BAB II : STRUKTUR GOVERNANCE

PT PERTAMINA BINA MEDIKA (PERTAMEDIKA) Code of Corporate Governance – Pedoman Tata Kelola Perusahaan.

DAFTAR ISI Daftar Isi

Hal

BAB I : PENDAHULUAN

1

A.

Maksud Pedoman

2

B.

Tujuan Penerapan GCG

2

C.

Ruang Lingkup

3

D.

Prinsip-prinsip GCG

3

E.

Visi dan Misi PERTAMEDIKA

4

F.

Tata Nilai PERTAMEDIKA

4

BAB II : STRUKTUR GOVERNANCE A.

Pemegang Saham dan RUPS

6

B.

Komisaris

9

C.

Direksi

15

D.

Komite Audit

19

E.

Sekretaris Perusahaan

22

F.

Satuan Pengawasan Intern (SPI)

25

G.

Auditor Eksternal

28

BAGIAN III: PROSES CORPORATE GOVERNANCE A

Rapat Umum Pemegang Saham, Komisaris dan Direksi

30

B

Pengangkatan dan Pemberhentian Komisaris dan Direksi

37

C

Program Pengenalan bagi Anggota Komisaris dan Direksi yang baru

39

D

Pendelegasian Wewenang RUPS, Komisaris, dan Direksi

40

E

Media Komunikasi dan Informasi

42

F

Benturan Kepentingan dan Larangan Mengambil Keuntungan Pribadi

44

G

Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP)

45

H

Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP)

47

I

Pengelolaan Kegiatan Operasional Perusahaan

49

i

PT PERTAMINA BINA MEDIKA (PERTAMEDIKA) Code of Corporate Governance – Pedoman Tata Kelola Perusahaan.

J

Pengadaan Barang dan Jasa

55

K

Pengelolaan Aset

55

L

Sistem Penilaian Kinerja dan Remunerasi

56

M

Manajemen Resiko

60

N

Tata Kelola Teknologi Informasi (ITGovernance )

63

O

Corpotare Social Responsibility

65

P

Hubungan Perusahaan dengan Unit Usahanya

67

Q

Pelaporan

68

R

Penunjukan Auditor Eksternal

71

S

Etika dan Perilaku

72

BAB IV: PENGELOLAAN HUBUNGAN DENGAN STAKEHOLDERS A

Umum

74

B

Hak dan Partisipasi Stakeholders

74

C

Pengelolaaan Stakeholders

75

BAB V: PENUTUP

81

ii

PT PERTAMINA BINA MEDIKA (PERTAMEDIKA) Code Of Good Corporate Governance – Pedoman Tata Kelola Perusahaan.

BAB I PENDAHULUAN

PT Pertamina Bina Medika (PERTAMEDIKA) memiliki komitmen untuk melaksanakan prinsip-prinsip Good Corporate Governance sebagai landasan operasional pengelolaan kegiatan usaha. Untuk mewujudkan komitmen tersebut telah digali nilai-nilai ataupun ketentuan-ketentuan perusahaan yang dituangkan dalam suatu Code of Good Corporate Governance (Code of GCG) yang akan digunakan sebagai acuan, baik bagi Pemegang Saham, Komisaris, Direksi, manajemen maupun jajaran perusahaan lainnya dalam melaksanakan praktik-praktik Good Corporate Governance di lingkungan PT Pertamina Bina Medika (PERTAMEDIKA). Code Of GCG ini disusun dengan mengacu kepada ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor: KEP- 117/M-MBU2002, Anggaran Dasar Perseroan, Code of Corporate Governance dari Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance serta ketentuan-ketentuan best practices lainnya yang mengatur mekanisme kerja Organ Perseroan yang terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham, Komisaris, dan Direksi. Code of GCG bersifat dinamis, sehingga dari waktu ke waktu dapat disesuaikan dengan dinamika dan laju dunia bisnis dan struktur masyarakat yang terus berkembang. Dengan demikian, Code ini pada hakekatnya dapat selalu berubah (evolutionary in nature) dan harus dibaca serta dikaji hubungannya dengan perubahan lingkungan strategis yang dapat diantisipasi dari waktu ke waktu, baik yang bersifat internal maupun eksternal, baik di tingkat nasional maupun di tingkat internasional.

1


A. Maksud Pedoman Code of GCG ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman atau acuan bagi

Pemegang

Saham,

Komisaris,

Direksi

dan

seluruh

jajaran

perusahaan dalam melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance) di lingkungan PT Pertamina Bina Medika (PERTAMEDIKA) dan di semua unit-unit usaha yang dimiliki oleh PT Pertamina Bina Medika (PERTAMEDIKA)

B. Tujuan Penerapan GCG Penerapan Good Corporate Governance pada PT Pertamina Bina Medika (PERTAMEDIKA) bertujuan untuk: 1. Memaksimalkan nilai pemegang saham melalui peningkatan daya saing usaha yang pada akhirnya memaksimalkan laba, yang diperoleh dari penerapan praktik penata-kelolaan pada PT PERTAMEDIKA dan pada unit-unit usaha perusahaan sebagai suatu kelompok usaha yang terintegrasi, saling menunjang, dan berjalan seiring menuju visi perusahaan. 2. Mewujudkan sistem manajemen perusahaan yang profesional dengan bercirikan kerja sistematis, efisien, transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab, serta sadar risiko. 3. Meningkatkan kemandirian perusahaan terhadap praktik-praktik yang bertentangan dengan prinsip-prinsip good corporate governance. 4. Mendorong tumbuh dan berkembangnya budaya perusahaan yang positif yang berlandaskan kepada nilai moral yang tinggi, kepatuhan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan kesadaran akan adanya tanggungjawab sosial perusahaan kepada stakeholders. 5. Meningkatkan citra dan menjadikan PT Pertamedika sebagai tempat kerja yang membanggakan para karyawannya.

2


C. Ruang Lingkup Ruang lingkup pemberlakuan Code Of GCG ini adalah pada: 1. Pemegang Saham PT Pertamina Bina Medika (PERTAMEDIKA). 2. Komisaris PT Pertamina Bina Medika (PERTAMEDIKA). 3. Direksi PT Pertamina Bina Medika (PERTAMEDIKA). 4. Jajaran manajemen dan karyawan di lingkungan PT Pertamedika Bina Medika (PERTAMEDIKA).

D. Prinsip-prinsip GCG Prinsip-prinsip GCG adalah : 1. Transparansi (Transparancy) Keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai perusahaan. 2. Akuntabilitas (Accountability) Kejelasan

fungsi,

pelaksanaan

dan

pertanggungjawaban

organ

sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif; 3. Pertanggungjawaban (Responsibility) Kesesuaian didalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip perusahaan yang sehat; 4. Kemandirian (Independency) Keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip perusahaan yang sehat. 5. Kewajaran (Fairness) Keadilan dan kesetaraan didalam memenuhi hak-hak stakeholders yang

timbul

berdasarkan

perjanjian

dan

peraturan

perundang-

undangan yang berlaku;

3


E. Visi dan Misi Pertamedika 1. Visi Pertamedika Menjadi perusahaan jaringan bisnis kesehatan yang mandiri dan profesional di Indonesia yang berstandar Internasional.

2. Misi Pertamedika 2.1. Menjunjung tinggi etika profesi. 2.2. Membangun sumber daya manusia (SDM) yang profesional untuk menghasilkan produk yang berkualitas tinggi. 2.3. Membangun jaringan bisnis kesehatan dari hulu sampai hilir. 2.4. Memberikan jasa layanan kesehatan bagi pegawai BUMN dan keluarganya serta masyarakat luas dengan berorientasi kepada kepuasan stakeholders (pelanggan, mitra kerja, pekerja dan pemegang saham). 2.5. Mengelola rumah sakit, poliklinik dan fasilitas kesehatan lainnya secara mandiri, efektif dan efisien. 2.6. Turut

serta

dalam

program

peningkatan

taraf

kesehatan

masyarakat.

F. Tata Nilai Unggulan Pertamedika. Tata Nilai Unggulan Pertamedika yang terkandung dalam La PRIMA merupakan landasan pengembangan mindset bagi segenap insan PERTAMEDIKA.

La PRIMA : adalah merupakan sikap dan tindakan setiap individu, tanpa dalam melakukan upaya terbaik / komitmen untuk mencapai tujuan perusahaan. Sikap dasar tersebut meliputi: 1.

Layanan: Mempersembahkan perhatian dan kepedulian kami bagi sesama disertai dengan semangat untuk terus memberi dan berbagi yang merupakan totalitas dari pelayanan kami.

4


2.

Profesional : Seluruh pengabdian, kami dedikasikan sepenuh hati

dalam

bingkai

keahlian

yang

karyanya

dapat

dipertanggungjawabkan secara profesional seraya menjunjung tinggi etika profesi. 3.

Ramah: Dengan dilandasi perasaan hati yang bersahabat disertai perilaku yang santun, senyum penuh kahangatan, penuh

perhatian,

responsif,

memberi

ketenangan

dan

kenyamanan merupakan pedoman kami dalam memberikan pelayanan. 4.

Ikhlas: Pengabdian dan pelayanan yang kami berikan, senantiasa dilandasi dengan keikhlasan sebagai wujud ibadah kepada Tuhan Yang Maha Esa.

5.

Mutu:

Dalam

melaksanakan

tugas,

kami

menjadikan

keunggulan dan keutamaan kualitas mutu pelayanan sebagai pedoman utama. 6.

Antusias: Pelayanan kepada sesama senantiasa disertai dengan penuh perhatian, semangat yang tinggi dan percaya diri.

5


BAB II STRUKTUR GOVERNANCE A PEMEGANG SAHAM DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS)

1 Pemegang Saham •

Pemegang saham adalah stakeholder perusahaan dengan prioritas tertinggi.

•

Pemegang saham sebagai pemilik modal, memiliki hak dan tanggung jawab atas perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar perusahaan

•

Pada dasarnya seluruh pengelolaan perusahaan ditujukan untuk sebesar-besarnya

peningkatan

pemegang saham

nilai

jangka

panjang

dari

karenanya kewenangan tertinggi dalam

perusahaan berada di tangan pemegang saham •

Kewenangan pemegang saham dilaksanakan melalui mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

•

RUPS adalah organ perusahaan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada direksi atau komisaris.

•

RUPS sebagai organ perusahaan merupakan wadah para pemegang saham untuk mengambil keputusan penting yang berkaitan dengan modal yang ditanam dalam perusahaan, dengan memperhatikan ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan.

•

Melalui RUPS, pemegang saham memberikan amanat kepada direksi

untuk

melaksanakan

pengurusan

atau

mengelola

perusahaan dan kepada komisaris untuk mengawasi (oversee)

6


dan

memberikan

nasihat

dalam

pelaksanaan

pengurusan

perusahaan oleh direksi. •

Hak pemegang saham harus dilindungi agar pemegang saham dapat melaksanakan hak-haknya berdasarkan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.1 Hak – hak Pemegang Saham 1.1.1 Menghadiri dan memberikan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). 1.1.2 Memperoleh informasi material mengenai perusahaan secara tepat waktu dan teratur. 1.1.3 Menerima pembagian dari keuntungan perusahaan yang diperuntukkan

bagi pemegang saham dalam

bentuk

deviden . 1.1.4 Memperoleh penjelasan lengkap dan informasi yang akurat berkenaan

dengan

penyelenggaraan

RUPS,

sistem

penggajian dan fasilitas bagi setiap anggota komisaris dan direksi, dan informasi keuangan atau hal-hal lain yang menyangkut perusahaan yang dimuat dalam laporan tahunan dan keuangan. 1.1.5 Memperoleh penjelasan tentang penerapan good corporate governance. 1.2 Akuntabilitas Pemegang Saham 1.2.1 Pemegang

saham

tidak

diperkenankan

mencampuri

kegiatan operasional perusahaan yang menjadi tanggung jawab direksi sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundangan yang berlaku. 1.2.2 Pengesahan perhitungan tahunan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung

jawab sepenuhnya kepada

7


para anggota direksi dan komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam perhitungan tahunan dan tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana.

2.

Rapat Umum Pemegang Saham ( RUPS ) 2.1 RUPS

tahunan

Anggaran

untuk

Perusahaan

mengesahkan (RKAP)

Rencana

diselenggarakan

Kerja

dan

selambat-

lambatnya 30 (tiga puluh) hari periode akuntansi yang baru dimulai 2.2 RUPS tahunan

untuk menyetujui

laporan tahunan dan

perhitungan tahunan diselenggarakankan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir. 2.3 RUPS Luar Biasa, yang dapat diselenggarakan sewaktu-waktu apabila diperlukan oleh pemegang saham atau atas usulan komisaris dan / atau direksi 3. Wewenang RUPS 3.1 Menyetujui atau menolak Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP). 3.2 Mengangkat dan memberhentikan dewan komisaris dan direksi. 3.3 Menentukan target kinerja masing-masing direksi dan komisaris 3.4 Menilai kinerja dewan komisaris dan direksi 3.5 Menetapkan auditor eksternal berdasarkan usulan yang diterima dari komisaris. 3.6 Menetapkan remunerasi dewan komisaris dan direksi.

8


3.7 Memutuskan antara lain : perubahan jumlah modal , perubahan Anggaran

Dasar

Perusahaan,

rencana

penggunaan

laba,

penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, serta pembubaran perusahaan, investasi pembiayaan jangka panjang, kerjasama perusahaan, penyertaan, pengalihan aktiva. 3.8 Menetapkan ketentuan mengenai konflik kepentingan yang terkait dengan komisaris dan direksi 3.9 Wewenang

lainnya

sebagaimana

diatur

dalam

peraturan

perundang-undangan.

B KOMISARIS 1 Komisaris •

Komisaris

adalah

organ

perusahaan

yang

bertugas

dan

bertanggung jawab melakukan pengawasan (oversight) atas kebijakan direksi dan apabila diperlukan memberikan nasehat kepada direksi dalam menjalankan perusahaan serta memastikan bahwa perusahaan melaksanakan good corporate governance. Namun demikian, komisaris tidak boleh turut serta dalam mengambil keputusan operasional. •

Kedudukan masing-masing anggota komisaris, termasuk komisaris utama

adalah

setara.

Tugas

komisaris

utama

adalah

mengkoordinasikan kegiatan komisaris. •

Anggota dewan komisaris harus profesional, yaitu berintegritas dan memiliki kompetensi yang sesuai sehingga dapat menjalankan fungsinya dengan baik termasuk memastikan bahwa direksi telah memperhatikan

kepentingan

semua

pemangku

kepentingan

(stakeholders).

9


•

Fungsi pengawasan dan pemberian nasihat dewan komisaris mencakup tindakan pencegahan, perbaikan, sampai kepada pemberhentian sementara.

