PENGANTAR HUKUM PERS WINA ARMADA SUKARDI Bahan Kuliah School of Journalistic, Palembang, 19 Februari 2008 Pengertian Hukum Dalam Arti Luas : Semua peraturan, baik tertulis maupun tidak tertulis Dalam arti Sempit : Peraturan perundang-undangan yang tertulis Hukum Pers 1. UU No 40 Tahun 1999 tentang Pers 2. UU No 32 Tahun 2002 tentang penyiaran 3. Berbagai Perundang-undangan yang terkait dengan pers Siapakah Wartawan itu ? 1. Bukan sekedar orang yang mempunyai kartu pers. 2. Wartawan harus melakukan kegiatan jurnalistik secara teratur menimal 6 bulan ber-turut2 dan tergabung dalam perusahaan pers 3. Kegiatan Jurnalistik adalah 6M 4. Wartawan profesional memenuhi Standar Kompetensi Wartawan Standar Perusahaan Pers 1. Berbadan hukum Perseroan Terbatas (PT) dan badan hukum yang dibentuk berdasarkan peraturan perundangan 2. Sudah mendapat pengesahan dari lembaga yang berwenang 3. Memiliki komitmen mencerdasrkan bangsa 4. Wajib memberikan upah, kesejahtraan,pelatihan dan pendidikan, perlindungan hukum ketika tugas, kepada karyawan atau wartawannya 5. Wajib mengumumkan penannggung jawabnya 6. Selama enam bulan terakhir harus masih aktif. Perkembangan Tahapan Negara 1. Negara Kerajaan : Sabda Raja UU 2. Negara Kesejahteraan: Negara Hanya Sebagai Wasit.Negara Cenderung Pasif. 3. Negara Kedaulatan Rakyat : Negara harus menjalankan Kehendak dan kepentingan rakyat.Negara Aktif.
Hierarki Perundang-undangan Berdasarkan UU No 10 Tahun 2004 1. UUD 1945 2. UU atau Peraturan Pemerintah Pengganti UU 3. Peraturan Pemerintah 4. Peraturan Presiden 5. Peraturan Daerah 6. Lembaga atau badan yang dibuat oleh UU dan diberikan kewenangan oleh UU boleh membuat peraturan di bidangnya
Tata Hukum Indonesia Berdasarkan UUD 1945 sebagai Konstitusi Terdapat Pemisahn Kekuasaan antar lembaga tinggi negara: Presiden,DPR,MA,BPK, MK Terdapat kencenderungan penguatan pada DPR Biasa juga diklasifikasi sebagai quasi trias politika
UU dan Mahkamah Konstitusi 1. UU adalah hasil pergumulan berbagai kekuatan sosial politik pada suatu waktu tertentu 2. UU tidak boleh bertentangan dengan UUD atau Konstitusi 3. Peraturan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan yang berada di atasnya Dibandingkan dengan UU No 21 Tahun 1982, maka UU No 40 Tahun 1999 tentang Pers mempunyai perbedaan mendasar. NO
UU NO 21 Tahun 1982
UU NO 40 TAHUN 1999
1
Pemerintah sebagai Pembina pers nasional
Pemerintah tidak ikut campur dlm menentukan kemerdekaan pers
2
Dewan Pers cuma Pemerintah
Dewan Pers bersifat independen
3
Pengertian pers hanya media cetak
Pers meliputi media cetak, elektronik & segala macam saluran lainnya
4
Pers cetak perlu ijin dari pemerintah.
Pers cetak tidak perlu ijin dari pemerintah
5
Pemerintah dapat membredel pers
Pers tidak boleh dibredel
6
Diterapkan wadah tunggal organisasi pers
Pembentukan organisasi pers tanpa syarat
7
Terdapat banyak peraturan pelaksana yang dapat dimanipulir oleh pemerintah
Tidak adanya peraturan pelaksana, kecuali untuk pengangkatan anggota Dewan Pers.
