BAB II KAJIAN TEORI
2.1 Konsep Dasar Evaluasi Kinerja Pengawas Sekolah 2.1.1
Pengertian evaluasi Evaluasi berasal dari kata evaluation(bahasa inggris). Kata tersebut diserap
kedalam perbendaharaan istilah bahasa Indonesia dengan tujuan mempertahankan kata aslinya dengan sedikit penyesuaian lafal Indonesia menjadi “evaluasi”. Dalam kamus Oxford Advanced Learner’s dictionary of Current English (AS Hornby, 1986) seperti yang dikutip oleh Arikunto dan Jabar (2010: 1) bahwa Evaluasi adalah to find out, decide the amount or value yang artinya suatu upaya untuk menentukan nilai atau jumlah. Selain arti berdasarkan terjemahan, kata-kata yang terkandung didalam definisi tersebut pun menunjukkan bahwa kegiatan evaluasi harus dilakukan secara hati-hati,
bertanggung
jawab,
menggunakan
strategi,
dan
dapat
dipertanggungjawabkan.Senada dengan pendapat tersebut Suchman (dalam Arikunto dan Jabar2004:1),memandang evaluasi sebagai sebuah proses menentukan hasil yang telah dicapai beberapa kegiatan yang direncanakan untuk mendukung tercapainya tujuan. Defnisi lain dikemukakan oleh Stutflebeam dalam Arikunto dan Jabar (2010:2), mengatakan bahwa, “evaluasi merupakan proses penggambaran, pencarian dan pemberian informasi yang sangat bermanfaat bagi pengambil keputusan dalam menentukan alternatife keputusan”.
Dari pengertian-pengertian evaluasi yang telah dikemukakan di atas dapat disimpulkan bahwa evaluasi sifatnya lebih luas daripada pengukuran. Evaluasi meliputi aspek kuantitatif dan kualitatif. Pengukuran hanya terbatas pada deskripsi kuantitatif, sedagkan evaluasi selain menyangkut pengukuran tersebut berlanjut dengan pemberian nilai (valuing) berupa keputusan-keputusan maupun nilai tingkah laku yang diukur. Istilah pengukuran (measurement) menunjuk pada segi kuantitas (how much), istilah penilaian menunjuk pada segi kualitas (what value), istilah evaluasi berkenaan dengan keduanya, yaitu pengukuran dan penilaian. Evaluasi tidak hanya menyangkut gambaran tingkah laku secara kuantitatif, tetapi juga secara kualitatif. Dalam evaluasi terkandung makna pengukuran yang sifatnya kuantitatif dan penilaian bersifat kualitatif.
2.1.2
Model evaluasi Dalam menentukan apakah sebuah model tepat bagi suatu jenis program,
maka perlu dianalisis masing-masing pihak yang akan dipasangkan. Dalamhal ini yang dipasangkan adalah program dengan jenis model evaluasi. Ada banyal model yang bisa digunakan untuk mengevaluasi suatu program. Meskipun anatara satu dgn yang liannya berbeda, namun maksudnya sama yaitu melakukan kegiatan pengumpulan data atau informasi yang berkenaan dengan objek yang dievaluasi, yang tujuannya menyediakan bahan bagi pengambil keputusan dalam menentukan tindak lanjut suatu program. Beberapa ahlu evaluasi program yang dikenal sebagai penemu
model evaluasi prpgram adalah stufflebeam, Metfessel, Michael sriven, dan GGlaser. Model-model evaluasi anatara lain yaitu: Model Goal oriented Evaluasi, adalah model yang dikemukakan oleh tyler, yaitu goal oriented evalution atau evaluasi yang berorentasi pada tujuan,yaitu sebuah model evaluasi yang menekankan peninjaun pada tujuan sejak awal kegiatan dan berlangsung secara berkesinambungan. Karena Model evaluasi yang berorientasi pada tujuan cocok diterapkan untuk mengevaluasi program yang jenisnya pemrosesan dalam bentuk pembelajaran. Peninjauan atas keterlaksanaan tujuan, dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan.
2.1.3
Tujuan evaluasi Evaluasi dilaksanakan untuk mencapai berbagai tujuan sesuai dengan objek
evaluasinya. Menurut Wirawan (2001 : 22) tujuan dalam melaksanakan evaluasi anatara lain : mengukur pengaruh program terhadap masyarakat, menilai apakah program telah dilaksanakan sesuai dengan rencana, mengukur apakah pelaksanaan program sesuai dengan standar, evaluasi program dapat mengidebtifikasikan dan menemukan mana dimensi program yang jalan dan mana program yan g tidak berjalan, pengembangan staf serta memberikan masukan kepada pimpinan/manajer program mengenai kinerja staf dalam melayani masyarakat, jika terjadi staf kompetensinya rendah maka perlu dilakukan pengembangan dengan segera, tujuan evaluasi lainnya adalah untuk memenuhi ketentuan undang-undang, akreditasi
program, mengambil keputusan mengeani program, memberikan balikan kepada pimpinan dari staf program. Senada dengan tujuan sebelumnya nada beberapa tujuan evaluasi juga disebutka yaitu : (1) untuk memperoleh dasar bagi pertimbangan akhir suatu periode kerja, apa yang telah dicapai, apa yang belum dicapai, dan apa yang perlu mendapat perhatian khusus, (2) untuk menjamin cara kerja yang efektif dan efisien dan ekonomis, (3) untuk memperoleh fakta tentang kesulitan, hambatan, penyimpangan dilihat dari aspek-aspek tertentu. Dalam organisasi pendidikan kegiatan evaluasi ini sering disama artikan dengan supervise. Secara singkat, supervise diartikan sebagai upaya mengadakan peninjauan untuk memberikan pembinaan, maka evaluasi program adalah langkah awal dalam supervise, yaitu mengum
2.1.4
Prosedur Pelaksanaan Evaluasi Melaksanakan evaluasi pendidikan hendaknya dilakukan secara sistematis dan
terstruktur. Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya bahwa evaluasi pendidikan secara garis besar melibatkan 3 unsur yaitu input, proses dan out put. Apabila prosesdur yang dilakukan tidak bercermin pada 3 unsur tersebut makas dikhawatirkan hasil yang digambarkan oleh hasil evaluasi tidak mampu menggambarkan gambaran yang sesungguhnya terjadi dalam proses pembelajaran. Langkah-langkah dalam
melaksanakan kegiatan evaluasi pendidikan secara umum adalah sebagai berikut : 1) perencanaan (mengapa perlu evaluasi, apa saja yang hendak dievaluasi, tujuan evaluasi, teknikapa yang hendak dipakai, siapa yang hendak dievaluasi, kapan, dimana, penyusunan instrument, indikator, data apa saja yang hendak digali, 2) pengumpulan data ( tes, observasi, kuesioner, dan sebagainya sesuai dengan tujuan, 3) verifiksi data (uji instrument, uji validitas, uji reliabilitas, 4) pengolahan data ( memaknai data yang terkumpul, kualitatif atau kuantitatif, apakah hendak di olah dengan statistikatau non statistik, apakah dengan parametrik atau non parametrik, apakah dengan manual atau dengan software (misal : SAS, SPSS ), 5) penafsiran data, ( ditafsirkan melalui berbagai teknik uji, diakhiri dengan uji hipotesis ditolak atau diterima, jika ditolak mengapa? Jika diterima mengapa? Berapa taraf signifikannya?) interpretasikan data tersebut secara berkesinambungan dengan tujuan evaluasi sehingga akan tampak hubungan sebab akibat. Apabila hubungan sebab akibat tersebut muncul maka akan lahir alternatif yang ditimbulkan oleh evaluasi itu.
2.1.5 Standar Pengukuran dan Penilaian Dalam Evaluasi Kinerja Pengawas sekolah Dasar Standar penilaian yang digunakan dalam evaluasi jaminan kinerja pengawas sekolah
adalah Standar Pengawas satuan pendidikan. Sebagaimana telah diatur
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
Hal ini kemudian dikembangkan aturan pelaksanaannya dalam Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 pasal 19, ayat (3) menyatakan, ”Setiap satuan pendidikan melakukan perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran untuk terlaksananya proses pembelajaran yang efektif dan efisien.” Pada pasal 23 ditegaskan, ”Pengawasan proses pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (3) meliputi pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan, dan pengambilan langkah tindak lanjut yang diperlukan.
