491
MENeAR! POLA PENELITIAN HUKUM TIDAK TERTULIS *)
Oleh : Syahmin A.K., S.H. _ _ _ _ _ _ _---'
I. Pendahuluan Manusia diciptakan Tuhan disertai dengan alat ke!engkapan yang sempurna, dalam mencapai tujuan hldupnya. Alat· aJat keiengkapan itu berupa "rasa, cipta dan karsa". Ketiga unsur tersebut oleh Lili Rasjidi. 1) diistilahkan "raga, rasa dan ratio", Manusia berkarya dengan menggunakan ketiga unsur itu, rasa heran dan kagum atas alam semesta dilihatnya laut yang membelltang iuas, binatang terkecilpun mampu menghidupi dirinya, menyebabkan kemudian manusia berpilcir; bagaimana terjadinya, terbuat dan apa, mengapa ben[uknya demikian dan banyak lagi pertanyaan lain yang muoeul dibenaknya yang kesem uanya itu memerlukan jawaban yang mUd. Dalam rangka inilah manusia melakukan penelitian. Sedangkan penelitian itu sendiri adalah merupakan sarana yang dipergunakan manusia un1uk memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan. 2 ) Hasrat ingin tahu ruanusia akan tcrpen uhi, jika ia memperoleh pengetahuan mengenai hal-hal yang dipertanyakan. Pengeta huan yang diinginkan tentu pengetlhuan yang benar. Kebenaran ruemang menjadi inherent dapa1 dicapai oleh manusia. baik melalui pendekatan ilmiah maupun non-ilmiah. Sejalan dengan pendapat diatas, Swjono
-). Makalah, disampaikan oleh penulls dalam acara Seminar pada Program Pendidikan Pascuarjana Hukum Internasional, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung. 1984. 1). Lili Rasjidi, Da.ar-diJ.ar Fumfat Hukum. Alumni. Banduni. 1982. bal. 7. 2). Surjono Sukanto. Pengantor Penelltian Hukum, UI-Pre. . 1981, bal. 3.
Sukanto,3) mengatakan bahwa. penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa, yang dilakukan secara metodologis sistema tis dan konsisten. Dalam rangka mencari suatu pola penelitian hukum tak tertulis ini nampaknya tidaklah mudah, karena menurut hemat penulis mau tidak mau akan melibatkan aparat penegak hukum , yang dalam hal ini adalah para Hakim. Namun tidak pula dapat disangkal bahwa, akan timbuJ masalah-masalahnya, antara lain adalah : a. Dapatkah dipertanggungjawabkan jib para hakim dibebani dengan penelitian hukum , sedangkan tugas utamanya su· dah cukup berat? b. Sejauh manakah peranan pengadiIan da-
lam proses pembentukan hukum nasional dalam kaitannya dengan penelitian hukum tak tertulis tersebut? c. Sejauh manakah pola inventansasi dan
penelitian yurisprudensi yang telah dilakukan oleh badan pengadiIan yang bersangkutan. Maksud dan tujuan studi ini adalah untuk memberikan gambaran secara singkat mengenai topik tersebut. Dalarn pernbahasan studi ini dimulai dari pendahuluan dan pada bab berikutnya disampaikan uraian yang bersifat umum mengenai peranan pengadilan dalam proses pembentukan Hukum Nasional. Kemudian akan ditemui uraian mengenai pola penelitian hukum tak tertulis, dan akhirnva tulisan ini kami tutup dengan kesimpulan,
3). Surjono Sukanto, lljjd. , hal, 42. Lihat pula: P & K. Mater! Duar Pendidikan Propam Akta Mencajar V, Jakarta,
1983/1984, hoi. I.
