LAMPIRAN I KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEKALONGAN NOMOR : 20/Kpts/KPU-Kab-012.329279/V/2015 TANGGAL 20 MEI 2015 TENTANG PEDOMAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PEKALONGAN TAHUN 2015
BAB I PENDAHULUAN A.
PENDAHULUAN Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pekalongan Tahun 2015 merupakan bagian dari tahapan Laporan dan Audit Dana Kampanye penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pekalongan Tahun 2015, yaitu sejumlah biaya berupa uang, barang dan jasa yang digunakan pasangan Calon dan/atau partai Politik dan/atau Gabungan partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon untuk membiayai kegiatan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun Tahun 2015. Oleh karenanya untuk menjaga akuntabilitas dan keterbukaan maka dana kampanye harus dilaporkan oleh pasangan calon dan/atau tim pelaksana kampanye. Pedoman Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pekalongan Tahun 2015 dimaksudkan untuk menjadi panduan bagi: 1. Penyelenggara Pemilihan dalam melayani dan memfasilitasi tahapan Laporan dan Audit Dana Kampanye penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati PekalonganTahun 2015; 2. Memberikan panduan bagi Pasangan Calon dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye; 3. Menjadi acuan bagi Akuntan Publik (AP) dalam melaksanakan audit kepatuhan atas laporan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye.
B.
PENGERTIAN Dalam keputusan ini, ada beberapa kalimat yang pengertian dan maknanya disebut
secara
berulang-ulang.
Oleh
karena
itu,
untuk
mepermudah
pemahamannya, maka akan diterangkan dalam pengertian istilah sebagai berikut : 1.
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pekalongan
selanjutnya disebut
Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten Pekalongan untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati langsung dan demokratis.
Pekalongan secara
2.
Pasangan Calon adalah Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta pemilihan.
3.
Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang.
4.
Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah selanjutnya disebut KPU Provinsi.
5.
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut KPU Kabupaten, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pekalongan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang.
6.
Partai Politik adalah partai politik nasional peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah
dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah terakhir. 7.
Gabungan Partai Politik adalah gabungan dua atau lebih partai politik nasional, peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terakhir, yang secara bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) Pasangan Calon.
8.
Kampanye Pemilihan, selanjutnya disebut Kampanye, adalah kegiatan untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi dan program Pasangan Calon dan/atau informasi lainnya, yang dilakukan oleh Pasangan Calon/Tim Kampanye.
9.
Dana Kampanye Pasangan Calon, selanjutnya disebut Dana Kampanye, adalah sejumlah biaya berupa uang, barang dan jasa yang digunakan Pasangan Calon dan/atau Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon untuk membiayai kegiatan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pekalongan.
10. Rekening Khusus Dana Kampanye adalah rekening yang menampung penerimaan Dana Kampanye berupa uang, yang dipisahkan dari rekening Pasangan Calon atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
11. Laporan Awal Dana Kampanye, selanjutnya disingkat LADK, adalah pembukuan yang memuat informasi Rekening Khusus Dana Kampanye, sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan, rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh sebelum pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye, dan penerimaan sumbangan yang bersumber dari Pasangan Calon atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan pihak lain. 12. Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye, selanjutnya disingkat LPSDK, adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan yang diterima Pasangan Calon setelah LADK disampaikan kepada KPU Kabupaten. 13. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye, selanjutnya disingkat LPPDK, adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye. 14. Asersi adalah pernyataan yang dibuat oleh Pasangan Calon yang digunakan untuk keperluan audit. 15. Akuntan Publik, selanjutnya disingkat AP, adalah seseorang yang telah memperoleh izin untuk memberikan jasa sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan. 16. Kantor Akuntan Publik, selanjutnya disingkat KAP, adalah badan usaha yang didirikan
berdasarkan
ketentuan
peraturan
perundang-undangan
dan
mendapatkan izin usaha berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan tentang Akuntan Publik. 17. Hari adalah hari kalender.
C.
PRINSIP PENYELENGGARA PEMILIHAN Dalam melaksanakan tahapan Pemilihan, berpedoman pada prinsip-prinsip yaitu : 1.
Mandiri
2.
Jujur
3.
Adil
4.
Kepastian Hukum
5.
Tertib
6.
Kepentingan Umum
7.
Keterbukaan
8.