2.2 Pengertian kinerja pengawas sekolah 2.2.1 Pengertian kinerja Istilah Kinerja berasal dari kata job performane atau actual performance (prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya yang dicapai oleh seseorang). Menurut Mangkunegara “kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya”. Kinerja merupakan terjemahan dari bahasa Inggris work performance atau job performance. Kinerja dalam bahasa Indonesia disebut juga prestasi kerja. Kinerja atau prestasi kerja diartikan sebagai ungkapan kemampuan yang didasari oleh pengetahuan, sikap, keterampilan dan motivasi dalam menghasilkan sesuatu. Masalah kinerja selalu mendapat perhatian dalam manajemen karena sangat berkaitan dengan produktivitas lembaga atau organisasi. Hal ini sebagaimana pendapat Keith Davis
bahwa faktor yang dapat mempengaruhi pencapaian kinerja adalah faktor kemampuan (abality) dan faktor motivasi (motivation). Dalam kamus besar Indonesia (2005:503) dikemukakan bahwa kinerja berarti sesuatu yang di capai,kemampuan kerja,atau prestasi yang diperlihatkan . Artinya kinerja merupakan hasil penilaian kinerja memperlihatkan tingkat pertanggung jawaban seseorang dalam melaksanakan tugasnya, sedangkan Menurut Sulistiyani (2003,223), kinerja seseorang merupakan kombinasi dari kemampuan, usaha, dan kesempatan yang dapat dinilai dari hasil kerjanya. Menurut Whitmore (1997 : 104)“Kinerja adalah pelaksanaan fungsi-fungsi yang dituntut dari seseorang,kinerja adalah suatu perbuatan, suatu prestasi, suatu pameran umum ketrampikan”. Menurut Rivai (2004 : 309) mengemukakan kinerja adalah :“ merupakan perilaku yang nyata yang ditampilkan setiap orang sebagai prestasi kerja yang dihasilkan oleh karyawan sesuai dengan perannya dalam perusahaan”. Dapat disimpulkan bahwa kinerja adalah suatu hasil kerja yang capai oleh seseorang dalam menjalankan tugas dan fungsi yang dibebankan padanya. Dari beberapa pengertian yang dikemukakan sebelumnya dapat disimpulkan bahawa kinerja adalah prestasi kerja, atau hasil kerja (output) baikkualitas maupun kuantitas yang dicapai dalam periode waktu tertentu dalam melaksanakan tugas kerjanya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.
Kinerja pengawas satuan pendidikan juga tampak dampaknya pada bagaimana guru menerapkan PAKEM (pembelajaran siswa yang aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan), bagaimana pemahaman guru tentang implikasi dari implementasi MBS, penilaian portofolio dalam penilaian (Masdjudi, 2002). Selain itu kinerja pengawas satuan pendidikan juga berkaitan dengan kiprah dan keberadaan komite sekolah dan peran serta orang tua dan masyarakat dalam pendidikan. Jadi kinerja pengawas diartikan sebagai unjuk kerja atau prestasi kerja yang dicapai oleh pengawas yang tercermin dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, kreativitas dan aktivitasnya dalam proses kepengawasan, komitmen dalam melaksanakan tugas, karya tulis ilmiah yang dihasilkan serta dampak kiprah terhadap peningkatan prestasi sekolah yang menjadi binaannya. Harapan yang demikian itu didasari adanya kenyataan pengawas dilapang menunjukan kinerja pengawas sebagaimna dilaporkan subijanti (2003) bahwa pelaksanaan supervise,sebagian besar pengawas satuan pendidikan tidak melakukan supervise
kelas.
Namun
sebaliknya,pengawas
satuan
pendidikancenderung
melakukan supervise dalam hal-hal yang berkaitan dengan kelengkapan administrasi proses belajar mengajar. Pelaksanaa supervise semacam ini hanya dilakukan diruang kepala sekolah dan atau diruang KKG. Hal ini terjadi karena pengawas satuan pendidikan tidak menguasai substansi. Selanjutnya fakta menunjukan bahwa supervise kelas oleh pengawas satuan pendidikan kesekolah: Taman kanak-kanak (TK) dan sekolah dasar luar biasa (SDLB) btidak pernah dilakukan. Sehinnga wajar keberadaan pengawas satuan pendidikan kurang dipertimbangkan oleh pihak cabang
dinas pendidikan dan pendidkan kabupaten. Padahal hasil penilaian yang dibuat oleh pengawas satuan pendidikan sebagai bagian dari tugas pokok dan fungsinya dapat memberikan infprmasi yang dapat digunakan untuk memberikan masukan bterhadap keseluruhan system dengan seluruh komponen yang saling terkait secara sistematis satu degan lainnya, yaitu komponen input,proses,output dan outcome serta konteks sekolah.
2.3 Penyusunan Program Pengawasan Berdasarkan jangka waktunya atau periode kerjanya, program pengawasan sekolah terdiri atas: (a) program pengawasan tahunan, (b) program pengawasan semester (c) rencana kepengawasan akademik (RKA) dan (d) rencana kepengawasan manajerial (RKM). Program pengawasan tahunan disusun dengan cakupan kegiatan pengawasan pada semua sekolah di tingkat kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun. Program pengawasan tahunan disusun dengan melibatkan sejumlah pengawas dalam satu Kabupaten/Kota untuk setiap jenjang pendidikan. Program pengawasan semester merupakan penjabaran program pengawasan tahunan pada masing-masing sekolah binaan selama satu semester yang disusun oleh masing-masing pengawas. Program pengawasan semester disusun oleh setiap pengawas sesuai kondisi obyektif sekolah binaanya masing-masing. Program pengawasan sekolah adalah rencana kegiatan pengawasan yang akan dilaksanakan oleh pengawas sekolah dalam kurun waktu (satu periode) tertentu. Agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, pengawas sekolah harus mengawali
kegiatannya dengan menyusun program kerja pengawasan yang jelas, terarah, dan berkesinambungan dengan kegiatan pengawasan yang telah dilakukan pada periode sebelumnya. Dalam konteks manajemen, program kerja pengawasan sekolah mengandung makna sebagai aplikasi fungsi perencanaan dalam bidang pengawasan sekolah. Secara umum, program pengawasan sekolah sekurang-kurangnya memuat komponen pokok sebagai berikut: (1)Aspek/masalah, berupa identifikasi hasil pengawasan sebelumnya sebagai prioritas dalam rencana pengawasan (pembinaan, pemantauan, penilaian). (2)Tujuan pengawasan yang hendak dicapai. (3)Indikator keberhasilan, berupa target yang ingin dicapai. (4)Strategi/metode kerja/teknik supervisi, seperti monitoring dan evaluasi, refleksi dan Focused Group Discussion, metode delphi, workshop, kunjungan kelas, observasi kelas, pertemuan individual, kunjungan antar kelas, supervisi kelompok, dll). (1)Skenario kegiatan, berupa langkah atau tahapan supervisi yang sistematis dan logis yang disesuaikan dengan jadwal dan waktu.. (2)Sumber daya yang diperlukan, dapat berupa bahan, fasilitas, manusia. (3)Penilaian dan instrumen, jenis dan bentuk disesuaikan dengan aspek/masalah yang akan diselesaikan. (4)Rencana tindak lanjut, dapat berupa pemantapan, perbaikan berkelan-jutan disesuaikan dengan metode pengawas.
2.4 Prosedur Penyusunan Program Pengawas 2.4.1 Prinsip Penyusunan
Penyusunan program kerja pengawas hendaknya memperhatikan kriteria yang disingkat dengan ”SMART” (Specific, Measurable, Achievable, Realistic and Time Bound). (1)Specific, artinya program yang disusun memiliki fokus yang jelas dan mencakup bidang tertentu secara khusus. (2)Measureable, artinya programprogram
dan kegiatan-kegiatan
yang dipilih dapat
diukur pencapaiannya.
