BAB II KEWENANGAN DIREKSI PERSEROAN DALAM MELAKSANAKAN PENGURUSAN PERUSAHAAN

BAB II KEWENANGAN DIREKSI PERSEROAN DALAM MELAKSANAKAN PENGURUSAN PERUSAHAAN A. Pengertian PT Dalam praktek sangat banyak kita jumpai perusahaan berbentuk perusahaan terbatas. Bahkan berbisnis dengan membentuk perseroan terbatas ini, terutama untuk bisnis yang serius atau bisnis besar, merupakan model berbisnis yang paling lazim dilakukan, sehingga dapat dipastikan bahwa jumlah dari perseroan terbatas di Indonesia jauh melebihi jumlah bentuk bisnis lain, seperti Firma, Perusahaan Komanditer, Koperasi dan lain-lain. Terhadap perseroan terbatas ini dalam beberapa bahasa disebut sebagai berikut: 1. Dalam bahasa Inggris disebut dengan Limited (Ltd) Company atau Limited Liability Company ; ataupun Limited (Ltd) Corporation. 2. Dalam bahasa Belanda disebut dengan Naamlooze Vennootschap atau yang sering disingkat dengan NV saja. 3. Dalam bahasa Jerman terhadap perseroan terbatas ini disebut dengan Gesellschaft mit Beschrankter Haftung. 4. Dalam bahasa Spanyol disebut dengan Sociedad De Responsabilidad Limitada.24 Namun Demikian, apakah yang dimaksud dengan perseroan terbatas itu? Menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas Pasal 1 angka 1 menyatakan, bahwa: 25 24

Munir Fuady, Perseroan Terbatas Paradigma Baru, (Bandung : Citra Adya Bakti, 2003) hal

1.

Universitas Sumatera Utara

“Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut dengan Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, yang melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya. Dari batasan yang diberikan tersebut diatas ada lima unsur Perseroan Terbatas yaitu sebagai berikut:

26

1. Perseroan Terbatas merupakan suatu badan hukum; 2. Didirikan berdasarkan perjanjian; 3. Menjalankan usaha tertentu; 4. Memiliki modal yang terbagi dalam saham-saham; 5. Memenuhi persyaratan Undang-Undang. Ilmu hukum mengenal 2 (dua) macam subjek hukum, yaitu subjek hukum pribadi (orang perorangan), dan subjek hukum berupa badan hukum. Terhadap masing-masing subjek hukum tersebut berlaku ketentuan hukum yang berbeda satu sama lainnya, meskipun dalam hal-hal tertentu terhadap keduanya dapat diterapkan suatu aturan yang berlaku umum. Salah satu ciri khas yang membedakan antara subjek hukum pribadi dengan subjek hukum berupa badan hukum adalah saat lahirnya subjek hukum tersebut, yang pada akhirnya akan menentukan saat lahirnya hak-hak dan kewajiban bagi masing-masing subjek hukum tersebut. Pada subjek hukum pribadi, status subjek 25

UU No. 40 Tahun 2007 Pasal 1 angka 1 Ahmad Yani & Gunawan Widjaja, Seri Hukum Bisnis Perseroan Terbatas (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), hal 7 26


hukum dianggap telah ada bahkan pada saat pribadi orang perorangan tersebut berada dalam kandungan (pasal 1 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Perdata). Sedangkan pada badan hukum, keberadaan status badan hukumnya baru diperoleh setelah ia memperoleh pengesahan dari pejabat yang berwenang, yang memberikan hak-hak, kewajiban dan harta kekayaan sendiri bagi badan hukum tersebut, terlepas dari hak-hak, kewajiban dan harta kekayaan para pendiri, pemegang saham maupun para pengurusnya. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang tidak ada satu pasalpun yang menyatakan perseroan sebagai badan hukum, tetapi dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas secara tegas dinyatakan dalam Pasal 1 angka (1) bahwa Perseroan adalah badan hukum. Ini berarti perseroan tersebut memenuhi syarat keilmuan sebagai pendukung kewajiban dan hak, antara lain memiliki harta kekayaan sendiri terpisah dari harta kekayaan pendiri atau pengurusnya.

1. Perseroan Terbatas merupakan suatu Badan Hukum Perseroan Terbatas merupakan badan hukum, yang berarti Perseroan Terbatas adalah subjek hukum dimana Perseroan Terbatas sebagai suatu badan yang dapat dibebani hak dan kewajiban seperti halnya manusia pada umumnya. UndangUndang yang telah memberikan perseroan sebagai badan hukum atau “persona standi in judicio” telah membuat keberadaan perseroan sebagai subyek hukum mandiri yang berarti hukum telah memberikan padanya hak dan kewajiban sebagaimana yang dimiliki manusia. Artinya, perrseroan itu dapat mempunyai harta


kekayaan sendiri, hak-hak dan melakukan perbuatan serta kewajiban seperti orangorang pribadi. 27 Oleh karena itu sebagai badan hukum , Perseroan Terbatas mempunyai kekayaan sendiri yang terpisah dari kekayaan pengurusnya. Dengan adanya kedudukan mandiri dari perseroan itu, bila terjadi pergantian Pemegang saham, Direksi dan Komisaris, maka tidak membuat perseroan berubah dari keberadaannya sebagai “persona standi in judicio”. 28 Dalam melakukan kegiatan yang dilihat bukan perbuatan pengurusnya tetapi yang harus diperhatikan adalah perseroannya, karena yang bertanggung jawab adalah perseroan. 29 Mengenai definisinya, badan hukum atau legal entity atau legal person dalam Black’s Law Dictionary dinyatakan sebagai a body, other than a natural person, that can function legally, sue or be sued, and make decisions through agents. 30 Sementara dalam kamus hukum versi Bahasa Indonesia, badan hukum diartikan dengan organisasi, perkumpulan atau paguyuban lainnya dimana pendiriannya dengan akta otentik dan oleh hukum diperlakukan sebagai persona atau sebagai orang. 31 Sedangkan badan hukum itu oleh beberapa para ahli hukum sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Chidir Ali antara lain memberikan batasan sebagai berikut :32 27

Gunawan widjaja, op.cit, hal 9 Ibid 29 Ahmad Yani & Gunawan, op.cit, hal 7 30 Henry Campbell Black, Black’s Law Dictionary-Abridged Seventh Edition, ( St. Paul Minn : West Publishing Co, 2000 ), hal 726 31 Irma Nurhayati, Ulasan tentang status Badan Hukum Perseroan Terbatas menurut UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, < http : // www.google.com >, status badan hukum PT, yang diakses pada tanggal, 8 Juni 2009, hal 1 32 Chidir Ali, Badan Hukum, ( Bandung : Alumni, 1991 ), hal 18 28


a. E. Utrecht “Badan Hukum adalah badan yang menurut hukum berkuasa ( berwenang ) menjadi pendukung hak”. b. R. Subekti “ Badan Hukum adalah suatu badan atau perkumpulan yang dapat memiliki hakhak dan melakukan perbuatan seperti seorang manusia, serta memiliki kekayaan sendiri, dapat digugat atau menggugat di depan hakim”. c. Meyers “ Badan Hukum adalah meliputi sesuatu yang menjadi pendukung hak dan kewajiban”. d. Wirjono Prodjodikoro “ Badan Hukum adalah badan yang disamping manusia perseorangan juga dapat dianggap bertindak dalam hukum dan yang mempunyai hak-hak, kewajibankewajiban, dan perhubungan hukum terhadap orang lain atau badan lain”.

