BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah Pesatnya kemajuan dunia industri, ekonomi dan teknologi saat ini telah banyak melahirkan dan diterimanya eksistensi sebuah profesi yang dinamakan Public Relations atau yang biasa disebut dalam perusahaan adalah Corporate Secretary. Dinamika perkembangan fungsi dan kedudukkan Public Relations telah menempatkan fungsi Public Relations bukan hanya sebagai fungsi teknis, namun sudah berkembang menjadi fungsi strategis yang bertanggung jawab terhadap hubungan organisasi dengan stakeholdernya. Konsekuensinya Public relations harus ditempatkan dalam posisi Top Management. Transformasi PT Jamsostek (Persero) menjadi BPJS Ketenagakerjaan tahun 2014 akan menimbulkan berbagai opini baik dalam internal maupun eksternal publiknya. Keterangan informasi yang diharapkan dapat memberikan penjelasan terkait kebijakan dan hasil keputusan yang ditentukan oleh perusahaan. Berdasarkan informasi dari Kepala Urusan Komunikasi Internal Bapak Harry Kuswanda, mengatakan bahwa : “Pegambilan
Keputusan
di
Biro
Sekretaris
Perusahaan
dilakukan oleh Kepala Biro. Dalam kesehariannya, Biro Sekretaris Perusahaan terdapat dua urusan besar yaitu Hubungan Masyarakat yang dibagi menjadi tiga urusan
1
2
Komunikasi Internal, Eksternal, Urusan CSR dan Urusan Kesekretariatan Perusahaan itu dibagi menjadi dua urusan yaitu Kesekretariatan Perusahaan dan Kesekretariatan Protokol (kesekretariatan Pimpinan dan Perusahaan). Sedangkan yang berhubungan kehumasan tugas fungsi kehumasan pengambilan keputusan bisa dilakukan oleh wakil sekretaris perusahaan tapi secara organisasi, keputusan tertinggi tetap kepada kepala biro, misalnya menyangkut anggaran, hubungan dengan unit lain, dan hubungan dengan masyarakat”. 1 Perubahan PT Jamsostek (Persero) menjadi BPJS Ketenagakerjaan akan memunculkan perubahan pada ruang lingkup internal dan eksternal, yang mengharuskan mampu dalam beradaptasi sesuai dengan perubahan yang ada. Perubahan dalam bentuk logo, visi misi perusahaan, hingga pada perubahan program yang akan dijalankan oleh BPJS Ketenagakerjaan nantinya. Tidak dipungkiri bahwa saat ini masih banyak tenaga kerja formal maupun informal di Indonesia yang belum menjadi peserta Jamsostek. Dengan disahkannya UU BPJS Nomor 24 Tahun 2011, arah implementasi SJSN semakin jelas dan tentunya sudah menjadi tanggung jawab seluruh pihak khususnya PT. Jamsostek (Persero) untuk melindungi seluruh pekerja formal dan informal di Indonesia. PT. Jamsostek dituntut untuk pro-aktif menyampaikan informasi teraktual mengenai program perlindungan untuk tenaga kerja pada masa transformasi PT. Jamsostek (Persero) menjadi BPJS Ketenagakerjaan. Seorang 1
Hasil Wawancara kepada Bapak Harri Kuswanda, selaku Kepala Urusan Komunikasi Internal, Jum’at, 27 Desember 2013, Pukul 13.00 – 13.30, bertempat di ruang kerja.