(3)Achieveable, artinya program-program yang dirancang terjangkau untuk dicapai, baik dari segi waktu, biaya maupun kondisi yang ada. (4)Realistics artinya programprogram benar-benar didasarkan pada data atau kondisi dan kebutuhan riil sekolahsekolah binaan serta tidak mengada-ada. (5)Time Bound, artiya program yang dirancang memiliki batasan waktu pencapaian atau pelaksanaan yang jelas. Sebagai suatu bentuk perencanaan, program pengawasan sekolah berkaitan dengan rangkaian tindakan atau kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan pengawasan. Dengan memperhatikan langkah pokok perencanaan (Stoner, 1992), terdapat empat tahapan kegiatan yang harus dilakukan dalam penyusunan program pengawasan sekolah meliputi: (1)Menetapkan tujuan atau seperangkat tujuan. (2)Menentukan situasi pada saat ini. (3)Mengidentifikasi pendukung dan penghambat tujuan. (4)Mengembangkan seperangkat tindakan untuk mencapai tujuan. 2.4.2 Isi Pokok dan Alur Penyusunan Program
Isi pokok kegiatan yang akan dituangkan dalam program kerja pengawasan tahunan ada empat macam, yaitu: (1)Identifikasi hasil pengawasan pada tahun sebelumnya dan kebijaksanaan di bidang pendidikan. (2)Pengolahan dan analisis hasil dan evaluasi pengawasan tahun sebelumnya. (3)Perumusan rancangan program pengawasan tahunan. (4)Pemantapan dan penyempurnaan rancangan program pengawasan tahunan. Keempat hal tersebut secara skematis dapat digambarkan sebagai berikut. Penyusunan program pengawasan agar lebih terfokus dapat dituangkan dalam bentuk matriks, sebelum diuraikan secara naratif. Salah satu model format adalah sebagaimana contoh berikut ini. 2.4.3 Sistematika Program Pengawasan Sekolah Program pengawasan tahunan pengawas sekolah merupakan hasil kerja kelompok pada setiap jenjang di kabupaten/kota seyogyanya dituangkan dalam bentuk dokumen yang lengkap. Sistematika program pengawasan tahunan dan semester dapat disusun sesuai dengan contoh sistematika sebagai berikut. 2.4.4 Program Tahunan Pengawasan Sekolah Program kerja pengawasan sekolah tahunan dapat disusun dalam bentuk (makalah dengan sistematika penulisan dan isi pokok sebagai berikut. (1) kondisi pendidikan yang diungkapkan dalam indikator-indikator pencapaian mutu pendidikan di wilayah kerja Dinas Pendidikan setempat; (2) harapan tentang peningkatan mutu
pendidikan yang ingin dicapai pada satu tahun berikutnya, (3) masalah-masalah yang mungkin timbul dalam upaya peningkatan mutu pendidikan yang dapat dipecahkan melalui kegiatan pengawasan sekolah. Visi dan misi, memuat rumusan tentang: (1) visi pengawasan yang merupakan penjabaran visi Dinas Pendidikan setempat yang relevan dengan tugas pokok dan fungsi pengawas sekolah; (2) misi pengawasan sebagai acuan pelaksanaan kegiatan pengawasan; serta (3) strategi pengawasan yang akan diterapkan dalam melaksanakan kegiatan pengawasan. Tujuan, berisi uraian tujuan dan sasaran spesifik yang ingin dicapai melalui kegiatan pengawasan selama satu tahun. Tercapainya tujuan tersebut merupakan indikator keterlaksanaan misi pengawasan dan ketercapaian visi pengawasan. Ruang lingkup, memuat uraian tentang lingkup kegiatan pengawasan yang dijadikan dasar dalam menyusun program kerja pengawasan selama satu tahun. Ruang lingkup pengawasan disusun dalam skala prioritas berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya. Deskripsi hasil pengawasan berisi uraian tentang hasil yang telah dicapai dalam kegiatan pengawasan tahun sebelumnya mencakup: (1) hasil penilaian, (2) hasil pembinaan, dan (3) hasil pemantauan terhadap setiap komponen pendidikan pada semua sekolah binaan. Deskripsi hasil pengawasan dinyatakan secara kuantitatif ataupun kualitatif sesuai dengan sasaran program.
Permasalahan Berisi uraian tentang sejumlah masalah atau kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pengawasan sekolah tahun sebelumnya meliputi masalah dan kendala dalam melaksanakan penilaian, pembinaan, serta pemantauan. Masalah tersebut selanjutnya ditetapkan sebagai aspek-aspek yang harus dipecahkan melalui kegiatan pengawasan pada tahun berikutnya. Kebijakan dalam pengawasan, Berisi uraian tentang kebijakankebijakan di bidang pendidikan baik itu yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang relevan dengan kegiatan pengawasan sekolah. Uraian tersebut merupakan hasil analisis terhadap landasan (dasar hukum) serta isu-isu pendidikan yang berkembang baik di tingkat pusat ataupun di daerah. 2.4.5. Program Semester Pengawasan Sekolah Program pengawasan semester mencakup rincian teknis kegiatan yang akan dilakukan pengawas sekolah pada setiap sekolah binaan. Kegiatan tersebut diarahkan untuk meningkatkan kualitas input, proses, dan hasil pendidikan pada setiap sekolah binaannya dalam jangka pendek (selama satu semester). Untuk kepentingan praktis, program pengawasan semester dapat disusun dalam bentuk matrik kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pengawas pada setiap sekolah binaannya. Substansi yang dikembangkan dalam program pengawasan semester meliputi aspek-aspek sebagai berikut. (1)Aspek/ Identifikasi masalah yang dihadapi oleh sekolah binaan serta upaya pemecahannya. Atau hasil dentifikasi masalah yang ditetapkan sebagai
prioritas dalam rencana pengawasan (pembinaan, pemantauan, penilaian), Atas dasar masalahan tersebut, ditetapkan tujuan spesifik kegiatan pengawasan yang hendak dicapai sejalan dengan visi dan misi sekolah binaan. (2)Sasaran pengawasan yaitu komponen sistem pendidikan di sekolah yang dianggap paling penting mendapatkan perhatian khusus berdasarkan hasil pengawasan pada tahun sebelumnya dan indikator keberhasilan berupa target yang ingin dicapai, (3)Deskripsi strategi/metode kerja/teknik supervisi meliputi, metode kerja/teknik yang akan digunakan, serta langkah-langkah pelaksanaan kegiatan pengawasan., seperti monitoring dan evaluasi, refleksi dan Focused Group Discussion, metode dhelpi, workshop, kunjungan kelas, observasi kelas, pertemuan individual, kunjungan antar kelas, supervisi kelompok, dll), skenario kegiatan berupa
langkah-langkah pelaksanaan kegiatan pengawasan
atau tahapan supervisi yang sistematis dan logis. (1)Sumber daya yang diperlukan dapat berupa bahan, fasilitas, manusia.,(2)Penilaian dan instrumen jenis dan bentuk disesuaikan dengan aspek/masalah yang akan diselesaikan. (3)Rencana tindak lanjut dapat berupa pemantapan, perbaikan berkelanjutan disesuaikan dengan metode pengawasan. (4)Jadwal/waktu pelaksanaan kegiatan, dapat disusun dalam format time schedule tersendiri untuk semua sekolah binaan. Dalam upaya menghasilkan progam yang baik, kriteria SMART dapat digunakan sebagai acuan penyusunan program kerja dengan kepanjangan sebagai berikut: (1) Specific, artinya pokok masalah yang dijadikan program dalam penyusunan program kerja secara spesifik, jelas, dan terfokus pada pencapaian tujuan; (2) Measureable, artinya program-program dan kegiatan-kegiatan yang dipilih dapat diukur pencapaiannya; (3) Achieveable, artinya
program-program dan kegiatan-kegiatan selain dapat diukur juga harus dapat dicapai disesuaikan dengan berbagai kondisi di sekolah; (4) Realistics, artimya programprogram dan kegiatan-kegiatan yang dipilih realistis, tidak mengada-ada, sesuai dengan kebutuhan dan keadaan sekolah dalam pencapaian hasilnya; (5) Time Bound, artinya jelas target waktu pencapaian dalam setiap langkah kegiatan. 2.4.6
Rencana Kepengawasan Akademik (RKA) Rencana kepengawasan akademik
merupakan penjabaran dari program
semester yang rinci dan sistematis, agar pengawasan lebih terarah dengan menggunakan kriteria SMART dari ruang lingkup supervisi akademik dan sasarannya adalah guru, dan dirancang untuk dapat dilaksanakan dalam satu kali pertemuan atau lebih.
2.4.7 Rencana Kepengawasan Manajerial (RKM)
Rencana kepengawasn manajerial merupakan penjabaran dari program semester pengawasan sekolah yang rinci dan sistematis, agar pengawasan lebih terarah dengan menggunakan kriteria SMART dari ruang lingkup supervisi manajerial dan sasarannya adalah kepala sekolah dan tenaga kependidikan lainnya di sekolah, serta dirancang untuk dapat dilaksanakan dalam satu kali pertemuan atau lebih.
Komponen-komponen dalam program tahunan, program semestre, RKA dan RKM sekurang-kurangnya memuat: aspek/masalah, tujuan/sasaran, indikator keberhasilan, strategi/metode verja (teknik supervisi), skenario kegiatan, sumberdaya yang diperlukan, penilaian dan insrumen pengawasan dan jadwal/waktu yang diperlukan.