2 Komposisi dan Keanggotaan Komisaris 2.1 Jumlah anggota dewan komisaris perusahaan ditetapkan oleh RUPS dengan ketentuan minimal 2 orang dan maksimal 5 atau tidak melebihi jumlah direksi, seorang diantaranya diangkat sebagai komisaris utama. 2.2 Komposisi dewan komisaris harus sedemikian rupa sehingga memungkinkan pengambilan keputusan yang efektif, tepat dan cepat serta dapat bertindak secara independen dalam arti tidak mempunyai

kepentingan

yang

dapat

mengganggu

kemampuannya untuk melaksanakan tugasnya secara mandiri dan kritis dalam satu sama lain dan terhadap direksi. 2.3 Antar anggota komisaris dilarang memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan. 2.4 Anggota komisaris dilarang memangku jabatan rangkap sebagai : 2.4.1 Anggota direksi pada BUMN, BUMD dan Badan Usaha Milik Swasta. 2.4.2 Jabatan

lainnya

sesuai dengan

ketentuan peraturan

perundang-undangan dan / atau 2.4.3 Jabatan

lain

yang

dapat

menimbulkan

benturan

kepentingan 2.5 Paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari anggota komisaris harus berasal dari luar perusahaan dengan ketentuan sebagai berikut: 2.5.1 Tidak menjabat sebagai direksi di perusahaan terafiliasi

10


2.5.2 Tidak bekerja pada pemerintah termasuk di departemen, lembaga

pemerintah non departemen, dan

lembaga

kemiliteran dalam kurun waktu tiga tahun terakhir 2.5.3 Tidak bekerja di perusahaan atau afiliasinya dalam kurun waktu tiga tahun terakhir 2.5.4 Tidak mempunyai keterkaitan finansial, baik langsung atau tidak langsung dengan perusahaan atau perusahaan yang menyediakan jasa dan produk kepada perusahaan dan afiliasinya. 2.5.5 Bebas dari kepentingan dan aktivitas bisnis atau hubungan lain

yang

dapat

menghalangi

atau

mengganggu

kemampuan yang bersangkutan untuk bertindak atau berfikir secara bebas di lingkup perusahaan. 3 Kualifikasi Yang dapat diangkat sebagai anggota komisaris adalah orang perorangan yang memenuhi kriteria sebagai berikut : 3.1 Memiliki integritas, dedikasi, iktikad baik, dan tanggung jawab 3.2 Memahami masalah-masalah pengelolaan perusahaan 3.3 Memiliki pengetahuan dan keahlian sesuai kebutuhan jabatannya 3.4 Dapat menyediakan waktu yang cukup guna melaksanakan tugasnya sebagai komisaris 3.5 Paling tidak satu dari anggota komisaris

menguasai bidang

keuangan 3.6 Paling tidak satu dari anggota komisaris menguasai manajemen rumah sakit dan pelayanan kesehatan 3.7 Tidak memiliki benturan kepentingan dengan perusahaan 3.8 Mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota direksi atau komisaris ang dinyatakan bersalah, menyebabkan suatu perusahaan pailit, atau

11


tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya. 3.9 Tidak menjadi pengurus partai politik dan/atau calon/anggota legislatif

4 Tugas pokok komisaris Tugas pokok komisaris adalah : 4.1 Melakukan pengawasan (oversight) atas segala tindakan direksi dalam melakukan pengurusan perusahaan dan memberikan nasehat kepada direksi, termasuk rencana pengembangan, RKAP & RJPP, pembangunan dan pemanfaatan tehnologi informasi, pelaksanaan manajemen risiko, penerapan GCG dan pelaksanaan ketentuan anggaran dasar, keputusan RUPS dan peraturan perundang-ndangan yang berlaku. 4.2 Melaporkan

dan

mempertanggungjawabkan

hasil

kegiatan

pengawasannya kepada pemegang saham melalui RUPS. 4.3 Memastikan bahwa perusahaan telah melaksanakan fungsi dan tanggung jawab sosialnya dan memperhatikan kepentingan berbagai pihak yang berkepentingan (stakeholders) terhadap perusahaan.

5 Kewajiban Komisaris Komisaris mempunyai kewajiban sebagai berikut : 5.1 Mematuhi anggaran dasar perusahaan dan peraturan perundangundangan yang berlaku . 5.2 Menyusun program kerja, menetapkan target kinerja tahunan komisaris dan melakukan penilaian kinerja komisaris secara self assessment serta melaporkannya kepada pemegang saham.

12


5.3 Membentuk komite audit dalam rangka pengawasan (oversee) terhadap pengurusan perusahaan, dan bila dianggap perlu membentuk komite lainnya sesuai dengan kebutuhan. 5.4 Selalu meningkatkan pengetahuan terutama yang terkait dengan Best Practices

perkembangan terakhir bisnis perusahaan.

6. Hak-hak Komisaris Komisaris mempunyai hak sebagai berikut : 6.1 Memperoleh perlindungan hukum dalam hal timbul tuntutan hukum berkaitan dengan kemungkinan kesalahan yang tidak disengaja dalam pelaksanaan tugasnya.

Biaya terkait dengan

perlindungan tersebut akan menjadi beban perusahaan. 6.2 Mendapatkan honorarium dan tunjangan lain atau fasilitas termasuk santunan purna jabatan sesuai ketentuan berlaku yang jumlahnya ditetapkan oleh RUPS. 6.3 Komisaris berhak memperoleh akses atas informasi perusahaan secara tepat waktu dan lengkap. 6.4 Jika dianggap perlu, komisaris berhak meminta bantuan tenaga ahli atau konsultan untuk jangka waktu terbatas atas beban perusahaan.

7. Wewenang komisaris Komisaris mempunyai kewenangan dapat memberhentikan untuk sementara waktu seorang atau lebih anggota direksi apabila berdasar pertimbangan mendalam komisaris menganggap bahwa anggota direksi terkait telah bertindak bertentangan dengan anggaran dasar dan/atau

peraturan

perundang-undangan

yang

berlaku

atau

melalaikan kewajibannya atau terdapat alasan mendesak bagi perusahaan.

13


8. Tanggung jawab komisaris adalah : 8.1 Mengawasi kebijakan direksi dan memberi nasehat kepada direksi termasuk dalam menjalankan perusahaan sesuai Rencana Jangka Panjang Perusahaan, Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan, serta ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar dan keputusan RUPS, peraturan internal lainnya

dan peraturan

perundang-undangan yang berlaku 8.2 Memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai RJPP dan RKAP yang diusulkan direksi. 8.3 Mengikuti perkembangan kegiatan perusahaan. Jika perusahaan menunjukkan

gejala

melaporkannya

kemunduran,

kepada

RUPS

komisaris

disertai

segera

usulan

langkah

perbaikannya. 8.4 Mengawasi pelaksanaan pengendalian internal perusahaan 8.5 Mengawasi

kualitas

dan

ketepatan

pelaporan

keuangan,

termasuk kecukupan atas pelaksanaan fungsi audit internal dan eksternal. 8.6 Memberi saran kepada pemegang saham dalam hubungannya dengan remunerasi anggota komisaris dan direksi. 8.7 Mengawasi pelaksanaan suksesi kepemimpinan yang wajar demi kesinambungan manajemen di semua lini organisasi. 8.8 Memikul tanggung jawab untuk memantau efektivitas penerapan praktik GCG di lingkungan perusahaan termasuk di dalamnya upaya perusahaan melindungi kepentingan stakeholder. 8.9 Mengusulkan auditor eksternal untuk disahkan dalam RUPS.

14

AD psl 17


C DIREKSI •

Direksi adalah organ perusahaan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan perusahaan untuk kepentingan dan tujuan perusahaan serta mewakili perusahaan baik di dalam maupun di luar perusahaan berdasarkan amanat dari pemegang saham melalui RUPS.

•

Masing-masing anggota direksi dapat melaksanakan tugas dan mengambil

keputusan

sesuai

dengan

pembagian

tugas

dan

wewenangnya. Namun, pelaksanaan tugas oleh masing-masing anggota direksi tetap merupakan tanggung jawab bersama. •

Kedudukan masing-masing anggota direksi termasuk direktur utama adalah setara. Tugas direktur utama adalah mengkoordinasikan kegiatan direksi.

•

Direksi bertanggung jawab terhadap pengelolaan perusahaan agar dapat mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan sesuai dengan misi dan visi perusahaan.

•

Direksi mempertanggungjawabkan kepengurusannya dalam RUPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1. Komposisi dan Keanggotaan Direksi : 1.1 Komposisi direksi terdiri atas 1 (satu) orang direktur utama dan beberapa orang direktur disesuaikan dengan kebutuhan dan tingkat kompleksitas serta rencana strategis perusahaan. 1.2 Direksi terdiri dari gabungan profesional dengan kompetensi dan pengalaman yang dibutuhkan perusahaan. 1.3 Komposisi

direksi

harus

sedemikian

rupa

sehingga

memungkinkan pengambilan keputusan secara efektif, tepat dan cepat, serta dapat

bertindak independen dalam arti tidak

mempunyai kepentingan yang mengganggu kemampuannya untuk melaksanakan tugasnya secara mandiri dan kritis.

15


1.4 Paling sedikit 20 % (dua puluh persen) dari jumlah anggota direksi harus berasal dari kalangan di luar perusahaan, dan yang bersangkutan bebas dari pengaruh anggota dewan komisaris, anggota direksi lainnya, serta pemegang saham. 1.5 Antar anggota direksi dilarang memiliki hubungan keluarga sampai derajat

ketiga baik menurut garis lurus maupun garis

kesamping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan. 1.6 Anggota direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagai : •

Anggota direksi pada BUMN lain, BUMD dan Badan Usaha milik Swasta.

•

Jabatan struktural dan fungsional lainnya dalam instansi/ lembaga pemerintah pusat dan daerah

•

Jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.

2. Kualifikasi Yang

dapat

diangkat

sebagai

anggota

direksi

adalah

orang

perorangan yang memenuhi kriteria sebagai berikut : 2.1 Anggota

direksi

kepemimpinan,

dipilih

yang

memenuhi

kriteria

keahlian,

pengalaman, jujur, perilaku yang baik, serta

dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan. 2.2 Mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit serta tidak pernah menjadi anggota direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit. 2.3 Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya. 2.4 Tidak menjadi pengurus partai politik dan / atau calon/ anggota legislatif

16


3. Tugas Pokok Tugas pokok direksi adalah : 3.1 Memimpin

dan

mengurus

perusahaan

sesuai

dengan

kepentingan dan tujuan perusahaan 3.2 Menguasai, memelihara, dan mengurus kekayaan perusahaan.

4. Kewajiban Direksi mempunyai kewajiban sebagai berikut : 4.1 Menyampaikan RJP yang telah ditandatangani bersama dengan komisaris,

dan

RKAP

perusahaan

kepada

RUPS

untuk

mendapatkan pengesahan. 4.2 Menyusun dan menggerakkan organisasi perusahaan dalam rangka menjalankan RJPP dan RKAP perusahaan dengan berlandaskan

prinsip-prinsip

profesionalisme,

efisiensi,

transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran. 4.3 Memberikan

informasi berkala mengenai perusahaan kepada

pemegang saham paling lambat tanggal 15 setelah bulan bersangkutan berakhir. 4.4 Menetapkan indikator kinerja kunci (Key Performance Indicator) untuk tiap tingkatan manajemen dan unit usaha sebagai penjabaran (cascade) dari indikator kinerja kunci tingkat korporat. 4.5 Dalam waktu 5 (lima) bulan setelah tahun buku perusahaan ditutup direksi wajib menyerahkan laporan tahunan yang ditandatangani seluruh anggota direksi dan komisaris kepada RUPS untuk memperoleh pengesahan, dan bila ada anggota direksi atau komisaris

yang tidak menandatangani harus

disebutkan alasannya secara tertulis.

17


5. Hak-hak Direksi Direksi mempunyai hak sebagai berikut : 5.1 Mendapatkan penghasilan yang jenisnya ditetapkan

sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 5.2 Memiliki tata tertib kerja yang berisi mekanisme pengambilan keputusan dan hak anggota bila mempunyai pendapat yang berbeda selain dari pembagian tugas dan wewenang setiap anggota direksi sebagaimana ditetapkan oleh RUPS berdasarkan Anggaran Dasar.

6. Wewenang Direksi mempunyai wewenang sebagai berikut : 6.1 Mengambil segala keputusan dan tindakan yang dianggap perlu di dalam batas kewenangannya untuk dapat menjalankan dan mengelola perusahaan sehari-hari dalam rangka mencapai tujuan perusahaan. 6.2 Melakukan pengawasan dan pengendalian secara umum atas jalannya perusahaan baik pada kantor pusat maupun unit-unit usaha.

7. Tanggung jawab Direksi mempunyai tanggung jawab sebagai berikut : 7.1 Melaksanakan RJP dan RKAP setelah mendapat persetujuan RUPS / Pemegang Saham Perusahaan dan memenuhi kontrak manajemen yang telah disepakati. 7.2 Melaksanakan pengurusan perusahaan untuk kepentingan dan tujuan perusahaan serta mewakili perusahaan baik didalam maupun diluar pengadilan.

18


7.3 Melaksanakan manajemen risiko. 7.4 Membangun dan memanfaatkan teknologi informasi. 7.5 Menindaklanjuti temuan-temuan audit SPI dan auditor eksternal serta melaporkannya kepada komisaris. 7.6 Melaporkan informasi-informasi yang relevan kepada komisaris, antara lain mengenai suksesi/mutasi/promosi manajer kunci (senior), program pengembangan SDM, pertanggungjawaban manajemen risiko, pelaksanaan K3LL, dan kinerja pemanfaatan teknologi informasi. 7.7 Menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan membuat risalah RUPS. 7.8 Memperhatikan kepentingan stakeholders sesuai dengan nilainilai etika dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 7.9 Mempertanggung

jawabkan

pelaksanaan

tugasnya

kepada

RUPS/Pemegang Saham Perusahaan.

D KOMITE AUDIT •

Komite Audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris yang bekerja secara kolektif dalam rangka membantu melaksanakan tugas dan fungsi komisaris dan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku atas beban perusahaan

•

Komite Audit bertindak independen dalam pelaksanaan tugasnya maupun dalam pelaporan dan bertanggungjawab langsung kepada komisaris

•

Tugas komite secara rinci diatur dalam Charter tersendiri.

1 Komposisi dan Keanggotaan 1.1 Komite Audit terdiri atas seorang ketua dan sekurang-kurangnya dua orang anggota dengan komposisi sebagai berikut :

19


•

Ketua komite audit adalah salah satu anggota Komisaris.

•

Anggota komite audit berasal dari luar perusahaan.

•

Ketua dan anggota komite audit diangkat dan diberhentikan oleh komisaris utama.

1.2 Anggota komite harus memiliki komitmen yang teguh dan integritas yang tinggi, kemampuan berkomunikasi secara efektif serta memiliki pengetahuan, pengalaman dan kemampuan tehnis dalam bidang tugasnya. 1.3 Anggota komite tidak memiliki benturan kepentingan dengan kepentingan PT Pertamedika dalam melaksanakan tugasnya. 1.4 Anggota komite diangkat dan diberhentikan oleh komisaris dengan masa kerja 2 (dua) tahun yang dapat diperpanjang masa keanggotaannya dengan tidak mengurangi hak komisaris untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

2 Wewenang Komite audit mempunyai wewenang sebagai berikut : 2.1 Komite audit dapat mengakses catatan atau informasi tentang karyawan, dana, aset serta sumber daya perusahaan lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya melalui direktur utama perusahaan. 2.2 Komite audit dapat mengundang kehadiran pihak luar dengan keahlian dan pengalaman tertentu apabila diperlukan.