Proporsionalitas
penyelenggara
Pemilihan
D.
9.
Profesonalitas
10.
Akuntabilitas
11.
Efisiensi
12.
Efekifitas dan
13.
Aksesibilitas
DASAR HUKUM Dalam penyusuan keputusan ini, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten berpedoman pada : 1.
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah (Himpunan Peraturan-peraturan Negara Tahun 1950);
2.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah– Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.
Undang–Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dan mengubah Undang – undang Nomor 13 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah – daerah
Kabupaten dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757); 4.
Undang–Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
5.
Nomor 4846);
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
6.
Nomor 5246);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
7.
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589)
sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ; 8.
Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan ke Kota Kajen di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 70);
9.
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3381);
10.
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor
4578); 11.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
12.
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
13.
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
14.
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota;
15.
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor
7 Tahun 2015 tentang
Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; 16.
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
BAB II DANA KAMPANYE
A.
SUMBER, BENTUK DAN PEMBATASAN PEMBIAYAAN KAMPANYE 1.
Dana Kampanye Pasangan Calon dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, bersumber dari:
2.
3.
a.
Pasangan Calon;
b.
Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pengusul; dan/ atau
c.
Sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain.
Dana Kampanye Pasangan Calon Perseorangan, bersumber dari: a.
Pasangan Calon; dan/atau
b.
Sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain.
Dana Kampanye yang bersumber dari Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf a dan angka 2 huruf a berasal dari harta kekayaan pribadi Pasangan Calon yang bersangkutan.
4.
Dana Kampanye yang bersumber dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf b berasal dari keuangan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon.
5.
Dana Kampanye yang bersumber dari pihak lain sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf c dan angka 2 huruf b berasal dari: a. perseorangan; b. kelompok; dan/atau c. badan hukum swasta.
6.
Dana Kampanye yang berasal dari suami atau isteri atau keluarga Pasangan Calon, suami atau istri, atau keluarga dari pengurus atau anggota Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon, dikategorikan sebagai sumbangan perseorangan sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf a.
7.
Dana kampanye yang bersumber dari pihak lain sebagaimana dimaksud pada angka 5, tidak berasal dari tindak pidana, dan bersifat tidak mengikat.
8.
Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam angka 3 sampai dengan 7, dapat berbentuk: a. uang; b. barang; dan/atau c. jasa.
9.
Dana Kampanye yang berbentuk uang sebagaimana dimaksud pada angka 8 huruf a meliputi penerimaan uang secara tunai, cek, bilyet giro, surat berharga, lainnya, dan penerimaan melalui transaksi perbankan.
10.
Dana Kampanye yang berbentuk barang sebagaimana dimaksud pada angka 8 huruf b meliputi benda bergerak atau benda tidak bergerak yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan harga pasar yang wajar pada saat sumbangan itu diterima.
11.
Dana Kampanye yang berbentuk jasa sebagaimana dimaksud pada angka 8 huruf c meliputi pelayanan/pekerjaan yang dilakukan pihak lain yang manfaatnya dinikmati oleh Pasangan Calon sebagai penerima jasa yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan harga pasar yang wajar pada saat sumbangan itu diterima.
12.
Dana Kampanye dalam bentuk barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada angka 10 dan angka 11, dicatat berdasarkan harga pasar yang wajar pada saat sumbangan itu diterima.
13.
Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain perseorangan sebagaimana dimaksud dalam angka 5 huruf a, nilainya tidak boleh melebihi dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) selama masa Kampanye.
14.
Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain kelompok dan/atau badan usaha swasta sebagaimana dimaksud dalam angka 5 huruf b, nilainya tidak boleh melebihi dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) selama masa Kampanye.
15.
Dana Kampanye yang berasal dari pihak lain sebagaimana dimaksud pada angka 13 dan angka 14 bersifat kumulatif selama penyelenggaraan Kampanye.
16.
Dana Kampanye yang bersumber dari pihak lain sebagaimana dimaksud dalam angka 5 adalah jumlah penerimaan dalam bentuk uang, barang dan jasa yang diterima dari pihak lain.
17.