3
public relations dalam hal ini memegang peranan penting dalam proses transformasi untuk menyampaikan informasi terkait kebijakan perusahaan. Hal ini diutarakan oleh Bapak Harri Kuswanda, mengenai bagaimana tindakan yang dilakukan oleh top level management dalam kebijakan baru khusunya dalam mendistribusikan informasi atau hasil-hasil keputusan. Bapak Harri Kuswanda mengatakan bahwa : “ Sebenarnya ada yang agak berbeda skala signifikan dari sisi komunikasi yang dilakukan sejak kepimpinan pak Elvyn G Massasya sebagai direktur utama, berbedaan terbesar adalah bahwa sosialisasi tidak dilakukan dengan cara-cara yang tradisional, sehingga banyak sekarang kalau dilihat acara di televisi seperti Jamsession, kegiatan Goes to Campus, Goes To Society, yang intinya lebih agresif untuk mendekati peserta, jadi tidak menunngu peserta memerlukan informasi apa, tapi bagaimana itu disampikan kepada peserta tanpa menunggu pertanyaan ataupun keinginan peserta. penyampaian
kebijakan
internal,
PT
Selain itu dalam Jamsostek
(Persero)
menggunakan surat, dan kebijaka ekternal dapat disampaiakan melalui banyak media seperti televisi, website, dan sosial media”.2 Bila dikaitkan dengan kegiatan Public Relations, maka sasaran komunikasi tersebut adalah hal yang sangat penting dalam penyampaian pesan
2
Ibid
4
demi terciptanya tujuan dan pengertian bersama dengan publik/khalayak sasarannya.
Disamping
itu, peranan komunikasi
dua arah (two ways
communications) dalam manajemen perusahaan dewasa ini adalah hal yang nomor satu. Komunikasi tersebut diperlukan untuk melaksanakan komunikasi organisasi antara manajemen dan para karyawannya, jajaran pimpinan manajemen dengan pemilik perusahaan, serta termasuk komunikasi timbal balik antara perusahaan/organisasi dengan publik atau khalayak yang menjadi sasaran (target audience) dan sebaliknya. Sebagai Perusahaan yang menyediakan pelayanan kepada publik, PT Jamsostek (Persero) memberikan kemudahan bagi publik untuk mengakses informasi
dan
data-data
perusahaan
yang
patut
diketahui
oleh
publik/stakeholdersnya. Terlebih lagi yang ditetapkannya Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik yang menyatakan bahwa “ Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan Negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik”. Hal tersebut membuat PT Jamsostek (Persero) semakin terpanggil untuk membuka akses terhadap informasi dan data perusahaan. Kebijakan mengenai akses informasi dan pengelolaan informasi telah diatur dalam Pedoman Pengendalian Informasi yang telah diperbaharui dan ditetapkan dalam keputusan direksi No. KEP/488/122012.3 Berdasarkan informasi mengenai stakeholder mapping PT Jamsostek (Persero), Bapak Harri Kuswanda mengatakan bahwa : 3
Laporan Kegiatan Biro Humas Tahun 2012
5
“Stakeholder mapping Eksternal PT Jamsostek (Persero) adalah Negara, Pengusahaa, dan Tenaga Kerja. Pemerintah terkait karena sebagai Badan Usaha Milik Negara secara khusus, secara umum
harus
kesejahteraan
memberikan
kontribusi
masyarakat/pekerja
bagi
peningkatan
Indonesia.
Pengusaha
membantu perusahaan untuk memberikan perlindungan kepada tenaga kerjanya dan juga membantu kesejahteraan pekerjanya. Dari sisi tenaga kerja, karena memberi perlindungan berarti dia memberikan keamanan, membantu tenaga kerja menjadi mandiri sesuai dengan filosofi Jamostek. Stakeholder internalnya adalah karyawan, yaitu mewujudkan kesejahteraan untuk karyawan dan keluarganya”. 4 Sedangkan Menurut bapak Antoni Sugiarto, selaku Analis GCG menyatakan bahwa : “ untuk stakeholder mapping dari BPJS Ketenagakerjaan, sama saja. Hanya yang membedakan adalah kita sudah tidak bertanggung jawab lagi kepada BUMN, melainkan langsung kepada Presiden. Jadi secara keseluruhan sama saja, hanya itu perbedaannya. 5 Kelembagaan Corporate Secretary dalam sebuah perusahaan publik yang bersifat terbuka (emiten telah go public dipasar bursa) berfungsi sebagai 4
