BAB II KAJIAN TEORI, HASIL PENELITIAN, DAN PEMBAHASAN

BAB II KAJIAN TEORI, HASIL PENELITIAN, DAN PEMBAHASAN

A. Tinjauan Umum Tentang Bantuan Hukum Secara Cuma – Cuma 1. Pengertian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma. Pemberian Bantuan Hukum secara cuma-cuma sering disebut dengan istilah legal aid yaitu Bantuan Hukum merupakan jasa hukum yang khusus diberikan kepada fakir miskin yang memerlukan pembelaan secara cumacuma, baik di luar maupun di dalam Pengadilan secara pidana, perdata, dan tata usaha negara dari seseorang yang mengerti pembelaan hukum, kaidah hukum, serta hak asasi manusia.1 a. UU No 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum. b. UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat Bantuan Hukum adalah jasa yang diberikan oleh Advokat secara cuma-cuma kepada klien yang tidak mampu.

1

Supriadi, Tujuan Memberi Jasa Bantuan Hukum, Arsita, Yogyakarta, 2001, hlm. 333

Sedangkan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara CumaCuma, mendefinisikan bahwa: Bantuan Hukum cuma-cuma adalah jasa hukum yang diberikan Advokat tanpa menerima pembayaran honorarium meliputi pemberian konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan pencari keadilan yang tidak mampu. Sedangkan dalam beberapa peraturan perundang-undangan lain, Bantuan Hukum tidak disebutkan secara langsung, tetapi di dalamnya menyebut bentuk Bantuan Hukum atau fungsi Bantuan Hukum. Beberapa peraturan perundang-undangan tersebut antara lain: c. UU No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Tidak terdapat definisi khusus mengenai Bantuan Hukum dalam undang-undang ini, yang ada adalah pengaturan mengenai kewajiban negara untuk menyediakan penasihat hukum bagi orang yang tidak mampu. Pasal 56 ayat (1) menyatakan “Dalam hal tersangka atau Terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua

tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka” d. UU No 11 Tahun 2009 mengenai Kesejahteraan Sosial Dalam Pasal 14 UU Kesejahteraan Sosial, Bantuan Hukum dikategorikan sebagai salah satu bentuk perlindungan sosial, yang mana dalam Pasal tersebut “Perlindungan sosial dimaksudkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang,

keluarga,

kelangsungan hidupnya

kelompok,

dan/atau

masyarakat

agar

dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan

dasar minimal” e. UU No 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Tidak ada definisi khusus mengenai Bantuan Hukum dalam undang-undang ini, hanya dalam Pasal 37-39 terdapat ketentuan bahwa setiap orang berhak mendapatkan Bantuan Hukum dan seperkara pidana seorang tersangka sejak saat dilakukan penangkapan dan/atau penahanan berhak menghubungi dan meminta bantuan Advokat. f. PP No. 83 tahun 2008 tentang persyaratan dan tata cara pemberian Bantuan Hukum secara Cuma – Cuma . Pasal 1 ayat (3) “Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma adalah jasa hukum yang diberikan Advokattanpa menerima pembayaran honorarium. meliputi pemberian konsultasi

hukum, menjalankan kuasa, mewakili,mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan pencari keadilan yang tidak mampu. Pasal 1 ayat (4 ) “Pencari Keadilan yang Tidak Mampu yang selanjutnya disebut Pencari Keadilan adalah orang perseorangan atau sekelompok orang yang secara ekonomis tidak mampu yang memerlukan jasa hukum Advokat untuk menangani dan menyelesaikan masalah hukum. 2. Dasar Hukum mengenai Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma. Adapun undang – undang dapat dijadikan sebagai dasar pemberian Bantuan Hukum secara Cuma – Cuma yaitu undang – undang

a. Undang – Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHP Didalam undang – undang ini yang mengatur mengenai Bantuan Hukum secara Cuma – Cuma yaitu Pasal 54, 56 ayat (1), dan 56 ayat (2). Yang dimana menurut penulis adalah dasar hukum tentang Bantuan Hukum secara Cuma – Cuma . Adapun penjelasan dari masing – masing Pasal tersebut adalah sebagai berikut : Pasal 54 “Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau Terdakwa berhak mendapatkan Bantuan Hukum dari seorang atau lebih penasehat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini” Pasal 56 ayat (1) “Dalam hal tersangka atau Terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasehat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan pada proses peradilan wajib menunjuk

penasehat hukum bagi mereka. Pasal 56 ayat (2) “setiap penasehat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan bantuan dengan Cuma – Cuma”. b. Undang – undang No.18 Tahun 2003 Tentang Advokat. Dalam Undang – undang ini mengatur dan menjelaskan mengenai Bantuan Hukum secara Cuma – Cuma kepada Masyarakat khususnya Masyarakat yang kurang mampu untuk membayar jasa Advokat. Yang dimana menurut penulis adalah dasar hukum tentang Bantuan Hukum secara Cuma – Cuma. Adapun pengaturan mengenai Bantuan Hukum Cuma – Cuma diatur didalam Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2). Yang isinya adalah sebagai berikut : Pasal 22 ayat (1) “Advokat wajib memberikan Bantuan Hukum secara Cuma – Cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu”. Pasal 22 ayat (2) “ketentuan mengenai prasaratan dan tata cara pemberian Bantuan Hukum secara Cuma – Cuma sebagai mana yang telah dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah” c. Undang – undang No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman Dalam undang – undang ini mengatur mengenai Bantuan Hukum secara Cuma – Cuma adalah Pasal 37 samapi Pasal 39. Yang dimana menurut penulis adalah dasar hukum tentang Bantuan Hukum secara Cuma – Cuma . Adapun penjelasan dari masing – masing Pasal tersebut adalah sebagai berikut :

Pasal 37 “Setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh Bantuan Hukum”. Pasal 38 “Dalam perkara pidana seorang tersangka sejak saat dilakukan penangkapan dan/atau penahanan berhak menghubungi dan meminta bantuan Advokat”. Pasal 39 “Dalam memberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Advokat wajib membantu penyelesaian perkara dengan menjunjung tinggi hukum dan keadilan”.

Tetapi menurut hemat penulis, Dalam undang – undang ini belum terlalu singnifikan mengenai Bantuan Hukum secara – Cuma – Cuma, atau dalam arti di undang – undang ini pemerintah belum terlihat berperan serta dalam hal Bantuan Hukum, khususnya Bantuan Hukum secara Cuma – Cuma . d. Undang – undang No. 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Undang – undang ini merupakan penganti undang – undang yang lama yaitu undang – undang N0. 4 Tahun 2004. Tentu isi undang – undang yang baru mengenai kekuasaan kehakiman ini terlihat lebih rinci mengenai aturan Bantuan Hukum. Yang dimana menurut penulis adalah dasar hukum

tentang Bantuan Hukum secara Cuma –

Cuma.Adapun Pasal – Pasal yang mengatur mengenai Bantuan Hukum yaitu, Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 57 ayat (1) dan ayat (2) yang isinya adalah sebagai berikut : Pasal 56 ayat (1) “setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh Bantuan Hukum”.

Pasal 56 ayat (2) “Negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu”. Pasal 57 ayat (1) “ Pada setiap Pengadilan Negeri dibentuk Pos Bantuan Hukum kepada pencari keadilan yang tidak mampu dalam memperoleh Bantuan Hukum”. Pasal 57 ayat (2) “Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan secara Cuma – Cuma pada setiap tingkat peradilan sampai putusan terhadap perkara tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap” e. Undang – undang No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum Undang

- undang ini mengatur secara khusus mengenai

Pemberian Bantuan Hukum secara Cuma – Cuma kepada masyarakat yang tidak mampu . yang dimana didalam Pasal ini yang memuat aturan mengenai Bantuan Hukum secara Cuma – Cuma yaitu, Pasal 1 ayat (2) menjelaskan mengenai penerima nBantuan Hukum secara Cuma

–

Cuma,

Pasal

3

menjelaskan

mengenai

tujuan

penyelenggaraan Bantuan Hukum, Pasal 4 ayat (2) menjelaskan mengenai runang lingkup undang – undang tentang Bantuan Hukum, Pasal 5 ayat (1) menjelaskan mengenai penerima Bantuan Hukum, Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2), menjelaskan mengenai penyelengaraan Bantuan Hukum dan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2). Yang dimana menurut penulis adalah dasar hukum tentang Bantuan Hukum secara Cuma – Cuma. Adapun isi dari Pasal – Pasal tersebut adalah sebagai berikut :

Pasal 1 ayat (2) “Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin”. Pasal 3 “Penyelenggaraan Bantuan Hukum bertujuan untuk: a). menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan; b). mewujudkan hak konstitusional segala warga Negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum; c). menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia; dan d). mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggung jawabkan. Pasal 4 ayat (2) “Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara baik litigasi maupun nonlitigasi”. Pasal 5 ayat (1) “Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri”. Pasal 6 ayat (1) “Bantuan Hukum diselenggarakan untuk membantu penyelesaian permasalahan hukum yang dihadapi Penerima Bantuan Hukum”. Pasal 6 ayat (2) “Pemberian Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum diselenggarakan oleh Menteri dan dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum berdasarkan Undang – undang ini”. Pasal 8 ayat (1) “) Pelaksanaan Bantuan Hukum dilakukan oleh Pemberi Bantuan Hukum yang telah memenuhi syarat berdasarkan Undang-Undang ini”. Pasal 8 ayat (2) “Syarat-syarat Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a) berbadan hukum; b) terakreditasi berdasarkan Undang-Undang ini; c) memiliki kantor atau sekretariat yang tetap ; d) memiliki

pengurus; dan e) memiliki program Bantuan Hukum. f. Peraturan Pemerintah RI No. 83 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma – Cuma . Peraturan pemerintah ini mengatur mengenai persyaratan dan tata cara pemberian Bantuan Hukum secara Cuma – Cuma kepada pencari keadilan yang kurang mampu. Adapun Pasal – Pasal yang menjadi acuan pengaturan seperti yang telah penulis kemukakan di atas adalah, Pasal 2, Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 4 ayat (1). Yang dimana menurut penulis adalah dasar hukum tentang Bantuan Hukum secara Cuma – Cuma. Adapun isi dari Pasal – Pasal tersebut : Pasal 2 “Advokat wajib memberikan Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma kepada Pencari Keadilan”. Pasal 3 ayat (1) “Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2”. Pasal 3 ayat (2) “Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma berlaku juga terhadap pemberian jasa hukum di luar pengadilan”. Pasal 4 ayat (1) “Untuk memperoleh Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma, Pencari Keadilan mengajukan permohonan tertulis yang ditujukan langsung kepada Advokat atau melalui Organisasi Advokat atau melalui Lembaga Bantuan Hukum. Pasal 10 “Advokat dalam memberikan Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma harus memberikan perlakuan yang sama dengan pemberian Bantuan Hukum yang dilakukah dengan pembayaran honorarium.

3. Tujuan Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma. Terdapat dua aspek tujuan pemberian Bantuan Hukum secara Cuma – Cuma yaitu a. Aspek Kemanusiaan Dalam aspek kemanusiaan, tujuan dari program Bantuan Hukum ini adalah untuk meringankan beban ( biaya ) hukum yang harus ditanggung oleh masyarakat tidak mampu di depan Pengadilan. Dengan demikian, ketika masyarakat golongan tidak mampu berhadapan dengan proses hukum di Pengadilan, mereka tetap memperoleh kesempatan untuk memperolah pembelaan dan perlindungan hukum. 2 b. Aspek Peningkatan Kesadaran Hukum Dalam aspek kesadaran hukum, diharapkan bahwa program Bantuan Hukum ini akan memacu tingkat kesadaran hukum masyarakat ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Dengan demikian, apresiasi masyarakat terhadap hukum akan tampil melalui sikap dan perbuatan yang mencerminkan hak dan kewajibannya secara hukum. 3 Sedangkan didalam Undang – undang No. 16 Taahun 2011 Pasal 3 Tujuan dari pemberian Bantuan Hukum secara Cuma – Cuma adalah : 2

Tim Di Bawah Pimpinan : Mosgan Situmorang, Penelitian Hukum Tentang Tanggung

Jawab Negara Dan Advokat Dalam Memberikan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat. Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Ham Ri Tahun 2011. Hlm 21 3

Ibid. hlm 22

Penyelenggaraan Bantuan Hukum bertujuan untuk : a. menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan; b. mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum; c. menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia; dan d. mewujudkan

peradilan

yang

efektif,

efisien,

dan

dapat

dipertanggungjawabkan. 4. Pemberi Bantuan Hukum Secara Cuma – Cuma Dalam usaha mewujudkan prinsip-prinsip negara hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, peran dan fungsi Advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab merupakan hal yang penting, di samping instansi penegak hukum seperti hakim, penuntut umum, dan penyidik. Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat menegaskan bahwa Advokat wajib memberikan Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu. Pemberian Bantuan Hukum secara cuma-cuma oleh Advokat bukan merupakan belas kasihan, tetapi lebih kepada penghargaan, terhadap hak asasi manusia dalam mewujudkan keadilan dalam masyarakat.

