahaan
2.
Pelaksanaan 2.1 Penilaian Kinerja Komisaris 2.1.1
Komisaris menyusun rencana dan program kerjanya setiap tahun dan mencantumkannya dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP)
2.1.2
Komisaris melakukan penilaian kinerjanya secara self assessment peer evaluation, atau dengan sistem lain untuk kemudian diputuskan dalam rapat komisaris
2.1.3
Komisaris
menetapkan
indikator
kinerja
yang
akan
digunakan sebagai alat ukur penilaian kinerjanya 2.1.4
Komisaris
melakukan
penilaian
kinerjanya
sekurang-
kurangnya satu kali dalam satu tahun dan melaporkan hasilnya kepada pemegang saham 2.1.5
Penilaian kinerja
Komisaris
dilakukan terhadap aspek-
aspek •
Kehadiran dan partisipasi dalam rapat Komisaris.dan rapat Komite di tingkat Komisaris termasuk didalamnya kemampuan
untuk
menyampaikan,
memberikan
argumentasi, dan memberikan solusi mengenai isu-isu strategis perusahaan •
Pelaksanaan rencana dan program kerja
Dan aspek-aspek lain yang meliputi namun tidak terbatas pada hal-hal berikut :
57
PT PERTAMINA BINA MEDIKA (PERTAMEDIKA) Code Of Good Corporate Governance – Pedoman Tata Kelola Perusahaan.
•
Integritas
termasuk yang berkaitan dengan benturan
kepentingan •
Pengetahuan dan pemahaman komisaris atas nilai-nilai, visi, misi, Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP), dan
perwujudan
pemahaman
tersebut
dalam
penanganan isu-isu penting yang dihadapi perusahaan sepanjang tahun. •
Kemampuan komisaris dalam mengikuti isu-isu dan trend yang
berpengaruh
terhadap
perusahaan,
dan
menggunakan informasi untuk menilai dan mengarahkan kinerja perusahaan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. •
Hubungan anggota komisaris dengan sesama anggota komisaris, dengan direksi dan pihak-pihak lain yang diatur dalam anggaran dasar dan peraturan perundangan
2.1.6
Pemegang saham melakukan penilaian kinerja komisaris secara kolektif maupun secara individual berdasarkan laporan hasil penilaian kinerja yang disampaikan oleh komisaris atau pihak independen yang ditunjuk
2.2 Penilaian Kinerja Direksi
2.2.1
Evaluasi kinerja direksi dilakukan oleh komisaris untuk dilaporkan kepada pemegang saham melalui RUPS
2.2.2
Penilaian kinerja
direksi dilakukan berdasarkan kriteria
umum sebagai berikut: •
Kinerja direksi secara kolektif terhadap pencapaian perusahaan sesuai dengan kontrak manajemen yang disepakati dengan pemegang saham.
•
Sumbangan direktur secara individual dalam pencapaian kinerja
perusahaan
seperti
yang
tercantum
dalam
58
PT PERTAMINA BINA MEDIKA (PERTAMEDIKA) Code Of Good Corporate Governance – Pedoman Tata Kelola Perusahaan.
RJPP/RKAP dan/atau kontrak manajemen individual yang ditetapkan •
Pelaksanaan prinsip-prinsip good corporate governance baik secara individual maupun kolektif .
•
Partisipasi masing-masing direktur
dalam rapat-rapat.
termasuk kemampuan untuk menyampaikan, memberikan argumentasi dan memberikan solusi mengenai isu-isu strategis perusahaan 2.2.3
Komisaris dapat menilai kinerja direksi menurut faktor lainnya secara individual maupun kolektif sebagai berikut : •
Penanganan benturan kepentingan yang muncul.
•
Pengetahuan dan pemahaman direksi atas nilai-nilai, visi, misi, rencana strategis serta rencana usaha perusahaan, dan bagaimana
mewujudkan pemahaman ini dalam
penanganan isu-isu penting perusahaan sepanjang tahun •
Kemampuan direksi dalam mengikuti isu-isu dan trend yang
berpengaruh
terhadap
perusahaan,
dan
menggunakan informasi tersebut untuk menilai dan mengarahkan kinerja perusahaan baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang. •
Hubungan antar direktur serta hubungan direktur dengan komisaris dan pihak-pihak lain, sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
•
Ketaatan direksi dalam melaksanakan anggaran dasar, peraturan perundang-undangan, ketetapan RUPS dan ketetapan komisaris.
2.3
Penilaian Kinerja Manajemen dan Individu 2.3.1
Direksi menetapkan indikator kinerja yang jelas dan berimbang dari aspek keuangan dan aspek non keuangan
59
PT PERTAMINA BINA MEDIKA (PERTAMEDIKA) Code Of Good Corporate Governance – Pedoman Tata Kelola Perusahaan.