3 Tugas Pokok 3.1 Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dipublikasikan seperti laporan keuangan, proyeksi, dan informasi keuangan lainnya. 3.2 Menyeleksi dan mengusulkan calon auditor independen 3.3 Mengawasi pekerjaan auditor independen

20


3.4 Bersama-sama dengan auditor internal melakukan pembahasan tujuan, sasaran dan ruang lingkup audit dengan auditor eksternal sebelum pelaksanaan audit dimulai 3.5 Melakukan penelaahan terhadap desain dan pelaksanaan kebijakan serta prosedur untuk memperoleh keyakinan memadai mengenai efektivitas pengendalian intern. 3.6 Memantau

untuk

memastikan

bahwa

kegiatan

operasi

perusahaan dijalankan dengan mematuhi peraturan perundangan yang berlaku dan peraturan lainnya yang berkaitan dengan kegiatan operasi perusahaan. 3.7 Mengevaluasi kebijakan dan pelaksanaan manajemen risiko yang telah disiapkan oleh manajemen. 3.8 Melakukan pemeriksaan terhadap dugaan adanya kesalahan dalam keputusan rapat direksi atau penyimpangan dalam pelaksanaan hasil keputusan rapat direksi. 3.9 Menerima,

menelaah,

meneruskan

kepada

pihak

yang

berkepentingan, dan memantau tindak lanjut pengaduan yang berkaitan dengan perusahaan. 3.10 Melaksanakan tugas khusus yang diberikan oleh komisaris berdasarkan

ketentuan peraturan perundang-undangan yang

berlaku. 3.11 Melakukan self assessment terhadap efektivitas pelaksanaan tugas komite audit, dan memutakhirkan secara periodik pedoman kerja komite audit (Audit Committee Charter).

4 Kewajiban 4.1 Memberi masukan atas program kerja tahunan dan sasaran audit auditor internal melalui direktur utama 4.2 Memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian intern perusahaan serta pelaksanaannya.

21


4.3 Mengidentifikasi dan melaporkan hal-hal yang memerlukan perhatian dewan komisaris. 4.4 Melaporkan hasil evaluasi yang telah dilakukan kepada dewan komisaris. 4.5 Mengusulkan auditor eksternal kepada dewan komisaris untuk disampaikan kepada RUPS. 4.6 Melakukan pembahasan atas laporan auditor eksternal bersamasama dengan manajemen, auditor eksternal dan auditor internal. 4.7 Melaporkan kepada komisaris berbagai risiko yang dihadapi perusahaan dan pelaksanaan manajemen risiko oleh direksi. 4.8 Mengawasi pembangunan dan pemanfaatan teknologi informasi.

5 Tanggung jawab 5.1 Memastikan efektifitas sistem pengendalian intern dan efektifitas pelaksanaan tugas auditor eksternal dan internal. 5.2 Memastikan

bahwa

telah

terdapat

prosedur

reviu

yang

memuaskan terhadap informasi yang dikeluarkan perusahaan termasuk brosur, laporan keuangan berkala, proyeksi/forecast dan lain-lain informasi keuangan yang disampaikan kepada pemegang saham. 5.3 Melakukan evaluasi terhadap kecukupan pengungkapan hal-hal yang bersifat material dalam laporan keuangan perusahaan baik yang belum maupun yang telah diaudit oleh auditor eksternal.

E SEKRETARIS PERUSAHAAN 1. Sekretaris Perusahaan 1.1 Sekretaris perusahaan adalah pejabat perusahaan yang diangkat secara khusus untuk melaksanakan fungsi sebagai penghubung dewan komisaris, direksi, pemegang saham dan stakeholders lainnya serta mengadministrasikan dokumen penting perusahaan.

22


1.2 Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab kepada direktur utama 1.3 Dalam hal belum terdapat sekretaris komisaris maka sekretaris perusahaan

berkewajiban

menjalankan

fungsi

sekretaris

komisaris

2. Kualifikasi Sekretaris perusahaan harus memenuhi kriteria sebagai berikut : 2.1 Memiliki kualifikasi akademis yang memadai sesuai dengan yang dipersyaratkan perusahaan serta pengetahuan, ketrampilan dan pengalaman yang mendukung pelaksanaan tugasnya. 2.2 Memiliki

pengetahuan

menyeluruh

mengenai

seluk

beluk

operasional dan bisnis perusahaan, pemahaman mengenai bidang hukum yang terkait dan pengetahuan kehumasan, serta pengetahuan terkait lainnya

2.3 Mempunyai akhlak dan moral yang baik serta karakter yang sesuai dengan tanggung jawabnya 2.4 Memiliki hubungan yang luas dan bermanfaat bagi perusahaan. 2.5 Memiliki integritas dan dedikasi tinggi.

3. Wewenang Sekretaris perusahaan mempunyai wewenang sebagai berikut : 3.1 Meminta kelengkapan data dan informasi kepada pimpinan unitunit usaha perusahaan untuk keperluan rapat direksi. 3.2 Memberikan penjelasan kepada pihak-pihak di luar perusahaan mengenai kegiatan perusahaan yang dipandang perlu dan hal-hal lain yang telah diputuskan direksi. 3.3 Mengkoordinasikan kegiatan manajerial sebagaimana diuraikan dalam job description sekretaris perusahaan.

23


3.4 Menentukan jenis media dan isi dari informasi yang akan disampaikan

kepada

pihak-pihak

yang

berkepentingan

(stakeholders).

4. Tugas dan tanggung jawab Sekretaris perusahaan mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut 4.1 Berkaitan dengan pemegang saham : 4.1.1 Melakukan koordinasi perencanaan dan penyelenggaraan RUPS tahunan maupun RUPS luar biasa. 4.1.2 Membuat dan mendokumentasikan risalah RUPS yang mencantumkan

dinamika

rapat

termasuk

perbedaan

pendapat jika ada serta menyediakannya bila diminta oleh pemegang saham. 4.2 Berkaitan dengan kepatuhan terhadap perundang-undangan 4.2.1 Melakukan kajian atas perubahan dan perkembangan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh pada bidang usaha perusahaan dan menganalisis dampaknya terhadap perusahaan. 4.2.2 Memberikan masukan dan laporan kepada direksi dan dewan

komisaris

atas

hasil

analisa

perkembangan

peraturan perundang-undangan tersebut. 4.2.3 Memastikan kepatuhan atas pelaksanaan good corporate governance di lingkungan perusahaan. 4.3 Berkaitan dengan fungsi kesekretariatan 4.3.1 Mengkoordinasikan rapat direksi, serta rapat gabungan direksi dan dewan komisaris. 4.3.2 Mempersiapkan undangan, jadwal, agenda, materi dan risalah rapat.

24


4.3.3 Mendokumentasikan risalah rapat

dan menyediakannya

bila diperlukan oleh dewan komisaris atau direksi. 4.3.4 Mendokumentasikan segala jenis kebijakan , keputusan dan surat edaran direksi, surat perjanjian, dan dokumen lainnya yang menjadi produk hukum eksternal dan internal perusahaan. 4.4 Berkaitan dengan stakeholders. 4.4.1 Mewakili perusahaan dalam berkomunikasi dengan pihakpihak lain yang memiliki kepentingan terhadap perusahaan. 4.4.2 Menyeleksi

jenis-jenis

informasi

yang

relevan

untuk

dipublikasikan atau diedarkan di internal atau eksternal perusahaan. 4.4.3 Memberikan pelayanan kepada masyarakat dan pihak lain atas setiap permintaan informasi yang berkaitan dengan kondisi perusahaan. 4.4.4 Merencanakan dan melaksanakan kegiatan perusahaan yang melibatkan pihak eksternal yang bertujuan untuk membentuk citra/image perusahaan. 4.4.5 Mengelola dan memutakhirkan informasi dalam website perusahaan. 4.4.6 Mengkoordinasikan

penyusunan

laporan

tahunan

perusahaan.

F SATUAN PENGAWAS INTERN (SPI) 1 Satuan Pengawasan Intern 1.1 Satuan Pengawasan Intern / SPI merupakan bagian perusahaan yang melaksanakan kegiatan secara independen dan sistematis dalam memberikan keyakinan memadai dan obyektif atas kegiatan-kegiatan

perusahaan

dan

jasa

konsultasi

bagi

25


manajemen dengan tujuan untuk memberikan nilai tambah dan perbaikan operasional perusahaan dalam pencapaian tujuan. 1.2 Kepala SPI diangkat dan diberhentikan oleh direktur utama dengan persetujuan komisaris

2 Kedudukan 2.1 SPI dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab langsung kepada direktur utama. 2.2 SPI mempunyai kedudukan yang independen dari semua kegiatan unit kerja yang diperiksa 2.3 Kedudukan, tugas dan tanggung jawab SPI secara rinci dituangkan dalam Charter ( Piagam ) yang ditandatangani oleh direktur utama agar perannya dapat berjalan dengan efektif.

3 Kualifikasi SPI Kepala dan anggota SPI harus memiliki : 3.1 Pendidikan dan pengetahuan di bidang akuntansi, keuangan, manajemen dan/atau teknik operasional di bidang usaha perusahaan. 3.2 Pengetahuan dan/atau pengalaman di bidang audit. 3.3 Pengetahuan dan/atau pengalaman di bidang industri kesehatan dan bidang lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas. 3.4 Akhlak dan moral yang baik. 3.5 Integritas dan dedikasi yang tinggi.

4 Wewenang SPI SPI mempunyai wewenang sebagai berikut : 4.1 Mendapatkan akses secara penuh terhadap unit-unit kerja di lingkungan

PT

Pertamina

Bina

Medika

(PERTAMEDIKA),

aktifitas, catatan-catatan, dokumen, personil, asset perusahaan,

26


serta informasi terkait lainnya sesuai dengan tugas yang diberikan oleh direktur utama. 4.2 Menetapkan ruang lingkup kerja dan menerapkan teknik-teknik yang diperlukan untuk mencapai tujuan pengawasan intern. 4.3 Memperoleh bantuan/dukungan/kerjasama dari personil unit kerja lainnya secara umum, terutama unit kerja yang diaudit , serta dari pihak manajemen dalam pemberian tanggapan terhadap laporan dan langkah-langkah perbaikannya 4.4 Mendapatkan dukungan sumber daya memadai untuk keperluan pelaksanaan tugasnya. 4.5 Mendapatkan bantuan dari tenaga ahli baik dari dalam maupun luar perusahaan yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas pengawasan

5 Tugas dan tanggung Jawab SPI SPI

memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai pengawas dan

konsultan internal . 5.1 Tugas dan tanggung jawab SPI sebagai pengawas adalah : •

Mengidentifikasi aktivitas-aktivitas yang akan diaudit dengan mempertimbangkan tingkat risikonya.

•

Menyusun Rencana Kerja Audit Tahunan yang komprehensif untuk direviu dan disahkan oleh direktur utama.

•

Melakukan audit keuangan dan sistem informasi untuk memberikan keyakinan bahwa informasi keuangan dapat diandalkan.

•

Melakukan audit operasional pada unit kerja perusahaan untuk

menilai

penggunaan

keekonomisan, sumber-sumber

keefektifan daya

dan

dan

efisiensi

memberikan

rekomendasi perbaikan.

27


•

Melakukan audit ketaatan untuk menilai kepatuhan unit kerja perusahaan

terhadap

kebijakan-kebijakan

dan

standar-

standar operasi yang ditetapkan perusahaan. •

Memastikan tersedianya perangkat untuk mendeteksi dan mencegah terjadinya kecurangan.

•

Melakukan audit khusus.

•

Melakukan evaluasi terhadap kecukupan dan efektivitas sistem pengendalian intern.

5.2 Tugas dan tanggung jawab sebagai konsultan internal : •

Terlibat dalam proses penyusunan kebijakan, sistem dan prosedur dengan memberikan reviu, kajian dan saran perbaikan setelah melalui diskusi dengan unit kerja terkait secara langsung maupun tidak langsung.

•

Berperan aktif dalam membantu manajemen membangun manajemen risiko perusahaan dan menerapkan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate management).

G AUDITOR EKSTERNAL Auditor eksternal melakukan audit finansial untuk memberikan pendapat yang indipenden dan obyektif mengenai kewajaran, ketaatazasan dan kesesuaian laporan keuangan perusahaan dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia dan peraturan perundangundangan yang berlaku.

1. Independensi Auditor Eksternal 2.1 Independen / bebas dari pengaruh dewan komisaris, direksi dan pihak yang berkepentingan di perusahaan (stakeholders). 2.2 Auditor eksternal tidak boleh memberikan jasa lain di luar audit selama periode audit.

28


2.3 Auditor eksternal tidak boleh mempunyai kepentingan keuangan yang material baik langsung maupun tidak langsung dan hubungan bisnis dengan perusahaan.

2. Wewenang Memperoleh semua catatan akuntansi dan data penunjang lainnya yang

diperlukan

sehingga

memungkinkan

auditor

eksternal

memberikan pendapatnya tentang kewajaran, ketaatazasan, serta kesesuaian laporan keuangan perusahaan dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia.

3. Tugas dan tanggung jawab 4.1 Bertanggung jawab kepada pemegang saham. 4.2 Melakukan audit atas laporan keuangan perusahaan dan semua catatan

akuntansi

serta

data

pendukung

lainnya

untuk

memastikan ketaatazasan, kewajaran dan kesesuaian dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia dan memberikan opini atas penyajian laporan keuangan perusahaan. 4.3 Memberitahu auditor internal atau komite audit bila menemukan kejadian

atau

indikasi

pelanggaran

terhadap

peraturan

laporan

keuangan

perundang-undangan yang berlaku. 4.4 Menerbitkan

laporan

hasil

audit

atas

perusahaan tepat waktu sesuai dengan perjanjian.

29


BAB III PROSES CORPORATE GOVERNANCE A. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM, KOMISARIS, DAN DIREKSI 1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). 1.1.

Pengertian dan Prinsip Pengertian 1..1.

RUPS

adalah

organ

perusahaan

yang

memegang

kekuasaan tertinggi dalam perusahaan dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada direksi atau komisaris. 1..2.

RUPS sebagai organ perusahaan merupakan wadah para pemegang saham untuk mengambil keputusan penting yang berkaitan dengan modal yang ditanam dalam perusahaan, dengan memperhatikan ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan.

Prinsip 1..3.

Pemegang saham sebagai pemilik modal, memiliki hak dan tanggung jawab atas perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar perusahaan.

1..4.

Pada dasarnya seluruh pengelolaan perusahaan ditujukan untuk sebesar-besarnya peningkatan nilai jangka panjang dari pemegang saham karenanya kewenangan tertinggi dalam perusahaan berada di tangan pemegang saham.

1..5.

Kewenangan

pemegang

saham

dilaksanakan

melalui

mekanisme rapat umum pemegang saham (RUPS) 1..6.

Melalui RUPS, pemegang saham memberikan amanat kepada direksi untuk melaksanakan pengurusan atau mengelola

perusahaan

dan

kepada

komisaris

untuk

30


mengawasi (oversee) dan memberikan nasihat dalam pelaksanaan pengurusan perusahaan oleh direksi. 1..7.

Pengambilan keputusan RUPS harus dilakukan secara wajar dan transparan dengan memperhatikan hal-hal yang diperlukan untuk menjaga kepentingan usaha perusahaan dalam jangka panjang dan kepentingan para stakeholder lainnya, yang meliputi namun tidak terbatas pada hal-hal berikut: 

Mengangkat komisaris dan direksi yang patut dan layak (fit

and

proper)

bagi

perusahaan

dengan

mempertimbangkan pendapat dan usulan komisaris mengenai calon direksi dan komisaris yang diajukan dalam RUPS. 

Mempertimbangkan kualitas penerapan dan laporan GCG

dalam

pengambilan

keputusan

mengenai

pertanggung jawaban komisaris dan direksi. 