Opcit Hasil Wawancara kepada bapak Antoni Sugiarto, selaku Analis GCG, Senin, 20 Januari 2014, , Pukul 14.30 – 15.00, bertempat di ruang kerja. 5
6
communicator atau mediator, pengatur arus informasi antara perusahaan/emiten dan investor/nasabahnya. 6 Di beberapa perusahaan lembaga tersebut, disebut pula dengan corporate communication yang apabila disandingkan dengan Corporate Secretary maka aktivitas keduanya pada sebuah instansi/organisasi berkaitan dengan fungsi-fungsi kehumasan (Public Relations Function). Yang membedakan antara fungsi Public Relations biasa dengan Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary) adalah siapa yang menjadi publik sasarannya. Publik atau sasaran sekretaris perusahaan (target audience) bersifat lebih khusus, misalnya para investor, nasabah, kreditor dan lain sebagainya7. Berdasarkan penjabaran diatas maka peneliti menyimuplkan bahwa suatu Perusahaan merupakan syarat wajib pada struktur organisasi terdapat seorang Public Relations atau Corporate Secretary didalam suatu organisasi/perusahaan. Pengembanan Tugas Corporate Secretary dalam pihak internal yang mencakup ( Komisaris, Direksi, Pemegang Saham, Pekerja, Investor, dan Keluarga Pekerja), sedangkan untuk pihak eksternal (Pemerintah, Masyarakat Sekitar, Media Massa, Konsumen, Pesaing, Para Pembentuk opini, dan Komunitas). Setiap organisasi mempunyai tujuan yang dapat berubah sesuai dengan perubahan situasi lingkungan yang berpengaruh terhadap kehidupan suatu organisasi. Menurut Penning dan Goodman seperti dikutip oleh Grunig dan Hunt (1984) setiap organisasi memiliki konstituen, baik di dalam maupun di luar 6
Rosady Ruslan, Manajemen Public Relations & Media Komunikasi, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, Hal. 51 7 Ibid, Hal. 53-54
7
organisasi. Konstituen atau yang lebih dipopulerkan dengan istilah “Publik” ini ada yang memiliki kekuasaan yang lebih besar daripada yang lain. Mereka yang berkuasa inilah yang kemudian membentuk koalisi yang dominan dari organisasi. Koalisi ini akan menentukan kemana arah organisasi, bagaimana strukturnya, berapa departemen yang akan dibuat dan dalam kaitan dengan topik.8 Melihat dari visi dan misi PT Jamsostek (Persero) yang akan menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan yang siap bertransformasi pada tahun 2014, maka pada biro sekretaris perusahaan yang menangani bidang kehumasan mulai untuk melakukan berbagai keputusan dan kebijakan untuk menentukan strategi, tujuan, tugas, dan berbagai aktivitas kegiatan yang akan dilakukan dalam
program kehumasan. Keputusan dan
kebijakan yang dilakukan demi terwujudnya target perusahaan dan sesuai dengan moto perusahaan “Menjadi Jembatan Menuju Kesejahteraan Pekerja”. Keberadaan Biro Sekretaris Perusahaan PT Jamsostek (Persero) dalam Koalisi Dominan dianggap sangat penting, karena jika koalisi dominan menganggap keberadaan Biro Sekretaris Perusahaan didalam Perusahaan diperhitungkan, maka Biro Sekretaris Perusahaan akan dapat direkomendasikan masuk dalam jajaran Top Management di dalam sebuah Perusahaan. Koalisi Dominan sebagai kelompok yang dapat menentukan kemana arah Perusahaan dari hasil kebijakan dalam keputusan bersama.