untuk
menentukan
tercapai
atau
tidaknya
strategi
perusahaan 2.3.2
Indikator Kinerja ditetapkan untuk tingkat perusahaan (korporat), divisi, unit usaha, hingga individu
2.3.3
Direksi memastikan digunakannya indikator yang telah ditetapkan dalam pengukuran kinerja korporat, divisi, unit usaha hingga
individu melalui kebijakan penilaian kinerja
dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan
2.4 Sistem Remunerasi 2.4.1
Komisaris merumuskan sistem kompensasi /remunerasi bagi direksi, manajer senior dan komisaris
2.4.2
Komisaris memastikan
kesesuaian struktur remunerasi
terhadap aturan hukum yang berlaku dan prinsip-prinsip governance 2.4.3
Komisaris memonitor pelaksanaan sistem kompensasi/ remunerasi tersebut
2.4.4
Direksi
merumuskan
struktur
gaji,
tunjangan,
dan
kompensasi lainnya bagi manajer dan seluruh karyawan 2.4.5
Direksi memastikan diterapkannya merit system dalam proses penggajian karyawan
M. MANAJEMEN RISIKO 1.
Pengertian dan Prinsip Pengertian Risiko adalah suatu konsep yang menggambarkan ketidakpastian dalam mencapai tujuan Manajemen risiko adalah upaya-upaya mengantisipasi kemungkinan tidak tercapainya tujuan strategis organisasi
60
PT PERTAMINA BINA MEDIKA (PERTAMEDIKA) Code Of Good Corporate Governance – Pedoman Tata Kelola Perusahaan.
Prinsip 1.1. Risiko yang berasal dari strategi bisnis dan aktivitas-aktivitas harus diidentifikasi dan diprioritaskan pengelolaannya. 1.2. Direksi dan komisaris menentukan tingkat risiko organisasi yang dapat diterima. 1.3. Aktivitas mitigasi risiko dirancang dan diimplementasikan untuk mengurangi atau mengelola risiko pada tingkat yang ditentukan yang dapat diterima direksi dan komisaris 1.4. Sistem manajemen risiko dirancang untuk secara sistematis dan proaktif mengidentifikasi, mengukur, mengelola, memantau, dan melaporkan risiko-risiko di setiap tingkatan unit kerja hingga tingkat perusahaan secara menyeluruh. 1.5. Aktivitas monitoring yang berkelanjutan dilakukan secara periodik untuk menilai kembali risiko dan keefektifan pengendalian dalam pengelolaan risiko
2.
Pelaksanaan 2.1 Perencanaan 2.1.1 Direksi
menetapkan kebijakan dan strategi mengenai
manajemen risiko. 2.1.2 Direksi menetapkan struktur organisasi dan membangun sistem informasi
yang terintegrasi untuk mendukung
pelaksanaan proses manajemen risiko 2.1.3 Komisaris
mereviu
dan
memberi
masukan
terhadap
kebijakan, strategi, dan infrastruktur pendukung yang dibangun Direksi berkaitan dengan manajemen risiko 2.2 Proses Manajemen Risiko 2.2.1 Direksi mengidentifikasi risiko-risiko yang akan dihadapi oleh perusahaan,
baik risiko keuangan maupun operasional,
mengukur kemungkinan dan dampak risiko-risiko yang telah
61
PT PERTAMINA BINA MEDIKA (PERTAMEDIKA) Code Of Good Corporate Governance – Pedoman Tata Kelola Perusahaan.
diidentifikasi, baik secara kuantitatif maupun kualitatif, dan menetapkan tindakan untuk menangani risiko-risiko tersebut. 2.2.2 Identifikasi risiko di level stratejik dilakukan oleh direksi dan kepala (direktur) unit dengan mempertimbangkan faktorfaktor eksternal dan internal 2.2.3 Identifikasi risiko di level operasional dilakukan oleh tiap unit kerja yang melibatkan pemilik proses dan manajer terkait dengan
mempertimbangkan
mempengaruhi
tercapainya
faktor-faktor
target
unit
yang
kerja
yang
bersangkutan 2.2.4 Hasil
identifikasi
risiko
dianalisis
untuk
mengukur
kemungkinan terjadinya loss event (kondisi rugi) dan menilai dampak risiko terhadap bisnis perusahaan 2.2.5 Risiko dievaluasi untuk menentukan prioritas risiko dan mengembangkan
strategi
dan
langkah-langkah
untuk
mengendalikan atau mengurangi risiko (risk mitigation) 2.2.6 Direksi menentukan pilihan strategi pengelolaan risiko dengan mempertimbangkan cost-benefit 2.2.7 Penerapan strategi pengelolaan risiko dilakukan secara sistematis oleh direksi dan fungsi/unit terkait sesuai dengan level risikonya 2.3. Pemantauan 2.3.1 Risiko dipantau secara rutin dan berkelanjutan dengan mempertimbangkan
perubahan-perubahan
internal
dan
eksternal perusahaan 2.3.2 Direksi dan kepala unit terkait bertanggung jawab atas pemantauan risiko dan
pelaksanaan strategi pengelolaan
risiko 2.3.3 Direksi dan setiap unit terkait membahas perkembangan penerapan strategi pengelolaan risiko secara periodik
62
PT PERTAMINA BINA MEDIKA (PERTAMEDIKA) Code Of Good Corporate Governance – Pedoman Tata Kelola Perusahaan.
