BAB I PENDAHULUAN. Public Relations pemerintah berbeda dengan Public Relations perusahaan

1

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Masalah Komunikasi yang dijalankan suatu institusi atau perusahaan diharapkan memberikan reaksi, atau tanggapan publik dan hal ini berkaitan dengan kegiatan seorang Public Relations yaitu sebagai jembatan yang menghubungkan perusahaan dengan publiknya. Public Relations pemerintah berbeda dengan Public Relations perusahaan atau institusi swasta. Public Relations pemerintah tidak memiliki kepentingan komersial dan bisnis. Tidak ada tujuan profit yang diemban oleh Public Relations pemerintah, jadi tidak ada sesuatu yang diperjual belikan atau transaksi terjadi baik bentuk produk barang maupun jasa pelayanan yang ditawarkan kepada pihak yang membutuhkan secara komersial. Fungsi dan tugas Public Relations di lembaga pemerintah menekankan pada bentuk public service atau public utilities demi kepentingan pelayanan umum (masyarakat) Public relations pemerintah mempunyai peran yang sangat besar dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan. Ada dua peran yang dimainkan oleh Public Relations pemerintah yaitu peran taktis (jangka pendek) dan peran strategis (jangka panjang). Tugas ini bukanlah tugas yang mudah bagi seorang Public Relations pemerintah. Oleh karena itu, ada beberapa syarat kemampuan yang dimiliki oleh Public Relations pemerintah. Syarat-syarat tersebut adalah mampu mengamati dan

http://digilib.mercubuana.ac.id/

2

menganalisa persoalan yang berhubungan dengan instansinya. Kemampuan melakukan komunikasi timbal balik. Kemampuan untuk mempengaruhi dan menciptakan pendapat umum (opini publik). Kemampuan menjalin hubungan baik.1 Public Relations menyelenggarakan komunikasi timbal balik antara organisasi / lembaga dengan publiknya untuk menciptakan saling pengertian (Public Understanding) dan dukungan (Public Support) bagi terciptanya tujuan, kebijakan, dan langkah-langkah serta tindakan lembaga organisasi itu sendiri. Semua itu ditujukan untuk mengembangkan pengertian dan kemauan baik (Goodwill) publiknya serta untuk memperoleh opini publik yang menguntungkan atau untuk menciptakan kerjasama berdasarkan hubungan yang harmonis dengan publik.2 Public Relations adalah suatu rangkaian kegiatan yang di organisasikan sedemikian rupa sebagai suatu rangkaian kampanye atau program terpadu dari semuanya itu berlangsung secara berkesinambungan dan teratur. Kegiatan dan aktivitasnya sama sekali tidak bisa dilakukan secara sembarang atau mendadak. Tujuan humas itu sendiri adalah untuk memastikan bahwa niat baik dan kiprah organisasi yang bersangkutan senantiasa dimengerti oleh pihak-pihak lain yang berkepentingan. 3

1

Cutlip,Scott M, Effective Public Relations, Kencana Pranada Media Group,2006,hal 6 Soleh Soemirat, dan Elvinaro Ardianto, Dasar-Dasar PR, Bandung: Remaja Rosdakarya, Cetakan Pertama, Agustus, 2002, Hal 181 3 Ibid 2


3

Dalam menyampaikan suatu informasi atau mengubah persepsi seorang Public Relations membutuhkan pendekatan komunikasi yang terencana dalam memberikan informasi, pengertian dan pendidikan kepada masyarakat umum dan pihak terkait. Peranan Public Relations dalam sebuah organisasi berkaitan dengan tujuan utama dan fungsi-fungsi manajemen perusahaan. Fungsi dasar manajemen tersebut merupakan suatu proses kegiatan atau pencapaian suatu tujuan pokok dari suatu organisasi atau lembaga dan biasanya dengan memanfaatkan berbagai potensi sumber-sumber (sumber daya) yang dimiliki oleh organisasi atau lembaga tersebut. Banyaknya pihak terkait dengan perusahaan dan arus komunikasi yang berjalan baik dari internal perusahaan maupun luar perusahaan, menjadikan kebutuhan akan Public Relations bagi sebuah perusahaan yang bergerak di bidang jasa menjadi hal yang tidak dapat ditawar lagi, baik secara fungsional dan operasional. Humas pemerintahan disini bertugas memberikan penerangan dan pendidikan kepada masyarakat tentang kebijakan, langkah-langkah dan tindakan-tindakan pemerintah serta memberikan pelayanan kepada masyrakat berupa informasi yang diperlukan secaa terbuka, jujur, dan objektif. Sementara fungsi dari Humas Pemerintah itu sendiri adalah, memberikan pelayanan, menyebarluaskan pesan-pesan informasi mengenai kebijaksanaan hingga mampu mensosialisasikannya, dan juga menjadi komunikator sekaligus mediator yang proaktif dalam upaya menjembatani kepentingan instansi pemerintah dan masyarakat.


