BAB I PENDAHULUAN. perhatian serius pemerintah ke depan mengingat orientasi pembangunan yang

ADLN- PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Masalah Konflik tentu bukanlah istilah asing di kalangan cendekia dan di kalangan masyarakat pesisir. Konflik nelayan dan kehidupannya, belakangan ini menjadi perhatian serius pemerintah ke depan mengingat orientasi pembangunan yang selama ini lebih mengarah kepada daratan. Konsep poros maritim tidak hanya menuntut maksimalnya pemanfaatan sumber daya alam, melainkan penting untuk melihat nelayan sebagai entitas yang harus banyak mendapat perhatian. Berbagai persoalan yang dihadapi menuntut penyelesaian yang arif dan mendasarkan pada lokalitas kehidupan nelayan. Konflik antar nelayan yang terjadi di beberapa kawasan pesisir Indonesia, menjadi catatan penting bahwa segala unsur yang terkait memiliki kewajiban yang sama untuk menyelesaikannya. Beberapa studi tentang konflik antar nelayan menunjukkan banyak faktor yang melatarbelakangi, di antaranya konflik antar nelayan yang disebabkan oleh perebutan sumber daya alam, penggunaan alat tangkap yang merusak, penggunaan potasium dan bom, penegakan hukum yang tidak maksimal, aturan hukum yang tidak jelas, serta konflik nelayan yang disebabkan oleh kecurangan juragan dan pengurus Tempat Pelelangan Ikan (TPI). Dalam studi ini, penulis menemukan hal yang menarik mengapa konflik antar nelayan terjadi yang berbeda dengan kajian sebelumnya yaitu konflik yang disebabkan oleh adanya perbedaan persepsi terhadap pengerukan pasir yang dilakukan oleh PT. Gora Gahana. Perbedaan persepsi ini melibatkan nelayan yang menerima dan nelayan yang menolak keras adanya pengerukan pasir, ruang inilah yang akan menjadi fokus dalam tulisan ini.

TESIS

KONFLIK NELAYAN .....

MUHLISIN


2

Indonesia adalah salah satu negara maritim terbesar di dunia dengan luas laut sekitar 5,8 juta persegi dengan pulau terbanyak dan memiliki garis pantai terpanjang kedua di dunia yaitu sekitar 81.000 km1, namun keadaan potensi alam laut yang melimpah ini ternyata tidak sejalan dengan kesejahteraan kehidupan nelayan. Mulai dari pemanfaatan laut yang tidak serius dilakukan sampai pada persoalan pengerukan pasir hingga bermunculannya para tengkulak yang semakin menambah beban para nelayan. Tidak hanya itu, konflik sosial di antara masyarakat nelayan menjadi masalah tersendiri dan sulit menemukan solusi serta mengarah pada konflik laten yang terus berlangsung dalam masyarakat tanpa solusi yang jelas. Selama ini, pembangunan ekonomi yang bertumpu pada ekonomi daratan terbukti tidak mampu mendekatkan masyarakat pada kesejahteraan. Sementara itu, potensi besar di sepanjang pesisir pantai Indonesia masih harus memerlukan perhatian serius yang sering terlupakan. Paradigma berpikir tentang kelautan atau maritim harus menjadi acuan atau mindset dasar pembangunan ekonomi Indonesia.

Pakar

dari Amerika Serikat

Kildow2

dalam Apridar

telah

mengembangkan apa yang harus dilakukan pada sektor kelautan dengan mengkategorikan lingkup sektor ekonomi di antaranya konstruksi, sumberdaya hayati, mineral, pembuatan kapal dan perahu, pariwisata serta tranportasi laut. Para pengambil kebijakan tidak bisa mengingkari fakta empiris bahwa Indonesia adalah negara kepulauan dengan panjang pantainya mencapai 81.000 km. Oleh karena itu, kebutuhan mengenai konsep dasar yang jelas tentang ekonomi kelautan merupakan sebuah keharusan. Mengingat kawasan pesisir Indonesia dengan 1 2

Rawis, J, Menjahit Laut yang Robek, Yayasan Malesung, Jakarta, 2004, hlm. 1. Apridar, dkk., Ekonomi Kelautan dan Pesisir, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2011, hlm. 11.