2.3.4 Satuan Pengawasan Internal (SPI) melakukan pengujian dan
evaluasi
atas
kecukupan
dan
efektifitas
proses
manajemen risiko dan menyampaikan hasil evaluasi serta rekomendasi perbaikan kepada direksi 2.3.5 Komisaris
melakukan
evaluasi
terhadap
pelaksanaan
manajemen risiko dan memastikan bahwa perencanaan strategis
dan
rencana
kerja
perusahaan
telah
mempertimbangkan risiko dengan seksama 2.4. Pelaporan 2.4.1 Tim manajemen risiko melaporkan hasil identifikasi, analisis, evaluasi, dan pelaksanaan strategi pengelolaan risiko secara periodik (enam bulanan) kepada direksi 2.4.2 Direksi
membuat
profil
risiko,
memantau/mengawasi
pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko dan membuat laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko kepada Komisaris secara periodik 2.4.3 Direksi mengungkapkan kebijakan/pedoman umum tentang manajemen risiko serta pelaksanaannya secara umum yang mencakup penilaian manajemen tentang risiko usaha dan risiko material yang diantisipasi dalam laporan tahunan
N. TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI (INFORMATION TECHNOLOGY GOVERNANCE) 1. Pengertian dan Prinsip Pengertian 1.1 Tata kelola sistem informasi dan teknologi informasi adalah suatu struktur dan proses yang saling berhubungan serta mengarahkan dan mengendalikan suatu organisasi dalam pencapaian tujuan dan
63
PT PERTAMINA BINA MEDIKA (PERTAMEDIKA) Code Of Good Corporate Governance – Pedoman Tata Kelola Perusahaan.
penciptaan nilai tambah serta penyeimbangan antara risiko dan manfaat dari sistem informasi dan tekonologi informasi 1.2 Teknologi Informasi mencakup perangkat lunak (software), perangkat keras (hardware) dan infrastruktur lainnya yang digunakan untuk mengumpulkan, menyimpan dan memproses data menjadi informasi 1.3 Sistem informasi mencakup teknologi informasi, kebijakan, dan sumber daya manusia
Prinsip 1.1. Teknologi informasi dimanfaatkan dalam pengelolaan perusahaan untuk
memberikan
nilai
tambah
bagi
perusahaan
dengan
menghasilkan informasi yang tepat, cepat dan dapat diandalkan 1.2. Pengembangan teknologi informasi harus
dilaksanakan secara
terintegrasi dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dimiliki serta tujuan perusahaan dengan memperhatikan prinsip efektivitas dan efisiensi (pengurangan biaya dan kemudahan memperoleh informasi)
2. Pelaksanaan 2.1 Direksi menetapkan kebijakan teknologi informasi yang mencakup kebijakan, SDM, perangkat lunak dan perangkat keras 2.2 Dewan komisaris melakukan evaluasi dan memberikan masukan atas kebijakan teknologi informasi yang disusun oleh direksi dan atas teknologi informasi yang digunakan serta risiko terkait 2.3 Perusahaan
memaksimalkan
penggunaan
teknologi
informasi
melalui tahapan pra-implementasi, implementasi dan pengembangan 2.4 SPI melakukan pemeriksaan IT secara berkala dan menyampaikan laporannya kepada direksi 2.5 Direksi menyampaikan laporan kinerja teknologi informasi secara berkala kepada komisaris
64
PT PERTAMINA BINA MEDIKA (PERTAMEDIKA) Code Of Good Corporate Governance – Pedoman Tata Kelola Perusahaan.
O. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) 1. Pengertian dan Prinsip 1.1 Corporate Social Responsibility (CSR) adalah suatu konsep pengoperasian
usaha
dengan
mengintegrasikan
kepentingan
ekonomi komersial, sosial, hukum, dan lingkungan dalam kerangka etika bisnis sehingga menghasilkan dampak yang positif sesuai dengan ekspektasi publik. CSR meliputi pemeliharaan lingkungan alam
dan
pengembangan
masyarakat
sekitar
(community
development). 1.2 Perusahaan melaksanakan CSR sebagai bagian dari praktik bisnis yang bertanggung jawab (responsible business practices) dan menyadari pentingnya hubungan perusahaan dengan kesejahteraan sosial dan pemeliharaan lingkungan. 1.3 Perusahaan bertanggung jawab terhadap proses pengelolaan limbah medis / non-medis yang berdampak terhadap kesehatan lingkungan di daerah sekitarnya. 1.4 Tanggung jawab sosial perusahaan menjadi sisi yang terintegrasi dalam proses penciptaan kesejahteraan sehingga kegiatan-kegiatan sosial yang dilaksanakan harus dilaksanakan secara realistis yaitu secara langsung / tidak langsung membantu meningkatkan kualitas hidup. 2. Pelaksanaan 2.1 Direksi menetapkan kebijakan pelaksanaan CSR yang meliputi : •
Kebijakan kesehatan, keselamatan, lingkungan kerja (K3LL)
•
Kebijakan
pengembangan
masyarakat
dan
community
development 2.2 Direksi menyusun program-program Corporate Social Responsibility (CSR)
dan
prioritas
pelaksanaannya
setiap
tahun
serta
mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaannya. 2.3 Pelaksanakan K3LL dapat meliputi namun tidak terbatas pada
65
PT PERTAMINA BINA MEDIKA (PERTAMEDIKA) Code Of Good Corporate Governance – Pedoman Tata Kelola Perusahaan.
•
Pengelolaan limbah sesuai dengan ketentuan KLH
•
Program pencegahan dan pengurangan angka kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja dan lingkungan kerja dan penerapan SMK3LL.
2.4 Program community development dapat meliputi namun tidak terbatas pada : •
Program kemitraan (pembinaan) terhadap instansi/organisasi sosial lain seperti Puskesmas.
•
Program bantuan nutrisi (supplement) sehubungan dengan community health seperti health education dan family planning.
•
Program pemberian bantuan kepada masyarakat sehubungan dengan terjadinya bencana.