8
RidwanNyak Baik, dan Irmulan Sati T, , Koalisi Dominan Refleksi kritis atas peran dan fungsi PR dalam manajemen, Jakarta, BPP PERHUMAS, 2004, hal. 2
8
Berdasarkan informasi yang diperoleh melalui bapak Harri Kuswanda menyatakan bahwa : “Sebenarnya fungsinya sama saja, PR secara organisasi tidak ada dalam struktur organisasi, namum secara fungsi dan kegiatan sehari-harinya tetap dilakukan dalam koordinasi wakil sekretaris perusahaan. Tiga urusan yang menyangkut kehumasan adanya di wakil sekretaris perusahaan”. 9 Menurut Grunig, praktisi PR biasanya tidak mempunyai kebebasan untuk bertindak sebagai profesional, kecuali jika duduk sebagai bagian dari koalisi yang dominan, mereka mempunyai wewenang untuk memasukkan unsur tanggung jawab sosial, pemahaman publik atau komunikasi dua arah. Hanya dengan cara ini akan lebih mudah dapat dilihat kontribusi PR terhadap efektivitas organisasi. Lebih jauh lagi, jika tujuan PR dimasukkan menjadi tujuan organisasi, eksekutif PR duduk sebagai koalisi yang dominan. Sasaran program PR akan lebih dapat diadaptasikan jika eksekutif PR merupakan koalisi yang dominan dalam organisasi. Dia juga memahammi model komunikasi dua arah. Sebaliknya, jika eksekutif PR tidak duduk dalam koalisi yang dominan, akan sulit untuk menentukan Fungsi PR, betapapun pelaksanaan untuk memenuhi tujuan komunikasinya.10 Hasil wawancara peneliti mengatakn koalisi dominan seperti apa yang ada pada BPJS Ketegakerjaan oleh Bapak Harri Kuswanda yang mengatakan bahwa : 9
Hasil Wawancara kepada Bapak Harri Kuswanda, selaku Kepala Urusan Komunikasi Internal, Jum’at, 27 Desember 2013, Pukul 13.00 – 13.30, bertempat di ruang kerja. 10 L.Grunig, J.Grunig & Dozier, 2002:Taylor, 2000: Wakefield 1997, Hal.3
9
“ Secara Organisasi BPJS Ketenagakerjaan akan di pimpin oleh Dewan Direksi, dewan direksi yang menjadi nahkoda untuk masing-masing terutama direktur-direktur teknis khususnya nahkoda direktoratnya. Direktur Utama menjadi pemimpin tertinggi dalam menentapkan kebijakan,
langkah2
startegis
yang
dirasa
penting
oleh
BPJS
ketenagakerjaan untuk memberikan perlindungan kepada seluruh tenaga kerja di Indonesia sesuai dengan tagline barunya untuk menjadi jembatan menuju kesejahteraan Tenaga Kerja Indonesia. Arahnya Dewan Direksi menentukan langkah-langkah itu, untuk persiapan transformasi sudah dilakukan tahun 2012, Direksi Jamsostek sudah menetapkan bahwa tahun 2012 tahapan rekonsolidasi dan sosialisasi masif, kemudian tahun 2013 tahapan fit and infrastructure, dan tahun 2014 secara berkelanjutan istilah
tahapannya
sistenability
berkelanjutan
(Pelayanan
dan
pemanfaatan yang berkelanjutan). Biro Sekretaris Perusahaan tentunya merupakan biro yang dalam proses transformasi ini bertanggung jawab pada penyampaian pesan-pesan yang terkait dengan komunikasi terkait pada perubahan-perubahan yang dilakukan oleh PT Jamsostek, terutama menyampaikan pesan-pesan, strategis, kebijakan, operasional yang dilakukan oleh perusahaan. Contonya biro sekretaris perusahan menyiapkan rebranding PT Jamsostek menjadi BPJS Ketenagakerjaan “. 11
11
Opcit
10
