BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Salah satu isi deklarasi milenium Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang pembangunan dan kemiskinan (United Nations Millenium Declaration (2000) seperti dikutip dalam Todaro dan Smith 2011: 250) berbunyi: “Kita tidak akan menghindar dari upaya untuk membebaskan saudara-saudara kita—laki-laki, perempuan, dan anak-anak—dari kondisi papa dan tidak manusiawi akibat kemiskinan eksterm” Penanggulangan kemiskinan dan ketimpangan merupakan masalah inti dari semua masalah pembangunan sekaligus menjadi tujuan utama kebijakan pembangunan (Todaro dan Smith 2011: 251).
Upaya dan komitmen untuk
mengakhiri kemiskinan global terlihat dari kesepakatan 189 negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang menyetujui salah satu dari delapan tujuan MDGs (Millenium Development Goals), yakni mengurangi kemiskinan dan kelaparan eksterm. Sasaran dari tujuan mengurangi kemiskinan dan kelaparan eksterm ini adalah mengurangi separuh jumlah orang-orang yang hidup dengan pendapatan kurang dari $1 sehari dan mengurangi hingga setengah jumlah orang yang menderita kelaparan (Todaro dan Smith 2011: 28). Pembangunan ekonomi modern pada mulanya telah membuka peluang terhadap peran pertumbuhan ekonomi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara signifikan. Namun, pembangunan ekonomi tidak hanya menyangkut pertumbuhan ekonomi saja namun juga terkait perubahan-perubahan
1
dalam distribusi pendapatan. Hal tersebut telah menjadikan petumbuhan ekonomi, distribusi pendapatan, dan pengentasan kemiskinan merupakan permasalahan yang kompleks yang dihadapi oleh berbagai negara (World Bank, 2000: 45). Seluruh negara sangat menyadari penanggulangan kemiskinan tidak hanya sekedar meningkatkan pendapatan orang-orang miskin namun mengakhiri kemiskinan memerlukan upaya yang lebih dari itu. Hal tersebut disebabkan karena kemiskinan memiliki sifat multidimensi (Todaro dan Smith 2011: 28). Intervensi dari semua pihak secara terpadu dan terkoordinasi dibutuhkan dalam mengatasi permasalahan kemiskinan yang cukup kompleks (Kuncoro 2013: 209).
Berbagai
kebijakan dan program pengentasan kemiskinan
telah
dilaksanakan di Indonesia untuk mengurangi jumlah penduduk miskin. Salah satunya adalah diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan
Penanggulangan
mengamanatkan
dibentuknya
Kemiskinan. Tim
Nasional
Peraturan
Presiden
Percepatan
tersebut
Penanggulangan
Kemiskinan (TNP2K) pada tingkat Nasional dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) pada tingkat daerah. Namun demikian, berbagai program dan kebijakan tersebut belum sepenuhnya memenuhi target yang telah ditetapkan. Secara nasional, tingkat kemiskinan telah berhasil diturunkan dari 14,1 persen pada Tahun 2009 menjadi 11,6 persen pada september 2012. Namun demikian, dalam tiga tahun terakhir laju penurunan kemiskinan cenderung melambat. Sementara itu, pemerintah telah menetapkan target tingkat kemiskinan pada Tahun 2014 sebesar 8-10 persen (Bappenas 2013: 17).