2.5 Perusahaan menyusun Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), dan mempertanggungjawabkannya sebagai bagian yang tak terpisahkan dari laporan tahunan mengenai CSR. 2.6 Direksi melaporkan program-program CSR dan pelaksanaannya kepada komisaris secara berkala. 2.7 Komisaris memberikan masukan atas program-program CSR dan memonitor pelaksanaannya dalam RUPS. 2.8 Pelaksanaan
program-program
CSR
disajikan
dalam
laporan
tahunan 2.9 Perusahaan melakukan reviu terhadap pelaksanaan CSR dan memiliki suatu ukuran untuk menilai efektivitas pelaksanaan program CSR 2.10 Perusahaan melakukan evaluasi yang berkesinambungan atas program-program
yang
telah
dilakukan
untuk
meningkatkan
hubungan baik yang lebih berkualitas dengan masyarakat sekitar.
66
PT PERTAMINA BINA MEDIKA (PERTAMEDIKA) Code Of Good Corporate Governance – Pedoman Tata Kelola Perusahaan.
P. HUBUNGAN PERUSAHAAN DENGAN UNIT USAHANYA 1.
Pengertian dan Prinsip Unit usaha adalah unit bisnis di PT. Pertamedika
yang
melaksanakan kegiatan usaha di bidang kesehatan (rumah sakit, klinik) dan akademi keperawatan di seluruh wilayah Indonesia. Pembentukan / pembelian / penjualan unit usaha adalah untuk tujuan bisnis dan dilaksanakan setelah dilakukan kajian yang mencakup aspek bisnis, hukum, keuangan dan teknis sesuai peraturan perundang-undangan. Pengendalian dan pembinaan unit usaha dilaksanakan dengan mekanisme perencanaan, pelaporan, monitoring, koordinasi, dan audit. Komisaris memastikan bahwa pengelolaan unit usaha telah dilaksanakan selaras dengan strategi perusahaan dan praktikpraktik bisnis yang sehat 2. Pelaksanaan Penunjukan Pimpinan Unit Usaha Penunjukkan pimpinan unit usaha merupakan wewenang direksi PT. Pertamedika dan dapat dimintakan masukan / rekomendasi dari komisaris. Direksi perusahaan menetapkan suatu aturan fit and proper test bagi pimpinan unit usaha. Pimpinan unit usaha dipiih oleh direksi PT. Pertamedika dari calon-calon yang telah lulus fit and proper test. Segera setelah ditunjuk, pimpinan unit usaha wajib untuk menandatangani manajemen kontrak sebagai komitmen kinerjanya untuk satu tahun yang akan datang.
Hubungan dengan Pihak Ketiga (Mitra Usaha dan Pemasok)
67
PT PERTAMINA BINA MEDIKA (PERTAMEDIKA) Code Of Good Corporate Governance – Pedoman Tata Kelola Perusahaan.
2.1 Direksi PT. Pertamedika menetapkan kebijakan dan strategi berkaitan dengan kerjasama perusahaan dengan pihak ketiga yang meliputi namun tak terbatas pada pengadaan barang dan jasa, pengelolaan segmen usaha, pemanfaatan fasilitas dan aset perusahaan, dan bentuk kerjasama lainnya. 2.2 Pimpinan unit usaha dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga
atas
nama
PT.
Perrtamedika
setelah
mendapatkan
persetujuan dari direksi berdasarkan ketentuan dalam kebijakan yang telah ditetapkan Pelaporan Direksi menetapkan kebijakan mengenai jenis laporan internal
dan
jangka
waktu
pelaksanaan
pelaporan
dimaksud yang harus dibuat oleh pimpinan unit usaha. Pimpinan
unit
perkembangan
usaha kegiatan
secara
rutin
perusahaan
melaporkan
kepada
direksi,
meliputi antara lain:
Laporan keuangan bulanan
Laporan manajemen triwulanan
Laporan hasil pengawasan satuan pengawasan intern
Laporan lainnya yang dipandang perlu sesuai keadaan.
Q. PELAPORAN 1.
Pelaporan secara umum .1.
Sistem pelaporan harus didukung oleh sistem informasi yang handal sehingga menghasilkan laporan yang berkualitas yaitu mudah dipahami, relevan, akurat, tepat waktu,
layak audit
(auditable), dan bertanggung-gugat (accountable). .2.
Laporan harus diterbitkan tepat waktu, dan menyajikan informasi yang relevan, akurat dan dapat diandalkan sebagai dasar pengambilan keputusan dan umpan balik.
68
PT PERTAMINA BINA MEDIKA (PERTAMEDIKA) Code Of Good Corporate Governance – Pedoman Tata Kelola Perusahaan.
.3.
Format
laporan
ditentukan
harus
dengan
mengikuti
standar
yang
sudah
memperhatikan tingkatan dan struktur
organisasi. 2.
Laporan Tahunan 2.1.
Dalam waktu selambat-lambatnya 5 (lima) bulan setelah periode penutupan tahun buku, direksi menyampaikan laporan tahunan kepada komisaris.
2.2.
Komisaris mengevaluasi laporan tahunan yang disiapkan direksi sebelum disampaikan kepada RUPS.
2.3.
Laporan tahunan tersebut ditandatangani o[eh semua anggota direksj
dan
semua
anggota
komisaris
dan
apabila
tidak
ditandatangani harus disebutkan alasannya secara tertulis. 2.4.