Pengertian yang diberikan diatas memperjelas bahwa perseroan terbatas adalah suatu badan hukum mandiri yang diakui oleh Negara, yang mempunyai personalia tersendiri terlepas dari pemegang sahamnya. Korporasi dicirikan pada sifat tanggung jawab yang terbatas dari para pemegang sahamnya, saham-saham yang diterbitkan yang mudah sekali diperjualbelikan/ diperdagangkan, dan keberadaannya yang diakui secara terus menerus. Keberadaan status badan hukum dan karenanya sifat pertanggungjawaban terbatas pada pemegang sahamnya


ditentukan oleh saat “incorporation”-nya. Dengan telah dinyatakannya suatu perusahaan sebagai incorporated, maka status badan hukum dengan sifat tanggung jawabnya yang terbataspun hadir demi hukum bagi kepentingan pemegang saham korporasi. Di Indonesia, UUPT menyatakan saat incorporation adalah saat perseroan memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM. 33 Menurut Steward Kyd, perseroan terbatas adalah kumpulan dari sejumlah manusia dalam suatu kesatuan dengan jangka waktu eksistensi yang abadi dalam bentuk yang tidak nyata ( artificial ), memiliki kemampuan bertindak sebagaimana layaknya seorang individu manusia, orang perorangan dapat memiliki atau melepaskan penilaian suatu benda, membuat perjanjian dan oerikatan, menggugat dan digugat, dan hak-hak lainnya sebagaimana diberikan oleh peraturan yang membentuk dan mengaturnya. 34 Dari rumusan yang diberikan di atas dapat diketahui bahwa suatu perseroan terbatas sebagai suatu bentuk modern corporation memiliki setidaknya tiga karakteristik tambahan sebagai berikut : 35 1. Kepemilikannya diwadahkan dalam bentuk saham-saham yang dapat dengan

mudah dipindahtangankan atau dialihkan kepada siapapun

juga,

33

Pasal 7 ayat ( 4 ) UUPT Dikutip dari < http : // www.wikipedia.org/wiki/corporations > yang diakses pada tanggal 9 Juni 2009. 35 Gunawan Widjaja, loc.cit., hal 11 34


2. Mempunyai masa hidup yang abadi dengan jangka waktu pendirian yang tidak ditentukan lamanya, yang tidak digantungkan pada masa hidup pemegang sahamnya, 3. Sifat tanggung jawab yang tidak hanya terbatas pada pemegang saham, tidak hanya untuk tanggung jawab perdata melainkan juga tanggung jawab atas suatu tindak pidana yang dilakukan oleh perseroan. Disamping itu dikenal juga pertanggungjawaban terbatas terhadap para pengurusnya. Dengan demikian dapatlah dilihat dan disimpulkan bahwa pada dasarnya suatu perseroan terbatas mempunyai ciri-ciri sekurang-kurangnya sebagai berikut: 36 1.

Memiliki status hukum tersendiri, yaitu sebagai suatu badan hukum, yaitu subjek

hukum artificial, yang sengaja diciptakan oleh hukum

untuk membentuk kegiatan perekonomian, yang dipersamakan dengan individu manusia, orang perorangan; 2.

Memiliki harta kekayaan tersendiri yang dicatatkan atas namanya sendiri, dan pertanggungjawaban sendiri atas setiap tindakan, perbuatan, termasuk perjanjian yang dibuat. Ini berarti perseroan dapat mengikatkan dirinya dalam satu atau lebih perikatan yang berarti menjadikan perseroan sebagai subjek hukum mandiri ( persona standi in judicio ) yang memiliki kapasitas dan kewenangan untuk dapat menggugat dan digugat dihadapan pengadilan;

36

Ibid


3.

Tidak lagi membebankan tanggung jawabnya kepada pendiri, atau pemegang sahamnya, melainkan hanya untuk dan atas nama dirinya sendiri, untuk kerugian dan kepentingan dirinya sendiri;

4.

Kepemilikannya tidak digantungkan pada orang perorangan tertentu, yang merupakan pendiri atau pemegang sahamnya. Setiap saat saham perseroan dapat dialihkan kepada siapapun juga menurut ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Undang-Undang yang berlaku pada suatu waktu tertentu;

5.

Keberadaannya tidak dibatasi jangka waktunya dan tidak lagi dihubungkan dengan eksistensi dari pemegang sahamnya;

6.

Pertanggungjawaban yang mutlak terbatas, selama dan sepanjang para pengurus

( direksi ), dewan komisaris dan atau pemegang saham

tidak melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang tidak boleh dilakukan.

2. Perseroan Terbatas didirikan berdasarkan perjanjian Kemudian disebutkan pula bahwa Perseroan Terbatas didirikan berdasarkan perjanjian, hal ini menunjukkan bahwa sebagai suatu perkumpulan dari orang-orang yang bersepakat mendirikan

sebuah badan usaha yang berbentuk Perseroan

Terbatas. Ketentuan Pasal 7 ayat ( 1 ) UUPT menyatakan bahwa perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia. Rumusan ini pada dasarnya mempertegas kembali makna perjanjian


sebagaimana diatur dalam ketentuan umum mengenai perjanjian yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sebagai perjanjian khusus yang bernama, perjanjian pembentukan Perseroan Terbatas ini juga tunduk sepenuhnya pada syaratsyarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab UndangUndang Hukum Perdata, disamping ketentuan khusus yang diatur dalam UUPT tersebut. Perjanjian pendirian Perseroan Terbatas yang dilakukan oleh para pendiri tersebut dituangkan dalam suatu akta notaris yang disebut dengan akta pendirian. Akta pendirian ini pada dasarnya mengatur berbagai macam hak-hak dan kewajiban para pihak pendiri perseroan dalam mengelola dan menjalankan Perseroan Terbatas tersebut. Hak-hak dan kewajiban tersebut merupakan isi perjanjian selanjutnya yang disebut dengan anggaran dasar perseroan sebagaimana ditegaskan kembali di dalam Pasal 8 ayat ( 1 ) UUPT.37

3. Menjalankan Usaha Tertentu Perseroan Terbatas sebagai suatu badan usaha harus menjalankan kegiatan usaha. Melakukan kegiatan usaha artinya menjalankan perusahaan. Kegiatan usaha yang dilakukan oleh Perseroan Terbatas adalah dalam bidang perekonomian dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan atau laba. Kegiatan usaha yang dilakukan oleh Perseroan Terbatas haruslah kegiatan usaha yang halal, artinya kegiatan Perseroan Terbatas harus sesuai dengan maksud dan tujuan pendirian Perseroan Terbatas serta tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum,

37

Ahmad Yani & Gunawan, Loc. Cit, Hal. 11


dan atau kesusilaan. Perseroan tidak dapat didirikan dan dijalankan jika tidak memiliki tujuan dan kegiatan usaha yang jelas. 38

4.

Memiliki Modal yang terbagi dalam Saham-saham Sebagai suatu badan hukum yang independen, dengan hak-hak dan

kewajiban-kewajiban mandiri, lepas dari hak-hak dan kewajiban-kewajiban para pemegang sahamnya maupun para pengurusnya, perseroan haruslah memiliki harta kekayaan tersendiri dalam menjalankan kegiatan usahanya serta untuk melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya. Untuk itu pada saat perseroan didirikan, bahkan sebelum permohonan pengesahan akta pendirian perseroan ke Menteri Hukum dan HAM, para pendiri telah menyetorkan sekurang-kurangnya 50 % dari seluruh modal yang ditempatkan atau dikeluarkan perseroan yang diambil bagian oleh para pendiri. 39

5.

Memenuhi Persyaratan Undang-Undang Setiap perseroan harus memenuhi persyaratan UUPT dan peraturan

pelaksanaannya mulai dari pendiriannya, beroperasinya dan berakhirnya. Hal ini menunjukkan bahwa UUPT menganut system tertutu ( closed system ).

38 39

Ibid Ibid


B.

Organ – Organ PT Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi dan

Dewan Komisaris. 40 Untuk lebih jelasnya penulis akan kemukakan satu persatu. 1.

