BAB I PENDAHULUAN
A. Pengertian Izin
Dengan memberikan izin, penguasa memperkenankan orang yang dalam memohonya untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu, ini menyangkut perkenan bagi suatui tindakan yang demi kepentingan umum mengharuskan pengawasan khusus atasnya.1 Perizinan merupakan salah satu bentuk pelaksanaan dari pengaturan yang bersifat pengendalaian yang dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan-kegaiatan yang dilakukan oleh masyarakat, dan izin untuk melakuakan suatu tindakan atau kegiatan usaha yang biasanya harus dimiliki atau diperoleh suatu organisasi perusahaan atau seseorang sebelum yang bersangkutan dapat melakukan suatu kegiatan atau usaha. Masalah perizinan merupakan masalah yang sifatnya cukup prinsipal, dilihat dari perkara tidak boleh ditariknya keputusan, tidak boleh dicampur baurkan dengan hal bahwa suatu keputusan tidak lagi penting, artinya setelah beberapa waktu karena maksudnya hanya sebagai izin untuk melakukan suatu perbuatan tertentu saja, karenanya seseorang yang dalam melakukan tindakan berupa kegaiatan haruslah mempunyai izin dan pada dasarnya dapat diubah atau ditarik kembali. Tinjauan dari perizinan itu sendiri adalah untuk mengatur tindakan-tindakan yang oleh pembuat undang-undang tidak seluruhnya dianggap salah. Didalam Hukum, istilah izin disebut juga dengan Vergunning, dan tidaklah mudah untuk memberikan definisi mengenai apa yang dimaksud dengan Izin. Menurut beberapa pakar yang di maksud dengan izin adalah a. Van der Pot : “ Het is Uiterst moelijk voor begrip vergunning een definitiete vinden “ ( Sangat sukar membuat definisi untuk menyatakan pengertian izin itu ). b. Kamus Hukum : “ Overheidstoestemming door wet of verordening vereistgesteld voor tal van handeling waarop in het algemeen belang special toezicht vereist,maar 1 Mr. J. B. J.M Ten Berge disuting oleh Philipus M. Hadjon, Pengantar Hukum Perizinan, Cetakan I, Penerbit Yuridika, Surabaya, 1993, hlm. 2
1
die,in het algemeen,niet als onwenselijk worden beschouwd “( perkenan / izin dari peme rintah berdasarkan undang- undang atau peraturan pemerintah yang disyaratkan untuk perbuatan yang pada umumnya memerlukan pengawasan hukum, tetapi yang pada umumnya tidaklah dianggap sebagai hal-hal yang sama sekali tidak dikehendaki ).
c. Sjahran Basah : Perbuatan Hukum administrasi negara bersegi satu yang mengaplikasikan peraturan dalam hal konkreto berdasar kan persyaratan dan prosedur
sebagaimana
ditetapkan
oleh
ketentuan
peraturan
perundang-
undangan.
Pendapat para ahli mengenai pengertian perizinan diantaranya : 1) Menurut Utrecht : Izin adalah bilamana perbuatan tidak pada umumnya melarang suatu perbuatan tetapi masih juga memperkenankan asal saja diadakan secara masingmasing
hal
secara
kongkrit
maka
perbuatan
administrasi
memperkenankan perbuatan tersebut bersifat suatu izin.
Negara
yang
2
2) Menurut Prins : Izin (vegunning) adalah keputusan administrasi negara berupa peraturan tidak umumnya melarang suatu perbuatan tapi masih juga memperkenankan asal saja diadakan secara yang ditentukan untuk masing-masing hal yang kongkrit.3 3) N.M.Spelt dan J.B.J.M ten Berger : “Izin adalah salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi.Pemerintah menggunakan izin sebagai sarana yuridis untuk mengemudikan tingkah laku warga masyarakat. Izin adalah suatu persetujuaan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan –ketentuaan larangan perundangan. Dengan memberi izin, penguasa memperkenankan orang yang memohonnya untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang.Ini menyangkut perkenan bagi suatu tindakan
2
E. Utrecht. Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia. Cet VI, PT. Penerbit dan Balai Buku Ichtiar, Jakarta, 1963, hlm. 152. 3 Prins, Hukum Administrasi, Jakarta. 1976.
2
yang demi kepentingan umum mengharuskan pengawasan khususnya atasnya.Ini adalah paparan luas darI pengertian izin. Adapun bentuk-bentuk lain dari perizinan itu sendiri adalah dispensasi, izin, lisensi, dan konsesi. Dalam memberikan pengertian terhadap bentuk-bentuk dari perizinan tersebut disini penulis akan menjelaskan satu persatu dimana bentuk-bentuk perizinan adalah : 1) Dispensasi Dispensasi adalah tindakan pemerintah yang menyebabkan suatu peraturan undang-undang menjadi tidak berlaku lagi bagi suatu hal yang istimewa.4 Menurut Ateng Syafrudin,dispensasi bertujuan untuk menembus rintangan yang sebetulnya secara normal tidak diizinkan., jadi berarti menyisihkan pelarangan dalam hal yang khusus (relaxatie legis ). Adapun pemberian dispensasi haruslah memenuhi persyaratan tertentu yang diatur didalam peraturan yang berlaku dan agar setiap orang dapat melakukan perbuatan hukum yang dapat menerobos dari peraturan yang telah berlaku, namun hal tersebut tidak terlepas dari peran yang dimiliki kekuasaan yaitu pemerintah untuk memberikan dispensasi yang harus jelas batasnya. 2) Lisensi Nama lisensi nampaknya tepat untuk izin dalam menjalankan suatu usaha, izin tersebut tidak menjamin bahwa yang memperoleh lisensi tidak akan campur tangan dalam perusahaan atau bidang usaha yang dilakukan. Meskipun lisensi memberikan suatu keluasaan terhadap usaha tersebut. 3) Izin Izin ialah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuanketentuan larangan perundangan.5 4) Konsesi Bedanya dangan izin, konsesi senantiasa mengenai pekerjaan yang karena berkaitan dengan kepentingan umum harus benar-benar dilaksanakan. Maka dari itu pemegang konsensi baik oleh undang-undang maupun dengan cara mengadakan 4
Mr. W. F Prins-R. Kosim Adisapoetra, Pengantar Ilmu Hukum Administrasi Negara, PT. Pradny Paramitta, Jakarta, hlm. 71 5 Phliphus M. Hadjon, Pengantar Hukum Perizinan, Penerbit Yunidika, Surabaya, 1993, hlm. 2
3
persyaratan,
pemegang
konsensi
hamper
senantiasa
diwajibkan
untuk
melaksanakan pekerjaan yang diizinkan kepadanya dalam waktu yang tertentu dan dapat dilaksanakan dengan penyelenggaraan yang teratur. Contoh konsesi adalah apabila pihak swasta memperoleh delegasi kekuasaan dari pemerintah untuk melakukan suatu pekerjaan yang seharusnya dikerjakan oleh pemerintah. Adapun tugas pemerintah adalah menyelenggarakan kesejahteraan umum. Jadi kesejahteraan atau kepentingan umum harus selalu menjadi persyaratan utama, dan bukan untuk mencari keuntungan semata-mata. Pendelegasiaan wewenang itu diberikan karena pemerintah tidak mempunyai cukup tenaga maupun fasilitas untuk melakukan sendiri. Konsesi ini dapat diberikan hamper dalam segala bidang.6 Sebagai perbuatan hukum yang sepihak dari pemertintah, perizinan menimbulkan hak dan kewajiban bagi si pemohon yang perlu ditetapkan dan diatur dalam peraturan perundangan agar terdapatnya kepastian serta kejelasan, baik mengenai persyaratan dan juga mengenai prosedur pemberian izin. Masyarakat pada umumnya adalah manusia yang sangat menghendaki suatu keteraturan, maka untuk itulah diperlukan berbagai peraturan agar segala tindakan yang ada didalam masyarakat dapat ditetapkan oleh penguasa atau pemerintah. Hal tersebut merupakan hal yang menerangkan bahwa maksud dari izin itu sendiri adalah suatu tindakan yang pada mulanya dilarang, namun dengan memenuhi syarat yang telah ditentukan membuat hal yang dilarang itu biar diperbolehkan. Izin yang diberikan tersebut merupakan kewenangan dari pemerintah, yang berarti bahwa pemerintahakan memperbolehkan serta memberikan izin kepada seseorang sebagai pemohon untuk melakukan suatu tindakan pada lokasi atau tempat tertentu yang sebelumnya merupakan suatu tindakan yang dilarang. Izin
merupakan
instrument
yang
banyak
digunakan
dalam
hukum
administrasi. Pemerintah mengeluarkan izin untuk mengatur segala tindakan –tindakan yang terdapat didalam masyarakat, agar tidak bertentangan dengan ketentuan serta perundang-undangan yang berlaku. Menurut E. Utrecht yang dikutip Y. W. Sunindhia dan Ninik Widiawati, pengertian izin atau vergunning yaitu :
6 Marbun, Moh, Mahfud MD, Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara, Penerbit Liberty, Yogyakarta, hlm. 94-96.
