BAB I PENDAHULUAN
1.1
Latar Belakang Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (revisi dari UU no 22/1999 dan UU no 25/1999), yang diharapkan menjadi momentum bagi masyarakat dan pemerintah di pusat maupun di daerah untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan yang terjadi, dimana pola sentralisasi pada semua aspek membawa dampak tidak tepatnya pelaksanaan pembangunan dengan sasaran yaitu kesejahteraan masyarakat, karena memang rentangnya yang terlalu panjang. Semangat kemandirian yang dikandung oleh kedua UU tersebut, memberikan penyelesaian atas berbagai masalah yang ada. Namun dalam pelaksanaannya akan sangat bergantung kepada adanya kesepahaman berbagai pihak atas pelaksanaan kedua UU tersebut. Oleh karena itu peran Pemerintah Pusat di satu sisi ma-sih sangat menentukan bagi keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah, se-lain prakarsa kreatif dari daerah pada sisi lainnya. Dengan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah tersebut , maka dana perimbangan dialokasikan sebagian besar dalam bentuk dana block grant yaitu bantuan yang tidak disertai dengan petunjuk serta persyaratan-persyaratan khusus
Universitas Sumatera Utara
untuk penggunaannya. Hal ini memberikan implikasi penting kepada daerah yaitu memperbesar kemungkinan keberhasilan pelaksanaan pembangunan di daerah. Namun disisi lain keberhasilan serta kegagalan pengalokasiannya sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah. Daerah (kabupaten dan kota) diberikan kewenangan yang lebih luas dalam mengelola berbagai sumber daya yang dimiliki. Mardiasmo (2005) menyatakan bahwa daerah tidak lagi sekedar menjalankan instruksi dari pemerintah pusat, tetapi dituntut untuk mengembangkan kreatifitas dan inovasi dalam mengoptimalkan potensi yang selama ini (sebelum otonomi) dapat dikatakan terpasung. Adanya kewenangan yang dimiliki ini memberikan konsekuensi adanya tuntutan peningkatan kemandirian daerah (Sidik, 2002). Daerah diharapkan mengalami percepatan pertumbuhan ekonomi (peningkatan kesejahteraan masyarakat). Secara teoritis, desentralisasi ini diharapkan akan menghasilkan dua manfaat nyata, yaitu : pertama, mendorong peningkatan partisipasi, prakarsa dan kreativitas masyarakat
dalam
pembangunan,
serta
mendorong
pemerataan
hasil-hasil
pembangunan (keadilan) di seluruh daerah dengan memanfaatkan sumber daya dan potensi yang tersedia di daerah masing-masing. Kedua, memperbaiki alokasi sumber daya produksi melalui pergeseran pengambilan keputusan publik ke tingkat pemerintahan yang paling rendah yang memiliki informasi paling lengkap (Mardiasmo 2002:6). Salah satu kendala yang dihadapi dalam implementasi otonomi daerah (desentralisasi) adalah adanya disparitas (kesenjangan) fiskal antar daerah.
Universitas Sumatera Utara
Pemerintah pusat memberikan bantuan (transfer) kepada pemerintah daerah, salah satunya pemberian Dana Alokasi Umum (DAU). Daerah yang mempunyai kemampuan fiskal rendah akan mendapatkan DAU dalam jumlah yang relatif besar, sebaliknya daerah yang mempunyai kemampuan fiskal tinggi akan mendapat DAU dalam jumlah yang kecil. Pemberian DAU ini diharapkan benar-benar dapat mengurangi disparitas fiskal horizontal, daerah mempunyai tingkat kesiapan fiskal yang relatif sama dalam mengimplementasikan otonomi daerah. Daerah diharapkan mampu mengalokasikan sumber dana ini pada sektor-sektor produktif yang mampu mendorong adanya peningkatan investasi di daerah dan juga pada sektor yang berdampak pada peningkatan pelayanan publik, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kontribusi publik terhadap pajak (misal : membayar pajak atau retribusi). Kemandirian daerah menjadi semakin tinggi seiring dengan meningkatnya kapasitas fiskal daerah, dan pada gilirannya tanggungan pemerintah untuk memberikan DAU bisa lebih dikurangi. Hal ini kemudian disikapi pemerintah dengan penerapan otonomi daerah lebih luas, nyata dan bertanggungjawab yang bertujuan untuk meningkatan pelayanan publik dan memajukan perekonomian daerah (Mardiasmo 2002). Sehingga dapat memacu peningkatan aktivitas perekonomian di daerah yang pada akhirnya memperkuat perekonomian nasional. Penerapan otonomi daerah. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang mensyaratkan adanya perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004, adalah suatu
