BAB II LANDASAN TEORI
II.1. Pendapatan Asli Daerah II.1.1. Definisi Pendapatan Asli Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, pendapatan asli daerah didefinisikan sebagai pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ahmad Yani (2002) juga menyebutkan bahwa pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. II.1.2. Jenis-Jenis Pendapatan Asli Daerah Di dalam Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, pada bab V (lima) nomor 1 (satu) disebutkan bahwa pendapatan asli daerah bersumber dari : a. Pajak Daerah Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah (Erly Suandy, 2002).
9
9
b. Retribusi Daerah Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (Ahmad Yani, 2002). c. Hasil pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan Hasil pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan antara lain bagian laba, devisen dan penjualan saham milik daerah (HAW. Wijaya, 2002). d.
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah yang meliputi: 1. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan. 2. Jasa giro. 3. Pendapatan bunga. 4. Keuntungan adalah nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing. 5. Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh pemerintah (Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004).
II.2. Dasar Teori Retribusi Daerah II.2.1 Pengertian Retribusi Daerah Berdasarkan Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah, retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. 10
Retribusi juga dapat diartikan sebagai pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sebagai akibat adanya kontra-prestasi yang diberikan oleh Pemda atau pembayaran yang didasarkan atas prestasi/pelayanan yang diberikan Pemda yang langsung dinikmati secara perseorangan oleh warga masyarakat dan pelaksanaannya didasarkan atas peraturan yang berlaku (Halim, 2001). II.2.2. Sifat Retribusi Daerah Dari definisi-definisi retribusi daerah pada bagian II.2.1., retribusi memiliki sifatsifat sebagai berikut: 1. Adanya timbal balik atau imbalan secara langsung kepada pembayar. Imbalan dari retribusi yang dibayarkan dapat langsung dinikmati oleh pembayar, yaitu berupa pelayanan dari pemda yang memungut retribusi. 2. Retribusi dapat dipaksakan. Retribusi dapat dipaksakan bersifat ekonomis, artinya masyarakat yang ingin mendapatkan pelayanan atau prestasi dari pemerintah, maka wajib membayar retribusi. II.2.3. Terminologi Retribusi Daerah Berdasarkan Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah, definisidefinisi yang berkaitan dengan retribusi daerah antara lain: 1. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
11
2. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. 3. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. 4. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. 5. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. 6. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu. 7. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan. 8. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang dapat disingkat SSRD, adalah surat yang oleh Wajib Retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau
12
penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah. 9. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang dapat disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi. 10. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang dapat disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang. 11. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda. 12. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Perpajakan Daerah dan Retribusi dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah dan Retribusi. 13. Penyidikan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah dan Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
13
II.2.4. Sarana Pelaporan Retribusi Daerah Sarana pelaporan retribusi daerah berupa surat ketetapan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah meliputi (Kesit Bambang Prakosa, 2005): 1. Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD) Surat Setoran Retribusi daerah adalah surat yang digunakan oleh Wajib retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah. 2. Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) Surat Ketetapan Retribusi daerah adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang. 3. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar (SKRDLB) Surat Ketetapan Retribusi daerah Lebih Bayar adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi yang terutang atau tidak seterusnya terutang. 4. Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD) Surat tagihan retribusi daerah adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda. II.2.5. Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah Pemungutan retribusi tidak diborongkan dan dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan. Wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang
14
terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD) (Kesit Bambang Prakosa, 2005). II.2.6. Cara Perhitungan Retribusi Daerah Besarnya retribusi yang terutang dihitung berdasarkan: 1. Tingkat penggunaan jasa. 2. Tarif retribusi. Besarnya retribusi yang harus dibayar oleh orang pribadi dan atau badan yang menggunakan jasa yang bersangkutan dihitung dari perkalian antara tingkat penggunaan jasa dan tarif retribusi. Tingkat penggunaan jasa adalah jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul pemerintah daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan. Sedangkan tarif retribusi adalah nilai rupiah atau persentase tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi yang terutang. (Darwin, 2010) II.2.7. Keberatan Retribusi Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk atas Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan. Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas. Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama tiga bulan sejak tanggal Surat Ketetapan Retribusi Daerah diterbitkan, kecuali apabila wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya, yaitu keadaan yang terjadi di luar kehendak/kekuasaan dari wajib retribusi. Untuk penyelesaian permohonan keberatan retribusi, kepala daerah dapat memberikan keputusannya dalam jangka waktu paling lama enam bulan sejak tanggal 15
surat permohonan keberatan retribusi dari wajib retribusi diterima. Apabila jangka waktu tersebut telah lewat dan kepala daerah tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan. Keputusan kepala daerah atas keberatan retribusi dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang. Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% sebulan untuk paling lama duabelas bulan. Imbalan bunga dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Retribusi Daerah Lebih Bayar (SKRDLB). (Darwin, 2010) II.2.8. Penggolongan Retribusi Daerah Secara Umum Berdasarkan Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah, retribusi digolongkan menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu retribusi umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu. II.2.8.1. Retribusi Jasa Umum Objek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan. Subjek Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan. Penggolongan Retribusi Jasa Umum digunakan kriteria sebagai berikut: 1. Jasa tersebut termasuk dalam kelompok urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. 16
2. Selain melayani kepentingan umum jasa tersebut memberi manfaat khusus bagi orang pribadi atau badan yang diharuskan membayar retribusi. 3. Dianggap layak apabila jasa tersebut hanya disediakan atau diberikan kepada orang pribadi atau badan yang membayar retribusi. 4. Retribusi atas jasa tersebut tidak bertentangan dengan kebijaksanaan nasional mengenai penyelenggaraan jasa tersebut. 5. Retribusi jasa tersebut dapat dipungut secara efektif dan efisien, serta merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial. 6. Memungkinkan penyediaan jasa tersebut dengan tingkat dan atau kualitas pelayanan yang memadai. Jenis-jenis retribusi jasa umum antara lain: 1. Retribusi pelayanan kesehatan. 2. Retribusi pelayanan persampahan atau kesehatan. 3. Retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akte catatan sipil. 4. Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat. 5. Retribusi parkir di tepi jalan umum. 6. Retribusi pelayanan pasar. 7. Retribusi pengujian kendaraan bermotor. 8. Retribusi penggantian biaya cetak peta. 9. Retribusi pengujian kapal perikanan. II.2.8.2. Retribusi Jasa Usaha Objek Retribusi jasa usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara 17
optimal, dan/atau pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta. Subjek Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan. Kriteria penetapan jenis-jenis retribusi jasa usaha adalah sebagai berikut (Darwin, 2010): 1. Jasa tersebut adalah jasa yang bersifat komersial yang seyogyanya disediakan oleh sektor swasta tetapi belum memadai. 2. Terdapatnya harta yang dimiliki/dikuasai daerah yang belum dimanfaatkan secara penuh oleh pemerintah daerah. Jenis-jenis retribusi jasa usaha antara lain : 1. Retribusi pemakaian kekayaan daerah. 2. Retribusi pasar grosir dan atau pertokoan. 3. Retribusi tempat pelelangan. 4. Retribusi terminal. 5. Retribusi tempat khusus parkir. 6. Retribusi tempat penginapan atau pesanggarahan atau vila. 7. Retribusi penyedotan kakus. 8. Retribusi pelayanan pelabuhan kapal. 9. Retribusi tempat rekreasi dan olah raga. 10. Retribusi penyebrangan di atas air. 11. Retribusi pengolahan limbah cair. 12. Retribusi penjualan produksi usaha daerah.
18
II.2.8.3. Retribusi Perizinan Tertentu Objek retribusi perizinan tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksud untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Subjek Retribusi Perizinan Tertentu adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tertentu dari pemerintah daerah. Dalam menetapkan jenis retribusi kedalam golongan retribusi perizinan tertentu digunakan kriteria sebagai berikut: 1. perizinan tersebut termasuk urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah dalam rangka asas desentralisasi. 2. perizinan tersebut benar-benar diperlukan guna melindungi kepentingan umum. 3. perizinan tidak bertentangan atau tumpang tindih dengan perizinan yang diselenggarakan oleh tingkat pemerintahan yang lebih tinggi. 4. biaya yang menjadi beban daerah dalam penyelenggaraan perizinan tersebut cukup besar sehingga layak dibiayai sebagian atau seluruhnya dari retribusi perizinan. Jenis-jenis retribusi perizinan tertentu antara lain : 1. Retribusi izin mendirikan bangunan. 2. Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol. 3. Retribusi izin gangguan. 4. Retribusi izin trayek. 5. Retribusi izin usaha perikanan.