Sumbangan dari pihak lain sebagaimana dimaksud pada angka 16 harus dilengkapi dengan identitas penyumbang yang mencakup: a. perseorangan: 1)
nama;
2)
tempat/tanggal lahir dan umur;
3)
alamat penyumbang;
4)
nomor telepon/telepon genggam (aktif);
5)
nomor Identitas;
6)
nomor Pokok Wajib Pajak, apabila ada;
7)
pekerjaan;
8)
alamat pekerjaan;
9)
jumlah sumbangan;
10)
asal perolehan dana; dan
11)
pernyataan penyumbang bahwa: a)
penyumbang tidak menunggak pajak;
b)
penyumbang tidak pailit berdasarkan putusan pengadilan;
c)
dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
d)
sumbangan bersifat tidak mengikat.
b. kelompok: 1)
nama kelompok;
2)
alamat kelompok;
3)
nomor identitas;
4)
nomor telepon/telepon genggam (aktif);
5)
Nomor Pokok Wajib Pajak kelompok atau pimpinan kelompok, apabila ada;
6)
nama dan alamat pimpinan kelompok;
7)
jumlah sumbangan;
8)
asal perolehan dana;
9)
keterangan tentang status badan hukum atau status kelompok;
10)
pernyataan penyumbang bahwa: a) penyumbang tidak menunggak pajak; b) penyumbang tidak dalam keadaan pailit berdasarkan putusan pengadilan; c) dana tidak berasal dari tindak pidana;
d) sumbangan bersifat tidak mengikat. c. badan usaha swasta: 1)
nama badan usaha swasta;
2)
alamat badan usaha swasta;
3)
nomor akte pendirian badan hukum swasta;
4)
Nomor Pokok Wajib Pajak badan usaha swasta;
5)
nama dan alamat direksi atau pimpinan badan usaha swasta;
6)
nomor telepon/telepon gengam direksi/atau pimpinan badan hukum swasta;
7)
nama dan alamat pemegang saham mayoritas;
8)
jumlah sumbangan;
9)
asal perolehan dana;
10)
keterangan tentang status badan hukum; dan
11)
pernyataan penyumbang bahwa: a) penyumbang tidak menunggak pajak; b) penyumbang tidak dalam keadaan pailit berdasarkan putusan pengadilan; c) dana tidak berasal dari tindak pidana; dan d) Sumbangan bersifat tidak mengikat.
18.
Sumbangan yang berasal dari badan usaha swasta sebagaimana dimaksud pada angka 17 huruf c wajib dilampiri salinan akte pendirian badan usaha.
19.
Penerimaan sumbangan Dana kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 16 yang dilakukan dengan cara memindahkan dana dari nomor rekening penyumbang ke Rekening Khusus Dana Kampanye, disertai identitas penyumbang sebagaimana dimaksud pada angka 17 yang dapat berupa surat keterangan dari bank yang bersangkutan.
20.
Identitas penyumbang sebagaimana dimaksud pada angka 19 dapat berupa surat keterangan dari bank yang bersangkutan.
21.
Sumbangan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 16 yang dilakukan melalui setoran tunai pada bank, disertai dengan surat pernyataan penyumbang sebagaimana dimaksud pada angka 17.
22.
Pasangan Calon Perseorangan dan partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon yang menerima sumbangan melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 13 dan 14: a. dilarang menggunakan dana dimaksud; b. wajib melaporkan kepada KPU Kabupaten;
c. menyerahkan sumbangan tersebut ke kas Negara paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa Kampanye berakhir. 23.
KPU
Kabupaten
memfasilitasi
penyerahan
kelebihan
sumbangan
sebagaimana dimaksud pada angka 22 kepada kas Negara. 24.
Pengeluaran Kampanye untuk pembelian barang adalah sebesar harga pasar yang wajar untuk barang tersebut.
25.
Setiap diskon pembelian barang yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli yang berlaku secara umum, diperlakukan ketentuan sumbangan yang batasan dan pengaturannya tunduk pada Peraturan ini.
26.
Hutang atau pinjaman Pasangan Calon yang timbul dari penggunaaan uang atau barang dan jasa dari pihak lain, diperlakukan ketentuan sumbangan yang batasan dan pengaturannya tunduk pada Keputusan ini.
B.
PEMBATASAN DANA KAMPANYE 1.
KPU Kabupaten menetapkan pembatasan pengeluaran Dana Kampanye dengan memperhitungkan metode Kampanye, jumlah kegiatan Kampanye, perkiraan jumlah peserta Kampanye, standar biaya daerah, bahan Kampanye yang diperlukan, cakupan wilayah dan kondisi geografis, logistik, dan manajemen Kampanye/konsultan.