Universitas Sumatera Utara
sistem pembiayaan pemerintah dalam kerangka negara kesatuan yang mencakup pembagian keuangan antara pusat dan daerah serta pemerataan antardaerah secara proporsional, adil, demokratis dan transparan. Alokasi dana dari pusat ke daerah secara garis besar ditentukan oleh dua faktor, yaitu kapasitas fiskal (fiscal capacity) dan kebutuhan fiskal (fiscal need). Penerimaan daerah adalah salah satu faktor pendukung dalam melaksanakan kewenangan-kewenangan yang menjadi tanggungjawab dan
urusan pemerintah
kabupaten/kota. Dalam hal pembangunan perekonomian daerah, peranan pemerintah dapat dikaji dari sisi anggarannya (APBD). Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan instrumen kebijakan yang dijalankan pemerintah daerah untuk menentukan arah dan tujuan pembangunan. Instrumen ini diharapkan berfungsi sebagai salah satu komponen pemicu tumbuhnya perekonomian suatu daerah. Pemahaman tentang betapa pentingnya peranan anggaran sebagai salah satu instrumen kebijakan yang berfungsi memacu perekonomian suatu daerah harus berhadapan dengan kondisi di lapangan yang tidak dapat menjamin berjalannya fungsi tersebut dengan baik. Secara rinci komponen-komponen dalam APBD tersebut, dapat dicermati sebagai berikut: Pertama, pendapatan daerah (bukan penerimaan daerah), dikelompokkan ke dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Yang Sah. PAD yaitu pendapatan yang diperolah daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan
Universitas Sumatera Utara
terdiri atas komponen-komponen pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba BUMD serta lain-lain PAD. Pada komponen-komponen PAD inilah daerah otonom memiliki kewenangan
yang
luas
untuk
mengkreasikan
penerimaannya,
baik
secara
ekstensifikasi maupun secara intensifikasi sumber-sumber penerimaan. Sedangkan dana perimbangan terdiri atas: bagi hasil, dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK). Dana bagi hasil daerah meliputi pajak bumi dan bangunan (PBB), bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) dan penerimaan dari Sumber Daya Alam (SDA). Pada komponen PAD ditambah dengan Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak (DBHPBP) inilah yang merupakan indikator fiscal capacity bagi setiap daerah. Fiscal capacity ini merupakan indikator utama dalam mengukur kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai sendiri kegiatan pemerintahan daerah yang dijalankan, tanpa tergantung bantuan dari luar, termasuk dari pemerintah pusat. DAU dan DAK merupakan alokasi pembiayaan daerah yang termuat dalam APBN yang dimaksudkan untuk membantu pembiayaan pemerintahan daerah baik secara umum, maupun secara khusus. Dimana DAU memiliki tujuan utama untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, sedangkan DAK dialokasikan kepada daerah dengan tujuan untuk membantu pembiayaan daerah dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan khususnya. Lain-lain pendapatan yang sah, dapat berupa dana kontinjensi atau dana penyeimbang yang dikelola dalam rekening khusus dan ditetapkan dengan peraturan
Universitas Sumatera Utara
daerah yang meliputi hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing dan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan atau pengadaan barang dan jasa oleh Daerah.. Belanja daerah yang terdiri atas 4 (empat) komponen yakni: belanja aparatur daerah, belanja pelayanan publik, belanja bagi hasil dan bantuan keuangan serta belanja tak terduga. Belanja aparatur daerah secara operasional dapat dipahami sebagai belanja yang dialokasikan dan digunakan untuk membiayai kegiatan yang hasil, manfaat dan dampaknya tidak secara langsung dinikmati oleh masyarakat luas. Sedangkan belanja pelayanan public, yakni belanja yang dialokasikan atau digunakan untuk membiayai kegiatan yang hasil, manfaat dan dampaknya secara langsung dinikmati oleh masyarakat luas. Target / Realisasi Penerimaan dan belanja Kabupaten Dairi dapat dilihat dalam tabel 1.1. sebagai berikut.
