BAB II INTERNATIONAL CRIMINAL POLICE ORGANIZATION (ICPO- INTERPOL) DALAM HUKUM INTERNASIONAL

BAB II INTERNATIONAL CRIMINAL POLICE ORGANIZATION (ICPOINTERPOL) DALAM HUKUM INTERNASIONAL

Dalam beberapa tahun terakhir, muncul kejahatan-kejahatan yang beraspek internasional yang disebut sebagai kejahatan transnasional (transnational crime19). Istilah transnasional sendiri dalam kepustakaan hukum internasional pertama kali diperkenalkan oleh Phillip C. Jessup. Jessup menjelaskan bahwa selain istilah hukum internasional atau international law, digunakan pula istilah hukum transnasional atau transnasional law yang dirumuskan, semua hukum yang mengatur semua tindakan atau kejadian yang melampaui batas territorial suatu Negara.20 Kejahatan transnasional merupakan bagian dari kejahatan internasional yang mempunyai dampak melewati batas territorial suatu Negara, kejahatan transnasional dapat dilakukan secara individual dan/atau kelompok atau terorganisir. Kejahatan transnasional yang terorganisir diatur dalam Convention of Transnational Organized Crime 2000 atau yang biasa disebut dengan Konvensi Palermo 2000.

19

Pengertian istilah transnational crime digunakan dalam salah satu Keputusan Kongres PBB ke VIII, tentang Pencegahan Kejahatan dan Perlakuan terhadap para Pelanggar Hukum tahun 1990, dan digunakan dalam Konvensi Wina tentang Pencegahan dan Pemberantasan Lalu Lintas Ilegal Narkotika dan Psikotropika tahun 1988. Pengertian istilah tersebut terakhir digunakan dalam Konvensi PBB Anti Kejahatan Transnasional Terorganisasi tahun 2000. yang diartikan, sebagai kejahatan yang memiliki karakteristik (1) melibatkan dua negara atau lebih; (2) pelakunya atau korban WNA; (3) sarana melampaui batas territorial satu atau dua negara. 20 Romli Atmasasmita, Tindak Pidana Narkotika Transnasional dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1997, hal 27.

27

Universitas Sumatera Utara

28

Kejahatan Internasional dapat diartikan secara luas sebagai keseluruhan perbuatan yang dikategorikan sebagai kejahatan yang bersifat lintas batas negara. Batasan definisi dan klasifikasi dari kejahatan internasional menunjukkan adanya unsur lintas batas atau menyangkut kepentingan bukan hanya domestik dari suatu negara, tetapi juga kepentingan negara lain. 21 Definisi yang lebih luas dari kejahatan internasional juga dapat diartikan sebagai perbuatan yang memang diperangi oleh seluruh umat manusia yaitu kejahatan seperti, perang, penjajahan dan perbudakan. Kejahatan Internasional seperti ini dapat dikategorikan dalam hukum humaniter yang membahas secara khusus mengenai hukum perang internasional. Ada pula kejahatan internasional perkembangan dari bentuk kejahatan yang dikenal secara domestik yang berubah sifatnya dan berkembang menjadi ancaman masyarakat internasional secara umum seperti perdagangan orang dan peredaran obat bius. 22 I Wayan Parthiana dalam bukunya, Hukum Pidana Internasional merumuskan definisi dan klasifikasi Kejahatan Internasional sebagai berikut23 : Pertama; Dimensi-dimensi internasional dari hukum pidana nasional, bisa saja pada hukum pidana nasional itu yang diberlakukan keluar batas-batas wilayah Negara yang bersangkutan; Misalnya pemberlakuan hukum pidana nasional terhadap kejahatan yang terjadi di dalam wilayah Negara tetapi menimbulkan

21

Sardjono, op.cit, hal 19 Ibid, hal 20 23 I Wayan Parthiana. Op.cit, hlm. 33 22


29

korban yang berada di luar wilayah Negara, seperti korban-korban di laut lepas atau di ruang udara di atas laut lepas. Kedua; Dimensi-dimensi internasional dari kejahatannya adalah, kejahatan dengan segala akibatnya itu tidak terjadi semata-mata di dalam batas wilayah Negara yang bersangkutan, tetapi juga di wilayah Negara lain, sehingga tersangkut kepentingan atau hukum nasional Negara atau Negara-negara lainnya, misalnya kejahatan yang dilakukan di suatu Negara ternyata menimbulkan korban di pelbagai Negara. Sebagai contoh adalah kejahatan pemalsuan mata uang yang dilakukan di wilayah suaatu Negara dan kemudian diedarkan ke Negara-negara yang mata uangnya dipalsukan. Ketiga; Bahkan dimensi internasionalnya itu bisa terjadi pada subyek hukumnya, baik subyek hukum sebagai si pelaku maupun korban dari kejahatan tersebut. Misalnya , beberapa orang yang berada di wilayah Negara yang berbedabeda, bekerjasama melakukan kejahatan yang menimbukan korban juga di pelbagai Negara. Dalam hal ini, tersangkut kepentingan lebih dari satu Negara dengan hukum nasionalnya msing-masing. Keempat; Kombinasi dari pertama, kedua, dan ketiga. Dalam kenyataan hidup sehari-hari, dapat dijumpai pelbagai jenis kejahatan yang boleh jadi menampakkan semua aspek seperti dipaparkan di atas.


30

Prof. Dr. H. R. Abdussalam dalam bukunya Hukum Pidana Internasional memberikan juga batasan definisi dari kejahatan internasional yang juga berbeda aspek prosedural penegakan hukumnya menjadi24 : a. Tindak pidana internasional yang merupakan pelanggarah hukum hak asasi

manusia dalam keadaan damai yang dikenal dengan islilah

trasnational crimes. Elemen - elemen dari transnational crime, antara lain25 : a. Conduct affecting more than one state b. Conduct including or affecting citizen of more than one state c. Means and methods tranced national boundaries b. Tindak pidana internasional yang merupakan pelanggaran hukum hak asasi

manusia dalam konflik bersenjata baik internasional maupun non

internasional disebut juga pelanggaran hukum humaniter internasional (pelanggaran terhadap konvensi – konvensi dan protokol) Dari definisi Kejahatan Internasional yang dikemukakan oleh I Wayan Parthiana dan Abdussalam tersebut, dapat dilihat bahwa makna kejahatan internasional mengalami perluasan. Kejahatan Internasional yang pada awalnya dikenal hanya dalam bentuk konflik bersenjata antar subjek hukum internasional mulai berkembang dan akhirnya dikenal istilah transnasional crime atau kejahatan lintas batas negara.