2.
Pembatasan
pengeluaran
Dana
Kampanye
dilakukan
dengan
cara
menghitung total dari biaya kegiatan dengan rumus sebagai berikut: a. rapat umum = jumlah peserta x frekuensi kegiatan x standar biaya daerah; b. pertemuan terbatas = jumlah peserta x frekuensi kegiatan x standar biaya daerah; c. pertemuan tatap muka = jumlah peserta x frekuensi x standar biaya daerah; d. pembuatan bahan kampanye = persentase jumlah kegiatan (n %) x pemilih x Rp 25.000,00; e. jasa manajemen/konsultan. 3.
Dalam menetapkan pembatasan pengeluaran Dana Kampanye, KPU/KIP Kabupaten berkoordinasi dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau petugas yang ditunjuk Pasangan Calon untuk mendapatkan masukan.
4.
Pembatasan pengeluaran Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2 ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten dengan memerhatikan rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada angka 3.
C.
REKENING KHUSUS DANA KAMPANYE 1.
Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon dan Pasangan Calon Perseorangan wajib membuka Rekening Khusus Dana Kampanye pada Bank Umum.
2.
Rekening Khusus Dana Kampanye untuk pasangan calon dari partai politik atau gabungan partai politik sebagaimana dimaksud pada angka 1 dibuka pada bank umum oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon.
3.
Rekening Khusus Dana Kampanye yang dibuka oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 1 dibuka atas nama Pasangan Calon dan spesimen tanda tangan harus dilakukan bersama oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Pasangan Calon.
4.
Pembukaan Rekening Khusus bagi Pasangan Calon yang diusulkan oleh Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada angka 2 dilakukan oleh petugas yang ditunjuk oleh Gabungan Partai Politik.
5.
Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon dan Pasangan Calon perseorangan melaporkan hanya 1 (satu) nomor Rekening Khusus Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam angka 1 kepada KPU Kabupaten.
6.
Rekening Khusus Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 5 yang telah disampaikan kepada KPU Kabupaten tidak dapat ditarik dan/atau dilakukan penggantian.
7.
Salinan Rekening Khusus Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 5 menjadi dokumen persyaratan pencalonan yang disampaikan pada saat pendaftaran dan menjadi lampiran pada LADK dan LPPDK.
BAB III PELAPORAN DANA KAMPANYE
A.
PENCATATAN DANA KAMPANYE 1.
Dana Kampanye wajib diperoleh, dikelola, dan dipertanggungjawabkan berdasarkan prinsip legal, akuntabel, dan transparan.
2.
Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 1 menjadi tanggung jawab Pasangan Calon.
3.
Dana Kampanye berbentuk uang yang bersumber dari Pasangan Calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon Perseorangan,
dan sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain wajib dicatat dan ditempatkan pada Rekening Khusus Dana Kampanye sebelum digunakan untuk kegiatan Kampanye Pemilihan. 4.
Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dapat menerima sumbangan Dana Kampanye yang bersumber dari Pasangan Calon, Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik dan Pihak Lain.
5.
Partai Politik atau Gabungan Partai Politik wajib mencatat penerimaan sumbangan sebagaimana dimaksud angka 4 dalam pembukuan penerimaan Dana Kampanye.
6.
Partai Politik atau Gabungan Partai Politik wajib menyampaikan pembukuan penerimaan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud angka 5 kepada pasangan calon untuk dilampirkan dalam LADK.
7.
Format pembukuan penerimaan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 5 tercantum dalam Lampiran II, Lampiran III dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
8.
Pasangan Calon wajib mencatat semua penerimaan dan pengeluaran dalam pembukuan khusus Dana Kampanye.
9.
Pembukuan sebagaimana dimaksud pada angka 8 terpisah dari pembukuan keuangan pribadi Pasangan Calon.
10.
Pembukuan sebagaimana dimaksud pada angka 8 mencakup informasi tentang bentuk dan jumlah penerimaan dan pengeluaran disertai bukti pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.
11.
Pembukuan sebagaimana dimaksud pada angka 8 dan angka 9 dimulai sejak Pasangan Calon ditetapkan dan ditutup pada saat masa Kampanye berakhir.
B.
PELAPORAN DANA KAMPANYE 1.
Pasangan Calon wajib menyusun dan menyampaikan Laporan Dana Kampanye kepada KPU Kabupaten.