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah

Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan/atau anggaran dasar. 41 RUPS merupakan organ perseroan yang kedudukannya adalah sebagai organ yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 1 angka 4. Akan tetapi, apabila kita melihat pada bunyi kalimat “memegang sagala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris”, maka kekuasaan yang dimaksud diatas sebenarnya kekuasaan RUPS adalah tidak mutlak. Artinya, kekuasaan tertinggi yang diberikan oleh undangundang kepada RUPS tidak berarti RUPS dapat melakukan lingkup tugas dan wewenang yang telah diberikan undang-undang dan anggaran dasar kepada Direksi dan Komisaris. Kekuasaan tertinggi yang dimiliki oleh RUPS hanya mengenai wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris. Dengan demikian dapat disimpulkan pula bahwa Direksi atau Komisaris mempunyai wewenang yang

40 41

Pasal 1 ayat (2) UUPT Pasal 1 ayat (4) UUPT


tidak dipengaruhi oleh RUPS. Tugas, kewajiban, wewenang dari setiap organ termasuk RUPS sudah diatur secara mandiri (otonom) di dalam Undang-undang no. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Setiap organ diberi kebebasan bergerak asal semuanya dilakukan demi tujuan dan kepentingan Perseroan. Instruksi dari organ lain, misalnya RUPS, dapat saja tidak dipenuhi oleh direksi meskipun direksi diangkat oleh RUPS sebab pengangkatan direksi oleh RUPS tidak berarti bahwa wewenang yang dimiliki direksi merupakan pemberian kuasa atau bersumber dari pemberian kuasa dari RUPS kepada direksi melainkan wewenag yang ada pada direksi adalah bersumber dari undang-undang dan anggaran dasar. 42 Oleh karena itu, RUPS tidak dapat mencampuri tindakan pengurusan perseroan sehari-hari yang dilakukan direksi sebab tindakan direksi semata-mata adalah untuk kepentingan perseroan, bukan untuk RUPS. RUPS dapat diselenggarakan dengan 2 (dua) macam RUPS, yaitu sebagai berikut: 43 a. RUPS Tahunan, yang diselenggarakan dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku. b. RUPS lainnya, yang dapat diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan. Penyelenggaraan RUPS secara tahunan dan sewaktu-waktu pada prinsipnya yang berwenang menyelenggarakan adalah direksi, kecuali direksi berhalangan atau ada pertentangan kepentingan antara direksi dan perseroan, maka 42

Agus Budiarto, Kedudukan Hukum & tanggung jawab Pendiri Perseroan Terbatas, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2002), hal 58 43 Pasal 78 UU no. 40 tahun 2007


pemanggilan dilakukan oleh komisaris. Penyelenggaraan RUPS tersebut menurut Pasal 79 ayat (1) UUPT dapat pula terjadi karena dimohon oleh satu pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (sepersepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah atau suatu jumlah yang lebih kecil

sebagaimana

ditentukan

dalam

anggaran

dasar

perseroan

yang

bersangkutan. Jadi, prakarsa menyelenggarakan RUPS disini datang dari pemegang saham. Bahkan menurut Pasal 80 ayat (1) UUPT pemohon dapat diberi izin oleh Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan perseroan untuk : a. Menetapkan pemberian izin kepada pemohon. b. Melakukan sendiri pemanggilan RUPS tersebut. Ketentuan ini merupakan control dari pemegang saham yang diberikan oleh undang-undang atas pengurusan dan pengawasan yang dilakukan oleh direksi dan komisaris melalui ketua Pengadilan Negeri yang berwenang member izin. Ketua Pengadilan Negeri dapat memerintahkan direksi atau komisaris unruk hadir dalam RUPS tersebut bahkan dapat juga menentukan bentuk, isi, dan jangka waktu pemanggilan RUPS serta menunjuk ketua rapat tanpa terikat pada ketentuan Undang-undang Perseroan Terbatas dan anggaran dasar. Selanjutnya, guna kepentingan penyelenggaraan RUPS, direksi melakukan pemanggilan kepada para pemegang saham dengan mengacu pada ketentuan sebagai berikut: 44

44

Pasal 82 UU no. 40 tahun 2007


a. Pemanggilan RUPS dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum RUPS diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS. b. Pemanggilan RUPS dilakukan dengan surat tercatat dan/atau dengan iklan dalam surat kabar. c. Dalam panggilan RUPS dicantumkan tanggal, waktu, tempat, dan mata acara rapat disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam RUPS tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal dilakukan pemanggilan RUPS sampai dengan tanggal RUPS diadakan. d. Perseroan wajib memberikan salinan bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada pemegang saham secara Cuma-Cuma jika diminta. e. Dalam hal pemanggilan tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dan panggilan tidak sesuai dengan ketentuan ayat (3), keputusan RUPS tetap sah jika semua pemegang saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan tersebut disetujui dengan suara bulat. Bagi perseroan terbuka, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 83 UUPT, sebelum dilakukan pemanggilan RUPS, wajib didahului dengan pengumuman mengenai akan diadakan pemanggilan RUPS dalam 2 (dua) surat kabar harian dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Pengumuman ini dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan RUPS. Keputusan RUPS menganut asas diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Akan tetapi, bila berdasarkan musyawarah tidak dapat


dicapai, maka keputusan dapat diambil berdasarkan suara terbanyak biasa dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah. Sedangkan apa yang dimaksud dengan suara terbanyak biasa menurut penjelasan Pasal 87 UUPT adalah jumlah suara yang lebih banyak dari kelompok suara lain tanpa harus mencapai lebih dari setengah keseluruhan suara dalam pemungutan suara tersebut. 2.

Direksi Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab

penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar Pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. 45 Pada Prinsipnya, Direksi bertanggung jawab terhadap perseroan (pemegang saham secara keseluruhan) bukan kepada pemegang saham secara perseorangan. Tugas kepengurusan direksi tidak terbatas pada kegiatan rutin, melainkan juga berwenang dan wajib mengambil insiatif membuat rencana dan perkiraan mengenai perkembangan perseroan untuk masa mendatang dalam rangka mewujudkan maksud dan tujuan persero. Pengertian pengurusan mencakup pula pengelolaan kekayaan perseroan, karena itu Undang-undang Perseroan mengatur mekanisme yang memungkinkan terlaksananya prinsip “fiduciary duty” yang mencakup juga “duty of skill and care” oleh direksi. Hal ini tampak pada pengaturan tugas masing-masing anggota Direksi, bahkan apabiala anggota direksi yang bersangkutan bersalah atau lalai melaksanakan

45

Pasal 1 ayat ( 5 ) UUPT


tugasnya dengan baik sehingga perseroan dirugikan, dia bertanggung jawab penuh secara pribadi, dan pemegang saham dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri. Karena pentingnya peranan direksi, undang-undang perseroan mengatur persyaratn yang cukup berat untuk menjadi anggota Direksi. Kepengurusan perseroan dilakukan oleh direksi. 46 Ketentuan ini menugaskan Direksi untuk

menjalankan pengurusan perseroan

yang

bidang

usahanya

mengerahkan dana masyarakat, menerbitkan surat pengakuan hutang, atau perseroan terbuka wajib mempunyai paling sedikit 2 (dua) orang anggota direksi. Hal ini perlu mengingat beratnya tugas dan tanggung jawab Direksi jika hanya dijalankan oleh satu orang anggota Direksi. Yang dapat diangkat menjadi anggota Direksi adalah orang perseorangan yang : 47 a. Mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit ; atau b. Tidak pernah menjadi anggota Direksi atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit ; atau c. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan. Anggota Direksi diangkat oleh RUPS. Untuk pertama kali pengangkatan anggota Direksi dilakukan oleh pendiri dalam akta pendirian perseroan. Anggota Direksi 46 47

Pasal 92 ayat (1) UU no. 40 Tahun 2007 Pasal 93 ayat (1) UU no. 40 Tahun 2007


diangkat untuk jangka waktu tertentu dengan kemungkinan dapat diangkat kembali. Tanpa mengurangi hak pemegang saham dalam pengangkatan, penggantian dan pemberhentian anggota Direksi diatur dalam Anggaran Dasar. 48 Peraturan tentang pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi serta besar dan jenis penghasilan Direksi ditetapkan oleh RUPS. Dalam anggaran Dasar dapat ditetapkan bahwa kewenangan RUPS yang disebutkan tadi dilakukan oleh Komisaris atas nama RUPS. 49 Direksi bertanggungjawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan. 50 Dalam hal anggota Direksi terdiri atas 2 (dua) anggota Direksi atau lebih, maka yang berwenang mewakili perseroan adalah setiap anggota Direksi, kecuali lain ditentukan dalam Undang-undang Perseroan dan/atau Anggaran Dasar. 51 Undang-Undang Perseroan memilih system perwakilan kolegial, tetapi untuk kepentingan praktis masing-masing anggota Direksi berwenang mewakili perseroan. Dalam anggaran dasar dapat juga ditentukan pembatasan wewenang anggota Direksi. Pembatasan wewenang tersebut diberikan karena ada perbedaan kepentingan antara perseroan dan anggota Direksi yang bersangkutan.