2
Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dengan luas wilayah 20.153,20 km², terdiri dari delapan kabupaten dan dua kota. Pertumbuhan ekonomi Provinsi NTB dari Tahun 2009 sampai dengan 2012 terus mengalami penurunan. Tahun 2009, perekonomian mampu tumbuh sebesar 12,41 persen, namun pada Tahun 2012 pertumbuhan ekonomi mengalami minus sebesar 1,12 persen. Tren penurunan pertumbuhan ekonomi ini dikuti dengan menurunnya persentase kemiskinan. Ketimpangan distribusi pendapatan yang diukur dari angka Gini ratio menunjukkan fluktuasi. Tahun 2009, Gini ratio
Provinsi NTB sebesar 0,35
kemudian naik pada Tahun 2010 menjadi 0,4 dan Tahun 2012 menjadi 0,35. Pertumbuhan ekonomi, Gini ratio dan persentase penduduk miskin Tahun 20092012 dapat dilihat pada Gambar 1.1. 25 20
23,4 21,58 19,67
15
18,02
12,14 10 6,35
5 0,35
0,4
0,36
2009
2010
2011 -3,15
0 -5
0,35 -1,12 2012
Pertumbuhan Ekonomi (Persen) Gini Ratio Persentase Penduduk Miskin (Persen) Sumber: BPS, 2009-2012 (diolah) Gambar 1.1 Pertumbuhan Ekonomi, Gini Ratio dan Persentase Kemiskinan NTB Tahun 2009-2012
Jumlah penduduk miskin di Provinsi NTB pada Tahun 2009-2012 juga cenderung mengalami penurunan, yaitu dari 1.068.800 jiwa pada Tahun 2009
3
menjadi 828.200 jiwa pada Tahun 2012. Besaran nilai garis kemiskinan NTB mengalami peningkatan, yaitu pada Tahun 2009 sebesar Rp182.024 menjadi Rp248.758 pada Tahun 2012. Jumlah penduduk miskin dan garis kemiskinan NTB Tahun 2009-2012 dapat dilihat pada Tabel 1.1. Tabel 1.1 Jumlah Penduduk Miskin dan Garis Kemiskinan NTB Tahun 2009-2012
Tahun
Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa)
Persentase Penduduk Miskin (Persen)
Garis Kemiskinan (Rupiah)
2009
1.068.800
23,40
182.024
2010
972.300
21,58
244.130
2011
896.200
19,67
215.576
2012
828.200
18,02
248.758
Sumber:BPS, 2009-2012 (diolah)
Berdasarkan data selama kurun waktu 2009-2012, angka kemiskinan di NTB menunjukkan perubahan yang semakin menurun dari tahun ke tahun. Meskipun terjadi penurunan, persentase penduduk miskin di NTB masih berada di atas rata-rata nasional, seperti ditunjukkan pada Gambar 1.2.
25
Perbandingan Kemiskinan Nasional dan Kemiskinan NTB 22,78 21,55 19,73
20 15
14,15
18,63
13,33
12,36
11,66
2010 Nasional
2011 NTB
2012
10 5 0 2009 Sumber: BPS, 2009-2012 (diolah) Gambar 1.2 Perbandingan Kemiskinan Nasional dan Kemiskinan NTB Tahun 2009-2012
4
Kabupaten Lombok Tengah yang merupakan kabupaten yang menjadi objek penelitian ini terletak di tengah-tengah Pulau Lombok Provinsi NTB. Sebelah Timur dan Barat masing-masing berbatasan dengan Kabupaten Lombok Timur dan Kabupaten Lombok Barat. Berdasarkan data kurun waktu 2009-2012, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lombok Tengah terus mengalami peningkatan, yaitu sebesar 7,35 persen pada Tahun 2009 menjadi 12,16 persen pada Tahun 2012. Pertumbuhan ekonomi tersebut berada di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi Provinsi NTB, seperti ditunjukkan pada Gambar 1.3. 14
12,14
12 12,16
10 8 6
6,35
9,05
7,35 5,69
4 2 0 -2
2009
2010
-4 Kabupaten Lombok Tengah
2011
2012 -1,12
-3,15 Provinsi NTB
Sumber: BPS, 2009-2012 (diolah) Gambar 1.3 Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi NTB dan Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2009-2012
Di periode yang sama, ketika pertumbuhan ekonomi terus meningkat, persentase penduduk miskin Kabupaten Lombok Tengah terus mengalami penurunan, seperti dapat dilihat pada Gambar 1.4.
5
25
20
22,32 19,92 18,14
15
16,71
10
12,16 9,05 7,35
5
5,69 0 2009
2010
Pertumbuhan Ekonomi
2011
2012
Persentase Penduduk Miskin
Sumber: BPS, 2009-2012 (diolah) Gambar 1.4 Pertumbuhan Ekonomi dan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2009-2012
Sementara itu jumlah penduduk miskin juga terus mengalami penurunan. Jumlah penurunan tertinggi pada terjadi Tahun 2010 yaitu sebesar 25.800 jiwa. Namun, dari Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2012, tren penurunan jumlah penduduk miskin di Lombok Tengah mengalami pelambatan.