Realisasinya saat ini, PT Jamsostek (Persero) Kantor Pusat memiliki fungsi dan peran kehumasan yang berada pada Biro Sekretaris Perusahaan yang melakukan peranan Public Relations, Biro Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary) PT Jamsostek (Persero) berada dibawah Direktur Utama. Biro Sekretaris Perusahaan memiliki bagian dalam menentukan dan menetapkan kegiatan Sekretaris Perusahaan yang meliputi Sekretaris, Wakil Sekretaris Perusahaan, Urusan Kesekretariatan Perusahan, Penata Utama Kesekretariatan Perusahaan, Urusan Sekretariat Pimpinan BOC/BOD, Seksi Protokoler, Penata Madya Protokoler, Sekretaris BOC/BOD, Penata Madya Rumah Tangga Direksi, Analisis GCG, Urusan CSR, Penata Utama CSR, Urusan Komunikasi Internal, Penata Muda Dokumentasi, Urusan Komunikassi Ekternal, Penata Utama Komunikasi Corporate, dan Penata Madya Hubungan Lembaga. Biro
Sekretaris
Perusahaan
mempunyai
pengoordinasian, pengarahan, pengendalian,
fungsi
perencanaan,
dan memfasilitasi
hubungan
korespondensi antar unit kerja serta komunikasi korporat guna mencapai keteraturan tata naskah dalam menunjang kelancaran hubungan kerja di lingkungan internal perusahaan maupun eksternal. Pelaksanaan tugas Komunikasi Perusahaan (Corporate Communication) dilakukan oleh Wakil Sekretaris Perusahaan. Wakil Sekretaris Perusahaan mempunyai fungsi kehumasan yaitu melakukan pengoordinasian, pengarahan dan pengendalian kegiatan komunikasi eksternal dan internal termasuk implementasi corporate identity guna membentuk citra positif perusahaan, keseragaman identitas perusahaan dan keselarasan kerja internal. Guna melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai Tim Komunikasi
11
Perusahaan, Wakil Sekretaris Perusahaan dibantu 3 (tiga) orang Kepala Urusan sebagai berikut, Urusan Corporate Social Responsibility, Urusan Komunikasi Eksternal, dan Urusan Komunikasi Internal yang bertanggung jawab langsung kepada manajemen dalam pengendalian informasi yang berhubungan dengan PT Jamsostek (Persero) di bidang apapun kepada publik internal dan eksternal. Maka sebagai melengkapi informasi tersebut, peneliti memaparkan Struktur Organisasi PT Jamsostek (Pesero) Kantor Pusat adalah sebagai berikut : Gambar 1.1 Struktur Organisasi Perusahaan PT Jamsostek (Persero) Kantor Pusat
Sumber : www.jamsostek.co.id Period 2013
12
Selain itu Struktur Organisasi Biro Sekretaris Perusahaan PT Jamsostek (Persero) Kantor Pusat adalah : Gambar 1.2 Struktur Organisasi Biro Sekretaris Perusahaan Kantor Pusat Biro Sekretaris Perusahaan Sekretaris
Wakil Sekretaris Perusahaan
Urusan 4 Kesekretariatan 5 Perusahaan
Penata Utama Kesekretariatan Perusahaan
Urusan Sekretariat Pimpinan BOC/BOD
Seksi Protokoler
Analisis GCG
Urusan CSR
Urusan Komunikasi Internal
Urusan Komunikasi Eksternal
Penata Utama CSR
Penata Utama Komunikasi Internal
Penata Utama Komunikasi Korporat
Penata Madya Protokoler Sekretaris BOC/BOD Penata Madya Rumah Tangga Direksi
Penata Muda Dokumentasi
Penata Madya Hubungan Lembaga
13
Berdasarkan struktur organisasi perusahaan diatas, maka dapat di tarik garis besarnya bahwa koalisi dominan dalam menyampaikan informasi terkait transformasi BPJS Ketenagakerjaan berada pada masing masing kepala urusan yang meliputi urusab kesekretariatan perusahaan, urusan sekretariat pimpinan BOD/BOC, Analisis GCG, urusan CSR, urusan komunikasi internal, dan urusan komunikasi eksternal, serta hasilnya akan diputuskan bersama oleh kepala biro dan wakil sekretaris perusahaan. Fungsi Sekretaris Perusahaan adalah bagian yang paling penting dalam sebuah Perusahaan dan tidak dapat dipisahkan dari gerak dan dinamika Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Sekretaris Perusahaan merupakan instrumen strategis, yang memiliki andil besar dalam keseluruhan aktivitas Corporate untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Untuk membantu dan menerapkan kebijaksanaan,