48

Pasal 94 UU no. 40 Tahun 2007 Pasal 96 UU no. 40 Tahun 2007 50 Pasal 97 UU no. 40 Tahun 2007 51 Pasal 98 UU no. 40 Tahun 2007 49


Anggota Direksi tidak berwenang mewakili perseroan, apabila : 52 a. Terjadi perkara di depan pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan ; atau b. Anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan. Dalam anggaran dasar ditetapkan yang berhak mewakili perseroan apabila terdapat keadaan seperti yang ditentukan tersebut, maka RUPS mengangkat 1 (satu) orang pemegang saham atau lebih untuk mewakili perseroan menggugat di muka Pengadilan Negeri, Direksi yang telah merugikan perseroan. Direksi, wajib : 53 a. Membuat dan memelihara daftar pemegang saham, daftar khusus, risalah RUPS dan risalah rapat Direksi ; b. Membuat laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dan dokumen keuangan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Dokumen Perusahaan ; dan c. Memelihara seluruh daftar, risalah, dan dokumen keuangan Perseroan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dan dokumen persero lainnya. Anggota Direksi juga wajib melaporkan kepada Perseroan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya dalam Perseroan dan Perseroan lain

52 53

Pasal 99 UU no. 40 Tahun 2007 Pasal 100 UU no. 40 tahun 2007


untuk selanjutnya dicatat dalam daftar khusus. 54 Demikian juga mengenai kepemilikan saham anggota keluarga beserta perubahannya wajib dilaporkan. Yang dimaksud “keluarga” adalah suami/istri dan anak-anaknya. Mengenai harta kekayaan perseroan, Direksi wajib meminta persetujan RUPS untuk mengalihkan atau menjadikan jaminan seluruh atau sebagian besar kekayaan perseroan. Perbuatan hukum tersebut tidak boleh merugikan pihak ketiga yang beritikad baik. Keputusan RUPS untuk mengalihkan atau menjadikan jaminan hutang seluruh atau sebagian besar kekayaan perseroan sah apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit ¾ (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh paling sedikit ¾ (tiga perempat) bagian dari jumlah suara tersebut. Perbuatan hukum pengalihan atau penjaminan kekayaan perseroan itu diumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak perbuatan hukum tersebut dilakukan. 55 Syarat memperoleh persetujuan RUPS dalam hal pengalihan atau penjaminan seluruh atau sebagian besar kekayaan perseroan, kemungkinan sulit dipenuhi oleh perseroan go public yang menerbitkan obligasi atau obligasi konversi. Alasannya ialah kemungkinan sebagian atau seluruh kekayaannya dijadikan jaminan. Hal ini wajar, karena perseroan go public menghimpun dana dari masyarakat pemegang obligasi.

54 55

Pasal 101 UU no. 40 Tahun 2007 Pasal 102 UU no. 40 Tahun 2007


Mengenai

kepailitan

perseroan,

Direksi

hanya

dapat

mengajukan

permohonan kepada Pengadilan Negeri agar perseroan dinyatakan pailit berdasarkan keputusan RUPS. Dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi, dan kekayaan perseroan tidak cukup untuk menutup kerugian akibat kepailitan tersebut, maka setiap anggota Direksi secara bertanggung renteng bertanggung jawab atas kerugian itu. Namun anggota Direksi yang dapat membuktikan bahwa kepailitan bukan karena kesalahan atau kelalaiannya tidak bertanggungjawab secara tanggung renteng atas kerugian tersebut. 56 Anggota Direksi dapat diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya. Keputusan untuk memberhentikan anggota Direksi hanya dapat diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam RUPS. Apabila yang bersangkutan tidak hadir, maka RUPS dapat memberhentikan tanpa kehadirannya. Dengan keputusan pemberhentian itu, maka kedudukan sebagai anggota Direksi berakhir. 57 Disamping itu, anggota Direksi dapat diberhentikan untuk sementara oleh Dewan Komisaris dengan menyebutkan alasannya. Pemberhentian sementara tersebut diberitahukan secara tertulis kepada anggota Direksi yang bersangkutan. Anggota Direksi yang diberhentikan sementara tidak berwenang melakukan tugasnya. Dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara harus diselenggarakan RUPS. Dalam RUPS tersebut

56 57

Pasal 104 UU no. 40 Tahun 2007 Pasal 105 UU no. 40 Tahun 2007


anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri. Berdasarkan pertimbangan, RUPS dapat mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara atau memberhentikan anggota Direksi yang bersangkutan. Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari tidak diadakan RUPS, maka pemberhentian sementara tersebut menjadi batal. Bagi Perseroan Terbuka yang menyelenggarakan RUPS tersebut, maka berlaku ketentuan peraturan perundangundangan di bidang pasar modal. 58 Bahwasanya, dalam Anggaran Dasar diatur ketentuan mengenai : a. Tata cara pengunduran diri anggota Direksi ; b. Tata cara pengisian jabatan anggota Direksi yang lowong ; c. Pihak yang berwenang menjalankan pengurusan dan mewakili Perseroan dalam hal seluruh anggota Direksi berhalangan atau diberhentikan untuk sementara. Dengan demikian, berlaku semua ketentuan mengenai hak, wewenang, dan kewajiban Direksi terhadap perseroan dan pihak ketiga bagi Komisaris. 3.

Komisaris Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan

pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi. 59 Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai

58 59

Pasal 106 UU no. 40 Tahun 2007 Pasal 1 angka 6 UU no. 40 Tahun 2007


Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi yang dilakukan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan. Dewan Komisaris terdiri atas 1 (satu) orang atau lebih. Apabila Dewan Komisaris yang terdiri atas lebih dari 1 (satu) orang anggota merupakan majelis dan setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri, melainkan berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris. Perseroan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan menghimpun dan/atau mengelola dana masyarakat, Perseroan yang menerbitkan surat pengakuan utang kepada masyarakat atau Perseroan Terbuka wajib mempunyai paling sedikit 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris. 60 Latar belakang pertimbangannya karena perseroan seperti itu diperlukan pengawasan yang lebih ketat disbanding dengan PT lainnya, karena menyangkut kepentingan masyarakat umum. Perkataan Komisaris mengandung pengertian baik sebagai organ PT maupun sebagai organ perseorangan. Sebagai organ PT, komisaris lazim disebut juga Dewan Komisaris, sedangkan sebagai orang perseorangan disebut anggota Komisaris. Sebagai organ PT, pengertian Komisaris termasuk juga badan-badan lain yang menjalankan tugas pengawasan khusus di bidang tertentu. Menurut penjelasan Pasal 108 ayat (4) UUPT, berbeda dari Direksi yang memungkinkan setiap anggota Direksi bertindak sendiri-sendiri dalam menjalankan tugas Direksi, setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri dalam menjalankan tugas Dewan Komisaris, kevuali berdasarkan keputusan Dewan 60

Pasal 108 UU no. 40 Tahun 2007


Komisaris. Hal ini berarti bahwa komisaris yang lebih dari satu orang itu bersifat kolegial. Yang dapat diangkat menjadi anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit, atau tidak pernah menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah yang menyebabkan suatu Perseroan dinyatakan pailit, atau orang yang pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan. 61 Dewan Komisaris pada umumnya bertugas untuk mengawasi kebijaksanaan Direksi dalam mengurus perseroan serta memberikan nasihat-nasihat kepada Direksi. 62 Tugas pengawasan itu bias berbentuk pengawasan preventif atau represif. 63 Pengawasan preventif ialah melakukan tindakan dengan menjaga sebelumnya agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang akan merugikan perseroan, misalnya untuk beberapa perbuatan dari direksi yang harus dimintakan persetujuan Komisaris, apakah hal itu sudah dilaksanakan atau belum. Dalam hal ini Komisaris harus selalu mengawasinya. Sedangkan pengawasan represif ialah pengawasan yang dimaksudkan untuk menguji perbuatan Direksi apakah semua perbuatan yang

61

Pasal 110 ayat (1) UU no. 40 Tahun 2007 Pasal 114 ayat (2) UU no. 40 Tahun 2007 63 Agus Budiarto, op.cit, hal 71 62


dilakukan oleh Direksi itu tidak menimbulkan kerugian bagi perseroan dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang dan anggaran dasar. Apakah nasihat-nasihat dari Komisaris sudah diperhatikan betul oleh Direksi. Semua ini adalah pengawasan preventif yang dilakukan oleh Komisaris. Dewan Komisaris wajib : 64 a.