TESIS


MUHLISIN


3

segala kekayaan alamnya, mulai dari segala jenis ikan, terumbu karang, rumput laut, mangrove, vegetasi pantai, delta, estuaria, teluk, muara sungai, pasir hitam, pasir putih hingga pulau-pulau kecil adalah keniscayaan yang harus dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat pesisir dan Indonesia pada umumnya. Tentunya, dengan berbagai konteks ekonomi, sosial budaya dan politik serta kedaerahannya yang memiliki karaktersitik berbeda, sehingga memerlukan pendekatanpendekatan berbeda yang harus disesuaikan dengan potensi dan nilai-nilai daerah masing-masing. Keragaman potensi alam pesisir dengan kekayaan yang berlimpah juga tersimpan persoalan-persoalan kemiskinan, konflik, perubahan tata nilai dan bagaimana mereka bertahan di tengah kebutuhan pelaku pasar bernama kapitalisme. Kehidupan yang damai dan tatanan nilai yang terbangun sejak nenek moyangnya telah dirasuki nilai-nilai baru di mana mereka sulit untuk menghindarinya. Kebutuhan kaum kapitalis atas kekayaan alam laut yang sering mengindahkan keberlangsungan ekosistem dan nilai-nilai lokalistik sudah tidak terhindarkan. Proses itu memunculkan nilai baru yang tidak sesuai dengan nilainilai lokal, sehingga tidak jarang kita menemukan banyaknya konflik antara nelayan, konflik nelayan dengan pemerintah dan konflik nelayan dengan kaum kapitalis. Selain itu, kebijakan pemangku kekuasaan seringkali tidak memiliki bobot untuk memanfaatkan potensi laut dan cenderung berpihak pada kepentingan kaum kapitalis. Selain itu, perkembangan laju ekonomi yang semakin manampakkan kekuatannya, semakin menancapkan pemilik modal pada level kekuasaan dan menjelma sebagai sosok kekuatan yang kadang kita tidak merasakan TESIS


MUHLISIN


4

cengkeramannya. Kekuatan mereka terlalu halus untuk dianggap sebagai akar persoalan dari munculnya berbagai persoalan kemiskinan, kesenjangan dan keadilan sosial. Namun, harus disadari bahwa kekuatan itu dalam prakteknya telah jauh merasuk dan memunculkan persoalan baru dan semakin menjauhkan masyarakat dari kesejahteraan. Negara

sebagai

aktor

utama

dalam mengatur

dan

menciptakan

keseimbangan dalam kehidupan sehari-hari dan bertanggungjawab terhadap kesejahteraan warganya, disadari atau tidak negara juga menjadi alat atau salah satu korban kekuatan modal. Kekuasaan yang seyogiyanya merupakan kapasitas atau kemampuan negara untuk memaksa kelompok lain dengan sendirinya telah dimiliki oleh sebagian orang saja. Mereka mampu mengontrol dan memaksa negara dalam hal ini pemerintah daerah Jawa Timur bertindak sesuai dengan keinginan pemilik modal. Kemudian pemerintah dalam kebijakannya mengubah dengan bahasa yang berbeda yaitu semua dilakukan untuk pembangunan, kita tidak mengetahui apakah sebuah kebijakan yang dilakukan telah melihat semua aspek yang akan terjadi dan bagaimana mengantisipasinya. Munculnya berbagai persoalan masyarakat nelayan di berbagai daerah di Indonesia harus menjadi perhatian serius karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Banyaknya kasus yang terjadi dan berdampak semakin menjauhkan masyarakat nelayan dari kesejahteraan bukanlah hal baru. Beberapa kasus di Indonesia di antaranya, munculnya berbagai kelompok organisasi nelayan yang meminta pemerintah untuk menghentikan reklamasi dan menghapus seluruh izin usaha produksi tambang pasir besi di seluruh wilayah pesisir, karena dianggap akan merusak lingkungan, seperti kerusakan ekologi yang terjadi di pesisir Jawa TESIS