4

Pada tahun 2008 Pemerintah menerbitkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Presiden Republik Indonesia. Pada tanggal 1 Mei 2010 UU KIP No. 14 Tahun 2008 ini mulai diberlakukan. Sesuai bunyi Pasal 64 ayat (1), UU KIP dinyatakan mulai berlaku 2 tahun sejak tanggal diundangkannya yakni 30 April 2008. Manfaat UU KIP ini antara lain : 1. Menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses serta alasan pengambilan keputusan publik. 2. Mendorong partisipasi masyarakat

dalam proses pengambilan

kebijakan publik. 3. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik. 4. Mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu transparran, efektif, efisien, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan. 5. Mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak. 6. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa.


5

7. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas4

Sementara Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan oleh Badan Publik adalah : 1. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala. Diantaranya Informasi yang berkaitan dengan Badan Publik, Informasi mengenai kegiatan dan kinerja Badan Publik, serta Informasi mengenai Laporan Keuangan. 2. Informasi yang wajib diumumkan secara serta-merta. Yakni, Informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum. 3. Informasi yang wajib tersedia setiap saat. Yakni, hasil keputusan badan publik dan pertimbangannya, seluruh kebijakan yang ada, rencana kerja proyek, perjanjian Badan Publik dengan pihak ketiga, Informasi dan kebijakan yang disampaikan Pejabat Publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum, Prosedur kerja pegawai Badan Publik yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat, dan Laporan mengenai pelayanan akses Informasi Publik. 5

4 5

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008, Keterbukaan Informasi Publik Ibid


6

Sementara Informasi yang Dikecualikan adalah : 1. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum. 2. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat. 3. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara. 4. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia. 5. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional. 6. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri. 7. Informasi Publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang. 8. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi. 9. Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan.


7

10. Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-undang6

Selama ini pemberantasan korupsi yang dilaksanakan oleh berbagai institusi seperti kejaksaan dan kepolisian serta badan-badan lain mengalami berbagai hambatan karena adanya campur tangan eksekutif, legislatif, yudikatif. Untuk itu diperlukan metode penegakkan hukum secara luar biasa melalui pembentukan suatu badan khusus yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang memiliki kewenangan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan independen (mandiri bebas dari kekuasaan manapun) dengan tujuan meningkatkan daya guna hasil guna bagi upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Dengan demikian dibentuklah KPK yang khuusus menangani kasus-kasus korupsi di Indonesia, ini terdapat dalam UndangUndang No. 3 tahun 2003 Sejalan dengan Visi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yakni, ”Mewujudkan Indonesia yang bebas Korupsi”. Visi ini menunjukkan suatu tekad kuat dari KPK untuk segera menuntaskan segala permasalahan yang menyangkut KKN. 7 KPK menyikapi hal tersebut dengan menjalankan peraturan tersebut pada perusahaan. Perusahaan menyediakan dan melayani permintaan informasi secara tepat, cepat dan proporsional dan membenahi sistem dokumentasi dan pelayanan informasi, merancang sistem penyediaan dan pelayanan informasi publik.

6 7

Ibid www.kpk.go.id


8

KPK sebagai salah satu Lembaga Negara yang dibentuk untuk mengatasi berbagai kasus korupsi yang terjadi menyadari pentingnya sosok Public Relations dalam manejemen kepengurusannya dan mengadakan departemen atau divisi Public Relations guna mengoptimalkan kinerja yang telah ada dan yang telah berjalan. Hal ini tidak terlepas dari peran dan tugas seorang humas, yaitu dalam mempengaruhi dan membentuk opini masyarakat. Begitu juga halnya dengan humas KPK yang memiliki peranan yang sangat penting karena mempunyai fungsi yang strategis dalam pencapaian tujuan organisasi, keberhasilan sebagaimana yang dimaksud akan sangat tergantung dari seberapa jauh kemampuan Public Relations memanfaatkan unsur-unsur sumber daya yang dimiliki oleh organisasi tersebut untuk penentuan strategi yang dipergunakan dalam kehidupan sehari-hari, komunikasi merupakan suatu tindakan yang memungkinkan kita mampu menerima dan memberikan informasi atau pesan sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Public Relations dalam melakukan komunikasi bertanggung jawab untuk memperkenalkan