Membuat risalah rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya;

b.

Melaporkan kepada perseroan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada Perseroan tersebut dan Perseroan lain; dan

c.

Memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS. Dalam anggaran dasar dapat ditetapkan pemberian wewenang kepada Dewan

Komisaris untuk memberikan persetujuan atau bantuan kepada Direksi dalam melakukan perbuatan hukum tertentu tersebut beriktikad baik. 65 Maksudnya, merupakan tindakan pengurusan berupa memberikan persetujuan secara tertulis dari Dewan Komisaris atau tindakan Dewan Komisaris mendampingi Direksi dalam melakukan perbuatan hukum tertentu. Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu. Yang berlaku semua ketentuan mengenai hak, wewenang, dan kewajiban Direksi terhadap Perseroan dan pihak ketiga. 66

64

Pasal116 UU no. 40 Tahun 2007 Pasal 117 UU no. 40 Tahun 2007 66 Pasal 118 UU no. 40 Tahun 2007 65


Sebagai badan hukum, Perseroan Terbatas memenuhi persyaratan sebagai berikut :67 a.

Organisasi yang teratur Organisasi yang teratur ini dapat dilihat dari adanya organ perusahaan yang

terdiri atas Rapat Umum Pemegang Saham ( RUPS ), Direksi dan Komisaris ( Pasal 1 ayat ( 2 ) Undang – Undang Perseroan Terbatas ). Keteraturan Organisasi perusahaan dapat diketahui melalui ketentuan Undang – Undang Perseroan Terbatas, Anggaran Dasar Perseroan, Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham, Keputusan Dewan Komisaris, Keputusan Direksi dan peraturan-peraturan perusahaan lainnya yang dikeluarkan dari waktu ke waktu. b.

Harta Kekayaan yang dipisahkan Perseroan Terbatas mempunyai harta kekayaan sendiri yang dipisahkan dari

harta kekayaan pribadi perseroannya, berupa modal yang berasal dari pemasukan harta kekayaan lainnya baik berupa benda berwujud atau tidak berwujud yang merupakan milik perseroan. Pasal 31 ayat ( 1 ) dan dihubungkan dengan Pasal 34 ayat ( 1 ) UUPT menegaskan bahwa harta kekayaan perseroan terdiri atas seluruh nilai nominal saham yang dapat dilakukan dalam bentuk uang dan atau dalam bentuk lainnya.

67

Rachmadi Usman, Dimensi Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas ( Bandung : Alumni, 2004 ), hal 50


c.

Mempunyai tujuan tertentu Sebagai badan hukum yang melakukan kegiatan usaha, Perseroan Terbatas

mempunyai maksud dan tujuan tertentu. Karena itu, kegiatan usaha yang dijalankan Perseroan Terbatas dilakukan dalam rangka mewujudkan maksud dan tujuan pendirian Perseroan Terbatas. Dalam Pasal 15 ayat ( 1 ) huruf b UUPT dinyatakan bahwa maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ditetapkan dalam anggaran dasar. Berhubung Perseroan Terbatas menjalankan perusahaan, kegiatan Perseroan Terbatas diharapkan dapat mendatangkan keuntungan atau laba. d.

Melakukan hubungan hukum sendiri Sebagai badan hukum, perseroan melakukan sendiri hubungan hukum

dengan pihak ketiga yang diwakili oleh pengurus yang disebut Direksi dan Komisaris. Direksi bertanggungjawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Dalam melaksanakan kegiatannya tersebut, Direksi berada dalam pengawasan Dewan Komisaris yang dalam hal – hal tertentu membantu Direksi dalam menjalankan tugasnya tersebut.


C. Kewenangan

Direksi

Peseroan

dalam

melaksanakan

pengurusan

perusahaan Pengurusan dalam perseroan terbatas dilakukan oleh orang perorangan yang ditugaskan oleh perseroan terbatas dalam organ Direksi. Ini berarti, pengurusan mengenai kegiatan usaha perseroan terbatas, harus dilaksanakan sesuai dengan : a. Kepentingan perseroan ; b. Maksud dan tujuan perseroan terbatas ( intra vires act ) ; c. Ketentuan mengenai larangan dan batasan yang diberikan dalam : 1) Undang-Undang, khususnya UUPT, 2) Anggaran Dasar perseroan tersebut. Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Dalam hal anggota Direksi terdiri lebih dari 1 (satu) orang, yang berwenang mewakili perseroan adalah setiap anggota Direksi (masing-masing Direktur), kecuali ditentukan lain dalam anggaran dasar. Kewenangan Direksi untuk mewakili Perseroan adalah tidak terbatas dan tidak besyarat, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas, anggaran dasar, atau keputusan RUPS. Keputusan RUPS tersebut tidak boleh bertentangan dengan ketentuan UUPT dan / atau anggaran dasar perseroan. Perwakilan Direksi dalam Perseroan Terbatas, hanya mengikat harta kekayaan Perseroan Terbatas. Direksi tidak mewakili pemegang saham secara individu dan tidak mengikat pemegang saham dengan pihak ketiga.


Perwakilan merupakan tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh seseorang untuk kepentingan orang atau pihak lain, serta untuk dan atas nama orang atau pihak tersebut. Perwakilan dapat terjadi karena : a. Kehendak Undang-Undang semata-mata, yaitu dalam hal pengurusan dan perwakilan yang dilakukan oleh orang perorangan tertentu terhadap harta kekayaan dari orang perorangan yang dinyatakan tidak cakap untuk bertindak dalam hukum ; b. Kehendak Undang-Undang yang disertai dengan perbuatan manusia, dalam zaakwaarneming ; c. Putusan dan / atau penetapan Pengadilan ; d. Pemberian kuasa yang merupakan salah satu bentuk perjanjian khusus ( lastgeving ) ; e. Pengurusan yang dilakukan oleh orang-perorangan yang merupakan pengurus harta bersama yang disebut dengan “badan”, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, yang mempunyai aspek kehendak Undang-Undang dan perjanjian pemberian kuasa di dalamnya. Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan apabila : a. Terjadi perkara di pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan ; atau b. Anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.


Dalam hal terdapat benturan kepentingan, yang berhak mewakili Perseroan adalah : a. Anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan ; b. Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan ; atau c. Pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Pereroan.