2.5 Pelaksanaan Pengawasan dan Tugas Pokok Pengawas 2.5.1 Pengertian Pengawasan Pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut. Menurut Winardi “Pengawasan adalah semua aktivitas yang dilaksanakan oleh pihak manajer dalam upaya memastikan bahwa hasil aktual sesuai dengan hasil yang direncanakan”. Sedangkan menurut Basu Swasta
“Pengawasan merupakan
fungsi yang menjamin bahwa kegiatan-kegiatan dapat memberikan hasil seperti yang diinginkan”. Sedangkan menurut Komaruddin “Pengawasan adalah berhubungan dengan perbandingan antara pelaksana aktual rencana, dan awal Unk langkah perbaikan terhadap penyimpangan dan rencana yang berarti”. Kegiatan pengawasan adalah kegiatan Pengawas Satuan Pendidikan dalam melaksanakan penyusunan program pengawasan satuan pendidikan, pelaksanaan pembinaan akademik dan administrasi, pemantauan delapan standar nasional
pendidikan, penilaian administrasi dan akademik, dan pelaporan pelaksanaan program pengawasan. Pengawas satuan pendidikan berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang pengawasan akademik dan manajerial pada sejumlah satuan pendidikan yang ditetapkan yang pada kakekatnya adalah memberi bantuan profesional kesejawatan yang dilaksanakan melalui dialog kajian masalah pendidikan dan atau pengembangan serta implementasinya dalam upaya meningkatkan kemampuan profesional dan komitmen guru, kepala sekolah dan tenaga kependidikan lainnya di sekolah guna mempertinggi prestasi belajar peserta didik dan kinerja sekolah dalam rangka meningkatkan mutu, relevansi, efisiensi, dan akuntabilitas pendidikan. Oleh karena itu dalam melaksanakan tugas kepengawasan seorang pengawas sekolah hendaknya memahami tugas pokok yang meliputi pembinaan, pemantauan dan penilaian terhadap sekolah yang menjadi tanggung jawab binaannya secara utuh dan keseluruhan dalam rangka meningkatkan kinerja sekolah sebagai upaya peningkatan mutu pendidikan. Tugas pokok tersebut diimplementasikan kedalam bentuk supervisi, baik supervisi manajerial maupun supervisi akademik. 2.5.2
Tugas Pokok Pengawas Sekolah Panduan Pelaksanaan Tugas Pengawas Sekolah/Madrasah (Direktorat
Tenaga Kependidikan, 2009: 20), Tugas pokok pengawas sekolah/ madrasah mencakup enam dimensi utama, yakni mensupervisi (supervising), memberi nasehat (advising), memantau (monitoring), membuat laporan (reporting), mengkoordinir (coordinating), dan memimpin (performing leadership).
2.6 Kinerja Pengawas dalam Mengevaluasi Program Kepengawasan Evaluasi kepengawasan dalam penelitian ini mencakup kegiatan kepengawas sekolah dalam hal:(1) penilaian terhadap program kepengawasan, (2) penyusunan tindak lanjut atau revisi program kepengawasan dan (3) penyusunan laporan kepengawasan. Evaluasi pelaksanaan program kepengawasan (K3)harus memperhatikan:(1) laporan hasil evaluasi pelaksanaan program pembinaan guru yang ditunjukan dengan empat bukti:(a) Data hasil pembinaan guru, (b) Hasil analisis, (c) Kesimpulan, (d) Tindak lanjut; (2) laporan hasil evaluasi pelaksanaan pembinaan kepala sekolah yang dibuktikan dengan empat bukti:(a) Data hasil pembinaan kepala sekolah, (b) Hasil analisis, (c) Kesimpulan, (d) Tindak lanjut; (3) laporan hasil evaluasi pelaksanaan program pemantauan delapan SNP yang ditunjukkan dengan empat bukti:(a) Data hasil pemantauan delapan SNP, (b) Hasil analisis, (c) Kesimpulan, (d) Tindak lanjut; (4) laporan hasil evaluasi pelaksanaan
program penilaian kinerja guru yang
ditunjukkan dengan empat bukti:(a) Data hasil penilaian kinerja guru, (b) Hasil analisis, (c) Kesimpulan, (d) Tindak lanjut; (5) laporan hasil evaluasi pelaksanaan program penilaian kinerja kepala sekolah yang ditunjukkan dengan empat bukti:(a) Data hasil penilaian kinerja kepala sekolah, (b) Hasil analisis, (c) Kesimpulan, (d) Tindak lanjut; (6) Mengevaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan tingkat kecamatan/kabupaten/kota/provinsi:(a) Ada laporan hasil evaluasi pelaksanaan program pengawasan tingkat kecamatan/kabupaten/kota/provinsi, (b) Hasil analisis,
(c) Kesimpulan, (d) Tindak lanjut; (7) dokumen laporan, minimal mencakup:(a) Pendahuluan sampai dengan metodelogi relatif sama dengan proposal penilitian (ada penyesuaian), (b) Pembagasan tiap langkah penelitian, (c) Kesimpulan, (d) Rekomendasi-rekomendasi; (8) dokumen laporan tahunan hasil pengawasan yang sesuai dengan tujuh aspek sistematika dan isi:(a) Identitas (halaman judul halaman pengesahan, kata pengantar, daftar isi), (b) Pendahuluan (latar belakang, fokus masalah, tujuan dan sasaran, tugas pokok/ruang lingkup), (c) Kerangka pikir pemecahan masalah, (d) Pendekatan dan metode pengawasan, (e) Hasil pengawasan pada sekolah binaan (pembinaan guru dan kepala sekolah pemantauan SNP, penilaian kinerja guru dan kepala sekolah, pembimbingan dan pelatihan profesionalisme guru dan kepala sekolah), (f) Penutup (simpulan saran dan rekomendasi), (g) Lampiran (RPA/RPM/RPBK, jadwal, surat tugas, instrumen hasil pengawasan).
2.7 Pengembangan Profesi Pengawas Sekolah 2.7.1 Pentingnya Pembinaan dan Pengembangan Karir Pengawas satuan pendidikan diangkat dengan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan pendidikan pada satuan pendidikan atau sekolah yang menjadi binaannya. Pengawasan satuan pendidikan meliputi pengawasan akademik dan pengawasan manajerial. Pengawasan akademik bertujuan membantu atau membina guru dalam meningkatkan mutu proses pembelajaran agar diperoleh hasil belajar siswa yang lebih optimal. Sedangkan pengawasan manajerial bertujuan membantu dan membina kepala sekolah dalam upayanya meningkatkan mutu pendidikan
melalui optimalisasi kinerja sekolah. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pengawas satuan pendidikan/sekolah, diperlukan kemampuankemampuan dasar yang dipersyaratkan sebagai pengawas professional. Oleh sebab itu, kompetensi pengawas sekolah perlu ditingkatkan dan dikembangkan secara bekelanjutan. Tanpa memiliki kompetensi profesional dalam hal kepengawasan, para pengawas akan sulit meningkatkan kinerjanya sehingga langsung maupun tidak langsung tidak akan berdampak terhadap mutu kinerja sekolah atau satuan pendidikan yang dibinanya.
Pembinaan dan pengembangan kemampuan profesional pengawas satuan pendidikan harus terus dilakukan agar mereka dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai pengawas satuan pendidikan. Pembinaan menjadi tanggung jawab Kepala Dinas Pendidikan setempat. Pembinaan pengawas satuan pendidikan mencakup pembinaan profesi dan pembinaan karir. Pembinaan profesi diarahkan untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan profesionalnya agar dapat melaksanakan fungsi kepengawasan baik pengawasan akademik maupun pengawasan manajerial. Sedangkan pembinaan karir pengawas diarahkan untuk meningkatkan pangkat dan jabatan fungsionalnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Pembinaan pengawas satuan pendidikan atau pengawas sekolah harus dirancang dan dikembangkan secara terpola dan bersinambungan agar kemampuan profesional dan karir pengawas satuan pendidikan mendorong peningkatan
kinerjanya. Pembinaan dilaksanakan oleh Direktorat Tenaga Kependidikan dan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota/Kabupaten dan atau Dinas Pendidikan tingkat propinsi melalui program-program yang jelas, terarah serta dievaluasi secara terencana. Penempatan tugas pengawas satuan pendidikan menjadi tanggung jawab Kepala
Dinas
Pendidikan
Provinsi
dan
atau
Kabupaten/Kota
dengan
mempertimbangkan tipe dan kondisi geografis letak sekolah selaras dengan bidang dan jenjang jabatan pengawas. Selanjutnya pembinaan dan pengembangan pengawas satuan pendidikan dilaksanakan secara berkelanjutan agar kemampuan profesional serta karirnya sebagai pengawas satuan pendidikan meningkat sejalan dengan prestasi yang dicapainya. Dengan kata lain pembinaan dan pengembangan pengawas diarahkan untuk memelihara, mempertahankan serta mempertinggi kinerjanya sehingga berdampak pada peningkatan mutu sekolah binaannya. Pembinaan pengawas dimaksudkan sebagai upaya yang terencana dalam memelihara dan meningkatkan kemampuan profesi dan karirnya sehingga mempertinggi kinerjanya sebagai pengawas satuan pendidikan yang professional.
Ruang lingkup pembinaan mencakup pembinaan kualifikasi, profesi dan pembinaan karir. Pembinaan kualifikasi ditujukan agar para pengawas dapat meningkatkan tingkat pendidikan formal sampai minimal berpendidikan Sarjana (SI) bagi yang berpendidikan diploma, dan berpendidikan S2 bagi pengawas yang berpendidikan S1. Pengembangan profesi diarahkan pada peningkatan kompetensi pengawas mencakup kompetensi pribadi, kompetensi sosial, kompetensi pedagogik
dan kompetensi professional. Sedangkan pembinaan karir pengawas diarahkan untuk mempercepat kenaikan pangkat dan jabatan pengawas sesuai dengan ketentuan yang berlaku melalui pengumpulan angka kredit. Jenjang jabatan pengawas mulai dari pengawas pratama sampai pada pengawas utama.
