BAB I PENDAHULUAN. Pemilu Legislatif yang memilih Partai Politik dan anggota Legislatif (DPR,DPD dan

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Pemilihan umum secara langsung pertama kali dilaksanakan di Indonesia pada tahun 2004 yaitu pada pemilihan Presiden. Dengan adanya pemilihan secara langsung Pemilu Legislatif yang memilih Partai Politik dan anggota Legislatif (DPR,DPD dan MPR) memberikan warna tersendiri untuk perkembangan politik di Indonesia. Selain digunakannya sistem pemilihan umum secara langsung untuk pertama kalinya di Indonesia,

pemilu juga memberikan sejarah baru bagi perjuangan gerakan

perempuan untuk mencapai kesetaraan dalam politik yaitu sesuai dengan undang – undang Pemilihan Umum anggota DPR, DPD dan DPRD No.12 tahun 2003 pasal 65 ayat 1 yang menyebutkan: “Setiap partai politik peserta pemilu dapat mengajukan calon anggota DPR dan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota setiap daerah pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%” 1. Keberhasilan memasukkan 30% perempuan dalam lembaga politik formal merupakan suatu proses perjuangan dalam bentuk upaya Affimative action 2 untuk

1

Undang-undang Politik 2003 No.12 tentang Pemilu. Bandung; Pondok Edukasi. hal. 61 Affirmative action sering diartikan sebagai tindakan proaktif untuk menghapuskan diskriminasi yang berbasiskan gender atau ras. Konsep ini juga merujuk pada tindakan posited. Adapun dalam praktek pelaksanaannya bisa dilakukan secara sukarela maupun kewajiban (mandatory). Affirmative action menurut Susan D. Clayton, diartikan sebagai langkah untuk mengupayakan kemajuan dalam hal kesetaraan kesempatan, yang lebih bersifat substantive dan bukannya formalitas, bagi kelompokkelompok tertentu seperti kaum perempuan atau minoritas kesukuan yan saat ini kurang terwakili 2

Universitas Sumatera Utara

mendongkrak kualitas perempuan tampil di panggung politik dan mempunyai posisi seimbang dengan laki-laki di partai politik serta merubah paradigma politik di Indonesia. Kuota 30% ini juga dapat dilihat dari realitasnya pada pemilihan umum tahun 2004. Dimana perempuan harus sadar bahwa ketika mereka tidak perduli kepada politik, mereka telah menggantungkan hidup kepada keputusan Negara yang diputuskan oleh laki-laki atau perempuan yang belum sensitif mengenai gender. Sehingga melalui kuota 30%

diharapkan bisa mewujudkan partisipasi politik

perempuan pada lembaga formal yang akan membuat keputusan politik, diharapkan kondisi dan posisi perempuan menjadi lebih baik, mempunyai posisi yang baik di Dewan Perwakilan Rakyat dan bisa mewarnai pada garis kebijakan partai politik sehingga perempuan di Indonesia bisa melawan kondisi, sistem sosial masyarakat, sistem politik dan secara perlahan-lahan menghapus diskriminasi pada perempuan dalam kehidupan budaya patriarki 3. Berdasarkan sensus Biro Pusat Statistik (BPS) tahun 2012, jumlah penduduk perempuan diseluruh Indonesia mencapai 49,65% 4 dan angka ini akan terus beranjak

diposisi-posisi yang menentukan dimasyarakat dengan cara eksplisit mempertimbangkan karakter khusus jenis kelamin, rasa tau kesukuan yang selama ini menjadi dasar terjadinya diskriminasi. 3 Budaya Patriarki adalah sebagai sebuah sistem otoritas yang berdasarkan kekuasaan laki-laki, sitem yang mengejewantah melalui institusi-institusi sosial , politik, ekonomi. Patriarki menggambarkan dominasi laki-laki atas perempuan dan anak –anak dalam keluarga dan berlanjut pada dominasi lakilaki dalam ruang lingkup kemasyarakatan lainnya. Patriarki didefenisikan bahwa laki-laki memegang kekuasaan atas semua peran penting dalam segala bidang, Budaya patriarki adalah tatanan nilai-nilai yang di anut suatu masyarakat yang timpang, yakni berdasarkan kosep superioritas laki-laki dan inferioritas peremppuan yang menempatkan laki0laki lebih berkuasa disbanding perempuan. 4 http://www.bps.go.id/tabsub/view.php?kat=1&tabel=1&daftar=1&idsubyek=40¬ab=1 diakses pada 1 November 2013 pukul 17.21