4
Bilamana pembuat peraturan tidak umumnya melarang suatu perbuatan tetapi masih juga memperkenankan asal saja diadakan secara yang ditentukan untuk masing-masing
hal
konkrit,
maka
perbuatan
administrasi
memperkenankan perbuatan tersebut bersifat suatu izin (verguning).
Negara
yang
7
Izin dapat dibagi menjadi dua bagian : 8 1. Izin dalam arti yang luas yaitu suatu tindakan dilakukan demi kepentingan umum, maksudnya yaitu pemerintah membolehkan pemohon untuk melakukan tindakantindakan yang sebenarnya dilarang. 2. Izin dalam arti yang sempit yaitu bahwa suatu perbuatan mengenai izin pada dasarnya merupakankeinginan dari pembuat undang-undang. Tujuannya untuk mengatur segala tindakan yang dianggap merupakan tindakan yang tercela. Izin merupakan tindakan yang sebelumnya dilarang lalu diperkenankan agar tindakan tersebut dapat diperbolehkan. Yang pokok pada izin (dalam arti sempit ) ialah bahwa suatu tindakan dilarang,terkecuali diperkenankan, dengan tujuan agar dalam ketentuanketentuan yang disangkutkan dengan perkenan dapat dengan teliti diberikan batas-batas tertentu bagi tiap kasus.Jadi persoalannya bukanlah untuk hanya memberi perkenan dalam keadaankeadaan yang sangat khsuus,tetapi agar tindakan-tindakan yang diperkenankan agar dilakukan dengan cara tertentu ( dicantumkan dalam ketentuan-ketentuan ). B. Unsur-unsur Perizinan Izin adalah perbuatan atau tindakan pemerintah yang bersegi satu untuk diterapkan pada peristiwa konkret menurut prosedur dan persyaratan tertentu/khusus. Dari persyaratan tersebut dapat diperoleh unsur-unsur perizinan yaitu :9 1) Instrument yuridis 2) Peraturan perundang-undangan 3) Organ pemerintah 4) Peristiwa konkret 5) Prosedur dan persyaratan
7
Y. W. Sunindhia, dan Ninik Widianti, Administrasi Negara dan Peradilan Administrasi, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1992, hlm 105-106. 8 Mr. J. B. J. M Ten Berge, Op. cit, hlm 3 9 Ridwan. HR, Hukum Administrasi Negara, UII Press, Cet ke 2, Yogyakarta, 2003, Hal 150.
5
Untuk memperjelas unsur-unsur perizinan tersebut diatas, maka akan diuraikan sebagai berikut :10 1)
Instrumen yuridis Berkaitan dengan tugas negara, terdapat perbedaan antara tugas dari negara
hukum klasik dan tugas negara hukum modern (terutama dalam melaksanakan tugasnya), perbedaan adalah sebagai berikut : 1.
Negara hukum klasik
Tugas dan kewenangan pemerintah untuk menjaga ketertiban dan keamanan merupakan tugas negara hukum klasik. 2.
Negara hukum modern
Tugas dan kewenangan pemerintah tidak hanya sekadar menjaga ketertiban dan keamanan tetapi juga mengupayakan kesejahteraan umum. Dalam rangka melaksanakan tugas tersebut, pemerintah diberi wewenang dalam bidang pengaturan dengan instrumen yuridis untuk menghadapi peristiwa konkret. Instrument tersebut adalah dalam bentuk ketetapan (beschikking). Beschikking adalah instrumen hukum utama dalam penyelenggaraan pemerintah. Salah satu bentuk ketetapan adalah izin. Sesuai dengan jenis-jenis beschikking, izin termaksuk ketetapan konstitutif, yang merupakan ketetapan yang menimbulkan hak baru untuk adresat dalam izin tersebut. Izin disebut pula sebagai suatu ketetapan yang memperkenankan sesuatu yang sebelumnya tidak dibolehkan. 2)
Peraturan perundang-undangan Sebagai negara hukum, salah satu prinsipnya adalah pemerintahan yang
berdasarkan
peraturan
perundang-undangan.
Artinya
setiap
tindakan
hukum
pemerintah dalam menjalankan fungsi pengaturan dan fungsi pelayanan didasarkan pada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan dan penegakan hukum positif perlu adanya wewenang, karena dengan wewenang dapat melahirkan suatu instrumen yuridis yaitu ketetapan. Namun yang harus diperhatikan oleh pemerintah adalah izin yang diterbitkan harus berdasarkan wewenang yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. 10
Ibid.
6
Penerima kewenangan tersebut adalah pemerintah / organ pemerintah dari presiden ( pemerintahan negara tertinggi / pusat, sampai dengan lurah ( pemerintahan negara paling dasar ). Kewenangan pemerintah dalam menerbitkan izin bersifat bebas, artinya pemerintah diberi kewenangan memberi pertimbangan tersebut didasarkan inisiatif sendiri. Pertimbangan tersebut didasarkan oleh : 1.
Kondisi-kondisi dari pemohon yang dimungkinkan untuk dikeluarkan suatu
izin. 2.
Cara pertimbangan kondisi-kondisi yang ada.
3.
Konsekuensi yuridis yang mungkin timbul akibat dari penolakan atau pemberi
izin
dikaitkan dengan pembatasan perundang-undangan.
4.