praktisi
hubungan
masyarakat
memanfaatkan
berbagai
keterampilan komunikasi profesional, dan memainkan perannya didalam organisasi maupun diantara organisasi dan lingkungan luar. Saat ini PT Jamsostek (Persero) dalam proses kesiapan bertransformasi menuju Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan pada 1 Januari 2014. Berdaasarkan informasi dari hasil wawancara oleh bapak Ariyanto selaku Penata Muda Dokumentasi yang mengatakan apa alasan PT Jamsostek (Persero) berubah menjadi BPJS : “Sebelumnya PT Jamsostek itu adalah PT, diaman PT itu adalah lebih fokus pada pengembangan profit oriented. Kemudian disaat PT Jamsostek (Persero) cakupan kepersertaan wajib itu hanya pada pekerja
14
formal,sedangkan pekerja informal itu sukarela. Dengan alasan peningkatan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia, khususnya para pekerja bagi formal maupun informasi. Maka dengan ini pemerintah dengan legislatifnya membuat UU BPJS yaitu UU No. 24 tahun 2011 tentang BPJS, maka didirikanlah dua BPJS yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Keuntungan dan Kelebihan yang diberikan adalah BPJS harus Services Oriented, harus bertumpu pada pelayanan, harus fokus pada pelayanan, berbeda dengan PT yaitu profit oriented. Cakupannya adalah dari pekerja formal sampai pekerja non formal.” 12 Berbagai kegiatan dan aktivitas yang dilaksanakan sedikit bertambah dari kegiatan sebelumnya. Kesiapan PT Jamsostek (Persero) dalam transformasi memerlukan andil besar peran dan fungsi Biro Sekretaris Perusahaan yang menjalankan kehumasannya. Mulai dari kegiatan yang bersifat internal, ekternal dan Corporate Social Responsibility (CSR). Selain itu publikasi yang dilaksanakan pun sedang dalam penetapan Biro Sekretaris Perusahaan yang bertujuan untuk memberikan informasi kepada publiknya yang menyatakan bahwa PT Jamsostek (Persero) pada tahun 2014 siap untuk bertransformasi. Hal tersebut mendukung Peran dan Fungsi Sekretaris Perusahaan PT Jamsostek (Pesero) Kantor Pusat dalam menjalankan program yang ditentukan oleh kebijakan manajemen yang merupakan koalisi dominan dalam perusahaan. Artinya makin tinggi kebijakan manajemen tentang peran dan fungsi Sekretaris Perusahaan, makin tinggi Sekretaris Perusahaan diposisikan sebagai koalisi yang 12
Hasil Wawancara kepada Ariyanto, selaku Penata Muda Dokumentasi, Kamis, 29 Januari 2014, Pukul 14.40 – 15.00, bertempat di ruang kerja.
15
dominan. Dalam hal ini apabila Sekretaris Perusahaan berada pada posisi Perencanaan Korporat, maka Sekretaris Perusahaan berpartisipasi dalam perencanaan yang stategis yang dianggap akan memberikan kontribusi yang bermanfaat kepada manajemen. Harapan para pemangku kepentingan kepada perusahaan ini semakin tinggi, mulai penerapan Good Corporate Governance (GCG) PT Jamsostek (Persero) Kantor Pusat perlu melaksanakan bisnis yang transparansi dan bersih. Pedoman Good Corporate Governance (GCG) sudah menjadi ruh bagi korporasi dewasa ini. Pelaksanaan praktik Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance/GCG) di Perusahaan terus mengalami kemajuan yang
berarti.