24

Abdussalam,op.cit, hal 4 Ibid, hal 242

25


31

Karena modus serta akibat dari kejahatan-kejahatan telah melampaui lebih dari satu wilayah Negara, maka dari itu dibentuklah suatu organisasi antar kepolisian antar Negara yang disebut dengan International Criminal Police Organization (ICPO-Interpol). ICPO merupakan suatu organisasi internasional yang bergerak dalam bidang penanggulangan kejahatan internasional. ICPO sendiri lebih dikenal dengan nama Interpol bukan merupakan singkatan dari International Police karena memang tidak ada yang namanya Polisi Internasional atau Polisi Dunia dalam hukum internasional sejauh ini. ICPO sendiri saat ini telah bermarkas di Lyon (Prancis) dan telah beranggotakan 190 negara sampai saat ini. Info lebih lengkap mengenai Interpol bisa di lihat dari uraian di bawah ini.

A. Sejarah dan Perkembangan ICPO-Interpol Awal berdirinya Interpol adalah pada saat diselenggarakannya kongres internasional pertama Polisi Kriminal di Monaco dari tanggal 14 sampai dengan 18 April 1914. Kongres tersebut diprakarsai oleh Pangeran Albert I dari Monaco dan dihadiri oleh para perwira polisi, hakim-hakim, sarjana-sarjana hukum dari 14 negara26. Adapun masalah yang didiskusikan adalah : a. Metode mempercepat dan mempermudah investigasi dan penangkapan pelaku tindak pidana. b. Penyempurnaan teknik identifikasi.

26

Sardjono, op.cit, hal 8


32

c. Pusat pengumpulan data tingkat internasional. d. Unifikasi prosedur ekstradisi. Kongres ini menghasilkan 12 resolusi, namun dengan meletusnya Perang Dunia I, apa yang telah direncanakan dalam resolusi tidak dapat dilaksanakan. Pada tahun 1919 setelah Perang Dunia I, Kolonel M.C. Van Houten, dari Kepolisian Kerajaan Belanda, mengulangi cita-cita kerjasama kepolisian tersebut dengan mengusulkan agar diadakan konferensi lagi. Pada tahun 1923 atas prakarsa Dr. Johanes Schober, Kepala Kepolisian Australia diadakan Kongres II pada tanggal 3 sampai dengan 7 September 1923. Dalam konferensi tersebut hadir 138 utusan dari 20 negara antara lain Austria, Denmark, Mesir, Perancis, Jerman, Yunani dan Hongaria. Pada Kongres II ini berhasil disusun Anggaran Dasar ICPC (International Criminal Police Commission) dan Wina ditetapkan sebagai markas besar.27 Pada awal permulaan berdirinya ICPC, telah dijelaskan apakah ICPC yang didirikan atas anggaran dasar 1923 merupakan suatu panitia yang dibentuk oleh para utusan yang menghadiri kongres tersebut atau sudah berbentuk organisasi antar pemerintah.28 Patut diketahui bahwa pada saat itu tidak ada dokumen yang ditandatangani oleh para utusan, yang mungkin mereka tidak mempunyai mandat sebagai wakil pemerintah. Namun anggaran dasar telah menetapkan bahwa pemerintah dari negara anggota di kemudian hari dapat campur tangan. Pasal 33 27 28

Ibid. hal 12 Ibid. hal 14


33

Anggaran Dasar menetapkan bahwa pemerintah yang tidak terwakili dalam kongres telah diminta untuk mengajukan wakil-wakil mereka. Di samping itu, anggaran dasar juga belum menentukan prosedur penerimaan anggota baru. Memang harus diakui, masih banyak masalah-masalah yang bersifat samar, namun demikian kebiasaan-kebiasaan telah mampu mengatasi masalah-masalah tersebut. Suatu negara yang akan menjadi anggota baru, biasanya akan menyerahkan dokumen resmi dan membayar uang iuran yang pada umumnya dibayar oleh pemerintah negara anggota. Dalam sidang Umum ke-14 di Bukarest bulan Juni 1938, tidak lama setelah pendudukan Jerman, untuk menghindari pengaruh politik, muncul suatu pendapat agar markas besar ICPC dipindahkan ke negara netral. Namun pendapat tersebut tidak diterima oleh Majelis Umum. Sebenarnya Kepala Kepolisian Jerman Yedrich merencanakan untuk mengambil alih ICPC dan memindahkan markas besarnya dari Wina ke Berlin. Untuk melaksanakan maksudnya tersebut, Yedrich telah mengadakan pemungutan suara secara paksa dengan cara suratmenyurat dan anggota-anggota ICPC diberi waktu selama 3 (tiga) minggu untuk memberikan jawaban yang justru pada saat itu Perang Dunia II telah berkobar. Negara-negara yang tidak memberikan jawaban telah dianggap memberikan persetujuan secara diam-diam. Dokumen-dokumen ICPC telah hilang selama jatuhnya kota Berlin beberapa tahun kemudian.29

29

Ibid. hal. 9.