naik. Secara garis besar terlihat adanya tantangan yang dihadapi untuk mewujudkan kesetaraan perempuan dalam perpolitikan Indonesia dan tantangan itu lebih besar dari faktor eksternal meliputi : Pertama, dominasi budaya patriarki di Indonesia. Sebagian besar suku bangsa di Indonesia menganut sistem sosial dan budaya patriarki. Padahal, untuk mengubah pola pikir yang bias gender butuh proses yang lama. Kedua, kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak mendukung kaum perempuan Pasca reformasi, iklim kebebasan berekspresi di Indonesia mendapat jaminan penuh dalam sistem pemerintahan demokratis. Tetapi jabatan-jabatan politik lebih banyak di isi oleh kaum laki-laki. Hal ini lah yang mendorong gerakan-gerakan perempuan dalam memperjuangkan hak-haknya. Ketiga, tindak kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan masih berlangsung yang tidak hanya terjadi di kalangan orang yang berpendidikan rendah, bahkan dikalangan terdidik pun, diskriminasi tetap bisa terjadi. Keempat, situasi serta kondisi keadilan dan kesetaraan gender masih dalam harapan. Kelima, sistem politik dan aturan kepartaian yang lebih berpihak kepada kader partai laki-laki. Keenam, hambatan psikologis, yaitu adanya anggapan politik bukalah untuk perempuan karena dengan definisi politik secara maskulin bahwa politik itu power dan keras seperti itulah kebanyakan perempuan enggan masuk ke dalam dunia politik. Hal yang wajib menjadi agenda perjuangan politik perempuan dalam mencapai kesetaraan perempuan dalam politik adalah bagaimana perempuan bisa memberikan pengaruh pada panggung politik dengan pendekatan kelembutan,


merubah situasi konflik menjadi agenda perjuangan, merubah kompetisi menjadi kerjasama dan selalu mendengarkan keluhan rakyat dan pendapat rakyat dengan keibuannya. Termasuk juga tetap kritis terhadap pimpinan atau politikus perempuan yang memang tidak berkualifikasi demi memperjuangkan kepentingan rakyat khususnya kaum perempuan. Dalam perpolitikan di Indonesia saat ini peningkatan jumlah representasi perempuan dalam lembaga perwakilan dapat dilakukan melalui dua jalur, yakni partai politik ataupun utusan golongan, dan dari kedua jalur tersebut maka jalur partai politik merupakan jalur paling efektif yang dapat digunakan untuk meningkatkan jumlah keterwakilan perempuan secara signifikan dimana partai politik merupakan salah satu organisasi politik yang secara sah dapat mengikuti pemilihan umum atau pemilu. Keterwakilan perempuan dalam lembaga formal ditentukan oleh basis yang sudah mereka dapat dan hasil mereka dididik dalam partai serta prosedur pemilihan calon melalui partai politik dengan sistem kepartaian yang memiliki peran progresif untuk kepentingan perempuan. Sebagaimana yang terdapat dalam UU No. 31 Tahun 2002 Pasal 7 ayat 5 tentang Partai Politik menyatakan bahwa “ Partai Politik sebagai sarana rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender” 5. Dalam UU Nomor 31 Tahun 2002 pasal 13 ayat 3 menyatakan bahwa “Kepengurusan partai politik disetiap tingkatan dipilih secara demokratis melalui forum musyawarah partai 5