Mempertimbangkan pendapat dari komite audit yang disampaikan kepada komisaris mengenai proses tender yang dilakukan, kinerja auditor eksternal, besarnya fee, dan

calon yang direkomendasikan dalam penunjukan

auditor eksternal. 

Memperhatikan kondisi kesehatan keuangan perusahaan dalam keputusan pemberian bonus, tantiem, dan dividen.

1.2.

Pelaksanaan Persiapan 1.2.1. RUPS

diselenggarakan

sesuai

dengan

kepentingan

perusahaan dan dengan memperhatikan anggaran dasar dan

peraturan

perundang-undangan,

serta

dengan

31


persiapan yang memadai, sehingga dapat mengambil keputusan yang sah. Untuk itu: •

Pemegang

saham

diberikan

kesempatan

untuk

mengajukan usul mata acara RUPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan; •

Panggilan RUPS harus mencakup informasi mengenai mata acara, tanggal, waktu dan tempat RUPS;

•

Bahan mengenai setiap mata acara yang tercantum dalam

panggilan

RUPS

harus

tersedia

di

kantor

perusahaan sejak tanggal panggilan RUPS, sehingga memungkinkan Pemegang Saham berpartisipasi aktif dalam RUPS dan memberikan suara secara bertanggung jawab. Jika bahan tersebut belum tersedia saat dilakukan panggilan untuk RUPS, maka bahan itu harus disediakan sebelum RUPS diselenggarakan; •

Penjelasan mengenai hal-hal lain yang berkaitan dengan mata acara RUPS dapat diberikan sebelum atau pada saat RUPS berlangsung;

•

Risalah RUPS harus tersedia di kantor perusahaan, dan perusahaan

menyediakan

fasilitas

agar

pemegang

saham dapat membaca risalah tersebut. 1.2.2. Panggilan untuk RUPS dilakukan oleh direksi dengan surat tercatat yang memakai tanda penerimaan yang dikirimkan kepada pemegang saham, paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum rapat diadakan. Dalam hal yang mendesak jangka waktu tersebut dapat dipersingkat paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.

32


1.2.3. Tidak perlu dilakukan pemanggilan tertulis untuk RUPS luar biasa jika semua peserta RUPSLB sudah mengetahui, menyetujui dan menyatakan dapat hadir. 1.2.4. Penyelenggaraan RUPS merupakan tanggung jawab direksi. Untuk

itu,

direksi

harus

mempersiapkan

dan

menyelenggarakan RUPS dengan baik. Dalam hal direksi berhalangan, maka penyelenggaraan RUPS dilakukan oleh komisaris atau pemegang saham sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar perusahaan. 1.2.5. Tempat pelaksanaan RUPS adalah di lokasi tempat beroperasinya perusahaan atau di tempat lain di wilayah Republik Indonesia.

1.3.

Pelaksanaan Rapat 1.3.1. RUPS dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit ¾ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh pemegang saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan perusahaan kecuali apabila ditentukan lain dalam anggaran dasar. 1.3.2. RUPS dipimpin oleh pemegang saham atau yang diberi kuasa dengan hak substitusi oleh pemegang saham; 1.3.3. RUPS diawali dengan pembacaan tata tertib RUPS. 1.3.4. RUPS membahas masalah yang telah ditetapkan dalam agenda RUPS. 1.3.5. Agenda tambahan RUPS dapat dibahas jika disetujui oleh RUPS.

1.4.

Pengambilan Keputusan 1.4.1. Pengambilan keputusan dalam RUPS dilaksanakan melalui prosedur yang transparan dan adil;

33


1.4.2. Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 1.4.3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak dari jumlah suara yang sah.

1.5.

Pendokumentasian Hasil RUPS 1.5.1. Sekretaris perusahaan atau notaris membuat risalah RUPS dalam setiap penyelenggaraan RUPS. 1.5.2. Risalah RUPS harus ditandatangani ketua rapat dan pemegang saham. 1.5.3. Penandatanganan risalah RUPS tidak diperlukan apabila risalah tersebut dibuat dengan berita acara notaris. 1.5.4. Risalah RUPS harus didokumentasikan dan disimpan oleh sekretaris perusahaan. 1.5.5. Pemegang saham berhak memperoleh risalah RUPS.

2. Mekanisme Rapat Komisaris dan Direksi 2.1.

Pengertian dan Prinsip Pengertian Rapat merupakan salah satu bentuk media komunikasi pemecahan masalah yang menghasilkan solusi yang inovatif dan didukung banyak pihak serta dilakukan secara periodik atau sesuai kebutuhan Risalah rapat merupakan catatan ringkas tentang proses rapat yang meliputi waktu, tempat, jumlah peserta yang hadir, agenda, pembahasan yang terjadi (termasuk perbedaan pendapat yang

34


timbul dalam rapat), keputusan yang diambil, penanggung jawab atas pelaksanaan keputusan dan waktunya.

Prinsip 2.1.1. Jenis rapat terdiri dari rapat dewan komisaris, rapat direksi, rapat gabungan komisaris dan direksi, rapat tingkat kepala divisi/kepala bagian, rapat tim, rapat kerja dan lain-lain 2.1.2. Keputusan rapat diambil atas dasar musyawarah untuk mufakat, dalam hal tidak tercapai kata mufakat, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak 2.1.3. Risalah rapat dikirimkan kepada para peserta baik yang hadir maupun yang tidak hadir

2.2.

Pelaksanaan Rapat Komisaris 2.2.1. Rapat komisaris dapat mengundang pihak-pihak yang diperlukan. 2.2.2. Rapat komisaris dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam satu bulan atau setiap waktu bilamana dianggap perlu . 2.2.3. Agenda rapat harus diberikan oleh sekretaris komisaris kepada undangan rapat paling lambat 7 (tujuh) hari sebelumnya. 2.2.4. Komisaris harus menetapkan tata tertib rapat komisaris yang dibacakan dalam setiap rapat komisaris; 2.2.5. Anggota komisaris yang tidak hadir dalam suatu rapat komisaris hanya dapat diwakili oleh anggota komisaris lainnya, dengan kuasa tertulis.

35


2.3.

Pelaksanaan Rapat Direksi 2.3.1. Rapat direksi diadakan secara berkala sekurang-kurangnya dua minggu sekali dan sewaktu-waktu bilamana dianggap perlu. 2.3.2. Pemanggilan untuk rapat direksi yang dilakukan sewaktuwaktu dibuat oleh pihak yang meminta diadakannya rapat dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum rapat dilaksanakan dan ditujukan kepada semua anggota direksi dan sekretaris perusahaan dengan mencantumkan tanggal, waktu, tempat dan agenda rapat; 2.3.3. Rapat direksi dipimpin oleh direktur utama atau oleh seorang anggota direksi yang ditunjuk khusus oleh direktur utama untuk memimpin rapat direksi.

2.4.

Pengambilan keputusan Rapat Komisaris dan Direksi. 2.4.1. Keputusan dalam rapat komisaris / direksi diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak. Apabila jumlah suara setuju atau tidak setuju sama, maka pimpinan

rapat

yang

menentukannya

dengan

tetap

memperhatikan kepentingan perusahaan. 2.4.2. Komisaris / direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan rapat komisaris / direksi, dengan ketentuan bahwa semua anggota komisaris / direksi telah mengetahui usul keputusan yang dimaksud secara tertulis dan memberikan persetujuan secara tertulis (circular letter) terhadap usul yang dimaksud serta menandatangani persetujuan tersebut.

36


2.5.

Pendokumentasian Hasil Rapat Komisaris dan Direksi 2.5.1. Risalah rapat komisaris / direksi harus dibuat untuk setiap rapat komisaris / direksi dan ditandatangani oleh seluruh komisaris / direksi yang hadir. 2.5.2. Risalah rapat harus memuat semua hal yang dibicarakan, termasuk evaluasi terhadap pelaksanaan keputusan hasil rapat sebelumnya dan mencantumkan pendapat yang berbeda (dissenting opinion) dengan apa yang diputuskan dalam rapat komisaris / direksi tersebut (jika ada); 2.5.3. Setiap anggota komisaris / direksi berhak menerima salinan risalah rapat komisaris / direksi 2.5.4. Dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sejak pengiriman risalah rapat, setiap anggota komisaris / direksi

harus

menyampaikan

persetujuan

atau

keberatannya dan / atau usulan perbaikannya (jika ada); 2.5.5. Risalah rapat asli dari setiap rapat komisaris / direksi harus didokumentasikan dan disimpan oleh masing-masing sekretaris komisaris ataupun sekretaris perusahaan serta harus selalu tersedia.

B. PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KOMISARIS DAN DIREKSI 1. Pengertian dan Prinsip 1.1.

Pengangkatan dan pemberhentian komisaris dan direksi dilakukan berdasarkan anggaran dasar perusahaan, peraturan perundangundangan, dan ketentuan lainnya yang berlaku bagi perusahaan.

1.2.

Pengangkatan

dan

pemberhentian

komisaris

dan

direksi

dilaksanakan berlandaskan prinsip transparansi dan keadilan (fairness)

37


2. Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Komisaris/ Anggota Direksi 2.1.

Anggota komisaris / direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS

2.2.

Pemilihan calon anggota komisaris / direksi dilakukan melalui proses

seleksi

dan

nominasi

yang

transparan

dengan

mempertimbangkan keahlian, integritas, kejujuran, kepemimpinan, pengalaman, perilaku dan dedikasi, serta kecukupan waktunya demi kemajuan perusahaan. 2.3.

Sebelum diangkat dan ditetapkan oleh RUPS, baik

komisaris /

direksi harus melalui uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test). 2.4.

Calon-calon direksi yang lulus wajib menandatangani kontrak manajemen secara individual maupun kolektif sebagai wujud komitmen kinerjanya.

2.5.

Pemberhentian sewaktu-waktu anggota komisaris / direksi sebelum berakhirnya masa jabatan harus dilakukan oleh RUPS dengan menyebutkan alasannya, dengan terlebih dahulu memberikan kesempatan kepada anggota komisaris tersebut untuk hadir dan membela diri dalam RUPS.

2.6.

Apabila anggota komisaris

mengundurkan diri atau diberhentikan

sebelum berakhirnya masa jabatan maka diangkat komisaris pengganti melalui RUPS. 2.7.

Pemegang saham dapat memberhentikan untuk sementara waktu anggota komisaris dalam hal mereka bertindak bertentangan dengan anggaran dasar dan / atau peraturan perundanganundangan yang berlaku, dinyatakan bersalah dengan keputusan pengadilan, atau melalaikan kewajibannya.

2.8.

Dalam kurun waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberhentian sementara

tersebut,

harus

dilaksanakan

RUPS

untuk

mengukuhkan atau membatalkan pemberhentian tersebut. Apabila

38


RUPS yang dimaksud tidak terselenggara, maka pemberhentian sementara tersebut batal demi hukum. 2.9.

Masa jabatan anggota komisaris / direksi ditetapkan 5 (lima) tahun dan sesudahnya dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

C. PROGRAM PENGENALAN BAGI ANGGOTA KOMISARIS DAN DIREKSI YANG BARU. 1. Pengertian dan Prinsip Pengertian Program pengenalan (induction program) merupakan suatu kegiatan untuk mengenalkan perusahaan pada komisaris dan direksi baru dengan tujuan agar komisaris dan direksi baru yang bersangkutan memiliki pengetahuan mengenai perusahaan dan persiapan yang cukup sebelum memulai tugasnya.

Prinsip 1.1.

Program pengenalan dilaksanakan segera setelah komisaris dan direksi baru diangkat.

1.2.

Tanggung jawab untuk mengadakan program pengenalan bagi komisaris yang baru berada pada komisaris utama, atau jika komisaris utama berhalangan, maka tanggung jawab pelaksanaan program pengenalan tersebut berada pada direktur utama.

1.3.

Tanggung jawab untuk mengadakan program pengenalan bagi direksi yang baru berada pada direktur utama, atau jika berhalangan

maka

tanggung

jawab

pelaksanaan

program

pengenalan tersebut berada pada komisaris utama atau direksi yang ada.

39


2. Pelaksanaan 2.1.

Program pengenalan bagi komisaris dan direksi yang baru mencakup hal-hal sebagai berikut: 2.1.1. Gambaran mengenai perusahaan berkaitan dengan visi dan misi, nilai-nilai dan budaya perusahaan, tujuan dan strategi perusahaan, unit-unit usaha dan anak perusahaan, kinerja keuangan dan operasi, rencana usaha jangka pendek dan jangka panjang, aplikasi teknologi informasi, manajemen risiko, kondisi persaingan usaha, dan masalah-masalah strategis lainnya. 2.1.2. Penjelasan mengenai tugas dan tanggung jawab komisaris dan direksi serta komite komisaris. 2.1.3. Penjelasan mengenai kewenangan yang didelegasikan. 2.1.4. Penjelasan mengenai stakeholders utama perusahaan dan tanggung jawab sosial perusahaan. 2.1.5. Sistem pengendalian internal, sistem audit dan temuantemuan audit yang belum ditindaklanjuti secara tuntas serta kasus-kasus hukum yang melibatkan perusahaan. 2.1.6. Pelaksanaan GCG di lingkungan perusahaan.

2.2.

Program pengenalan tersebut dapat dilaksanakan dalam bentuk presentasi / seminar / workshop, pertemuan, kunjungan ke lokasi, pengkajian dokumen, atau bentuk lainnya yang dianggap sesuai.

D. PENDELEGASIAN WEWENANG RUPS, KOMISARIS, DAN DIREKSI 1. Pengertian dan Prinsip Pengertian Pendelegasian wewenang adalah proses pelimpahan wewenang untuk melakukan tugas tertentu dari satu pihak ke pihak lain di dalam perusahaan dengan mengikuti hirarki jabatan yang tergambarkan dalam struktur organisasi

40


Prinsip 1.1.

Pendelegasian wewenang dapat dilakukan bila terdapat salah satu atau beberapa pejabat yang berhalangan tetap atau sementara sehingga perlu ditunjuk pejabat pengganti sementara (care taker) .

1.2.

Pendelegasian wewenang meliputi pula tanggung jawab atas hasil maupun prosesnya

1.3.

Pihak yang menerima pelimpahan wewenang memiliki keleluasaan (discretion) dalam penyelenggaraan wewenang yang dilimpahkan meskipun wewenang akhir tetap berada pada pihak pemberi wewenang (sovereign-authority)

1.4.

Untuk pejabat pengganti (care taker) yang diberikan pelimpahan wewenang keuangan, pelaksanaan tugasnya tetap berpedoman pada ketentuan mengenai pelimpahan wewenang keuangan

1.5.

Pelaksanaan pendelegasian wewenang harus memperhatikan prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran (fairness)

2. Pelaksanaan 2.1.

Pendelegasian wewenang RUPS RUPS dapat mendelegasikan wewenangnya kepada kuasa RUPS sesuai

dengan

ketentuan-ketentuan

yang

tercantum

dalam

anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk menjaga indepedensi antar organ perusahaan, kuasa RUPS bukan komisaris perusahaan. 2.2.

Pendelegasian wewenang komisaris Komisaris dapat mendelegasian wewenangnya kepada anggota komisaris lainnya melalui surat kuasa dengan tidak menghilangkan sifat pertanggungjawabannya. Komisaris dapat menugaskan halhal yang berkenaan dengan kewenangannya kepada komitekomite dan sekretaris komisaris.

41


2.3.