Penyiapan laporan tahunan merupakan tanggung jawab sekretaris perusahaan yang materinya diatur dalam kebijakan perusahaan mengenai pengungkapan informasi serta mengacu pada ketentuan mengenai kriteria informasi yang bersifat rahasia atau non rahasia yang ditetapkan oleh direksi.
2.5.
RUPS memberikan pengesahan atas laporan tahunan.
2.6.
Laporan tahunan sekurang-kurangnya memuat:
Uraian mengenai profil Perusahaan termasuk visi dan misi perusahaan.
Perhitungan tahunan yang terdiri atas neraca dan perhitungan laba rugi konsolidasi serta penjelasan atas dokumen lersebut.
Informasi mengenai keadaan dan jalannya Perusahaan serta hasil yang telah dicapai, manajemen risiko dan pelaksanaan tanggung jawab sosial Perusahaan.
Kegiatan utama Perusahaan dan perubahannya selama tahun buku.
69
PT PERTAMINA BINA MEDIKA (PERTAMEDIKA) Code Of Good Corporate Governance – Pedoman Tata Kelola Perusahaan.
Rincian masalah yang tirnbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan Perusahaan termasuk kasus litigasi yang belum selesai.
Uraian
mengenai
keanggotaan
direksi dan
keanggotaan
komisaris termasuk pekerjaan komisaris di luar perusahaan.
Gaji, fasilitas dan/atau tunjangan lain bagi anggota direksi dan honor, fasilitas dan/atau tunjangan lain bagi anggota komisaris.
Jumlah rapat komisaris/direksi serta jumIah kehadiran masingmasing anggota komisaris/direksi.
Hal-hal yang berhubungan dengan kegiatan komite komisaris, sekretaris perseroan, dan SPI.
Sistem pemberian honorarium untuk auditor eksternal.
Benturan kepentingan yang mungkin akan terjadi dan/atau yang sedang berlangsung.
3.
Pelaksanaan praktik-praktik good corporate governance (GCG).
Pelaporan Lainnya 3.1
Komisaris melaporkan kepada pemegang saham dengan segera tentang terjadinya gejala menurunnya kinerja perusahaan secara signifikan.
3.2
Direksi membuat laboran manajemen secara berkala mengenai pencapaian
target
kinerja,
dan
menyampaikannya
kepada
komisaris dan pemegang saham. 3.3
Laporan lain yang harus diberikan direksi kepada komisaris adalah:
3.4
Laporan
mengenai
pertanggungjawaban
pelaksanaan
program kemitraan dan bina lingkungan. 3.5
Laporan mengenai pelaksanaan tugas SPI.
3.6
Laporan
mengenai
pengernbangan
dan
suksesi
manajer
kunci/senior perusahaan.
70
PT PERTAMINA BINA MEDIKA (PERTAMEDIKA) Code Of Good Corporate Governance – Pedoman Tata Kelola Perusahaan.
3.7
Laporan mengenai penggantian komisaris/direksi pada anak perusahaan.
3.8
Laporan
mengenai
pelaksanaan
manajemen
resiko dan
laporan kinerja penggunaan teknologi informasi. 3.9
Laporan kepada pihak ketiga baik instansi pemerintah maupun lembaga lain hanya dapat diberikan oleh direksi dan unsur pimpinan yang diberikan wewenang di daerah (untuk tingkat unit) untuk hal-hal yang bersifat rutin operasional.
3.10
Pelaporan pada hakekatnya dilaksanakan secara berjenjang.
R. PENUNJUKAN AUDITOR EKSTERNAL 1. Pengertian dan Prinsip 1.1
Pemegang saham dan stakeholder lainnya memerlukan suatu jaminan bahwa informasi yang disajikan manajemen dalam bentuk laporan keuangan dapat diandalkan dan tidak menyesatkan
1.2
Auditor Eksternal merupakan pihak yang secara independen dan profesional dapat memberikan pendapat melalui opini atas kelayakan dan kewajaran informasi atas laporan keuangan yang disajikan oleh manajemen
1.3
Proses penunjukan auditor eksternal merupakan wewenang RUPS yang tidak dapat didelegasikan guna menghindari situasi benturan kepentingan
2. Pelaksanaan 2.1
Seleksi calon auditor ekternal dilakukan oleh panitia tender yang ditunjuk secara tertulis oleh direksi secara transparan
2.2
Pelaksanaan
seleksi
auditor
ekternal
berpedoman
kepada
Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa yang berlaku di PT Perta Medika
71
PT PERTAMINA BINA MEDIKA (PERTAMEDIKA) Code Of Good Corporate Governance – Pedoman Tata Kelola Perusahaan.