Kewajiban memberikan Bantuan Hukum secara cuma-cuma oleh Advokat tidak terlepas dari prinsip persamaan di hadapan hukum (justice for all) dan hak setiap orang untuk didampingi Advokat tanpa kecuali. Pemberian Bantuan Hukum secara cuma-cuma ini merupakan bentuk pengabdian Advokat dalam menjalankan profesinya sebagai salah satu unsur sistem peradilan dan salah satu pilar dalam menegakkan supremasi hukum dan hak asasi manusia. Perkara yang dapat dimintakan Bantuan Hukum cuma-cuma dalam Peraturan Pemerintah ini meliputi perkara di bidang pidana, perdata, tata usaha negara, dan pidana militer. Bantuan Hukum secara cuma-Cuma diberikan pula bagi perkara non litigasi (di luar pengadilan). Dalam penjelasan Undang – undang No 16 tahun 2011 Pasal 3 dijelaskan bahwa Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan yang member layanan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang ini. Dalam implementasinya undang – undang No 16 tahun 2011 ini menjelaskan bahwa pemberi Bantuan Hukum secara Cuma – Cuma terdiri dari dua jenis layanan Bantuan Hukum, yaitu pemberi Bantuan Hukum litigasi dan non litigasi.4 Pemberian Bantuan Hukum secara litigasi dilakukan oleh Advokat yang berstatus sebagai pengurus Pemberi Bantuan Hukum dan/atau Advokat yang direkrut oleh Pemberi Bantuan Hukum. Sedangkan Pemberian Bantuan Hukum secara nonlitigasi dapat dilakukan oleh Advokat, paralegal, dosen, dan 4

Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum. Hlm 3

mahasiswa fakultas hukum dalam lingkup Pemberi Bantuan Hukum yang telah lulus verifikasi dan akreditasi. 5 a. Pengertian Advokat. Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 telah dijelaskan definisi Advokat. Adapun yang dimaksud dengan Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Sebelum berlakunya UU Nomor 18 Tahun 2003 tersebut maka Advokat diberikan definisi sebagai pejabat negara dengan alasan bahwa Advokat diangkat oleh negara. Namun sejak berlakunya UU Nomor 18 Tahun 2003 tersebut Advokat bukan laggi diberikan definisi sebagai pejabat negara karena pengangkatannya dilakukan oleh organisasi profesi. Lain halnya dengan Luhut M.P. Pangaribuan yang menjelaskan bahwa definisi Advokat adalah orang yang melakukan suatu pekerjaan berdasarkan keahlian (knowledge) untuk melayani masyakarat secara independen dengan limitasi kode etik yang ditentukan oleh komunitas profesi. b. Kewajiban Advokat Untuk Memberikan Bantuan Hukum Secara Cuma – Cuma

5

Ibid hlm 7

Advokat dalam kedudukannya sebagai sutau profesi yang mulia atau lebih dikenal dengan istilah officium nobile.6 Maka Advokat berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, memiliki kewajiban dalam memberikan Bantuan Hukum. Secara ideal dapat dijelaskan bahwa Bantuan Hukum merupakan tanggung jawab sosial dari Advokat.

Oleh karena itu maka Advokat dituntut agar dapat mengalokasikan waktu dan juga sumber daya yang dimilikinya untuk memberikan Bantuan Hukum. Pemberian Bantuan Hukum oleh Advokat bukan hanya dipandang sebagai suatu kewajiban an sich, namun harus dipandang pula sebagai bagian dari kontribusi dan tanggung jawab sosial (social contribution and social liability) dalam kaitannya dengan peran dan fungsi sosial dari profesi Advokat. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat telah mengatur secara tegas mengenai kewajiban Advokat untuk memberikan Bantuan Hukum sebagai bagian dari kewajiban profesi. Dalam hal Advokat tidak melakukan kewajiban profesi maka dapat dikategorikan telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban profesi sehingga dapat diberlakukan sanksi. 7

6

Perhatikan Pasal 8 huruf a Kode Etik Advokat Indonesia, yang menyatakan bahwa: Profesi

Advokat adalah profesi yang mulia dan terhormat (officium nobile), oleh karena itu dalam menjalankan profesi selaku penegak hukum dipengadilan sejajar dengan jaksa dan hakim, yang dalam melaksanakan profesinya berada dibawah perlindungan hukum, undang-undang dan kode etik. 7

Perhatikan Pasal 7 huruf h Kode Etik Advokat Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka yang dimintakan nasihat dan atau Bantuan Hukum dari seorang Advokat yang dimaksud disini adalah terkait dengan Bantuan Hukum Secara Cuma – Cuma .

Dalam melaksanakan profesinya maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat telah ditetapkan beberapa hak dan kewajiban yang melekat pada diri Advokat. Hal tersebut tentunya untuk mendukung kedudukan Advokat sebagai profesi yang mulia atau officium nobile. Penyebutan profesi mulia atau officium nobile kepada profesi Advokat didasarkan pada alasan bahwa faktor menguasai ilmu pengetahuan hukum bukan merupakan modal utama bagi seorang Advokat namun juga harus memiliki nilai kejujuran dan panggilan nurani. 8 Didalam undang – undang No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat terdapat penjelasan mengenai kewajiban – kewajiban seorang Adokat dalam menjalankan tugasnya sebagai Advokat, adapun Pasal – Pasal tersebut adalah, Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 19 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), serta Pasal 22 ayat (1). Adapun isi dari Pasal – Pasal tersebut adalah : Pasal 18 ayat (1) “Advoakat dalam menjalankan tugas profesinya dilarang membedakan perlakuan terhadap klien berdasarkan jenis kelamin, agama, politik, keturunan, ras, atau latar belakang sosial budaya” Pasal 18 ayat (2) “Advokat tidak dapat diidentikkan dengan kliennya dalam membela perkara klien oleh pihak yang 8

Suparjo Sujadi, Law Civilization and Justice, Editorial Note dalam Law Journal Vol. 3, No.

2, Oktober 2001, hlm 7

berwenang dan/atau masyarakat” Pasal 19 ayat (1) “Advokat wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari kliennya karena hubungan profesinya, kecuali ditentukan lain oleh undangundang” Pasal 20 ayat (1) “Advokat dilarang memegang jabatan lain yang bertentnagan dengan kepentingan tugas dan martabat profesinya” Pasal 20 ayat (2) “Advokat dilarang memegang jabatan lain yang meminta pengabdian sedemikian rupa sehingga merugikan profesi Advokat atau mengurangi kebebasan dan kemerdekaan dalam menjalankan tugasnya” Pasal 20 ayat ayat (3) “Advoakat yang menjadi pejabat negara, tidak melaksanakan tugas profesi Advokat selama memangku jabatan tersebut” Pasal 22 ayat (1) “Advokat wajib memberikan Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu” c. Sanksi bagi Advokat yang Menolak Memberikan Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma Adapun sanksi yang diberikan kepada Advokat yang menolak memberikan Bantuan Hukum secara Cuma – Cuma di atur didalam Peraturan Pemerintah RI No. 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma – Cuma.

Pasal 12 ayat (1) “Advokat dilarang menolak permohonan Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma”.

Pasal 14 ayat (1) “Advokat yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13 dijatuhi sanksi oleh Organisasi Advokat”. Pasal 14 ayat (2) “Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: a. teguran lisan, b. teguran tertulis, c. pemberhentian sementara dari profesinya selama 3 (tiga) sampai dengan 12 (dua belas) bulan berturut-turut atau d. pemberhentian tetap dari profesinya”. d. Dasar Hukum Mengenai Bantuan secara Cuma – Cuma oleh Advokat Mengenai Dasar hukum pemberian bantuan oleh Advokat secara Cuma – Cuma diatur dengan peraturn Undang – undang No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Peraturan Pemerintah No. 83 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tatacara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma – Cuma . Adapun isi dari masing – masing peraturan mengenai dasar hukum keawjiaban seorang Advokat terkait dengan Bantuan Hukum secara Cuma – Cuma adalah : Pasal 22 ayat (1) “Advokat wajib memberikan Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu”. Pasal 22 ayat (2) “Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pemberian Bantuan Hukum secara cuma-cuma sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah”. Pasal 2 PP No.83 Tahun 2008 “Advokat wajib memberikan Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma kepada Pencari Keadilan”. Pasal 12 ayat (1) PP No. 83 Tahun 2008 “Advokat dilarang menolak permohonan Bantuan Hukum Secara Cuma-

Cuma”. e. Prosedur penyelenggaraan Bantuan Jasa Advokat Adapun perundang – undangan yang mengatur mengenai prosedur penyelenggaraan Bantuan Hukum Secara Cuma – Cuma oleh Advokat, yaitu diatur didalam Undang – undang No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum dan PP No. 83 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma – Cuma . yang isi dari Pasal – Pasal tersebut adalah : a. Undang – undang No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum

Pasal 14 ayat (1) “ Untuk memperoleh Bantuan Hukum, pemohon Bantuan Hukum harus memenuhi syarat-syarat: a. mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi sekurang-kurangnya identitas pemohon dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan Bantuan Hukum; b. menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara; dan c. melampirkan surat keterangan miskin dari lurah, kepala desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal pemohon Bantuan Hukum”. Pasal 14 ayat (2) “Dalam hal pemohon Bantuan Hukum tidak mampu menyusun permohonan secara tertulis, permohonan dapat diajukan secara lisan”. Pasal 15 ayat (1) “Pemohon Bantuan Hukum mengajukan permohonan Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum”. Pasal 15 ayat (2) “Pemberi Bantuan Hukum dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah permohonan Bantuan Hukum dinyatakan lengkap harus memberikan jawaban menerima atau menolak permohonan Bantuan

Hukum”. Pasal 15 ayat (3) “Dalam hal permohonan Bantuan Hukum diterima, Pemberi Bantuan Hukum memberikan Bantuan Hukum berdasarkan surat kuasa khusus dari Penerima Bantuan Hukum”. Pasal 15 ayat (4) “Dalam hal permohonan Bantuan Hukum ditolak, Pemberi Bantuan Hukum mencantumkan alasan penolakan”. Pasal 15 ayat (5) “Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pemberian Bantuan Hukum diatur dengan Peraturan Pemerintah”. b. PP No. 83 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma – Cuma Pasal 4 ayat (1) Untuk memperoleh Bantuan Hukum Secara Cuma- Cuma, Pencari Keadilan mengajukan permohonan tertulis yang ditujukan langsung kepada Advokat atau melalui Organisasi Advokat atau melalui Lembaga Bantuan Hukum. Pasal 4 ayat (2) “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya harus memuat : a. nama, alamat, dan pekerjaan pemohon; dan b. uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan Bantuan Hukum”. Pasal 4 ayat (3) “Dalam permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pencari Keadilan harus melampirkan keterangan tidak mampu yang dibuat oleh pejabat yang berwenang. Pasal 5 “Permohonan Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma dapat diajukan bersama-sama oleh beberapa Pencari Keadilan yang mempunyai kepentingan yang sama terhadap persoalan hukum yang bersangkutan”.

Pasal 6 ayat (1) “Dalam hal Pencari Keadilan tidak mampu menyusun permohonan tertulis, permohonan dapat diajukan secara lisan”. 5. Penerima Bantuan Hukum secara Cuma – Cuma Pasal 28D Ayat UUD 45 (1) “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yangadil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.” Pasal 28D ayat (1) tersebut menjamin bahwa setiap orang termasuk orang yang tidak mampu, mempunyai hak untuk mendapatkan akses terhadap keadilan agar hak-hak mereka atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum dapat diwujudkan. Karena sangat sulit dipahami secara konstitusional, bahwa orang miskin dapat memperoleh jaminan terhadap hak pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, tetapi mereka orang tidak mampu dan tidak pula diberi akses terhadap keadilan, melalui lembaga-lembaga pengadilan Negara (litigasi) maupun proses non litigasi. Dari beberapa devinisi mengenai Bantuan Hukum dapat di tarik kesimpulan bahwa Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang khusus diberikan kepada fakir miskin yang memerlukan pembelaan secara cuma-cuma, baik di luar maupun di dalam pengadilan, secara pidana, perdata, dan tata usaha negara, dari seseorang yang mengerti seluk beluk pembelaan hukum, asas-

asas dan kaidah hukum, serta hak asasi manusia. Didalam Undang – undang No. 16 Tahun 2011 mengenai penerima Bantuan Hukum Secara Cuma – Cuma diatur di dalam Pasal 1 ayat (2), Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 5 ayat (1), yang isisnya adalah sebagai berikut : Pasal 1 ayat (2) “Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin”.