Universitas Sumatera Utara
Tabel 1.1. Target / Realisasi Penerimaan dan Belanja Kabupaten Dairi TA
URAIAN TARGET Anggaran Pendapatan 155.017.112.423 2001 Anggaran Belanja 144.221.444.000 Anggaran Pendapatan 173.335.124.225 2002 Anggaran Belanja 146.212.351.433 Anggaran Pendapatan 200.228.023.000 2003 Anggaran Belanja 152.331.222.350,Anggaran Pendapatan 159.030.187.000 Anggaran Belanja 177.613.986.575 Anggaran Penerimaan 13.617.537.000 2004 Pembiayaan Anggaran Pengeluaran 1.595.128.000 dari Pembiayaan Anggaran Pendapatan 181.488.248.000 Anggaran Belanja 204.246.333.000 15.779.885.000 Anggaran Penerimaan 2005 Pembiayaan Anggaran Pengeluaran 901.800.000 dari Pembiayaan Anggaran Pendapatan 345.175.840.000 Anggaran Belanja 357.238.280.000 Anggaran Penerimaan 15.760.853.000 2006 Pembiayaan Anggaran Pengeluaran 48.381.248.500 dari Pembiayaan Anggaran Pendapatan 390.630.510.000 Anggaran Belanja 420.352.682.500 Anggaran Penerimaan 31.875.899.500 2007 Pembiayaan Anggaran Pengeluaran 2.153.727.000 dari Pembiayaan Sumber : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset
REALISASI 139.597.863.805 140.357.684.827 165.924.058.218 137.834.275.854 190.138.761.286. 148.470.361.291 162.813.774.769,34 172.376.819.068 13.617.537.167,47 1.594.947.539,35 182.682.556.892,7 197.728.269.973,36 13.286.921.141,66 8.514.888.678,63 343.689.372.086,97 327.994.400.048,74 97.943.842.170,00 46.232.180.324,00 399.191.003.523,05 370.418.427.774,12 19.875.899.656,59 1.936.456.869,64 Kabupaten Dairi
Sedangkan penerimaan Pemerintah Kabupaten Dairi, baik yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah maupun tranver dari pemerintah pusat dapat dilihat dalam tabel 1.2 sebagai berikut :
Universitas Sumatera Utara
Tabel. 1.2. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan Kabupaten Dairi Periode Tahun 2001-2007 No
Tahun
PAD
Dana Perimbangan
1
2001
3.356.788.051
139.597.863.805
2
2002
3.920.291.480
165.924.058.218
3
2003
4.140.808.868
181.448.030.714
4
2004
4.723.253.513
158.090.521.255
5
2005
5.678.963.000.-
163.851.181.334,-
6
2006
8.481.049.000,-
343.689.372.086,-
7
2007
8.788.285.788,-
375.847.564.623,-
Sumber : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Kab. Dairi. Kebutuhan fiskal yang dimiliki oleh daerah juga berhubungan dengan pembangunan sosial di masing-masing daerah. Pembangunan sosial merupakan aspek yang penting setidaknya karena tiga alasan. Pertama, aspek sosial adalah ukuran yang jelas sebagai hasil pembangunan ekonomi. Peningkatan dalam indikator-indikator ekonomi tidak banyak artinya jika tidak ada peningkatan indikator-indikator sosial. Kedua, ada keterkaitan (nexus) antara dua rangkaian ini. Pendapatan yang tinggi menghasilkan kapasitas untuk tingkat kehidupan yang lebih baik. Sebaliknya standar kesejahteraan yang lebih besar akan menghasilkan produktivitas dan efisien yang lebih tinggi. Ketiga, kemajuan sosial berperan dalam kohesi dan kerukunan masyarakat. Beranjak dari uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang Pengaruh kapasitas fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi daerah kabupaten Dairi periode 2001-2007.
Universitas Sumatera Utara
1.2 Rumusan Masalah Masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah Berapa besar pengaruh kapsitas fiskal yang terdiri dari: 1)
Bagaimana pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (PDRB) Kabupaten Dairi?
2)
Bagaimana pengaruh Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (PDRB) Kabupaten Dairi?
3)
Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (PDRB) Kabupaten Dairi?
4)
Bagaimana pengaruh PDRBt-1 Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (PDRB) Kabupaten Dairi?
1.3
Tujuan penelitian Dari masalah yang dikemukakan, maka tujuan yang ingin dicapai dari
penelitian ini secara khusus adalah untuk : 1) Menganalisis pengaruh Dana Lokasi Umum Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (PDRB) Kabupaten Dairi 2) Menganalisis pengaruh Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (PDRB) Kabupaten Dairi. 3) Menganalisis Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (PDRB) Kabupaten Dairi.
Universitas Sumatera Utara
4) Menganalisis pengaruh PDRBt-1 Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (PDRB) Kabupaten Dairi.
1.4
Manfaat penelitian 1) Sebagai masukkan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Dairi, terutama para pengambil keputusan maupun pelaksana pembangunan daerah untuk penyusunan dan merumuskan perencanaan pembangunan daerah tahap berikutnya. 2) Memperkaya kajian dan bahan referensi bagi penulis selanjutnya yang berminat mengkaji pertumbuhan ekonomi regional. 3) Bagi penulis dalam memperluas pengetahuan dan wawasan tentang pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Dairi.
Universitas Sumatera Utara