2.
Penyusunan laporan Dana Kampanye Pasangan Calon dapat dibantu staf khusus yang mempunyai latar belakang akuntansi dalam penyusunan laporan Dana Kampanye.
3.
Pasangan Calon wajib menyusun dan menyampaikan laporan Dana Kampanye yang terdiri atas: a.
LADK;
b.
LPSDK; dan
c.
C.
LPPDK.
LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE (LADK) 1.
LADK sebagaimana dimaksud dalam huruf B angka 3 huruf a adalah pembukuan yang memuat informasi: a.
Rekening Khusus Dana Kampanye;
b.
sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan;
c.
rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh sebelum pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye; dan
d.
penerimaan sumbangan yang bersumber dari Pasangan Calon atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan pihak lain.
2.
Pembukuan LADK ditutup pada saat penetapan Pasangan Calon.
3.
Pasangan Calon menyampaikan LADK sebagaimana dimaksud dalam huruf B angka 3 huruf a kepada KPU Kabupaten 1 (satu) hari sebelum masa Kampanye.
4.
LADK disampaikan ke KPU Kabupaten paling lambat tanggal 26 Agustus 2015 pukul 18.00 WIB berdasarkan waktu di Kantor KPU Kabupaten.
5.
Format LADK sebagaimana dimaksud pada angka 3 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
6.
Penyampaian LADK sebagaimana dimaksud dalam angka 3 dapat dsampaikan oleh Pasangan Calon atau petugas yang ditunjuk.
7.
Petugas yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada angka 6 wajib menyerahkan surat tugas.
8.
KPU Kabupaten menerima LADK dari Pasangan Calon atau petugas yang ditunjuk.
9.
10.
KPU Kabupaten melakukan pencermatan terhadap: a.
cakupan informasi; dan
b.
format LADK.
KPU Kabupaten membuat tanda terima LADK yang ditandatangani bersama dengan Pasangan Calon atau petugas yang ditunjuk.
11.
KPU Kabupaten menuangkan hasil penerimaan LADK dalam berita acara.
12.
Dalam hal cakupan informasi dan/atau format LADK sebagaimana dimaksud dalam angka 9 tidak lengkap, KPU Kabupaten mengembalikan LADK dan memberikan tanda terima pengembalian dan berita acara.
13.
Tanda terima dan berita acara LADK sebagaimana dimaksud dalam angka 10 dan 11 dibuat dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
14.
KPU Kabupaten mengumumkan LADK paling lambat 1 (satu) hari setelah menerima LADK sebagaimana dimaksud dalam angka 8 pada papan pengumuman dan/atau laman KPU.
D.
LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE 1.
LPSDK sebagaimana dimaksud dalam huruf B angka 3 huruf b adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan yang diterima Pasangan Calon setelah LADK disampaikan kepada KPU Kabupaten.
2.
LPSDK ditutup 1 (satu) hari sebelum LPSDK disampaikan kepada KPU KPU Kabupaten.
3.
Pasangan Calon menyampaikan LPSDK sebagaimana dimaksud angka 1 kepada KPU Kabupaten sesuai dengan jadwal dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.
4.
LPSDK sebagaimana dimaksud pada angka 3 disampaikan kepada KPU Kabupaten paling lambat tanggal 16 Oktober 2015 pukul 18.00 WIB waktu di Kantor KPU Kabupaten.
5.
Format LPSDK sebagaimana dimaksud pada angka 3 tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
6.
LPSDK dapat disampaikan oleh Pasangan Calon atau petugas yang ditunjuk.
7.
Petugas yang ditunjuk wajib menyerahkan surat tugas.
8.
KPU Kabupaten menerima LPSDK dari Pasangan Calon atau petugas yang ditunjuk.
9.
KPU Kabupaten melakukan pencermatan terhadap: a. kelengkapan informasi; dan b. format LPSDK.
10.
KPU Kabupaten membuat tanda terima LPSDK yang ditandatangani bersama dengan Pasangan Calon atau petugas yang ditunjuk.
11.
KPU Kabupaten menuangkan hasil penerimaan LPSDK dalam berita acara.
12.
Dalam hal cakupan informasi dan/atau format LPSDK sebagaimana dimaksud pada angka 9 tidak lengkap, KPU Kabupaten membuat catatan khusus dalam berita acara.
13.
Tanda terima dan berita acara LPSDK tercantum dalam Lampiran V Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
14.