2.7.2 Tujuan Pembinaan
Tujuan umum dari pembinaan dan pengembangan karir pengawas satuan pendidikan/sekolah adalah meningkatnya kemampuan dan karir pengawas sehingga dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai pengawas satuan pendidikan/sekolah yang profesional. Tujuan tersebut mengaplikasikan pentingnya pembinaan kualifikasi, kompetensi dan peningkatan karir pengawas sebagai jabatan fungsional. Kualifikasi dan kompetensi profesional diharapkan berdampak terhadap peningkatan kinerja dan hasil kerjanya. Sedangkan pengembangan karir diharapkan berdampak terhadap kesejahteraannya.
Tujuan umum pembinaan dan pengembangan karir pengawas satuan pendidikan sebagaimana dikemukakan di atas perlu dijabarkan lebih lanjut menjadi tujuan-tujuan yang lebih khusus agar memudahkan dalam menetapkan program pembinaan. Adapun tujuan khusus pembinaan pengawas satuan pendidikan adalah agar para pengawas satuan pendidikan/sekolah: (1)Mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pengawasan akademik dan pengawasan manajerial pada satuan pendidikan yang dibinanya. (2)Meningkatnya kompetensi
pribadi, kompetensi sosial, kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional sehingga dapat mempertinggi kinerjanya. (3)Mampu bekerjasama dengan guru, kepala sekolah, staf sekolah dan komite sekolah dalam meningkatkan kinerja satuan pendidikan/sekolah binaannya. (4)Mampu melakukan berbagai inovasi pendidikan dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan di sekolah binaannya. (5)Berjalannya jenjang karir jabatan pengawas melalui angka kredit jabatan fungsional. (6)Hasil yang diharapkan
dari
pembinaan
dan
pengembangan
karir
pengawas
satuan
pendidikan/sekolah adalah diperolehnya pengawas yang profesional sehingga dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan di sekolah binaannnya.
Keberhasilannya pembinaan dan pengembangan karir pengawas satuan pendidikan/sekolah harus terlihat dalam indikator-indikator sebagai berikut: (1)Meningkatnya kualifikasi pengawas minimal berpendidikan sarjana (SI) terutama bagi pengawas yang berpendidikan Diploma. (2)Meningkatnya motivasi kerja para pengawas dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pengawas profesional. (3)Meningkatnya kinerja dan hasil kerja pengawas yang ditunjukkan oleh kamjuan-kemajuan mutu pendidikan pada sekolah binaannya. (4)Meningkatnya pangkat dan jabatan pengawas setelah memenuhi angka kredit sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta kesejahteraan materil dan non-material sesuai dengan jabatan dan prestasi yang dicapainya. (5)Meningkatnya citra positif para pengawas satuan pendidikan dikalangan stakeholder sekolah. (6)Meningkatnya kemauan
pengawas
untuk
studi
lanjut
dan
atau
meningkatkan
pengetahuan
dan
keterampilannya sebagai pengawas professional.
2.7.3
Pembinaan Kemampuan Profesioanal Pembinaan kemampuan profesional pengawas satuan pendidikan bertujuan
untuk meningkatkan kompetensi pengawas baik kompetensi pribadi, kompetensi sosial, kompetensi pedagogik maupun kompetensi profesional. Dengan meningkatnya kompetensi pengawas diharapkan terjadi peningkatan kinerjanya sehingga berdampak terhadap mutu pendidikan pada satuan pendidikan yang dibinanya. Pembinaan diberikan kepada para pengawas satuan pendidikan untuk semua kategori jabatan pengawas yakni pengawas pratama, pengawas muda, pengawas madya dan pengawas utama. Program pembinaan yang dilakukan antara lain adalah sbb :
2.7.4
Program Pendampingan Tugas Pokok dan Fungsi Pengawas Program Pendampingan Tugas Pokok dan Fungsi Pengawas ditujukan bagi
pengawas pratama dan atau pengawas muda kurang dari 3 tahun. Pendampingan dilaksanakan oleh pengawas utama atau pengawas Samapta (Golongan IV/d atau IV/e), dan bila tidak ada maka dibina oleh pengawas yang Golongannya berada setingkat di bawahnya. Pendampingan terutama difokuskan pada pelaksanaan tugas kepengawasan di sekolah binaannya. Melalui pendampingan diharapkan pengawas pratama
dan
pengawas
muda
memperoleh
keterampilan
dan
kemampuan
melaksanakan tugas pokok kepengawasan. Pendampingan pengawas dilaksanakan
dengan melaksanakan tugas kepengawasan di satuan pendidikan/sekolah binaannya minimal satu semester. Pengawas utama selain mengarahkan tugas-tugas pokok pengawas satuan pendidikan yang menjadi bimbingannya juga memberikan penilaian terhadap kemajuan dan prestasi pengawas yang didampinginya. Kelebihan dan kekurangan pengawas bimbingannya didiskusikan dan dipecahkan bersama-sama. Pengawas pratama dan pengawas muda dilatih dan dimbimbing membuat program kerja kepengawasan, metode dan tehnik melaksanakan program pengawasan serta menilai keberhasilan tugas kepengawasan. Program pendampingan ini mirip dengan program magang yang selama ini dilaksanakan. Pendamping diangkat melalui SK Kepala Dinas Pendidikan. Tugas melaksanakan program pendampingan ini merupakan salahsatu pelaksanaan Tupoksi Pengawas Samapta.
2.7.5
Diskusi Terprogram Diskusi terprogram antar pengawas dilakukan secara berkala minimal dua kali
setiap semester. Diskusi dikoordinir oleh Korwas. Tujuan diskusi terprogram adalah meningkatkan kemampuan profesional di bidang kepengawasan agar para pengawas satuan pendidikan dapat mempertinggi kinerjanya di bidang kepengawasan. Materi yang dibahas berkisar pada: (a) peningkatan kompetensi pengawas, (b) tugas pokok dan fungsi pengawas, (c) kinerja dan hasil kerja pengawas, (d) penyusunan program kerja
pengawas,
(e)
pelaporan
hasil
kerja,
(g)
inovasi
pendidikan
dan
pembelajaran/bimbingan, (h) sistem evaluasi, (i) pengembangan kurikulum, (j) manajemen sekolah, (k) administrasi sekolah dan (l) kegiatan akademik lainnya sesuai dengan kebutuhan. Setiap pengawas bisa bertukar pikiran berdasarkan pengalamannya masing-masing. Hasil-hasil diskusi dicatat dan didesiminasikan kepada seluruh pengawas. Direktorat Tenaga Kependidikan dan Dinas Pendidikan memfasilitasi dan memberikan dukungan sumberdaya untuk terselenggaranya kegiatan diskusi terprogram. Fasilitas dan dukungan yang diberikan meliputi: (a) dana, (b) alat tulis, dan (c) fasilitas kerja serta (d) sumberdaya lainnya yang diperlukan.
2.7.6 Monitoring dan Evaluasi.
Pembinaan dan pengembangan kemampuan professional pengawas satuan pendidikan/ sekolah ditangani langsung oleh Kepala Dinas Pendidikan melalui monitoring dan evaluasi secara berkala. Tujuan monitoring dan evaluasi ini adalah untuk melihat pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawas satuan pendidikan/ sekolah dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan pada sekolah yang dibinanya.
Hasil-hasil monitoring dan evaluasi dijadikan bahan guna melakukan pembinaan lebih lanjut. Monitoring dan evaluasi minimal mencakup tiga komponen yakni: (a) kegiatan yang dilakukan pengawas pada saat melakukan pembinan dan
pengawasan, (b) kinerja dan hasil kerja pengawas, (c) keberhasilan dan kemajuan pendidikan pada sekolah binaannya.