Komitmen
Perusahaan
dalam
melaksanakan
upaya-upaya
peningkatan tata kelola perusahaan dengan menetapkan dua sasaran sesuai dengan roadmap Tata Kelola Perusahaan yakni penyempurnaan infrastruktur dan pemenuhan tindak lanjut berbagai peraturan-peraturan dan ketentuan terkini yang mengatur tentang penerapan tata kelola perusahaan khususnya di Badan Usaha Milik Negara. Perusahaan berkomitmen untuk menerapkan prinsip dasar
Good
Corporate Governance (GCG) pada setiap aspek bisnis dan di semua jajaran. Prinsip dasar Tata Kelola Perusahaan yaitu Keterbukaan (transparency) dalam pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam pengungkapan informasi perusahaan, akuntabilitas (accountability) kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggung-jawaban
organ
perusahaan,
tanggung
jawab
(responsibility)
kesesuaian pengelolaan perusahaan terhadap peraturan dan prinsip korporasi yang
16
sehat, kemandirian (independency) perusahaan dikelola profesional tanpa benturan kepentingan dan tekanan/ pengaruh , serta kewajaran dan kesetaraan (fairness) keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak stakeholders.13 Berdasarkan informasi yang peneliti dapatkan melalui wawancara kepada bapak Antoni Sugiarto, selaku Analis GCG yang mengatakan bahwa dengan adanya prinsip GCG ini terdapat beberapa item yang meliputi Keterbukaan, akuntabilitas, tanggung jawab, kemandirian, dan kewajaran dan kesetaraan, maka dapat dikatakan bahwa implementasi dari keterbukaan khususnya dalam keterbukaan informasi menyatakan bahwa : “Keterbukaan informasi kepada stakeholder yang sudah dipublikasikan melalui web. Implementasinya dari keterbukaan Informasi yang berkaitan dengan hak stakeholder, mereka (stakeholder) berhak atas informasi yang berkaitan dengan haknya stakeholder atas pengelolaan perusahaan, misalnya bagaimana Jaminan Hari Tua dikelola, berapa tingkat pengembalian dana JHT kepada mereka, termasuk dalam hal ini gaji direksi juga dapat diaskese melalui annual report. Hak-hak mereka kami sampaikan dan dapat diakses melalui media yang dapat diakses seperti koran atau pun program jamsostek seperti jamsession salah satu keterbukaan informasi pengelolaan dana kepada peserta. Sedangkan keterbukaan informasi mengenai kebijakan atau hasil keputusan biasanya dibagi menjadi dua, yaitu internal atau ekternal. Jika keputusan internal yang berkaitan dengan pengelolaan didalam itu tidak disampaikan keluar, 13
www.Jamsostek.co.id
17
karena domainnya direksi internal, tetapi jika itu berkaitan dengan bagaimana dana itu dikelola, bagaimana penanganan peserta, layanan bagaimana, itu baru disampaikan keluar. Indikatornya menjadi dua internal dan ekternal. Akuntabilitas, semua yang dilakukan bisa dipertanggung jawabkan, intinya dari GCG itu kita lakukan, sampai tahun ini penilaian GCG kita mendapatkan nilai sangat baik. Responsibility, bagaimana pelaksanaan dan tugas sesuai dengan Undang-undang. Dari sisi kemandiriannya adalah sesuai aturan, dan dari kesetaraanya yaitu perlakuan yang sama antara perusahaan besar dan kecil diperlakukan sama”
14
Berbagai
kegiatan
yang
dilaksanakan
dalam
mendukung
proses
transformasi PT Jamsostek (Persero) menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, maka masing-masing Urusan Komunikasi yang meliputi Urusan Komunikasi Internal, Urusan Komunikasi Eksternal dan Urusan Corporate Social Responsibility (CSR) memiliki berbagai program dan kegiatan yang khusus sesuai dengan peran dan fungsinya. Urusan Komunikasi Internal melakukan kegiatan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) kegiatan website, annual report & company profile, dokumentasi kegiatan, mengelola perlengkapan kehumasan, pedoman & tata laksanan kehumasan, menerbitkan majalah ekternal corporate, berlangganan majalah dan surat kabar, memproduksi kliping, pengadaan sovenir, menangani keluhan, mengikuti kompetisi atau award. Urusan Komunikasi Ekternal 14
Hasil Wawancara kepada bapak Antoni Sugiarto, selaku Analis GCG, Senin, 20 Januari 2014, , Pukul 14.30 – 15.00, bertempat di ruang kerja.