KPU Kabupaten mengumumkan LPSDK paling lambat 1 (satu) hari setelah menerima LPSDK sebagaimana dimaksud dalam angka 8 pada papan pengumuman dan/atau laman KPU Kabupaten.
E.
LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE (LPPDK) 1.
LPPDK sebagaimana dimaksud dalam huruf B angka 3 huruf b adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye Pasangan Calon.
2.
LPPDK menyajikan semua penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye baik dalam bentuk uang, barang, dan jasa.
3.
Penyajian LPPDK sebagaimana dimaksud pada angka 2, menggunakan pendekatan aktivitas.
4.
Pasangan Calon menyampaikan LPPDK kepada KPU Kabupaten paling lambat
5.
1 (satu) hari sesudah masa Kampanye berakhir.
Penyerahan LPPDK paling lambat tanggal 6 Desember 2015 pukul 18.00 WIB. berdasarkan waktu di Kantor KPU Kabupaten.
6.
Format LPPDK sebagaimana dimaksud pada angka 4 tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
7.
Penyampaian LPPDK sebagaimana dimaksud dalam angka 4 dapat dilakukan oleh pasangan calon atau petugas yang ditunjuk.
8.
Petugas yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada angka 7 wajib menyerahkan surat tugas.
9.
KPU Kabupaten menerima LPPDK dari Pasangan Calon atau petugas yang ditunjuk.
10.
KPU Kabupaten menerima LPPDK dari Pasangan Calon atau petugas yang ditunjuk.
11.
KPU Kabupaten membuat tanda terima LPPDK yang ditandatangani bersama dengan Pasangan Calon atau petugas yang ditunjuk.
12.
KPU Kabupaten menuangkan hasil penerimaan LPPDK dalam berita acara.
13.
Tanda terima dan berita acara LPPDK sebagaimana dimaksud dalam angka 12 dibuat dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
14.
KPU Kabupaten menyampaikan LPPDK sebagaimana dimaksud dalam angka 1 kepada KAP yang ditunjuk paling lambat 1 (satu) hari setelah diterimanya LPPDK.
BAB IV AUDIT DANA KAMPANYE
A.
BENTUK PERIKATAN DAN TUJUAN AUDIT 1.
Bentuk perikatan audit Dana Kampanye dalam Pemilihan adalah audit kepatuhan.
2.
Audit kepatuhan sebagaimana dimaksud pada angka 1, adalah kepatuhan terhadap peraturan perundang- undangan yang mengatur tentang Dana Kampanye Pemilihan.
3.
Keluaran audit kepatuhan sebagaimana dimaksud pada angka 1 berupa Opini patuh atau tidak patuh.
4.
Tujuan audit kepatuhan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 sampai 3 adalah untuk menilai kesesuaian pelaporan Dana Kampanye dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Dana Kampanye.
B.
SELEKSI KANTOR AKUNTAN PUBLIK 1.
KPU Kabupaten, melakukan seleksi KAP untuk melakukan audit Dana Kampanye Pasangan Calon.
2.
Seleksi KAP sebagaimana dimaksud pada angka 1 termasuk dalam kategori jasa konsultan yang dilaksanakan
berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang mengatur tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 3.
Biaya pelaksanaan kerja KAP sebagaimana dimaksud pada angka 1 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pekalongan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pekalongan.
4.
KPU Kabupaten menetapkan KAP berdasarkan hasil seleksi sebagaimana dimaksud dalam angka 2 untuk melakukan audit LPPDK dari 1 (satu) Pasangan Calon di daerah yang bersangkutan.
5.
KAP sebagaimana dimaksud pada angka 4 dapat melakukan audit LPPDK Pasangan Calon di daerah lainnya.
C.
PERIKATAN AUDIT 1.
AP yang akan melakukan audit wajib dilengkapi dengan surat tugas dari KAP yang ditetapkan KPU Kabupaten.
2.
AP yang melakukan audit sebagaimana dimaksud pada angka 1 wajib membuat pernyataan tertulis sebagai berikut: a.
tidak berafiliasi secara langsung ataupun tidak langsung dengan Pasangan Calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Pasangan Calon Perseorangan;
b.
bukan merupakan anggota dari Partai Politik dan/atau gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon.
3.