Pasal 4 ayat (1) “Bantuan Hukum diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang menghadapi masalah hukum”. Pasl 4 ayat (2) “ Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara baik litigasi maupun nonlitigasi”. Pasal 5 ayat (1) “ Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri”. Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma, Bantuan Hukum secara cuma-cuma adalah jasa hukum yang diberikan Advokat tanpa menerima pembayaran honorarium meliputi pemberian konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan pencari keadilan yang tidak mampu.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat diketahui bahwa dalam Bantuan Hukum terdapat beberapa unsur, yaitu: a. penerima Bantuan Hukum adalah fakir miskin atau orang yang tidak mampu secara ekonomi; b. Bantuan Hukum diberikan baik di dalam maupun di luar proses peradilan; c. Bantuan Hukum diberikan baik dalam lingkup peradilan pidana, perdata maupun tata usaha negara; d. Bantuan Hukum diberikan secara cuma-cuma. 6. Hak Dan Kewajiban Penerima Bantuan Hukum a. Hak Hak dan kewajiban seorang yang menerima Bantuan Hukum diatur secara khusus dengan UU No. 16 Tahun 2011 . Adapun Pasal – Pasal yang mengatur mengenai hak dan kewajiban penerima Bantuan Hukum secara Cuma – Cuma adalah : Pasal 12 “ penerima Bantuan Hukum Berhak : a. mendapatkan Bantuan Hukum hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama Penerima Bantuan Hukum yang bersangkutan tidak mencabut surat kuasa; b. mendapatkan Bantuan Hukum sesuai dengan Standar Bantuan Hukum dan/atau Kode Etik Advokat; dan c. mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan .

b. Kewajiban Adapun kewajiban seorang penerima Bantuan Hukum secara Cuma – Cuma diatur dalam Pasal 13 “Penerima Bantuan Hukum wajib : a. menyampaikan bukti, informasi, dan/atau keterangan perkara secara benar kepada Pemberi Bantuan Hukum; b. membantu kelancaran pemberian Bantuan Hukum”. 7. Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Mengenai syarat dan tata cara pemberian Bantuan Hukum secara Cuma – Cuma diatur didalam Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 15 ayat (1),(2),(3),(4) dan (5). UU No. 16 Tahun 2011. Adapun isi dari Pasal – Pasal tersebut adalah : Pasal 14 ayat (1) “Untuk memperoleh Bantuan Hukum, pemohon Bantuan Hukum harus memenuhi syarat-syarat: a. mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi sekurang-kurangnya identitas pemohon dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan Bantuan Hukum; b.menyerahkan

dokumen

yang

berkenaan

dengan

perkara;

dan

c.

melampirkan surat keterangan miskin dari lurah, kepala desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal pemohon Bantuan Hukum”. Pasal 14 ayat (2) “Dalam hal pemohon Bantuan Hukum tidak mampu menyusun permohonan secara tertulis, permohonan dapat diajukan secara lisan”. Pasal 15 ayat (1) “Pemohon Bantuan Hukum mengajukan

permohonan Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum”. Pasal 15 ayat (2) “ Pemberi Bantuan Hukum dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah permohonan Bantuan Hukum dinyatakan lengkap harus memberikan jawaban menerima atau menolak permohonan Bantuan Hukum”. Pasal 15 ayat (3) “Dalam hal permohonan Bantuan Hukum diterima, Pemberi Bantuan Hukum memberikan Bantuan Hukum berdasarkan surat kuasa khusus dari Penerima Bantuan Hukum”. Pasal 15 ayat (4) “Dalam hal permohonan Bantuan Hukum ditolak, Pemberi Bantuan Hukum mencantumkan alasan penolakan”. Pasal 15 ayat (5) “Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pemberian Bantuan Hukum diatur dengan Peraturan Pemerintah”.

B. HASIL PENELITIAN PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM SECARA CUMA – CUMA OLEH PENGADILAN NEGERI SALATIGA

1. Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma Bagi Terdakwa Yang Tidak Mampu Berdasarkan penelitian mengenai Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma – Cuma dalam perkara pidana di pengadilan Negeri Salatiga, selama tahun 2013 terdapat 163 perkara masuk, tetapi agaknya dari 163 perkara pidana tidak semuanya menggunakan Pelayanan Bantuan Hukum Di Pengadilan Negeri Salatiga. Adapun data tersebut adalah sebagai berikut : Table 2 : Perkara Prodeo Tahun Anggaran 2013 Di pengadilan Negeri Salatiga9 No Perkara Pidana yang masuk Selama 163 Perkara Tahun 2013

9

Lakip Pengadilan Negeri Salatiga Tahun 2013 Hal 19

1

Memenuhi syarat menerima Bantuan 57 Terdakwa Hukum 2 Menggunakan Pelayanan Bantuan 21 Terdakwa Hukum 3 Menolak Untuk Menggunakan 36 Terdakwa Pelayanan Bantuan Hukum Sumber : Lakip( Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ) Pengadilan Negeri Salatiga Tahun Anggaran 2013 Dari hasil wawancara dengan Bapak R. Rudi Harsojo, SH. Selaku Pan.Mud. Hukum Pengadilan Negeri Salatiga , yang terkait dengan pertanyaan banyaknya jumlah Terdakwa yang menerima Bantuan Hukum Secara Cuma – Cuma ( Prodeo ) pada Tahun 2013 seperti di gambarkan melalui daftar Stastisti diatas bahwa, Selama Tahun Anggaran 2013 terdapat 163 perkara Pidana yang masuk, kemudian dipisahkan lagi kedalam golongan para Terdakwa yang memenuhi syarat untuk dapat menerima Bantuan Hukum Secara Cuma – Cuma ( prodeo ) sebagai mana Telah di jelaskan Didalam Peraturan Perundang – undangan Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum Secara Cuma – Cuma dan SEMA Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum , yaitu sebanyak 57 Orang Terdakwa yang berhak menerima Bantuan Hukum Secara Cuma – Cuma. Tetapi dalam hal ini tidak semua Terdakwa mau menggunakan Bantuan Hukum Secara Cuma – Cuma.10 Terdapat 21 Terdakwa yang menggunakan Bantuan Hukum Secara Cuma – 10

Wawancara dengan Bapak R. Rudi Harsojo, SH. Selaku Pan.Mud. Hukum Pengadilan Negeri Salatiga penjelasan mengenai Daftar Statistik Perkara Pidana terkait dengan Jumlah Terdakwa yang menggunakan Bantuan Hukum secara Cuma – Cuma dan Terdakwa yang Menolak untuk MEngunakan Bantuan Hukum Secara Cuma – Cuma. Salatiga, 22 Februari 2014

Cuma dan 36 Terdakwa menolak untuk menggunakan Bantuan Hukum Secara Cuma – Cuma. a. Daftar Nama, jenis pelanggaran dan pengacara yang menggunakan dan menolak Bantuan Hukum secara Cuma – Cuma Di Pengadilan Negeri Salatiga. Adapun daftar surat putusan dan nomor perkara yang akan Penulis kaji dalam tulisan ini antara lain : 1) Daftar Nama Terdakwa Yang Menggunakan Bantuan Hukum Secara Cuma – Cuma Di Pengadilan Negeri Salatiga. Tabel 3 : Daftar Nama Para Terdakwa Yang Menggunakan Bantuan Hukum Secara Cuma – Cuma Di Pengadilan Negeri Salatiga. N0

Pelang No

Pengacara

Identitas

ga - ran

mor put usa n 18/PID.SUS/ 2012/

Pencurian

Nama

: NUR ARIFI Bin

Dengan

PN.

1

SAL

NURDIANTO.

Pembera tan

Tempat Lahir : Kab.Semarang Jenis Kelamin : laki – laki Kebangsaan

: Indonesia

Tempat Tingal: Dsn.Klengkeng Rt 03 Rw 12 Ds.

Getasan

Kab.Semarang

PRIYO PUJONO , S.H.,

pencurian 01/PID.SUS/ 2011/ PN.

Agama

: ISLAM

Pekerjaan

:Belum Bekerja.

Pendidikan

: SD Lulus

Nama

RISTIANI

:

dengan

NICO FEBRIANTO

pemberatan

Als ITO

GANI MENDR OFA,

Bin

SAL

2

S.H.,

MAMIEKEKA /

SAPUTRA Tempat Lahir : Salatiga. Jenis Kelamin : Laki – laki Kebangsaan

: Indonesia

Tempat Tingal: Ds.Beringin Rw

Rt. 01.

02/ Kec.

Beringin. Kab. Semarang Agama

: Islam

Pekerjaan

:Tidak

Bekerja. Penadahan

Nama

:RUDY

44/PID.SUS/ 2011/

3PN.SAL

KRISMANA

M.SUKARJONO Tempat Lahir : Klaten Jenis Kelamin : laki – laki : Indonesia

Tempat Tingal: Jl. Argobugo Rt. 05/ Rw 12

PUJON O, S.H.,

Bin

Kebangsaan

PRIYO

Kel.Ledok, Kec.Argomulyo Kota. Salatiga

Agama

: Islam

Pekerjaan

:Tidak Bekerja

1/PID.SUS/2

4

Percobaan

Nama

Bambang

:

011/P

Pemperko

ALFIAN WISNU

N.SA

saan

ARANDA.

L

Tri

Wibowo, S.H.,

Als KENTOS Bin BEJOHADI SAPUTRO. Tempat Lahir: Semarang Jenis Kelamin : Laki - laki Kebangsaan

: Indonesia

TempatTingal : Perum.Damatex Pabelan No. 206 Karang Tengah, kec. Tuntang Kab. Semarang

Penganiayaan

Agama

: Islam

Pekerjaan

: Pelajar

Nama

:FAUZI

13/PID.SUS/

5

Als

2011/

BABI

PN.S AL

Bin SLAMET SUMARNO Tempat Lahir : Salatiga Jenis Kelamin : Laki – laki Kebangsaan

: Indonesia

TempatTingal : Perum. Domas Blok PS V Rt. 06 / Rw. 10. Kel. Salatiga, Kec. Sidorejo Kota Salatiga.

PRIYO PUJON O, S.H.

2) Daftar Nama Para Terdakwa Yang Menolak Mengunakan Bantuan Hukum Cuma – Cuma. Tabel 4 : Daftar Para Terdakwa Yang Menolak Untuk Mengunakan Bantuan Hukum Secara Cuma – Cuma. No

Nomor Put usa n 1

Pelanggaran

Narkotika 31/PID.S US/ 201 3/P N.S AL

Narkotika 2

37/PID.S US/ 201 3/P N.S AL

Narkotika 3

35/PID.S US/ 201 3/P N.S AL

4

29/PID.S US/ 201 3/P N.S AL

Penganiayaan

Identitas

Nama

: SLAMET PUJIONO Als CETOL Bin BUANG MOHAR Tempat Lahir : Salatiga Jenis Kelamin : Laki – laki Kebangsaan : Indonesia TempatTingal : Dusun.klampean Rt.04/03, Kel.Noborejo, Kec.Argomulyo, Kota Salatiga Nama : PAMUJIANTO Bin WATONO Tempat Lahir : Semarang Jenis Kelamin : Laki - laki Kebangsaan : Indonesia Tempat tingal : Dusun,Pakunden Barat 871 Rt.02/01,Kel.Pakunden, Kec.Semarang Tengah, Kota Semarang. Nama : BAMBANG WINARNO Bin JAROTO (Alm). Tempat Lahir : Salatiga Jenis Kelamin : Laki - laki Kebangsaan : Indonesia Tempat Tingal : Jl. Margosari II No.28, Rt 02/05, kel. Salatiga, Kec.Sidorejo, Kota.Salatiga. Nama : ANDREAS BAGUS WICARA (BAGUS) Bin NUGGROHO ADHI. Jenis Kelamin : Laki – laki Kebangsaan : Indonesia Tempat Tingal : Dusun Purwosari Rt.04/04 Kel.Noborejo,

5

69/PID. B/2 013 /PN .SA L

Kejahatan Terhada p Nyawa

Kec.Argomulyo, Kota. Salatiga Nama : FANNY SWANDHANA Bin SWAMIDOYO Jenis Kelamin : Laki – laki Kebangsaan : Indonesia Tempat Tingal : Perum. Serai No.165 Rt 05/12, Kel.Kupang, Kec. Ambarawa,Kab. Semarang.

Dari data yang diperoleh penulis diatas melalui Pengadilan Negeri Salatiga, untuk mengetahui tanggapan dari Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum

Di

pengadilan Negeri Salatiga, dengan berbekal data Penulis datang kerumah terpidana Alfian Wisnu Aranda, yang beralamat Di Perum Damatex Pabelan No.206, Karang tengah Kec. Tuntang. Dimana pada saat berstatus menjadi Terdakwa dirinya masih tergolong Terdakwa Anak di bawah umur yang berusia 17 Tahun. Dimana di dalam penjelasan Undang – undang Nomor 11 tahun 2012 tentang System Peradilan Pidana Anak bahwa, Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana 11. Menurut ketererangan dari pihak orang tua Alfian Wisnu Aranda, terkait dengan pertanyaan mengenai Bagaimana Pelaksanaan Bantuan Hukum secara – Cuma – Cuma yang diberikan untuk membela secara Cuma - cuma yang di tunjuk oleh Hakim Pengadilan Negeri Salatiga Secara Cuma – Cuma, pihak keluarga memang merasa senang dan terbantu dengan adanya Pengacara yang mendampingi atau memberikan pembelaan secara 11

Bab I Pasal 1 ayat (3 ) Undang – undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

geratis, tetapi menurut orang tua dari Narapidana Anak ini, mengaku masih kurang puas dengan kinerja Advokat tersebut.12 b. Hasil Wawancara Dengan Para Terpidana Yang Pada Saat Proses Persidangan Menggunakan Atau Menolak Bantuan Hukum Secara Cuma – Cuma Di Pengadilan Negeri Salatiga 1) Terdakwa yang menerima Bantuan Hukum secara Cuma – Cuma Adapun pertanyaan oleh penulis terhadap terpidana Alfian Wisnu Aranda, yang beralamat Di Perum Damatex Pabelan No.206, Karang tengah Kec. Tuntang yang di wakilkan oleh orang tuanya. Dari sejumlah pertanyaan yang di berikan kepada terpidana alfian wisnu aranda dengan surat putusan nomor 1/PID.SUS/2011/PN.SAL terkait dengan Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma – Cuma Di Pengadilan Negeri Salatiga, kemudian penulis menganalisis, adapun analisis penulis dari hasil wawan cara dengan terpidana Alfian Wisnu Aranda, dengan surat putusan Nomor 1/PID.SUS/2011/PN.SAL adalah sebagai berikut : Orang Tua Terdakwa Alfian Wisnu Aranda, mengaku bahwa mengetahui keberadaan Bantuan Hukum Secara Cuma – Cuma melalui penjelasan dari hakim yang saat itu menangani persidangannya. Adapun