MUHLISIN


5

Barat mulai dari Cianjur, Sukabumi, Tasikmalaya hingga Ciamis. Selain itu, pemerintah juga diminta untuk menghentikan penangkapan ikan dengan alat tangkap trawl yang dianggap merusak lingkungan, hal ini terjadi di Gresik dan Lamongan Jawa Timur serta di Muara Bendera Karawang, Cirebon, Indramayu Jawa Barat. Keharusan Pemerintah untuk menindak tegas dan mencabut izin pembuangan limbah industri ke laut, seperti di Teluk Jakarta, Indramayu dan lumpur Lapindo Sidoarjo menjadi tanggungjawab serius para pengambil kebijakan. Persoalan lain yang muncul seperti penolakan terhadap harga BBM, impor ikan, dan impor garam adalah bagian yang membutuhkan pemecahan secara arif dan bijaksana3. Sebagaimana yang dikatakan Ulva Novita Takke, warga Lilihu, Pulau Bangka Likupang Timur bahwa Penolakan terhadap pengerukan tambang pasir besi juga terjadi di Pulau Bangka Likupang Timur, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, mereka khawatir kegiatan penambangan akan menghancurkan kehidupan masyarakat setempat yang bergantung dari alam. Mereka terus berjuang mencari dukungan petisi dari berbagai penjuru dunia, untuk menolak kehadiran aktivitas perusahaan asal China yaitu PT Mikgro Metal Perdana, anak perusahan Aempire Resource Limited-PT Abang Resource Indonesia. Penambangan tersebut terjadi di hampir separo wilayah Pulau Bangka Likupang Timur, dan akan menggusur Desa Lihunu, Libas, dan Kahuku4. Hal lain yang seharusnya tidak terjadi yaitu ketika kasus penembakan terhadap nelayan pada tanggal 2 september 2012 di Desa Lontar, Kecamatan Tirtayasa, Kabupaten Serang, Provinsi Banten oleh aparat 3

Bhirawa, LSM: Reklamasi-Tambang Pasir Besi Rugikan Nelayan Tradisional, tanggal, 10 Juli 2012. 4 Kompas.com, Penolakan Tambang Pasir Besi Warga Bangka Likupang Timur Susun Petisi, tanggal 6 Desember 2011.

TESIS


MUHLISIN


6

polisi merupakan tindakan sewenang-wenang. Penembakan terhadap Mustaya, Ipung dan Ruji tidak harus terjadi, walaupun penembakan tersebut terjadi ketika mereka melakukan aksi penolakan dan pengusiran terhadap penambangan Pasir di pesisir Lontar Kabupaten Serang.5 Konflik nelayan yang terjadi pada tanggal 27 Mei 2013 yaitu antara nelayan Indramayu dan nelayan dari Jepara disebabkan oleh penggunaan jenis rumah ikan buatan atau lebih dikenal sebagai rumpun are-are oleh nelayan Jepara yang dianggap merugikan nelayan jaring dari Indramayu. Nelayan Indramayu memilih untuk tidak melaut, agar terhindar terjadinya konflik dengan nelayan dari Jepara. Jenis penangkapan ikan yang dilakukan dengan rumpon are-are dapat merusak jaring yang digunakan nelayan lain6. Pada tahap ini, konflik akan terus terjadi di antara nelayan ketika tidak ada aturan atau ketegasan pemerintah selaku pengatur kehidupan masyarakat, khususnya kehidupan nelayan. Susan7 menjelaskan bahwa Konflik nelayan yang terjadi antara nelayan Weru Kompleks Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan dengan nelayan Ujung Pangkah Kabupaten Gresik disebabkan oleh penggunaan mini trawl atau disebut juga oleh nelayan sebagai payang yang dianggap dapat merusak jaring nelayan lain. Konflik nelayan tersebut, juga diperparah oleh oknum pemerintah yang memperbolehkan penggunaan mini trawl karena dengan semua nelayan menggunakan mini trawl dapat mengurangi konflik antar nelayan. Pada saat yang sama nelayan di Ujung Pangkah Gresik yang menggunakan jaring merasa 5