34

Segera setelah berakhirnya Perang Dunia II, Inspektur Jenderal F.E. Louwage, dari Kepolisian Belgia, memutuskan untuk mengadakan pertemuan dengan wakil-wakil Negara anggota. Undangan untuk mengadakan pertemuan tersebut dikirim melalui saluran diplomatik.30 Pertemuan tersebut merupakan Sidang Umum ICPC ke-XV dan para utusan dari 19 negara yang menghadiri sidang tersebut mengatakan siap untuk menerima anggota baru. Dalam agenda sidang umum tercantum suatu gagasan untuk merencanakan anggaran dasar yang baru dan memilih kota sebagai markas besar yang baru dan untuk pelaksanaannya dibentuk panitia. Majelis umum akhirnya memilih kota Paris sebagai markas besar ICPC. Presiden ICPC akan didampingi oleh suatu badan eksekutif yang benar-benar merupakan Dewan Internasional. Baik Presiden maupun badan eksekutif harus sama sekali terlepas dari negara-negara tempat kedudukan organisasi. Pada Sidang Umum ke-XVI di Brussel tahun 1946 dihadiri oleh 19 negara anggota. Keanggotaan organisasi ternyata meningkat dari tahun ke tahun. Sampai tahun 1956, ICPC telah beranggotakan 55 negara dan sampai dengan tahun 1977 menjadi 127 negara. ICPC dalam sejarahnya sampai dengan tahun 1956 dapat dikatakan tidak pernah mengalami kesulitan dan perselisihan yang berarti, kecuali selama masa peperangan. Kenyataan ini terutama disebabkan oleh tujuan ICPC yang jelas dan yang dinyatakan dengan tegas dalam anggaran dasarnya. Bahayabahaya yang mengancam keruntuhan ICPC telah mampu dicegah dengan adanya 30

Ibid. hal 13


35

Pasal 1 Anggaran Dasar 1946 yang berisi larangan untuk mencampuri atau melakukan kegiatan dalam bidang politik, agama dan rasial. Anggaran Dasar 1946 merupakan suatu revisi dari Anggaran Dasar 1923, yang memungkinkan ICPC memulai dengan suatu rencana baru dan menempatkan diri dalam suatu forum internasional secara lebih penting.31 Namun demikian dalam perkembangan selanjutnya, ternyata bahwa anggaran dasar inipun dianggap belum dapat mengikuti perkembangan terhadap kebutuhan yang semakin meningkat. Dalam perkembangan ini, kerjasama internasional antar badan-badan

kepolisian

menjadi

semakin

penting,

sehingga

organisasi

memerlukan lebih dari persetujuan secara diam-diam dari negara anggota. Di samping itu, pengeluaran-pengeluaran yang diperlukan oleh organisasi ternyata tidak dapat dipenuhi oleh peraturan-peraturan keuangan yang diadakan pada tahun 1946. Akhirnya muncul pendapat-pendapat dari sebagian negara anggota tentang perlu adanya perubahan secara menyeluruh dari anggaran dasar 1946, sehingga pada tahun 1956, nama ICPC berubah menjadi ICPO (International Criminal Police Organization), dimana sebelumnya pada tahun 1955 di Istambul telah dibicarakan konsep perubahan anggaran dasar yang baru dan pada Sidang Umum ke-XXVI di Wina, anggaran dasar baru diterima dan disahkan. Anggaran dasar yang baru tersebut terdiri dari 50 pasal dan peraturan yang bersifat umum. Tujuan ICPO yang dinyatakan dalam Pasal 2 sama dengan tujuan organisasi yang 31

Ibid. hal. 10


36

ditetapkan sebelumnya, sedangkan markas besarnya tetap berkedudukan di Paris. Ketika Sekretariat jenderal ICPO dipindahkan ke Paris pada tahun 1946, maka timbul kebutuhan alamat telegrap dan kata “Interpol” telah dipilih dan didaftarkan pada kantor pos di Paris, sehingga menjadi bagian dari nama resmi organisasi. Pada tahun 1966, Sekretariat jenderal ICPO kembali dipindahkan dari Paris ke Saint Cloud dan pada tahun 1989, tepatnya pada tanggal 27 November 1989 Markas Besar ICPO-Interpol ditempatkan di Lyon. Sejak saat itu banyak negara yang masuk menjadi anggota menurut prosedur yang telah ditetapkan dalam anggaran dasar, sehingga ICPO saat ini adalah benar-benar merupakan suatu organisasi internasional yang resmi diakui oleh dunia.32 Sampai dengan tahun 2012, Interpol telah memiliki 190 negara anggota.

1) Struktur Organisasi ICPO-Interpol Kekuasaan tertinggi dalam organisasi ICPO terletak pada Majelis Umum dan Komite Eksekutif, organ ini memberikan pertimbangan dan mempunyai kekuasaan untuk mengambil keputusan dan melaksanakan pengawasan. Selain itu juga mengadakan pertemuan secara berkala. Departemen-departemen terdapat pada Sekretariat Jenderal yang bertanggung jawab untuk melaksanakan keputusan-keputusan dan rekomendasi yang telah disahkan oleh organ tertinggi tersebut serta mempunyai hubungan yang erat dengan masing-masing NCB dari 32

Annual Report of Interpol tahun, ICPO-Interpol, Lyon France 2009. Hal 12


37

Negara anggota dalam rangka melaksanakan kerjasama kepolisian. NCB merupakan badan nasional yang bertanggung jawab sebagai penghubung antara Negara anggota dan Sekretariat Jendral. Berdasarkan Pasal 5 Anggaran Dasar ICPO, maka struktur organisasi ICPO adalah sebagai berikut : 1) Majelis Umum (General Assembly) Majelis Umum terdiri dari delegasi-delegasi yang ditunjuk oleh pemerintah Negara-negara anggota. Majelis umum adalah badan tertinggi dari Interpol yang mengambil keputusan-keputusan utama seperti kebijaksanaan umum, sumber daya yang diperlukan untuk kerjasama internasional, metode kerja, keuangan dan program kegiatan. Majelis umum juga memilih pejabat-pejabat organisasi. Secara Umum mengambil keputusan melalui mayoritas sederhana dalam bentuk rekomendasi atau resolusi. Setiap Negara anggota memiliki satu suara. Untuk lebih memahami fungsi dari Majelis Umum, maka dapat di lihat dalam Pasal 8 Anggaran Dasar ICPO-Interpol :33 a. Untuk melaksanakan tugas-tugas yang ditetapkan dalam konstitusi;

33

www.interpol.int ,Constitution and General Regulations, diakses pada tanggal 21 Mei