12

Wawan cara Dengan Orang Tua Narapidana Anak, Atas Nama Alfian Wisnu Aranda. Di beralamat Di Perum Damatex Pabelan No.206, Karangtebgah Kec. Tuntang. 22 februari 2014

cuplikan singat mengenai jawaban terpidana mengetahui keberadaan Bantuan Hukum Secara Cuma – Cuma adalah sebagai berikut : “Sebelumnya saya tidak mengetahui adanya Bantuan Hukum geratis ini ( Bantuan Hukum Secara Cuma – Cuma ) tetapi setelah hakim menjelaskan bahwa setiap Terdakwa berhak mendapatkan Bantuan Hukum secara Cuma – Cuma dengan cara menunjuk pengacara yang dimana biaya pembelaan oleh pengacara tersebut di bebankan oleh pengadilan Negeri Salatiga ( Anggaran Prodeo ), kemudian saya berembuk dengan keluarga, dan akhirnya kami mau mengunakan pengacara itu.dan saya berharap dengan adanya pembelaan dari pengacara, bisa bebas dari jeratan hukum” ( orang tua wisnu aranda pada saat wawancara ). kemudian mengenai tatacara untuk mendapatkan Bantuan Hukum secara Cuma – Cuma, Terdakwa menjelaskan bahwa : “Setelah saya dan keluarga berembukan dan akhirnya mau untuk mengunakan pengacara geratis ( Bantuan Hukum Secara Cuma – Cuma ) kemudian saya di beri surat pernyataan (surat pernyataan apa saya lupa namanya) yang intinya didalam salah satu isi surat itu berbunyi memohon untuk mengunakan Bantuan Hukum geratis saya kira pengacara pihak kita sendiri yang mencari ternyata sudah disediakan oleh pihak pengadilan. Tetapi selain itu saya mengisi folmulir dan melengkapi syarat – syaratnya.yang diantaranya adalah SKTM dari kepala desa”. ( Orang Tua Terdakwa pada saat wawancara ) . 2) Terdakwa yang menolak unruk mengunakan Bantuan Hukum secara Cuma – Cuma.

Adapun daftar pertanyaan dengan narapidana yang pada saat persidangan menolak untuk menggunakan Bantuan Hukum salatiga, yang dimana saat ini sedang menjalani hukuman di RUTAN Kelas IIB salatiga. Dari 28 orang terpidana yang menjalani masa hukuman di Rutan Kelas IIB salatiga diambil sebanyak 5 orang untuk dijadikan responden, dengan pelAnggaran tindak pidana bervariasi yaitu narkoba, penganiayaan dan kejahatan terhadap nyawa seseorang. yang dimana data – data atas narapidana telah

sesuaikan dengan Nomor surat putusan dan Nama

Terdakwa dari pengadilan. Karena setatus mereka saat ini merupakan Tahanan Rutan maka masing – masing terpidana mempunyai nomor registrasi tahanan. Adapun Nomor Surat Putusan, Nama dan Nomor registrasi masing – masing dari terpidana yang di jadikan responden adalah sebagai Sebagai berikut : Tabel 5 : Hasil Wawancara Terkait Dengan Alasan Para Terdakwa Menolak Bantuan Hukum Secara Cuma – Cuma . No

1

Nomer Putus an dan Nome r regist rasi 31/PID.SUS /2013/ PN.SAL

Identitas Terdakwa

Nama : Slamet Pujiono

Alasan Menolak Pelayanan Bantuan Hukum Yang di Sediakan Pengadilan Negeri Salatiga

“Sebenarnya pada saat Hakim

Als

Cetol

Bin

Buang Mohar

menawarkan, menerima

saya dan

mengajukan

Pelanggaran:

ingin Bantuan

Hukum secara Cuma –

Narkotika

Cuma. tetapi setelah saya

Jenis Kelamin Laki – Laki

mendapat surat pernyataan dan

Kebangsaan :

harus

melengkapi

semua syarat – syarat saya

Indonesia

sedikit

Tempat Tinggal :

keberatan.

Dusun, Klampean

Masalahnya saya tidak ada

Rt.

keluarga maupun saudara

04,

Rw.

03,

yang mau mengurus surat –

Kel. Noborejo, Kec.

surat tersebut, sedangkan

Argomulyo,

posisi saya di dalam penjara

Salatiga

dan tidak boleh keluar dari penjara”.

2

37/PID.SUS /2013/ PN.SAL

Nama : Pamujianto

Bin

Watono Pelanggaran : Narkotika Jenis Kelamin : Laki – laki. Kebangsaan : Indonesia. Tempat Tinggal : Dusun,Pakunden Barat, 871,Rt. 02,

“Saya

tidak

yakin

bahwa

pengacara yang disediakan pihak

pengadilan

membela meringankan

dan

akan dapat

hukuman

saya. Pada saat persidangan saya sudah pasrah dengan hukuman yang akan di berikan kepada saya”.

Rw.

01,

Kel.

Pakunden,

Kec.

Semarang Tengah, Semarang 3

35/PID.SUS /2013/ PN.SAL

Nama :

“Saya

Bambang Winarno

pengacara

Bin

selama

ditingkat

Pelanggaran :

dalam

penyidikan

maupun persidangan karena

Narkotika

tidak

Jenis Kelamin :

mempunyai

biaya

untuk membayar pengacara

Laki – laki.

Saya

Kebangsaan :

mengetahui

Saya

berhak mendapat Bantuan

Indonesia

Hukum tapi saya

Tempat Tinggal : Margosari

II

No. 28, Rt. 02, Rw.

didampingi

proses pemeriksaan baik

Jaroto

Jl.

menolak

05,

Kel.

Salatiga,

yakin tersebut

bahwa

tidak

pengacara

tidak

akan

meminta imbalan”.

Kec.

Sidorejo, Salatiga. 4

29/PID.SUS /2013/ PN.SAL

Nama : Andreas

Bagus

Wicara,

Bin

Nuggroho Adhi. Pelanggaran : Penganiayaan Jenis Kelamin :

“Pada saat itu yang ada di pikiran saya tidak yakin kalau geratis benar. Pasti paling engak mengeluarkan biaya untuk pengacara yang di

sediakan oleh

pihak

pengadilan tersebut. Masak

Laki – laki.

pengacara mau membela saya tanpa saya bayar”.

Kebangsaan : Indonesia. Tempat Tinggal : Dusun

Purwo

Sari Rt.04, Rw 04.

Kel.

Noborejo,

Kec

Argomulyo, Salatiga. 5

69/PID.SUS /2013/ PN.SAL

Nama :

“Alasan saya menolak, karena

Fanny

mungin

Swandhana

menggunakan

Bin Swamidoyo

saya Bantuan

Hukum secara Cuma –

Pelanggaran :

Cuma

Kejahatan

memang

pengadilan

Terhadap

pihak

menanggung

beban biaya atas pengacara

Nyawa.

yang membela saya, tetapi

Jenis Kelamin :

saya

Laki – laki.

tidak

yakin

kalau

pengacara yang membela

Kebangsaan :

saya mau membela saya

Indonesia.

tanpa imbalan”.

Tempat Tinggal : Perum.

Serasi

No. 165 Rt.05, Rw.

kalau

12,

Kupang,

Kel Kec.

Ambarawa, Kab. Semarang.

2. Hasil wawancara Di Pengadilan Negeri Salatiga Terkait dengan Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma – Cuma . Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis untuk mengetahui bagaimanakah Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma – Cuma bagi Terdakwa yang tidak mampu Di Pengadilan Negeri Salatiga, Penulis akan mengemukakan garis besar hal yang berkaitan erat dengan Bantuan Hukum Secara Cuma – Cuma, yang diantaranya adalah sebagai berikut : a. Prosedur, Tata Cara, Akses Bagi Terdakwa Untuk Memperoleh Bantuan Hukum Secara Cuma – Cuma Di Pengadilan Negeri Salatiga. Prosedur, atau tatacara disini adalah suatu langkah awal bagi Terdakwa untuk memperoleh Bantuan Hukum secara Cuma – Cuma sekaligus untuk mengetahui akses bagi Terdakwa untuk mendapatkan Bantuan Hukum Secara Cuma – Cuma . Adapun prosedur dan tata cara bagi Terdakwa untuk mendapatkan Bantuan Hukum Secara Cuma – Cuma Di Pengadilan Negeri Salatiga . Untuk memberikan Bantuan Hukum Secara Cuma – Cuma Pengadilan Negeri Salatiga berpedoman kepada SEMA No 10 Tentang Pedoman Bantuan Hukum, 13 dijelaskan bahwa :

1. Masyarakat dapat menggunakan layanan Bantuan Hukum yang tersedia pada setiap kantor pengadilan.

13

Mahkamah Agung , pedoman bagi petugas penyelenggaraan Bantuan Hukum . 2011 hal 2

2. Pengadilan menyediakan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) yang mudah diakses oleh pihak-pihak yang tidak mampu. 3. Pengadilan menyediakan Advokat Piket (bekerjasama dengan lembaga penyedia Bantuan Hukum) yang bertugas pada Posbakum dan memberikan layanan hukum sebagai berikut:

a. bantuan pengisian formulir permohonan Bantuan Hukum; b. bantuan pembuatan dokumen hukum; c. advis, konsultasi hukum dan Bantuan Hukum lainnya baik dalam perkara pidana maupun perkara perdata; d. rujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk pembebasan pembayaran biaya perkara sesuai syarat yang berlaku; e. rujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk mendapat bantuan jasa Advokat sesuai syarat yang berlaku.

4. Pengadilan memberikan layanan pembebasan biaya perkara (prodeo)

kepada

pihak-pihak

yang

tidak

mampu

dengan

mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan atau kepada Ketua Majelis Hakim. 5. Penggugat berhak mendapatkan semua jenis pelayanan secara cuma-cuma yang berkaitan dengan pemeriksaan perkara prodeo. Komponen biaya prodeo meliputi antara lain: biaya pemanggilan, biaya pemberitahuan isi putusan, biaya saksi/saksi ahli, biaya

materai, biaya alat tulis kantor, biaya penggandaan/fotokopi, biaya pemberkasan dan biaya pengiriman berkas. 6. Bagi masyarakat yang tidak mampu dapat mengajukan surat permohonan berperkara secara prodeo (cuma-cuma) dengan mencantumkan alasan-alasannya kepada Ketua Pengadilan dengan melampirkan:

a. Surat

Keterangan

Tidak

Mampu

(SKTM)

dari

Lurah/Kepala Desa setempat; atau b. Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga

Miskin

atau

Kartu

Jaminan

Kesehatan

Masyarakat (Jamkesmas) atau Kartu Program Keluarga Harapan (PKH) atau Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT). c. Surat

pernyataan

tidak

mampu

yang

dibuat

dan

ditandatangani pemohon Bantuan Hukum dan diketahui oleh Ketua Pengadilan Negeri.

7. Jika pemohon prodeo tidak dapat menulis atau membaca maka permohonan beracara secara prodeo dapat diajukan secara lisan dengan menghadap Ketua Pengadilan. 8. Prosedur permohonan berperkara secara prodeo:

a. Permohonan diajukan secara lisan atau tertulis kepada Ketua Pengadilan Tingkat Pertama dengan dilampiri dokumen pendukung. b. Dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak permohonan itu dicatat oleh Panitera, Hakim yang ditunjuk (Hakim yang menyidangkan pada tingkat pertama) memerintahkan

Panitera

untuk

memberitahukan

permohonan itu kepada pihak lawan dan memerintahkan untuk memanggil kedua belah pihak supaya datang di muka Hakim untuk dilakukan pemeriksaan tentang ketidakmampuan Pemohon. c. Dalam tenggang waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pemeriksaan, Pengadilan Tingkat Pertama mengirimkan berita acara hasil pemeriksaan dilampiri permohonan izin beracara secara prodeo dan dokumen pendukung ke Pengadilan, yang berwenang memutus perkara yang dimohonkan tersebut, untuk diputus apakah dikabulkan atau tidak. d. Jika permohonan dianggap memenuhi syarat

maka

diberikan penetapan ijin berperkara secara prodeo. Izin beracara secara prodeo diberikan Pengadilan atas perkara yang diajukan pada tingkatan pengadilan tertentu saja.

e. Jika ternyata pemohon orang yang mampu maka diberikan penetapan tidak dapat berperkara secara prodeo dan pemohon

harus

membayar

biaya

seperti

layaknya

berperkara secara umum.

9. Pengadilan menyediakan Anggaran untuk biaya perkara prodeo dengan memperhatikan Anggaran yang tersedia. Ketersediaan Anggaran tersebut diumumkan kepada masyarakat secara berkala melalui papan pengumuman Pengadilan atau media lain yang mudah diakses.

SEMA No. 10 Tahun 2010 merupakan salah satu pedoman bagi Aparat Penegak Hukum di lingkup Pengadilan Negeri Salatiga untuk memberikan Bantuan Hukum secara Cuma – Cuma bagi Terdakwa yang tidak mampu.

Selain peraturan tersebut penulis mampu mendapatkan data yang didapatkan melalui proses wawancara dengan Aparat Penegak Hukum yang berada di lingkup Pengadilan Negeri Salatiga, yang berkaitan dengan Prosedur Dan Tata Cara Bagi Terdakwa Untuk Mendapatkan Bantuan Hukum Secara Cuma – Cuma .