Kompasiana, Komnas HAM Tindak Lanjuti Laporan Kasus Penembakan Nelayan di Serang, tanggal 7 September 2012. 6 Diposkan oleh Majalah Galang, Nelayan Indramayu Konflik dengan Nelayan Jepara Jateng, 2013. http://redaksigalang.blogspot.com/2013/06/nelayan-indramayu-konflik-dengan.html 7 Susan, Novri., Pengantar Sosiologi Politik dan Isu-Isu Konflik Kontemporer, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm 167-170

TESIS


MUHLISIN


7

dirugikan karena penggunaan mini trawl yang dapat merusak dan mereka sebenarnya juga kalah bersaing dengan nelayan dari Lamongan, disinilah akhirnya yang menyebabkan mengapa konflik antar nelayan terjadi. Pada kasus yang lain, terjadinya konflik antar nelayan juga disebabkan oleh lemahnya penegakan secara hukum oleh pemerintah terhadap nelayan yang menggunakan alat tangkap ikan yang dianggap merugikan nelayan lain, seperti penggunaan rumpun are-are dan penggunaan alat tangkap trawl serta penggunaan pukat harimau. Kondisi ini terjadi pada pemerintah Jawa Barat yang dianggap lemah dan buruk dalam kinerjanya. Pemerintah Jawa Barat dianggap lemah dalam melakukan perlindungan dan penegakan aturan-aturan dalam penggunaan alat tangkap ikan. Lemahnya pemerintah akhirnya dianggap sebagai sumber terjadinya konflik horizontal antar nelayan8. Setelah Suramadu dibangun, pemerintah kota surabaya telah menyiapkan desain masterplan untuk pengembangan wilayah ini menjadi pusat bisnis9 Pemerintah membuka ruang bagi investor untuk mengurus ijin investasi industri, perdagangan, maupun perumahan di kawasan Suramadu. Berlakunya UU No. 32 tahun 2004 (sebelumnya UU No. 22 tahun 1999) tentang pemerintahan daerah untuk mendorong percepatan eksploitasi sumber daya alam dan lingkungan menjadi

kegiatan

yang

memiliki

potensi

pengembangan

pembangunan.

Bergesernya kepentingan eksplorasi laut oleh warga diambil alih oleh kekuatan kapital dengan eksploitasi alam dan lingkungan dalam sekala besar dengan sendirinya akan meninggalkan prinsip-prinsip lokal tentang nilai-nilai dan 8

Lihat Cuplik.Com., HNSI: Konflik Nelayan Bukti Kinerja Pemerintah Jabar Buruk, 30 Mei 2013 http://www.cuplik.com/peristiwa/2013/05/30/9089/HNSI-Konflik-Nelayan-Bukti-KinerjaPemerintah-Jabar-Buruk.html 9 Kompas, Pemkot Siapkan RTRW, tanggal 11 april 2008

TESIS


MUHLISIN


8

keberlangsungan lingkungan fisik. Hal ini, tidak hanya berdampak pada kerusakan bio-fisik saja, namun juga turut memberikan tekanan yang cukup besar terhadap kesejahteraan masyarakat yang terlanjur menggantungkan kehidupannya pada pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan10 Kebijakan pemerintah daerah telah mendorong para pemilik modal khususnya PT. Surabaya Industrial Estate Rungkut (SIER) yang tertarik untuk menggarap lahan di sekitar Suramadu. Dengan kapasitas yang dimiliki, mereka melihat prospek yang cerah jika kawasan tersebut dikembangkan sebagai kawasan industri11. Adanya pembangunan Suramadu dengan kelengkapan lainnya yaitu berbagai rencana pembangunan pelabuhan besar dan fasilitas umum akan mengancam keberadaan nelayan pesisir di kawasan Bulak ketika kearifan lokal tidak menjadi salah satu pertimbangan dalam pengembangannya. Kebijakan pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk membangun Pelabuhan Teluk Lamong dikawasan Oso Wilangun menimbulkan kerusakan lingkungan dan berpengaruh terhadap pendapatan nelayan Nambangan, Bulak12 karena proses pembangunan yang dilakukan oleh PT. Gora Gahana rekanan PT. Pelindo III akan mengeruk pasir yang ada di kawasan Bulak. Pengerukan sebenarnya sudah dilakukan sejak tahun 1978-2012 yang cukup dirasakan dampak negatifnya walaupun dalam beberapakali kesempatan terakhir mereka gagal beroperasi karena adanya penolakan dari warga. Abdul Wahid13 menuturkan, pengerukan pasir sudah terjadi sejak tahun 1978 dan tidak hanya sekali saja. Akibat 10