2.3
Persyaratan penunjukan dan kriteria auditor eksternal disusun oleh komisaris
2.4
Komisaris (melalui komite audit bila ada) mengusulkan auditor eksternal kepada RUPS
2.5
Penunjukan auditor eksternal ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham
2.6
Calon auditor eksternal yang akan ditunjuk harus auditor yang telah mendapat register dari Departemen Keuangan
2.7
Komisaris mengusulkan auditor eksternal setelah melakukan reviu atas kesesuaian
proposal yang diajukan oleh calon auditor
eksternal dengan Term of Reference yang disusun oleh komisaris yang mencakup rencana kerja, sasaran, ruang lingkup audit 2.8
Alasan besarnya honorarium/imbal jasa yang diusulkan untuk auditor eksternal
disampaikan Komisaris melalui komite audit
kepada RUPS
S. ETIKA DAN PERILAKU 1. Pengertian dan Prinsip Etika berarti personalisasi prinsip-prinsip moral dalam melakukan praktik bisnis secara komprehensif, sehingga tercipta perilaku yang kondusif dalam suatu kerangka budaya korporasi (corporate culture). Prinsip 1.1 Setiap perusahaan memerlukan standar etika dan perilaku untuk menjamin budaya perusahaan dalam situasi yang kondusif sehingga praktik kerja perusahaan dapat berjalan dengan maksimal. 1.2 Setiap nilai-nilai yang diyakini dan dianggap sebagai prinsip moral yang bermanfaat bagi berkembangnya budaya organisasi dijadikan standar etika/ perilaku yang baku bagi setiap komponen perusahaan. 1.3 Prinsip moral dan standar etika/ perilaku tersebut diakomodasikan dalam suatu kode etik sehingga secara keseluruhan sesuai dengan
72
PT PERTAMINA BINA MEDIKA (PERTAMEDIKA) Code Of Good Corporate Governance – Pedoman Tata Kelola Perusahaan.
visi, misi, dan budaya perusahaan dan dapat dijadikan dasar dalam merumuskan kebijakan atau prosedur. 1.4 Kode etik perusahaan diharapkan mampu menciptakan standar mutu kerja, menghilangkan conflict of interest, dan mengembangkan kompetensi. 1.5 Setiap komponen perusahaan dalam melaksanakan fungsi dan perannya harus sesuai dengan standar etika/ perilaku dalam kode etik.
2. Pelaksanaan 2.1 Perusahaan menyusun kode etik / perilaku yang berlaku untuk seluruh insan perusahaan . 2.2 Kode etik tertulis disosialisasikan kepada seluruh komponen perusahaan. 2.3 Kode etik perusahaan mengikat seluruh komponen perusahaan. 2.4 Setiap
insan
perusahaan
diwajibkan
untuk
menandatangani
pernyataan kepatuhan terhadap kode etik yang berisi pernyataan bahwa yang bersangkutan telah menerima, memahami, dan akan menaati ketentuan yang ada dalam kode etik dan bersedia menerima konsekuensinya apabila melanggar . 2.5 Dalam jangka waktu tertentu melakukan evaluasi pelaksanaan kode etik . 2.6 Komisaris memastikan dipatuhinya kode etik oleh seluruh jajaran perusahaan.
73
PT PERTAMINA BINA MEDIKA (PERTAMEDIKA) Code Of Good Corporate Governance – Pedoman Tata Kelola Perusahaan.
BAB IV PENGELOLAAN HUBUNGAN DENGAN STAKEHOLDERS
A. UMUM 1.
Pengelolaan
stakeholders
diarahkan
pada
kepentingan
bisnis
perusahaan dengan memperhatikan tanggung jawab sosial perusahaan, keselamatan, kesehatan kerja, dan lingkungan serta memperhatikan skala prioritas dan saling menghargai (mutual respect) sehingga tercapai keseimbangan dan keharmonisan antara: 1.1 Dimensi bisnis yang berorientasi pada penciptaan nilai (value creation) dan kepuasan pelanggan. 1.2 Dimensi sosial yang menyangkut aspek etika usaha dan tanggung jawab sosial perusahaan, kondisi kesehatan dan keselamatan serta kesejahteraan pekerja dan aspek sosial kemasyarakatan. 1.3 Dimensi
lingkungan
yang
mengarahkan
perusahaan
untuk
memperhatikan aspek kelestarian dan keseimbangan lingkungan hidup di sekitar unit usaha. 2.
Pengelolaan
stakeholders
didasarkan
prinsip-prinsip
GCG,
yaitu
transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, kemandirian, dan kewajaran.
B. HAK DAN PARTISIPASI STAKEHOLDERS 1.
Hak stakeholders dapat timbul secara hukum karena pemberlakuan peraturan perundang-undangan, perjanjian/kontrak, atau karena nilai etika / moral dan tanggung jawab sosial perusahaan yang tidak
74
PT PERTAMINA BINA MEDIKA (PERTAMEDIKA) Code Of Good Corporate Governance – Pedoman Tata Kelola Perusahaan.
bertentangan dengan kebijakan perusahaan dan peraturan perundangundangan yang berlaku. 2.
Hak-hak
stakeholders
dihormati,
dilindungi
dan
dipenuhi
oleh
perusahaan, antara lain melalui pemberian informasi yang relevan dan penting secara transparan, akurat dan tepat waktu dan melalui mekanisme komunikasi yang sehat dan beretika. 3.
Perusahaan menciptakan kondisi yang memungkinkan stakeholders berpartisipasi dalam mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4.
Perusahaan
menetapkan
mekanisme
untuk
menampung
dan
menindaklanjuti saran dan keluhan dari stakeholders.