2012


38

b. Untuk menentukan prinsip-prinsip dan langkah-langkah umum yang sesuai untuk mencapai tujuan organisasi seperti yang tercantum dalam Pasal 2 Anggaran Dasar; c. Untuk memeriksa dan menyetujui program umum kegiatan yang disiapkan oleh Sekretariat Jendral untuk tahun mendatang; d. Untuk menentukan peraturan lain yang dianggap perlu; e. Untuk memilih pejabat dalam melaksanakan tujuan seperti yang disebutkan dalam konstitusi; f. Untuk mengambil keputusan dan membuat rekomendasi kepada Negara-negara anggota tentang hal-hal yang merupakan fungsi dari organisasi. g. Untuk memeriksa dan menyetujui setiap perjanjian yang dibuat dengan organisasi lain. 2) Komite Eksekutif (Executive Committee) Komite eksekutif memiliki 13 anggota yang dipilih oleh Majelis Umum dari para delegasi Negara-negara anggota. Presiden dari organiasi dipilih untuk masa jabatan 4 tahun. Ia memimpin Majelis Umum dan sidang Komite Eksekutif, menjamin pelaksanaan keputusan yang telah diambil oleh organiasi dan melaksanakan hubungan yang erat dengan Sekretariat Jenderal. 3 orang wakil


39

presiden dan 9 anggota luar biasa, yang dipilih untuk masa jabatan 3 tahun. Kedua belas anggota Komite Eksekutif tersebut dipilih berdasarkan keseimbangan geografi dan harus dari Negara yang berbeda-beda. Komite Eksekutif mengadakan pertemuan 3 kali setahun untuk menjamin pelaksanaan keputusan organisasi, menyusun agenda sidang umum, menyetujui program kegiatan dan rencana anggaran sebelum diajukan kepada Majelis Umum dan mengadakan pengawasan terhadap manajemen Sekretariat Jendral. 3) Sekretariat Jenderal ( General Secretariat ) Sekretariat Jenderal adalah badan administratif dan teknik yang bersifat tetap dan melalui badan-badan inilah kegiatan Interpol dilaksanakan. Badan ini melaksanakan keputusan yang diambil dalam sidang umum dan Komite Eksekutif melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan dalam rangka penanggulangan kejahatan internasional. Sekretariat Jenderal dipimpin oleh sekretaris jenderal dan dibantu oleh personil bidang teknik dan administratif, yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan organisasi. Sekretariat Jenderal terdiri dari Kantor Eksekutif dan 4 bagian yang masing-masing bertanggungjawab terhadap tugas yang spesifik. 34 a. Kantor Eksekutif Sekretariat Jenderal Merupakan unit bantuan teknik dan administratif yang membantu sekretaris jenderal dalam melaksanakan tugasnya. 34

Sardjono. Op. Cit., hal. 17


40

b. Divisi I ( Administrasi Umum) Divisi ini bertanggung jawab terhadap pembukuan keuangan organisasi, memimpin staf, menyiapkan perlengkapan dan pelayanan umum serta menyiapkan Sidang Umum dan pertemuan-pertemuan lain

yang

diselenggarakan Interpol. c. Divisi II (Divisi Polisi) Divisi ini bertanggung jawab terhadap pusat informasi polisi dan penanganan kasus-kasus kejahatan internasional. Divisi ini juga mengatur proses komputerisasi informasi dan sistem arsip elektronik dan menjamin bahwa peraturan-peraturan penghapusan internal diterapkan terhadap filefile, draft pencarian internasional (draft international notice) dan ringkasan kasus-kasus kriminal. Divisi II terdiri dari 4 sub divisi, yaitu : a) Sub Divisi 1, yaitu menangani kejahatan umum (kejahatan terhadap orang dan harta benda, kejahatan terorganisir, terorisme). b) Sub Divisi 2, menangani kejahatan ekonomi dan keuangan (penipuan, pemalsuan uang). c) Sub Divisi 3, menangani kejahatan peredaran gelap narkotika. d) Sub Divisi 4, menangani intelijen kriminal. d. Divisi III ( Divisi Pelatihan dan Pendidikan)


41

Divisi ini bertanggung jawab untuk mengumpulkan dan menerbitkan statistik kejahatan, menulis laporan kerja, menerbitkan majalah polisi reserse internasional, mewakili Interpol dalam konferensi-konferensi internasional, serta melakukan penelitian dan analisa terhadap prosedur yang digunakan oleh kepolisian negara anggotanya. e. Divisi IV ( Divisi Bantuan Teknik) Divisi bertanggung jawab untuk mempelajari, mengembangkan dan menerapkan teknologi komputer dan telekomunikasi yang penting bagi kerjasama organisasi. 4) Biro Pusat Nasional ( National Central Bureau ) Pengalaman memperlihatkan bahwa ada 3 faktor utama yang cenderung menghambat kerjasama internasional. Hambatan utama adalah perbedaan struktur kepolisian, yang sering mempersulit Negara lain untuk mengetahui departemen manakah yang bertanggung jawab untuk memberikan informasi mengenai suatu kasus. Kedua adanya perbedaan bahasa yang digunakan oleh tiap-tiap Negara. Hambatan yang ketiga adalah system-sistem resmi prosedur yang beraneka ragam. Dalam usaha memecahkan masalah-masalah ini diputuskan bahwa pemerintah dari tiap-tiap Negara anggota harus mengangkat suatu lembaga kepolisian permanen untuk bertindak sebagai NCB-Interpol untuk melaksanakan kerjasama internasional. Pengangkatan NCB di setiap Negara anggota ditentukan


42

dalam konstutitusi ICPO yang terdapat pada Pasal 31-33.35 Tugas utama dari NCB adalah menjamin pertukaran informasi secara internasional dalam rangka pencegahan dan penyidikan kejahatan. Dalam banyak kasus, lembaga yang dipilih adalah lembaga tingkat tinggi dengan kekuasaan luas yang mampu menjawab setiap permintaan dari Sekjen atau dari NCB lain. Staf NCB adalah anggota polisi dari masing-masing Negara atau pegawai pemerintah yang melaksanakan tugasnya sesuai dengan undang-undang Negara yang bersangkutan. Kegiatankegiatan NCB dapat dirinci sebagai berikut : a. Mengumpulkan dokumen dan intelijen criminal yang memiliki hubungan langsung dengan kerjasama kepolisian internasional dari sumber-sumber Negara mereka dan mengedarkannya kepada Sekjen dan NCB lainnya; b. Menjamin bahwa tindakan-tindakan ataupun operasi-operasi yang diminta oleh NCB Negara lain dijalankan di Negara tersebut; c. Menerima permintaan-permintaan informasi, pengecakan dan lain-lain dari NCB Negara lain serta menjawab permintaan-permintaan tersebut; d. Mengirimkan permintaan kerjasama internasional atas keputusan pengadilan atau atas permintaan kepolisian Negara yang bersangkutan kepada NCB Negara lainnya;

