BAB II IZIN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
A. Pengertian dan Fungsi Izin 1. Pengertian Izin Izin adalah suatu keputusan adminstrasi negara yang memperkenankan suatu perbuatan yang pada umumnya dilarang, tetapi diperkenankan dan bersifat kongkrit. 10 N.M Spelt dan J.B.J.M ten Berge membagi pengertian izin dalam arti luas dan sempit, yaitu sebagai berikut: “Izin merupakan salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi. Pemerintah menggunakan izinsebagai sarana yuridis untuk mengemudikan tingkah laku para warga. Izin ialah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketenuan-ketentuan larangan perundangan. Dengan
memberi
memohonnya
untuk
izin,
penguasa
melakukan
memperkenankan tindakan-tindakan
orang
yang
tertentu
yang
sebenarnya dilarang. Ini menyangkut perkenan bagi suatu tindakan yang demi kepentingan umum mengharuskan pengawasan khusus atasnya. (paparan luas dari pengrtian izin).
10
Ridwan, Juniarso. Op Cit, hlm 90
14 Universitas Sumatera Utara
15
Izin (dalam arti sempit) adalah pengikatan-pengikatan pada suatu peraturan, izin pada umumnya didasarkan pada keinginan pembuat undang-undang untuk mencapai suatu tatanan tertentu atau menghalangi keadaan-keadaan yang buruk. Tujuannya ialah mengatur tindakantindakan yang oleh pembuat undang-undang tidak seluruhnya dianggap tercela namun diamana ia menginginkan dapat melakukan pengawasan sekadarnya. Hal yang pokok pada izin (dalam arti sempit) ialah bahwa suatu tindakan dilarang, terkecuali diperkenankan dengan tujuan agar dalm ketentuanketentuan yang disangkutkan dengan perkenan dapat dengan teliti diberikan batas-batas tertentu bagi tiap kasus. 11 Izin dapat dikatakan sebagai keputusan tata usaha negara karena ia dikeluarkan oleh pejabat tata usaha negara, yaitu pemerintah atas permohonan yang diajukan oleh badan hukum perdata atau perorangan. Pemerintah merupakan pejabat
tata
usaha
negara,
karena
ia
melaksanakan
fungsi
untuk
menyelenggarakan urusan pemerintah baik di tingkat pusat dan daerah dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Disisi lain bila dilihat dari keputusan tata usaha negara itu sendiri, izin memiliki sifat-sifat keputusan tersebut, yaitu bahwa izin bersifat konkret. Artinya objek yang diputuskan dalam tata usaha negara itu tidak abstrak melainkan berwujud, tertentu,dan ditentukan. Izin memiliki sifat individual, artinya bahwa dalam izin itu harus disebutkan dengan jelas siapa yang diberikan izin. Izin
11
HR Ridwan. Op Cit, hlm 208
Universitas Sumatera Utara
16
bersifat final, dimana dengan izin seseoarang telah mempunyai hak untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sesuai dengan isinyayang secara definitif dapat menimbulkan akibat hukum tertentu. 12
2. Fungsi Izin Izin merupakan Instrumen yuridis yang digunakan oleh pemerintah untuk mempengaruhi para warga agar maumengikuti cara yang dianjurkannya guna mencapai suatu tujuan konkret. Sebagai suatu instrumen, izin berfungsi selaku ujung tombak instrumen hukum sebagai pengarah, perekayasa, dan perancang masyarakat adil dan makmur itu dijelmakan. Hal ini berarti lewat izin dapat diketahui bagaimana gambaran masyarakat adil dan makmur itu terwujud. 13 Surat izin yang diberikan bagi para pengusaha baik yang kecil, menengah dan besar ini tentu meniiki fungsi yang sangat penting demi berlangsungnya usaha yang kita akan jalani. Berikut beberapa fungsinya: a. Surat pernyataan bahwa kita diperbolehkan membuka usaha sesuai apa yang telah kita daftarkan b. Surat yang menyatakan usaha kita telah sah di mata hukum negara Indonesia c. Kedepannya tidak akan tersandung hukum terkecuali kita berbuat salah seperti berlaku curang d. Mudah diurus bila ingin mendaftarkannya sebagai franchise
12 13
Ridwan, Juniarso. Op Cit, hlm 93 HR Ridwan. Op Cit, hlm 217
Universitas Sumatera Utara
17
e. Konsumen lebih percaya pada produk dan servis kita karena kita sudah berhasil lolos dan dimyatakan baik di mata hukum 14 Izin usaha sangat penting diperlukan guna mendukung berjalannya suatu kegiatan usaha, baik itu usaha perseorangan usaha kecil dan menengah (UKM) maupun usaha bersekala besar. Memiliki izin usaha artinya mempunyai identitas bagi suatu usaha, sehingga usaha yang dijalankan merupakan legal dan sah sebab mempunyai lisensi atau izin dari instansi pemerintah yang berwewenang. 15 Fungsi lain dari izin ialah untuk memberikan kepastian hukum bagi pemohon dan masyarakat, sebagai tindakan preventif untuk menghadapi pihakpihak yang mengganggu, dan sebagai pengaman secara hukum. 16
B. Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Izin Usaha Kecil Menengah a. Kewenangan Pemerintah Daerah Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 2 tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah, maka daerah pun diberi kewenangan dalam menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan yang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat seperti kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan, keamanan, peradilan (yustisi), moneter dan fiskal nasional, dan agama yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 dalam Pasal 10 Ayat (1).