2.8 Pembinaan profesionalisme dan standarisasi kompetensi Mengingat beratnya tugas kepengawasan tersebut maka sudah menjadi suatu keharusan bahwa pengawas sekolah harus menjadi seorang yang profesional dalam bidangnya, dan untuk mencapainya diperlukan upaya untuk meningkatkan profesionalisme pengawas ini. Selain berbagai alasan pentingnya peningkatan profesionalisme pengawas sekolah seperti di atas maka peningkatan profesionalisme pengawas sekolah juga harus dilakukan untuk menjawab tantangan dunia pendidikan yang semakin komplek, serta untuk lebih mengarahkan sekolah ke arah pencapaian tujuan pendidikan nasional secara efisien. Dalam rangka peningkatan profesionalisme ini maka diperlukan standarisasi kompetensi pengawas sekolah sebagai jaminan kesamaan penguasaan kompetensi yang diperlukan dalam hal pengawasan sekolah sehingga sekolah dapat lebih dilayani dan dibina secara efektif, efisien dan produktif. Alasan disusunnya standar kompetensi pengawas ini terutama karena masih adanya beberapa permasalahan dalam hal kepengawasan yaitu : (1) masih adanya keragaman kemampuan pengawas sekolah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya; (2) belum adanya alat ukur untuk mengetahui kemampuan pengawas sekolah, dan (3) belum adanya pembinaan pengawas sekolah yang terarah. Tujuan disusunnya standar kompetensi pengawas sekolah adalah: (1) Sebagai acuan untuk mengukur kemampuan dan kinerja pengawas sekolah dalam
pelaksanaan tugas kepengawasannya di sekolah; (2) pembinaan dan peningkatan mutu pengawas sekolah; (3) peningkatan kinerja pengawas sekolah sesuai dengan profesinya. Standar kompetensi pengawas sekolah terdiri dari 4 komponen, yaitu : (1) pengawasan sekolah; (2) pengembangan profesi; (3) teknis operasional; (4) penguasaan wawasan kependidikan. Pada komponen kompetensi pengawasan sekolah pada intinya kompetensi yang harus dikuasai adalah dalam hal menyusun program, menilai hasil belajar dan kemampuan guru, mengumpulkan dan mengolah data sumber daya pendidikan, pembelajaran dan lainnya. Komponen pengembangan profesi pada intinya adalah kompetensi yang harus dimiliki dalam upaya mengembangkan profesinya seperti menulis karya ilmiah, menyusun pedoman dan lainnya yang mendukung program kepengawasan. Komponen teknis operasional intinya penguasaan substansi materi pembelajaran. Untuk komponen penguasaan wawasan kependidikan pada intinya penguasaan atas aturan, kebijakan maupun program-program yang ada di bidang pendidikan. Untuk mengukur pencapaian kompetensi yang sesuai standar maka akan diselenggarakan uji kompetensi bagi pengawas, yang bertujuan untuk mengetahui kesenjangan atau “gap” yang terjadi antara kompetensi yang seharusnya dimiliki dengan kompetensi nyata yang dimiliki pengawas sekolah yang ada. Hasil uji kompetensi pada dasarnya akan dikelompokkan pada 3 kriteria, yaitu masih butuh peningkatan (di bawah standar), sesuai standar (minimal tercapai) dan perlu dipertahankan (di atas/melebihi standar). Dengan 3 kriteria ini akan dapat
ditentukan treatment yang sesuai pada tiap kriteria tersebut. Jadi apabila masih belum mencapai standar maka pengawas sekolah tersebut harus mengikuti program peningkatan kompetensi melalui pelatihan atau cara lain. Sedangkan bagi yang telah mencapai standar maka dilanjutkan dengan program peningkatan profesi lain atau penghargaan lain.
2.8.1 Pengembangan karir pengawas sekolah
Jabatan sebagai pengawas sekolah merupakan suatu jabatan penting dijajaran pendidikan nasional, terlebih dalam era otonomi daerah karena dengan adanya pengawasan maka akan lebih menjamin tercapainya standar kompetensi peserta didik yang mengacu pada Standar Kompetensi Nasional. Untuk itu jabatan pengawas sekolah membutuhkan kemampuan sepenuhnya atau pekerjaan yang harus dilakukan secara all out dari seorang pegawai. Selain itu dengan mengingat tuntutan kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang pengawas sekolah maka pengangkatan seorang pengawas dilakukan selektif dan dipilih dari personil yang memiliki kemampuan mumpuni, bukan sekedar karena sudah mendekati masa pensiun dan tinggal sisa-sisa tenaga. Dengan demikian jabatan pengawas sekolah merupakan jabatan karir yang perlu ditekuni dan dikembangkan secara berkelanjutan. Karir kepengawasan sekolah seperti diatur dalam Kepmen PAN No. 118 tahun 1996 pasal 6 mengikuti jenjang jabatan Pengawas Sekolah Pratama, Pengawas Sekolah Muda, Pengawas Sekolah Madya dan Pengawas Sekolah Utama.
Namun demikian apabila dibutuhkan
berdasarkan kepentingan dinas ataupun untuk menambah pengetahuan, pengalaman dan pengembangan karir sendiri maka pengawas sekolah dapat dipindahkan ke jabatan struktural atau fungsional lainnya sepanjang memenuhi peraturan perudangundangan yang berlaku (Kepmen PAN No. 118/1996 pasal 27). Jadi alur karir seorang pengawas sekolah bisa bersifat linier atau lurus mengikuti jenjang jabatan pengawas sekolah atau bisa berjalan zig-zag ke jabatan struktural atau fungsional lainnya. Seringkali alur jenjang yang tidak linier ini diperlukan untuk lebih memotivasi kerja seorang pengawas sekolah, dengan motivasi kerja yang tinggi maka akan diperoleh hasil kerja yang optimal pula. Mengingat alur karir yang demikian tadi maka seorang pengawas sekolah dan pejabat struktural yang membawahinya juga dituntut untuk memikirkan dan merancang pengembangan karir seorang pengawas sekolah. Dengan menjadi pengawas sekolah maka seseorang tetap dapat menunjukkan prestasinya yang akan menumbuhkan kebanggaan tersendiri bagi dirinya, bagi korpsnya maupun bagi nusa dan bangsa.
Adapun Kriteria Indicator yang di gunakan adalah sebagai berikut :
1.1 PENYUSUNAN PROGRAM PENGAWASAN Kriteria evaluasi No 1
Indikator Menyusun program pengawasan tahunan
Kriteria indicator Ada dokumen program pengawasan tahunan yang memenuhi enam aspek sistematika: 1. Identitas 2. Pendahuluan 3. Identifikasi dan analisis hasil pengawasan
4
3
2
1
Program pengawasan tahunan memenuhi enam aspek sistematika
Program pengawasan tahunan memenuhi lima aspek sistematika
Program pengawasan tahunan memenuhi empat aspek sistematika
Program pengawasan tahunan memenuhi tiga aspek sistematika
4. Matriks Program Pengawasan 5. Penutup 6. Lampiran
2
Matriks program pembinaan guru
3
Matriks program pembinaan kepala sekolah
4.
Matriks program pemantauan pelaksanaan SNP
Ada matriks program pembinaan guru yang dibuktikan dengan: 1. Materi pembinaan guru meliputi kompetensi: pedagogik, profesional, kepribadian dan sosial 2. Program pembinaan guru dilengkapi dengan RPA 3. Program pembinaan guru mempertimbangkan hasil penilaian kinerja guru dan program induksi 4. Guru yang dibina memenuhi jumlah beban kerja minimal
Ada matriks program pembinaan kepala sekolah yang dibuktikan dengan: 1. Materi pembinaan kepala sekolah tentang kompotensi: kepribadian dan sosial, kepemimpinan pembelajaran, pengembangan sekolah, manajemen sumber daya, kewirausahaan, dan supervisi pembelajaran. 2. Program pembinaan kepala sekolah disertai dengan RPM 3. Program pembinaan kepala sekolah mempertimbangkan hasil penilaian kinerja kepala sekolah 4. Kepala sekolah yang dibina memenuhi jumlah beban kerja minimal
Ada matriks program pemantauan delapan SNP yang dibuktikan dengan: Program pemantauan delapan SNP terdiri dari: 1. standar isi
Matriks program pembinaan guru memenuhi empat bukti.
Matriks program pembinaan guru memenuhi tiga bukti.
Matriks program pembinaan guru memenuhi dua bukti.
Matriks program pembinaan guru memenuhi satu bukti.
Matriks program pembinaan kepala sekolah memenuhi empat bukti.
Matriks program pembinaan kepala sekolah memenuhi tiga bukti.
Matriks program pembinaan kepala sekolah memenuhi dua bukti.
Matriks program pembinaan kepala sekolah memenuhi satu bukti.
Matriks program pemantauan SNP memenuhi
Matriks program pemantauan SNP limamemen
Matriks program pemantauan SNP memenuhi
Matriks program pemantauan SNP memenuhi
2. SKL, 3. Standar Proses 4. Satandar Penilaian, 5. Standar Pengelolaan, 6.Standar Pembiayaan, 7.Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan 8 Standar Sarana.
5.
Matriks program penilaian kinerja guru
6.
Matriks penilaian kinerja kepala sekolah
Ada matriks program penilaian kinerja guru yang dibuktikan dengan: 1. Aspek penilaian terdiri dari empat kompetensi (pedagogik, profesional, kepribadian dan sosial). 2. Program penilaian kinerja guru dilampiri instrumen yang baku (Permendiknas No. 35/2010). Program penilaian kinerja guru memenuhi beban jumlah guru minimal.
Ada matriks program penilaian kinerja kepala sekolah yang dibuktikan dengan: 1. Aspek penilaian kepala sekolah terdiri dari kompotensi kepribadian dan sosial, kepemimpinan pembelajaran, pengembangan sekolah, manajemen sumber daya, kewirausahaan, dan supervisi pembelajaran. 2. Program penilaian kepala sekolah dilampiri instrumen yang baku. (Permendiknas No. 35/2010). Program penilaian kinerja kepala sekolah memenuhi jumlah kepala sekolah binaan minimal.
tujuh aspek
uhi aspek
tiga aspek
satu aspek
Matriks program penilaian kinerja guru yang meliputi empat kompetensi dan dilampiri instrumen yang baku serta memenuhi 100% beban jumlah guru minimal.
Matriks program penilaian kinerja guru yang meliputi empat kompetensi dan dilampiri instrumen yang baku serta memenuhi 75% beban jumlah guru minimal.