Penyelenggaraan Bantuan Hukum Perkara Pidana berdasarkan keputusan dirjen badilum No. 1/DJU/OT.01.3/VIII/2011. 14

Dimana keputusan tersebut mengatur mengenai prosedur atau proses pelaksanaan penyelenggaraan Bantuan Hukum perkara pidana, yang dimana keputusan tersebut merupakan pedoman bagi petugas Pengadilan Negeri. Yang didalam penjelasannya dalam hal penyelenggaraan Bantuan Hukum adalah sebagai berikut :

Dimana didalam penjelasanya menurut salah satu aparat penegak hukum yang berada di lingkup pengadilan negeri salatiga menjelaskan secara detail dan kemudian penulis sajikan kedalam sebuah table. Adapun table mengenai prosedur penyelenggaraan Bantuan Hukum Di pengadilan Negeri Salatiga tersebut adalah sebagai berikut :15

Bagan 1 : Mekanisme prosedur penyelenggaraan Bantuan Hukum Di pengadilan Negeri Salatiga. 16 Pemohonan Surat kuasa Khusus Memberikan Semua Surat Keterangan Dokumen Pendukung Tidak Mampu dari Untuk Penetapan Dan lurah / kepala desa 14 Penunjukan Advokat Hasil Wawancara Dengan Salah Seorang Aparat Penegak Hukum Di Lingkup Pengadilan setempat atau kartu keluarga miskin ( Negeri Salatiga. 23 Februari KKM) 2014 atau Kartu jaminan kesehatan 15 Hasil Wawancara Dengan Salah( Seorang Aparat Penegak Hukum Di Lingkup Pengadilan masyarakat jamesmas atau kartu Negeri Salatiga.Yang keluarga Berkaitan Dengan Penyelenggaraan Bantuan Hukum . 23 Februari harapanProsedur ( KKH ) atau kartu 2014 bantuan langsung 16 Data Pengadilan tunai Negeri (BLT)Salatiga. atau Mekanisme prosedur penyelenggaraan Bantuan Hukum. surat pernyataan Data di sajikan dengantidak tablemampu oleh penulis. . 1. 2.

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Memerintahkan Kuasa Pengguna Anggaran Untuk Membayar Dana Bantuan Kepada Advokat

Proses Pemeriksaan Di Pengadilan Negeri Komponen Yang Dibayarkan Dengan Anggaran Dana Bantuan Hukum 1. 2. 3. 4.

Advokat Rp 600.000 Saksi yang meringankan Rp. 200.000 Saksi ahli Rp 100.000 Penerjemah Rp 100.000

Perkara diputus

Pencairan Anggaran Bantuan Hukum kepada Advokat

b. Mekanisme Penggunaan Anggaran Penyelenggaraan Bantuan Hukum Di Pengadilan Negeri Salatiga. Dari hasil penelitian yang berkaitan dengan penggunaan Anggaran penyelenggaraan Bantuan Hukum dalam perkara pidana Di Pengadilan Negeri Salatiga, mengacu kepada SEMA No 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum. yang dimana Pasal 16 menjelaskan mengenai Prosedur Penggunaan Biaya Bantuan Hukum dalam Perkara Pidana yang isinya adalah sebagai berikut “Berdasarkan rujukan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 butir c, biaya perkara bagi Pemohon Bantuan Hukum untuk semua jenis perkara pidana yang ditentukan peraturan perundangundangan di tingkat

pertama untuk kepentingan Pemohon Bantuan Hukum yang memenuhi syarat, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 11) ditanggung oleh Negara”. Adapun mekanisme penggunaan Anggaran penyelenggaraan Bantuan Hukum dalam perkara pidana Dipengadilan negeri salatiga mengacu kepada Pasal 17 Sema No 10 Tahun 2010 yang isinya adalah sebagai berikut 17 : 1) Ketua Pengadilan Negeri membuat Surat Penetapan Pembebasan Biaya Perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16. 2) Panitera/Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran membuat Surat Keputusan pembebanan biaya perkara ke APBN. 3) Berdasarkan Surat Keputusan Panitera/Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bendahara pengeluaran membayar biaya saksi Ad de charge, ahli dan penerjemah yang diminta Terdakwa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 4) Pengeluaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan berdasarkan biaya yang tersedia dalam DIPA. 5) Bendahara

pengeluaran

menyimpan

seluruh

bukti-bukti

pengeluaran sebagai bukti pertanggung jawaban keuangan. 6) Bendahara pengeluaran mencatat semua biaya yang telah dikeluarkan untuk penanganan proses perkara pidana, dalam pembukuan yang disediakan untuk itu.

17

Data Pengadilan Negeri Salatiga mekanisme Penggunaan Anggaran Penyelenggaraan Bantuan Hukum Di Pengadilan Negeri Salatiga.

7) Biaya Bantuan Hukum dalam perkara pidana dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri sesuai dengan Anggaran yang tersedia pada DIPA dan ketentuan-ketentuannya. 8) Biaya Bantuan Hukum dalam perkara pidana pada tingkat pertama dibebankan kepada DIPA Pengadilan Negeri. Dari data yang penulis dapatkan yang berkaitan dengan mekanisme penggunaan Anggaran penyelenggaraan Bantuan Hukum dalam perkara pidana di Pengadilan Negeri Salatiga jelas bahwa seperti yang dijelaskan di dalam Sema No. 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum Pasal 17 yang pada intinya seluruhnya di bebankan kepada DIPA . Dari DIPA tersebut kemudian di bebankan kepada APBN. c. DIPA Pelayanan Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Salatiga. Dalam menjalankan arah kebijakan sesuai visi dan misi Pengadilan Negeri Salatiga ditentukan oleh penyediaan Anggaran melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Pada tahun 2013 Pengadilan Negeri Salatiga memperoleh Anggaran DIPA yang meliputi 4 (empat) macam program utama dengan pagu masing-masing yang diantaranya adalah Program Peningkatan Pelayanan dan Bantuan Hukum. Penetapan Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Dalam hal ini penulis hanya memfokuskan daftar presentasi rencana Anggaran untuk Pelayanan Bantuan Hukum . Adapun sasaran strategis, indikator kerja, target, program dan Anggaran yang berkaitan dengan Pelayanan Bantuan Hukum Di Pengadilan Negeri Salatiga, selama Tahun Anggaran 2013 adalah sebagai berikut : Table 6 : Perencanaan kerja DIPA yang berkaitan dengan Pelayanan Bantuan Hukum. 18 INDIKATOR KINERJA

TARGET

PROGRAM

ANGGARAN



Rp. 11.958.000 Perkara bagi Jumlah masyarakat penyediaan miskin yang dana Bantuan diselesaikan Hukum di tepat waktu Pengadilan Negeri Salatiga.  Kebijakan mengenai Bantuan Hukum bagi masyarakat miskin yang terpinggirkan Sumber : komponen LAKIP ( Laporan Ankuntabilitas Instansi Pemerintah ) Pengadilan Negeri Salatiga Tahun 2013

Penyediaan dana Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Salatiga

Table 7 : Pengukuran Pelayanan Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Salatiga. Tahun Anggaran 2013.19 Sasaran

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

Capaian

100%

85,98%

85,98%

Strategis Peningkatan Prosentase kualitas terselenggaranya pelayana dan Bantuan Hukum bantuan bagi 18 19

Dokumen . komponen LAKIP Pengadilan Negeri Salatiga Tahun 2013. Hal 14. Ibid., hal 16

hukum kepada masyarakat tidak mampu

Masyarakat tidak mampu

Sumber : Komponen LAKIP ( Laporan Ankuntabilitas Instansi Pemerintah ) Pengadilan Negeri Salatiga Tahun 2013

Tabel 8 : DIPA Anggaran Pengeluaran Dana Untuk Pelayanan Bantuan Hukum.20

Nama

Pagu

DIP

Pagu

Realisasi

Revisi

Sisa

%

Angg

A

rn

Pelayanan 11.958.000 11.958.000 dan Bant uan Huku m

7.540.000

4.418.000

63,65

Sumber : Komponen LAKIP( Laporan Ankuntabilitas Instansi Pemerintah ) Pengadilan Negeri Salatiga Tahun 2013

C. ANALISIS

PELAKSANAAN

PEMBERIAN

BANTUAN

HUKUM SECARA CUMA – CUMA DI PENGADILAN NEGERI SALATIGA. 1. Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Di Pengadilan Negeri Salatiga.

20

Ibid., hal 27

a. Jumlah Perkara Pidana Masuk Selama Tahun 2013, Terdakwa Yang Menggunakan Bantuan Hukum, Dan Terdakwa Yang Menolak Untuk Menerima Bantuan Hukum Di Pengadilan Negeri Salatiga. Mengamati hasil penelitian yang berkaitan dengan Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma – Cuma Di Pengadilan Negeri Salatiga, selama tahun 2013 terdapat 163 perkara pidana masuk, dari 163 perkara pidana 57 Terdakwa diantaranya memenuhi syarat untuk memperoleh Bantuan Hukum secara Cuma – Cuma, yang dimana telah diatur didalam beberapa perundang – undangan yang berkaitan dengan Bantuan Hukum. Adapun peraturan perundang – undangan yang mengatur mengenai kreteria Terdakwa yang berhak menerima Bantuan Hukum adalah sebagai berikut : 1. Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP. Pasal 54 “Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau Terdakwa berhak mendapatkan Bantuan Hukum dari seorang atau lebih penasehat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini” Pasal 56 ayat (1) “Dalam hal tersangka atau Terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasehat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan pada proses peradilan wajib menunjuk penasehat hukum bagi mereka. 2. Undang – undang No. 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 56 ayat (1) “setiap orang yang tersangkut perkara berhak

memperoleh Bantuan Hukum”. Pasal 56 ayat (2) “Negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu”. Pasal 57 ayat (1) “ Pada setiap Pengadilan Negeri dibentuk Pos Bantuan Hukum kepada pencari keadilan yang tidak mampu dalam memperoleh Bantuan Hukum”. Pasal 57 ayat (2) “Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan secara Cuma – Cuma pada setiap tingkat peradilan sampai putusan terhadap perkara tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap” 3. Undang – undang No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum. Pasal 1 ayat (2) “Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin”. Pasal 5 ayat (1) “Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri”. Meskipun beberapa Peraturan Perundang – undangan mengatur secara jelas mengenai implementasi dari Bantuan Hukum yang disediakan untuk para Terdakwa yang tidak mampu atau miskin, tidak semua Terdakwa Di Pengadilan Negeri Salatiga menggunakan haknya, dari 57 orang Terdakwa 21 orang menggunakan Bantuan Hukum, dan 36 Terdakwa menolak untuk menggunakan Bantuan Hukum. 1) Terdakwa Yang Menerima Pelayanan Bantuan Secara Cuma Di Pengadilan Negeri Salatiga. Dari hasil wawancara dengan Terdakwa yang pada saat proses

menggunakan Pelayanan Bantuan Hukum Di Pengadilan Negeri Salatiga, yaitu Terdakwa atas nama Alfian Wisnu Aranda dengan surat putusan Nomor

1/PID.SUS/2011/PN.SAL. Dimana terkait dengan data yang

penulis dapatkan dengan melakukan wawancara, terdapat di Hasi Penelitian Halaman 51 2 a . bahwa, Dari keterangan orang tua Terdakwa, penulis menilai bahwa tindakan Hakim, yaitu menjelaskan mengenai Keberadaan Bantuan Hukum Secara Cuma – Cuma kepada setiap terdakawa mengenai hak – haknya. Hal ini sesuai dengan peraturan perundang – undangan Undang – undang No. 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Yang di dalam penjelasannya adalah sebagai berikut : Pasal 56 ayat (1) “setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh Bantuan Hukum”. Pasal 56 ayat (2) “Negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu”. Pasal 57 ayat (1) “ Pada setiap Pengadilan Negeri dibentuk Pos Bantuan Hukum kepada pencari keadilan yang tidak mampu dalam memperoleh Bantuan Hukum”. Pasal 57 ayat (2) “Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan secara Cuma – Cuma pada setiap tingkat peradilan sampai putusan terhadap perkara tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap” Dari keterangan orang tua terpidana pada saat melakukan wawancara menjelaskan mengenai tata cara. Tata cara untum mendapatkan Bantuan Hukum secara Cuma – Cuma Di Pengadilan Salatiga sesuai dengan penjelasan Undang – undang nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum

Bab IV, Pasal 14 ayat (1) huruf a,b, dan c. yang didalam penjelasannya adalah sebagai berikut : Pasal 14 “ Untuk memperoleh Bantuan Hukum, pemohon Bantuan Hukum harus memenuhi syarat - syarat: a. Mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi sekurang-kurangnya identitas pemohon dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan Bantuan Hukum; b. Menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan per c. kara; dan d. Melampirkan surat keterangan miskin dari lurah, kepala desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal pemohon Bantuan Hukum”. Selain didalam peraturan perundang – undangan nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, syarat dan tata cara yang dilakukan oleh terpidana untuk mendapatkan Bantuan Hukum Di Pengadilan Negeri Salatiga, juga terlihat dari pelaksanaan SEMA No 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum Pasal 11, huruf a, b dan, c. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut : Pasal 11 “Pemohon Bantuan Hukum harus membuktik bahwa ia tidak mampu dengan memperlihatkan: a. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Lurah/ Kepala Desa setempat; atau b. Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT); atau c. Surat Pernyataan Tidak Mampu yang dibuat dan ditandatangani Pemohon Bantuan Hukum dan diketahui oleh Ketua Pengadilan Negeri”.