Oktober 1985
Huhum dan Pem,ba".__
492 Peranan Pengadilan dalam Proses Pembentukan Hukum Nasional Dalam rangka penyusunan suatu pola penelitian hukum tak tertulis yang diperuntukkan bagi pengadilan urnum , masalahnya adalah dapatkah dipertanggung jawabkan jika para Hakim dibebani dengan penelitian, sedangkan tugas pokoknya; "menerima, memeriksa dan memutuskan perkara sudah cukup berat"4). Secara sepintas orang cenderung akan beranggapan bahwa, tugas tambahan bagi badan-bacian pengadilan kita itu dikhawatirkan akan menjadi hambatan bagi peradilan yang lebih cepat. Tidak dapat disangkal bahwa, bagi pengadilan dikota-kota besar t ugas penelitian akan merupakan beban tambahan terlalu memberatkan, karena jumlah perkara yang dihadapi sehari-hari sudah melebihi jumlah daya pikul para hakimnya. Namun dlsamping itu cukup banyak pengadilan, terutama yang terletak di daerah pedalaman, yang hakim·hakimnya mengeluh karena hampir tiadanya pekerjaan bagi mereka. Untuk pengadilan-pengadilan semacam itulah pola penelitian hukum tak terrulis ini ditujukan . Karena penempatan hakim djpedalaman justru menguntungkan bagi peneIitian , karena tempat-tempat yang sulcar didatangi orang luar sehingga penelitian yang diadakan di tempat-tempat itu lazimnya hanya berdasarkan wawancara , observasi selama beberapa hari saja. Sebaliknya. masa jabatan selama ± dua tahun bagi seorang hakim ditempat yang baru baginya sangat tepat untuk penelitian lapangan, sehingga penempatannya disuatu pengadilan yang terpeneil dan sepi pun tidak akan dirasakannya sebagai waktu yang terbuang dan membosankan. Disamping itu penelitian hukum setempat juga akan memudahkan, melancarkan peradilan setempat , karena hasH penelitian itu secara langsung dapat diterapkan dalam hal perneriksaan dan pemutusan perkara yang diadilinya. Juga menambah pengetahuan dan inforrnasi bagi semua pihak berdasarkan komunikasi dua arah secara timbal-balik.
4) . Sumber: Laporan Team Penelitian Pe-
nyempumaan Pola PBPU. Fakultas Hukum UniverSitas Padjadjuan Bandung, 1978.
Kiranya dengan cara demikian. haruan hukum yang akan terjadi diD. kum Nasional yang akan dibentuk it:c. . benar dapat menjadi hukum yang karena didukung oleh masyarakat
p:,:::=
diseluruh kawasan Nusantara . cara aktif ikut berperan dalam p hu'kum Nasional, dan tidak sekedar dikan dirinya "Tromper " daripada undang dan hukum tertulis semata. itu pula agaknya penelitian oleh I-=kim pengadilan tidak akan merupa..t. yang tidak dapat Meto(la Penelitian
Penelitian hukum hukum adat maupun yang diharapkan dilakukan oleb pengadilan ini hendaknya sebanyat kin didasarkan atas observasi5) setelah mengadakan penelitian kep~"'..,111 yang juga meli puti penelitian; para saksi dalam persidangan da..ta.. kara yang menyangkut nah , penempatan rumah secara pencabutan hak atas tanah , sena sanaan dan pembayaran ganti-rugi. jian-perjanjian yang sering dilak secara lisan maupun dibawah t311.£Dl dengan Akta Kepada Desa a tau Ak~ dengan segala masalah yang dengan perjanjian -perjanjianl ::;~;~~~.. Dalam pada itu perlu d pula sampai dimana keterangan itu dapat dipercaya, mungkin sudah tua umur dapat mengetahui nya, namun karena ketuaann ya pikun) keterangan ten tang fakta dapat diandalkan. Apabila metoda diatas dilakukan pada penelitian penduduk setempat akao memberi dan arti yang khas dan penting pada tian yang dilakukan oleh para ha adilan. Program dan JadwaJ Penelitian D
5). Men&enai Teknik Observui
Ronny Hanitijo S;:~.~:'::,OGe:::.: doJogi Penelitian Hullum . sia. bal. 62.
493
Pola Penelitian Huhurn
ituti ca.ra dan jadwal penelitian yang sera·
pm, demi Jebih bermanfaatnya penelitian kum itu bagi pembentukan hukum, thususnya pembentukan UU. yang baru. Sebab sebenarnya hingga kini banyak pe. _titian yang dilakukan baik oleh perse· tnngan, Universitas, lembaga penelitian maupun Departemen dan badan-badan per.tilan. 6 ) Namun karena penelitian yang iilakukan mengenai masalah-masalah yang krbeda, yang tidak dilakukan pada waktu rang bersamaan pula , maka hasilnya kurang tfimanfaatkan bagi pembentukan UU kita J3..Dg baru. ~uga harus dilakukan dengan Ir.rentak dan meliputi semua lingkungan klkum pengadilan tinggi diseluruh lndones. Dengan demikian akan segera dapat molah ha!ilnya dan menjadi bahan RUU. yang akan dipersiapkan oleh BPHN. Karena hendaknya semua program dan penjadIan penelitian hukum tak tertulis oleh pengadilan dilakukan secara dan sejauh mung kin terkoordinir rencana kerja Badan Pembinaan Nasional.