Perkembangan
jumlah penduduk miskin Kabupaten Lombok Tengah selama Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2012 dan seluruh kabupaten dan kota di NTB dapat dilihat pada Tabel 1.2 berikut ini. Tabel 1.2 Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten/Kota di NTB Tahun 2009-2012 (jiwa) No
Kabupaten/Kota
2009
2010
2011
2012
1
Lombok Barat
222.200
129.800
119.600
110.500
2
Lombok Tengah
197.200
171.400
158.000
146.000
3
Lombok Timur
284.300
263.700
243.100
224.700
4
Sumbawa
109.600
90.500
83.400
77.100
5
Dompu
54.700
43.700
40.300
37.200
6
Bima
94.900
85.200
78.500
72.600
6
Lanjutan Tabel 1.2 No
Kabupaten/Kota
2009
2010
2011
2012
7
Sumbawa Barat
25.200
25.100
23.100
21.400
8
Lombok Utara
-
86.300
79.500
73.500
9
Kota Mataram
61.200
58.300
53.700
49.600
10
Kota Bima
19.500
18.300
16.900
15.600
1.068.800
972.300
896.200
828.200
Nusa Tenggara Barat Sumber: BPS, 2009-2012 (diolah)
Persentase penduduk miskin dari Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2012 juga menunjukkan penurunan, yaitu dari 22,32 persen pada Tahun 2009 menjadi 16,71 persen pada Tahun 2012. Perkembangan persentase penduduk miskin Kabupaten Lombok Tengah selama Tahun 2009 sampai dengan Tahun2012 dan seluruh kabupaten dan kota di NTB dapat dilihat pada Tabel 1.3 berikut ini. Tabel 1.3 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/Kota di NTB Tahun 2009-2012 (persen) No
Kabupaten/Kota
2009
2010
2011
2012
1
Lombok Barat
25,97
21,59
19,7
17,91
2
Lombok Tengah
22,32
19,92
18,14
16,71
3
Lombok Timur
25,43
23,82
21,71
20,07
4
Sumbawa
25,31
21,74
19,82
18,25
5
Dompu
24,52
19,89
18,17
16,57
6
Bima
21,79
19,41
17,66
16,22
7
Sumbawa Barat
24,27
21,81
19,88
17,6
8
Lombok Utara
-
43,12
39,27
35,97
9
Kota Mataram
16,13
14,44
13,18
11,87
10
Kota Bima
14,38
12,81
11,69
10,54
Nusa Tenggara Barat
23,4
21,58
19,67
18,02
Sumber: BPS, 2009-2012 (diolah)
Dari Tabel 3.1 di atas, jika dibandingkan dengan kabupaten dan kota di Provinsi NTB, persentase penduduk miskin Kabupaten Lombok Tengah pada Tahun 2009 dan 2012 berada pada urutan keenam tertinggi setelah Kabupaten Sumbawa Barat.
7
Mengacu pada RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2010-2014, pengurangan penduduk miskin setiap tahun ditargetkan sebesar dua persen. Berikut disajikan beberapa target capaian indikator makro dalam RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2010-2014 pada Tabel 1.4. Tabel 1.4 Target Capaian Indikator Makro Kabupaten Lombok Tengah 2010-2014 No
Indikator
2010
2011
2012
2013
2014
1.
Laju Pertumbuhan PDRB (%)
5,66
6,63
7,90
7,92
7,97
2.
Penduduk Miskin (%)
19,92
17,92
15,92
13,92
11,92
3.