18
kegiatannya meliputi, tanggapan keluhan & press release, buka puasa bersama, advertorial, media relations konferensi pers, psa film-tv filler, gathering, sistem & prosedur kegiatan unsur komunikasi eksternal, kegiatan komunikasi kelembagaan info jamsostek, sistem & prosedur pameran, sistem & prosedur program khusu/reguler, sistem & prosedur promo, dan sistem & prosedur sponsorship. Dalam Urusan Corporate Social Responsibility (CSR) melaksanakan ibah CSR, dan Perbaikan data Sistem Informasi Program Kemitraan. Penjabaran singkat diatas, menyatakan bahwa fungsi dan peran Sekretaris Perusahaan menjadi begitu Penting pada Perusahaan, maka tidak diherankan bahwa saat ini hampir seluruh perusahaan memiliki Biro Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary). Terlebih untuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) seperti PT Jamsostek (Persero) yang bergerak di bidang Jaminan Sosial Tenaga Kerja untuk seluruh pekerja di Seluruh Indonesia. Lahirnya UU No.3 tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK). Dan melalui PP No.36/1995 ditetapkannya PT Jamsostek sebagai badan penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Program Jamsostek memberikan perlindungan dasar untuk memenuhi kebutuhan minimal bagi tenaga kerja dan keluarganya, dengan memberikan kepastian berlangsungnya arus penerimaan penghasilan keluarga sebagai pengganti sebagian atau seluruhnya penghasilan yang hilang, akibat resiko sosial. Selanjutnya pada akhir tahun 2004, Pemerintah juga menerbitkan UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Undang-undang itu berhubungan dengan Amandemen UUD 1945 tentang perubahan pasal 34 ayat
19
2, yang kini berbunyi: "Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan". Manfaat perlindungan tersebut dapat memberikan rasa aman kepada pekerja sehingga dapat lebih berkonsentrasi dalam meningkatkan motivasi maupun produktivitas kerja. Kiprah Perusahaan yang mengedepankan kepentingan dan hak normatif Tenaga Kerja di Indonesia terus berlanjut. Sampai saat ini, PT Jamsostek (Persero) memberikan perlindungan 4 (empat) program, yang mencakup Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) bagi seluruh tenaga kerja dan keluarganya. Maka peneliti tertarik untuk meneliti koalisi dominan pada biro sekretaris perusahaan PT Jamsostek (Persero) kantor pusat dalam mendukung proses transformasi menuju badan penyelenggara jaminan sosial (BPJS) ketenagakerjaan. Dimana dalam pengambilan keputusan memiliki nilai penting dalam penetapan berbagai strategi, aktivtas, program, kegiatan, kebijakan, yang ditetapkan bersama sesuai dengan visi misi perusahaan dan dapat dijalankan bersama.
1.2 Fokus Penelitian Dalam penelitian ini yang menjadi fokus adalah Bagaimana Koalisi Dominan
Pada
Transformasi
Biro
Menuju
Sekretaris
Perusahaan
Badan
Penyelenggara
dalam
Mendukung
Jaminan
Sosial
Proses (BPJS)
20
Ketenagakerjaan Periode 2013?. Menurut Grunig koalisi dominan ada 3 dimensi yaitu sebagai berikut: 1. Public Relations sebagai pembuatan Keputusan Strategis 2. Public Relations sebagai Boundary Spanner 3. Manajemen Strategik
1.3 Tujuan Penelitian Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan Koalisi Dominan Pada Biro Sekretaris Perusahaan PT Jamsostek (Persero) Kantor Pusat dalam Mendukung Proses Transformasi Menuju Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Periode 2013.
1.4 Manfaat Penelitian a. Manfaat Akademis Penelitian ini merupakan penelitian dalam bidang Koalisi Dominan, yang diharapkan dapat memberikan sumbangan keilmuan komunikasi khususnya dalam bidang Public Relations, yaitu mengenai Koalisi Dominan Pada Biro Sekretaris Perusahaan PT Jamsostek (Persero), yang salah satunya dalam keikutansertaan jajaran top management pada keterlibatan dalam pengambilan keputusan dan menentukan kebijakan perusahaan yang sebagai mana mestinya dilaksanakan oleh Koalisi Dominan.
21
b. Manfaat Praktisi Dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat menjadi referensi bagi Univeritas Mercu Buana dan berguna bagi praktisi Public Relations di Biro Sekretaris Perusahaan PT Jamsostek (Persero) Kantor Pusat tentang Koalisi Dominan yang berkaitan dengan Public Relations di Perusahaan. c. Manfaat Sosial Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada praktisi public relations dalam dunia industri, terkait pada kedudukkan seorang public relations dalam koalisi dominan yang dianggap sebagai jajaran top manajemen.