8
Menganut pertanggungjawaban pidana sistem air terjun/walterfall system
Tidak menganut pertanggungjawab pidana air terjun/waterfall system
9
Sama sekali tidak boleh modal asing
Modal asing boleh masuk melalui pasar modal
Sabam Leo Batubara, 2004
perpanjangan tangan
Kemerdekaan Pers Milik Rakyat! Kemerdekaan Pers Bukan Hanya Milik atau Hak Ekslusif Pers Saja, Tapi Kemerdekaan Pers Milik Rakyat sebagai pemegang Kedaulatan Rakyat. Pasal 2 UU NO 40/1999 tentang Pers,”Kemerdekaan Pers adalah salah satu wujud kedaulatan Rakyat yang berdasarkan prinsip demokrasi, keadilan dan supremasi hukum.” UU Pers No 40 Tahun 1999 memberikan keseimbangan antara kemerdekaan Pers dan hak-hak masyarakat. Pers dan masyarakat Punya Hak dan Kewajiban yang harus dipenuhi masing-masing Prinsip UU No 40 Tahun 1999
Kemerdekaan Milik Rakyat dan Pers Menjalankan Amanah Kemerderkaan Pers Milik Rakyat dengan Prinsip Kesimbangan
Agar dpt Menjalankan kemerdekaanya, kepada Pers Diberikan Hak-hak yang memadai
Dewan Memfasilitasi Pembuatan peratur an pers,termasuk Hak jawab
Sbg pengawasa kpd Masyarakat diberi Kan hak jawab,korek Si dan melaporkan ke Kekeliruan pers
Peranan Pers Hak-hak Pers 1. Hak 6 M: Mencari, Memperoleh, Memiliki, Menyimpan, Menyiarkan/Menyampaikan informasi. 2. Hak tidak boleh disensor. 3. Hak Tidak boleh dibredel. 4. Hak tidak boleh dihalang-halangi ketika menjalankan tugas jurnalistik. 5. Dalam menjalankan profesinya mendapat perlindungan hokum. 6. Mendapat hak tolak
Mengolah
dan
Arti Sensor diperluas 1. Penghapusan sebagian atau seluruh informasi yang akan diterbitkan/disiarkan secara paksa dan melawan hukum. 2. Tidakan teguran atau pengeringatan yang bersifat mengancam dari manapun 3. Kewajiban melapor 4. Kewajiban memperoleh izin dari yang berwajib Syarat dan Kondisi Hak Tolak 1. Jika pers memakai hak tolak maka seluruh tanggung jawab pernyataan dan data dari nara sumber beralih menjadi beban dan tanggung jawab redaksi. 2. Harus ada ancaman yang sangat serius dan membahayakan terhadap narasumber 3. Narasumber harus orang/pihak yang terpercaya/kredibel. 4. Sumber harus orang/pihak yang berkompeten 5. Kepentingan publik harus lebih besar daripada kepentingan narasumber/perorangan 6. Sekali pers memakai hak tolak tidak boleh dibocorkan, karena hal itu merupakan tindakan mereka yang karena profesi harus menjaga rahasia malah membocorkannya. 7. Hak tolak hanya bisa dibatalkan oleh pengadilan yang khusus untuk memeriksa soal itu Hak Masyarakat 1. Memiliki Hak Jawab 2. Memiliki Hak Koreksi 3. Berhak memantau dan melaporkan pelanggaran hukum, etika pemberitaan pers 4. Menyampaikan usul dan saran ke Dewan pers 5. Menjalankan berbagai peraturan perundang-undangan
dan kekeliruan
teknis
Hak Jawab 1. Hak Jawab wajib dilayani oleh Pers.Jika tidak pers didenda paling banyak Rp 500 juta 2. Hak Jawab harus dilayani dalam waktu secepatnya, yakni segera setelah memungkinkan 3. Hak Jawab harus proposional 4. Hak jawab tidak boleh melanggar hukum dan etika 5. Hak Jawab tetap boleh diedit tetapi tidak boleh mengubah subtansinya Keputusan MA Soal Hak Jawab Hak Jawab adalah instrumen penting dalam UU tentang Pers UU Pers adalah Prevail atau yang diutamakan. Artinya sebelum memakai UU yang lain harus didahulukan UU tentang Pers, termasuk pemakian Hak Jawab lebih dahulu. Gugatan yang tidak lebih dahulu memakai Hak Jawab akan dikalahkan oleh pengadilan Kewajiban Pers 1. Melayani Hak jawab 2. Melakukakan Kewajiban Koreksi 3. Membuat/menyiarkan berita secara akurat, berimbang 4. Memenuhi dan menaaati Kode Etik Jurnalistik 5. Tidak melanggar asas praduga tidak bersalah 6. Menghormati supremasi hukum
Tentang Asas Praduga Tak Bersalah 1. Asas praduga tidak bersalah tidak ada hubungannya dengan menyingkatan nama seperti dalam pengertian selama ini 2. Asas praduga tidak bersalah tidak mengurangi kemerdekaan pers untuk mengungkapkan kebenaran dan memberitakan/menyiarakan fakta secara akurat 3. Kalau pengadilan bersifat terbukan untuk umum maka setiap orang boleh mengetahui apa yang terjadi di pengadilan dan pers adalah wakil masyarakat yang tidak dapat ke pengadilan 4. Asas praduga tidak bersalah bermakna tidak boleh menghakimi tidak hanya dalam kasus hukum tetapi dalam semua pemberitaaan 5. Hanya indentitas anak-anak baik sebagai pelaku maupun korban kejahatan , serta kasuskasus susila, yang harus dikaburkan identitasnya karena untuk melindungi masa depan mereka Ketentuan Umum 1. Harus berbadan hukum 2. Akte notarial dan disahkan oleh Depkumdang & Ham 3. Harus Perusahaan Pers Ketentuan tentang Perseroan Terbatas (PT) 1. Beda Prinsipil dengan CV 2. Struktur Kewenangan a. RUPS b. Komisaris dan Direksi c. Karjawan d. Posisi Wartawan Ruang Lingkup Sengketa Pers 1. Terbatas pada sengketa yang muncul akibat pemberitaan pers : “kegiatan jurnalistik” 2. Tindakan nonjurnalistik (seperti memeras, menipu dll) tidak termasuk dalam sengketa jurnalistik tapi merupakan kriminalitas biasa. 