Sangat jelas terlihat bahwa syarat dan tata cara untuk mendapatkan Bantuan Hukum secara Cuma – Cuma bagi Terdakwa harus menempuh beberapa prosedur sebagai mana telah di tegaskan dalam peraturan perundang – undangan terkait dengan Bantuan Hukum secara Cuma – Cuma . Program Bantuan Hukum secara Cuma – Cuma ini di berikan kepada masyarakat yang berhadapan dengan hukum untuk masyarakat golongan tidak mampu. Hal tersebut tidak hanya di pengadilan negeri salatiga saja, melainkan semua pengadilan Negeri wajib menyediakan Bantuan Hukum secara Cuma – Cuma yang dasarnya telah di atur didalam undang – undang. Yaitu Undang – undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Pasal 54, 56 ayat (2) dan Pasal 114, Undang – undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 18 ayat (4), Undang – undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Pasal 34 ayat (1), Undang – undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman Pasal 56 -57 , Undang – undang nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, Pasal 22, Undang – undang nomor 16 tahun 2011, tentang Bantuan Hukum, SEMA Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum . Jadi terkait dengan pemberian Bantuan Hukum secara Cuma – Cuma aturan hukumnya begitu tegas, dimana di setiap pengadilan Wajib memberikan Bantuan Hukum secara Cuma – Cuma karena Bantuan Hukum itu merupakan Hak dari Terdakwa.

2) Terdakwa Yang menolak untuk menggunakan Pelayanan Bantuan Secara Cuma Di Pengadilan Negeri Salatiga. Dari hasil wawancara terhadap Narapidana yang pada saat persidangan mengunakan Bantuan Hukum secara Cuma – Cuma dan Narapidana yang menolak untuk mengunakan Bantuan Hukum secara Cuma – Cuma dapat di tarik kesimpulan bahwa masing – masing Narapidana

telah

mengetahui

haknya

sebagai

Terdakwa

yaitu

menggunakan Bantuan Hukum secara Cuma – Cuma. mereka tahu keberadaan Bantuan Hukum secara Cuma – Cuma dari Hakim yang menangani kasus mereka. Ketika penulis menanyakan dari mana Terdakwa mengetahui adanya Bantuan Hukum secara Cuma – Cuma semua Narapidana mengetahui dari Hakim. Hakim menjelaskan bahwa setiap Terdakwa yang berhadapan dengan hukum dan tidak mampu untuk mempunyai pengacara sendiri berhak memperoleh Bantuan Hukum secara Cuma – Cuma. Tetapi meskipun Hakim telah menjelaskan mengenai hak Terdakwa khususnya mengenai Bantuan Hukum secara Cuma – Cuma, tidak sedikit Terdakwa yang menolak untuk menggunakan Bantuan Hukum secara Cuma – Cuma, dari data yang Penulis dapatkan dengan cara melakukan wawancara yang berkaitan dengan alasan para Narapidana menolak Bantuan Hukum secara Cuma

- Cumapun ber beda – beda, apabila ditarik kesimpulan

mengenai alasan para terpidana menolak untk menggunakan Bantuan Hukum

secara Cuma – Cuma adalah semua terpidana belum atau tidak yakin bahwa pengacara yang disediakan oleh pengadilan benar – benar geratis. Pengadilan Negeri Salatiga sendiri menurut Penulis mengenai Pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum secara Cuma – Cuma sudah sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku yang berkaitan dengan Bantuan Hukum Secara Cuma – Cuma. dari kutipan wawancara diatas Bahwa pengadilan Negeri Salatiga dalam melaksanakan pemberian Bantuan Hukum berpedoman beberapa perundang – undangan yaitu : 1) Undang – undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Pasal 54, 56 ayat (2) dan Pasal 114. 2) Undang – undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 18 ayat (4) 3) Undang – undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Pasal 34 ayat (1) 4) Undang – undang nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, Pasal 22. 5) Undang – undang Nomor 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman Pasal 37 – 40. 6) Undang – undang nomor 16 tahun 2011, tentang Bantuan Hukum. 7) SEMA Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum Semua Terdakwa yang Berada di Pengadilan Negeri Salatiga di jelaskan mengenai haknya untuk mendapatkan Bantuan Hukum secara Cuma

– Cuma. Diawal persidangan Hakim menjelaskan keberadaan Bantuan Hukum . Mengamati hasil penelitian terkait dengan Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma – Cuma Bagi Terdakwa yang tidak mampu Di Pengadilan Negeri salatiga, dalam hal pelaksanaannya sudah ada, tetapi belum sepenuhnya dimanfaatkan oleh para Terdakwa yang memenuhi syarat untuk menggunakan Bantuan Hukum.

b. Kewajiban Pengadilan Negeri Salatiga dalam pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum secara Cuma – Cuma . 1) Dasar Hukum Di Pengadilan Negeri Salatiga Dalam Hal Menjalankan Kewajiban Untuk Melaksanakan Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma – Cuma . Untuk melaksanakan Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Di Pengadilan Negeri Salatiga, harus memenuhi syarat dari berbagai peraturan perundang – undangan yang mencakup semua peraturan mengenai Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma – Cuma, dasar pemberian Bantuan Hukum tersebut harus terlaksana dengan baik. a) Terpenuhinya Kewajiban Pengadilan Negeri Salatiga Berdasarkan Undang – Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHP . Pasal 54 “Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau Terdakwa berhak mendapatkan Bantuan Hukum dari seorang atau lebih penasehat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini”

Pasal 56 ayat (1) “Dalam hal tersangka atau Terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasehat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan pada proses peradilan wajib menunjuk penasehat hukum bagi mereka. Pasal 56 ayat (2) “setiap penasehat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan bantuan dengan Cuma – Cuma”. Dasar Hukum ini telah terlaksana secara sistemaatis, mengingat hasil dari penelitian Pengadilan Negeri Salatiga yang berkaitan dengan jumlah perkara pidana yang masuk selama Tahun 2013. Kemudian Pengadilan Negeri Salatiga memisahkan perkara pidana yang memenuhi persyaratan sebagaimana yang telah di jelaskan di dalam undang – undang No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHP, terdapat 57 Terdakwa yang berhak mendapatkan Bantuan Hukum Secara Cuma – Cuma. b) Terpenuhinya Kewajiban Pengadilan Negeri Salatiga berdasarkan Undang – undang No. 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman . Pasal 56 ayat (1) “setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh Bantuan Hukum”. Pasal 56 ayat (2) “Negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu”. Pasal 57 ayat (1) “ Pada setiap Pengadilan Negeri dibentuk Pos Bantuan Hukum kepada pencari keadilan yang tidak mampu dalam memperoleh Bantuan Hukum”.

Pasal 57 ayat (2) “Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan secara Cuma – Cuma pada setiap tingkat peradilan sampai putusan terhadap perkara tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap” Mengamati hasil penelitian dasar Hukum Undang – undang No. 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman sangat jelas terpenuhi Di Pengadilan Neheri Salatiga. Terkait dengan Pasal 56 ayat (1) Pengadilan Negeri Salatiga mempunyai program pokok yang diantaranya Peningkatan Pelayanan Bantuan Hukum dengan beban biaya di tanggung oleh Pengadilan Negeri Salatiga. hal ini bisa di lihat bagaimana alur alokasi dana yang tersedia guna menunjang terlaksananya Peningkatan Pelayanan Bantuan Hukum Di Pengadilan Negeri Salaiga sebagaimana telah penulis sampaikan Di hasil penelitian terkait dengan DIPA Pelayanan Bantuan Hukum tahun Anggaran 2013. Mengenai keberadaan Posbakum ( Pos Bantuan Hukum ) Di Pengadilan Negeri Salatiga sendiri memang tidak menyediakan tempat atau kantor secara khusus untuk Advokat , tetapi Bagi masyarakat yang tidak mampu dapat mengajukan surat permohonan berperkara secara prodeo (cuma-cuma) dengan mencantumkan alasan-alasannya kepada Ketua Pengadilan dengan melampirkan:

a. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Lurah/Kepala Desa setempat; atau

b. Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin atau Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) atau Kartu Program Keluarga Harapan (PKH) atau Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT). c. Surat pernyataan tidak mampu yang dibuat dan ditandatangani pemohon Bantuan Hukum dan diketahui oleh Ketua Pengadilan Negeri.

c) Terpenuhinya Kewajiban Pengadilan Negeri Salatiga berdasarkan Undang – undang No. No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum. Pasal 5 ayat (1) “Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri”. Untuk mengkatagorikan orang tidak mampu atau miskin, biasanya pihak pengadilan meminta kepada Terdakwa yang memohan mengunakan Bantuan Hukum untuk melampirkan SKTM ( surat keterangan tidak mampu ) dari pejabat desa atau lurah. Menuruut penulis Pengadilan Negeri salatiga memenuhi prosedur sebagaimana telah diamanatkan di dalam Undang – undang No. No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.Pasal 5 ayat (1). 2) Kewajiban Pengadilan Negeri Salatiga Dalam Menunjuk Advokat Untuk Membela Terdakwa Secara Cuma – Cuma .

Mekanisme yang dilakukan dalam menunjuk seorang Advokat untuk mendampingi tersangka Di Pengadilan Negeri Salatiga sesuai dengan Pasal 56 KUHAP.

a. Pada awal persidangan Hakim Ketua/Majelis Hakim memberitahu terdakwa tentang ancaman hukumannya yang hakim wajib menunjuk penasihat hukum. b. Apabila terdakwa menyatakan belum mempunyai penasihat hukum sendiri dan berkeinginan untuk didampingi penasihat hukum, Hakim Ketua Majelis/hakim meminta terdakwa membuat surat permohonan dengan dilampirkan surat keterangan tidak mampu dari kepala Desa/Lurah setempat. c. Berdasarkan

surat

permohonan

tersebut,

Ketua

Majelis

mengeluarkan surat penetapan tentang penunjukan penasihat hukum. d. Surat penetapan tersebut dibacakan di persidangan dan salinannya disampaikan kepada penasihat hukum yang ditunjuk disertai perintah/pemberitahuan untuk hadir dalam persidangan berikutnya.

Selain penjelasan diatas mengenai Prosedur yang dilakukan Di Pengadilan Negeri Salatiga dalam hal penunjukan Advokat untuk membela secara Cuma – Cuma berdasarkan hasil penelitian adalah sebagai berikut :

Setelah terdakwa memberikan surat kuasa khusus yang berisikan keterangan tidak mampu dari lurah atau kepala desa setempat, kemudian pemohon memberikan semua dokumen pendukung untuk penetapan dan penunjukan Advokat, kemudian penetapan ketua Pengadilan Negeri Salatiga memerintahkan kuasa penggunaan Anggaran untuk membayar dana Bantuan Hukum kepada Advokat, setelah itu proses pemeriksaan Di Pengadilan Negeri Salatiga, setelah peruses dirasa memenuhi syarat kemudian Advokat mendampingi terdakwa disetiap proses persidangan, setelah perkara diputus kemudian pencairan dana Anggaran Bantuan Hukum oleh Advokat.

3) Kewajiban Menyediakan Anggaran DIPA Untuk Pelayanan Bantuan Hukum. Pengadilan menyediakan Anggaran untuk biaya perkara prodeo dengan memperhatikan Anggaran yang tersedia. Ketersediaan Anggaran tersebut diumumkan kepada masyarakat secara berkala melalui papan pengumuman Pengadilan atau media lain yang mudah diakses. Dalam menjalankan arah kebijakan sesuai visi dan misi Pengadilan Negeri Salatiga ditentukan oleh penyediaan Anggaran melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Khusus untuk Pelayanan Bantuan Hukum tersedia Dana Anggaran sebesar Rp 11.985.000 ( sebelas juta Sembilan ratus delepan puluh lima rubu rupiah ) untuk target keberhasilan 100 % ( seratus Persen ). Keseriusan Pengadilan Negeri Salatiga dalam hal menyediakan dana

Anggaran khusus untuk Pelayanan Bantuan Hukum dapat dilihat dari daftar tabel 6, samai daftar tabel 8 .

2. Faktor Yang Mempengaruhi Terlaksananya Pelayanan Bantuan Hukum Di Pengadilan Negeri Salatiga. Menlihat dari hasil penelitian penulis Di Pengadilan Negeri Salatiga Keberhasilan Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma – Cuma Di Pengadilan Negeri Salatiga, tidak terlepas dari berbagai faktor, menggingat Pelayanan Bantuan Hukum Di Pengadilan Negeri Salatiga merupakan salah satu program pokok pengadilan negeri salatiga. Adapun Faktor – faktor yang menunjang terselenggarannya Bantuan Hukum Di Pengadilan Negeri Salatiga antara lain : a. Faktor Prosedur. Faktor prosedur melingkupi 21 : 1) Syarat terpenuhinya Prosedur, Tata Cara, Akses Bagi Terdakwa Untuk Memperoleh Bantuan Hukum Secara Cuma – Cuma Di Pengadilan Negeri Salatiga. 2) Syarat Penggunaan Anggaran Penyelenggaraan Bantuan Hukum Di Pengadilan Negeri Salatiga.