14
Heni Minata, http://mirrorforest.blogspot.com/2013/05/pentingnya-surat-izin-usaha.html. diakses 9 April 2014 15 Dody Tabrani, http://www.ukmkecil.com/perizinan/izin-usaha-tetap-iut. diakses 9 April 2014 16 http://wonkdermayu.wordpress.com/kuliah-hukum/hukum-perijinan/. diakses 9 April 2014
Universitas Sumatera Utara
18
Pada Pasal 11 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2015 berisi tentang Urusan Pemerintah Daerah, yaitu: “Urusan pemerintah konkuren sebagaimana di maksud dalam pasal 9 ayat (3) yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan.” 17 Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 hal tersebut secara rinci telah disebutkan pada Pasal 12 ayat (1) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dalam daerah kabupaten/kota meliputi: a.
Pendidikan;
b.
kesehatan;
c.
pekerjaan umum dan penataan ruang;
d.
Perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
e.
Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
f.
Sosial
Dalam Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi: a. Tenaga kerja; b. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; c. Pangan; d. Pertanahan; e. Lingkungan hidup; f. Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
17
Undang-Undang Pemerintahan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 Pasal 11 ayat (1).
Universitas Sumatera Utara
19
g. Pemberdayaan masyarakat dan desa; h. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana; i. Perhubungan j. Komunikasi dan informatika; k. Koperasi, usaha kecil, dan menengah; l. Penenaman modal; m. Kepemudaan dan olah raga; n. Statistik; o. Persandian; p. Kebudayaan; q. Perpustakaan; dan r. Kearsipan. Pasal 12 ayat (3) Urusan Pemerintahan Pilihan dalam daerah kabupaten/kota meliputi: a. Kelautan dan perikanan; b. Pariwisata; c. Pertanian d. Kehutanan; e. Energi dan sumber daya mineral; f. Perdagangan; g. Perindustrian; dan h. Transmigrasi. 18
18
Undang-Undang Pemerintahan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 Pasal 12 ayat 1, 2, dan 3.
Universitas Sumatera Utara
20
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah sehingga daerah diberikan peluang untuk mengatur dan melaksanakan kewenangannya atas prakarsa sendiri dengan memperhatikan kepentingan masyarakat setempat dan potensi daerahnya. Sehingga Pemerintah Daerah melakukan upaya untuk menggali dan meningkatkan pendapatan
daerahnya
secara
berkelanjutan
untuk
mendapatkan
biaya
pembangunan dan memenuhi belanja daerah atau pebiayaan Pemerintah Daerah. Dalm hal inilah akhirnya diterbitkan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) dan didalamnya juga termasuk mengatur tentang perizinan Usaha Kecil dan Menengah, yang bisa memberikan kontribusi positif terhadap aktivitas ekonomi terutama dalam upaya menggali Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan mendorong laju investasi. Kewenangan Pemerintah Daerah dalam izin Usaha Kecil Menengah meliputi pembinaan dan pengawasan terhadap perizinan usaha yang dikeluarkan tersebut. 1. Pembinaan Pembinaan atas penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu dilakukan secara berjenjang dan berkesinambungan oleh Menteri Dalam Negeri dan Kepala Daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing dalam rangka meningkatkan dan mempertahankan mutu pelayanan perizinan dan non perizinan. Pembinaan meliputi pengembangan sistem, sumber daya manusia, dan jaringan kerja sesuai kebutuhan daerah, yang dilaksanakan melalui :
Universitas Sumatera Utara
21
a. koordinasi secara berkala; b. pemberian bimbingan, supervisi, konsultasi; c. pendidikan, pelatihan, pemagangan; d. perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan; dan e. pelayanan publik. Untuk mengembangkan PPTSP di wilayah Provinsi, Gubernur menetapkan paling sedikit 1 (satu) Kabupaten/Kota sebagai daerah percontohan. Untuk kelancaran pengembangan PPTSP di wilayah Provinsi, Gubernur melaksanakan sosialisasi akan pentingnya PPTSP kepada seluruh Bupati/Walikota dan masyarakat di wilayahnya. 2. Pengawasan Pengawasan terhadap proses penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu dilakukan oleh aparat pengawas intern pemerintah sesuai dengan fungsi dan kewenangannya. Pengawasan atas penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu dilakukan secara berjenjang dan berkesinambungan oleh Menteri Dalam Negeri dan Kepala Daerah sesuai dengan tingkat urusan pemerintahan masing-masing melalui mekanisme koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi.