19
II.2.9. Retribusi Daerah Kota Tangerang II.2.9.1. Retribusi Jasa Umum Kota Tangerang Jenis retribusi yang termasuk golongan retribusi jasa umum kota Tangerang antara lain: 1. Retribusi Pelayanan Kesehatan. 2. Retribusi Pelayanan Persampahan/kebersihan. 3. Retribusi Penggantian Cetak KTP dan Akte Catatan Sipil. 4. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat. 5. Retribusi Pengajuan Kendaraan Bermotor. 6. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran. 7. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Sewa lahan untuk reklame). II.2.9.2. Retribusi Jasa Usaha Kota Tangerang Jenis Retribusi yang termasuk golongan retribusi jasa usaha kota Tangerang antara lain: 1.
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
2.
Retribusi Terminal.
3.
Retribusi Parkir Khusus.
4.
Retribusi Penyedotan Kakus.
5.
Retribusi Rumah Potong Hewan.
II.2.9.3. Retribusi Perizinan Tertentu Kota Tangerang Jenis Retribusi yang termasuk golongan retribusi perizinan tertentu kota Tangerang antara lain: 1. Retribusi Izin Membangun Bangunan. 2. Retribusi Izin Gangguan. 20
3. Retribusi Izin Trayek. 4. Retribusi Izin Pengambilan Air Bawah Tanah. 5. Retribusi Tanda Daftar Perusahaan. 6. Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah. 7. Retribusi Izin Usaha Kepariwisataan. 8. Retribusi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP). 9. Retribusi Izin Bongkar Muat Barang. 10. Retribusi Tanda Daftar Industri (TDI)/ Izin Usaha Industri (IUI). 11. Retribusi Gudang. II.2.9.2. Retribusi Jasa Usaha Kota Tangerang Secara Khusus Dari ketiga golongan retribusi yang terdaftar di Kota Tangerang, salah satunya adalah golongan retribusi jasa usaha. Di bawah ini akan dijelaskan secara spesifik mengenai jenis-jenis retribusi jasa usaha yang dikenakan pada tahun 2007 hingga 2009, yaitu: 1. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Berdasarkan peraturan daerah kota Tangerang nomor 21 tahun 2000 tentang retribusi pemakaian kekayaan daerah dan peraturan daerah nomor 15 tahun 2005 tentang perubahan atas peraturan daerah kota tangerang nomor 21 tahun 2000 tentang retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi pemakaian kekayaan daerah adalah retribusi atas pemakaian kekayaan daerah milik pemerintah daerah oleh orang atau badan hukum tidak termasuk pemakaian kekayaan daerah untuk pelayanan umum. Objek retribusi pemakaian kekayaan daerah adalah pelayanan pemakaian kekayaan daerah yang meliputi: a. Pemakaian Tanah. 21
b. Pemakaian Gedung. c. Pemakaian Kendaraan/alat berat. d. Pemakaian Rumah Susun. e. Penggalian Daerah Milik Jalan (Damija). Subjek retribusi pemakaian kekayaan daerah adalah orang atau badan hukum yang memanfaatkan/ memakai kekayaan daerah. Tingkat penggunaan jasa pemakaian kekayaan daerah diukur berdasarkan jangka waktu pemakaian kekayaan daerah. Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi pemakaian kekayaan daerah didasarkan pada tujuan untuk memperoleh
keuntungan
yang
layak
sebagai
pengganti
biaya
pengadaan,
perawatan/pemeliharaan, biaya penyusutan dan biaya administrasi. Prinsip penetapan tarif retribusi pemakaian daerah adalah untuk mengganti biaya administrasi, pelayanan, perawatan / pemeliharaan. Struktur besarnya tarif tercantum pada lampiran II. 2. Retribusi Terminal Berdasarkan peraturan daerah kota Tangerang nomor 7 Tahun 2000 tentang retribusi terminal, retribusi terminal adalah pungutan atas pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum di lingkungan terminal, sub terminal dan pangkalan yang dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah. Obyek retribusi terminal adalah fasilitas terminal berupa tempat dan/atau lapangan untuk menaikkan dan/atau menurunkan penumpang kendaraan umum di lingkungan terminal, sub terminal dan pangkalan. Subyek retribusi terminal adalah orang pribadi atau badan hukum yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa di terminal yang disediakan pemerintah daerah.