Prosedur yang harus dilakukan pada saat dan sesudah keputusan diberikan
baik penerimaan maupun penolakan pemberian izin. 3) Organ pemerintah Organ
pemerintah
adalah
pihak
yang
memiliki
kewenangan
untuk
mengeluarkan beschikking, termaksuk yang berbentuk sebagai izin. Dalam hal ini, organ pemerintah yang dimaksud adalah organ yang menjalankan urusan, yaitu di tingkat pusat (presiden sebagai administratur pusat) sampai pemerintah yang palaing dasar (lurah sebagai administratur dasar). Akibat dari banyaknya organ pemerintah yang memiliki wewenang untuk menerbitkan izin, seringkali menghambat aktivitas dari pemohon izin. Hal tersebut dapat terjadi karena keputusan yang dibuat oleh organ pemerintah tersebut memakan waktu yang panjang, yang dapat saja merugikan pemohon izin. Oleh karena itu dalam pelaksanaannya diperlukan deregulasi dandebirokratisasi dengan batasan-batasan tertentu. Batasan-batasan tersebut adalah : 1.
Deregulasi dan debirokratisasi tersebut tidak menghilangkan esensi dari
sistim perizinan tersebut. 2.
Deregulasi hanya diterapkan pada hal-hal yang bersifat teknis administratif
dan finansial. 3.
Deregulasi dan debirokratisasi tidak menghilangkan hal-hal yang bersifat
prinsip dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar perizinan. 4.
Dergulasi
dan
debirokratisasi
pemerintahan yang layak. 7
harus
memperhatikan
asas
umum
Wewenang yang diberikan kepada organ pemerintah tersebut haruslah diperoleh dari peraturan perundang-undangan. 4)
Peristiwa konkret Sesuai dengan bentuk dan sifat dari beschikking, maka izin sebagai salah satu
jenis dari beshickking memiliki sifat yang konkret, individual, final. Berdasarkan sifat dan bentuk izin, yang dimaksud dengan konkret atau peristiwa konkret adalah peristiwa yang terjadi pada waktu tertentu, orang tertentu, dan fakta hukum tertentu. Dalam pelaksanaannya, peristiwa konkret yang dimohonkan izinya adalah beragam (sesuai dengan perkembangan masyarakat). Selain itu dalam satu peristiwa konkret dapat diterbitkan atau diperlukan beberapa izin, berdasarkan proses dan prosedurnya tergantung dari kewenangan pemberi izin. 5)
Prosedur dan persyaratan Untuk mengajukan izin, pihak pemohon izin harus menempuh prosedur
tertentu yang ditentukan organ pemerintah yang berkaitan dengan memenuhi persyaratan-persyaratan
tertantu
yang
ditentukan
secara
sepihak
oleh
organ
pemerintah yang memiliki kewenangan memberi izin. Berkaitan dengan syarat-syarat memperoleh izin, izin memiliki sifat konstitutif dan dan kondisional, maksudnya adalah : 1.
Konstitutif adalah terdapat perbuatan atau tingkah laku tertentu (perbuatan
konkret) yang harus terlebih dahulu dipenuhi. 2.
Kondisional adalah penilaian dari suatu peristiwa yang akan diterbitkan izin. Meskipun prosedur dan syarat permohonan izin dilakukan sepihak oleh
pemerintah, dalam hal ini pemerintah harus menentukanya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
8
C. Tujuan Perizinan Pemberian izin oleh penguasa atau pemerintah terhadap pemohon izin berarti memberikan serta memperkenankan pemohon tersebut dalam melakukan tindakan tertentu. Secara umum perizinan itu sendiri merupakan perbuatan yang pada mulamulanya dilarang akan tetapi hal itu diperkenankan setelah memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan. Bagi pemerintah sendiri perizinan mempunyai tujuan untuk melaksanakan peraturan untuk sedapat mungkin menjadikan sebagai peraturan yang sesuai dengan kenyataan nanti dilapangan, dan terhadap masyarakat pada dasarnya perizinan merupakan bentuk dari suatu kepastian hukum yang jelas terhadap sesuatu yang sebelumnya merupakan hal yang pada mulanya dilarang dan akhirnya diperkenankan. Sedangkan mengenai tujuan perizinan tersebut dapat ditinjau melalui 2 sisi yaitu :11 1)
Dilihat dari sisi pemerintah sebagai pemberi izin, perizinan tersebut
mempunyai tujuan sebagai berikut : 1. didalam
Untuk dapat melaksanankan peraturan, apakah ketentuan yang ada peraturan
perundang-undangan
tersebut
tlah
sesuai
dengan
kenyataannya di lapangan. 2.
Perizinan yang diberikan oleh pemerintah secara tidak langsung telah
menjadi sumber pendapatan terhadap daerah. 2)
Dilihat dari sisi pemohon yang dalam hal ini yaitu masyarakat pada
umumnya. Perizinan yang diberikan pada masyarakat bertujuan untuk : 1.
Untuk adanya kepastian hukum mengenai perizinan tersebut.
2.
Untuk dapat trhindar dari hal-hal yang nantinya akan menimbulkan
masalah dikemudian hari. 3.
Perizinan juga merupakan suatu fasilitas bagi masyarakat.
11 Ayu Sri Alfathia, Pelaksanaan Perda No.2 Tahun 1991 Tentang Izin Tempat Usaha di Kota Padang, Skripsi, Fakultas Hukum Bung Hatta, Padang, 2001, hlm 15
9
D. Fungsi Perizinan Sebagai suatu instrumen yuridis dari pemerintah, izin yang dianggap ujung tombak instrumen hukum berfungsi :12 1)
Pengarah
2)
Perekayasa
3)
Perancang masyarakat adil dan makmur
4)
Pengendali
5)
Penertib masyarakat (jika berkaitan dengan fungsi hukum modern)
E. Bentuk dan isi dari perizinan Untuk kepastian hukum, diterbitkanya suatu izin harus berbentuk tertulis yang secara umum memuat hal-hal berikut ini :13 1.
Organ yang berwenang.
2.
Adresat
3.
Diktum
4.
Ketentuan-ketentuan, pembatasan-pembatasan dan syarat-syarat merupakan
subtansi yang diputuskan dalam suatu izin. 5.
Pemberian alasan (berkaitan dengan pertimbangan –pertimbangan yang
harus sesuai dengan kondisi objektif dari peristiwa/fakta serta subjek hukum). 6.
Tambahan (dapat berisi tentang kemungkinan sanksi, kebijaksanaan,
kebijakan yang akan dikeluarkan). F. Aspek Yuridis pada Izin Menurut Spelt dan ten Berge, pada umumnya sistem ini terdiri atas larangan, persetujuanyang merupakan dasar perkecualian (izin) dan ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan izin : 1. Larangan 2. Persetujuan yang merupakan dasar kekecualian (izin) 3. Ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan izin
12 13
Ridwan. HR, Op. Cit.., Hal. 150 Ibid.
10
BAB II IZIN SEBAGAI KETETAPAN PEMERINTAH
A. Penguasa dan masyarakat
Antara penguasa dan masyarakat terjalin suatu hubungan timbal balik. Hubungan tersebut dapat dilihat dari 2 sisi. Pada sisi yang pertama penguasa memberi pengaruh tertentu pada masyarakat. pada sisi lain masyarakat mempengaruhi penguasa dalam menjalankan tugasnya. Dalam masyarakat penguasa melaksanakan aneka ragam tugas. Tugas – tugas ini kadang kala dibedakan dalam tugas – tugas mengatur dan tugas – tugas mengurus (ordenede en verzorgende taken).