21

Lihat hasil penelitian terkait dengan Hasil wawancara Pengadilan Negeri Salatiga

Terkait dengan Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma – Cuma . hal 55

3) Syarat ketersediaan DIPA Pelayanan Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Salatiga. b. Faktor Hakim Di Pengadilan Negeri Salatiga. c. Faktor Terdakwa Di Pengadilan Negeri Salatiga. d. Faktor Pengacara yang di tunjuk oleh Pengadilan Negeri Salatiga. Adapun penjelasan mengenai beberapa faktor yang mempengaruhi terlaksananya Pelayanan Bantuan Hukum di Pengadilan Negeri Salatiga adalah sebagai berikut : a. Faktor Prosedur . Faktor prosedur disini berkaitan erat dengan tata cara dan akses bagi Terdakwa untuk memperoleh Pelayanan Bantuan Hukum Di Pengadilan Negeri Salatiga. mengamati hasil penelitian penulis simpulkan bahwa, para Terdakwa untuk mendapatkan Pelayanan Bantuan Hukum di pengadilan negeri salatiga harus menempuh beberapa prosedur. Adapun mekanisme prosedur bagi para Terdakwa untuk Memperoleh Pelayanan Bantuan Hukum Di Pengadilan Negeri Salatiga adalah sebagai berikut : 1. Proses bagi Terdakwa untuk mendapatkan Pelayanan Bantuan Hukum Di Pengadilan Negeri Salatiga. a. Para Terdakwa yang menggunakan Pelayanan Bantuan Hukum Di Pengadilan Negeri Salatiga awalnya diberi surat kuasa khusus Bantuan Hukum oleh pengadilan negeri salatiga.

b. Terdakwa yang memohon Bantuan Hukum menyerahkan Surat Keterangan Tidak Mampu dari lurah / kepala desa setempat atau kartu keluarga miskin ( KKM) atau Kartu jaminan kesehatan masyarakat ( jamkesmas atau kartu keluarga harapan ( KKH ) atau kartu bantuan langsung tunai (BLT) atau surat pernyataan tidak mampu. c. Pemohonan Memberikan Semua Dokumen Pendukung Untuk Penetapan Dan Penunjukan Advokat d. Penetapan

Ketua

Pengadilan

Negeri

Memerintahkan

Kuasa

Pengguna Anggaran Untuk Membayar Dana Bantuan Kepada Advokat. 2. Proses Pemeriksaan Di Pengadilan Negeri. 3. Perkara diputus. 4. Pencairan Anggaran Bantuan Hukum kepada Advokat. Komponen Yang Dibayarkan Dengan Anggaran Dana Bantuan Hukum. 1) Advokat Rp 600.000. 2) Saksi yang meringankan Rp. 200.000. 3) Saksi ahli Rp 100.000. 4) Penerjemah Rp 100.000. Faktor prosedur disini di tunjang oleh beberapa faktor supaya proses Pelayanan Bantuan Hukum di pengadilan negeri salatiga ini terlaksana . faktor tersebut antara lain :

1) Anggaran Penyelenggaraan Bantuan Hukum Di Pengadilan Negeri Salatiga. Adapun mekanisme penggunaan Anggaran penyelenggaraan Bantuan Hukum dalam perkara pidana Dipengadilan negeri salatiga mengacu kepada Pasal 17 Sema No 10 Tahun 2010 yang isinya adalah sebagai berikut22 : 1) Ketua Pengadilan Negeri membuat Surat Penetapan Pembebasan Biaya Perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16. 2) Panitera/Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran membuat Surat Keputusan pembebanan biaya perkara ke APBN. 3) Berdasarkan Surat Keputusan Panitera/Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bendahara pengeluaran membayar biaya saksi Ad de charge, ahli dan penerjemah yang diminta Terdakwa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 4) Pengeluaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan berdasarkan biaya yang tersedia dalam DIPA. 5) Bendahara

pengeluaran

menyimpan

seluruh

bukti-bukti

pengeluaran sebagai bukti pertanggung jawaban keuangan. 6) Bendahara pengeluaran mencatat semua biaya yang telah dikeluarkan untuk penanganan proses perkara pidana, dalam pembukuan yang disediakan untuk itu.

22

Data Pengadilan Negeri Salatiga mekanisme Penggunaan Anggaran Penyelenggaraan Bantuan Hukum Di Pengadilan Negeri Salatiga.

7) Biaya Bantuan Hukum dalam perkara pidana dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri sesuai dengan Anggaran yang tersedia pada DIPA dan ketentuan-ketentuannya. 8) Biaya Bantuan Hukum dalam perkara pidana pada tingkat pertama dibebankan kepada DIPA Pengadilan Negeri. Dari data yang penulis dapatkan yang berkaitan dengan mekanisme penggunaan Anggaran penyelenggaraan Bantuan Hukum dalam perkara pidana di Pengadilan Negeri Salatiga jelas bahwa seperti yang dijelaskan di dalam Sema No. 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum Pasal 17 yang pada intinya seluruhnya di bebankan kepada DIPA . Dari DIPA tersebut kemudian di bebankan kepada APBN. 2) DIPA Pelayanan Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Salatiga. Dari analisis mengenai dana Anggaran DIPA tahun 2013 untuk Pelayanan Bantuan Hukum Di Pengadilan Negeri Salatiga yang penulis gambarkan melalui daftar tabel Perencanaan kerja DIPA yang berkaitan dengan Pelayanan Bantuan Hukum, Pengukuran Pelayanan Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Salatiga Tahun Anggaran 2013, DIPA, Anggaran Pengeluaran Dana Untuk Pelayanan Bantuan Hukum . penulis jelaskan sebagai berikut : a. Analisis Table 6 : Perencanaan kerja DIPA yang berkaitan dengan Pelayanan Bantuan Hukum.

Dari daftar tabel Perencanaan kerja DIPA dijelaskan bahwa penyediaan dana Bantuan Hukum bagi masyarakat miskin adalah sebesar Rp. 11.958.000. Pengukuran tingkat pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Salatiga khususnya di bidang Pelayanan Bantuan Hukum dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi masing-masing sasaran dan indikator kinerja. Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian sasaran berikut indikator kinerjanya, Namun dalam hal Pelayanan Bantuan Hukum juga terdapat beberapa sasaran yang tidak tercapai pada tahun 2013 ini. b. Analisis Table 7 : Pengukuran

Pelayanan Bantuan Hukum

Pengadilan Negeri Salatiga. Tahun Anggaran 2013. Dari daftar tabel terkait dengan Pengukuran Pelayanan Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Salatiga. Tahun Anggaran 2013. Menerangkan bahwa prosentase dari indicator kerja terselenggaranya Bantuan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu menargetkan keberhasilan 100 % ( seratus persen ), tetapi di dalam realisasinya hanya mencapai 85,98 %. Tentunya dalam hal ini akan berimbas kepada dana Pelayanan Bantuan Hukum Bagi masyarakat yang tidak mampu mengalami sisa Anggaran yang sebelumnya Anggaran tersebut telah di rencanakan yaitu sebesar

Rp. 11.958.000 untuk capaian target 100 %. c. Analisis Tabel 8 : DIPA Anggaran Pengeluaran Dana Untuk Pelayanan Bantuan Hukum. Dari daftar tabel mengenai Anggaran Pelayanan Bantuan Hukum menerangkan bahwa tersedianya dana untuk keperluan Pelayanan Bantuan Hukum sebesar Rp11.958.000, dengan realisasi pengunaan dana mencapai Rp 7.540.000 dengan prosentase mencapai 63,65 %. Pengadilan Negeri dalam hal pelaksanaan Bantuan Hukum secara Cuma – Cuma bagi masyarakat miskin sangat di pikirkan dan menjadi salah satu program pokok pengadilan. Pengadilan Negeri Salatiga mempunyai Anggaran dana khusus untuk Pelayanan Bantuan Hukum kepada masyarakat miskin. Dari sini akan terlihat bagaimana selama ini Pengadilan Negeri Salatiga dalam hal pelaksanaan Bantuan Hukum secara Cuma – Cuma bagi masyarakat miskin. Untuk mengetahui secara kongkrit mengenai dana Anggaran DIPA yang dialokasikan khusus untuk Bantuan Hukum Secara Cuma – Cuma, penulis mengkaji data dari pengadilan yaitu komponen SAKIP Pengadilan Negeri Salatiga Tahun 2013. SAKIP merupakan

rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang terselenggara secara manual atau komputerisasi yang dirancang dan ditetapkan untuk tujuan pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, baik secara sendiri-sendiri maupun secara kolektif, dan LAKIP, LAKIP merupakan singkatan dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Penyusunan LAKIP berdasarkan siklus Anggaran yang berjalan yaitu 1 tahun secara lengkap memuat laporan yang membandingkan perencanaan dan hasil. Dalam penyusunan suatu kegiatan belanja, dibuat suatu masukan yaitu besaran dana yang dibutuhkan, hasil yaitu sesuatu hasil atau bentuk nyata yang didapat dari dana yang dikeluarkan. Manfaat yaitu manfaat yang didapat karena kegiatan belanja tersebut dilaksanakan serta dampak yaitu dampak yang dihasilkan karena pelaksanaan suatu kegiatan belanja. Dari kedua data tersebut penulis mendapatkan informasi mengenai alur, dan alokasi dana yang khusus untuk Bantuan Hukum Secara Cuma – Cuma Bagi Masyarakat Tidak Mampu. Adapun ketersediaan Dana DIPA Anggaran tahun 2013. Untuk ketersediaan dana Anggaran Pelayanan Bantuan Hukum dengan target 100 % tersedia dana Rp 11.958.000, Realisasi atau penggunaan dana mencapai Rp 7.540.000 dengan presentase 63,65 % , sisa Anggaran Pelayanan Bantuan Hukum Rp 4.418.000.

Di sampaikan dalam hal ini adalah bahwa Pengadilan Negeri Salatiga mempunyai dana Anggaran khusus untuk pelayanana Bantuan Hukum dan telah dialokasikan sesuai dengan kebutuan. Keberadaan DIPA Pengadilan Negeri Salatiga menerangkan bahwa dalam hal Pelaksanaan Pelayanan Bantuan Hukum, Pengadilan Negeri Salatiga benar – benar menyediakan akses guna terpenuhinya hak para Terdakwa untuk memperoleh Pelayanan Bantuan Hukum Di Pengadilan Negeri Salatiga. b. Faktor Hakim Terlaksananya Pelayanan Bantuan Hukum Di pengadilan Negeri Salatiga, tergantung dari para aparat yang bertugas di lingkungan Pengadilan khususnya Para Hakim. Peran Hakim sangatlah penting karena Hakim sebagai ujung tombak keberhasilan Pelaksanaan Bantuan Hukum, artinya Hakimlah yang berada di barisan paling depan untuk melaksanakan amanat dari berbagai peraturan perundang – undagan dalam hal ini adalah Bantuan Hukum. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis terkait dengan Pelaksanaan Bantuan Hukum Secara Cuma – Cuma, amatan penulis tidak terlepas dari etika dan sifat para Hakim dalam menjalankan tugasnya, khususnya dalam tulisan ini berkaitan dengan Pelayanan Bantuan Hukum. Para Hakim Di Pengadilan Negeri Salatiga mempunyai tugas utama yang dimana di jelaskan melalui Laporan akuntabilitas kinerja Instansi pemerintah (lakip) Pengadilan negeri salatiga Tahun 2013 yaitu :

Tugas Hakim.23 Tugas utama adalah menerima, memeriksa dan mengadili serta

menyelesaikan semua

perkara

yang

diajukan

kepadanya. Sebagai langkah awal pemberian Bantuan Hukum secara Cuma – Cuma Di Pengadilan Negeri Salatiga, menurut hasil penelitian yang penulis dapatkan baik itu melalui data sekunder dan data primer kemudian penulis analisis menemukan hasil bahwa terkait dengan Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma – Cuma adalah sebagai berikut : Dari hasil wawancara yang di lakukan oleh penulis bahwa hakim Di Pengadilan Negeri Salatiga terkait dengan pelaksanaan Pelayanan Bantuan Hukum menjelaskan bahwa, Hakim senantiasa bertanya kepada Terdakwa apakah mereka mempunyai pengacara sendiri dan apakah mereka bersedia menggunakan Pelayanan Bantuan Hukum yang di sediakan oleh Pengadilan Negeri Salatiga. Hal ini bisa dilihat dari cuplikan singkat mengenai hasil wawancara yang di lakukan oleh penulis kepada salah satu hakim di pengadilan negeri salatiga . “Sebelumnya kami bertanya kepada terddakwa apakah mereka menghadirkan pengacara sendiri. Kemudian kami menjelaskan keberadaan Bantuan Hukum yang bisa mereka dapatkan mengingat hal tersebut merupakan sebagian hak para Terdakwa”. (

23

Ibid, hal 2

Prasetio Nugroho S.H., M.Kn. Selaku salah satu Hakim Di Pengadilan Negeri Salatiga)

Hal ini menjelaskan bahwa hakim memberikan kesempatan atas hak para Terdakwa untuk menerima Bantuan Hukum.sebagai mana diatur dalam peraturan perundang – undangan No 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman . Dalam hal Penunjukkan Penasehat Hukum untuk Terdakwa yang didakwa jaksa Penuntut Umum melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi Terdakwa yang tidak mampu yang diancam dengan pidana 5 tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasehat hukum sendiri. Penunjukan penasehat hukum tersebut dengan penetapan majelis hakim. Mekanisme yang dilakukan dalam menunjuk seorang Advokat untuk mendampingi tersangka sesuai dengan Pasal 56 KUHAP. Apabila Terdakwa menyatakan belum mempunyai penasihat hukum sendiri dan berkeinginan untuk didampingi penasihat hukum, Hakim Ketua Majelis/hakim meminta Terdakwa membuat surat permohonan dengan dilampirkan surat keterangan tidak mampu dari kepala Desa/Lurah setempat. Untuk

mengetahui

kreteria

pejabat

yang

berwenang

dan

implementasi mengenai kreteria orang yang tidak mampu penulis, dalam

melakukan wawancara terhadap salah satu aparat yang berada di lingkungan Pengaadilan Negeri Salatiga .adalah sebagai berikut : “Dalam Pasal 4 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 83 tahun 2008 bahwa pemohon Bantuan Hukum harus melampirkan surat keterangan tidak mampu dari pejabat yang berwenang, Dalam implementasinya siapakah yang dimaksud yang berwenang dan apa kriteria orang tidak mampu”.( pertanyaan Penulis ) “Dalam implementasinya pejabat yang berwenang adalah Lurah/Kepala Desa. Kriteria orang yang tidak mampu adalah Kepala keluarga yang tidak punya penghasilan minimal Rp.1.000.000/perbulan. Lurah dan camat tempat tinggal klien. Kriteria orang tidak mampu. - Orang dewasa yang tidak punya pekerjaan - Orang dewasa yang berpenghasilan di bawah Upah Minimum Regional (UMR)” ( Prasetio Nugroho S.H., M.Kn. Selaku salah satu Hakim Di Pengadilan Negeri Salatiga) Pemohon Bantuan Hukum harus melampirkan surat keterangan tidak mampu dari pejabat yang berwenang yang di maksud pejabat yang berwenang menurut salah satu aparat penegak hukum di lingkungan pengadilan negeri salatiga ini adalah lurah atau kepala desa, sedangkan kreteria orang yang tidak mampu adalah -

Orang dewasa yang tidak punya pekerjaan

-

Orang dewasa yang berpenghasilan di bawah Upah Minimum Regional (UMR).

c. Faktor Terdakwa .