www.walhi.or.id, Potret Kerusakan Lingkungan Pesisir Jawa Surya, SIER: Bidik Kaki Jembatan Suramadu, tanggal 28 Februari 2008 12 DetikSurabaya, Pembangunan Pelabuhan Teluk Lamong Rusak Selat Madura, Tanggal Kamis, 10 Mei 2012 13 Hasil wawancara dengan mantan Ketua RW Cumpat Kelurahan Kedungcowek, sekarang menjabat sebagai ketua LKMK, tanggal 13 Maret 2013 11

TESIS


MUHLISIN


9

penambangan yang sering terjadi, para nelayan pun terkena dampak langsung seperti rumah penduduk yang dulunya berjarak sekitar 50 meter dari air laut, kini rumah penduduk sudah saling berhadapan. Selain itu ada beberapa beton penahan ombak laut yang retak serta pasir di pantai yang sudah tidak padat lagi alias menggantung antara dinding beton dengan pasir. Selain itu, keluhan nelayan di Selat Madura mengatakan banyak biota laut seperti ikan yang biasa menjadi tangkapan dan mata pencaharian nelayan menjadi berkurang sehingga pendapatan juga berkurang. Terjadinya abrasi juga menjadi bagian yang dikhawatirkan membuat rumah penduduk roboh dan membutuhkan biaya dalam perbaikannya, sehingga penolakan terhadap penambangan pasir yang terus mereka perjuangkan di Selat Madura menjadi sebuah kebutuhan14. Hal ini, berbeda dengan yang dilakukan oleh Kepala Dinas Potensi Maritim (Disptmar) Lantamal V, Letkol Laut Gunawan saat melakukan sosialisasi kepada warga Nambangan terkait penambangan pasir di Kantor Kelurahan Kedung Cowek pada hari Kamis (10/5/2012). Menurut Gunawan, penambangan pasir yang akan dilakukan di tengah-tengah Selat Madura sama sekali tidak akan menyebabkan abrasi pantai, merusak habitat laut dan mengurangi pendapatan nelayan karena posisinya berada antara wilayah Kedung Cowek dan Pulau Madura15. Pernyataan ini sangat tidak berdasar mengingat apa yang telah dialami warga nelayan di kawasan Bulak yang semakin tidak menentu hidupnya. Kegelisahan akan keseharian untuk menyambung hidup yang bergantung dari alam laut semakin sulit dilakukan. 14

DetikSurabya, Ratusan Nelayan Tolak Rencana Pengerukan Pasir di Selat Madura, Tanggal 15 Juni 2012 15 DetikSurabaya, Pembangunan Pelabuhan Teluk Lamong Rusak Selat Madura, Tanggal 10 Mei 2012.