Tugas mengatur dari seorang penguasa adalah segala sesuatu terutama yang menyangkut peraturan – peraturan yang harus dipatuhi oleh warga. Contoh mengenai hal ini ialah keterlibatan penguasa dalam perkembangan tata ruang. Dalam rangka tugas – tugas mengatur inilah, pemerintah melahirkan sistem – sistem perizinan. Sedangkan Tugas mengurus, terutama dalam sejarah masa kini, telah tumbuh pesat seiring dengan berkembangnya konsep Negara ( sosiale verzorgingsstaat ), dengan perluasan tugas penguasa, terjadi pula adanya perubahan dalam penggunaan instrumen – instrumen pemerintahan.
Demikianlah keterlibatan penguasa dalam bidang – bidang kesejahteraan social – ekonomi dan pemeliharaan kesehatan sangat besar. Dalam rangka tugas – tugas mengurus,penguasa bertindak aktif dengan menyediakan sarana – sarana ( financial dan personal ). Ungkapan dari hal ini ialah sebagai peraturan jaminan social dan pembayaran – pembayaran yang terkait, peraturan – peraturan subsidi dan adanya berbagai lembaga penguasa dalam bidang ini.
11
Dengan perluasan tugas penguasa terjadi perubahan pula dalam instrumen – instrumen pemerintah. Organ – organ pemerintah, dalam melaksanakan tugas itu, memerlukan wewenang – wewenang baru dan instrumen – instrumen lain. Disamping itu juga diperlukan adanya keputusan – keputusan yang bersifat individual ( seprti member izin atau tidak ), sanksi – sanksinya ( yang berupa pemaksaan pemerintah atau penarikan kembali izin ).
Namun,
dalam
Negara
hukum
demokratis,
penguasa
tidak
dapat
menggunakan instrumen – instrumen yang tersedia baginya tanpa batas dan syarat. Karena itu penggunaannya dibatasi dengan peraturan perundang – undangan yang ada. Aturan – aturan yang menjadi dasar diadakan pembatasan atas wewenang penguasa, telah diatur dan ditetapkan oleh Hukum Tata Negara ( HTN ) dan Hukum Administrasi Negara ( HAN ).
Suatu batas umum dari wewenang penguasa ialah kemungkinan bagi masyarakat secara keseluruhan untuk menolak kebijaksanaan penguasa yang tidak dikehendaki dengan tidak memilih kembali suatu pemerintahan, jika mereka tidak menyetujui kebijaksanaan yang dijalankan oleh pemerintah itu. Lebih khusus, dibanyak Negara diberi kemungkinan pada yang berkepentingan untuk mempengaruhi suatu keputusan sebelumnya atas dasar peraturan – peraturan peran serta tertentu ( inpraak ; perlindungan hukum preventif ) dan atau mengajukan keberatan kemungkinan terhadap suatu keputusan tertentu perlindungan hukum refrensif. Dalam hal terakhir pengawasan dilakukan, tergantung pada peraturan undang – undang, dengan mengajukan keberatan pada organ pemerintah yang lebih tinggi atau dengan banding pada hakim yang bebas.
B. Izin sebagai sebuah Beschkking ( ketetapan Pemerintah )
Pengertian “ Beschikking “ diperkenalkan di Negeri Belanda oleh Van der Pot dan Van Vollenhoven dan masuk ke Indonesia melalui Prins . Perkataan “ Beschikking “ ini di Indonesia antara sarjana yang satu dengan yang lain tidak terdapat persamaan di dalam menterjemahkannya kedalam Bahasa Indonesia . Ada yang menterjemahkannya dengan :
12
+ Ketetapan ....... Menurut E. Utrecht + Keputusan ....... Menurut Prof . Koentjoro + Penetapan ........Menurut Prayudi Atmosudirdjo
Beberapa sarjana telah membuat definisi tentang ketetapan yang agak berlainan satu dengan yang lain : a. Menurut Prins adalah susatu tindak hukum sepihak di bidang pemerintahan dilakukan oleh alat penguasa berdasarkan kewenangan khusus. b. E.Utrecht menyatakan ketetapan adalah suatu perbuatan berdasrkan hukum public yang bersegi satu, ialah yang dilakukan oleh alat-alat pemerintahan berdasarkan sesuatu kekuasaan istimewa. c. Van der Pot berpendapat bahwa ketetapan adalah perbuatan hukum yang dilakukan alat-alat pemerintahan itu menyelenggarakan hal khusus, dengan maksud mengadakan perubahan dalam lapangan hubungan hukum. d. Van Vollenhoven berpendapat bahwa penetapan/keputusan yang bersifat legislative yang mempunyai arti berlainan. Selain pendapat para sarjana diatas, dalam hukum positif kita juga mengenal apa yang disebut dengan Beschkking dalam ketentuan UU PTUN adalah penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh pemerintah attau pejabat tata usaha Negara yang mengakibatkan adanya tindakan hukum tata usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundangan, dan bersifat kongkrit, individual, dan final ( pasal 1 ayat 3 UUPTUN ) dapat dilihat unsure yang membentuk pengertian itu meliputi : 1.
Penetapan tertulis.
2.
Badan / Pejabat tata usaha Negara.
3.
Tindakan hukum tata usaha Negara.
4.
Peraturan perundangan yang berlaku.
5.
Konkrit
6.
Ditujukan kepada individu. Final akibat hukum.
7.
Seorang badan hukum / perdata.
13
Dari norma – norma yang disebutkan diatas apa dan bagaimana di kenal adanya beberapa kombinasi, diantaranya norma yang ditujukan kepada umum ( sifat abstrak ) tidak menunjukan hal yang konkrit. Contoh lain seperti rambu lalu lintas yang melarang untuk melakukan parkir. Yang demikian hal ini lebih konkrit yakni hanya diperuntukkan untuk parkir bukan untuk hal yang lain, yang lainnya norma yang ditujukan kepada individu yang memuat hal abstrak contohnya izin gangguan ditujukan tertentu kepada si pemohon izin.
C. Jenis – jenis Ketetapan
Dalam buku-buku hukum administrasi berbahasa Indonesia, dapat dibaca beberapa pengelompokan keputusan. E.Utrecht menyebutnya “ketetapan”, sedangkan Prajudi Atmosudirjo menyebutnya “penetapan”. Pengelompokkan tersebut antara lain oleh: E.Utrecht dan Prajudi Atmosudirjo. Pertama-tama
disini
diketengahkan
dulu
pengelompkkan
E.Utrecht
membedakan keputusan atas: 1.
Ketetapan Positif dan Negatif
Ketetapan positif menimbulkan hak atau kewajiban bagi yang dikenai ketetapan. Sedangkan ketetapan negatif tidak menimbulkan perubahan dalam keadaan hukum yang telah ada. Ketetapan negatif dapat berbentuk: pernyataan tidak berkuasa, pernyataan tidak diterima atau suatu penolakan. 2.