Matriks program penilaian kinerja guru yang meliputi empat kompetensi dan dilampiri instrumen yang baku serta memenuhi 25% beban jumlah guru minimal.
Matriks program penilaian kinerja guru yang meliputi empat kompetensi dan dilampiri instrumen yang baku serta memenuhi 10% beban jumlah guru minimal.
Matriks program penilaian kinerja kepala sekolah yang meliputi enam kompetensi dan dilampiri instrumen yang baku serta memenuhi 100% jumlah kepala
Matriks program penilaian kinerja kepala sekolah yang meliputi enam kompetensi dan dilampiri instrumen yang baku serta memenuhi 75% jumlah kepala sekolah
Matriks program penilaian kinerja kepala sekolah yang meliputi enam kompetensi dan dilampiri instrumen yang baku serta memenuhi 25% jumlah kepala sekolah
Matriks program penilaian kinerja kepala sekolah yang meliputi enam kompetensi dan dilampiri instrumen yang baku serta memenuhi 10% jumlah kepala sekolah
7.
Menyusun program pengawasan semesteran
8.
Menyusun Rencana Pengawasan Akademik (RPA)/ Rencana Pengawasan Bimbingan Konseling (RPBK) dan Rencana Pengawasan Manajerial (RPM)
9.
Membuat rencana penelitian pengembanga
Ada dokumen program pengawasan semesteran dengan sistematika dan enam aspek deskripsi kegiatan: 1. Identitas sekolah 2. Visi dan misi 3. Identifikasi masalah 4. Deskripsi kegiatan: tujuan sasaran target keberhasilan indikator metode kerja jadwal
Ada dokumen RPA/RPBK dan RPM yang berisi sepuluh aspek: 1. Sekolah/sasaran/tempat 2. Aspek pembinaan 3. Tujuan 4. Indikator keberhasilan 5. Strategi/metode/teknik 6. Skenario kegiatan 7. Sumber daya yang digunakan 8. Penilaian dan instrumen 9. Rencana tindak lanjut 10. Waktu
1 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Judul Rumusan Masalah Tujuan Penelitian Manfaat Penelitian Kajian Pustaka Metode Penelitian Daftar Pustaka
sekolah binaan minimal.
binaan minimal.
binaan minimal.
binaan minimal.
Program pengawasan semesteran terdiri dari empat aspek sistematika dan enam deskripsi kegiatan.
Program pengawasan semesteran terdiri dari empat aspek sistematika dan limaempat deskripsi kegiatan.
Program pengawasan semesteran terdiri dari empat aspek sistematika dantiga-dua deskripsi kegiatan.
Program pengawasan semesteran terdiri dari empat aspek sistematika dan satu deskripsi kegiatan.
Dokumen RPA/RPBK dan RPM yang berisi sepuluh aspek
Dokumen RPA/RPBK dan RPM yang berisi sembilan aspek
Dokumen RPA/RPBK dan RPM yang berisi delapan aspek
Dokumen RPA/RPBK dan RPM yang berisi tujuh aspek
Membuat rencana penelitian pengembang an ada 7 identitas
Membuat rencana penelitian pengembang an ada 6 identitas
Membuat rencana penelitian pengembang an ada 5 identitas
Membuat rencana penelitian pengembang an ada 4 identitas
1.2 PELAKSANAAN PROGRAM PENGAWASAN Kriteria evaluasi No
Indikator
Kriteria indicator
1
Melaksanaka n pembinaan guru
Ada dukumen laporan pelaksanaan program pembinaan guru yang ditunjukkan dengan enam bukti: 1. Surat keterangan pelaksanaan pembinaan guru 2. Daftar hadir pembinaan guru (memenuhi jumlah minimal guru) 3. Jadwal pelaksanaan pembinaan guru 4. Kesimpulan hasil pembinaan guru 5. Tindak lanjut hasil pembinaan guru 6. Materi pembinaan guru meliputi kompetensi pedagogik, profesional, kepribadian dan social
2.
Melaksanaka Ada dukumen laporan pelaksanaan n pembinaan program pembinaan kepala sekolah kepala yang memenuhi enam bukti: sekolah 1. Surat keterangan pembinaan 2. Daftar hadir pembinaan (memenuhi jumlah beban kerja minimal) 3. Jadwal pelaksanaan pembinaan 4. Kesimpulan hasil pembinaan 5. Tindak lanjut hasil pembinaan 6. Materi pembinaan kepala sekolah (kompetensi kepribadian dan sosial, kepemimpinan pembelajaran, pengembangan sekolah, manajemen sumber daya, kewirausahaan, dan supervisi pembelajaran).
3
Memantau pelaksanaan delapan SNP
Ada dukumen laporan pelaksanaan pemantauan pelaksanaan delapan SNP yang ditunjukkan dengan enam bukti: 1. Surat keterangan pelaksanaan pemantauan delapan SNP
4
3
2
1
Laporan pelaksanaan program pembinaan guru memenuhi enam bukti.
Laporan pelaksanaa n program pembinaan guru memenuhi lima-empat bukti.
Laporan pelaksanaa n program pembinaan guru memenuhi tig-dua bukti.
Laporan pelaksanaa n program pembinaan guru memenuhi satu bukti.
Laporan pelaksanaa n program pembinaan kepala sekolah memenuhi lima-empat bukti.
Laporan pelaksanaa n program pembinaan kepala sekolah memenuhi tiga-dua bukti.
Laporan pelaksanaa n program pembinaan kepala sekolah memenuhi satu bukti.
Laporan pelaksanaa n program pembinaan kepala sekolah memenuhi enam bukti.
Laporan pelaksanaan program penilaian kinerja guru ditunjukkan
Laporan pelaksanaan pemantauan pelaksanaan tujuhdelapan
Laporan pelaksanaan pemantauan pelaksanaan tujuhdelapan
Laporan pelaksanaan pemantauan pelaksanaan tujuhdelapan
2. 3. 4. 5.
Daftar sekolah yang dipantau Instrumen yang telah diisi Hasil pengolahan pemantauan Kesimpulan temuan pemantauan 6. Rekomendasi/Tindak lanjut
dengan enam bukti
SNP ditunjukkan lima-empat bukti pemantauan
SNP ditunjukkan tiga-dua bukti pemantauan
SNP ditunjukkan satu bukti pemantauan
4.
Melaksanaka n penilaian kinerja guru
Ada dokumen laporan pelaksanaan program penilaian kinerja guru yang ditunjukkan dengan enam bukti: 1. Surat keterangan pelaksanaan penilaian kinerja guru 2. Instrumen penilaian kinerja yang telah diisi 3. Daftar hadir guru yang dinilai (memenuhi beban jumlah guru minimal) 4. Hasil pengolahan penilaian kinerja guru 5. Kesimpulan penilaian kinerja guru 6. Rekomendasi/Tindak lanjut
Laporan pelaksanaan program penilaian kinerja guru ditunjukkan dengan lima-empat bukti
Laporan pelaksanaan program penilaian kinerja guru ditunjukkan dengan lima-empat bukti
Laporan pelaksanaan program penilaian kinerja guru ditunjukkan dengan tigadua bukti
Laporan pelaksanaan program penilaian kinerja guru ditunjukkan dengan satu bukti
5
Melaksanaka n penilaian kinerja kepala sekolah
Ada dokumen laporan program penilaian kinerja kepala sekolah yang ditunjukkan dengan enam bukti: 1. Surat keterangan pelaksanaan penilaian kinerja kepala sekolah, 2. Instrumen penilaian kinerja yang telah diisi 3. Daftar hadir kepala sekolah yang dinilai (memenuhi jumlah minimal kepala sekolah binaan) 4. Hasil pengolahan penilaian kinerja kepala sekolah 5. Kesimpulan penilaian kinerja kepala sekolah 6. Rekomendasi/Tindak lanjut
Laporan pelaksanaan program penilaian kinerja kepala sekolah ditunjukkan dengan enam bukti
Laporan pelaksanaan program penilaian kinerja kepala sekolah ditunjukkan dengan lima-empat bukti
Laporan pelaksanaan program penilaian kinerja kepala sekolah ditunjukkan dengan tigadua bukti
Laporan pelaksanaan program penilaian kinerja kepala sekolah ditunjukkan dengan satu bukti
6.
Melaksanaka n Penelitian Pengembanga n
Melaksanak an penelitian pengembang an yang terdiri dari 6 indikator
Melaksanak an penelitian pengembang an yang terdiri dari 5-4 indikator
Melaksanak an penelitian pengembang an yang terdiri dari 3-2 indikator
Melaksanak an penelitian pengembang an yang terdiri dari 1 indikator
1.
Surat Keterangan Melakukan penelitian pengembangan 2. Melakukan pengembangan 3. Melakukan uji coba terbatas 4. Melakukan analisis uji coba model
5. Melakukan uji coba Meluas 6. Melakukan analisis ujicoba Meluas.
1.3 EVALUASI PROGRAM PENGAWASAN Kriteria evaluasi No
Indicator
Kriteria indicator
1
Mengevaluasi hasil pelaksanaan program pembinaan guru
2.