AP dan staf auditor yang melakukan audit sebagaimana dimaksud pada angka 1 diutamakan yang telah mengikuti pelatihan audit Dana Kampanye dari Asosiasi Profesi Akuntan Publik.
4.
AP yang melakukan audit sebagaimana dimaksud pada angka 1 wajib menghadiri pertemuan atau sosialisasi Peraturan KPU Dana Kampanye yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten.
5.
AP yang melakukan audit sebagaimana dimaksud pada angka 1 bertanggung jawab atas laporan hasil audit.
6.
Ketentuan lebih lanjut tentang pedoman pelaksanaan audit bagi AP ditetapkan dengan Keputusan KPU.
D.
PELAKSANAAN AUDIT DANA KAMPANYE 1.
KAP wajib menyelesaikan audit paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak KAP menerima LPPDK dari KPU Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Bab III huruf E angka 14.
2.
Pasangan Calon wajib membantu auditor dari KAP dengan menyediakan semua catatan, dokumen, dan keterangan yang diperlukan tepat waktu.
3.
Pasangan Calon wajib memberikan akses bagi auditor dari KAP untuk: a. mendapatkan informasi tentang pembukuan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye, Rekening Khusus Dana Kampanye, dokumen pencatatan, dan data lain yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye; b. melakukan verifikasi kebenaran sumbangan dan identitas penyumbang; c. meminta konfirmasi kepada pihak ketiga apabila dianggap perlu; dan d. memperoleh surat representasi dari pihak yang diaudit.
E.
PENYAMPAIAN DAN PENGUMUMAN HASIL AUDIT DANA KAMPANYE 1.
KAP menyampaikan hasil audit kepada KPU Kabupaten paling lambat 15 (lima belas) hari setelah diterimanya LPPDK dari KPU Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Bab III huruf E angka 14.
2.
Hasil pekerjaan audit sebagaimana dimaksud pada angka 1 wajib dilampiri kertas kerja audit untuk keperluan pemeriksaan keuangan KPU Kabupaten.
3.
KPU Kabupaten menyampaikan hasil audit Dana Kampanye kepada Pasangan Calon, paling lambat 3 (tiga) hari setelah menerima hasil audit dari KAP sebagaimana dimaksud dalam angka 1.
4.
KPU Kabupaten mengumumkan hasil audit laporan Dana Kampanye paling lambat 1 (satu) hari setelah menerima hasil audit dari KAP pada papan pengumuman dan/atau laman KPU Kabupaten.
5.
KPU Kabupaten menyampaikan 1 (satu) rangkap hasil audit LPPDK Pasangan Calon dalam bentuk softcopy kepada KPU paling lambat 15 (lima belas) hari setelah menerima hasil audit dari KAP.
BAB V LARANGAN DAN SANKSI A.
LARANGAN 1.
Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Pasangan Calon perseorangan dilarang menerima sumbangan atau bantuan lain untuk Kampanye yang berasal dari: a.
negara asing, lembaga swasta asing, lembaga swadaya masyarakat asing dan warga negara asing;
b.
penyumbang atau pemberi bantuan yang tidak jelas identitasnya;
c.
Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan
d.
badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha milik desa atau sebutan lain.
2.
Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon dan Pasangan Calon perseorangan yang menerima sumbangan sebagaimana dimaksud pada angka 1: a.
dilarang menggunakan dana dimaksud;
b.
wajib melaporkan kepada KPU Kabupaten;
c.
menyerahkan sumbangan tersebut ke kas Negara paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa Kampanye berakhir.
3.
KAP yang ditetapkan dilarang melibatkan pihak-pihak di bawah ini sebagai auditor: a.
tim Kampanye atau petugas Kampanye Pasangan Calon dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Pasangan Calon perseorangan;
b.
pihak yang terlibat dalam penggalangan dana atau pengeluaran uang atau penyimpanan kekayaan Pasangan Calon;
c.
orang yang mempunyai hubungan khusus atau afiliasi dengan Pasangan Calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Pasangan Calon perseorangan;
d.
Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, pejabat Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh, dan Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota; dan
e.
pihak yang tidak berdomisili yang sama dengan tempat kedudukan KAP, kecuali domisili pihak tersebut masih dalam jarak tempuh yang normal dalam hubungan kerja sehari-hari.
B.
SANKSI 1. Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar dalam laporan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Bab II huruf A angka 17, dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang Pemilihan. 2. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Pasangan Calon perseorangan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Bab II huruf A angka 22, dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang Pemilihan.