TESIS


MUHLISIN


10

Maka tidak heran ketika warga berbondong-bondong melakukan demonstrasi meminta pemerintah untuk mencabut izin pengerukan oleh PT. Gora Gahana yang dianggap telah menyengsarakan dan memiskinkan warga nelayan. Akhirnya, pembangunan yang didesak oleh kebutuhan pasar hanya sebagai kedok diranah bisnis yang menjanjikan. Pembangunan yang sejatinya untuk kepentingan warga, realitasnya telah merampas penghidupan ekonomi nelayan dan nilai-nilai lokal yang lebih menjanjikan kesejahteraan mereka. Harus dipahami bahwa dalam melihat beberapa realitas penambangan ataupun pengerukan pasir di atas dengan beragam permasalahan memiliki karakteristik yang berbeda walau dengan kasus yang sama. Hal ini sangat dipengaruhi oleh karakter sosial, ekonomi, budaya dan politik yang juga berbeda, sehingga dalam upaya menyelesaikan persoalan tersebut harus memahami setting setiap kasus. Persoalan kasus pengerukan pasir yang kasuistik, maka tidak serta merta dilakukan dengan satu pendekatan yang sama untuk menyelesaikan banyaknya kasus yang tersebar di seluruh perairan Indonesia tersebut. Dalam banyak studi, nelayan adalah kelompok masyarakat miskin yang selalu terpinggirkan dan dipandang sebelah mata baik dalam pembangunan manusia maupun kebijakan pemerintah yang sering menjadikan nelayan sebagai penonton dalam pemanfaatan sumber daya laut, kebijakan motorisasi alat tangkap yang terkenal pada tahun 70-an membuat nelayan tradisional semakin tersisih dengan sendirinya. Nelayan tradisional yang hanya mengandalkan alat tradisional untuk menangkap ikan semakin sulit dan membuat mereka harus berpikir keras dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Secara umum kebijakan tersebut hanya menguntungkan sekelompok kecil nelayan yang memiliki kemampuan ekonomis TESIS


MUHLISIN


11

dan politis16. Inilah yang menyebabkan terjadinya konflik antara nelayan tradisional dengan nelayan modern. Selain konflik disebabkan oleh alat yang digunakan untuk menangkap ikan, konflik antar nelayan juga disebabkan oleh perebutan lokasi penangkapan ikan. Proses pengerukan pasir di wilayah kecamatan Bulak menimbulkan persoalan baru bagi masyarakat nelayan, khususnya di Kelurahan Kedungcowek. Kehidupan sosial ekonomi yang sebelumnya berjalan tanpa kendala, sekarang mulai terusik dengan aktifitas pengerukan pasir yang dilakukan oleh mereka yang melakukan bisnis besar. Maka tidak mengherankan apabila konflik pasir sampai hari ini belum menemukan solusi yang memberikan manfaat bagi kesejahteraan nelayan. Masyarakat nelayan menganggap sebagai kelompok yang paling dirugikan karena adanya pengerukan pasir tersebut, selain merusak biota laut dan membuat sebagian rumah hilang akibat abrasi juga berdampak terhadap pemenuhan kebutuhan pokok mereka yang terganggu. Resistensi masyarakat nelayan di daerah Bulak terhadap proses pengerukan pasir merupakan konsekuensi logis atas kesejahteraan mereka yang terganggu dan butuh kepastian, khususnya nelayan tradisional yang mengandalkan alat tradisional untuk menangkap ikan sebagai pemenuhan terhadap kebutuhan hidup sehari-hari. Ketua Forum Masyarakat Pesisir Suramadu (FMPS), Munir mengatakan nelayan di Dusun Nambangan dan Dusun Cumpat akan teramcam kehilangan mata pencahariannya apabila pengerukan itu tetap dilaksanakan. Menurut Munir, eksplorasi yang dilakukan PT. Gora Gahana sudah merusak ekosistem dan habitat ikan dikawasan Nambangan. Bahkan, merusak pertorosan (tadah arus) dan 16

Kusnadi, Konflik Sosial Nelayan;Kemiskinan dan Perebutan Sumber Daya Alam, LKiS Yogyakarta, Yogyakarta, 2006, hlm 149