3.
4
3
2
1
Ada laporan hasil evaluasi pelaksanaan program pembinaan guru yang ditunjukkan dengan empat bukti: 1. Data hasil pembinaan guru 2. Hasil analisis 3. Kesimpulan 4. Tindak lanjut
Laporan evaluasi hasil pelaksanaa n program pembinaan guru memenuhi empat bukti.
Laporan pelaksanaa n program pembinaan guru memenuhi tiga bukti.
Laporan pelaksanaan program pembinaan guru memenuhid ua bukti.
Laporan pelaksanaan program pembinaan guru memenuhi satu bukti.
Mengevaluasi hasil pelaksanaan program pembinaan kepala sekolah
Ada laporan hasil evaluasi pelaksanaan pembinaan kepala sekolah yang ditunjukkan dengan empat bukti: 1. Data hasil pembinaan kepala sekolah 2. Hasil analisis 3. Kesimpulan 4. Tindak lanjut
Laporan evaluasi hasil pelaksanaan program pembinaan kepala sekolah yang memenuhi empat bukti.
Laporan evaluasi hasil pelaksanaan program pembinaan kepala sekolah yang memenuhi tiga bukti.
Laporan evaluasi hasil pelaksanaan program pembinaan kepala sekolah yang memenuhi dua bukti.
Laporan evaluasi hasil pelaksanaan program pembinaan kepala sekolah yang memenuhi satubukti.
Mengevaluasi hasil pelaksanaan program pemantauan delapan SNP
Ada laporan hasil evaluasi pelaksanaan program pemantauan delapan SNP yang ditunjukkan dengan empat bukti: 1. Data hasil pemantauan delapan SNP 2. Hasil analisis 3. Kesimpulan 4. Tindak lanjut
Laporan evaluasi hasil pelaksanaan program pemantauan delapan SNP memenuhi empat bukti.
Laporan evaluasi hasil pelaksanaan program pemantauan delapan SNP memenuhi tiga bukti.
Laporan evaluasi hasil pelaksanaan program pemantauan delapan SNP memenuhi dua bukti.
Laporan evaluasi hasil pelaksanaan program pemantauan delapan SNP memenuhi satu bukti.
4.
Mengevaluasi hasil pelaksanaan program penilaian kinerja guru
Ada laporan hasil evaluasi pelaksanaan program penilaian kinerja guru yang ditunjukkan dengan empat bukti: 1. Data hasil penilian kinerja guru 2. Hasil analisis 3. Kesimpulan 4. Tindak lanjut
Laporan evaluasi hasil pelaksanaa n program penilaian kinerja guru memenuhi empat bukti.
5.
Mengevaluasi hasil pelaksanaan program penilaian kinerja kepala sekolah
Ada laporan hasil evaluasi pelaksanaan program penilaian kinerja kepala sekolah yang ditunjukkan dengan empat bukti: 1. Data hasil penilaian kinerja kepala sekolah 2. Hasil analisis 3. Kesimpulan 4. Tindak lanjut
Laporan hasil evaluasi pelaksanaan program penilaian kinerja kepala sekolah memenuhi empat bukti.
Laporan hasil evaluasi pelaksanaan program penilaian kinerja kepala sekolah memenuhi tiga bukti.
Laporan hasil evaluasi pelaksanaan program penilaian kinerja kepala sekolah memenuhi dua bukti.
Laporan hasil evaluasi pelaksanaan program penilaian kinerja kepala sekolah memenuhi satu bukti.
6.
Mengevaluasi hasil pelaksanaan program pengawasn tingkat kabupaten/kota/ provinsi
1.
Ada laporan hasil evaluasi pelaksanaan Hasil analisis Kesimpulan Tindak lanjut
Mengevalua si hasil pelaksanaan program pengawasn tingkat kabupaten/k ota/provinsi ada 4 bukti
Mengevalua si hasil pelaksanaan program pengawasn tingkat kabupaten/k ota/provinsi ada 3 bukti
Mengevalua si hasil pelaksanaan program pengawasn tingkat kabupaten/k ota/provinsi ada 2 bukti
Mengevalua si hasil pelaksanaan program pengawasn tingkat kabupaten/k ota/provinsi ada 1 bukti
Membuat laporan pengawasan tahunan
Ada dokumen laporan tahunan hasil pengawasan yang sesuai dengan tujuh aspek sistematika dan isi: 1. Identitas (halaman judul, halaman pengesahan, kata pengantar, daftar isi) 2. Pendahuluan (latar belakang, fokus masalah, tujuan dan sasaran, tugas pokok/ruang lingkup)
Laporan pengawasan terdiri dari tujuh aspek sistematika dan isinya lengkap.
Laporan pengawasan terdiri dari enam-lima aspek sistematika dan isinya lengkap.
Laporan pengawasan terdiri dari empat-tiga aspek sistematika dan isinya lengkap.
Laporan pengawasan terdiri dari dua-satu aspek sistematika dan isinya lengkap.
7.
2. 3. 4.
Laporan evaluasi hasil pelaksanaa n program penilaian kinerja guru memenuhi tiga bukti.
Laporan evaluasi hasil pelaksanaan program penilaian kinerja guru memenuhi dua bukti.
Laporan evaluasi hasil pelaksanaan program penilaian kinerja guru memenuhi satu bukti.
3.
Kerangka pikir pemecahan masalah 4. Pendekatan dan metode pengawasan 5. Hasil pengawasan pada sekolah binaan (pembinaan guru dan kepala sekolah, pemantauan SNP, penilaian kinerja guru dan kepala sekolah, pembimbingan dan pelatihan profesionalisme guru dan kepala sekolah) 6. Penutup (simpulan saran dan rekomendasi) Lampiran (RPA/RPM/RPBK, jadwal, surat tugas, instrumen hasil pengawasan)
1.4 PEMBIMBINGAN DAN PELATIHAN PROFESIONAL GURU Kriteria evaluasi No
1.
2.
3.
Indikator
Kriteria indikator
Menyusun program pembimbingan dan pelatihan profesional guru di MGMP/KKG /MGP
Ada matriks program pembimbingan dan pelatihaan profesional guru di MGMP/KKG meliputi empat aspek: 1. Penguasaan kompetensi guru 2. Pengembangan diri 3. Publikasi ilmiah 4. Karya Inovatif
Melaksanakan pembimbingan dan pelatihan profesionalisme guru di MGMP/KKG/MGP
Ada dokumen laporan pelaksanaan pembimbingan dan pelatihan profesionalisme guru di MGMP/KKG/MGP yang ditunjukkan dengan enam bukti: 1. Surat keterangan 2. Daftar hadir guru 3. Jadwal pelaksanaan 4. Materi pembimbingan dan pelatihan (pengembangan diri, publikasi ilmiah, karya Inovatif) 5. Kesimpulan 6. Tindak lanjut
Mengevaluasi hasil pelaksanaan pembimbingan dan pelatihan guru di MGMP/KKG/ MGP
Ada laporan hasil evaluasi pelaksanaan program pembimbingan dan pelatihan guru di MGMP/KKG/MGP yang ditunjukkan dengan empat bukti: 1. Data hasil pembimbingan dan pelatihan guru 2. Hasil analisis 3. Kesimpulan 4. Tindak lanjut
4
3
2
1
Matriks program pembimbingan dan pelatihan profesional guru di MGMP/KKG/ MGP meliputi empat aspek
Matriks program pembimbingan dan pelatihan profesional guru di MGMP/KKG/ MGP meliputi tiga aspek
Matriks program pembimbingan dan pelatihan profesional guru di MGMP/KKG/ MGP dua empat aspek
Matriks program pembimbingan dan pelatihan profesional guru di MGMP/KKG/ MGP meliputi satu aspek.
Laporan program pembimbingan dan pelatihan profesionalisme guru di MGMP/KKG/ MGP ditunjukkan dengan enam bukti.
Laporan program pembimbingan dan pelatihan profesionalisme guru di MGMP/KKG/ MGP ditunjukkan dengan limaempat bukti.
Laporan program pembimbingan dan pelatihan profesionalisme guru di MGMP/KKG/ MGP ditunjukkan dengan tiga-dua bukti.
Laporan program pembimbingan dan pelatihan profesionalisme guru di MGMP/KKG/ MGP ditunjukkan dengan satu bukti.
Laporan hasil evaluasi pelaksanaan program pembimbingan dan pelatihan guru di MGMP/KKG/ MGP memenuhi empat bukti.
Laporan hasil evaluasi pelaksanaan program pembimbingan dan pelatihan guru di MGMP/KKG/ MGP memenuhi tiga bukti.
Laporan hasil evaluasi pelaksanaan program pembimbingan dan pelatihan guru di MGMP/KKG/ MGP memenuhi tiga bukti
Laporan hasil evaluasi pelaksanaan program pembimbingan dan pelatihan guru di MGMP/KKG/ MGP memenuhi satu bukti.