Ketetapan Deklaratur dan ketetapan konstitutif
Ketetapan
deklaratoir
adalah
ketetapan
dimana
untuk
menetapkan
mengikatnya suatu hubungan hukum atau ketetapan itu maksudnya mengakui suatu hak yang sudah ada. Sedangkan, ketetapan konstitutif adalah ketetapan yang
14
melahirkan atau menghapus suatu hubungan hukum atau ketetapan itu menimbulkan hak baru yang tidak dipunyai sebelumnya. Ketetapan konstitutif ini dapat berupa : •
Ketetapan-ketetapan yang meletakkan kewajiban untuk melakukan sesuatu,
tidak melakukan sesuatu, atau memperkenalkan sesuatu. •
Ketetapan yang memberikan status pada seseorang, lembaga, atau
perusahaan. Oleh karena itu, seseorang atau perusahaan itu dapat menerapkan aturan hukum tertentu. •
Ketetapan yang meletakkan prestasi atau harapan pada perbuatan
pemerintah. •
Ketetapan yang mengizinkan sesuatu yang sebelumnya tidak diizinkan.
•
Ketetapan yang menyetujui atau membatalkan berlakunya ketetapan organ
yang lebih rendah.
3. -
Ketetapan Kilat dan Ketetapan yang Tetap Menurut Prins, ada empat macam ketetapan kilat: ketetapan yang bermaksud mengubah redaksi ketetapan lama.
-
Suatu ketetapan negatif.
-
Penarikan atau pembatalan suatu ketetapan.
-
Suatu pernyataan pelaksanaan.
4.
Dispensasi, izin, Lisensi dan konsesi
Prof. van der Pot mengadakan pembagian dalam tiga pengertian : dispensasiizin-konsesi. Yang dimaksud dengan “ dispensasi” adalah keputusan administrasi negara yang membebaskan suatu perbuatan dari kekuasaan peraturan yang menolak perbuatan itu. Bilamana pembuat peraturan tidak umumnya melarang suatu perbuatan, tetapi masih juga memperkenankannya asalsaja diadakan secara yang ditentukan masingmasing hal konkrit maka keputusan administrasi negara yang memperkenankan perbuatan tersebut bersifat suatu izin (vergunning). Kadang-kadang pembuat peraturan beranggapan bahwa suatu perbuatan yang penting bagi umum, sebaik-baiknya dapat diadakan oleh suatu subjek hukum partikelir,
15
tetapi dengan turut campur dari pihak pemerintah. Suatu keputusan administrasi negara yang memperkenankan ya g bersangkutan mengadakan perbuatan tersebut, membuat suatu konsensi ( concessive). Sedangkan Prajudi Atmosudirdjo membedakan dua macam penetapan yaitu penetapan negatif (penolakan) dan penetapan positif (permintaan dikabulkan). Penetapan negatif hanya berlaku satu kali saja, sehingga permintaannya boleh diulangi lagi. Penetapan positif terdiri atas lima golongan yaitu: -
Yang menciptakan keadaan hukum baru pada umumnya.
-
Yang menciptakan keadaan hukum baru hanya terhadap suatu objek saja
-
Yang membentuk atau membubarkan suatu badan hukum
-
Yang memberikan beban (kewajiban)
-
Yang memberikan keuntungan. Penetapan yang memberikan keuntungan
adalah: dispensasi, izin, lisensi dan konsesi.
Selain itu ada pula ketetapan membebani dan ketetapan menguntungkan. Ketetapan
pemerintah
menguntungkan.
Suatu
ada
yang
ketetapan
bersifat dapat
membebani dikatakan
dan
sebagai
ada
pula
yang
ketetapan
yang
menguntungkan bila bagi pihak yang dikenai ketetapan itu akan mendapatkan satu atau lebih keuntungan. Dengan adanya ketetapan itu, yang bersangkutan dapat memperoleh keuntungan tertentu. Sebaliknya, suatu ketetapan dapat dikatakan sebagai ketetapan yang membebani apabila ketetapan yang dimaksud menimbulkan beban atau kewajiban – kewajiban tertentu pada pihak yang dikenai. Jadi, dalam hal ini apakah suatu ketetapan dikatakan bersifat menguntungkan atau membebani apabila pihak yang menerbitkan ketetapan (organ pemerintah) dikatakan sebagai pihak pertama dan pihak yang dikenai ketetapan sebagai pihak kedua, dalam hal ini kita menilai apakah ketetapan itu mennguntungkan atau membebani. Ketetapan eenmalig adalah ketetapan yang hanya berlaku sekali atau ketetapan kilat (vluctige beschikking). Sedangkan, ketetapan permanen adalah ketetapan yang memiliki masa berlaku yang relatif lama.
16
Ketetapan bebas adalah ketetapan yang didasarkan kewenangan bebas (vrije beveogdheid) atau kebebasan bertindak pejabat atau pejabat TUN. Sedangkan, ketetapan terikat adalah ketetapan yang didasarkan kepada kewenangan pemerintah yang bersifat terikat (gebonden beveogdheid). Ketetapan perorangan adalah ketetapan yang diterbitkan berdasarkan kualitas pribadi orang tertentu atau berkaitan dengan orang. Sedangkan, ketetapan kebendaan adalah keputusan yang diterbitkan atas dasar kualitas kebendaan atau menyangkut kebendaan.
D. Syarat-Syarat Pembuatan Ketetapan Pemerintahan dalam membuat suatu keputusan harus memperhatikan ketentuan - ketentuan / syarat - syarat tertentu.Apabila syarat - syarat itu tidak diperhatikan maka ada kemungkinan dibuat suatu keputusan yang mengandung kekurangan ataupun cela - cela, sehingga kekurangan dalam suatu keputusan itu dapat menjadi keputusan itu tidak sah (niet - rechtsgeldig ). Syarat - syarat yang harus dipenuhi agar supaya keputusan itu sebagai keputusan yang sah ialah sebagai berikut : a.Syarat – syarat Materiil : 1.
Alat pemerintahan yang membuat keputusan harus berwenang ( berhak )
2.
Dalam kehendak alat pemerintahan yang membuat keputusan tidak boleh
ada kekurangan yuridis 3.
Keputusan harus diberi bentuk ( vorm ) yang ditetapkan dalam peratur an
yang menjadi dasarnya dan pembuatnya, harus juga memperhati - kan prosedur membuat keputusan , bilamana prosedur itu ditetapkan dengan tegas dalam peraturan itu ( rechtmatig ) . 4.
Isi dan tujuan keputusan itu harus sesuai dengan isi dan tujuan yang hendak
dicapai ( doelmatig ) . b. Syarat - syarat Formil :
17
1. Syarat - syarat yang ditentukan berhubung dengan persiapan dibuatnya keputusan dan berhubung dengan cara dibuatnya keputusan harus dipenuhi. 2. Harus diberi bentuk yang telah ditentukan 3. Syarat - syarat , berhubung dengan pelaksanaan keputusan itu dipenuhi 4. Jangka waktu harus ditentukan , antara timbulnya hal - hal yang menyebabkan dibuatnya dan diumumkannya keputusan itu , dan tidak boleh dilupakan. Dari berbagai syarat yang telah disebutkan di atas , menurut Prof .Philipus M Hadjon , yang dapat dikatakan sebagai syarat - syarat terdasar yaitu : 1. Mengenai kewenangan ( bevoegdheid ) organ administrasi negara 2. “ Rechmatigheid “ dari keputusan pemerintah 3. Tidak ada kekurangan dalam pembentukan kehendak ( wilsvorming ) dari organ administrasi negara 4. Doelmatigheid dari Keputusan Pemerintah 5. Menyangkut prosedur pembentukan keputusan 6. Penuangan Keputusan dalam bentuk yang tepat .