35

Pasal 31-32 Interpol Constitution


43

e. Kepala-kepala NCB menghadiri Sidang Umum Interpol sebagai delegasi dari negaranya dan menjamin bahwa keputusan-keputusan sidang dijalankan di negaranya. 5) Penasehat ( Advisers ) Untuk membantu kasus-kasus khusus, Interpol dapat berkonsultasi dengan para penasehat yang diangkat oleh Komite Eksekutif. Para penasehat ini bertugas selama 3 tahun dan merupakan orang-orang yang ahli dalam bidangnya masingmasing yang dapat berguna bagi kepentingan organisasi. 6) Komisi Pengawasan Data-data Interpol ( The Commission for the Control of INTERPOL’s Files ). Komisi ini merupakan badan yang independen yang bertugas untuk :36 a. Memastikan bahwa pengambilan informasi pribadi oleh Interpol sesuai dengan ketentuan dari organisasi; b. Memberikan nasehat kepada Interpol atas setiap kegiatan atau operasi, seperangkat aturan atau hal lain yang melibatkan pengolahan data-data pribadi; c. Memproses permintaan atas indormasi yang terdapat dalam data Interpol. 36

www.interpol.int, Interpol’s Structure, diakses pada tanggal 22 Mei 2012


44

2) ICPO-Interpol Bukanlah Polisi Internasional atau Polisi Dunia. Sebagai titik tolak, perlu diteliti apakah ICPO-Interpol itu adalah “Polisi Internasional” atau “Polisi Dunia”, untuk menjawab pertanyaan tersebut, maka di tinjau dari 3 (tiga) aspek, yaitu : a. Arti istilah “Polisi” Sebagaimana diketahui arti istilah polisi harus dibedakan antara “polisi sebagai fungsi” dan “polisi sebagai organ”. Polisi sebagai tugas pada pokoknya menunjuk pada tugas untuk menjamin ditaatinya norma-norma yang berlaku dalam masyarakat sehingga dapat dipelihara dan dijamin keamanan dan keterlibatan dalam masyarakat tersebut. Sedangkan polisi sebagai organ, menunjuk pada organ di dalam masyarakat atau Negara yang mempunyai tugas sebagaimana disebut di atas, yang di dalam hal-hal tertentu diberi wewenang untuk melakukan tindakan-tindakan yang bersifat memaksa. Dari gambaran tersebut, kiranya jelas tidak dapat dipisahkan antara polisi sebagai tugas maupun sebagai organ dengan masyarakat atau dengan perkataan lain tidak mungkin adanya masyarakat tanpa polisi.37 b. Karakteristik masyarakat internasional.

37

Sardjono, op.cit, hal 48


45

Berdasarkan hukum internasional terdapat 2 (dua) teori tentang masyarakat internasional, yakni :38 1) Teori Universalisme, bahwa masyarakat internasional adalah suatu masyarakat yang terdiri dari individu-individu yang mendiami permukaan bumi, karena itu sebagai umaat manusia merupakan satu kesatuan. Teori ini menitikberatkan kepada hal-hal yang sama yang memiliki individuindividu

dan

karenanya

menjadi

dasar

dari

ikatan-ikatan

yang

menghubungkan mereka satu sama lain. 2) Karena diatas individu-individu banyak organisasi dimana setiap individu pasti menjadi anggotanya dan dalam perkembangan modern ini, organisasi yang paling tinggi tingkatannya adalah Negara, maka timbul teori yang kedua

yang menyatakan bahwa masyarakat

internasional adalah

masyarakat yang terdiri dari Negara-negara. Dalam hubungan dengan teori-teori tersebut di atas yang pada umumnya merupakan pendapat para sarjana hukum internasional mengenai karakteristik masyarakat internasional antara lain dapat ditonjolkan :39

38

Mochtar Kusumaatmadja, Pengantar Hukum Internasional, Bandung, PT Alumni, 2003 hal.36 39 Jawahir Thontowi & Pranoto Iskandar, Hukum Internasional Kontemporer, Bandung, Refika Aditama, 2007, hal. 42


46

a) Bahwa dalam masyarakat internasional tidak ada kekuasaan (politik) yang tertinggi yang dapat melakukan tindakan-tindakan yang bersifat memaksa terhadap subjek-subjek hukum internasional lainnya. b) Bahwa dalam masyarakat internasional, Negara-negara melaksanakan kedaulatannya sesuai dengan kepentingan masing-masing. c) Bahwa dalam masyarakat internasional, masing-masing Negara mempunyai angkatan bersenjata, melaksanakan perang sebagai tindakan hukum terhadap Negara-negara yang dianggap bersalah. c. Karakteristik Hukum Internasional. Dapat dikemukanak bahwa berdasarkan Pasal 38 ayat (1) Statuta Mahkamah Internasional, maka sumber hukum internasional terdiri dari :40 1) Perjanjian-perjanjian internasional (international traties). 2) Kebiasaan Internasional. Yang terbukti dari praktek umum yang telah diterima sebagai hukum. 3) Prinsip-prinsip umum hukum yang diakui oleh bangsa-bangsa beradab. 4) Keputusan-keputusan pengadilan dan ajaran para sarjana yang terkemuka dari berbagai Negara sebagai sumber tambahan untuk menetapkan aturan dan kaidah hukum.

40

J.G. Starke, Pengantar Hukum Internasional, SInar Grafika, Jakarta, 1989, hal. 43.


