BAB I PENGANTAR 1.1 Latar Belakang Tesis ini menganalisis perilaku menyimpang (misbehavior) aparatur pemungut pajak di Kantor Pos Lalu Bea Yogyakarta, melihat faktor-faktor yang mendorong perilaku menyimpang dan implikasi misbehavior terhadap ketahanan mental pegawai. Selanjutnya, penyebutan frasa perilaku menyimpang konteks organisasi berikutnya di dalam tesis ini disebutkan sebagai misbehavior aparatur pemungut pajak. Penerimaan pajak merupakan bagian terpenting dari penerimaan pemerintah di samping penerimaan dari minyak bumi dan gas alam serta penerimaan negara bukan pajak (Reksohadiprodjo, 1999). Oleh karena itu jika Indonesia ingin mandiri secara ekonomi maka penerimaan dari pajak haruslah ditingkatkan. Data dari Badan Kebijakan Fiskal berikut menunjukkan bahwa pajak memiliki porsi yang dominan jika dilihat dari sektor pendapatan negara dalam postur Anggaran Belanja Negara (APBN) 2015. Tabel 1.1 APBN 2015 (Triliun Rupiah) Pendapatan Negara - Pendapatan Perpajakan - Pendapatan Bukan Pajak - Hibah Belanja Negara - Belanja Pemerintah Pusat - Transfer ke Daerah Surplus/(Defisit) Pembiayaan - Utang - Non Utang
1.793,6 1.380.0 410,3 3,3 2.039,5 1.392,4 638,0 (245,9) 245,9 254,9 (9,0)
Sumber : www.kemenkeu.go.id/wide/apbn2015 (diakses 13 Maret 2015). 1
2
Dilihat dari struktur fiskal dan pertumbuhan ekonomi, pajak dapat berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi bila hasilnya digunakan untuk membiayai pelayanan publik (Miller dan Russek, 1997: 213-237). Implikasi dari hal itu pemerintah mendorong penerimaan melalui pajak dan menggunakannya secara tepat untuk membiayai pengeluaran yang bersifat strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) sebagai salah satu institusi kepabeanan di bawah Kementerian Keuangan merupakan organisasi pemerintah yang memiliki hak atas pemungutan pajak negara berupa Bea Masuk dan cukai. Bukan hanya mengamankan pungutan negara atas barang-barang yang keluarmasuk daerah pabean, Bea Cukai dituntut juga untuk memberikan pelayanan yang optimal guna melancarkan kegiatan perdagangan internasional. Kantor Pos Lalu Bea Yogyakarta merupakan kepanjangan tangan dari Kantor Pengawasan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean B Yogyakarta yang memiliki fungsi yakni pengawasan dalam rangka pelayanan arus barang impor kantor Pos. Pengawasan dan pelayanan arus lalu-lintas barang impor (commodity traffic) di Kantor Pos Lalu Bea Yogyakarta dilaksanakan oleh unit pengawasan Kantor Pengawasan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean B Yogyakarta. Pengguna jasa kepabeanan yang terlibat dengan perdagangan internasional membutuhkan administrasi kepabeanan yang memberikan ”pelayanan prima” (excellent service with swift, transparent, and immediate response) dan pelayanan cepat, murah, dan lebih baik (JICA, 2005). Bea Cukai (BC) sebagai salah satu lembaga pemerintah yang berkaitan langsung dengan perdagangan internasional
3
dituntut untuk dapat senantiasa memperbaharui diri (self-reinventing) sesuai dengan aspirasi masyarakat dan perkembangan mutakhir teknologi keuangan serta administrasi publik. Berbagai kebijakan Bea Cukai
yang dirumuskan mengarah pada
penyederhanaan dan efisiensi proses pelayanan kepabeanan. Implementasi dari penyederhanaan sistem dan prosedur pelayanan kepabeanan di bidang impor dilakukan oleh Bea Cukai untuk mewujudkan beberapa hal sebagai berikut : - Peningkatan kecepatan pelayanan, sehingga mampu mengurangi potensi timbulnya ekonomi biaya tinggi; - Kepastian waktu dan proses pelayanan, sehingga memberikan jaminan kepada dunia usaha dan industri; - Sistem pelayanan yang mudah dan murah, sehingga dapat dijangkau oleh seluruh pengguna jasa kepabeanan; serta - Akuntabilitas dan transparansi sistem pelayanan, sehingga dapat dikontrol oleh masyarakat dan pengguna jasa kepabeanan (Krisdianto, 2009). Bea Cukai membentuk Tim Reformasi Kebijakan Pelayanan Bidang Bea Cukai untuk mengidentifikasi beberapa permasalahan yang menjadi pemicu kurang optimalnya pengawasan yang melekat pada barang impor. Sebagian besar dari permasalahan tersebut bisa dikatakan sebagai permasalahan yang sifatnya klasik, seperti masalah Sumber Daya Manusia (SDM) yang perlu dilakukan pembenahan, perbaikan sistem remunerasi, penyederhanaan sistem dan prosedur, modernisasi dan otomasi sistem serta revitalisasi organisasi untuk mengurangi tingkat korupsi, mengurangi diskresi kebijakan, meningkatkan moral dan integritas SDM, serta akuntabilitas organisasi. Bea Cukai melakukan berbagai upaya serius dan menempuh langkah-langkah strategis untuk memecahkan permasalahan klasik tersebut.