UU No.31 Tahun 2002 tentang Partai Politik Pasal 7 ayat 5. Pondok Edukasi. Bantul; hal. 6


politik sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender” 6. Partai politik membuka kesempatan seluas-luasnya bagi rakyat untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik dan pemerintahan. Karena melalui partai politik dapat diwujudkan pemerintahan yang bertanggung jawab dan memperjuangkan kepentingan umum serta mencegah tindakan pemerintah yang sewenang-wenang. Sebagai suatu organisasi, partai politik secara ideal dimaksudkan untuk mengaktifkan dan memobilisasi rakyat, mewakili kepentingan tertentu, dan memberikan jalan kompromi bagi pendapat yang saling bersaing, serta menyediakan sarana suksesi kepemimpinan politik secara damai 7. Indonesia sebagai Negara penganut paham demokrasi tentunya tidak terlepas dari peran penting yang dilakukan oleh partai politik dalam mengakomodir sistem politik. Di Indonesia ada berbagai banyak partai politik yang sudah lama melintang diperpolitikan Indonesia baik di dalam struktur pemerintahan pusat maupun didalam struktur pemerintahan wilayah atau daerahdaerah yang ada di Indonesia dan juga ada partai politik yang baru muncul tetapi berusaha memberikan harapan baru untuk Indonesia dan siap bersaing dengan partaipartai politik yang sudah ada sebelumnya di Indonesia. Partai NasDem sebagai partai baru yang hadir didalam perpolitikan Indonesia yang secara resmi lolos verifikasi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan 6

UU No.31 Tahun 2002 tentang Partai Politik pasal 13 ayat 3. Pondok Edukasi. Bantul; hal.9 T.May.Rudy.2003.Pengantar Ilmu Politik Wawasan Pemikiran dan Kegunaannya. Bandung: Refika Aditama Hal.87

7


Kementerian Hukum dan HAM, yang berarti Partai Nasional Demokrat berhak ikut dalam Pemilu tahun 2014. Partai Nasional Demokrat menjadi sebuah harapan baru ditengah keputus-asaan serta ketidak-percayaan masyarakat terhadap partai politik yang sudah ada. Menumbuhkan harapan bahwa kesejahteraan di negara kaya raya itu adalah keniscayaan jika saja tak ada yang bergeser dari sebuah ketetapan yang menjadi cita-cita bersama para Founding Father. Gerakan Perubahan adalah salah satu tagline dari partai ini, yang dimana istilah restorasi menjadi tujuan utama yaitu bermula sebagai gerakan perubahan untuk memperbaiki kondisi (Negara, bangsa, dan masyarakat) yang sedang rusak atau menyimpang dari tujuan yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945. Gerakan Restorasi yang di usung Partai Nasdem meletakkan tujuan dan citacita dengan menjadikan Pancasila sebagai senjata spiritual, dan rakyat Indonesia sebagai senjata materialnya. Restorasi Indonesia adalah gerakan mengembalikan Indonesia kepada tujuan dan cita-cita Proklamasi 1945, yaitu Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri secara ekonomi, dan berkepribadian secara kebudayaan. Partai Nasdem sebagai partai baru telah menampilkan perkembangannya dari segi anggota, dimana anggotanya hadir di seluruh wilayah Indonesia kini sudah mencapai seluruh provinsi, kabupaten atau kota, dan bahkan sudah menyentuh wilayah kecamatan sampai desa. Sebagai partai baru, ini merupakan perkembangan yang lebih positif, yang tentunya membuat saya tertarik ingin meneliti bagaimana


partai baru ini membangun institusionalisasi partainya. Partai Nasdem hadir dengan misi perubahan, salah satunya ditandai dengan pembentukan Garnita (Garda Wanita) Malahayati Partai Nasdem yang merupakan perpanjangan tangan dari partai Nasdem. Perempuan mempunyai peran yang luar biasa untuk ikut membangun Indonesia dan perempuan membutuhkan suatu wadah untuk membuat posisi mereka setara dengan laki-laki. Untuk itu, Partai Nasdem memiliki wadah dalam mengoptimalkan peran wanita melalui Garnita Malahayati Partai Nasdem. Garnita Malahayati Partai Nasdem ini sebagai sarana bagi perempuan – perempuan di Indonesia agar dapat lebih mengembangkan diri, khususnya dalam berpolitik. Tujuan utama dibentuknya Garnita ini awalnya sejak ormas Nasdem yang menjadi partai politik yang intinya untuk kesetaraan dan keterwakilan secara proposional bagi kaum perempuan 8. Oleh karena itu, Partai Nasdem memfokuskan kesetaraan gender itu bukan hanya flikservice tetapi kepada aplikasi nyata yang akan memberikan dampak positif bagi para perempuan yang mempunyai keinginan untuk berpartisipasi baik dalam hal politik, ekonomi dan budaya. Gerakan pemuda wanita malahayati partai Nasdem ini ada di setiap provinsi, kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Partai Keadilan (PK) merupakan cikal bakal lahirnya Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang berasimilasi pada 20 April 2002. PKS hadir sebagai sebuah partai politik yang tampilannya berbeda dibandingkan partai politik yang ada. Dalam 8