Pendelegasian wewenang Direksi 2.3.1. Direksi

dapat

mendelegasikan

wewenangnya

kepada

anggota direksi lainnya melalui surat kuasa dan tidak menghilangkan sifat pertanggungjawabannya. 2.3.2. Dalam pendelegasian wewenang kepada anggota direksi lainnya, perlu ditetapkan ketentuan mengenai bentuk-bentuk keputusan direksi yang dapat diambil oleh : 

Anggota direksi secara individual.



Anggota direksi yang mengatasnamakan direksi secara kolektif.

2.3.3. Direksi

dapat

menugaskan

pekerja

atau

pihak

luar

perusahaan sesuai dengan kepentingan perusahaan untuk menjalankan

hal-hal

yang

berkenaan

dengan

kewenangannya dengan dikukuhkan dalam suatu surat keputusan, surat edaran dan surat kuasa direksi. 2.3.4. Penerima

limpahan

wewenang

wajib

melaporkan

pelaksanaan tugasnya secara tertulis dan berjenjang

E. MEDIA KOMUNIKASI DAN INFORMASI 1. Pengertian dan Prinsip Perusahaan

menerapkan

prinsip

transparansi

dalam

pengelolaan

informasi, yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai perusahaan. Pengungkapan informasi dilakukan secara adil, transparan, jujur, akurat, tepat waktu, hati-hati (prudent) guna meningkatkan kepercayaan pemegang saham dan stakeholder lainnya Data yang dijadikan sebagai sumber informasi adalah data yang valid dan relevan, tepat waktu dan ekonomis

42


2. Ketentuan Pengungkapan dan Keterbukaan 2.1. Direksi memastikan bahwa perusahaan mengungkapkan informasi penting dalam laporan tahunan dan laporan keuangan perusahaan kepada pemegang saham, dan instansi pemerintah yang terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara tepat waktu, akurat, jelas dan berdasarkan pada data yang obyektif. 2.2. Direksi menetapkan kriteria informasi yang dinilai patut atau tidak patut untuk diungkapkan kepada publik. 2.1. Perusahaan perusahaan

juga

akan

mengungkapkan

informasi

kepada stakeholder yang relevan

mengenai

dengan

tetap

mengacu pada ketentuan mengenai kriteria informasi yang bersifat rahasia atau non rahasia yang ditetapkan oleh direksi.

3. Tanggung Jawab dan kerahasiaan atas Informasi 3.1. Masing-masing unit di perusahaan bertanggung jawab atas informasi yang terkait dengan unitnya, baik yang menyangkut validitas, keakuratan, keandalan, maupun ketepatan waktu penyampaian informasi tersebut. 3.2. Sekretaris perusahaan menerima, merangkum, dan menanggapi permintaan

informasi

dari

pihak

yang

berkepentingan,

serta

mengelola informasi yang disampaikan kepada pemegang saham, pihak regulator dan pihak ekstern lainnya dengan persetujuan dari direksi. 3.3. Perusahaan mengupayakan agar informasi rahasia yang diperoleh sewaktu menjabat sebagai anggota dewan komisaris, anggota direksi, sekretaris perusahaan, auditor eksternal, auditor internal, komite audit, konsultan dan karyawan tetap dirahasiakan.

43


4. Media dan Pola Komunikasi 4.1 Perusahaan

mengembangkan

media

komunikasi

dan

sistim

informasi yang up to date baik untuk kepentingan internal maupun eksternal,

sebagai

sarana

komunikasi

yang

dibangun

untuk

pencapaian tujuan organisasi. 4.2 Komunikasi internal yang dibangun di perusahaan adalah komunikasi dua arah dari atasan ke bawahan dan sebaliknya.

F. BENTURAN

KEPENTINGAN

DAN

LARANGAN

MENGAMBIL

KEUNTUNGAN PRIBADI 1. Pengertian dan Prinsip 1.1 Benturan kepentingan adalah situasi dimana seseorang karena kedudukan atau wewenang yang dimiliki di perusahaan, mempunyai kepentingan pribadi yang dapat mempengaruhi objektifitas dan pelaksanaan tugas yang diamanatkan oleh perusahaan. 1.2 Benturan kepentingan menimbulkan adanya perbedaan antara kepentingan pribadi, keluarga dan atau golongan/asosiasi dengan kepentingan perusahaan. 1.3 Dalam hal terjadi benturan kepentingan antara kepentingan pribadi atau

kepentingan

golongan/asosiasi

dengan

kepentingan

perusahaan, maka kepentingan perusahaan harus diutamakan.

2. Pelaksanaan 2.1.1. Para anggota direksi dan komisaris dilarang melakukan transaksi yang

mempunyai

benturan

kepentingan

dan

mengambil

keuntungan pribadi dari kegiatan perusahaan. 2.1.2. Anggota direksi dan komisaris dilarang memangku jabatan rangkap sebagai anggota direksi pada BUMN, BUMD, badan usaha milik swasta, dan jabatan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.

44


2.1.3. Jika suatu benturan kepentingan terjadi, maka tiap anggota direksi atau komisaris yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak atau usul kontrak yang diajukan, dimana perusahaan menjadi salah satu pihak yang terlibat, harus menyatakan sifat kepentingannya dalam rapat direksi atau komisaris dan tidak dapat ikut serta dalam pemungutan suara atau pembuatan keputusan dari transaksi itu. 2.1.4. Setiap timbul dugaan terjadinya benturan kepentingan harus dilaporkan kepada komite audit untuk diinvestigasi dan dilaporkan hasilnya kepada komisaris untuk penanganannya

G. RENCANA JANGKA PANJANG PERUSAHAAN (RJPP) 1. Pengertian dan Prinsip Pengertian RJPP adalah rencana strategis yang menjabarkan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, dan program kerja yang akan dicapai oleh perusahaan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun; Prinsip 1.1.

RJPP merupakan penjabaran lebih lanjut dari visi dan misi perusahaan ke dalam rencana yang berkesinambungan.

1.2.

Penyusunan RJPP dimaksudkan untuk meningkatkan akuntabilitas direksi dan manajemen dalam menggunakan sumber daya dan dana perusahaan secara efisien, efektif dan ekonomis ke arah pencapaian

hasil

yang

maksimal

serta

peningkatan

nilai/pertumbuhan perusahaan dalam jangka panjang 1.3.

RJPP sekurang-kurangnya memuat : 1.3.1. Latar belakang dan sejarah perusahaan, visi, misi, tujuan dan sasaran perusahaan, struktur organisasi

dan arah

pengembangan secara umum.

45


1.3.2. Kondisi perusahaan saat ini, yang mencakup posisi persaingan disertai dengan analisis SWOT dan hasil pemetaan pasar dan produk, serta permasalahan strategis yang dihadapi 1.3.3. Kondisi perusahaan yang dikehendaki di masa depan, mencakup sasaran dan target pertumbuhan, strategi dan kebijakan manajemen, program dan rencana kerja strategis tahunan untuk 5 tahun 1.3.4. Proyeksi keuangan perusahaan mencakup asumsi yang digunakan, rencana investasi dan sumber pendanaan, proyeksi laba rugi, proyeksi neraca, dan proyeksi arus kas setiap tahun selama 5 (lima) tahun.

2. Pelaksanaan. Penyusunan dan Pengesahan RJPP Proses penyusunan dan pengesahan RJPP adalah sebagai berikut : 2.1.

Penyusunan RJPP meliputi proses penetapan sasaran dan penilaian jangka panjang yang berorientasi ke masa depan, serta pengambilan keputusan yang memetakan kondisi perusahaan saat ini dan keadaan yang diharapkan di masa mendatang.

2.2.

Perumusan

RJPP

dilakukan

oleh

direksi

beserta

jajaran

manajemen perusahaan dengan mengkombinasikan pendekatan top-down dan bottom-up. 2.3.

Proses penyusunan dan pengesahan RJPP mencakup : 2.3.1. Penyusunan

oleh

mempertimbangkan

direksi, lingkungan

dilakukan internal

dan

dengan eksternal

perusahaan, melakukan analisa kekuatan, kelemahan, peluang,

dan

ancaman

(SWOT),

mempertimbangkan

masukan yang diperoleh dari berbagai fungsi dan unit usaha.

46


2.3.2. Penyampaian

rancangan

RJPP

oleh

direksi

kepada

komisaris untuk mendapatkan klarifikasi, masukan, dan rekomendasi. 2.3.3. Pengusulan RJPP yang telah disetujui oleh komisaris dan direksi dilakukan oleh direksi kepada pemegang saham untuk mendapatkan persetujuan RUPS. 2.3.4. Penyampaian rancangan RJPP periode berikutnya oleh direksi kepada pemegang saham untuk disahkan dalam RUPS, dalam waktu 60 (enam puluh) hari sebelum berakhirnya RJPP periode sebelumnya. 2.3.5. Pengesahan RJPP ditetapkan selambat-lambatnya dalam waktu 60 (enam puluh) hari setelah diterimanya rancangan RJPP oleh pemegang saham secara lengkap.

H. RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUSAHAAN (RKAP) 1. Pengertian dan Prinsip Pengertian Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) adalah penjabaran dari RJPP ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan untuk jangka waktu 1(satu) tahun; Prinsip 1.1. RKAP memberikan gambaran mengenai rencana kerja secara menyeluruh termasuk anggaran dan proyeksi keuangan serta informasi tambahan lainnya yang dianggap perlu untuk satu tahun ke depan 1.2. RKAP disusun oleh direksi dengan mempertimbangkan strategi perusahaan, strategi setiap fungsi, sasaran yang telah ditetapkan, dan arahan komisaris 1.3. RKAP sekurang-kurangnya memuat :

47


1.3.1. Asumsi dasar penyusunan RKAP (parameter yang digunakan) 1.3.2. Evaluasi pelaksanaan RKAP sebelumnya; 1.3.3. Rencana kerja perusahaan; 1.3.4. Anggaran perusahaan; 1.3.5. Proyeksi keuangan pokok perusahaan; 1.3.6. Tingkat kinerja perusahaan; 1.3.7. Hal-hal lain yang memerlukan keputusan RUPS. 1.4. Pencapaian RJPP, sasaran, visi dan misi perusahaan, pencapaian RKAP harus menggambarkan kemajuan (progress) .

2. Pelaksanaan. 2.1 . Penyusunan dan Pengesahan RKAP 2.1.1. Penyusunan RKAP didasarkan pada penjabaran RJPP untuk satu tahun, mencakup berbagai program kegiatan tahunan perusahaan yang lebih rinci. 2.1.2. Penyusunan RKAP dilakukan oleh direksi beserta jajaran manajemen perusahaan dengan gabungan pendekatan topdown dan bottom-up. 2.1.3. Direksi wajib menyampaikan rancangan RKAP kepada RUPS selambat-lambatnya dalam waktu 60 (enam puluh) hari sebelum memasuki tahun anggaran perusahaan. 2.1.4. Pengesahan RKAP dilakukan oleh RUPS setelah dibahas bersama oleh Pemegang Saham, Komisaris dan Direksi 2.1.5. Pengesahan RKAP ditetapkan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tahun anggaran berjalan. Dalam hal permohonan persetujuan RKAP belum memperoleh pengesahan sampai dengan batas waktu yang ditentukan, maka RKAP dianggap sah untuk dilaksanakan sepanjang

48


telah memenuhi ketentuan mengenai bentuk, isi dan tatacara penyusunannya.

2.2. Monitoring RJPP / RKAP 2.2.1. Setiap unit kerja / unit usaha menyampaikan kepada direksi laporan pelaksaan RKAP secara triwulanan dan tahunan serta laporan pelaksanaan RJPP secara tahunan. 2.2.2. Laporan evaluasi pelaksanaan RJPP dibuat oleh direksi dan disampaikan kepada komisaris dan pemegang saham secara tahunan, sedangkan laporan RKAP disampaikan secara triwulanan dan tahunan. 2.2.3. Pelaksanaan dan pencapaian RJPP / RKAP harus diawasi oleh komisaris. Hasil pengawasan tersebut disampaikan oleh komisaris dalam RUPS sebagai bagian dari penilaian kinerja direksi. 2.2.4. Perubahan RKAP dapat dilakukan setiap 6 (enam) bulan setelah realisasi pelaksanaan RKAP atau sewaktu-waktu apabila dipandang mendesak jika terdapat perubahan yang sangat signifikan pada parameter yang mendasar dengan justifikasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

I. PENGELOLAAN KEGIATAN OPERASIONAL PERUSAHAAN 1 Pengertian dan Prinsip 1.1 Pengelolaan operasional bisnis utama perusahaan meliputi aktivitas pengelolaan rumah sakit, poliklinik, dan akademi perawatan yang dilaksanakan oleh unit bisnis strategis (Strategic Business Unit) perusahaan. 1.2 Bisinis utama perusahaan dikelola secara profesional dengan memperhatikan serta mengantisipasi setiap peluang usaha.

49


1.3 Strategi dan kebijakan pengelolaan operasional bisnis ditetapkan dengan mempertimbangkan

prinsip

transparansi,

akuntabilitas,

responsibilitas, independensi, dan kewajaran. 1.4 Standar Prosedur Operasi (SOP) ditetapkan sebagai petunjuk teknis pelaksanan kebijakan agar pengelolaan operasional perusahaan berjalan secara konsisten, transparan dan terkendali sehingga tercapai

efisiensi

dan

efektifitas

bisnis

dan

dapat

dipertanggungjawabkan. 1.5 Direksi memberikan arahan dalam pengelolaan operasional usaha sehingga tercapai efisiensi, efektifitas, kehematan dengan tetap memperhatikan kepatuhan pada perundangundangan.

Pelaksanaan 2.1 Pengelolaan Operasional Bisnis Utama 2.1.1 Jasa Pelayanan Kesehatan 2.1.1.1 Aktivitas jasa pelayanan kesehatan meliputi rumah sakit dan poliklinik 2.1.1.2 Unit bisnis rumah sakit melaksanakan pelayanan kesehatan

dengan

mengutamakan

kegiatan

penyembuhan penderita dan pemulihan keadaan cacat badan dan jiwa yang dilaksanakan secara terpadu dengan upaya peningkatan (promotif) dan pencegahan

(preventif)

serta

melakukan

upaya

rujukan 2.1.1.3 Pelayanan kesehatan di poliklinik meliputi pelayanan rawat jalan dan pemberian rujukan untuk pelayanan kesehatan lebih lanjut. 2.1.1.4 Pelayanan

kesehatan

dilaksanakan

dengan

menerapkan clinical governance secara efektif yang meliputi :

50




Komitmen untuk mutu;



Meningkatkan mutu pelayanan dan asuhan pasien secara berkesinambungan;



Memberikan pelayanan dengan pendekatan yang berfokus pada pasien;



Mencegah clinical medical errror;

2.1.1.5 Direksi memastikan bahwa unit usaha rumah sakit dan poliklinik selalu mengikuti perkembangan di dunia kedokteran, kesehatan, pengobatan, dan hal-hal terkait lainnya baik di dalam maupun di luar negeri serta menyelenggarakan media komunikasi yang up to date. 2.1.1.6 Dalam rangka pemantauan terhadap kinerja secara self assessment, unit usaha rumah sakit dan poliklinik secara berkala mengadakan survey atas kepuasan pelanggan serta melakukan bench-marking dengan kegiatan bisnis sejenisnya. 2.1.1.7 Komisaris melakukan pengawasan penerapan clinical governance melalui laporan komite audit medik.