b. Retribusi Sesuai dengan pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang retribusi daerah, penetapan jenis retribusi jasa umum dan retribusi perizinan tertentu untuk daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota ditetapkan
Universitas Sumatera Utara
22
sesuai dengan kewenangan masing-masing daerah sebagaimana diatur dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal yang sama juga berlaku untuk penetepan jenis retribusi jasa usaha untuk daerah provinsi dan kabupaten/kota, yang dilakukan sesuai dengan jasa/pelayanan yang diberikan oleh masing-masing daerah. Rincian dan masing-masing jenis retribusi diatur dalam peraturan daerah yang bersangkutan.
Pengertian dari Retribusi Daerah ialah: “Pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan hukum”. 19 Pemungutan retribusi daerah saat ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 sebagai perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997, dimana ada diatur tentang retribusi. Pungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi yang terutang, penentuan besarnya retribusi yang terutang, sampai dengan kegiatan penagihan retribusi atau retribusi yang terutang kepada wajib retribusi yang terutang serta pengwasan penyetorannya. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
19
Kamus Hukum, “Citra Umbara” Bandung, hlm 423.
Universitas Sumatera Utara
23
Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari pemerintah daerah yang bersangkutan. Surat setoran retribusi Daerah, yang dapat disingkat SSRD, adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke kas daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh kepala daerah. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang dapat disingkat SKRD, adalah surat keketapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi barupa bunga dan atau denda. Dalam pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 menentukan bahwa objek retribusi adalah berbagai jenis jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah. Tidak semua jasa yang diberikan oleh pemerintaha daerah dapat dipungut retribusinya, tetapi hanya jenis-jenis jasa tertentu yang menurut pertimbangan sosial-ekonomi layak dijadikan sebagai objek retribusi. (pajak daerah dan retribusi daerah,
20
Pemerintah Kota Medan, melalui Perda Nomor 10 Tahun 2002 mengeluarkan aturan tentang Retribusi Izin Usaha Industri, Perdagangan, 20
Marihot Pahala, Siahaan. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,(Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, Edisi I, 2005),hlm432 - 434.
Universitas Sumatera Utara
24
Gudang/Ruangan dan Tanda Daftar Perusahaan. Perda ini menetapkan besarnya biaya yang harus dikeluarkan dalam mengurus perizinan. Untuk usaha perdagangan bervariasi tergantung dari besarnya modal yang digunakan. Usaha dengan modal antara Rp 5 Juta hingga Rp 50 Juta, besarnya sebagaimana tercantum dalam Perda hanya Rp 75.000 sedangkan usaha dagang diatas Rp 51 Juta (terbesar) tarifnya Rp 450.000. Masa berlakunya izin selama 3 tahun. Setelah itu pelaku usaha harus memperbaharuinya lagi dengan tarif berdasarkan Perda yang sedang berlaku. Bagi pengusaha untuk pengurusan izin usaha dagang dengan modal antara Rp 5 Juta sampai Rp 50 Juta, meskipun tarif yang ditetapkan hanya Rp 75.000, namun nantinya dana yang dikeluarkan bisa mencapai Rp 500.000 hanya untuk satu jenis izin. Berdasarkan Perda tersebut, ketentuan tarif ini relatif kecil, namun dalam prakteknya biayanya jauh lebih besar. Dan ketika pelaku UMKM mencoba mengurus sendiri izinnya, seringkali membutuhkan waktu yang lama dan berteletele. 21 Pemerimtah Derah dalam halini melihat perizinan merupakan sumber bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sehingga dibuatlah ketentuan perizinan dengan tarif tertentu yang disesuaikan dengan nilai investasi. Retribusi diartikan sebagai pungutan yang diimbangi dengan kompensasi langsung yang berupa peningkatan pelayanan. Misalnya saja retribusi izin usaha, seharusnya diimbangi pula dengan pengurusan izin yang mudah, cepat, dan
21
Ridwan, Juniarso. Op Cit, hlm 46 dan 47.