Tingkat Pengangguran terbuka (%)
5,57
5,37
5,17
4,96
4,76
Sumber: RPJMD Kabupaten Lombok Tengah, 2010
Upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah mengurangi jumlah penduduk miskin sekaligus mencapai target yang telah ditetapkan dalam RPJMD, telah dilakukan dengan strategi utama sebagai berikut. 1. Perluasan kesempatan Strategi yang dilakukan untuk menciptakan kondisi dan lingkungan ekonomi, politik, dan sosial yang memungkinkan masyarakat miskin baik laki-laki maupun perempuan dapat memperoleh kesempatan seluas-luasnya dalam pemenuhan hak-hak dasar dan peningkatan taraf hidup secara berkelanjutan. 2. Pemberdayaan kelembagaan masyarakat Strategi yang dilakukan untuk memperkuat kelembagaan sosial, politik, ekonomi dan budaya masyarakat, dan memperluas partisipasi masyarakat miskin baik laki-laki maupun perempuan dalam pengambilan keputusan kebijakan
publik
yang
menjamin
penghormatan,
perlindungan,
dan
8
pemenuhan hak-hak dasar. 3. Peningkatan kapasitas Strategi yang dilakukan untuk mengembangkan kemampuan dasar dan kemampuan berusaha masyarakat miskin baik laki-laki maupun perempuan agar dapat memanfaatkan perkembangan lingkungan. 4. Perlindungan sosial Strategi yang dilakukan untuk memberikan perlindungan dan rasa aman bagi kelompok rentan (perempuan kepala rumah tangga, fakir miskin, orang jompo, anak terlantar, kemampuan berbeda/penyandang cacat) dan masyarakat miskin baru baik laki-laki maupun perempuan yang disebabkan antara lain oleh bencana alam, dampak negatif krisis ekonomi, dan konflik sosial. 5. Pengembangan kerjasama dan jaringan kemitraan multipihak Strategi yang dilakukan untuk mengembangkan dan menata kembali hubungan kerjasama dan kemitraan berbagai pihak
guna mendukung
pelaksanaan keempat strategi di atas. Berbagai program pengentasan kemiskinan telah dilaksanakan di Lombok Tengah antara lain: Kredit Usaha Rakyat (KUR), Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), penyaluran beras miskin (Raskin), dan Bantuan Siswa Miskin (BSM). Namun demikian, persentase penduduk miskin masih tinggi dan belum memenuhi target yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah. Formulasi kebijakan pengentasan kemiskinan perlu memperhatikan perbedaan karakter kemiskinan yang berbeda di tiap wilayah (Dartanto dan
9
Nurkholis 2013: 81). Penanggulangan kemiskinanan hendaknya memperhatikan profil kemiskinan yang ada sehingga pelaksanaan program-program pengentasan kemiskinan dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Penyusunan profil kemiskinan saat
ini dapat
dilakukan dengan
memanfaatkan program ADePT (Automated Development Economic and Poverty Tables) dari Bank Dunia. Program ini mengolah data SUSENAS (Survei Sosial Ekonomi Nasional) dari Badan Pusat Statistik menjadi tabel dan grafik yang dapat dianalisis sebagai bahan pengambilan kebijakan pengentasan kemiskinan. Masih tingginya kemiskinan di Lombok Tengah juga merupakan salah satu indikasi kebijakan penanggulangan kemiskinan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah belum optimal dalam mengurangi kemiskinan. Pengambilan kebijakan penanggulangan kemiskinan dengan melihat profil dan sebab-sebab utama timbulnya kemiskinan diharapkan mampu mengurangi tingkat kemiskinan secara efektif dan signifikan. Berdasarkan kondisi kemiskinan yang terjadi di Kabupaten Lombok Tengah, maka penelitian tentang analisis pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, dan ketimpangan di Kabupaten Lombok Tengah menjadi penting untuk dilakukan. Penelitian dilakukan untuk mengetahui kondisi kemiskinan baik tentang profil kemiskinan maupun sebab-sebab kemiskinan di Kabupaten Lombok Tengah tahun 2012.
1.2 Keaslian Penelitian Penelitian tentang kemiskinan telah banyak dilakukan sebelumnya dengan berbagai metode dan alat analisis di berbagai tempat. Sebagai perbandingan,
10
penulis menyampaikan beberapa penelitian yang memiliki kaitan dengan penelitian ini. Tabel 1.5 Hasil Penelitian Terdahulu No
Studi Oleh
Lokasi
Alat Analisis
Kesimpulan
1.
Anwar (2010)
Pakistan
Indeks FosterGreer- Thorbecke (FGT) dan Growth Incidence Curve (GIC)
1. Pada periode pertama (199998 dan 2001-02) pertumbuhan ekonomi mengakibatkan meningkatnya tingkat kemiskinan khususnya di daerah pedesaan. 2. Pada periode kedua (2001-02 dan 2004-05) pertumbuhan ekonomi mampu menurunkan kemiskinan seiring dengan meningkatnya efek redistribusi pendapatan. 3. Pada keseluruhan periode, efek pertumbuhan lebih dominan jika dibandingkan dengan efek redistribusi khususnya di daerah perkotaan.