2.1.2 Jasa Penyelenggaraan Pendidikan Keperawatan 2.1.2.1 Akademi

Keperawatan

diselenggarakan

untuk

memenuhi kebutuhan unit usaha rumah sakit dan poliklinik

atas

tenaga-tenaga

perawat

yang

profesional dan kompeten 2.1.2.2 Direksi memastikan kesesuaian kurikulum yang ada dengan kurikulum yang ditetapkan oleh Departemen Pendidikan

Nasional,

peraturan-peraturan

51


Departemen Kesehatan yang terkait serta tehnologi kedokteran yang terbaru.

2.2 Pengelolaan Kegiatan 2.2.1 Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) 2.2.1.1. Direksi

menetapkan

mekanisme

kebijakan,

pengelolaan

kebijakan

SDM

rekrutmen,

termasuk

rotasi,

pemutusan

prosedur, yang

penempatan

mutasi,

hubungan

dan

dan

meliputi pegawai

demosi,

hingga

pola

karir,

kerja,

pengembangan keahlian, serta sistem penilaian kinerja dan penggajian untuk memastikan bahwa perusahaan selalu memiliki sumber daya manusia yang

kompeten

dan

dapat

diarahkan

serta

digerakkan untuk mencapai tujuan perusahaan. 2.2.1.2. Komisaris memastikan bahwa perusahaan telah memiliki

kebijakan,

prosedur

dan

mekanisme

pengelolaan SDM yang adil dan transparan. 2.2.1.3. Komisaris memantau dan mengawasi pelaksanaan kebijakan, prosedur, dan mekanisme pengelolaan SDM

dan

memastikan

bahwa

pelaksanaan

pengelolaan SDM telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan

dan

norma-norma

yang

berlaku di lingkungan perusahaan. 2.2.2. Pengelolaan keuangan 2.2.2.1 Direksi keuangan

menetapkan serta

kebijakan

kebijakan

pengelolaan

akuntansi

untuk

pelaporannya sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum

52


2.2.2.2 Kebijakan pengelolaan keuangan meliputi kebijakan perencanaan,

termasuk

penganggaran,

keperbendaharaan dan pengelolaan kas (treasury & cash flow management), serta kebijakan investasi 2.2.2.3 Perusahaan

menerapkan

sistem

pengendalian

internal yang baik untuk terciptanya pengelolaan keuangan yang optimal serta penyajian pelaporan keuangan yang dapat diandalkan (reliable financial reporting) 2.2.2.4 Komisaris

dan

direksi

membuat

ketentuan

mengenai transaksi-transaksi yang harus mendapat persetujuan komisaris. 2.2.2.5 Direksi

menyampaikan

laporan

pengelolaan

keuangan yang meliputi keuangan perusahaan dan seluruh unit usaha kepada komisaris dan pemegang saham secara berkala untuk tujuan monitoring dan evaluasi 2.2.3. Penelitian dan Pengembangan 2.2.3.1 Direksi

menetapkan

penelitian

dan

kebijakan

dan

prioritas

pengembangan

untuk

mempertahankan,

mendukung,

dan

mengembangkan bisnis guna memberikan nilai tambah bagi perusahaan. 2.2.3.2 Perencanaan diselaraskan

penelitian dengan

dan

pengembangan

rencana

strategis

dan

kebijakan perusahaan serta dituangkan dalam RKAP 2.2.3.3 Komisaris melakukan pemantauan dan memberikan masukan-masukan

yang

terkait

dengan

53


perencanaan

maupun

hasil

penelitian

dan

pengembangan yang dilakukan perusahaan. 2.2.4. Manajemen Mutu 2.2.4.1 Perusahaan dan seluruh unit usahanya menerapkan sistem manajemen mutu secara konsisten dan terpadu di semua fungsi dan tingkatan dengan memperhatikan efektivitas proses bisnis dan kinerja perusahaan secara menyeluruh dalam rangka peningkatan produktivitas dan daya saing. 2.2.4.2 Lingkup penerapan manajemen mutu tersebut meliputi: •

Perancangan

produk

memanfaatkan

hasil

pengembangan persyaratan

dan

dengan

penelitian

yang

internal

jasa

didasarkan dan

dan pada

eksternal

serta

memperhatikan lingkungan saat ini dan masa datang. •

Pengelolaan

dan

pengendalian

proses

serta

indikatornya mengacu pada kepuasan pelanggan serta stakeholders. •

Peningkatan/perbaikan pemberian layanan dan produk

melalui

perbaikan

berkesinambungan

mutu

(continuous

yang quality

improvement) di segala bidang melalui penerapan sistem kendali mutu dan kendali biaya •

Penerapan mutu sebagai budaya kerja dalam setiap kegiatan.

•

Peningkatan dengan

kehandalan

memperhatikan

operasi aspek

lapangan

keselamatan,

kesehatan kerja dan lindungan lingkungan.

54


•

Peningkatan kualitas SDM melalui pelatihan, on the job training (OJT) dan benchmarking untuk memenuhi kompetensi sesuai dengan jabatannya.

2.2.4.3 Komisaris memastikan bahwa direksi dan seluruh pekerja berkomitmen dan terlibat

penuh

untuk

menerapkan sistem manajemen mutu.

J. PENGADAAN BARANG DAN JASA 1. Pengadaan barang dan atau jasa ditujukan untuk mendapatkan barang dan atau jasa baik untuk kepentingan operasional maupun investasi dalam jumlah, kualitas, harga, waktu dan sumber yang tepat 2. Direksi menetapkan kebijakan umum dalam pengadaan barang/jasa dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku 3. Komisaris memastikan bahwa proses pengadaan barang dan atau jasa telah dilaksanakan secara adil dan transparan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan internal perusahaan yang berlaku termasuk pengadaan barang dan jasa yang harus mendapat persetujuan komisaris atau pemegang saham

K. PENGELOLAAN ASET 1.

Direksi menetapkan kebijakan umum pengelolaan aset yang berlaku standar di perusahaan dan seluruh unit usahanya

2.

Kebijakan

pengelolaan

pemeliharaan,

aset

pengamanan,

meliputi

kebijakan

penghapusan,

dan

pemanfaatan, kerja

sama

pemanfaatan aset 3.

Direksi menerapkan pengendalian internal untuk pengamanan aset (asset safeguarding)

4.

Direksi menunjuk pejabat yang bertanggung jawab atas pengelolaan setiap asset.

55


5.

Komisaris memastikan bahwa pengelolaan aset dilakukan berdasarkan prinsip pemanfaatan tertinggi dan terbaik (highest ariflbest uses).

L. SISTEM PENILAIAN KINERJA DAN REMUNERASI 1.

Pengertian dan Prinsip Pengertian Remunerasi adalah gaji, tunjangan, dan fasilitas lainnya yang diberikan oleh perusahaan kepada setiap insan perusahaan sebagai imbalan atas apa yang dilakukannya untuk perusahaan

Prinsip 1.1 Pengukuran pencapaian sasaran strategis perusahaan didasarkan pada sistem penilaian kinerja 1.2 Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran strategis setiap komponen perusahaan perlu dikembangkan indikator kinerja yang tepat, memenuhi kriteria relevan, terukur (measurable), dapat dibandingkan (comparable), komprehensif, dan reasonable 1.3 Sistem

penilaian

kinerja

harus

dilaksanakan

dengan

adil,

transparan, dan independen berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan 1.4 Hasil penilaian kinerja menjadi salah satu dasar utama dalam pemberian imbalan (reward) dan hukuman (punishment) atas capaian kinerja 1.5 Imbalan yang diberikan atas pencapaian kinerja dapat berupa peningkatan remunerasi serta imbalan lainnya yang berwujud materi atau non materi 1.6 Hukuman (punishment) atas tidak tercapainya target kinerja dapat berupa penundaan kenaikan jabatan, penurunan jabatan (demosi), dan pemindahan yang dilaksanakan sesuai dengan kebijakan perusahaan dan ketentuan yang berlaku lainnya

56


1.7 Sistem remunerasi disusun dengan mempertimbangkan tanggung jawab dan hasil pencapaian kinerja serta dilaksanakan secara adil dan transparan agar dapat memotivasi komisaris, direksi, dan seluruh jajaran perusahaan lainnya dalam mencapai tujuan perusahaan

2.

Pelaksanaan 2.1 Penilaian Kinerja Komisaris 2.1.1

Komisaris menyusun rencana dan program kerjanya setiap tahun dan mencantumkannya dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP)

2.1.2

Komisaris melakukan penilaian kinerjanya secara self assessment peer evaluation, atau dengan sistem lain untuk kemudian diputuskan dalam rapat komisaris

2.1.3

Komisaris

menetapkan

indikator

kinerja

yang

akan

digunakan sebagai alat ukur penilaian kinerjanya 2.1.4

Komisaris

melakukan

penilaian

kinerjanya

sekurang-

kurangnya satu kali dalam satu tahun dan melaporkan hasilnya kepada pemegang saham 2.1.5

Penilaian kinerja

Komisaris

dilakukan terhadap aspek-

aspek •

Kehadiran dan partisipasi dalam rapat Komisaris.dan rapat Komite di tingkat Komisaris termasuk didalamnya kemampuan

untuk

menyampaikan,

memberikan

argumentasi, dan memberikan solusi mengenai isu-isu strategis perusahaan •

Pelaksanaan rencana dan program kerja

Dan aspek-aspek lain yang meliputi namun tidak terbatas pada hal-hal berikut :

57


•

Integritas

termasuk yang berkaitan dengan benturan

kepentingan •

Pengetahuan dan pemahaman komisaris atas nilai-nilai, visi, misi, Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP), dan

perwujudan

pemahaman

tersebut

dalam

penanganan isu-isu penting yang dihadapi perusahaan sepanjang tahun. •

Kemampuan komisaris dalam mengikuti isu-isu dan trend yang

berpengaruh

terhadap

perusahaan,

dan

menggunakan informasi untuk menilai dan mengarahkan kinerja perusahaan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. •

Hubungan anggota komisaris dengan sesama anggota komisaris, dengan direksi dan pihak-pihak lain yang diatur dalam anggaran dasar dan peraturan perundangan

2.1.6

Pemegang saham melakukan penilaian kinerja komisaris secara kolektif maupun secara individual berdasarkan laporan hasil penilaian kinerja yang disampaikan oleh komisaris atau pihak independen yang ditunjuk

2.2 Penilaian Kinerja Direksi

2.2.1

Evaluasi kinerja direksi dilakukan oleh komisaris untuk dilaporkan kepada pemegang saham melalui RUPS

2.2.2

Penilaian kinerja

direksi dilakukan berdasarkan kriteria

umum sebagai berikut: •

Kinerja direksi secara kolektif terhadap pencapaian perusahaan sesuai dengan kontrak manajemen yang disepakati dengan pemegang saham.

•

Sumbangan direktur secara individual dalam pencapaian kinerja

perusahaan

seperti

yang

tercantum

dalam

58


RJPP/RKAP dan/atau kontrak manajemen individual yang ditetapkan •

Pelaksanaan prinsip-prinsip good corporate governance baik secara individual maupun kolektif .

•

Partisipasi masing-masing direktur

dalam rapat-rapat.

termasuk kemampuan untuk menyampaikan, memberikan argumentasi dan memberikan solusi mengenai isu-isu strategis perusahaan 2.2.3

Komisaris dapat menilai kinerja direksi menurut faktor lainnya secara individual maupun kolektif sebagai berikut : •

Penanganan benturan kepentingan yang muncul.

•

Pengetahuan dan pemahaman direksi atas nilai-nilai, visi, misi, rencana strategis serta rencana usaha perusahaan, dan bagaimana

mewujudkan pemahaman ini dalam

penanganan isu-isu penting perusahaan sepanjang tahun •

Kemampuan direksi dalam mengikuti isu-isu dan trend yang

berpengaruh

terhadap

perusahaan,

dan

menggunakan informasi tersebut untuk menilai dan mengarahkan kinerja perusahaan baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang. •

Hubungan antar direktur serta hubungan direktur dengan komisaris dan pihak-pihak lain, sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

•

Ketaatan direksi dalam melaksanakan anggaran dasar, peraturan perundang-undangan, ketetapan RUPS dan ketetapan komisaris.

2.3

Penilaian Kinerja Manajemen dan Individu 2.3.1

Direksi menetapkan indikator kinerja yang jelas dan berimbang dari aspek keuangan dan aspek non keuangan

59


untuk

menentukan

tercapai

atau

tidaknya

strategi

perusahaan 2.3.2

Indikator Kinerja ditetapkan untuk tingkat perusahaan (korporat), divisi, unit usaha, hingga individu

2.3.3

Direksi memastikan digunakannya indikator yang telah ditetapkan dalam pengukuran kinerja korporat, divisi, unit usaha hingga

individu melalui kebijakan penilaian kinerja

dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan

2.4 Sistem Remunerasi 2.4.1

Komisaris merumuskan sistem kompensasi /remunerasi bagi direksi, manajer senior dan komisaris

2.4.2

Komisaris memastikan

kesesuaian struktur remunerasi

terhadap aturan hukum yang berlaku dan prinsip-prinsip governance 2.4.3

Komisaris memonitor pelaksanaan sistem kompensasi/ remunerasi tersebut

2.4.4

Direksi

merumuskan

struktur

gaji,

tunjangan,

dan

kompensasi lainnya bagi manajer dan seluruh karyawan 2.4.5

Direksi memastikan diterapkannya merit system dalam proses penggajian karyawan

M. MANAJEMEN RISIKO 1.

Pengertian dan Prinsip Pengertian Risiko adalah suatu konsep yang menggambarkan ketidakpastian dalam mencapai tujuan Manajemen risiko adalah upaya-upaya mengantisipasi kemungkinan tidak tercapainya tujuan strategis organisasi

60


Prinsip 1.1. Risiko yang berasal dari strategi bisnis dan aktivitas-aktivitas harus diidentifikasi dan diprioritaskan pengelolaannya. 1.2. Direksi dan komisaris menentukan tingkat risiko organisasi yang dapat diterima. 1.3. Aktivitas mitigasi risiko dirancang dan diimplementasikan untuk mengurangi atau mengelola risiko pada tingkat yang ditentukan yang dapat diterima direksi dan komisaris 1.4. Sistem manajemen risiko dirancang untuk secara sistematis dan proaktif mengidentifikasi, mengukur, mengelola, memantau, dan melaporkan risiko-risiko di setiap tingkatan unit kerja hingga tingkat perusahaan secara menyeluruh. 1.5. Aktivitas monitoring yang berkelanjutan dilakukan secara periodik untuk menilai kembali risiko dan keefektifan pengendalian dalam pengelolaan risiko

2.