C. PENGELOLAAN STAKEHOLDERS 1. Karyawan Perusahaan harus menggunakan kemampuan bekerja dan kriteria yang terkait dengan sifat pekerjaan secara taat asas dalam mengambil keputusan mengenai penerimaan karyawan. Setiap kebijakan perusahaan yang terkait dengan karyawan disusun secara
transparan
dan
mengakomodasikan
kepentingan
bersama
kayawan dengan memperhatikan kondisi perusahaan. Perusahaan memastikan tersedianya informasi yang perlu diketahui oleh karyawan melalui sistem komunikasi yang berjalan baik dan tepat waktu. Perusahaan memiliki peraturan kepegawaian tertulis yang mengatur dan melaksanakan dengan adil dan transparan pola rekrutmen, promosi, mutasi, demosi maupun pemutusan hubungan kerja dengan tetap mengacu pada peraturan pemerintah. Perusahaan
menyusun
kontrak
kerja
antara
karyawan
dengan
perusahaan yang memuat hak dan kewajiban setiap pihak secara jelas. Perusahaan membangun sistem penggajian yang
mempertimbangkan
beban dan tanggung jawab setiap karyawan.
75
PT PERTAMINA BINA MEDIKA (PERTAMEDIKA) Code Of Good Corporate Governance – Pedoman Tata Kelola Perusahaan.
Perusahaan menjamin terciptanya lingkungan kerja yang kondusif, termasuk kesehatan dan keselamatan kerja agar setiap karyawan dapat bekerja secara kreatif dan produktif. Penetapan besarnya gaji, keikutsertaan dalam pelatihan, penetapan jenjang karir dan penentuan persyaratan kerja lainnya dilakukan secara objektif, tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, gender, dan kondisi fisik seseorang atau keadaan khusus lainnya yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan. Perusahaan menghormati hak karyawan untuk membentuk dan aktif dalam serikat pekerja dan perusahaan akan senantiasa membangun komunikasi yang harmonis dengan serikat pekerja, Karyawan dan serikat pekerja yang ada di perusahaan berhak untuk menyampaikan saran/pendapat/keluhan dan usul mengenai lingkungan kerja dan kesejahteraan karyawan dan perusahaan menyediakan media untuk penyampaiannya. Perusahaan akan memastikan agar karyawan tidak menggunakan nama, fasilitas atau hubungan baik perusahaan dengan pihak eksternal untuk kepentingan pribadi.. Karyawan berhak melaporkan pelanggaran atas etika bisnis dan pedoman perilaku, serta peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perusahaan dan perusahaan akan melindungi setiap karyawan yang jujur dan loyal. Perusahaan membentuk tim/unit untuk menangani pengelolaan atas pelanggaran/masalah etika
2. Masyarakat Pengguna Jasa Perusahaan 2.1 Konsumen / Pasien: Perusahaan memberikan informasi mengenai barang dan jasa yang disediakan oleh perusahaan secara transparan.
76
PT PERTAMINA BINA MEDIKA (PERTAMEDIKA) Code Of Good Corporate Governance – Pedoman Tata Kelola Perusahaan.
Perusahaan menciptakan dan memelihara hubungan yang harmonis dengan konsumen / pasien dengan menjaga kualitas dan ketepatan waktu jasa pelayanan yang diberikan. Perusahaan memiliki media yang efektif untuk berkomunikasi dengan konsumen / pasien. Perusahaan senantiasa meningkatkan jasa pelayanannya kepada konsumen / pasien dengan harga yang kompetitif. Perusahaan
akan
memberikan
informasi
secara
transparan
mengenai kondisi kesehatan, proses pengobatan, serta jenis pengobatan yang diberikan kepada pasien terkait. Informasi mengenai kondisi kesehatan, proses pengobatan, jenis pengobatan yang diberikan pada seorang pasien hanya dapat diberikan pada pihak luar melalui mekanisme yang telah ditetapkan perusahaan dalam kebijakan mengenai informasi rahasia. Perusahaan menjaga kerahasiaan mengenai kondisi kesehatan, proses pengobatan, jenis pengobatan yang diberikan pada seorang pasien (medical record) Perusahaan senantiasa menggunakan teknologi kedokteran terbaru dengan mempertimbangkan efisiensi penggunaan dana perusahaan guna meningkatkan kualitas pelayanan. Perusahaan dan seluruh unit rumah sakit / klinik di bawahnya memperlakukan
semua
konsumen
/
pasien
dengan
standar
pelayanan prima dengan mengoptimalkan potensi yang dimiliki perusahaan. Perusahaan mengadakan suatu sistem penjaminan kualitas produk / jasa perusahaan tidak hanya berdasar kepentingan konsumen / pasien tetapi juga untuk kepentingan nama baik perusahaan. Perusahaan mengadakan fungsi khusus pada unit-unit usaha terkait untuk menangani klaim atas produk / jasa yang diberikan perusahaan.
77
PT PERTAMINA BINA MEDIKA (PERTAMEDIKA) Code Of Good Corporate Governance – Pedoman Tata Kelola Perusahaan.
2.2 Mahasiswa Akademi Perawat Setiap kebijakan perusahaan yang terkait dengan mahasiswa akademi perawat disusun secara transparan dan mengakomodasi aspirasi mahasiswa dengan memperhatikan kondisi perusahaan. Perusahaan (Akper) menyediakan kurikulum yang memadai untuk menghasilkan lulusan yang unggul di bidangnya dan dapat mendukung unit usaha lainnya (Rumah Sakit). Setiap periode tertentu dilakukan evaluasi atas kurikulum dan direvisi sesuai dengan kemajuan teknologi kedokteran yang terbaru. Perusahaan memastikan tersedianya informasi yang perlu diketahui oleh mahasiswa melalui sistem komunikasi yang berjalan baik dan tepat waktu. Perusahaan mengadakan fungsi khusus pada unit-unit usaha terkait untuk menangani klaim/keluhan mahasiswa.