2.
Fosu (2010)
Africa
Cobb-Douglas Function
1. Elastisitas pendapatan dan ketimpangan terhadap kemiskinan secara berturutturut menunjukkan tanda negatif dan positif yang berarti bahwa pertumbuhan ekonomi menurunkan tingkat kemiskinan dan meningkatnya ketimpangan meningkatkan kemiskinan. 2. Kemiskinan cenderung menurunkan ketimpangan dibanding pertumbuhan pendapatan.
3.
Jakobson (2011)
Nicaragua
Regresi probit bivariat
Variabel pendidikan, akses terhadap pendapatan upah non pertanian, dan kepemilikan aset berpengaruh dalam transisi kemiskinan di masyarkat pedesaan
4.
Akerele et. al. (2012)
Ekiti, Nigeria
Indeks FosterGreer- Thorbecke (FGT) dan Regresi Tobit
Profil kemiskinan daerah perkotan di daerah Ekiti, Nigeria menunjukkan hasil 41,00 persen dari jumlah responden berada di bawah garis kemiskinan, indeks kedalaman kemiskinan (P1) adalah sebesar 0,45 dan indeks keparahan kemiskinan (P2) adalah sebesar 0,25.
11
Lanjutan Tabel 1.5 No
Studi Oleh
Lokasi
Alat Analisis
Kesimpulan
5.
Caglayan et. al. (2012)
Turkey
Regresi Ordered logit
1. Variabel usia kepala rumah tangga meningkatkan resiko peluang tetap/menjadi miskin pada kelompok penduduk miskin dan kelas menegah. 2. Variabel status sudah menikah, bekerja di sektor pertanian dan perdagangan, jumlah anggota rumah tangga, jenis kelamin laki-laki dan rumah tangga yang menerima bantuan sosial meningkatkan resiko menjadi miskin. 3. Variabel keluarga yang memiliki asuransi kesehatan lebih terhindar dari resiko menjadi miskin.
6.
Vijayakumar dan Olga (2012)
Sri Lanka
Regresi Least Square
Variabel tingkat pendidikan, akses terhadap pasar, bekerja di sektor industri, dan akses terhadap jalan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan sementara variabel bekerja di sektor pertanian berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan.
7.
Amrullah (2013)
Provinsi Banten
ADePT
Profil kemiskinan keluarga di Provinsi Banten lebih banyak terjadi di perkotaan dan sebagian besar berada di wilayah Kabupaten Tangerang. Kondisi kemiskinan di Provinsi Banten terkait dengan posisinya sebagai daerah satelit Jakarta.
8.
Bayudan dan Lim (2013)
Philippines
Regresi quintil
1. Baik rumah tangga miskin kronis maupun miskin sementara (transient) dipengaruhi oleh guncangan (shock) ekonomi rumah tangga. 2. Kehilangan pekerjaan atau berkurangnya pendapatan lebih berpengaruh terhadap rumah tangga miskin kronis. 3. Bencana alam lebih berpengaruh terhadap rumah tangga miskin sementara. 4. Rumah tangga miskin kronis dan sementara juga samasama dipengaruhi beban ketergantungan anak.
12
Lanjutan Tabel 1.5 No
Studi Oleh
Lokasi
Alat Analisis
Kesimpulan
9.
Dartanto dan Nurkholis (2013)
Indonesia
Regresi Ordered Logit
1. Bertambahnya jumlah anggota rumah tangga meningkatkan peluang menjadi miskin. 2. Perubahan status perkawinan akibat perkawinan meningkatkan peluang menjadi miskin untuk rumah tangga di kawasan luar Jawa dan Bali. 3. Perubahan sektor pekerjaan dari pertanian ke nonpertanian meningkatkan peluang menjadi tidak miskin. 4. Perubahan bidang pekerjaan dari formal ke nonformal meningkatkan peluang menjadi miskin.
10.
Mlambo dan Bernard (2013)
Carribean
Ordinary Least Square (OLS)
Tingkat pendidikan kepala rumah tangga, ukuran rumah tangga, jenis kelamin kepala rumah tangga, jumlah anak dalam rumah tangga, dan usia kepala rumah tangga berpengaruh signifikan terhadap total pengeluaran rumah tangga.