Bagi Perseroan Terbatas, Direksi adalah trustee sekaligus Agent bagi Perseroan Terbatas. Dikatakan sebagai trustee karena Direksi malakukan pengurusan terhadap harta kekayaan perseroan, dan dikatakan sebagai agent, karena Direksi bertindak keluar untuk dan atas nama Perseroan Terbatas, selaku pemegang kuasa Perseroan Terbatas, yang mengikat Perseroan Terbatas dengan pihak ketiga. Ini berarti ada hubungan kepercayaan yang melahirkan kewajiban kepercayaan ( fiduciary duty ) antara direksi dan perseroan. Sehubungan dengan hal tersebut, Direksi memiliki : duty of loyalty and good faith ; dan duty of diligence and care ; terhadap Perseroan Terbatas. Direksi Perseroan Terbatas diangkat dan diberhentikan melalui RUPS. Yang dapat diangkat menjadi anggota Direksi adalah orang perseorangan yang cakap


melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya pernah : 68 a. Dinyatakan pailit ; b. Menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan dinyatakan pailit ; atau c. Dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara dan / atau yang berkaitan dengan sektor keuangan. Dan ketentuan atau persyaratan lain yang diatur oleh instansi teknis yang berwenang menetapkan persyaratan tambahan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pengangkatan anggota Direksi yang tidak memenuhi persyaratan batal karena hukum sejak saat anggota Direksi lainnya atau Dewan Komisaris mengetahui tidak terpenuhinya persyaratan tersebut. Dalam jangka waktu paling lambat 7 hari terhitung sejak diketahui, anggota Direksi lainnya atau Dewan Komisaris harus mengumumkan batalnya pengangkatan anggota Direksi yang bersangkutan dalam Surat Kabar dan memberitahukannya kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan. Terkait dengan perbuatan hukum yang telah dilakukan untuk dan atas nama Perseroan oleh anggota Direksi sebelum pengangkatannya batal, maka perbuatan hukum tersebut tetap mengikat dan menjadi tanggung jawab Perseroan, dan tidak mengurangi tanggung jawab anggota Direksi yang bersangkutan terhadap kerugian Perseroan. Sedangkan perbuatan hukum yang dilakukan untuk dan atas nama 68

Pasal 93 ayat ( 1 ) UU no. 40 Tahun 2007


Perseroan oleh anggota Direksi setelah pengangkatannya batal, adalah tidak sah dan menjadi tanggung jawab pribadi anggota Direksi yang bersangkutan. Dalam Business Judgement Rule atau disingkat BJR merupakan aturan yang memberikan kekebalan atau perlindungan bagi manajemen perseroan dari setiap tanggung jawab yang lahir sebagai akibat dari transaksi atau kegiatan yang dilakukan olehnya sesuai dengan batas-batas kewenangan dan kekuasaan yang diberikan kepadanya., dengan pertimbangan bahwa kegiatan tersebut telah dilakukan dengan memperhatikan standar kehati-hatian dan itikad baik. 69 ( Rule immunizies management from liability in corporate transactation undertaken within power og corporation and authority of management where there is reasonable basis to indicate that transaction was made with due care and in good faith ) Business Judgement Rule adalah prinsip dalam corporate Governance yang telah menjadi bagian dari tradisi hukum common law lebih dari seratus lima puluh tahun, yang secara tradisional dipergunakan sebagai tameng untuk melindungi Direksi dari tanggung jawab setiap keputusan yang diambilnya. Jika Direksi berhak atas perlindungan Business Judgement Rule maka pengadilan tidak boleh ikut campur apalagi mempertanyakan keputusan yang diambil Direksi. Aturan Business Judgement Rule didasarkan pada konsepsi bahwa Direksi lebih tahu dari siapapun juga mengenai keadaan perusahaannya dan karenanya landasan dari setiap keputusan yang diambil olehnya. Untuk itu, maka Direksi 69

Gunawan Widjaja, 150 Tanya jawab tentang Perseroan Terbatas ( Jakarta: forum sahabat, 2008), hal 67


selama dan sepanjang dalam mengambil keputusannya, Direksi tidak diperbolehkan untuk melakukan tindakan yang memberikan manfaat pribadi ( self-dealing ) atau tidak mempunyai kepentingan pribadi ( personal interest ) dan telah melaksanakan prinsip kehati-hatian dengan itikad baik. Business Judgement yang diambil Direksi tidak dapat ditentang atau dipertanyakan, kecuali keputusan tersebut telah diambil secara ceroboh ( in negligent manner ), dilakukan dengan cara curang ( tainted by fraud ), adanya benturan kepentingan ( conflict of interest ) atau didasarkan pada suatu perbuatan melawan hukum ( illegality ). Setiap pihak yang menyangkal, meragukan, mempertanyakan keputusan yang diambil Direksi perseroan wajib untuk membuktikan terlebih dahulu apakah keputusan yang diambil tersebut telah dilakukan dengan cara : a. Tidak memenuhi proses, tata cara atau prisedur yang diwajibkan ; b. Tidak dilakukan dengan semata-mata untuk kepentingan perseroan dan para stakeholdersnya, yaitu bahwa keputusan tersebut : 1)

Diambil dengan kecurangan ( fraud ),

2)

Mampunyai benturan kepentingan ( conflict of interest ) di dalamnya,

3)

Terdapat unsur perbuatan yang melanggar hukum ( illegality ),

4)

Terjadinya kelalaian berat ( gross negligence )


Tugas Direksi menurut UUPT a. Anggota Direksi wajib melaporkan kepada Perseroan mengenai saham yang dimiliki anggota Direksi yang bersangkutan dan / atau keluarganya dalam Perseroan dan Perseroan lain untuk selanjutnya didaftar dalam daftar khusus 70 ; dengan sanksi bahwa Anggota Direksi yang tidak melaksanakan kewajiban tersebut dan menimbulkan kerugian bagi Perseroan, bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian Perseroan tersebut.71 b. Direksi wajib mencatat pemindahan hak atas saham, tanggal dan hari pemindahan hak tersebut dalam daftar pemegang saham atau daftar khusus dan memberitahukan perubahan susunan pemegang saham kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan paling lambat 30 ( tiga puluh ) hari terhitung sejak tanggal pencatatan pemindahan hak. 72 Dalam hal pemberitahuan tersebut belum dilakukan, Menteri menolak permohonan persetujuan atau pemberitahuan yang dilaksanakan berdasarkan susunan dan nama pemegang saham yang belum diberitahukan tersebut ;73 c. Terkait dengan pembelian kembali saham, baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Perseroan, Direksi wajib memastikan bahwa pembelian tersebut dilakukan dengan cara dan proses yang tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 37 ayat ( 1 ) UUPT, yang jika bertentangan mengakibatkan pembelian

70

Pasal 101 ayat ( 1 ) UU no. 40 Tahun 2007 Pasal 101 ayat ( 2 ) UU no. 40 Tahun 2007 72 Pasal 56 ayat ( 3 ) UU no. 40 Tahun 2007 73 Pasal 56 ayat ( 4 ) UU no. 40 Tahun 2007 71


tersebut menjadi batal karena hukum. 74 Dalam hal terjadi pertentangan yang membatalkan transaksi pembelian tersebut, maka Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas kerugian yang diderita pemegang saham yang beritikad baik, yang timbul akibat pembelian kembali yang batal karena hukum tersebut ;75 d. Terkait dengan pembagian dividen interim, Direksi wajib memastikan bahwa : 1)

Akibat pembagian tersebut jumlah kekayaan bersih Perseroan tidak menjadi lebih kecil daripada jumlah modal ditempatkan dan disetor ditambah cadangan wajib ;

2)

Pembagian dividen interim tersebut tidak boleh mengganggu kegiatan Perseroan ;

3)

Ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris ;

4)

Jika ternyata setelah tahun buku perseroan berakhir perseroan menderita kerugian, pemegang saham harus dapat mengembalikan dividen interim yang telah dibagi tersebut kepada perseroan ; 76 Dalam hal setelah tahun buku berakhir ternyata Perseroan menderita kerugian, dan dividen interim yang telah dibagikan yang seharusnya dikembalikan oleh pemegang saham kepada Perseroan tidak dapat dikembalikan, maka Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan ; 74

Pasal 37 ayat ( 2 ) UU no. 40 Tahun 2007 Pasal 37 ayat ( 4 ) UU no. 40 Tahun 2007 76 Pasal 72 UU no. 40 Tahun 2007 75


Kewajiban Direksi menurut UUPT 1)

Membuat daftar pemegang saham, daftar khusus, risalah RUPS, dan risalah rapat Direksi ;

2)

Membuat laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dan dokumen keuangan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Dokumen Perusahaan ; dan

3)