1)
Mengenai kewenangan Organ administrasi negara
Keputusan harus dibuat oleh organ administrasi negara yang berwenang. Organ administrasi adalah Pemangku jabatan negara ( Philipus , l982,11). Jabatan Negara adalah lingkungan pekerjaan tetap yang diadakan dan dilakukan guna kepentingan negara . Yang dimaksudkan dengan lingkungan tetap ialah dapat dinyatakan dengan tepat dan teliti dan sifatnya langgeng . Jabatan itu sendiri merupakan subyek hukum dengan demikian merupakan pendukung hak dan kewajiban . Dari jabatan itulah lahir wewenang organ administrasi negara untuk melakukan tindak pemerintahan . Seseorang yang tidak memangku jabatan tidak dapat melahirkan suatu tindak pemerintah dan kalau toh dilakukan tindakan tersebut sama sekali tidak membawa akibat hukum . Jabatan sebagai suatu lingkungan yang tetap mempunyai garis - garis batas tertentu .Batas - batas tersebut meliputi : materi , tempat dan waktu .Berdasarkan
18
batas - batas tersebut, setiap penggunaan wewenang di luar batas - batas itu merupakan “ tindakan melanggar wewenang “ ( onbevoeg-dheid ). Berdasarkan batas - batas tersebut di atas , “Waline” , seorang sarjana Perancis ,membedakan ada 3 ( tiga ) macam onbevoegdheid , yaitu : 1.
Onbevoegdheid ratione materiae ....... tindakan melanggar wewenang yang
menyangkut materi . 2.
Onbevoegdheid ratione loci ...... tindakan melanggar wewenang yang
menyangkut Wilayah Kekuasaan . 3.
Onbevoegdheid ratione temporis ....tindakan melanggar wewenang yang
menyangkut waktu . 2)
Mengenai rechtmatigheid dari Keputusan Pemerintah
Syarat “ rechtmatigheid “ menghendaki keputusan Pemerintah sesuai dengan ukuran - ukuran hukum . 3)
Tidak ada kekurangan dalam pembentukan kehendak dari organ
administrasi negara ; Kekurangan yuridis dalam pembentukan kehendak organ administrasi negara dapat timbul karena adanya ; kekhilafan ( dwaling ) , paksaan ( dwang ) atau penipuan ( bedrog ) . 4)
Keputusan Pemerintahan haruslah “ doelmatig “ ;
Tindakan Pemerintah haruslah diarahkan kepada tujuan yang telah ditetapkan oleh peraturan yang menjadi dasarnya. Dalam hal Pemerintah menyimpan dari tujuan yang telah ditetapkan , pemerintah telah melakukan tindakan yang “ Ondoelmatig “ . ( tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan ) Menurut praktek di Perancis, tindakan yang demikian disebut “ de tournament de pouvoir “ .Tindakan pemerintahan yang dikwalifikasikan sebagai de tournament de pouvoir , apabila : 1.
Seorang pejabat pemerintahan menggunakan suatu wewenang dengan suatu
tujuan yang nyata - nyata bukan untuk kepentingan Umum melainkan dengan suatu tujuan pribadi atau tujuan politik .
19
2.
Seorang pejabat Pemerintahan menggunakan suatu wewenang dengan
suatu tujuan yang bertentangan dengan ketentuan dari Undang – Undang yang memuat dasar dari wewenang itu ; 3.
Seorang pejabat Pemerintahan menjalankan suatu wewenang dengan suatu
tujuan lain daripada yang nyata - nyata dikehendaki oleh Undang - undang dengan wewenang itu . 5)
Pembuatan Keputusan Harus Menurut Tata Cara Yang Telah
Ditetapkan ; Setiap pembuatan Keputusan harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah digariskan . 6) Van
Keputusan Harus Dituangkan dalam bentuk Yang Tepat ; Poelje
merumuskan
keputusan
Pemerintah
sebagai
pernyataan
tertulis.Namun E.Utrecht menyatakan bahwa dalam hal - hal tertentu keputusan bisa atau dapat dalam bentuk lisan . Keputusan dapat dikeluarkan secara lisan dalam hal : 1. Keputuasn yang tidak membawa akibat kekal dan tidak begitu penting bagi administrasi negara . 2. Yang membuat keputusan menghendaki suatu akibat yang timbul dengan segera. Selain dalam bentuk lisan . keputusan yang lazim adalah dalam bentuk tertulis. Ada berbagai macam bentuk keputusan tertulis , tergantung dari organ administrasi negara yang membuat keputusan dan tergantung juga dari sifat dan isi keputusan . Misalnya : Yang dibuat oleh Presiden disebut Keputusan Presiden , yang dibuat oleh Presiden dan D P R disebut : Undang - Undang dan sebagainya . Keputusan yang tertulis harus memuat pertimbangan – pertimbangan yangmenjadi
dasar
dikeluarkannya
keputusan,
baik
factual
maupun
yuridis.
Pertimbangan tersebutlah yang akan menopang dictum dari pada suatu keputusan Pemerintah .Pertimbangan yang jelas akan memberikan kemungkinan kelegaan bagi yang menerima keputusan dan memberikan kesempatan untuk naik banding bagi yang menolak keputusan. E. KTUN ( Keputusan Tata Usaha Negara ) Yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara ( KTUN ) Berdasarkan 20
pada UU No.5 Tahun l986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara,yo UU No.9 Tahun 2004, ialah : berdasarkan pada pada ketentuan yang terdapat di dalam Pasal l ( 3 ) + Pasal 3 – Pasal 2. Dinyatakan di dalam Pasal l.(3) , KTUN adalah : “ Suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata .” Sedangkan di dalam Pasal 3 dinyatakan sebagai berikut : Merupakan pengecualian Positif : 1. Apabila Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan, sedangkan hal itu menjadi kewajibannya, maka hal itu disamakan dengan KTUN ( Keputusan Tata Usaha Negara ). 2. Jika suatu badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan yang dimohon, sedangkan jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dimaksud telah lewat, maka Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang dianggap telah menolak mengeluarkan Keputusan yang dimaksud. 3. Dalam
hal
peraturan
perundang-undangan
yang
bersangkutan
tidak
menentukan Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 2 ), maka setelah jangka waktu 4 bulan sejak diterimanya permohonan, Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan dianggap telah mengeluarkan keputusan penolakan . Sedangkan
Pasal
2,
adalah
merupakan
pengecualian
negatif,
yang
menyatakan : “ bahwasannya yang tidak termasuk di dalam pengertian KTUN menurut Undang – Undang adalah : 1.
KTUN yang merupakan Hukum Perdata
2.
KTUN yang merupakan pengaturan yang bersifat umum
3.
KTUN yang masih memerlukan Persetujuan
21
4.
KTUN yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan KUHP atau KUHAP atau
Peraturan perundang-undangan lain yang bersifat Pidana 5.
KTUN yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilaan
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; 6.
KTUN mengenai Tata Usaha tentara Negara Indonesia ;
7.