4
Dengan mengambil lokus penelitian di Kantor Pos Lalu Bea Yogyakarta, penelitian ini dilaksanakan untuk mengetahui misbehavior yang dilakukan oleh aparatur dalam memberikan pelayanan publik. Buruknya kinerja organisasi ataupun birokrasi salah satunya disebabkan oleh adanya perilaku yang menyimpang (Caiden, 1991: 486-493). Perilaku menyimpang dalam organisasi menciptakan perubahan aktivitas kerja organisasi yang tidak mendukung pencapaian tujuan organisasi. Ruang pelayanan publik sebagai suatu institusi yang menuntut kinerja pelayanan yang baik dimungkinkan akan berkualitas rendah jika aparatur pelayanan berperilaku buruk. Dengan demikian, perilaku menyimpang dalam berbagai istilahnya - bureaupathologies, misbehavior, misconduct, counterproductive behavior - menjadi penghambat organisasi dalam mencapai tujuannya. Perilaku diskriminasi dan korupsi muncul sebagai salah satu perilaku menyimpang (misbehavior/deviant behavior) yang sudah tentu tidak terjadi dengan sendirinya dalam organisasi publik. Perilaku diskriminasi dapat terkonstruksi dari lingkungan organisasi yang memiliki berbagai informasi. Artinya, misbehavior dapat dilakukan oleh individu atau
kelompok
dalam
organisasi
dengan
mengadopsi
informasi
dari
lingkungannya/organisasi. Konstruksi dan adopsi perilaku dari lingkungan (sosial) ini penting dicermati karena hal tersebut telah mendahului (antecedence) munculnya perilaku diskriminasi. Intensi (niat/keinginan kuat) melakukan perilaku tertentu akan mudah terwujud jika pengaruh lingkungan sangat kuat maupun individu tidak memiliki preferensi lain yang mampu mengendalikan perilakunya.
5
Modus korupsi yang sangat beragam relatif sulit dituduhkan sebagai perilaku yang menyimpang dalam pengawasan dan pelayanan kepabeanan. Perbedaan informasi mengakibatkan perilaku ini menjadi suatu hal yang lumrah dalam pengawasan dan pelayanan kepabeanan di Kantor Pos Lalu Bea. Artinya, terdapat kecenderungan kewenangan jabatan seringkali menjadi pembenaran melakukan tindakan yang tidak adil. Aparatur pemungut pajak sebagai Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu komponen dari Asta Gatra Ketahanan Nasional. Selain itu, aparatur pemungut pajak, yang juga merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) memiliki pengaruh yang besar bagi keberlangsungan inovasi pelayanan publik. PNS sebagai seorang individu merupakan pelaku dalam efektivitas individu dan merupakan sumber daya yang memiliki ketahanan mental. Efektivitas suatu kelompok ditentukan oleh efektivitas individu dan efektivitas organisasi tergantung pada efektivitas kelompok. Dengan kata lain, organisasi pemerintah akan efektif, jika individu organisasi juga efektif (Gibson, 1987: 25). Namun demikian, tidak ada yang bisa diharapkan jika aparatur pemungut pajak masih mengembangkan misbehavior pada saat pelaksanaan tugas. Fenomena diskriminasi dan korupsi terhadap masyarakat luas dalam pelayanan kepabeanan mendorong untuk dilakukannya penelitian lebih mendalam mengenai analisis misbehavior aparatur pemungut pajak di Kantor Pos Lalu Bea dalam rangka pengawasan barang kiriman. Pentingnya kajian ini mengingat pelayanan publik berhadapan dengan realita sosial yang heterogen yang rentan menimbulkan penyimpangan perilaku. Kondisi minimnya penyimpangan perilaku
6
di Kantor Pos Lalu Bea Yogyakarta sangat membantu dalam menghindari praktik melarikan kewajiban pungutan negara. 1.2 Rumusan Masalah Kantor Pos Lalu Bea Yogyakarta yang dibentuk guna memberikan pelayanan yang maksimal, efektif, dan efisien kepada masyarakat pengguna jasa dalam rangka pengawasan barang kiriman menghadapi berbagai fenomena yang berkaitan dengan misbehavior aparatur pemungut pajak. Berangkat dari titik tekan ini, maka dilakukan penelitian mengenai misbehavior aparatur pemungut pajak yang terjadi di Kantor Pos Lalu Bea Yogyakarta dan implikasi misbehavior terhadap ketahanan mental pegawai. 1.3 Pertanyaan Penelitian Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan pertanyaan penelitian ini sebagai berikut : 1.