Memelihara seluruh daftar, risalah, dan dokumen keuangan Perseroan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dan dokumen Perseroan lainnya ; 77

a. Direksi wajib menyusun rencana kerja tahunan sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang ; 78 b. Direksi wajib menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 6 ( enam ) bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir ; 79 c. Direksi wajib menyerahkan laporan keuangan Perseroan kepada akuntan public untuk diaudit apabila : 1)

Kegiatan usaha Perseroan adalah menghimpun dan / atau mengelola dana masyarakat;

2)

Perseroan menerbitkan surat pengakuan utang kepada masyarakat ;

3)

Perseroan merupakan Perseroan Terbuka ;

77

Pasal 100 ayat ( 1 ) UU no. 40 Tahun 2007 Pasal 63 ayat ( 1 ) UU no. 40 Tahun 2007 79 Pasal 66 ayat ( 1 ) UU no. 40 Tahun 2007 78


4)

Perseroan merupakan persero ;

5)

Perseroan mempunyai asset dan / atau jumlah peredaran usaha dengan jumlah nilai paling sedikit Rp. 50.000.000.000,00 ( lima puluh miliar rupiah ) ; atau

6)

Diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Dalam hal kewajiban tersebut tidak dipenuhi, maka laporan keuangan tidak disahkan oleh RUPS ; 80

d. Direksi menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya dengan didahului pengambilan RUPS kepada pemegang saham sebelum RUPS diselenggarakan ; 81 Penyelenggaraan RUPS tersebut dapat dilakukan atas permintaan : 1)

1 ( satu ) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 ( satu persepuluh ) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan suatu jumlah yang lebih kecil ; atau Dewan Komisaris. 82

2)

e. Direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk : 1)

Mengalihkan kekayaan Perseroan ; atau

2)

Menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan ; yang merupakan lebih dari 50% ( lima puluh persen ) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 ( satu ) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak ; 83

80

Pasal 68 UU no. 40 Tahun 2007 Pasal 79 ayat ( 1 ) jo. Pasal 81 ayat ( 1 ) UU no. 40 Tahun 2007 82 Pasal 79 ayat ( 2 ) UU no. 40 Tahun 2007 83 Pasal 102 ayat ( 1 ) UU no. 40 Tahun 2007 81


Transaksi tersebut adalah transaksi pengalihan kekayaan bersih Perseroan yang terjadi dalam jangka waktu 1 tahun buku atau jangka waktu yang lebih lama sebagaimana diatur dalam anggaran dasar Perseroan, namun demikian perbuatan hukum tersebut yang dilakukan tanpa persetujuan RUPS, tetap mengikat Perseroan sepanjang pihak lain dalam perbuatan hukum tersebut beritikad baik. 84 Kewajiban untuk meminta persetujuan RUPS tidak berlaku terhadap tindakan pengalihan atau penjaminan kekayaan Perseroan yang dilakukan oleh Direksi sebagai pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan sesuai dengan anggaran dasarnya. 85 f. Direksi wajib memperoleh persetujuan RUPS sebelum mengajukan permohonan pailit atas Perseroan sendiri kepada Pengadilan Niaga dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ; 86 g. Direksi wajib memperoleh persetujuan RUPS sebelum mengajukan permohonan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan perseroan ; 87 h. Direksi wajib memperoleh persetujuan RUPS sebelum mengajukan permohonan pembubaran perseroan. 88

84

Pasal 102 ayat ( 2 ) jo Pasal 102 ayat ( 4 ) UU no. 40 Tahun 2007 Pasal 102 ayat ( 3 ) UU no. 40 Tahun 2007 86 Pasal 104 ayat ( 1 ) UU no. 40 Tahun 2007 87 Pasal 125 ayat ( 4 ) UU no. 40 Tahun 2007 88 Pasal 144 ayat ( 1 ) jo Pasal 142 ayat ( 1) UU no. 40 Tahun 2007 85


Pada Umumnya, tindakan Direksi memperoleh dan dapat disahkan melalui RUPS, kecuali dalam hal terjadi pelanggaran terhadap : a. Tindakan ultra vires, yaitu Direksi melakukan tindakan di luar maksud dan tujuan perseroan ; b. Tindakan yang memerlukan persetujuan special quorum, dengan tujuan untuk menghindari terjadinya fraud on minority ( yaitu tindakan atau perbuatan melawan hukum yang dibuat perusahaan yang dalam hal ini dilakukan oleh Direksi yang merugikan kepentingan Perseroan secara umum, meskipun hal tersebut disetujui oleh pemegang saham ( mayoritas ) lainnya ). Tindakan atau sanksi yang dapat diambil bagi Direksi yang melanggar tugasnya adalah : a. Injuction or declaration ; yang ditujukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap fiduciary duty lebih lanjut. b. Damages or compensation, atau ganti rugi ; c. Restoration of the company’s property, dalam bentuk pengembalian harta kekayaan perseroan yang telah diambil dan atau dimanfaatkan secara tidak sah ; d. Rescission of the contract, yaitu pembatalan perjanjian yang telah dibuat untuk kepentingan Direksi pribadi ; e. Account of profits, yaitu penyerahan keuntungan yang diperoleh oleh anggota Direksi tersebut sebagai akibat tindakan yang dilakukan secara tidak sah, yang menguntungkan dirinya sendiri kepada Perseroan ;


f. Summary dismissal ; yang terkait dengan hak-hak ketenagakerjaan, yaitu hak Perseroan sebagai pemberi kerja untuk memberhentikan anggota Direksi berkenaan, sebagai karyawannya. g. Expropriation of member’s property ; yang hanya diterapkan atau diberlakukan dalam hal terdapat fraud on minority, yaitu yang merugikan kepentingan minoritas dalam Perseroan. Pengaturan sanksi bagi Direksi yang melanggar tugasnya dalam UUPT yaitu : a. Anggota Direksi dapat diberhentikan untuk sementara oleh Dewan Komisaris dengan menyebutkan alasannya 89 dan

dapat

diberhentikan

sewaktu-waktu

berdasarkan keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya. 90 b. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya 91 dan dalam hal Direksi terdiri atas 2 ( dua ) anggota Direksi atau lebih, tanggung jawab tersebut berlaku secara tanggung renteng. 92 Ini berarti setiap pemegang saham pribadi yang dirugikan dan kreditor sebagai akibat harta kekayaan perseroan yang berkurang dan tidak dapat dipergunakan untuk memenuhi kewajiban perseroan dapat mengajukan gugatan kepada Direksi Perseroan. c. Semua pasal mengenai pertanggungjawaban pribadi direksi yang diatur dalam UUPT.

89



d. Atas nama Perseroan, pemegang saham yamng mewakili paling sedikit 1/10 ( satu persepuluh ) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat menggugat

anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya

menimbulkan kerugian pada Perseroan ke Pengadilan Negeri. 93 Setiap anggota Direksi yang diberhentikan untuk sementara oleh Dewan Komisaris akan diberitahukan secara tertulis kepada anggota Direksi yang bersangkutan dengan menyebutkan alasannya. Anggota Direksi yang diberhentikan sementara tidak berwenang melakukan tugas pengurusan dan perwakilan bagi perseroan. Dalam jangka waktu paling lambat 30 ( tiga puluh ) hari setelah tanggal pemberhentian sementara harus diselenggarakan RUPS. Dalam RUPS tersebut anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri. Selanjutnya RUPS akan menyatakan untuk mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut. Dalam hal RUPS menguatkan keputusan pemberhentian sementara, anggota Direksi yang bersangkutan diberhentikan untuk seterusnya. Dalam hal jangka waktu 30 ( tiga puluh ) hari telah lewat RUPS tersebut tidak diselenggarakan, atau RUPS tidak dapat mengambil keputusan, maka pemberhentian sementara tersebut menjadi batal. Bagi Perseroan Terbuka, penyelenggaraan RUPS dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan di bidang pasar modal. Dalam anggaran dasar diatur ketentuan apabila ada anggota Direksi yang berhenti atau diberhentikan, yaitu : 93



a. Tata cara pengunduran diri anggota Direksi ; b. Tata cara pengisian jabatan anggota Direksi yang lowong ; dan c. Pihak yang berwenang menjalankan pengurusan dan mewakili Perseroan dalam hal seluruh anggota Direksi berhalangan atau diberhentikan untuk sementara. Dengan demikian berarti tidak ada kevakuman dalam pengurusan perseroan, jika ada anggota Direksi yang berhenti atau diberhentikan.