http://tabloidjubi.com/2013/05/22/dpd-garnita-malahayati-nas-dem-resmi-dilantik/ di akses pada 10 november 2013 pukul 14.20


sepak terjangnya sebagai partai politik, PKS tidak hanya mengedepankan aspek politik tetapi juga menjadikan moral agama sebagai basis gerakannya. Sehingga tidak jarang PKS dijuluki sebagai partai dakwah atau partai politik yang tampilannya lebih dirasakan sebagai gerakan dakwah. Tidak dapat dipungkiri lahirnya PKS juga berasal dari gerakan dakwah par amahasiswa dan mahasiswi di kampus-kampus. Gerakan dakwah para aktivis kampus dikenal dengan Gerakan Tarbiyah. Ciri khas Gerakan Tarbiyah ini adalah membentuk halaqah-halaqah (kelompok-kelompok) kecil dengan lima hingga 12 orang. PKS sebagai Partai Dakwah akan berjuang secara konstitusional, baik dalam lingkup kultural maupun struktural, dengan memaksimalkan peran berpolitiknya demi terwujudnya Masyarakat Madani dalam bingkai NKRI. Caranya, dengan mempercepat realisasi target PKS dari “partai kader” menjadi “partai kader berbasis massa yang kokoh”, agar dapat memberdayakan komponen mayoritas bangsa Indonesia, yaitu kalangan perempuan, generasi muda, petani, buruh, nelayan dan pedagang. Melalui musyarakah (partisipasi politik) yang aktif seperti itu akan hadir pemimpin negeri serta wakil rakyat yang betul-betul bersih, peduli dan profesional, sehingga bangsa dan rakyat Indonesia dapat menikmati karunia Allah berwujud NKRI yang maju dan makmur. Partisipasi politik secara sinergis dapat merealisasikan tugas ibadah, fungsi khalifah dan memakmurkan kehidupan, sehingga tampil


kekuatan baru untuk membangun Indonesia menjadi negeri yang relijius, sejahtera, aman, adil, berdaulat dan bermartabat. PKS merupakan partai kader dan para kader- kader perempuan PKS mempunyai militansi yang kuat dalam penggalangan massa. Mereka dikenal ulet dan tangguh dalam mengenalkan misi dan program partai di masyarakat. Terbukti dari adanya gerakan muslimah yang merupakan perpanjangantangan dari gerakan perempuan PKS dan para kader perempuan PKS ikutserta dalam menjalanjakan program - program partai dan khususnya untuk program atau kebijakan mengenai perempuan yang biasa disebut dengan program sahabat keluarga yang memfokuskan kepada perempuan-perempuan atau ibu-ibu serta anak-anak diseluruh Indonesia 9. Dari uraian yang telah dipaparkan diatas peneliti memiliki ketertarikan untuk membahas mengenai Partisipasi perempuan dalam proses perumusan dan menjalankan kebijakan mengenai perempuan dengan terbentuknya gerakan-gerakan yang sudah dibentuk oleh Partai Nasdem (Nasional Demokrat) sebagai partai baru yang berbasis nasionalis dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang sebagai partai yang tidak baru lagi dengan bertransformasi menjadi berkonsep Nasionalis Religius untuk menyongsong pemilihan umum 2014 di Indonesia dan peneliti tertarik meneliti Perbandingan Partisipasi Politik Perempuan di Partai Nasdem dan Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Batubara.