Dalam melakukan penelitian, baik yang
t"::~:r~:~:lss~ekaliPun bentuknya sudah tentu ~
biaya, terutama untuk penerhasil penelitian tersebut , disamping lain. Diadakannya penetitian hukum tertulis oteh pengadilan, maka dibutuhpula dana yang Iebih besar bagi pengabaik untuk penelitian itu sendiri f_.uJlUn untuk penerbitaJUlya. ini antara lain akan menjadi pertim· mengapa Departemen Kehakiman emgg.p lebih tepat untuk bertindak pe nyelenggara penelitian itu , sekalipenelitian yang sesungguhnya dilakuoleh Pengadilan Tinggi. Pertimbangan adalah bahwa, dibawah Depkeh. berBPHN. kita yang tugas utamanya .wah mengadakan dan menghimpun berbagai penelitian hukum untuk menjadi ballan penyusunan RUU yang baru. Dengan demikian sebaiknya penelitian yang .akan
C). Sunar;ati Hartono. Kembali he Metode Penelitjan Huhum, Fakultas Hukum Universitas Padjadjann BandUll&. 1984, hal. 22.
dilakukan oleh pengadilan itu juga dikoordinir oleh BPHN melalui atau bersama-sama dengan Dirjen Badan peradilan Umum Depkeh. Karena penelitian ini akan menjadi kegiatan rutin, maka sebaikny~ penelitian ini pun dibiayai oleh Dirjen Badan-badan Peradilan Vmum. Akan tetapi hasil-hasilnya perlu diteruskan ke BPHN .
Pola Penelitian Hukum Tak Tertulis Pengertian Hukum Tak tertulis Sekalipun istilah "hukum tak tertulis" sering diartikan sebagai lawan dari "hukum tertulis", yang dipakai dalam kalangan hukum , namun sulit sekali untuk menentukan pembatasan tugas mengenai bagian hukum yang mana yang dianggap hukum tertulis dan mana yang tergolong hukum tak tertulis. Yang tegas dianggap sebagai hukum tertulis adalah Undang-undang_ Tetapi masih diragukan apakah Peraturan Pemerintah , Putusan Menteri, Keputusan Gubemur, dan lain sebagainya itu merupakan hukum tertulis ataukah hukum tak tertulis. Demikian jelas pula bahwa. Hukum kebiasaan, hukum adat dan Yurisprudensi merupakan hukum tak tertulis. Namun disini timbul keragu-raguan pula ten tang hal apa saja yang termasuk hukum kebiasaan. Sementara orang menganggap hukum adat, dan bah kan adat kebiasaan termasuk hukum kebiasaan. 7 ) Juga ada yang menganggap adat kebiasaan itu sebagai bagian dari hukum adat. Ada pula yang mengidentifikasikan hukum adat dengan hukum tak tertulis. Karena masalah perbedaan hukum tertulis dan hukum tak tertulis pada hakekatnya bersumber pada perbedaan an tar paham Legistif . dan mazhab sejarah dari Von Savigny, maka dapat dikatakan bahwa. seyogyanya hukum tertulis mencakup semua produk perundang-undangan , termasuk pelbagai peraturan pelaksanaan dan keputusan yang dikeluarkan atas kuasa / berdasarkan Undang-undang. Dengan demikian Keppres. Keputu.san Menteri, Keputusan Gubemur dan lain-lain instansi pemerintah Pusat maupun daerah dianggap sebagai
7) . Lili Rasjidi. Op. Cit., hal. 92 dan seterusnya.