47

Selanjutnya berdasarkan pendapat J.G. Starke gagasan-gagasan tentang dasar-dasar berlakunya hukum internasional mengarah pada 2 (dua) teori sebagai berikut :41 1) Teori Voluntaris yang pada dasarnya berusaha menerangkan bahwa hukum internasional mengikat negara-negara atas dasar kehendak dari Negara-negara tersebut. 2) Teori Objektivitas yang pada dasarnya berusaha untuk membuktikan bahwa dasar hukum internasional terlepas dari kehendak Negaranegara. Dilihat dari uraian tersebut diatas, maka jelas ada perbedaan dalam pengertian dan hubungan antara hukum dan masyarakat serta hukum internasional, sehingga jelas dalam skala internasional tidak mungkin ada “polisi internasional”. Dengan demikian ICPO tidak dapat diartikan sebagai polisi internasional atau polisi dunia.42

41 42

Ibid, hal 44 Sardjono, op.cit. Hal 44


48

B. Negara-negara yang tergabung dalam Keanggotaan ICPO-Interpol INTERPOL saat ini beranggotakan sekitar 190 negara yang tersebar di seluruh dunia. Masing-masing Negara memiliki NCB (National Central Bureau) dengan petugas dari para penegak hukum nasional. Mereka menjaga hubungan dengan INTERPOL’s Global Network, sehingga memungkinkan setiap Negara anggota untuk bekerja sama dalam investigasi lintas batas (cross-border investigations). NCB

sangat

berperang penting dalam memaksimalkan kinerja organisasi. Adapun Negara-negara yang tergabung dalam ICPO-Interpol antara lain :


49

Tabel 1 Daftar Negara-negara Anggota ICPO-Interpol43 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

Afghanistan Albania Algeria Andorra Angola Antigua & Barbuda Argentina Armenia Aruba Australia Austria Azerbaijan Bahamas Bahrain Bangladesh Barbados Belarus Belgium Belize Benin Bhutan Bolivia Bosnia and Herzegovina Botswana Brazil Brunei Bulgaria Burkina Faso Burundi Cambodia Cameroon Canada Cape Verde Central African Republic Chad

36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70

Chile China Colombia Comoros Congo Congo (Democratic Rep.) Costa Rica Croatia Cuba Curacao Cyprus Czech Republic Cote d'Ivoire Denmark Djibouti Dominica Dominican Republic Ecuador Egypt El Salvador Equatorial Guinea Eritrea Estonia Ethiopia Fiji Finland Former Yugoslav Republic of Macedonia France Gabon Gambia Georgia Germany Ghana Greece Grenada


50

71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111

Guatemala Guinea Guinea Bissau Guyana Haiti Honduras Hungary Iceland India Indonesia Iran Iraq Ireland Israel Italy Jamaica Japan Jordan Kazakhstan Kenya Korea (Rep. of) Kuwait Kyrgyzstan Laos Latvia Lebanon Lesotho Liberia Libya Liechtenstein Lithuania Luxemborg Madagascar Malawi Malaysia Maldives Mali Malta Marshall Islands Mauritania Mauritius

112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152

Mexico Moldova Monaco Mongolia Montenegro Morocco Mozambique Myanmar Namibia Nauru Nepal Netherlands New Zealand Nicaragua Niger Nigeria Norway Oman Pakistan Panama Papua New Guinea Paraguay Peru Philippines Poland Portugal Qatar Romania Russia Rwanda Samoa San Marino Sao Tome & Principe Saudi Arabia Senegal Serbia Seychelles Sierra Leone Singapore Sint Maarten Slovakia


51

153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171

Slovenia Somalia South Africa South Sudan (Rep. of) Spain Sri Lanka St Kitts & Nevis St Lucia St Vincent & Grenadines Sudan Suriname Swaziland Sweden Switzerland Syria Tajikistan Tanzania Thailand Timor Leste

172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190

Togo Tonga Trinidad & Tobago Tunisia Turkey Turkmenistan Uganda Ukraine United Arab Emirates United Kingdom United States Uruguay Uzbekistan Vatican City State Venezuela Vietnam Yemen Zambia Zimbabwe

C. Jenis-jenis Notice yang dimiliki ICPO-Interpol 1. Pengertian dan Jenis-Jenis Notices

Salah satu tugas Interpol yang paling penting adalah untuk membantu kepolisian di negara-negara anggota berbagi informasi yang terkait dengan pemberantasan kejahatan lintas batas negara dengan menggunakan sistem organisasi pemberitahuan internasional. Berdasarkan permintaan dari setiap NCB negara

anggota,

Sekretariat

Jenderal

dapat

menerbitkan

notices

atau

pemberitahuan dalam semua bahasa resmi yang dipakai oleh organisasi yaitu bahasa Inggris, Perancis, Spanyol dan Arab. Selain itu notices ini dapat digunakan oleh Mahkamah Pengadilan Internasional untuk mencari orang-orang yang diduga


52

melakukan tindak pidana internasional seperti genosida, kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan45 Penerbitan Interpol notices dapat digolongkan sebagai berikut : 1) Individual Notices46 a. Red Notice adalah permintaan pencarian tersangka atau terdakwa atau terpidana yang diduga melarikan diri ke negara lain, dengan maksud agar dilakukan pencarian, penangkapan dan penahanan untuk diekstradisi. b. Blue Notice adalah permintaan pencarian pelaku kejahatan yang diduga melarikan diri ke negara lain bukan untuk tujuan penangkapan, tetapi untuk diketahui keberadaannya dan atau kemungkinan adanya catatan kriminal serta jati diri maupun aktifitas lainnya. c. Green Notice adalah informasi yang berisi peringatan kepada negaranegara lain agar waspada terhadap residivis atau seseorang atau kelompok yang kemungkinan akan melakukan kejahatan di negara penerima informasi. d. Yellow Notice adalah permintaan pencarian orang yang diduga hilang atau orang yang mengalami gangguan kejiwaan dan diduga hilang, yang kemungkinan pergi atau berada di wilayah negara lain.

45

www.interpol.int, Interpol-United Nations Security Council Special Notices, diakses pada tanggal 12 mei 2012 46 Sardjono. Op. Cit., hal. 258


53

e. Black Notice adalah permintaan informasi tentang penemuan mayat yang tidak diketahui identitasnya dan diduga berkebangsaan asing. f. UN Interpol / Special Notice adalah Notice yang dikeluarkan oleh Interpol atas permintaan PBB, biasanya yang terkait dengan terorisme. 2) Stolen Property Notices adalah permintaan pencarian benda-benda antik termasuk karya-karya seni bernilai tinggi yang dilaporkan hilang atau dicuri orang dan diduga diselundupkan ke negara lain.47 3) Modus operandi Notices adalah informasi tentang suatu modus operandi kejahatan baru yang digunakan dalam melakukan kejahatan, informasi ini sebagai bahan masukan bagi negara lain.48 4) Operational Matter Notice adalah informasi tentang suatu kejahatan yang terjadi di negara-negara anggota interpol dengan ciri-ciri sebagai berikut:49 a. Kejahatan yang dilakukan melalui corporate crime50, computer crime, white collar crime. b. Melibatkan Negara lain dalam penyelidikannya. c. Sarana yang dilakukan untuk melakukan kejahatannya adalah berupa dokumen seperti paspor, kartu kredit, traveller cheque, uang palsu dan lain-lain.