9

http://www.pks.or.id/perempuan/ di akses pada 17 november 2013 pukul 11.08


B. Rumusan Masalah Perumusan

masalah merupakan penjelasan

mengenai alasan mengapa

masalah yang dikemukakan dalam penelitian itu dipandang menarik, penting dan perlu untuk diteliti. Perumusan masalah merupakan suatu usaha yang menyatakan pertanyaan-pertanyaan penelitian apa saja yang perlu dijawab atau dicari jalan pemecahannya atau dengan kata lain perumusan masalah merupakan pertanyaan yang lengkap dan rinci mengenai ruang lingkup masalah dan pembatasan masalah 10.

Maka pada penelitian ini yang menjadi rumusan masalah adalah: 1. Partisipasi perempuan dalam proses perumusan dan menjalankan kebijakan mengenai perempuan di Partai Nasdem (Nasional Demokrat) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Kabupaten Batubara. Dari

masalah di atas, maka pertanyaan penelitian yang akan menjawab

masalah pada penelitian ini adalah : 1. Bagaimana Perbandingan Partisipasi Politik Perempuan di Partai Nasdem dan Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Batubara dalam proses perumusan kebijakan mengenai perempuan ? 2. Bagaimana Perbandingan Pandangan mengenai perspektif gender Partai Nasdem dan Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Batubara ? 10

Husani Usman dan Purnomo. 2004. Metodologi Penelitian Sosial, Bandung: Bumi Aksara. hal.26


3. Bagaimana Perbandingan Affirmative Action di Partai Nasdem dan Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Batubara? C. Batasan Masalah Pembatasan masalah adalah usaha untuk menetapkan masalah dalam batasan penelitian yang akan diteliti. Batasan Masalah ini berguna untuk mengidentifikasi faktor mana saja yang masuk ke dalam penelitian dan faktor mana saja yang tidak termasuk kedalam ruang penelitian serta agar hasil penelitian yang diperoleh tidak menyimpang dari tujuan yang ingin di capai, yaitu suatu karya tulis yang sistematis dan tidak melebar. Hal utama dalam penelitian ini adalah Partisipasi politik perempuan di Partai Nasdem dan Partai Keadilan Sejahtera di Kabupaten Batubara, dengan fokus kajian pada perbandingan partisipasi poloitk perempuan di Partai Nasdem dan Partai Keadilan Sejahtera di Kabupaten Batubara. Maka pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah : 1. Partisipasi politik perempuan dalam proses perumusan kebijakan mengenai perempuan di Partai Nasdem dan Partai Keadilan Sejahtera di Kabupaten Batubara. 2. Pandangan mengenai perspektif gender Partai Nasdem dan Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Batubara.


3. Gerakan perempuan di Partai Nasdem dan Partai Keadilan Sejahtera dalam menjalanakan kebijakan mengenai perempuan sebagai bentuk upaya dari Affirmative Action di Kabupaten Batubara. D. Tujuan Penelitian Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 1. Untuk mengetahui partisipasi politik perempuan di Partai Nasdem dan Partai Keadilan Sejahtera di Kabupaten Batubara dalam perumusan kebijakan mengenai perempuan. 2. Untuk memahami pandangan mengenai perspektif gender dari partai Nasdem sebagai partai baru dengan berbasis nasionalis dan Partai Keadilan Sejahtera sebagai partai yang tidak baru dengan berbasis religius dan untuk menghadapi pemilihan umum tahun 2014 Partai keadilan sejahtera bertransformasi menjadi partai berkonsep Nasionalis Religius di Kabupaten Batubara. 3. Untuk melihat perbandingan partisipasi kader –kader perempuan ikut serta memperjuangkan kesetaraan gender dalam bentuk gerakan perempuan yang dibentuk di Partai Nadsem yaitu Garnita Malahayati dan di Partai Keadilan Sejahtera yaitu gerakan Muslimah yang dibentuk oleh Bidang Perempuan DPP PKS yang memfokuskan kepada para ibu-ibu dan anak-anak. E. Signifikansi Penelitian


1) Peneliti mampu mengasah kemampuan peneliti dalam melakukan sebuah proses penelitian yang bersifat ilmiah dan memberikan pengetahuan baru bagi peneliti sendiri. 2) Penelitian ini diharapkan mampu memberikan penjelasan mengenai partisipasi politik perempuan di Partai Nasdem dan Partai Keadilan Sejahtera di Kabupaten Batubara. 3) Penelitian ini sekiranya dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu

pengetahuan

khususnya

dalam

Ilmu

politik

dan

menjadi

referensi/kepustakaan bagi Departemen Ilmu Politik Fisip USU.