diri

keberadaan

perusahaannya

dan

menjelaskan

segala

kebijaksanaan perusahaannya kepada publik, serta menerima tanggapan dan aspirasi atau selera publiknya dengan pengertian demikian maka dalam perwujudan seharihari Public Relations tampil sebagai organisasi manajemen

beserta kegiatan

komunikasinya dengan publik yang terkait. Dengan upaya perusahaan dimana Public Relations itu berada. Kegiatan utama Public Relations yaitu berkomunikasi dalam bentuk relasi, sedangkan prinsip utama dalam berkomunikasi adalah bertujuan melakukan


9

perubahan sikap, pendapat, perilaku, dan perubahan sosial. Dan Public Relations melakukan komunikasi yang bersifat persuasif baik yang dilakukan secara lisan, untuk menciptakan opini publik yang favorabel. 8 Dari uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa semua mengandung maksud yang sama, semua bertujuan untuk menanamkan dan memperoleh pengertian, jasa, baik kepercayaan dari publiknya. Usaha Public Relations bertujuan bagi terwujudnya hubungan yang harmonis antara badan atau perusahaan itu dengan memberikan penjelasan dan petunjuk bagi para stakeholders secara sistematis dan strategis secara terus menerus. Sesuai dengan bunyi Pasal 64 ayat (1), yakni UU KIP dinyatakan berlaku dua tahun sejak tanggal diundangkannya 30 April 2008, maka periodisasi yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah tahun 2010-2011. Karena, pada tahun inilah UU Keterbukaan Informasi Publik mulai dijalankan dan dilakukan pelaksanaannya oleh Badan Informasi Publik termasuk KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). Penulis memilih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai subyek penelitian karena KPK adalah lembaga independen yang menangani berbagai kasus korupsi yang dimiliki oleh Indonesia. Dari berbagai kasus korupsi yang ditangani oleh KPK tentunya publik ingin mengetahui berbagai informasi yang sedang terjadi dan bagaimana penanganannya, tentunya informasi yang tepat, cepat, dan akurat. Bukan saja diketahui dari media namun juga bagaimana KPK memberikan informasi tersebut kepada publik. 8

Abdurachman, Oemi, Dasar-dasar Public Relations, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hal 62


10

Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) ini dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada publik yang bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik, dan juga menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik. KPK sebagai lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya bersifat Independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan, terus berusaha memberikan pelayanan dan juga informasi yang cepat dan tepat kepada publiknya. Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk meneliti bagaimana Peran Humas KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) dalam Implementasi UU Keterbukaan Informasi Publik No. 14 Tahun 2008.

1.2 Rumusan masalah Permasalahan yang diangkat adalah ” Bagaimana Peran Humas KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) dalam Implementasi UU Keterbukaan Informasi Publik No. 14 Tahun 2008? ”

1.3 Tujuan Penelitian


11

Adapun Tujuan Penelitian yang hendak dicapai adalah : Untuk mengetahui Peran Humas KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) dalam Implementasi UU Keterbukaan Informasi Publik No. 14 Tahun 2008

1.4 Manfaat Penelitian Manfaat Penelitian ini dikelompokkan dalam dua jenis, yaitu:

1.4.1 Manfaat Akademis 1. Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas dan nyata tentang perkembangan ilmu komunikasi khususnya di bidang kehumasan. Serta diharapkan juga dari hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan literatur atau bahan bacaan sekaligus bahan masukan bagi semua pihak yang berkepentingan. 2. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi mengenai praktek Public Relations dalam konteks kerja terencana, terarah dan profesional.

1.4.2 Manfaat Praktis 1. Dapat memberikan wawasan dan pengetahuan bagi perusahaan / organisasi dalam hal ini KPK dalam memberikan keterbukaan informasi publik. 2. Penelitian ini dapat menjadi suatu masukan yang berharga untuk kemajuan organisasi.


BAB I PENDAHULUAN. Public Relations pemerintah berbeda dengan Public Relations perusahaan

Recommend Documents