Oktober 1985
494 hukum tertulis. Sehingga hukum yang tidak termasuk kategori hukum tertulis itu adalah hukum tak tertulis; yang lerdiri dari Yurisprudensi, hukum adat dan hukum kebiasaan. Berdasarkan pendapat terakhir ini, maka penelitian ten tang hukum tak tertulis itu disusun menjadi tiga pola, yakni :
1. Pota Penelitian Yurisprudensi; 2. Pola penelitian Hukum Adat; dan 3. Pola Penelitian Hukum Kebiasaan.
lnventarisasi dan Penelitian Yurisprudensi. Pada hakekatnya pola inventarisasiYurisprudensi telah ditentukan dalam Rapat Kcrja para Ketua Pengadilan Tinggi tahun 1975. 8 ) Akan tetapi pelaksanaannya diOOberapa tempal ternyata mengalami beberapa kesuJitan , antara lain : Perkara -perkara yang akan diteliti dipilih lcrlebill dahulu olch Pengadilan Tinggi, Baik tenaga-tenaga peneli ti yang menjadi hakim Tinggi maupun tenaga -tenaga Fakultas Hukum diberbagai Perguruan Tinggi hingga saat ini sangat sibuk dengan lain-lain penelitian yang lebih mendesak , dan Timbulnya perbedaan pendapat mengenai alokasi dana dan honorarium bag] tenaga penelitian di Perguruan-perguruan Tinggi. Dengan adanya hambatan-hambatan tersebut matas , dirasakan bahwa , lnventarisasi Yurisprudensi ini perlu dilernbagakan , sehingga tidak lagi merupakan pr oyek yang insidental tetapi menjadi usaha yang lebih langgeng (pernu1nent
dan continue). Pola Penelitian Yurisprudensi Sebagai tindak lanjut, kiranya sudah tiba saatnya meningkatkan lnventarisasi yurisprudensi itu. Dengan penelitian yang sesungguhnya mengenai Yurisprudensi itu, yang akan dapal memberi jawaban sebenarnya mengenai arti Yurisprudensi dan peng-
8). Sunarjati Hartono. Peranan Kesadaran Hukum Rakyat dalam Pembaharuan Hukum. Prasaran pada Simposium tentang Ke.daran IlUJtUJD Masyarakat dalam Mua Transisl, yanc disponsori oleb Badan Pembinaan Hukum Nasional. tel'tanuall9-22 januari 1976.
Huhum dan Pem'..._ _
adilan, terutama Mahkamah A~ Negara dan pembentukan Hukum kita. Penelitian itu misalnya dil....... akan memberikan jawaban terhadap nyaan: Sampai dimana dan dalarn bidaJ hukum atau masalah hukum maDI Mahkamah Agung adalah menel" Benarkah sudah dicapai landasa:n kiran dan asas-asas hukum y~ dalam Yurisprudensi mengenai perkawinan, waris dan lain-lain. Kiranya untuk pcnclitian kan tenaga-tenaga yang be'rp''"!;al<.m_ berpengetahuan luas dan penelitian ini dilakukan oleh Hakill>lll yang Senior ataupun Pensiunan Conduitenya dan mempunyai minat untuk itu. Oleh karena itu harapkan akan mengadakan penetiti. adalah orang ..oran~ seperti Wirjono dikoro. Sunarja ti Hanono. SubektL Wignjodipuro dan lain sebagaioya. Dengan hasil-hasillnventarisasi densi yang dibukukan itu, Hakim Senior dan Pensiunan sarna-sarna dengan tokoh-tokoh guruan Tinggi serta BPHN dapa t memberikan komentar dan penilaian mengenai masalah hukum yang sebelum menjadi Undang-undang. cara ini akan sangat mernpercepat pulan informasi dan pendapat ccrdik pandai kita dan mereka pengalaman, sehingga lehih mudah mencapai Natu Communis Opinio rum 9) terhadap suatu masalah Pola Penelitian Hukum Adat Penelitian Hukum Adat YaII! sekali, misalnya ten tang Hukum tempat sehubungan dengan UUPA. Scbab hingga kini masih bahwa, masih terdapat siran daripada UUPA. No. peraturan pelaksanaannya, ,e.llU,gg<' PO" naan UUP A itu masih belum Misalnya jual-beli tanah sering tidak kan dihadapan PPA T yang ditunjat:
9). Suna:tjat! HartonO. Ibid.
Polo Penelltlan HuR.um
rasa! 19 PP. No. 10 tahun 1961, b.hw. ilia juar-beli tanah yang sah dapat diIakub.n dihadapan Pejabat Pembuat Akte Taaah. Bukankah pemah terjadi, dalam Putusan 12 Mei 1972 No. 1363 K/Sip/197I, Mahle.mah Agung rnasih berpegang kepada kaidah hukum adat,lO) dan mengenyampingkan Hukum Nasional dengan mengatakan bah-
...