F. Kerangka Teori Teori adalah serangkaian asumsi, konsep, konstruksi, defenisi untuk menerangkan suatu fenomena sosial secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antara konsep 11. Teori meliputi penyampaian pandangan dan pemikiran yang memberikan pentunjuk. Dalam bentuk yang sederhana. Teori adalah serangkaian generalisasi yang tersusun sistematis secara lebih spesifik dan terdapat

11

Masri Singarimbun dan Sofyan Effendi.1995. Metode Penelitian Survey. Jakarta; LP3ES.hal.37


prinsip-prinsip koheren (logis, saling berkaitan) mengenai sesuatu objek yang diteliti atau ditelaah 12. Adapun kerangka teori yang menjadi landasan berfikir penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : F.1 Partisipasi Politik dan Partisipasi Politik Perempuan Partisipasi politik merupakan suatu konsep yang sudah popular dalam ilmu politik. Namun demikian penggunaaannya sering bermacam-macam sehingga menimbulkan pemahaman konsep yang berbeda-beda dan sering dikatakan bahwa partisipasi politik sama dengan melakukan kegiatan-kegiatan politik dengan tujuan mempengaruhi proses-proses perumusan pembuatan dan pelaksanaan kebijakan pemerintah. Istilah partisipasi, berkaitan dengan analisa politik modern di negaranegara dunia ketiga atau ada kaitannya dengan perkembangan politik di negara-negar aberkembang. maka dalam konteks ini, istilah partisipasi yang diambil dari bahasa inggris, “Participation” yang secara umum dapat diartikan sebagai keikutsertaan warga negara secara aktif dalam aktivitas –aktivitas tertentu. Partisipasi politik ialah kegiatan warga negara dalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan umum dan ikut menentukan pemimpin pemerintahan dengan kegiatan antara lain, mengajukan tuntutan, melaksanakan keputusan, mengajukan kritik dan

12

Ronald H.Chilcote. 2003. Teori Perbandingan Politik. Jakarta; PT Raja Grafindo Persada. hal. 21


koreksi atas pelaksanaan suatu kebijakan umum melalui partai politik atau kelompokkelompok yang menekankan tentang proses berjalannya kebijakan pemerintah, serta ikut dalam memilih wakil rakyat dalam pemilihan umum 13. Partisipasi merupakan salah satu aspek penting dalam sistem demokrasi. Asumsi yang mendasari demokrasi dan partisipasi adalah orang yang paling tahu tentang apa yang baik bagi dirinya adalah orang itu sendiri 14. Dari beberapa konsep dan pengertian tentang partisispasi diatas, dapat dilihat bahwa konsep dan pengertian tentang partisipasi politik tersebut sedemikian luasnya. Hampir dapat dikatakan melingkupi seluruh aspek kehidupan manusia. Tommi Legowo merumuskan pengertian partisiapsi politik sebagai suatu kegiatan dari warga negara yang secara sengaja maupun dengan tidak sengaja yang berkaitan erat dengan kebijakan – kebijakan sistem politik atau pemerintah dan hal iini dapat dilakukan baik secara individual maupun secara berkelompok secara spontan maupun secara dimobilisasi legal maupun illegal sifatnya 15. Samuel P Huntington & Joan M.Nelson mengatakan bahwa partisipasi politik itu adalah “ kegiatan warga negara yangbertindak sebagai pribadi-pribadi, yang dimaksudkan sebagai yang mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah dan partisipasi politik juga bisa bersifat universal atau kolektif, terorganisir ataupun secara spontan, secara damai, kekerasan, legal, dan illegal. (Participation may be 13