3. Pemerintah Perusahaan memberikan informasi yang diminta oleh pemerintah selaku regulator guna penetapan kebijakan dan regulasi dalam dunia usaha dimana PT. Pertamedika berusaha dengan akurat dan tepat waktu. Perusahaan bertanggungjawab untuk menaati peraturan perundangundangan yang berlaku bagi PT. Pertamedika antara lain UU perburuhan, UU perlindungan konsumen, UU lingkungan hidup, UU perpajakan. Tidak
menggantungkan
kelangsungan
hidup
perusahaan
pada
pemerintah.
4. Pemasok Berupaya mendapatkan informasi yang benar dan lengkap mengenai pemasok dan memperlakukan pemasok sebagai partner strategis dan bukan hanya sekedar sumber daya perusahaan.
78
PT PERTAMINA BINA MEDIKA (PERTAMEDIKA) Code Of Good Corporate Governance – Pedoman Tata Kelola Perusahaan.
Perusahaan akan transparan dalam memberikan informasi mengenai pengadaan barang/jasa, dalam hal syarat teknis administrasi pengadaan, cara evaluasi dan hasil evaluasi, penetapan calon pemasok kepada calon pemasok yang memenuhi syarat dan berminat, serta bagi masyarakat luas pada umumnya. Perusahaan akan memberikan perlakuan yang sama (equal) bagi semua calon pemasok dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan yang tidak wajar kepada pihak tertentu, dengan cara dan atau alasan apapun. Perusahaan akan berupaya saling menjaga kerahasiaan informasi dan melindungi kepentingan masing-masing pihak. Perusahaan akan bertanggungjawab untuk memenuhi kontrak yang telah disepakati
bersama
pemasok
dan
oleh
karenanya
layak
untuk
mendapatkan perlakuan yang sama dari pihak pemasok. Perusahaan berupaya mendapatkan pemasok dengan penawaran harga yang paling menguntungkan dengan memperhatikan etika bisnis yang sehat. Perusahaan menjalin kerjasama yang baik dengan pemasok guna menjamin ketersediaan material dan jasa yang dibutuhkan.
5. Kreditur Direksi
membuat
kebijakan
yang
terkait
dengan
pinjaman
dan
penjadualan pelunasan hutang. Keputusan pendanaan melalui pinjaman dilakukan setelah melalui kajiankajian yang seksama termasuk mengenai risiko-risiko potensial yang ada. Dana hasil pinjaman akan digunakan sesuai peruntukannya dan dikelola dengan efektif serta bertanggungjawab. Perusahaan mengakui dan menjunjung tinggi hak kreditur yaitu untuk menerima pembayaran kembali dengan tepat waktu dan tepat jumlah atas pinjaman yang telah diberikan kepada PT. Pertamedika sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.
79
PT PERTAMINA BINA MEDIKA (PERTAMEDIKA) Code Of Good Corporate Governance – Pedoman Tata Kelola Perusahaan.
6. Masyarakat Direksi menetapkan kebijakan dan peraturan untuk menjamin terjaganya keselarasan hubungan antara perusahaan dengan masyarakat sekitar, termasuk program kemitraan dan bina lingkungan. Perseroan akan memberikan informasi yang relevan seluas-luasnya kepada masyarakat mengenai kegiatan perusahaan termasuk didalamnya penanganan terhadap pengaduan masyarakat dan upaya pelestarian lingkungan sekitar. Memberikan kesempatan kepada masyarakat sekitar perusahaan untuk bekerja di perusahaan sepanjang sesuai dengan kebutuhan dan standar mutu yang ditetapkan perusahaan. Perusahaan turut berperan dalam menjaga dan melestarikan budaya lokal yang positif di lingkungan sekitar perusahaan. Turut
berperan
aktif
dalam
kegiatan
sosial
masyarakat
sekitar
perusahaan. Perusahaan bertanggungjawab atas dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan usaha perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan dimana perusahaan beroperasi.
80
PT PERTAMINA BINA MEDIKA (PERTAMEDIKA) Code Of Good Corporate Governance – Pedoman Tata Kelola Perusahaan.
BAB V PENUTUP
1.
Pedoman tata kelola perusahaan (Code of Corporate Governance) digunakan sebagai acuan utama dalam tata kelola perusahaan oleh pemegang saham / RUPS, komisaris, dan direksi beserta jajarannya
2.
Etika usaha dan tata perilaku yang mengatur hubungan perusahaan dengan stakeholders serta tata perilaku insan PERTAMEDIKA diatur didalam Code of Conduct.
3.
Laporan pemantauan efektivitas penerapan tata kelola perusahaan disampaikan kepada direksi, komisaris dan pemegang saham.
4.
Pedoman tata kelola perusahaan ditelaah dan dimutakhirkan secara berkala untuk disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan serta perubahan lingkungan usaha.
5.
Permintaan perubahan pedoman tata kelola perusahaan dapat dilakukan oleh pemegang saham, komisaris dan direksi.
6.
Setiap perubahan atas pedoman tata kelola perusahaan dilakukan setelah
mendapatkan
persetujuan direksi dan
komisaris
serta
disampaikan kepada pemegang saham. 7.
Pedoman tata kelola perusahaan ini dinyatakan berlaku efektif sejak ditetapkan
8.
Hal – hal yang belum diatur dalam pedoman tata kelola perusahaan ini tetap mengacu pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
81