Keputusan Komisi Pemilihaan Umum baik di Pusat maupun di daerah
mengenai hasil Pemilihan Umum . Perorangan ialah KTUN yg diterbitkan berdasarkan kualitas pribadi orang tertentu; seperti SK Pengangkatan dalam jabatan Negara, SIM, dan tidak bisa dialihkan. Sedangkan Kebendaan adalah KTUN yg terbit atas kualitas kebendaan; Sertifikat Hak atas tanah, KTUN ini bisa dialihkan kepemilikannya. Syarat sahnya KTUN yaitu : 1. Wewenang 2. Prosedur 3. Substansi
WEWENANG yakni : Dalam arti yuridis adalah suatu kemampuan yang diberikan oleh Peraturan Per-uu-an yang berlaku untuk menimbulkan akibat hukum. Cara Memperoleh yakni : ATRIBUSI : wewenang utk membuat KTUN yang langsung bersumber dari UU dalam arti materil; wewenang asli yg berarti timbulnya kewenangan baru yang semula kewenangan tsb tdk dimiliki oleh organ pemerintahan yg bersangkutan. -
Organ Administrasi adalah pemangku jabatan.
-
Jabatan adalah lingkungan pekerjaan tetap yang diadakan dan dilakukan
guna kepentingan negara 22
Lingkungan tetap ialah dapat dinyatakan dengan tepat dan teliti dan
-
sifatnya langgeng( durzam) Dari Jabatan itu sendiri lahir wewenang organ Adm Negara untuk
-
melakukan tindak pemerintahan -
Jabatan dilaksanakan oleh pemangku jabatan.
-
Jabatan sbg lingk pekerjaan mempunyai garis batas-batas tertentu, meliputi
materi, tempat dan waktu. DELEGASI yaitu : Diartikan sebagai penyerahan wewenang untuk membuat KTUN oleh
-
Pejabat Pemerintahan (Pejabat TUN) kepada pihak lain. Konsep penyerahan wewenang berarti ada perpindahan tanggung jawab
-
dari yg memberi delegasi (delegans) kepada yg menerima delegasi (delegetaris) Syarat-syarat Delegasi yaitu : - Definitif : delegans tidak dapat lagi menggunakan sendiri weweng yg telah dilimpahkan
- Harus berdasarkan Per-UU-an : hanya dimungkinkan jika ada ketentuan dalam Peruu-an - Delegasi tidak kepada bawahan
- Kewajiban memberi keterangan, delegans berwenang utk meminta penjelasan tentang pelaksanaan weweng tsb.
- Peraturan Kebijakan (beleidsregel), delegans memberi instruksi petunjuk tentang penggunaan weweng tersebut. MANDAT yaitu : -
Diartikan sbg pelimpahan wewenang kepada bawahan untuk membuta KTUN a/n pejabat TUN yg memberi mandat.
-
Tanggung jawab tidak berpindah
-
Semua akibat hukum yg timbul tanggung jawab pemberi mandat
PROSEDUR yakni : Prosedur bertumpu atas tiga landasan utama hukum administrasi : -
Asas negara hukum 23
-
Asas demokrasi
-
Instrumental
Susunan intern KTUN: -
Nama organ yg berwenang;
-
Nama yg dialamatkan / obyek ttt, dan konkretisasi lbh lanjut;
-
Kesempatan yg menimbulkan suatu keputusan;
-
Ihtisar dr perat per-UU-an yg cocok (motivasi yuridis);
-
Penetapan fakta2 yg relevan à kecermatan dlm give pertimbangan.
-
Pertimbangan2 hukum à inteprestasi perat per-UU-an yg cocok;
-
Keputusan à hak & kewajiban;
-
Motivasi dlm arti sempit à Pertimbangan2 konkret mengapa kep dittpkan;
-
Pemberitahuan2 lebih lanjut;
-
Penandatanganan oleh organ yg berwenang
MACAM-MACAM KTUN
a. Menurut Utrecht à Ketetapan. 1.
Ketetapan Positif & Negatif;
2.
Ketetapan Deklaratoir & Konstitutif;
3.
Ketetapan Kilat & Tetap;
4.
Dispensasi; Izin, Lisensi & Dispensasi.
b. Menurut Prajudi Atmosudirdjo: 1.
POSITIF (Permintaan Dikabulkan) - Yg menciptakan keadaan hk baru pd umumnya; - Yg menciptakan keadaan hk baru hanya thd suatu obyek saja; - Memberikan beban; - Memberikan keuntungan. 2.
NEGATIF (Penolakan)
c. Menurut P de Haan: 24
1. Perorangan & Kebendaan (Persoonlijk & Zakelijk); 2. Deklaratif & Konstitutif (Rechtvasstellend & Rechtscheppend) ; 3. Terikat & Bebas (Vrij & Gebonden); 4. Menguntungkan & Membebani (Belastend & Begunstigend); & 5. Seketika & Langgeng (Eenmalig & Voortdurend).
F. Instrumen Yuridis Dalam negara hukum modern tugas,kewenangan pemerintah tidak hanya sekedar menjaga ketertiban dan keamanan (rust en orde ),tetapi juga mengupayakan mengupayakan
kesejahteraan
umum
(bestuurszorg).Tugas
dan
kewenangan
Pemerintah untuk menjaga ketertiban dan keamanan merupakan tugas klasik yang sampai kini masih tetap dipertahankan.Dalam rangka melaksanakan tugas ini kepada Pemerintah diberikan wewenang dalam bidang pengaturan (regelen atau besluiteen van algemeen strekking ),yang dari fungsi pengaturan ini muncul beberapa instrumen yuridis untuk menghadapi peristiwa individual dan konkret yaitu dalam bentuk ketetapan.Sesuai dengan sifatnya individual dan konkret,ketetapan ini merupakan ujung tombak dari instrumen hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan, atau sebagai norma penutup dalam rangkaian norma hukum.Salah satu wujud dari ketetapan ini adalah izin.
Instrumen yuridis lainnya : 1.
Peraturan perundang-undangan
Salah satu prinsip dalam negara hukum adalah wetmatigheid van bestuur atau pemerintahan berdasarkan peraturan perundaang-undangan.Dengan kata lain ,setiap tindakan pemerintah baik dalam menjalankan fungsi pengaturan maupun fungsi pelayanan harus didasarkan pada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2.
Keputusan Tata Usaha Negara / KTUN (Beschikking) ® Pasal 1 ayat 3 UU
No. 5 tahun 1986 tentang PTUN 3.
Peraturan kebijaksanaan (Diskresi)
4.
Rencana 25
5.
Perizinan
6.
Instrumen hukum keperdataan Peraturan perundang-undangan yaitu peraturan tertulis yang dibentuk oleh
lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum ( Pasal 1 angka 2 UU No. 10 tahun 2004 ). Berdasarkan penjelasan Pasal 1 angka 2 UU No.5 Tahun l986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara,peraturan perundang-undangan adalah semua peraturan yang bersifat mengikat secara umum yang dikeluarkan oleh Badan Perwakilan Rakyat bersama Pemerintah,baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah,serta semua keputusan badan atau pejabat tata usaha negara,baik tingkat pusat maupun ditingkat daerah,yang juga mengikat umum. Jenisnya menurut Pasal 7 UU No. 10 tahun 2004 yaitu : 1. UUD 1945 2. UU / Perpu 3. PP 4. Perpres 5. Perda (Prov, Kab/kota dan Desa) (bandingkan dengan TAP MPRS No. XX / MPRS / 1966 dan TAP MPR No. III / MPR / 2000.