Ramlan Surbakti.2010.Memahami Ilmu Politik.Jakarta; Grasindo. hal.151 Ramlan Surbakti, Ibid, hal. 179-180 15 P. Anthonius Sitepu. 2012. Teori-Teori Politik. Yogyakarta; Graha Ilmu. hal. 92-93 14


individual or collective, organized or spontances, suntained or sporadic, peaceful or violet, legal or illegal, effective or ineffective)” 16. Perjuangan perempuan dalam memperjuangkan kuantitas dan kualitas perempuan dapat dilihat dari bagaimana perempuan dapat memiliki kepekaan dan komitmen untuk mewujudkan kesetaraan, pembedayaan, keadilan serta keikutsertaan perempuan dalam menyumbangkan pemikiran terhadap permasalahan politik yang sangat diperlukan. Ada beberapa hal yang menjadi alasan perempuan harus ikut dalam pengambilan kebijakan : 1. Perempuan merupakan separuh dari penduduk dunia sehingga secara demokratis pendapat dari perempuan harus dipertimbangkan. Dimana sesuai dalam demokrasi, pandangan kelompok-kelompok yang berbeda jenis harus diterima dan dipertimbangkan dalam setiap kebijakan. 2. Partisipasi perempuan diharapkan dapat memberikan pencegahan terhadap kondisi yang tidak menguntungkan bagi kaum perempuan dalam menghadapi diskriminasi di bidang hukum,kehidupan sosial, pekerjaan serta mencegah eksploitasi terhadap perempuan. 3. Partisipasi

perempuan

dalam

pengambilan

kebijakan

berpengaruh pada pengambilan keputusan politik

politik

dapat

yang mengutamakan

kedamaian setiap warga negara.

16

P. Anthonius Sitepu, Ibid. Hal 94.


4. Dalam lembaga-lembaga politik formal keterwakilan perempuan akan membuat perempuan lebih berdaya untuk terlibat dalam meningkatkan efektifitas kebijakan anggaran yang bersifat kepentingan bersama dengan rakyat. Pada UUD 1945 pasal 28 mengatakan pengakuan Hak Asasi bagi setiap warga negaranya adalah sama. Setiap warga negara baik laki-laki maupun perempuan mempunyai hak dalam kehidupan berbangsa dan bernegara tanpa ada batasan. Sehingga hak politik perempuan ditetapkan melalui instrumen hukum dengan berbagai konvensi yang menjamin hak-hak dalam perpolitikan tersebut. Hakhak perpolitikan perempuan dibuktikan dengan telah diratifikasinya konvensi PBB yang menjelaskan beberapa hal, sebagai berikut ; 1. Perempuan berhak dalam memberikan suara dalam semua pemilihan dengan syarat-syarat yang sama bagi laki-laki, tanpa suatu diskriminasi. 2. Perempuan berhak untuk dipilih bagi semua badan yang telah dipilih secara umum, diatur oleh hukum nasional dengan syarat-syarat yang sama dengan laki-laki dan tanpa diskriminasi.


3. Perempuan berhak untuk memegang jabatan publik dan menjalankan semua fungsi publik, diatur oleh hukum nasional dengan syarat-syarat yang sama dengan laki-laki 17. F.2 Partai Politik Partai Politik merupakan wadah bagi warga negara untuk turut serta berpartisipasi dalam proses pengelolaan negara. Dewasa ini partai politik sudah sangat akrab dengan kita terlebih pada saat menjelang pemilihan umum. Partai politik baru ada di negara modern dan usia partai politik itu sendiri lebih muda dari organisasi negara. Partai politik sebagai kekuatan politik adalah suatu gejala baru bagi semua negara di dunia ini, dalam artian bahwa umurnya tidak setua umum peradaban manusia. Menurut catatan para ahli pada tahun 1950-an, hampir semua nation-state di dunia sudah memiliki partai politik. Partai politik dalam artian modern adalah sebagai salah satu organisasi masa yang berusaha untuk mempengaruhi proses politik, merombak kebijaksanaan dan mendidik para pemimpin serta penambahan anggota. Di Indonesia partai politik lahir ketika didirikan Sarikat Islam pada tanggal 10 September 1912 oleh H. Oemar Said Tjokrominoto 18.