Universitas Sumatera Utara
25
pelayanan yang sopan dan baik, akses informasi atau peluang pasar bagi UMKM, pelatihan manajemen dan program-program lain. 22
C. Latar Belakan Berdirinya Usaha Kecil Menengah Kegiatan usaha didalam masyarakat dari dahulu memegang peranan yang sangat besar dalam memajukan perekonomian Indonesia, yang saat ini kita sebut sebagai UKM.Selain sebagai salah satu alternatif lapangan kerja baru,UKM juga berperan untuk mendorong laju pertumbuhan ekonomi pasca krisis moneter tahun 1997 di saat perusahaan-perusahaan besar mengalami kesulitan dalam mengembangkan usahanya.UKM telah berkontribusi besar pada pendapatan daerah maupun pendapatan Negara Indonesia. UKM merupakan suatu bentuk usaha kecil masyarakat yang pendiriannya berdasarkan inisiatif seseorang.Sebagian besar masyarakat beranggapan bahwa UKM hanya menguntungka pihak-pihak tertentu saja.Padahal sebenarnya UKM sangat berperan dalam mengurangi tingkat pengangguran yang ada di Indonesia.UKM dapat menyerap banyak tenaga kerja Indonesia yang masih mengganggur. UKM juga memanfatkan berbagai Sumber Daya Alam yang berpotensial di suatu daerah yang belum diolah secara komersial.UKM dapat membantu mengolah Sumber Daya Alam yang ada di setiap daerah. Sehingga dalam hal ini, UKM itu sendiri berkontribusi besar terhadap pendapatan daerah maupun pendapatan negara Indonesia.
22
Ibid, hlm 69.
Universitas Sumatera Utara
26
Juga agar kita dapat mengetahui berapa besar keuntungan yang diperoleh apabila kita membuka sebuah usaha kecil dan menengah, dan kita dapat mengetahui cara mengelola usaha kecil dan menengah dengan baik, sehingga memperoleh laba yang cukup besar.untuk membangun sebuah usaha awal. 23
Berikut ini adalah list beberapa UU dan Peraturan tentang UKM : 1.
UU No. 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil
2.
PP No. 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan
3.
PP No. 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil
4.
Inpres No. 10 Tahun 1999 tentang Pemberdayaan Usaha Menengah
5.
Keppres No. 127 Tahun 2001 tentang Bidang/Jenis Usaha Yang Dicadangkan UntukUsaha Kecil dan Bidang/Jenis Usaha Yang Terbuka Untuk Usaha Menengah atau Besar Dengan Syarat Kemitraan
6.
Keppres No. 56 Tahun 2002 tentang Restrukturisasi Kredit Usaha Kecil dan Menengah
7.
Permenneg BUMN Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan
8.
Permenneg BUMN Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara
9.