Pelaksanaan 2.1 Perencanaan 2.1.1 Direksi

menetapkan kebijakan dan strategi mengenai

manajemen risiko. 2.1.2 Direksi menetapkan struktur organisasi dan membangun sistem informasi

yang terintegrasi untuk mendukung

pelaksanaan proses manajemen risiko 2.1.3 Komisaris

mereviu

dan

memberi

masukan

terhadap

kebijakan, strategi, dan infrastruktur pendukung yang dibangun Direksi berkaitan dengan manajemen risiko 2.2 Proses Manajemen Risiko 2.2.1 Direksi mengidentifikasi risiko-risiko yang akan dihadapi oleh perusahaan,

baik risiko keuangan maupun operasional,

mengukur kemungkinan dan dampak risiko-risiko yang telah

61


diidentifikasi, baik secara kuantitatif maupun kualitatif, dan menetapkan tindakan untuk menangani risiko-risiko tersebut. 2.2.2 Identifikasi risiko di level stratejik dilakukan oleh direksi dan kepala (direktur) unit dengan mempertimbangkan faktorfaktor eksternal dan internal 2.2.3 Identifikasi risiko di level operasional dilakukan oleh tiap unit kerja yang melibatkan pemilik proses dan manajer terkait dengan

mempertimbangkan

mempengaruhi

tercapainya

faktor-faktor

target

unit

yang

kerja

yang

bersangkutan 2.2.4 Hasil

identifikasi

risiko

dianalisis

untuk

mengukur

kemungkinan terjadinya loss event (kondisi rugi) dan menilai dampak risiko terhadap bisnis perusahaan 2.2.5 Risiko dievaluasi untuk menentukan prioritas risiko dan mengembangkan

strategi

dan

langkah-langkah

untuk

mengendalikan atau mengurangi risiko (risk mitigation) 2.2.6 Direksi menentukan pilihan strategi pengelolaan risiko dengan mempertimbangkan cost-benefit 2.2.7 Penerapan strategi pengelolaan risiko dilakukan secara sistematis oleh direksi dan fungsi/unit terkait sesuai dengan level risikonya 2.3. Pemantauan 2.3.1 Risiko dipantau secara rutin dan berkelanjutan dengan mempertimbangkan

perubahan-perubahan

internal

dan

eksternal perusahaan 2.3.2 Direksi dan kepala unit terkait bertanggung jawab atas pemantauan risiko dan

pelaksanaan strategi pengelolaan

risiko 2.3.3 Direksi dan setiap unit terkait membahas perkembangan penerapan strategi pengelolaan risiko secara periodik

62


2.3.4 Satuan Pengawasan Internal (SPI) melakukan pengujian dan

evaluasi

atas

kecukupan

dan

efektifitas

proses

manajemen risiko dan menyampaikan hasil evaluasi serta rekomendasi perbaikan kepada direksi 2.3.5 Komisaris

melakukan

evaluasi

terhadap

pelaksanaan

manajemen risiko dan memastikan bahwa perencanaan strategis

dan

rencana

kerja

perusahaan

telah

mempertimbangkan risiko dengan seksama 2.4. Pelaporan 2.4.1 Tim manajemen risiko melaporkan hasil identifikasi, analisis, evaluasi, dan pelaksanaan strategi pengelolaan risiko secara periodik (enam bulanan) kepada direksi 2.4.2 Direksi

membuat

profil

risiko,

memantau/mengawasi

pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko dan membuat laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko kepada Komisaris secara periodik 2.4.3 Direksi mengungkapkan kebijakan/pedoman umum tentang manajemen risiko serta pelaksanaannya secara umum yang mencakup penilaian manajemen tentang risiko usaha dan risiko material yang diantisipasi dalam laporan tahunan

N. TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI (INFORMATION TECHNOLOGY GOVERNANCE) 1. Pengertian dan Prinsip Pengertian 1.1 Tata kelola sistem informasi dan teknologi informasi adalah suatu struktur dan proses yang saling berhubungan serta mengarahkan dan mengendalikan suatu organisasi dalam pencapaian tujuan dan

63


penciptaan nilai tambah serta penyeimbangan antara risiko dan manfaat dari sistem informasi dan tekonologi informasi 1.2 Teknologi Informasi mencakup perangkat lunak (software), perangkat keras (hardware) dan infrastruktur lainnya yang digunakan untuk mengumpulkan, menyimpan dan memproses data menjadi informasi 1.3 Sistem informasi mencakup teknologi informasi, kebijakan, dan sumber daya manusia

Prinsip 1.1. Teknologi informasi dimanfaatkan dalam pengelolaan perusahaan untuk

memberikan

nilai

tambah

bagi

perusahaan

dengan

menghasilkan informasi yang tepat, cepat dan dapat diandalkan 1.2. Pengembangan teknologi informasi harus

dilaksanakan secara

terintegrasi dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dimiliki serta tujuan perusahaan dengan memperhatikan prinsip efektivitas dan efisiensi (pengurangan biaya dan kemudahan memperoleh informasi)

2. Pelaksanaan 2.1 Direksi menetapkan kebijakan teknologi informasi yang mencakup kebijakan, SDM, perangkat lunak dan perangkat keras 2.2 Dewan komisaris melakukan evaluasi dan memberikan masukan atas kebijakan teknologi informasi yang disusun oleh direksi dan atas teknologi informasi yang digunakan serta risiko terkait 2.3 Perusahaan

memaksimalkan

penggunaan

teknologi

informasi

melalui tahapan pra-implementasi, implementasi dan pengembangan 2.4 SPI melakukan pemeriksaan IT secara berkala dan menyampaikan laporannya kepada direksi 2.5 Direksi menyampaikan laporan kinerja teknologi informasi secara berkala kepada komisaris

64


O. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) 1. Pengertian dan Prinsip 1.1 Corporate Social Responsibility (CSR) adalah suatu konsep pengoperasian

usaha

dengan

mengintegrasikan

kepentingan

ekonomi komersial, sosial, hukum, dan lingkungan dalam kerangka etika bisnis sehingga menghasilkan dampak yang positif sesuai dengan ekspektasi publik. CSR meliputi pemeliharaan lingkungan alam

dan

pengembangan

masyarakat

sekitar

(community

development). 1.2 Perusahaan melaksanakan CSR sebagai bagian dari praktik bisnis yang bertanggung jawab (responsible business practices) dan menyadari pentingnya hubungan perusahaan dengan kesejahteraan sosial dan pemeliharaan lingkungan. 1.3 Perusahaan bertanggung jawab terhadap proses pengelolaan limbah medis / non-medis yang berdampak terhadap kesehatan lingkungan di daerah sekitarnya. 1.4 Tanggung jawab sosial perusahaan menjadi sisi yang terintegrasi dalam proses penciptaan kesejahteraan sehingga kegiatan-kegiatan sosial yang dilaksanakan harus dilaksanakan secara realistis yaitu secara langsung / tidak langsung membantu meningkatkan kualitas hidup. 2. Pelaksanaan 2.1 Direksi menetapkan kebijakan pelaksanaan CSR yang meliputi : •

Kebijakan kesehatan, keselamatan, lingkungan kerja (K3LL)

•

Kebijakan

pengembangan

masyarakat

dan

community

development 2.2 Direksi menyusun program-program Corporate Social Responsibility (CSR)

dan

prioritas

pelaksanaannya

setiap

tahun

serta

mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaannya. 2.3 Pelaksanakan K3LL dapat meliputi namun tidak terbatas pada

65


•

Pengelolaan limbah sesuai dengan ketentuan KLH

•

Program pencegahan dan pengurangan angka kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja dan lingkungan kerja dan penerapan SMK3LL.

2.4 Program community development dapat meliputi namun tidak terbatas pada : •

Program kemitraan (pembinaan) terhadap instansi/organisasi sosial lain seperti Puskesmas.

•

Program bantuan nutrisi (supplement) sehubungan dengan community health seperti health education dan family planning.

•

Program pemberian bantuan kepada masyarakat sehubungan dengan terjadinya bencana.

2.5 Perusahaan menyusun Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), dan mempertanggungjawabkannya sebagai bagian yang tak terpisahkan dari laporan tahunan mengenai CSR. 2.6 Direksi melaporkan program-program CSR dan pelaksanaannya kepada komisaris secara berkala. 2.7 Komisaris memberikan masukan atas program-program CSR dan memonitor pelaksanaannya dalam RUPS. 2.8 Pelaksanaan

program-program

CSR

disajikan

dalam

laporan

tahunan 2.9 Perusahaan melakukan reviu terhadap pelaksanaan CSR dan memiliki suatu ukuran untuk menilai efektivitas pelaksanaan program CSR 2.10 Perusahaan melakukan evaluasi yang berkesinambungan atas program-program

yang

telah

dilakukan

untuk

meningkatkan

hubungan baik yang lebih berkualitas dengan masyarakat sekitar.

66


P. HUBUNGAN PERUSAHAAN DENGAN UNIT USAHANYA 1.

Pengertian dan Prinsip Unit usaha adalah unit bisnis di PT. Pertamedika

yang

melaksanakan kegiatan usaha di bidang kesehatan (rumah sakit, klinik) dan akademi keperawatan di seluruh wilayah Indonesia. Pembentukan / pembelian / penjualan unit usaha adalah untuk tujuan bisnis dan dilaksanakan setelah dilakukan kajian yang mencakup aspek bisnis, hukum, keuangan dan teknis sesuai peraturan perundang-undangan. Pengendalian dan pembinaan unit usaha dilaksanakan dengan mekanisme perencanaan, pelaporan, monitoring, koordinasi, dan audit. Komisaris memastikan bahwa pengelolaan unit usaha telah dilaksanakan selaras dengan strategi perusahaan dan praktikpraktik bisnis yang sehat 2. Pelaksanaan Penunjukan Pimpinan Unit Usaha Penunjukkan pimpinan unit usaha merupakan wewenang direksi PT. Pertamedika dan dapat dimintakan masukan / rekomendasi dari komisaris. Direksi perusahaan menetapkan suatu aturan fit and proper test bagi pimpinan unit usaha. Pimpinan unit usaha dipiih oleh direksi PT. Pertamedika dari calon-calon yang telah lulus fit and proper test. Segera setelah ditunjuk, pimpinan unit usaha wajib untuk menandatangani manajemen kontrak sebagai komitmen kinerjanya untuk satu tahun yang akan datang.

Hubungan dengan Pihak Ketiga (Mitra Usaha dan Pemasok)

67


2.1 Direksi PT. Pertamedika menetapkan kebijakan dan strategi berkaitan dengan kerjasama perusahaan dengan pihak ketiga yang meliputi namun tak terbatas pada pengadaan barang dan jasa, pengelolaan segmen usaha, pemanfaatan fasilitas dan aset perusahaan, dan bentuk kerjasama lainnya. 2.2 Pimpinan unit usaha dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga

atas

nama

PT.

Perrtamedika

setelah

mendapatkan

persetujuan dari direksi berdasarkan ketentuan dalam kebijakan yang telah ditetapkan Pelaporan Direksi menetapkan kebijakan mengenai jenis laporan internal

dan

jangka

waktu

pelaksanaan

pelaporan

dimaksud yang harus dibuat oleh pimpinan unit usaha. Pimpinan

unit

perkembangan

usaha kegiatan

secara

rutin

perusahaan

melaporkan

kepada

direksi,

meliputi antara lain: 

Laporan keuangan bulanan



Laporan manajemen triwulanan



Laporan hasil pengawasan satuan pengawasan intern



Laporan lainnya yang dipandang perlu sesuai keadaan.

Q. PELAPORAN 1.

Pelaporan secara umum .1.

Sistem pelaporan harus didukung oleh sistem informasi yang handal sehingga menghasilkan laporan yang berkualitas yaitu mudah dipahami, relevan, akurat, tepat waktu,

layak audit

(auditable), dan bertanggung-gugat (accountable). .2.

Laporan harus diterbitkan tepat waktu, dan menyajikan informasi yang relevan, akurat dan dapat diandalkan sebagai dasar pengambilan keputusan dan umpan balik.

68


.3.

Format

laporan

ditentukan

harus

dengan

mengikuti

standar

yang

sudah

memperhatikan tingkatan dan struktur

organisasi. 2.

Laporan Tahunan 2.1.

Dalam waktu selambat-lambatnya 5 (lima) bulan setelah periode penutupan tahun buku, direksi menyampaikan laporan tahunan kepada komisaris.

2.2.

Komisaris mengevaluasi laporan tahunan yang disiapkan direksi sebelum disampaikan kepada RUPS.

2.3.

Laporan tahunan tersebut ditandatangani o[eh semua anggota direksj

dan

semua

anggota

komisaris

dan

apabila

tidak

ditandatangani harus disebutkan alasannya secara tertulis. 2.4.

Penyiapan laporan tahunan merupakan tanggung jawab sekretaris perusahaan yang materinya diatur dalam kebijakan perusahaan mengenai pengungkapan informasi serta mengacu pada ketentuan mengenai kriteria informasi yang bersifat rahasia atau non rahasia yang ditetapkan oleh direksi.

2.5.

RUPS memberikan pengesahan atas laporan tahunan.

2.6.

Laporan tahunan sekurang-kurangnya memuat: 

Uraian mengenai profil Perusahaan termasuk visi dan misi perusahaan.



Perhitungan tahunan yang terdiri atas neraca dan perhitungan laba rugi konsolidasi serta penjelasan atas dokumen lersebut.



Informasi mengenai keadaan dan jalannya Perusahaan serta hasil yang telah dicapai, manajemen risiko dan pelaksanaan tanggung jawab sosial Perusahaan.



Kegiatan utama Perusahaan dan perubahannya selama tahun buku.

69




Rincian masalah yang tirnbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan Perusahaan termasuk kasus litigasi yang belum selesai.



Uraian

mengenai

keanggotaan

direksi dan

keanggotaan

komisaris termasuk pekerjaan komisaris di luar perusahaan. 

Gaji, fasilitas dan/atau tunjangan lain bagi anggota direksi dan honor, fasilitas dan/atau tunjangan lain bagi anggota komisaris.



Jumlah rapat komisaris/direksi serta jumIah kehadiran masingmasing anggota komisaris/direksi.



Hal-hal yang berhubungan dengan kegiatan komite komisaris, sekretaris perseroan, dan SPI.



Sistem pemberian honorarium untuk auditor eksternal.



Benturan kepentingan yang mungkin akan terjadi dan/atau yang sedang berlangsung.



3.

Pelaksanaan praktik-praktik good corporate governance (GCG).

Pelaporan Lainnya 3.1

Komisaris melaporkan kepada pemegang saham dengan segera tentang terjadinya gejala menurunnya kinerja perusahaan secara signifikan.

3.2

Direksi membuat laboran manajemen secara berkala mengenai pencapaian

target

kinerja,

dan

menyampaikannya

kepada

komisaris dan pemegang saham. 3.3

Laporan lain yang harus diberikan direksi kepada komisaris adalah:

3.4

Laporan

mengenai

pertanggungjawaban

pelaksanaan

program kemitraan dan bina lingkungan. 3.5

Laporan mengenai pelaksanaan tugas SPI.

3.6

Laporan

mengenai

pengernbangan

dan

suksesi

manajer

kunci/senior perusahaan.

70


3.7

Laporan mengenai penggantian komisaris/direksi pada anak perusahaan.

3.8

Laporan

mengenai

pelaksanaan

manajemen

resiko dan

laporan kinerja penggunaan teknologi informasi. 3.9

Laporan kepada pihak ketiga baik instansi pemerintah maupun lembaga lain hanya dapat diberikan oleh direksi dan unsur pimpinan yang diberikan wewenang di daerah (untuk tingkat unit) untuk hal-hal yang bersifat rutin operasional.

3.10

Pelaporan pada hakekatnya dilaksanakan secara berjenjang.