22
Prinsip penetapan tarif retribusi terminal adalah untuk mengganti biaya administrasi, pembangunan, perawatan, penyusutan, kebersihan, kerusakan, keamanan dan biaya pembinaan. Struktur besarnya tarif tercantum pada lampiran III. 3. Retribusi Parkir Khusus Berdasarkan peraturan daerah kota Tangerang nomor 9 tahun 2002 tentang retribusi tempat parkir kendaraan bermotor, retribusi parkir khusus adalah retribusi yang dikenakan atas tempat yang dibuat khusus untuk tempat parkir kendaraan bermotor yang dapat berupa gedung parkir/taman parkir atau pelataran parkir yang dikelola Pemerintah Daerah. Obyek retribusi parkir khusus adalah pelayanan, penyediaan dan pengelolaan tempat khusus parkir. Subyek retribusi parkir khusus adalah setiap orang/badan yang menggunakan tempat khusus parkir. Tingkat penggunaan jasanya diukur berdasarkan jangka waktu penggunaan tempat parkir. Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi parkir khusus adalah untuk mengganti sebagian biaya penyediaan dan pengelolaan perparkiran. Struktur dan besarnya tarif tercantum pada lampiran IV. 4. Retribusi Penyedotan Kakus Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tangerang nomor 10 tahun 2000 tentang retribusi penyedotan dan penggunaan fasilitas pengolahan lumpur tinja, retribusi penyedotan dan penggunaan fasilitas pengolahan lumpur tinja atau biasa disebut retribusi penyedotan kakus adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pelayanan penyedotan tinja, penggunaan fasilitas IPLT, IPAL dan kolam oksidasi beserta sistem jaringan perpipaannya yang dimiliki/dikelola oleh Pemerintah Kota Tangerang untuk kepentingan orang pribadi atau badan. 23
Obyek retribusi penyedotan dan penggunaan fasilitas pengolahan lumpur tinja adalah pelayanan penyedotan dan penggunaan fasilitas IPLT, IPAL dan kolam oksidasi yang dilakukan dan/atau dimiliki/dikelola oleh pemerintah Kota Tangerang. Subyek retribusinya adalah orang pribadi atau badan hukum yang memperoleh pelayanan penyedotan tinja dan/atau menerima pelayanan fasilitas IPLT, IPAL dan kolam oksidasi. Besaran jasa pelayanan penyedotan dan penggunaan fasilitas pengolahan lumpur tinja dihitung berdasarkan volume penggunaan fasilitas dan jarak angkutan. Perhitungan dan klasifikasi penetapan besarnya tarif retribusi didasarkan pada pertimbangan efisiensi pelayanan dan tingkat kemampuan masyarakat serta terjaminnya lingkungan yang sehat. Besarnya tarif retribusi penyedotan dan penggunaan fasilitas pengolahan lumpur tinja tercantum pada lampiran V. 5. Retribusi Rumah Potong Hewan Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 3 Tahun 2007 tentang retribusi rumah potong hewan, retribusi rumah potong hewan adalah pembayaran atas jasa pelayanan penyediaan fasilitas rumah potong hewan termasuk tempat pemakaian kandang istirahat. Obyek retribusi rumah potong hewan adalah penyediaan fasilitas rumah potong hewan dan/atau kandang istirahat. Subyek retribusinya adalah setiap orang pribadi atau badan hukum yang menggunakan jasa pelayanan rumah potong hewan dan/atau kandang istirahat. Tingkat penggunaan jasa retribusi rumah potong hewan diukur berdasarkan jenis pelayanan dan hewan yang dipotong. Prinsip penetapan tarif retribusi berdasarkan tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagai pengganti biaya administrasi, biaya pembangunan, perawatan rumah potong hewan dan kebersihan pelayanan pemotongan 24
hewan. Struktur dan besarnya tarif retribusi rumah potong hewan tercantum pada lampiran VI. II.2.10. Dasar Hukum Retribusi Jasa Usaha 1. Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah. 2. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah. 4. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah. 5. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 15 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah. 6. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 7 Tahun 2000 Tentang Retribusi Terminal. 7. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 7 Tahun 2000 Tentang Retribusi Terminal. 8. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 9 Tahun 2002 Tentang Retribusi Tempat Parkir Kendaraan Bermotor. 9. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 10 Tahun 2000 Tentang Retribusi Penyedotan Dan Penggunaan Fasilitas Pengolahan Lumpur Tinja.