BAB III PENUTUP
A. Kesimpulan Dari hasil penelitian dan pembahasan dalam makalah ini, maka penulis menyimpulkan bahwa: o Pengertian izin berdasarkan Utrecht adalah bilamana perbuatan tidak pada umumnya melarang suatu perbuatan tetapi masih juga memperkenankan asal saja
26
diadakan secara masing-masing hal secara kongkrit maka perbuatan administrasi Negara yang memperkenankan perbuatan tersebut bersifat suatu izin. o Penggunaan kewenangan yang dilakukan oleh pemerintah tidak hanya untuk mengatur, tetapi juga untuk menetapkan. Dalam hal penetapan yang ditujukan kepada individu, kewenangan pemerintah harus dilaksanakan berdasarkan pada hukum yang jelas sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Salah satu penetapan yang
banyak
dikeluarkan
oleh
pemerintah
adalah
izin.
o Dispensasi adalah suatu pengecualian dari ketentuan-ketentuan umum, dalam hal pembuat undang-undang, lisensi adalah izin untuk melakukan sesuatu yang bersifat komersial serta mendatangkan keuntungan atau laba. Dan Konsesi adalah suatu penetapan administrasi Negara yang secara yuridis sangat kompleks karena merupakan seperangkat dispensasi, izin, lisensi, disertai pemberian semacam wewenang pemerintahan. o Izin dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu izin dalam arti sempit dan izin dalam arti luas.
o Bagi pemerintah sendiri perizinan mempunyai tujuan untuk melaksanakan peraturan untuk sedapat mungkin menjadikan sebagai peraturan yang sesuai dengan kenyataan nanti dilapangan, dan terhadap masyarakat pada dasarnya perizinan merupakan bentuk dari suatu kepastian hukum yang jelas terhadap sesuatu yang sebelumnya
merupakan
hal
yang
pada
mulanya
dilarang
dan
akhirnya
diperkenankan.
o Sebagai suatu instrumen yuridis dari pemerintah, izin yang dianggap ujung tombak instrumen hukum berfungsi Pengarah, Perekayasa, Perancang masyarakat adil dan makmur, Pengendali, dan Penertib masyarakat (jika berkaitan dengan fungsi hukum modern).
o Unsur – unsur perizinan diantaranya :
1.
Instrumen yuridis 27
2.
Peraturan perundang-undangan
3.
Organ pemerintah
4.
Peristiwa kongkret
5.
Prosedur dan persyaratan
o Mengenai tujuan perizinan secara umum adalah sebagai berikut : 1.
Keinginan mengarahkan (mengendalikan sturen) aktivitas-aktivitas terentu (misalnya izin bangunan).
2.
Izin mencegah bahaya bagi lingkungan (izin-izin lingkungan).
3.
Keinginan melindungi objek-objek tertentu (izin terbang,izin membongkar pada monument-monumen)
4.
Izin hendak membagi benda-benda yang sedikit (izin penghuni di daerah padat penduduk).
5.
Izin memberikan pengarahan,dengan menyeleksi orang-orang dan aktivitasaktivitas (izin berdasarkan “drank en horecawet” dimana pengurus harus memenuhi syarat-syarat tertentu).
o Secara umum izin memuat hal – hal antara lain : 1.
organ yang berwenang
2.
Yang dialamatkan
3.
Dictum
4.
Ketentuan-ketentuan, pembatasan-pembatasan dan syarat-syarat
5.
Pemberi alasan
6.
Pemberitahuan-pemberitahuan tambahan
28
o Antara penguasa dan masyarakat terjalin suatu hubungan timbal balik. Hubungan tersebut dapat dilihat dari 2 sisi. Pada sisi yang pertama penguasa memberi pengaruh tertentu pada masyarakat. Pada sisi lain masyarakat mempengaruhi penguasa dalam menjalankan tugasnya.
o Pengertian ketetapan berdasarkan Pasal 1 angka 3 UU No. 5 Tahun 1986 tentang PTUN, yaitu: suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
o Ada beberapa unsur yang terdapat yang terdapat dalam Bescikking,yaitu: Penetapan tersebut tertulis dan dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata
-
Usaha Negara. -
Berisi tindakan hukum dalam bidang Tata Usaha Negara.
-
Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
-
Bersifat konkrit, individual dan final.
-
Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.
o Syarat-syarat yang harus diperhatikan dalam pembuatan ketetapan mencakup syarat-syarat material dan syarat formal. o
Menurut Prof .Philipus M Hadjon , yang dapat dikatakan sebagai syarat -
syarat terdasar yaitu : 1.
Mengenai kewenangan ( bevoegdheid ) organ administrasi negara
2.
“ Rechmatigheid “ dari keputusan pemerintah
3.
Tidak ada kekurangan dalam pembentukan kehendak ( wilsvorming )
dari organ administrasi negara 4.
Doelmatigheid dari Keputusan Pemerintah
5.
Menyangkut prosedur pembentukan keputusan
6.
Penuangan Keputusan dalam bentuk yang tepat .
o Yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara ( KTUN ) Berdasarkan pada UU No.5 Tahun l986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara,yo UU No.9 Tahun
29
2004, ialah : berdasarkan pada pada ketentuan yang terdapat di dalam Pasal l ( 3 ) + Pasal 3 – Pasal 2.
o Peraturan perundang-undangan yaitu peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum (Pasal 1 angka 2 UU No. 10 tahun 2004.
B. Saran Ketetapan dapat menyangkut tindakan yang berlaku satu kali dan akan berakhir atau dapat menyangkut suatu keadaan yang berjalan lama. Dalam keadaan tertentu
ketetapan
berjalan
lama
dapat
dilakukan
pengubahan-pengubahan.
Pengubahan itu sewajarnya dilakukan dengan kecermatan yang diperlukan.
30
DAFTAR PUSTAKA
N.M.Spelt dan J.B.J.M. ten Berger,Pengantar Hukum Perizinan,disunting oleh Philipus M Hadjon,Yuridika,Sby,1993. Markus Lukman, Eksistensi Peraturan Kebijaksanaan dalam Bidang Perencanaan dan pelaksanaan Rencana Pembangunan di daerah serta Dampaknya terhadap Pembangunan
Materi
Hukum
Tertulis
Nasional,
Disertasi,Universitas
Padjadjaran,Bandung,l996 Ridwan,HR,Hukum Administrasi Negara,UII Press,Yogyakarta,2003. Soehino,Asas-asas Hukum Tata Pemerintahan,Liberty,Yogyakarta,1984 Sj.Fockema
Andrea,
rechtsgeleerd
Haadwoordenboek,Tweede
Druk,JB
Wolter
Uitgevers-maatschappij NV.Groningen,l951. Sjahran Basah, Pencabutan Izin salah satu Sanksi Hukum Administrasi. Makalah pada penataran Hukum Administrasi dan Hukum Lingkungan, Fakultas Hukum Universitas Airlangga,Sby,l995. WE.Prins
dan
R.Kosim
Adisapoetra,
Pengantar
Negara,Pradnya Paramita,Jakarta,1983.
31
Ilmu
Hukum
Administrasi
.
32