47

Ibid. hal. 257 Ibid. 49 Ibid. hal 260 50 Black’s Law Dictionary menyebutkan kejahatan korporasi (corporate crime) adalah tindak pidana yang dilakukan oleh dan oleh karena itu dapat dibebankan pada suatu korporasi karena aktivitas-aktivitas pegawai atau karyawannya (seperti penetapan harga, pembuangan limbah), sering juga disebut sebagai “kejahatan kerah putih” (white collar crime). 48


54

2. Tata Cara Permintaan Penerbitan Interpol Notices Penerbitan notices haruslah dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan oleh Interpol, yakni sebagai berikut :51 1. Individual Notices a. Red Notice 1) Permintaan penerbitan red notice dapat diajukan terhadap tersangka, terdakwa atau terpidana yang diduga melarikan diri ke luar negeri dengan maksud agar dilakukan pencarian untuk menangkap, menahan atau mengekstradisi. 2) Permintaan penerbitan red notice dapat diajukan oleh penyidik atau instansi lain yang terkait dengan criminal justice system. 3) Permintaan penerbitan red notice disertai dengan kelengkapan atau persyaratan-persyaratan sebagaimana tersebut dalam formulir permintaan red notice. 4) Dalam hal permintaan penerbitan red notice kurang memenuhi persyaratan atau terdapat kekurangan, maka NCB akan segera memberitahukan kekurangan tersebut dan meminta instansi terkait untuk melengkapinya. 5) Setelah persyaratan permintaan penerbitan red notice lengkap, NCB negara anggota yang bersangkutan segera mengajukannya kepada

51

Sardjono, Op. Cit., hal. 261-265


55

Sekretariat Jenderal interpol sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. 6) Lembaran asli red notice yang diterima dari Sekretariat Jenderal Interpol, akan dikirimkan kepada negara yang meminta. 7) Segala perkembangan yang terjadi setelah penerbitan red notice, akan segera diinformasikan kepada negara yang mengajukan permintaan. 8) Dalam hal diperoleh informasi bahwa tersangka atau terdakwa atau terpidana yang dimintakan red notice berhasil ditangkap oleh negara tertentu, maka NCB negara bersangkutan akan segera mempersiapkan pengajuan permintaan ekstradisi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan di Indonesia, ekstradisi harus berpedoman pada : a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1976 tentang Ekstradisi; b. Perjanjian-perjanjian

ekstradisi

antara

Pemerintah

Republik

Indonesia dengan negara lain; c. Buku petunjuk lapangan tentang Tata Cara Ekstradisi dan buku petunjuk lapangan di lingkungan Polri dalam rangka pelaksanaan handing over tersangka. b. Blue Notice 1) Permintaan penerbitan blue notice dapat diajukan terhadap pelaku kejahatan yang diduga melarikan diri ke negara lain, bukan untuk tujuan


56

penangkapan tetapi untuk diketahui keberadaannya dan atau kemungkinan adanya catatan kriminal, jati diri serta aktifitas lainnya 2) Permintaan penerbitan blue notice dapat diajukan oleh penyidik atau instansi lain yang memiliki kewenangan dalam penyidikan. 3) Permintaan penerbitan blue notice disertai dengan kelengkapan dan persyaratan-persyaratan sebagaimana tersebut dalam formulir permintaan penerbitan blue notice. 4) Dalam hal permintaan penerbitan blue notice kurang memenuhi persyaratan atau terdapat kekurangan, maka NCB negara tersebut akan meminta agar kekurangan tersebut dapat dilengkapi oleh instansi yang meminta penerbitannya. 5) Setelah persyaratan permintaan penerbitan blue notice lengkap, NCB negara anggota yang bersangkutan segera mengajukannya kepada Sekretariat Jenderal interpol sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. 6) Lembaran asli Blue Notice yang diterima dari Sekretariat Jenderal Interpol, akan dikirimkan kepada negara yang meminta. 7) Segala perkembangan yang terjadi setelah penerbitan Blue Notice, akan segera diinformasikan kepada negara yang mengajukan permintaan. c. Green Notice


57

1) Permintaan penerbitan green notice dapat diajukan sebagai informasi yang berisi peringatan kepada negara penerima green notice, agar waspada terhadap residivis atau seseorang atau kelompok yang kemungkinan akan melakukan kejahatan di negara tersebut 2) Permintaan penerbitan green notice dapat diajukan oleh penyidik atau instansi lain yang memiliki kewenangan dalam penyidikan. 3) Permintaan penerbitan green notice disertai dengan kelengkapan dan persyaratan-persyaratan sebagaimana tersebut dalam formulir permintaan penerbitan green notice. 4) Dalam hal permintaan penerbitan green notice kurang memenuhi persyaratan atau terdapat kekurangan, maka NCB negara tersebut akan meminta agar kekurangan tersebut dapat dilengkapi oleh instansi yang meminta penerbitannya. 5) Setelah persyaratan permintaan penerbitan green notice lengkap, NCB negara anggota yang bersangkutan segera mengajukannya kepada Sekretariat Jenderal Interpol sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. 6) Lembaran asli green notice yang diterima dari Sekretariat Jenderal Interpol, akan dikirimkan kepada negara yang meminta. 7) Segala perkembangan yang terjadi setelah penerbitan green notice, akan segera diinformasikan kepada negara yang mengajukan permintaan.