R. PENUNJUKAN AUDITOR EKSTERNAL 1. Pengertian dan Prinsip 1.1

Pemegang saham dan stakeholder lainnya memerlukan suatu jaminan bahwa informasi yang disajikan manajemen dalam bentuk laporan keuangan dapat diandalkan dan tidak menyesatkan

1.2

Auditor Eksternal merupakan pihak yang secara independen dan profesional dapat memberikan pendapat melalui opini atas kelayakan dan kewajaran informasi atas laporan keuangan yang disajikan oleh manajemen

1.3

Proses penunjukan auditor eksternal merupakan wewenang RUPS yang tidak dapat didelegasikan guna menghindari situasi benturan kepentingan

2. Pelaksanaan 2.1

Seleksi calon auditor ekternal dilakukan oleh panitia tender yang ditunjuk secara tertulis oleh direksi secara transparan

2.2

Pelaksanaan

seleksi

auditor

ekternal

berpedoman

kepada

Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa yang berlaku di PT Perta Medika

71


2.3

Persyaratan penunjukan dan kriteria auditor eksternal disusun oleh komisaris

2.4

Komisaris (melalui komite audit bila ada) mengusulkan auditor eksternal kepada RUPS

2.5

Penunjukan auditor eksternal ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham

2.6

Calon auditor eksternal yang akan ditunjuk harus auditor yang telah mendapat register dari Departemen Keuangan

2.7

Komisaris mengusulkan auditor eksternal setelah melakukan reviu atas kesesuaian

proposal yang diajukan oleh calon auditor

eksternal dengan Term of Reference yang disusun oleh komisaris yang mencakup rencana kerja, sasaran, ruang lingkup audit 2.8

Alasan besarnya honorarium/imbal jasa yang diusulkan untuk auditor eksternal

disampaikan Komisaris melalui komite audit

kepada RUPS

S. ETIKA DAN PERILAKU 1. Pengertian dan Prinsip Etika berarti personalisasi prinsip-prinsip moral dalam melakukan praktik bisnis secara komprehensif, sehingga tercipta perilaku yang kondusif dalam suatu kerangka budaya korporasi (corporate culture). Prinsip 1.1 Setiap perusahaan memerlukan standar etika dan perilaku untuk menjamin budaya perusahaan dalam situasi yang kondusif sehingga praktik kerja perusahaan dapat berjalan dengan maksimal. 1.2 Setiap nilai-nilai yang diyakini dan dianggap sebagai prinsip moral yang bermanfaat bagi berkembangnya budaya organisasi dijadikan standar etika/ perilaku yang baku bagi setiap komponen perusahaan. 1.3 Prinsip moral dan standar etika/ perilaku tersebut diakomodasikan dalam suatu kode etik sehingga secara keseluruhan sesuai dengan

72


visi, misi, dan budaya perusahaan dan dapat dijadikan dasar dalam merumuskan kebijakan atau prosedur. 1.4 Kode etik perusahaan diharapkan mampu menciptakan standar mutu kerja, menghilangkan conflict of interest, dan mengembangkan kompetensi. 1.5 Setiap komponen perusahaan dalam melaksanakan fungsi dan perannya harus sesuai dengan standar etika/ perilaku dalam kode etik.

2. Pelaksanaan 2.1 Perusahaan menyusun kode etik / perilaku yang berlaku untuk seluruh insan perusahaan . 2.2 Kode etik tertulis disosialisasikan kepada seluruh komponen perusahaan. 2.3 Kode etik perusahaan mengikat seluruh komponen perusahaan. 2.4 Setiap

insan

perusahaan

diwajibkan

untuk

menandatangani

pernyataan kepatuhan terhadap kode etik yang berisi pernyataan bahwa yang bersangkutan telah menerima, memahami, dan akan menaati ketentuan yang ada dalam kode etik dan bersedia menerima konsekuensinya apabila melanggar . 2.5 Dalam jangka waktu tertentu melakukan evaluasi pelaksanaan kode etik . 2.6 Komisaris memastikan dipatuhinya kode etik oleh seluruh jajaran perusahaan.

73


BAB IV PENGELOLAAN HUBUNGAN DENGAN STAKEHOLDERS

A. UMUM 1.

Pengelolaan

stakeholders

diarahkan

pada

kepentingan

bisnis

perusahaan dengan memperhatikan tanggung jawab sosial perusahaan, keselamatan, kesehatan kerja, dan lingkungan serta memperhatikan skala prioritas dan saling menghargai (mutual respect) sehingga tercapai keseimbangan dan keharmonisan antara: 1.1 Dimensi bisnis yang berorientasi pada penciptaan nilai (value creation) dan kepuasan pelanggan. 1.2 Dimensi sosial yang menyangkut aspek etika usaha dan tanggung jawab sosial perusahaan, kondisi kesehatan dan keselamatan serta kesejahteraan pekerja dan aspek sosial kemasyarakatan. 1.3 Dimensi

lingkungan

yang

mengarahkan

perusahaan

untuk

memperhatikan aspek kelestarian dan keseimbangan lingkungan hidup di sekitar unit usaha. 2.

Pengelolaan

stakeholders

didasarkan

prinsip-prinsip

GCG,

yaitu

transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, kemandirian, dan kewajaran.

B. HAK DAN PARTISIPASI STAKEHOLDERS 1.

Hak stakeholders dapat timbul secara hukum karena pemberlakuan peraturan perundang-undangan, perjanjian/kontrak, atau karena nilai etika / moral dan tanggung jawab sosial perusahaan yang tidak

74


bertentangan dengan kebijakan perusahaan dan peraturan perundangundangan yang berlaku. 2.

Hak-hak

stakeholders

dihormati,

dilindungi

dan

dipenuhi

oleh

perusahaan, antara lain melalui pemberian informasi yang relevan dan penting secara transparan, akurat dan tepat waktu dan melalui mekanisme komunikasi yang sehat dan beretika. 3.

Perusahaan menciptakan kondisi yang memungkinkan stakeholders berpartisipasi dalam mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4.

Perusahaan

menetapkan

mekanisme

untuk

menampung

dan

menindaklanjuti saran dan keluhan dari stakeholders.

C. PENGELOLAAN STAKEHOLDERS 1. Karyawan Perusahaan harus menggunakan kemampuan bekerja dan kriteria yang terkait dengan sifat pekerjaan secara taat asas dalam mengambil keputusan mengenai penerimaan karyawan. Setiap kebijakan perusahaan yang terkait dengan karyawan disusun secara

transparan

dan

mengakomodasikan

kepentingan

bersama

kayawan dengan memperhatikan kondisi perusahaan. Perusahaan memastikan tersedianya informasi yang perlu diketahui oleh karyawan melalui sistem komunikasi yang berjalan baik dan tepat waktu. Perusahaan memiliki peraturan kepegawaian tertulis yang mengatur dan melaksanakan dengan adil dan transparan pola rekrutmen, promosi, mutasi, demosi maupun pemutusan hubungan kerja dengan tetap mengacu pada peraturan pemerintah. Perusahaan

menyusun

kontrak

kerja

antara

karyawan

dengan

perusahaan yang memuat hak dan kewajiban setiap pihak secara jelas. Perusahaan membangun sistem penggajian yang

mempertimbangkan

beban dan tanggung jawab setiap karyawan.

75


Perusahaan menjamin terciptanya lingkungan kerja yang kondusif, termasuk kesehatan dan keselamatan kerja agar setiap karyawan dapat bekerja secara kreatif dan produktif. Penetapan besarnya gaji, keikutsertaan dalam pelatihan, penetapan jenjang karir dan penentuan persyaratan kerja lainnya dilakukan secara objektif, tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, gender, dan kondisi fisik seseorang atau keadaan khusus lainnya yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan. Perusahaan menghormati hak karyawan untuk membentuk dan aktif dalam serikat pekerja dan perusahaan akan senantiasa membangun komunikasi yang harmonis dengan serikat pekerja, Karyawan dan serikat pekerja yang ada di perusahaan berhak untuk menyampaikan saran/pendapat/keluhan dan usul mengenai lingkungan kerja dan kesejahteraan karyawan dan perusahaan menyediakan media untuk penyampaiannya. Perusahaan akan memastikan agar karyawan tidak menggunakan nama, fasilitas atau hubungan baik perusahaan dengan pihak eksternal untuk kepentingan pribadi.. Karyawan berhak melaporkan pelanggaran atas etika bisnis dan pedoman perilaku, serta peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perusahaan dan perusahaan akan melindungi setiap karyawan yang jujur dan loyal. Perusahaan membentuk tim/unit untuk menangani pengelolaan atas pelanggaran/masalah etika

2. Masyarakat Pengguna Jasa Perusahaan 2.1 Konsumen / Pasien: Perusahaan memberikan informasi mengenai barang dan jasa yang disediakan oleh perusahaan secara transparan.

76


Perusahaan menciptakan dan memelihara hubungan yang harmonis dengan konsumen / pasien dengan menjaga kualitas dan ketepatan waktu jasa pelayanan yang diberikan. Perusahaan memiliki media yang efektif untuk berkomunikasi dengan konsumen / pasien. Perusahaan senantiasa meningkatkan jasa pelayanannya kepada konsumen / pasien dengan harga yang kompetitif. Perusahaan

akan

memberikan

informasi

secara

transparan

mengenai kondisi kesehatan, proses pengobatan, serta jenis pengobatan yang diberikan kepada pasien terkait. Informasi mengenai kondisi kesehatan, proses pengobatan, jenis pengobatan yang diberikan pada seorang pasien hanya dapat diberikan pada pihak luar melalui mekanisme yang telah ditetapkan perusahaan dalam kebijakan mengenai informasi rahasia. Perusahaan menjaga kerahasiaan mengenai kondisi kesehatan, proses pengobatan, jenis pengobatan yang diberikan pada seorang pasien (medical record) Perusahaan senantiasa menggunakan teknologi kedokteran terbaru dengan mempertimbangkan efisiensi penggunaan dana perusahaan guna meningkatkan kualitas pelayanan. Perusahaan dan seluruh unit rumah sakit / klinik di bawahnya memperlakukan

semua

konsumen

/

pasien

dengan

standar

pelayanan prima dengan mengoptimalkan potensi yang dimiliki perusahaan. Perusahaan mengadakan suatu sistem penjaminan kualitas produk / jasa perusahaan tidak hanya berdasar kepentingan konsumen / pasien tetapi juga untuk kepentingan nama baik perusahaan. Perusahaan mengadakan fungsi khusus pada unit-unit usaha terkait untuk menangani klaim atas produk / jasa yang diberikan perusahaan.

77


2.2 Mahasiswa Akademi Perawat Setiap kebijakan perusahaan yang terkait dengan mahasiswa akademi perawat disusun secara transparan dan mengakomodasi aspirasi mahasiswa dengan memperhatikan kondisi perusahaan. Perusahaan (Akper) menyediakan kurikulum yang memadai untuk menghasilkan lulusan yang unggul di bidangnya dan dapat mendukung unit usaha lainnya (Rumah Sakit). Setiap periode tertentu dilakukan evaluasi atas kurikulum dan direvisi sesuai dengan kemajuan teknologi kedokteran yang terbaru. Perusahaan memastikan tersedianya informasi yang perlu diketahui oleh mahasiswa melalui sistem komunikasi yang berjalan baik dan tepat waktu. Perusahaan mengadakan fungsi khusus pada unit-unit usaha terkait untuk menangani klaim/keluhan mahasiswa.

3. Pemerintah Perusahaan memberikan informasi yang diminta oleh pemerintah selaku regulator guna penetapan kebijakan dan regulasi dalam dunia usaha dimana PT. Pertamedika berusaha dengan akurat dan tepat waktu. Perusahaan bertanggungjawab untuk menaati peraturan perundangundangan yang berlaku bagi PT. Pertamedika antara lain UU perburuhan, UU perlindungan konsumen, UU lingkungan hidup, UU perpajakan. Tidak

menggantungkan

kelangsungan

hidup

perusahaan

pada

pemerintah.

4. Pemasok Berupaya mendapatkan informasi yang benar dan lengkap mengenai pemasok dan memperlakukan pemasok sebagai partner strategis dan bukan hanya sekedar sumber daya perusahaan.

78


Perusahaan akan transparan dalam memberikan informasi mengenai pengadaan barang/jasa, dalam hal syarat teknis administrasi pengadaan, cara evaluasi dan hasil evaluasi, penetapan calon pemasok kepada calon pemasok yang memenuhi syarat dan berminat, serta bagi masyarakat luas pada umumnya. Perusahaan akan memberikan perlakuan yang sama (equal) bagi semua calon pemasok dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan yang tidak wajar kepada pihak tertentu, dengan cara dan atau alasan apapun. Perusahaan akan berupaya saling menjaga kerahasiaan informasi dan melindungi kepentingan masing-masing pihak. Perusahaan akan bertanggungjawab untuk memenuhi kontrak yang telah disepakati

bersama

pemasok

dan

oleh

karenanya

layak

untuk

mendapatkan perlakuan yang sama dari pihak pemasok. Perusahaan berupaya mendapatkan pemasok dengan penawaran harga yang paling menguntungkan dengan memperhatikan etika bisnis yang sehat. Perusahaan menjalin kerjasama yang baik dengan pemasok guna menjamin ketersediaan material dan jasa yang dibutuhkan.

5. Kreditur Direksi

membuat

kebijakan

yang

terkait

dengan

pinjaman

dan

penjadualan pelunasan hutang. Keputusan pendanaan melalui pinjaman dilakukan setelah melalui kajiankajian yang seksama termasuk mengenai risiko-risiko potensial yang ada. Dana hasil pinjaman akan digunakan sesuai peruntukannya dan dikelola dengan efektif serta bertanggungjawab. Perusahaan mengakui dan menjunjung tinggi hak kreditur yaitu untuk menerima pembayaran kembali dengan tepat waktu dan tepat jumlah atas pinjaman yang telah diberikan kepada PT. Pertamedika sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

79


6. Masyarakat Direksi menetapkan kebijakan dan peraturan untuk menjamin terjaganya keselarasan hubungan antara perusahaan dengan masyarakat sekitar, termasuk program kemitraan dan bina lingkungan. Perseroan akan memberikan informasi yang relevan seluas-luasnya kepada masyarakat mengenai kegiatan perusahaan termasuk didalamnya penanganan terhadap pengaduan masyarakat dan upaya pelestarian lingkungan sekitar. Memberikan kesempatan kepada masyarakat sekitar perusahaan untuk bekerja di perusahaan sepanjang sesuai dengan kebutuhan dan standar mutu yang ditetapkan perusahaan. Perusahaan turut berperan dalam menjaga dan melestarikan budaya lokal yang positif di lingkungan sekitar perusahaan. Turut

berperan

aktif

dalam

kegiatan

sosial

masyarakat

sekitar

perusahaan. Perusahaan bertanggungjawab atas dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan usaha perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan dimana perusahaan beroperasi.

80


BAB V PENUTUP

1.

Pedoman tata kelola perusahaan (Code of Corporate Governance) digunakan sebagai acuan utama dalam tata kelola perusahaan oleh pemegang saham / RUPS, komisaris, dan direksi beserta jajarannya

2.

Etika usaha dan tata perilaku yang mengatur hubungan perusahaan dengan stakeholders serta tata perilaku insan PERTAMEDIKA diatur didalam Code of Conduct.

3.

Laporan pemantauan efektivitas penerapan tata kelola perusahaan disampaikan kepada direksi, komisaris dan pemegang saham.

4.

Pedoman tata kelola perusahaan ditelaah dan dimutakhirkan secara berkala untuk disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan serta perubahan lingkungan usaha.

5.

Permintaan perubahan pedoman tata kelola perusahaan dapat dilakukan oleh pemegang saham, komisaris dan direksi.

6.

Setiap perubahan atas pedoman tata kelola perusahaan dilakukan setelah

mendapatkan

persetujuan direksi dan

komisaris

serta

disampaikan kepada pemegang saham. 7.

Pedoman tata kelola perusahaan ini dinyatakan berlaku efektif sejak ditetapkan

8.

Hal – hal yang belum diatur dalam pedoman tata kelola perusahaan ini tetap mengacu pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku

81

BAB II : STRUKTUR GOVERNANCE

Recommend Documents