11.
Ichwani (2014)
Provinsi Kalimantan Timur
ADePT
Ketimpangan distribusi pendapatan Provinsi Kalimantan Timur meningkat pada tahun 2011 dibandingkan tahun 2003 dan 2007. Ketimpangan distribusi pendapatan tertinggi terdapat di Kota Bontang. Berdasarkan karakteristik kepala rumah tangga, pendidikan kepala rumah tangga berpengaruh signifikan terhadap pendapatan per kapita di Kalimantan Timur.
12.
Olurunsanya dan Omotesho (2014)
Kwara, Nigeria
Statistik Deskriptif, Indeks Foster- GreerThorbecke (FGT) dan Regresi Tobit
Profil kemiskinan petani perdesaan di daerah Kwara, Nigeria menunjukkan hasil 58,00 persen dari jumlah responden berada di bawah garis kemiskinan, indeks kedalaman kemiskinan (P1) adalah sebesar 0,15 dan indeks keparahan kemiskinan (P2) adalah sebesar 0,05.
13
Perbedaan penelitian ini dengan berbagai penelitian sebelumnya adalah pada lokasi dan waktu penelitian. Penelitian menggunakan ADePT di Kabupaten Lombok
Tengah
belum
pernah
dilakukan
sebelumnya.
Penelitian
ini
menggunakan ADePT untuk mengetahui profil kemiskinan di Kabupaten Lombok Tengah dan waktu penelitian adalah tahun 2012. Selain menggunakan ADePT untuk menyusun profil kemiskinan, penelitian ini juga melakukan analisis faktorfaktor penyebab kemiskinan.
1.3 Rumusan Masalah Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 1. Tingkat kemiskinan di Kabupaten Lombok Tengah masih tinggi dan belum memenuhi target penurunan persentase kemiskinan sebagaimana telah ditetapkan dalam RPJMD. 2. Kebijakan pemerintah belum mampu secara signifikan menurunkan tingkat kemiskinan di Kabupaten Lombok Tengah.
1.4 Pertanyaan Penelitian Pertanyaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 1. Bagaimanakah profil kemiskinan di Kabupaten Lombok Tengah pada Tahun 2012? 2. Bagaimanakah analisis faktor-faktor penyebab kemiskinan di Kabupaten Lombok Tengah pada Tahun 2012?
14
1.5 Tujuan Penelitian Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 1. Mengidentifikasi profil kemiskinan di Kabupaten Lombok Tengah pada Tahun 2012. 2. Menganalisis faktor-faktor penyebab kemiskinan di Kabupaten Lombok Tengah pada Tahun 2012.
1.6 Manfaat Penelitian Manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 1. Sebagai masukan bagi Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dalam menyusun kebijakan untuk mengurangi tingkat kemiskinan guna mencapai target penurunan angka kemiskinan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. 2. Sebagai bahan referensi bagi para peneliti yang akan melakukan penelitian lebih lanjut pada masalah sejenis. 3. Sebagai bahan untuk menambah pengetahuan bagi penulis tentang kemiskinan dan perencanaan pembangunan daerah.
1.7 Sistematika Penulisan Penelitian ini terdiri dari 4 (empat) bab, yang diuraikan dalam sistematika sebagai berikut. Bab I Pendahuluan, menguraikan tentang latar belakang masalah, keaslian penelitian, rumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penulisan. Bab II Landasan Teori/Kajian Pustaka, menguraikan tentang landasan teori, kajian terhadap penelitian terdahulu,
15
dan kerangka penelitian. Bab III Metoda Penelitian, menguraikan tentang desain penelitian, metoda pengumpulan data, definisi operasional, instrumen penelitian dan metoda analisis data. Bab IV Analisis, menguraikan tentang deskripsi data yang digunakan, dan pembahasan penelitian. Bab V Simpulan dan Saran, menguraikan hasil kesimpulan penelitian, implikasi yang ditujukan untuk Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dalam rangka menetapkan kebijakan untuk menurunkan tingkat kemiskinan, keterbatasan penelitian, dan saran bagi penelitian selanjutnya.
16