58

d. . Yellow Notice 1) Permintaan penerbitan yellow notice dapat diajukan untuk meminta bantuan pencarian orang hilang atau orang yang mengalami gangguan kejiwaan yang hilang atau orang yang diduga pergi atau tersesat di negara lain. 2) Permintaan penerbitan yellow notice dapat diajukan oleh penyidik atau instansi lain yang memiliki kewenangan dalam penyidikan. 3) Permintaan penerbitan yellow notice disertai dengan kelengkapan dan persyaratan-persyaratan sebagaimana tersebut dalam formulir permintaan penerbitan yellow notice 4) Dalam hal permintaan penerbitan yellow notice kurang memenuhi persyaratan atau terdapat kekurangan, maka NCB negara tersebut akan meminta agar kekurangan tersebut dapat dilengkapi oleh instansi yang meminta penerbitannya. 5) Setelah persyaratan permintaan penerbitan yellow notice lengkap, NCB negara anggota yang bersangkutan segera mengajukannya kepada Sekretariat Jenderal Interpol sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. 6) Lembaran asli yellow notice yang diterima dari Sekretariat Jenderal Interpol, akan dikirimkan kepada negara yang meminta.


59

7) Segala perkembangan yang terjadi setelah penerbitan yellow notice , akan segera diinformasikan kepada negara yang mengajukan permintaan. e. Black Notice 1) Permintaan penerbitan black notice dapat diajukan dalam hal ditemukan mayat yang tidak diketahui identitasnya, tetapi diduga berkebangsaan lain. 2) Permintaan penerbitan black notice dapat diajukan oleh penyidik atau instansi lain yang memiliki kewenangan dalam penyidikan. 3) Permintaan penerbitan black notice disertai dengan kelengkapan dan persyaratan-persyaratan sebagaimana tersebut dalam formulir permintaan penerbitan black notice. 4) Dalam hal permintaan penerbitan black notice kurang memenuhi persyaratan atau terdapat kekurangan, maka NCB negara tersebut akan meminta agar kekurangan tersebut dapat dilengkapi oleh instansi yang meminta penerbitannya. 5) Setelah persyaratan permintaan penerbitan black notice lengkap, NCB negara anggota yang bersangkutan segera mengajukannya kepada Sekretariat Jenderal Interpol sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. 6) Lembaran asli black notice yang diterima dari Sekretariat Jenderal Interpol, akan dikirimkan kepada negara yang meminta.


60

7) Segala perkembangan yang terjadi setelah penerbitan black notice , akan segera diinformasikan kepada negara yang mengajukan permintaan. 2. Stolen Property Notice a. Permintaan penerbitan stolen property notice dapat diajukan oleh instansi kepolisian negara kepada NCB nya dengan melengkapi kelengkapankelengkapan berupa formulir stolen property notice. b. Setelah persyaratan permintaan penerbitan stolen property Nnotice lengkap, maka NCB Interpol segera mengajukan permintaan penerbitan notice kepada Sekretariat Jenderal Interpol. c. Lembaran asli stolen property notice yang diterima oleh Sekretariat Jenderal Interpol akan segera dikirimkan kepada negara yang mengajukan notice. d. Segala perkembangan yang terjadi setelah penerbitan notice akan segera diinformasikan kepada negara yang mengajukan notice. 3. Modus Operandi Notice Permintaan penerbitan modus operandi notice harus diajukan melalui instansi yang berwenang dalam bidang penyidikan dan melengkapi persyaratanpersyaratan seperti pengisian dokumen dan formulir yang berisi uraian singkat kasus dan modus operandi yang hendak diinformasikan kepada negara lain secara rinci. 4. Operational Matter Notice


61

Permintaan penerbitan operational matter notice diajukan melalui instansi yang berwenang dalam bidang penyidikan dengan melengkapi persyaratan dan mengisi formulir permintaan penerbitan notice.

D. Kedudukan ICPO-Interpol sebagai salah satu Organisasi Internasional Leroy Bennet, mengemukakan ada 5 ciri-ciri yang dimiliki oleh organisasi internasional sebagai pembatasan apa yang dimaksud dengan organisasi internasional, yaitu :52 1) Organisasi

permanen

untuk

melakasanakan

fungsi-fungsi

yang

berkesinambungan; 2) Keanggotaan yang sukarela dari pihak-pihak yang memenuhi syarat; 3) Anggaran dasar yang berisi tujuan, struktur dan cara-cara bertindak; 4) Badan perwakilan, konsultatif dan perundingan yang bersifat luas; 5) Sekretariat permanen untuk melaksanakan fungsi administratif, penelitian dan informasi yang berkesinambungan. Sama hal sebagai subjek hukum internasional, sama seperti Negara, tidak semua Negara dapat menjadi subjek hukum internasional. Demikian juga dengan organisasi internasional. Tidak semua organiasi internasional 52

Sardjono, Op. Cit., hal 52


62

dapat menjadi subjek hukum internasional. Untuk menjadi subjek hukum internasional, suatu organisasi internasional haruslah memenuhi pesyaratan tertentu, yaitu :53 1) Harus dapat dibuktikan bahwa organiasi internasional tersebut mempunyai hak dan kewajiban menurut hukum internasional yang dapat dilihat dari perjanjian yang menjadi dasar terbentuknya organisasi tersebut; 2) Harus dilihat perkembangan organisasi tersebut dalam masyarakat internasional; 3) Bentuk atau susunan organisasi internasional tersebut apakah memiliki secretariat jenderal dan lain-lain; 4) Organisasi internasional tersebut tidak boleh bertentangan dengan Piagam PBB. Setelah melihat uraian tentang ciri-ciri dari organiasi internasional diatas, maka dapat dikatakan bahwa ICPO adalah salah satu organisasi internasional. Kedudukan ICPO sebagai organisasi internasional telah diakui oleh masyarakat internasional. ICPO merupakan organisasi internasional terbesar kedua setelah PBB dengan 190 negara anggota. Sesuai dengan persyaratan yang dikemukakan oleh Leroy Bennet, maka ICPO adalah organisasi internasional yang bersifat permanen, dibentuk oleh Negara-negara

53

Bowett, D.W., Hukum Organisasi Internasional, Sinar Grafika, Jakarta, 1991. Hal 5


63

secara sukarela yang memiliki anggaran dasar atau konstitusi yang memuat mengenai tujuan dan struktur organisasi tersebut. ICPO juga memiliki badan perwakilan dan sekretariat permanen yang melaksanakan fungsi administratif, penelitian dan informasi yang berkesinambungan.


BAB II INTERNATIONAL CRIMINAL POLICE ORGANIZATION (ICPO- INTERPOL) DALAM HUKUM INTERNASIONAL

Recommend Documents