Tentunya keberhasilan Pelayanan dan Pelaksanaan Bantuan Hukum Di Pengadilan Negeri Salatiga tidak bisa dipungkiri bahwa keberadaan Terdakwa sangatlah penting, mengingat implementasi dari Bantuan Hukum ini disediakan oleh Negara guna menunjang terpenuhinya hak para Terdakwa. Meskipun pemerintah menyediakan beberapa peraturan perundang – undangan untuk menjamin hak para Terdakwa, yaitu hak untuk mendapatkan Bantuan Hukum Secara Cuma – Cuma, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis Di Pengadilan Negeri Salatiga, terdapat suatu keadaan yang sangat mengejutkan, dimana para Terdakwa yang tergolong orang tidak mampu engan atau menolak Bantuan Hukum Di Pengadilan Negeri Salatiga, berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh penulis terhadap beberapa Terdakwa yang menolak Bantuan Hukum Di Pengadilan Negeri Salatiga, karena ketidak tahuan mereka mengenai hakekat dan tujuan Bantuan Hukum Secara Cuma – Cuma itu. Di Pengadilan Negeri Salatiga sendiri selama Tahun 2013 terdapat 57 orang Terdakwa yang memenuhi syarat untuk menerima Bantuan Hukum Secara Cuma – Cuma. tetapi dari 57 Terdakwa tidak semuanya menggunakan Bantuan Hukum, 21 Terdakwa menerima atau menggunakan Bantuan Hukum, sedangkan 36 Terdakwa menolak untuk menggunakan Bantuan Hukum. Hal ini bisa ditarik kesimpulan bahwa Pengadilan Negeri Salatiga dalam hal Pelayanan Bantuan Hukum belum sepenuhnya maksimal, karena masih terdapat Terdakwa karena kekurang tahuan mereka mengenai Bantuan Hukum hal ini bisa dilihat dari hasil wawancara dengan para terdakwa mereka engan

untuk mengunakan Pelayanan Bantuan Hukum Di Pemgadilan Negeri Salatiga mengungkapkan bahwa ketidakyakinan mreka apakah jasa Advokat benar – benar tanpa imbalan. Hal ini merupakan salah satu kendala bagi Pengadilan Negeri Salatiga, untuk melaksanakan amanat dari Peraturan perundang – undangan Tentang Bantuan Hukum. Bahwa keberhasilan Pelaksanaan Bantuan Hukum Faktor Pertamanya di tentukan oleh para Terdakwa. Seberapa pahamkah para Terdakwa mengetahui keberadaan, fungsi, tujuan , dan hakekat dari Bantuan Hukum. Dari hasil penelitian ini dapat diketahui tidak maksimalnya pemberian Bantuan Hukum ini adalah disebabkan kurangnya pemahaman masyarakat akan hak haknya padahal para penegak hukum yakni, penyidik, jaksa penuntut umum maupun hakim untuk mengusahakan sebaik mungkin tersedianya pengacara bagi tersangka maupun Terdakwa. Dari hasil penelitian ini dapat terlihat bahwa pada umumya mereka menganggap menggunakan pengacara dalam kasus mereka akan memerlukan dana yang besar. Sebagai tindakan preventif yang harus dilakukan pemerintah kota salatiga bekerja sama dengan segenap aparat – aparat penegak hukum yaitu Polisi, Jaksa, Hakim, dan Mahasiswa harus mampu memberikan sosialisasi secara aktif kepada masyarakat mengenai keberadaan dan implementasi dari Bantuan Hukum Secara Cuma – Cuma. Dengan cara demikian masyarakat mengerti sifat dan tujuan dari pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma –

Cuma tersebut dan tidak segan untuk menggunakannya apabila terpaksa berhadapan dengan Hukum. d. Faktor Pengacara . Kebutuhan terhadap Bantuan Hukum seorang Advokat bagi seseorang yang sedang menghadapi masalah hukum dirasa sangat penting. Bertolak dari asumsi atau pendapat ini, bahwa tugas seorang Advokat dalam proses hukum adalah untuk membantu hakim dalam menemukan kebenaran hukum, maka kepentingan seorang klien dalam menggunakan jasa seorang Advokat adalah upaya mencari perlindungan terhadap hak-haknya yang secara hukum harus dilindungi. Dalam upaya melindungi kepentingan atau hak seorang klien itulah maka klien membutuhkan seorang Advokat, sebab hampir bagian terbesar masyarakat merupakan komunitas yang awam atau buta hukum. Dalam realitas yang demikian itu, keberadaan seorang Advokat menjadi sangat penting. Dari hasil penelitian yang penulis dapat dengan cara melakukan wawancara dengan salah Seorang Pengacara yaitu Bapak Bambang Tri Wibowo, yang biasa ditunjuk oleh Pengadilan Negeri Salatiga untuk memberikan Bantuan Hukum Secara Cuma – Cuma guna memenuhi hak para Terdakwa yang tidak mampu, mengungkapkan bahwa 24 : “Dalam hal pemberian Bantuan Hukum Di Pengadilan Negeri Salatiga, beliau ditunjuk secara langsung dengan 24

Wawancara dengan Bapak Bambang Tri Wibowo. Pada tanggal 14 mei 2014

surat kuasa penunjukan dari Pengadilan. Meskipun demikikian tidak jarang Para Terdakwa menolak untuk Beliau damping”. “Mengenai imbalan, beliau mengungkapkan tidak menerima bayaran dari pihak Terdakwa, melainkan imbalan dari Pengadilan Negeri Salatiga, dimana Anggaran tersebut telah dialokasikan melalui DIPA Pengadilan Salatiga sebesar Rp 1.000.000 ( satu juta rupiah )”. “Beliau dalam melakukan pendampingan terhadap Terdakwa yang menggunakan Bantuan Hukum secara Cuma – Cuma secara pro aktif, artinya mendampingi dari awal persidangan hingga akhir persidangan”. “Rata – rata selama setahun beliau diminta untuk memberikan Bantuan Hukum Secara Cuma – Cuma oleh Pengadilan mencapai 15 perkara pertahunnya”. “kendala yang dihadapi oleh beliau, selama mendampingi Terdakwa secara Cuma – Cuma adalah tidak tersedianya Anggaran dari pengadilan”. Dari hasil wawancara diatas menerangkan bahwa Bapak Bambang Tri Wibowo merupakan salah seorang pengacara yang sering di tunjuk oleh Pengadilan Negeri Salatiga untuk memberikan Bantuan Hukum Secara Cuma – Cuma. Dalam hal melakukan pembelaan Bapak Bambang Tri Wibowo,. S.H,. yang berprofesi sebagai Pengacara, pernah mendampingi tersangka/ Terdakwa atas Hakim secara cuma- cuma sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang – undangan Pasal 56 KUHAP ayat (2), Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) UU No.

18 Tahun 2003 tentang Advokat, dan Pasal 8 dan Pasal 9 UU No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum serta Pasal 2 PP No. 83 Tahun 2008. Mengenai imbalan yang diberikan kepada Bapak Bambang Tri Wibowo. S.H,. adalah sebesar Rp 1.000.000, hal ini sebagaimana yang teleh di tetapkan melalui mekanisme penggunaan Anggaran penyelenggaraan Bantuan Hukum di pengadilan negeri salatiga sebagai komponen yang dibayarkan dengan Anggaran dana Bantuan Hukum. 25 Mengenai kendala, menurut Bapak Bambang Tri Wibowo, S.H adalah, tidak adanya ketersediaan dana yang menunjang untuk Pelayanan Bantuan Hukum Di Pengadilan Negeri Salatiga, artinya dana terbatas padahal para Terdakwa yang membutuhkan Bantuan Hukum dari hasil penelitian penulis sangat banyak. Di tahun 2013 saja para Terdakwa yang memenuhi syarat untuk menerima Bantuan Hukum Secara Cuma – Cuma sebanyak 57 orang.26 Sedangkan dana Anggaran yang tersedia untuk Pelayanan Bantuan Hukum Di Pengadilan Negeri Salatiga hanya mencapai 11.958.000.27 hal ini sangat kurang memadai apabila penulis kaitkan dengan mekanisme dan prosedur penggunaan dana Anggaran khususnya untuk komponen yang dibayarkan dengan Anggaran dana Bantuan Hukum untuk pemberi Bantuan Hukum, melihat ketentuan dari LAKIP ( Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan ) sebesar Rp 1.000.000.

26 27

Lakip Pengadilan Negeri Salatiga Tahun Anggaran 2013. Hal 19. ibid. hal 27.

Dalam hal ini tentunya Pengadilan Negeri Salatiga, guna terlaksananya Pelayanan Bantuan Hukum secara Cuma – Cuma disarankan untuk menambah Anggaran untuk Pelayanan Bantuan Hukum tersebut agar bisa menunjang hak para Terdakwa yang membutuhkan Pelayanan Bantuan Hukum. 3. Prinsip Yang Tercermin Di Pengadilan Negeri Salatiga Dalam Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma – Cuma Untuk memenuhi hak Bantuan Hukum, terdapat sejumlah prinsip dalam hukum Di Pengadilan Negeri Salatiga, yaitu : a. Terpenuhinya Prinsip Kepentingan Keadilan. Kepentingan keadilan dalam kasus tertentu ditentukan oleh pemikiran yang serius tentang tindak pidana yang dituduhkan kepada tersangka dan hukuman apa saja yang akan diterimanya. Kepentingan keadilan selalu membutuhkan penasihat untuk tersangka dalam kasus dengan ancaman hukuman mati. Tersangka untuk kasus dengan ancaman hukuman mati berhak memilih perwakilan hukumnya dalam setiap proses pemeriksaan kasusnya. Tersangka dengan ancaman hukuman mati dapat membandingkan antara perwakilan hukum pilihannya dengan yang ditunjuk oleh pengadilan. Narapidana mati berhak untuk menunjuk penasehat untuk permohonan post-conviction judicial relief, permohonan grasi, keringanan hukuman, amnesti atau pengampunan.

Tersangka atau terdakwa berhak untuk didampingi oleh Advokat. Bantuan Hukum dapat diterapkan untuk kasus-kasus kejahatan ringan, ketika kepentingan keadilan memungkinkan yaitu tersangkaterdakwa tidak bisa melakukan pembelaan sendiri dan juga lebih kondisi ekonomi dari tersangka/terdakwa yang merupakan unemployee serta karena kompleksitas kasus sehingga membutuhkan penasehat hukum yang berkualitas. b. Terpenuhinya Prinsip Tidak Mampu. Seorang terdakwa/tersangka harus tidak mampu secara financial membayar Advokat Dalam hal ini „tidak mampu membayar‟ tidak dapat hanya diartikan sebagai miskin tetapi juga dapat diartikan apakah seseorang dari penghasilannya mampu menyisihkan dana untuk membayar jasa seorang pengacara. c. Terpenuhinya Prinsip Hak Bantuan Hukum yang Efektif. Saat pengadilan menyediakan Bantuan Hukum, maka pengacara yang ditunjuk harus memenuhi kualifikasi untuk mewakili dan membela tersangka. Seorang pengacara yang ditunjuk oleh pengadilan untuk mewakili dan membela tersangka harus mendapatkan pelatihan yang diperlukan dan mempunyai pengalaman atas segala hal yang berhubungan dengan kasus tersebut. Walaupun Bantuan Hukum disediakan oleh pengadilan, pengacara harus dibebaskan untuk melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan profesionalitasnya dan kemandirian sikap yang bebas dari pengaruh negara atau pengadilan.

Bagi Bantuan Hukum yang disediakan oleh pengadilan, pengacara harus benar-benar dapat mengadvokasi tersangka. Pengacara yang mewakili tersangka diperbolehkan menjalankan strategi pembelaan secara profesional. Pengacara yang ditunjuk untuk membela tersangka harus diberikan kompensasi yang sesuai agar dapat mendorongnya untuk memberikan perwakilan yang efektif dan memadai.