3. Kegiatan Jurnalistik mencakup fakta dan opini. Sistem Pertanggungjawaban Hukum 1. Sistem Pertanggungjawaban Riel a. Personal & Proposional b. Berlaku Penyertaan 1. Sistem Pertanggungjawaban Fiktif ata Susektif 2. Sistem Pertanggungjawaban Perdata 3. Sistem Pertangungjawaban Etika Profesi
Sanksi Pidana Pasal 18 UU tentang Pers Pasal 18 membuat sanksi pidana denda bagi pelanggar UU NO 40 1. KELUAR PIHAK PERS: Setiap orang yang melakukan penyensoran, pemberedelan/pelarangan siaran dan menghambat dan meghalang-halangi tugas dan fungsi Pers. 2. KEDALAM PERS :Perusahaan pers yang melanggar norma agama,rasa kesusilaan dan asas pradug tak bersalah dan hak jawab serta jika tidak berbadan hukum dan pengumuman alamat dan penangung jawab serta. Impian dan Fakta Pers 1. “IMPIAN”: Wartawan Memiliki dan menaati Kode Etik Jurnalistik (Pasal 7 ayat UU 40/99). Fakta: 80% Wartawan tidak pernah membawa seluruh isi Kode Etik Jurnalistik (Penelitian Dewan Pers tahun 2007). 2. “IMPIAN”: Perusahaan pers wajib mengumumkan namapenanggung jawab secara terbuka (pasal 12 UU 40/99). Fakta: 85% penerbitan pers tidak mencantumkan Penangung Jawab (hasil Pendataan Dewan Pers 2007). 3. IMPIAN”: Wartawan harus professional. FAKTA: Belum ada Standar Komptensi wartawan sehingga menjadi wartawan amat mudah (syarat anggota PWI masih SMA,yang lain malah tidak jelas). Beberapa Masalah UU No 40 Tahun 1999 Adanya perumusan atau legal drafting yang kontradiktif.Contoh alenea terakhir penjelasan pasal 12,”Sepanjang menyangkut pertanggungjawaban pidana menganut ketentuan
perundang-undangan yang berlaku.”
Kedudukan wartawan di perusahaan yang lemah atau tidak kuat Etika dijadikan hukum Ketidakjelasan siapa yang menangani pers Banyak pasal dekralatif * Perlindungan wartawan * Peranan Pers
Beberapa Masalah… Sangat tergantung kepada perundang-undangan lain yang tidak jelas: 1. Alenea akhir penjelasan umum, “Untuk menghindari pengaturan yang tumpang tindih, UU ini tidak mengatur ketentuan yang sudah diatur dengan ketentuan perundang-undangan lainnya. 2. Pasal 13 huruf b, “Perusahaan pers dilarang memuat iklan: minuman keras, narkotika, psikotropika dan zat adaktif lainnya SESUAI DENGAN KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA” 3. Pasal 16, “Peredaran pers asing dan pendirian perwakilan perushaaan pers asing di Indonesia DISESUAIKAN DENGAN KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.” 4. Penjelasan pasal 4 ayat 2,” ..Siaran yang bukan merupakan bagian dari pelaksanaan kehiatan jurnalistik DIATUR DALAM KETENTUAN UU YANG BERLAKU,” 5. Penjelasan pasal 8, perlindungan hukum terhadap wartawan ketika menjelankan profesinya “SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.”
6. Pasal 9 pendirian perusahaan pers, SESUAI DENGAN KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.” 7. Pasal 11 ketentuan penambahan modal asing, “DILAKSNAKAN SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PEUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.” 8. Penjelasan pasal 12 ,”SEPANJANG MENYANGKUT PERTANUNGJAWBAN PIDANA MENGANUT KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.” Antara Konsep & Oprasional Secara konseptual UU No 40 Tahun 1999 tentang Pers sangat baik, demokratis,berpihak kepada perlindungan kemerdekaan pers Dari segi perumusan hukum atau legal drafting masih mengandung banyak kekurangan baik dalam sinkronisasi, kejelasan makna pilihan hukum. Posisi wartawan di lingkungan perusahaan pers sendiri belum memperoleh perlindungan yang memadai. Dewan Pers Dewan Pers bersifat Independen Melindungi Kemerdekaan Pers Menetapkan dan Mengawasi Kode Etik Jurnalistik Memberikan pertimbangan dan menengahi perselisihan di bidang pemberitaan Menfasilitasi pembuatan peraturan di bidang pers Terdiri dari wakil wartawan, pimpinan perusahaan pers dan tokoh masyarakat Progam Dewan Pers (1) Dasar Hukum: a) Pasal 15 ayat 2 f Dewan Pers, “Mefasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan di bidang pers…”. b) UU No 10 Tahun 2004 “Lembaga yang dibentuk oleh UU dapat membuat peraturan di bidangnya..”.