Tanggung Jawab Direksi menurut UUPT a. Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas kerugian yang diderita pemegang saham yang beritikad baik, yang timbul akibat pembelian kembali yang batal karena hukum tersebut ;94 b. Dalam hal laporan keuangan yang disediakan ternyata tidak benar dan / atau menyesatkan, anggota Direksi ( dan anggota Dewan Komisaris ) secara tanggung renteng bertanggung jawab terhadap pihak yang dirugikan ; 95 c. Dalam hal dilakukan pembagian dividen interim oleh Direksi ( dengan persetujuan Dewan Komisaris ) sebelum tahun buku Perseroan berakhir, namun ternyata setelah akhir tahun buku diketahui dan Perseroan terbukti menderita kerugian, sedangkan pemegang saham tidak dapat mengembalikan dividen interim yang telah dibagikan tersebut kepada Perseroan ;96

94

Pasal 37 ayat ( 3 ) UU no. 40 Tahun 2007 Pasal 69 ayat ( 3 ) UU no. 40 Tahun 2007 96 Pasal 72 ayat ( 6 ) UU no. 40 Tahun 2007 95


d. Dalam pengangkatan anggota Direksi yang menjadi batal sebagai akibat tidak memenuhi persyaratan pengangkatannya, maka meskipun perbuatan hukum yang telah dilakukan untuk dan atas nama Perseroan oleh anggota Direksi sebelum pengangkatannya batal, tetap mengikat dan menjadi tanggung jawab Perseroan, namun demikian anggota Direksi yang bersangkutan tetap bertanggung jawab terhadap kerugian Perseroan ; 97 e. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya 98 dan dalam hal Direksi terdiri atas 2 ( dua ) anggota Direksi atau lebih, tanggung jawab tersebut berlaku secara tanggung renteng ; 99 f. Anggota Direksi yang tidak melaksanakan kewajibannya melaporkan kepada Perseroan saham yang dimiliki anggota Direksi yang bersangkutan dan / atau keluarganya dalam Perseroan dan Perseroan lain untuk selanjutnya dicatat dalam daftar khusus, dan akibatnya menimbulkan kerugian bagi Perseroan, bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian Perseroan tersebut ;100 g. Dalam hal kepailitan, baik karena permohonan Perseroan Terbatas maupun permohonan pihak ketiga, terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan harta pailit tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban Perseroan dalam

97



kepailitan tersebut, setiap anggota Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas seluruh kewajiban yang tidak terlunasi dari harta pailit tersebut. 101 Tanggung jawab tersebut berlaku juga bagi anggota Direksi yang salah atau lalai yang pernah menjabat sebagai anggota Direksi dalam jangka waktu 5 ( lima ) tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan ; 102 h. Dalam hal Direksi diwajibkan untuk meminta persetujuan atau bantuan kepada Dewan Komisaris sebelum Direksi melakukan perbuatan hukum tertentu. Meskipun UUPT menyatakan bahwa perbuatan hukum tetap mengikat Perseroan sepanjang pihak lainnya dalam perbuatan hukum tersebut beritikad baik, hal tersebut dapat mengakibatkan tanggung jawab pribadi anggota Direksi, manakala terjadi kerugian pada Perseroan. 103

Dalam pengelolaan Perseroan, sekurang-kurangnya tiga kepentingan yang harus diperhatikan, yaitu : a. Kepentingan Perseroan ; b. Kepentingan pemegang saham Perseroan khususnya pemegang saham minoritas ; dan c. Kepentingan pihak ketiga yang berhubungan hukum dengan Perseroan, khususnya kepentingan dari para kreditor Perseroan.

101

Pasal 104 ayat ( 2 ) UU no. 40 Tahun 2007 Pasal 104 ayat ( 3 ) UU no. 40 Tahun 2007 103 Penjelasan Pasal 117 ayat ( 2 ) UU no. 40 Tahun 2007 102


Sebagaimana halnya pelanggaran-pelanggaran hukum lainnya, yang memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk dan atas namanya melakukan gugatan terhadap pihak yang menerbitkan kerugian tersebut, pelanggaran oleh direksi dalam mengurus Perseroan Terbatas suatu perseroan, juga menerbitkan hak untuk menggugat Direksi dan / atau masing-masing anggotanya yang telah menerbitkan kerugian tersebut. Pada mulanya, dalam keadaan normal, Direksi bertindak untuk kepentingan Perseroan. Dalam konteks yang demikian berarti, jika terjadi kerugian pada harta kekayaan perseroan, yang disebabkan oleh tindakan Direksi yang salah, lalai, atau mempunyai benturan kepentingan atau perbuatan melawan hukum, maka Perseroan adalah satu-satunya pihak yang berhak untuk menuntut kerugian tersebut. Selanjutnya, oleh karena harta kekayaan Perseroan juga adalah “harta kekayaan” pemegang saham, maka Undang-Undang memberikan hak derivatif ( derivative action ) kepada pemegang saham Perseroan yang mewakili paling sedikit 1/10 ( satu persepuluh ) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat mengajukan gugatan, atas nama Perseroan, melalui Pengadilan Negeri terhadap anggota Direksi yang karena kesalaha atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perseroan. 104 Dalam hal yang dirugikan ada kepentingan pemegang saham minoritas, maka hak tersebut diberikan kepada individu pemegang saham. Perkembangan hukum Perseroan menunjukkan bahwa dalam kepailitan, Direksi tidak lagi bertanggung jawab kepada Perseroan dan pemegang saham

104



semata-mata, melainkan kepada kreditor Perseroan. Dengan demikian berarti juga fiduciary duty yang pada mulanya hanya berlaku bagi kepentingan Perseroan ternyata juga telah bergeser, menjadi tidak hanya semata-mata bagi kepentingan Perseroan dan pemegang saham, melainkan juga kepentingan dari kreditor Perseroan. Hak gugat Perseroan terhadap Direksi yang melakukan pelanggaran, dalam bentuk kesalahan atau kelalaian atau perbuatan yang mempunyai benturan kepentingan atau perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian pada Perseroan juga selanjutnya diberikan kepada kreditor, manakala Perseroan berada dalam kepailitan. Bahwasanya,

kewenangan

Direksi

Perseroan

dalam

melaksanakan

pengurusan perusahaan tidak terlepas dari Business Judgment Rule bagi Direksi dalam UUPT yang dapat ditemukan pengaturan konkritnya dalam : a. Pasal 69 ayat ( 4 ) UUPT yang menyatakan bahwa anggota Direksi ( dan anggota Dewan Komisaris ) dibebaskan dari tanggung jawab sebagai akibat laporan keuangan yang disediakan ternyata tidak benar dan / atau menyesatkan apabila terbukti bahwa keadaan tersebut bukan karena kesalahannya ; b. Pasal 97 ayat ( 5 ) UUPT yang menyatakan bahwa anggota Direksi tidak dapat dipertanggung

jawabkan atas kerugian Perseroan Terbatas jika dapat

membuktikan : 1)

Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya ;

2)

Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan ;


3)

Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian ; dan

4)

Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

c. Pasal 104 ayat ( 4 ) UUPT yang menyatakan bahwa anggota Direksi tidak bertanggung jawab atas kepailitan Perseroan apabila dapat membuktikan : 1)

Kepailitan tersebut terjadi bukan karena kesalahan atau kelalaiannya ;

2)

Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, kehati-hatian dan penuh tanggung jawab untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan ;

3)

Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang dilakukan ; dan

4)

Telah mengambil tindakan untuk mencegah terjadinya kepailitan.


BAB II KEWENANGAN DIREKSI PERSEROAN DALAM MELAKSANAKAN PENGURUSAN PERUSAHAAN

Recommend Documents