3. Pasangan Calon yang melanggar ketentuan pembatasan pengeluaran Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Bab II huruf B angka 4, dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai Pasangan Calon. 4. Pasangan Calon yang terlambat menyampaikan LPPDK kepada KPU Kabupaten sampai batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal Bab III huruf E angka 4 dan 5, dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai Pasangan Calon. 5. Dalam hal KAP yang ditunjuk untuk melaksanakan audit diketahui tidak memberikan informasi yang benar mengenai persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Bab IV huruf C angka 2, KAP yang bersangkutan dibatalkan pekerjaannya dengan terlebih dahulu dilakukan klarifikasi. 6. KAP yang dibatalkan pekerjaannya sebagaimana dimaksud pada angka 5, tidak berhak mendapatkan pembayaran jasa. 7. KPU Kabupaten menetapkan KAP pengganti untuk melanjutkan pelaksanaan audit atas laporan Dana Kampanye Pasangan Calon yang bersangkutan. 8. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Bab V huruf A angka 1 dan 2, dikenai sanksi berupa pembatalan Pasangan Calon yang diusulkan. 9. Pasangan Calon perseorangan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Bab V huruf A angka 1 dan 2, dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai Pasangan Calon. 10. Mekanisme pemberian sanksi pembatalan sebagaimana dimaksud dalam angka 3, angka 4 dan angka 8, sebagai berikut: a.
KPU Kabupaten melakukan klarifikasi kepada Pasangan Calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon atau Pasangan Calon perseorangan;
b.
hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a diputuskan dalam rapat pleno.
11. Pembatalan sebagai Pasangan Calon dituangkan dalam Keputusan KPU Kabupaten.
BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN
1.
KPU Kabupaten memberikan pelayanan pelaporan Dana Kampanye kepada Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye.
2.
3.
Pelayanan sebagaimana dimaksud pada angka 1 terdiri atas konsultasi: a.
tatap muka;
b.
melalui telepon; dan
c.
melalui email.
Kewajiban KPU Kabupaten dalam memberikan pelayanan adalah: a.
menyiapkan petugas dari Sekretariat KPU Kabupaten, dan dapat dibantu oleh asosiasi akuntan Indonesia;
b.
menyusun jadwal dan waktu pelayanan konsultasi;
c.
menyiapkan buku tamu/buku kendali yang memuat informasi nama, alamat nomor telepon, materi konsultasi, penjelasan petugas KPU Kabupaten, tanda tangan petugas dan tamu;
d.
menyiapkan alamat email KPU Kabupaten; dan
e.
berkoordinasi dengan kantor Kas Negara atau asosiasi profesi akuntan publik.
4.
Pihak lain yang melaksanakan dan mendanai Kampanye untuk Pasangan Calon wajib menyusun dan melaporkan Dana Kampanye kepada Pasangan Calon.
5.
Pihak lain sebagaimana dimaksud pada angka 4 meliputi kelompok masyarakat, organisasi kemasyarakatan, perusahaan swasta, individu, dan pihak yang melakukan kegiatan Kampanye untuk mendukung Pasangan Calon.
6.
Pasangan Calon melaporkan Dana Kampanye pihak lain sebagaimana dimaksud pada angka 4 kepada KPU Kabupaten sebagai lampiran LPPDK.
7.
Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten dapat mengakses informasi data yang terkait dengan laporan Dana Kampanye KPU Kabupaten.
8.
Permohonan akses informasi Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 7, disampaikan secara tertulis kepada KPU Kabupaten.
9.
Masyarakat dan lembaga pemantauan Pemilihan dapat berperan serta mengawasi pengelolaan Dana Kampanye.
10. Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada angka 9 dilakukan dalam bentuk melaporkan indikasi terjadinya pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang Pemilihan. 11. Laporan sebagaimana dimaksud pada angka 10 yang disampaikan kepada KPU Kabupaten dapat digunakan oleh KAP sebagai bahan audit Dana Kampanye.
12. Dana Kampanye dilarang digunakan untuk membiayai saksi Pasangan Calon dalam pemungutan dan penghitungan suara.
BAB VIII KETENTUAN PENUTUP
Pedoman teknis ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Kajen pada tanggal 20 Mei 2015 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEKALONGAN, ttd MUDASIR