TESIS


MUHLISIN


12

tanggul rumah. Akibat pengerukan pasir tersebut setiap tahunnya ada puluhan rumah yang roboh akibat hantaman ombak. Dari catatan selama ini, Munir mengaku eksplorasi laut dengan melakukan penambangan pasir sudah terjadi sejak tahun 1978 lalu dan eksplorasi terjadi setiap tiga kali hingga tahun lalu 2012. Sementara itu, masyarakat nelayan di Dusun Nambangan dan Dusun Cumpat, Bulak, termasuk dirinya tidak bisa berbuat apa-apa dan hanya melihat proses eksplorasi yang terjadi di lokasi tempat mata pencaharian mereka. sekarang tidak ada lagi pantai di kawasan Nambangan atau Cumpat, batas laut hanya tanggul. Pantai itu pada tahun 1980-an masih ada, oleh karena itu, kami nelayan Nambangan dan Cumpat Bulak menolak segala bentuk eksplorasi. Beberapa permasalahan dan konflik yang terjadi di atas di atas memberikan gambaran bagaimana pola dan apa yang melatarbelakangi terjadinya konflik nelayan, mulai dari konflik nelayan dengan pemerintah karena kebijakan yang dianggap tidak memihak, konflik nelayan dengan pemilik modal karena adanya penambangan atau pengerukan pasir, konflik antar nelayan yang disebabkan oleh penggunaan alat tangkap, dan konflik antar nelayan karena perebutan wilayah sumberdaya laut. Pola konflik tersebut tidak akan berhenti sampai di situ, tergantung kepada lokalitas wilayah dan persoalan yang melatarbelakangi terjadinya konflik. Di antara konflik tersebut, saya menemukan hal yang menarik dan berbeda mengapa konflik antara nelayan terjadi, konflik tersebut diawali adanya pengerukan pasir yang berdampak terhadap munculnya konflik antar nelayan. Konflik yang terjadi di Kecamatan Bulak Jawa Timur yang meliputi Dusun Nambangan dan Dusun Cumpat merupakan konflik yang diakibatkan TESIS


MUHLISIN


13

adanya pengerukan pasir. Mereka melakukan demo ke DPRD Jatim meminta untuk menghentikan proses pengerukan pasir laut oleh PT. Gora Gahana yang akan digunakan untuk pembangunan Teluk Lamong. Kawasan Teluk Lamong sendiri oleh PT Pelindo III akan didesain sebagai pelabuhan multipurpose yang rencananya siap dioperasikan pada 2014 mendatang. Proyek pelabuhan senilai Rp 3,29 triliun itu untuk menampung ketidakmampuan Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya dalam bongkar muat barang, dapat diprediksikan bahwa akan mengalami overload sebanyak 835.370 terus pada 201417. Munculnya izin dari Badan Lingkungan Hidup (BLH) menambah beban nelayan dalam menolak pengerukan pasir, tidak menutup kemungkinan akan bergulirnya kecurigaan terhadap pemerintah maupun terhadap nelayan sendiri, maka konflikpun bisa terjadi. Fakta tentang adanya sebagian masyarakat nelayan yang menyetujui terhadap penambangan pasir menjadi sumber terjadinya konflik antar nelayan, ini senada dengan pernyataan wakil ketua komisi D Imam gozali Aro yang menyatakan bahwa ada sebagian warga yang mendukung upaya eksplorasi atau penambangan pasir tersebut18. Melihat kasus ini, memang diperlukan kajian mendalam untuk memahami fenomena yang menjadi faktor adanya perbedaan dalam merespon proses pengerukan pasir tersebut. Di tengah proses penolakan yang dilakukan, masih adanya sebagian besar warga wilayah pesisir baik nelayan maupun perangkat yang menerima terhadap pengerukan pasir dengan sejumlah kompensasi yang menggiurkan. Ini menjadi tantangan sendiri bagi warga yang menolak pengerukan pasir, dengan jumlah kompensasi yang cukup besar bukan sesuatu yang mustahil bagi mereka untuk 17 18

Kompas.com., Nelayan Protes Penambangan Pasir di Selat Madura, tanggal, 18 Juni 2012. Bhirawa, Nelayan tuntut penghentian pengerukan pasir laut, tanggal, 18 Oktober 2012.