Bagaimana
misbehavior
aparatur
pemungut
pajak
terjadi
dalam
pengawasan barang kiriman di Kantor Pos Lalu Bea Yogyakarta? 2.
Faktor-faktor apa saja yang mendorong terjadinya misbehavior aparatur pemungut pajak dalam pengawasan barang kiriman di Kantor Pos Lalu Bea Yogyakarta?
3.
Bagaimana implikasi misbehavior aparatur pemungut pajak terhadap ketahanan mental pegawai di Kantor Pos Lalu Bea Yogyakarta?
7
1.4 Keaslian Penelitian Penelitian mengenai analisis misbehavior aparatur pemungut pajak rangka pengawasan barang kiriman di Kantor Pos Lalu Bea Yogyakarta dapat diketahui tingkat
keasliannya
dibandingkan
dengan
penelitian
sejenis
terdahulu.
Berdasarkan tujuan yang dilakukan oleh peneliti, terdapat beberapa penelitian yang memiliki judul berbeda, tetapi objek penelitian mirip. Penelitian-penelitian tersebut ditunjukkan pada tabel berikut : Tabel 1.2 Penelitian Tesis Terdahulu No
Nama
Metode
Lokasi
Tujuan
Hasil
Mengetahui sejauh mana sistem dan prosedur kepabeanan dilakukan di KPBC Tipe A Khusus Tanjung Perak telah berjalan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Mengetahui seberapa ideal Penetapan Nilai Pabean yang diterapkan di KPBC Tanjung Priok untuk digunakan sebagai alat pengawasan pabean.
Sistem dan prosedur kepabeanan perlu perbaikan dalam hal pengawasan terutama kepada importir dengan kualifikasi sebagai importir umum.
1
Totok Sucahyo (2004)
Kualitatif
KPBC Tipe A Khusus Tanjung Perak
2
Yosephine R. Rachmasari (2006)
Kualitatif
KPBC Tanjung Priok I Jakarta
Penetapan Nilai Pabean sudah ideal, namun dalam pelaksanaan perlu dilakukan pembenahan Data Base Nilai Pabean.
8
Lanjutan tabel 1.2 No
Nama
Metode
Lokasi
Tujuan
Hasil
3
Fitra Krisdianto (2009)
Kualitatif
KPPBC Tipe Madya Pabean Soekarno Hatta
Mengetahui evaluasi prosedur pelayanan kepabeanan impor
Pelayanan kepabeanan impor masih belum menggabungkan semua entitas yang terkait dengan proses importasi barang dalam jaringan elektronik.
4
Fika Kristi (2012)
Kualitatif
PT. XYZ di Tanjung Priuk, Jakarta Utara
Mengetahui penerapan penetapan tarif dan nilai pabean ditinjau dari sudut pandang petugas Bea Cukai terhadap PT. XYZ.
Penetapan Pejabat Bea Cukai sudah tidak sesuai dikarenakan tidak adanya kepastian hukum sehingga menimbulkan sengketa Tata Usaha Negara.
1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian 1.5.1 Tujuan Penelitian Penelitian ini ditujukan untuk mendeskripsikan hal-hal sebagai berikut : 1.
Misbehavior aparatur pemungut pajak di Kantor Pos Lalu Bea Yogyakarta.
2.
Faktor-faktor yang mendorong aparatur pemungut pajak melakukan misbehavior di Kantor Pos Lalu Bea Yogyakarta.
9
3.
Implikasi misbehavior aparatur pemungut pajak terhadap ketahanan mental pegawai di Kantor Pos Lalu Bea Yogyakarta.
1.5.2 Manfaat Penelitian Manfaat Penelitian dimaksudkan sebagai berikut : 1.
Secara akademis, memberikan sumbangan akademik untuk menambah pemahaman teoritis dan menambah informasi baru yang lebih mendalam bagi
para
akademisi
dan
peneliti-peneliti
berikutnya
mengenai
penyimpangan perilaku aparatur pemungut pajak. 2.
Secara praktis, dari hasil penelitian ini diharapkan dapat disumbangkan saran-saran yang bermanfaat bagi penentu kebijakan dalam proses pengawasan barang impor kiriman Pos di Kantor Pos Lalu Bea Yogyakarta.