Undang-undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
23
http://stephanieoctaviani-takmenyerah.blogspot.com/2010/11/makalah-usaha-kecilmenengah.html. diakses 9 April 2014
Universitas Sumatera Utara
27
Usaha Kecil Menengah (UKM) mempunyai peran penting dan strategis bagi pertumbuhan ekonomi negara, baik negara berkembang maupun negara maju. Pada saat krisis ekonomi berlangsung di Indonesia, UKM merupakan sektor ekonomi yang memiliki ketahanan paling baik. Kemampuan UKM perlu diberdayakan dan dikembangkan secara terus menerus dengan berusaha mereduksi kendala yang dialami UKM, sehingga mampu memberikan kontribusi lebih maksimal terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Usaha Kecil Menengah ini perlu perhatian yang khusus dan di dukung oleh informasi yang akurat, agar terjadi link bisnis yang terarah antara pelaku usaha kecil dan menengah dengan elemen daya saing usaha, yaitu jaringan pasar. Seorang wirausahawan adalah seseorang yang menciptakan bisnis baru dengan mengambil resiko dan ketidakpastian demi mencapai keuntungan dan pertumbuhan dengan cara mengidentifikasi peluang yang signifikan dan menggabungkan sumber-sumber daya yang diperlukan sehingga sumber-sumber daya itu bisa dikapitalisasikan. Dengan demikian wirausahawan harus mampu menciptakan peluangnya sendiri demi terciptanya suatu hal yang berharga dan dapat dipakai untuk bertahan hidup. Sebelum membuka usaha, ada baiknya terlebih dahulu membuat sebuah perencanaan terhadap bisnis yaitu pembahasan tertulis yang menguraikan hal-hal mendasari pertimbangan pendirian bisnis dan usaha yang berkaitan dengan bisnis tersebut agar mengetahui gambaran dalam menjalankan usaha, serta untuk mempermudah dalam memanajemen usaha.
Universitas Sumatera Utara
28
Manajemen adalah usaha pencapaian tujuan organisasi dengan cara yang efektif melalui perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian sumber daya organisasi. 24
D. Peranan Izin dalam Usaha Kecil Menengah Perizinanusaha dapat dikatakan merupakan sebuah langkah awal bagi seseorang yang akan memulai sebuah kegiatan usaha. Tanpa formalitas ini maka usahatersebut akan selalu berada di bawah kondisi informal. Padahal bagi sebuah kegiatan usaha,pada saat usahanya mengalami perkembangan tidak terhindarkan untuk bersentuhan dengan institusi formal lain. Misalnya saja kebutuhan akan tambahan modal, maka seorang pengusaha akan berhubungan dengan bank. Demikian pula ketika seorang pengusaha berhubungan denganpasar yang lebih luas misalnya pasar ekspor impor, izin usaha juga dipersyaratkan untukmembuat transaksi yang terjadi menjadi sah. Izin usaha menjadikan semua transaksi sah secara hukum serta memberikan perlindungan hukum yang cukup bagi pihakpihak yang terlibat dalam perjanjian ini. Dengan kata lain tanpa izin usaha, maka akan sulit bagi sebuah usaha untuk mengembangkan usahanya. Perizinan usaha merupakan sebuah bentuk pengakuan dari Negara terhadap keabsahan sebuah kegiatan yang dilakukan oleh warganegaranya. Dengan pengakuan ini berarti kegiatan usaha tersebut dianggap sah menurut peraturan atau hukum (positif) yang berlaku di Negara bersangkutan dan diwujudkan dalam bentuk sertifikat atau surat izin usaha. Dalam kondisi 24
https://danielanugrah10.wordpress.com/2011/04/18/usaha-kecil-dan-menengah. diakses 9
April 2014
Universitas Sumatera Utara
29
sebaliknya buat kegiatan usaha yang tidak memiliki formalitas apapun artinya kegiatan usahanya belum mendapat pengakuan dari negara, atau dimata hukum yang berlaku kegiatan tersebut dianggap belum sah. Jika ditelaah lebih dalam mengenai esensi dari perizinan adalah izin merupakan hak pengecualian bagi kegiatan usaha yang dianggap melanggar kepentingan masyarakat banyak. Atau dengan kata lain perizinan diberikan dalam rangka memberikan perlindungan terhadap kepentingan umum. Di sisi lain bahwa pada dasarnya kegiatan usaha adalah merupakan hak dasar manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Berdasarkan dua hal tersebut, maka kebijakan yang ada hendaknya mengakomodasikan kepentingan keduanya yakni perlindungan terhadap kepentingan umum (public interest) dan memberi ruang bagi penyelenggaraan hak berusaha (private interest). Disinilah semestinya peran pemerintah untuk memadukan keduanya. Disisi lain ketiadaan izin usaha bagi pengusaha kecil juga menimbulkan kerentanan terhadap usahanya karena : a. Tidak dimilikinya salah satu alat jaminan prlindungan hukum dari usahanya. b. Rentan jika menghadapi sengketa dagang. c. Tidak dapat mengakses peluang usaha yang mensyaratkan perijinan usaha. d. Tidak atau kecil kemungkinannya mendapatkan pembinaan pemerintah 25
25
Frida Rustiani. http://pdf.usaid.gov/pdf docs/PNACU420.pdf. Diakses 9 April 2014
Universitas Sumatera Utara