25
10. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Retribusi Rumah Potong Hewan. II.3. Penelitian Terdahulu Yang Relevan II.3.1. Identifikasi dan Potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2005-2009 (Tarjo, 2010) Tarjo (2010) meneliti tentang identifikasi dan potensi pajak daerah dan retribusi daerah di kabupaten Wonogiri pada tahun 2005-2009. Data yang digunakan adalah data penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah tahun anggaran 2005-2009. Untuk mengidentifikasi pajak dan retribusi daerah, ia terlebih dahulu menghitung pertumbuhan dan kontribusi terhadap PAD dari masing-masing pajak daerah dan retribusi daerah. Untuk menghitung pertumbuhan dan kontribusi terhadap PAD, ia menggunakan analisis data sebagai berikut: 1. Analisis Tingkat Pertumbuhan i
it
i t ) x i t )
dimana: i
: rasio pertumbuhan jenis pajak daerah atau retribusi daerah
Xit
: jumlah jenis pajak daerah atau retribusi daerah tahun ke t
Xi (t-1)
: jumlah jenis pajak daerah atau retribusi daerah tahun ke t-1
2. Analisis Tingkat Kontribusi i
i
dimana: i Xi
: rasio kontribusi jenis pajak daerah atau retribusi daerah : jenis pajak daerah atau retribusi daerah 26
X
: total pajak daerah atau retribusi daerah.
Sedangkan untuk mengidentifikasi jenis pajak dan retribusi daerah, didasari oleh kriteria-kriteria berikut ini: 1.
pertumbuhan (+) dan kontribusi (+) yang menunjukkan suatu kegiatan yang sangat dominan baik dari pertumbuhan maupun dari kontribusi, disebut prima;
2.
pertumbuhan (+) dan kontribusi (-) yang menunjukkan suatu kegiatan yang pertumbuhannya dominan tetapi kontribusinya kecil, disebut berkembang. Kegiatan ini dapat ditingkatkan kontribusinya untuk dipacu menjadi kegiatan yang dominan;
3.
pertumbuhan (-) dan kontribusi (+) yang menunjukkan suatu kegiatan yang pertumbuhannya kecil tetapi kontribusinya besar, disebut potensial. Kegiatan ini sangat mungkin merupakan kegiatan yang sedang mengalami penurunan;
4.
pertumbuhan (-) dan kontribusi (-) yang menunjukkan suatu kegiatan yang tidak potensial baik dari kriteria pertumbuhan maupun kriteria kontribusi, disebut terbelakang. Dari penelitian yang ia lakukan, dapat disimpulkan bahwa tingkat
penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten Wonogiri selalu mengalami fluktuasi selama periode tahun anggaran 2005 hingga 2009. Ia juga menyimpulkan bahwa yang termasuk pajak potensial hanya pajak penerangan jalan. Untuk jenis retribusi daerah yang termasuk klasifikasi retribusi yang prima adalah retribusi kekayaan daerah dan retribusi rekreasi dan olah raga. Retribusi yang potensial adalah retribusi pelayanan kesehatan, retribusi penggantian biaya cetak KTP dan KK, retribusi pasar dan retribusi ijin hasil hutan. 27
II.4. Kerangka Pemikiran Penelitian ini didasarkan oleh kerangka pemikiran yang dapat digambarkan sebagai berikut: Gambar II.1 Kerangka Pemikiran Penerimaan Retribusi Jasa Usaha
Analisis Data
Efektivitas Pertumbuhan Pembahasan
Kontribusi terhadap total retribusi Kontribusi terhadap PAD
Kesimpulan
Saran
28