TESIS


MUHLISIN


14

tidak menerima pengerukan, tinggal bagaimana konsolidasi yang dilakukan dan motivasi apa yang mengunci mereka untuk tetap menolak. Segala bentuk strategi untuk melunakkan sampai besarnya konpensasi yang diberikan oleh PT. Gora Gahana ternyata tidak menyelesaikan masalah, tetapi justru menimbulkan konflik antar nelayan. Besarnya kompensasi tidak mempengaruhi niat mereka untuk tetap menolak, walaupun penolakan ini hanya dilakukan oleh warga di dua dusun dari tiga dusun yang ada di Kelurahan Kedungcowek. Pengerukan pasir yang dilakukan sangat terkait dengan hajat hidup masyarakat nelayan. Sampai hari ini konflik pengerukan pasir antara masyarakat nelayan Kedungcowek dengan PT. Gora Gahana masih belum selesai, disamping itu masih memunculkan ketegangan antara nelayan yang sewaktu-waktu muncul kembali. Realitas yang sudah dijelaskan tersebut, cukup memberikan gambaran bagaimana konflik pengerukan pasir terjadi dan bagaimana usaha para nelayan di Dusun Nambangan dan Dusun Cumpat Kelurahan Kedungcowek Kecamatan Bulak Kota Surabaya dalam menyelesaikan dan mengupayakan apa yang menjadi haknya. Selain itu, tantangan yang dihadapi tidak hanya PT. gora Gahana, tetapi nelayan yang menerima terhadap pengerukan pasir juga menjadi permasalahan baru yang harus dihadapi. Inilah mengapa konflik pengerukan pasir di wilayah Selat Madura menjadi penting untuk dilakukan kajian.

1.2.

Rumusan Masalah Kehidupan nelayan sangat bergantung kepada kelestarian biota laut,

kerusakan laut bagi mereka adalah sebuah ancaman terhadap kehidupan mereka. Kerusakan biota laut yang diakibatkan oleh faktor alam akan direspon sebagai bencana yang tidak diketahui datangnya, akan berbeda ketika kerusakan ini TESIS


MUHLISIN


15

diciptakan oleh manusia maka akan terjadi konflik. Adanya pengerukan pasir oleh PT. Gora Gahana di wilayah Kecamatan Bulak yang dianggap sebagai ancaman oleh masyarakat nelayan menjadi cikal bakal adanya konflik berkepanjanagan. Konflik ini juga berujung pada munculnya konflik baru yaitu antara mereka yang menolak dan nelayan yang menerima pengerukan pasir, tentunya pihak ketiga yaitu PT. Gora Gahana tidak bisa dinafikan keberadaannya. Pengerukan yang sudah berlangsung lama member pemahaman akan dampak yang selama ini dirasakan nelayan. Menjadi menarik ketika konflik antar nelayan terjadi yang seharusnya mereka dapat menjadikan PT. Gora Gahana sebagai musuh bersama, karena dampak pengerukan pasir dirasakan oleh semua nelayan. Fokus studi ini penting untuk dilakukan, karena ternyata konflik antar nelayan tidak hanya berkaitan dengan perebutan sumber daya alam, penggunaan alat tangkap, kebijakan yang tidak memihak, dan hukum yang tidak jelas, Oleh karena itu rumusan masalah yang penting untuk dijawab yaitu; 1. Bagaimana konflik yang terjadi antara nelayan dengan PT. Gora Gahana? 2. Apa yang menyebabkan konflik antar nelayan dapat terjadi di Kelurahan Kedungcowek Kecamatan Bulak Kota Surabaya? 1.3.

Tujuan Penelitian Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana konflik

antar nelayan dapat terjadi di Kelurahan Kedungcowek yang berada di wilayah pesisir Selat Madura Kota Surabaya. 1.4.

Manfaat Penelitian Penelitian tentang konflik antar nelayan yang terjadi di Kelurahan

Kedungcowek diharapkan memberikan banyak manfaat, di antaranya; TESIS


MUHLISIN


16

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran konprehensif tentang konflik nelayan dengan PT. Gora Gahana. 2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengapa konflik antar nelayan terjadi di Kelurahan Kedungcowek. 3. Penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi akademik pada kajian konflik khususnya yang berkaitan dengan nelayan. 4. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pihak – pihak yang bertanggungjawab untuk menyelesaikan dan menemukan solusi yang menyandarkan pada kesejahteraan masyarakat nelayan.

TESIS


MUHLISIN

BAB I PENDAHULUAN. perhatian serius pemerintah ke depan mengingat orientasi pembangunan yang

Recommend Documents