:
Akte jual-be/i tanch berikut rumahnya tidak dibuar dihadapan Pejabat Pembuat Akte Tanah adalah sah, karena Pasal 19 PP. No. 10-1961 tidak bennaksud untuk mengenyampingkan pasal-pasol dor; KUH Perdata atau ketentuanketentuan hukum tidak terrulis mengenai jua/-beli.
Pada lain pihak juga tidak selayaknya bedah hukum adat selalu dirnenangkan 1mhadap kaedah Hukum Nasional, apabila hduanya terdapat perbedaan. Sebab suasa_ hukum adat dewasa ini tidak lagi sarna Rperti pada beberapa dasawarsa yang Jalu. Pola Penelitian Hokum Kebiasaan
Bagian-bagian daripada Hukum Kebiasaan yang dapat diteliti oleh pengadilan tanpa perlu meninggaJkan gedung pengadiJan adalib Akta-akta PPAT (teristimewa Camat), Notaris, Perjanjian-perjanjian di"wah tangan yang dibuat oleh para pihak, kebijaksanaan-kebijaksanaan (para peja"t) Instansi Pemerintah yang tidak ber*sarkan Undang-undang, tetapi dianggap perlu oleh Pemerintah (setempat) dalam ngatur hal-hal tcrtentu, misalnya senghta mengenai sewa-menyewa rumah, penguran dan pengusiran penduduk dari lempat tinggalnya (yang sah, maupun seeara lawan hukum) untuk kepentingan umum (jalan raya, pembangunan SD Inpres, Iridan sebagainya. Agar supaya hasil penelitian hukum tertulis yang akan dilakukan oleh pengadilan ini lebih ber8Iallfaat, sebaiknya program penelitian 'hu-
*"
Chaldir Ali. Kumpulan Yurisprudensi Hukum ARrarla. Alumni. Bandune.1981. hal. 103 .
495 kum kebiasaan ini pula prioritasnya disinkronkan bidang-bidang hukumnya dengan program penelitian Yurispruderui dan program penelitian-hukum adat, sehingga tercapai apa yang telah kami sebutkan bab-bab sebelumnya diatas. Penutup Apabila pola-pola penelitian hukum tak tertulis ini akan dilaksanakan, maka tugas Direktorat lenderal Badan PeradiJan Umum Depkeh. akan menjadi lebih berat, berhubWlg dengan organisasi dan perencanaan penelitian dan disribusi kepustakaan yang akan dibutuhkan oleh para peneliti. Namun pada lain pihak tugas Dirjen tersebllt akan diperingan karena Oirjen itu tidak lagi pedu terlibat dalam penelitiannya sendiri, akan tetapi dapat menyerahkannya kepada pihak lain, misalnya pada Universitas-universitas. Dengan demikian hanyaJah perlu dipikirkan organisasi dan sinkronisasi program, jadwal dan pembiayaan penelitian, distribusi pekerjaannya dan penerbitannya saja. Disamping itu penataran para Hakim yang akan melakukan penelitian dibebankan kepada Pengadilan-pengadilan Tinggi dan illlaksanakan dalam kerjasama dengan Bagian Penelitian BPHN. Dengan terhimpun dan terarahnya semua penelitian, yaitu yang dilakukan oleh para peneliti di Fakultasfakultas hukum, di lembaga-Iembaga penetitian hukum lainnya, di instansi-instansi Pemerintah dan Badan-badan Peradilan Umum, berdasarkan suatu program penelitian yang sinkron, dapatJah dimungkinkan apa yang selama puluhan tahun ternyata diabaikan , yaitu Inventarisasi Hukum seeara sistematis dan up to date yang menyangkut masalah-masalah hukum aktual, dlam waktu yang reJatif singkat. Inventarisasi hukum inilah akan dapat digunakan sebagai dasar yang kokoh dan realistis dalam usaha kita menuju pembentukan suatu sistem Hukum Nasional. sehingga Hukum Nasional itu tidak hanya akan dirumuskan oleh para perancang Undangundang saja, akal1 tetapi akan sesuai pula dengan kesadaran hukum seluruh masyarakat karena benar-benar merupakan basil keringat segenap Japisan masyarakat Republik yang kita cintai ini***
Oktober 1985