17

Romany Sihite.2007. Perempuan, Kesetaraan, Keadilan, Suatu Tinjauan Berwawasan Gender. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.hal. 155-157 18 Anthonius Sitepu. 2002. Sistem Politik Indonesia. Medan: Fisip USU. hal. 106


Dalam Undang-Undang No.31 Tahun 2002 tentang Partai Politik pasal 1, Partai politik adalah organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa, dan negara melalui pemilihan umum 19. Partai politik artinya suatu organisasi yang berorientasi kepada pencapaian legitimasi kekuasaan atas pemerintahan melalui proses pemilihan umum. Syaibani mendefenisikan partai politik sebagai suatu kelompok anggota yang terorganisasi secara rapi dan stabil yang mempersatukan dan dimotivasi oleh ideology tertentu serta berusaha mencari dan mempertahankan kekuasaan dalam pemerintah melalui pemilu 20. Menurut Miriam Budiarjo partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan citacita yang sama, tujuan kelompok adalah memperoleh dan berebut kedudukan politik dengan cara konstitusional untuk melaksanakan kebijaksanaan – kebijaksanaan mereka 21. Menurut Carl J. Friedrich yang dikutip oleh Miriam Budiarjo mengatakan bahwa : Partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan untuk merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya dan berdasarkan penguasaan ini,memberikan 19

UU No.31 Tahun 2002 tentang Partai Politik pasal 1. Pondok Edukasi. Bantul; hal.3 Sulistyowati.2006. Perempuan Dan Hukum, Dalam Teks Representase Dan Padangan , Jakarta; Yayasan Obor Indonesia, hal.349 21 Miriam Budiardjo.2008. Dasar-dasar Ilmu Politik, Jakarta: Gramedia Pustaka Umum. hal. 403 20


kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat idiil serta materil ( A political,party is a group of human beings, stably organized with the objective of securing or maintining for its leaders the control of a government, with the further objective og giving to members of the party, through such control ideal and material benefits and advantages) 22. Dalam pandangan Benyamin Constan istilah partai berarti bagian atau pihak yang berada dalam masyarakat dimanapun secara alamiah terdapat pengelompokanpengelompokan, salah satu pengelompokan masyarakat yang didasarkan atas paham dan ideologi dalam bentuk doktrin. Untuk memberikan batasan pengertian partai politik, Constans juga mengatakan “ A Party is a group of men professing the same political doctrine” 23. Selain itu, Raymond Gartfiend juga mengatakan bahwa partai politik terdiri dari sekelompok warga negara yang sedikit banyak terorganisir, yang tertindak sebagai suatu kesatuan politik 24. Menurut David E. Apter mengenai partai politik ialah partai politik merupakan perantara tunggal terpenting untuk politik, daya saing, tawar menawar, dan negosiasi. Partai memungkinkan para politisi tetap dekat dengan publik disatu pihak dan menjadi sesuatu yang berlainan bagi sejumlah besar orang. Sebaliknya, ketika memperoleh jabatan, para politisi diharapkan mampu berdiri di atas berbagai kepentingan publik yang lebih umum. jelaslah bahwa 22

Miriam Budiardjo. Ibid. hal 404 Miriam Budiadjo.1998.Partisipasi dan Partai Politik. Jakarta: Yayasan Obor. hal.16 24 Widagdo, H. B.1999.Managemen Pemasaran Partai Politik Era Reformasi, Jakarta: PT. Gramedia.hal.206 23


sebagian politisi bertindak seperti itu dan sebagian yang lain tidak, tetapi semua itu merupakan bagian permainan partai 25. Dari beberapa pendapat dapat disimpulkan bahwa partai politik merupakan suatu organisasi yang berusaha menghimpun kekuatan dan dukungan rakyat dan berusaha menempatkan anggotanya yang berkualitas untuk menjadi wakil dari partainya dalam mengendalikan kekuasaan dan pemerintahan yang sedang berjalan demi kebaikan warga negara dan juga partai. Dimana Partai politik juga sebagai organisasi yang memerlukan anggota dalam menjalankan setiap program-program yang disusun berdasarkan ideology partainya, sebagai kelanjutan dari fungsi utama partai politik yang mencari anggota yang berkualitas dalam mencari serta mempertahankan kekuasaan 26. Di jelaskan lebih dalam oleh David E. Apter bahwa partai dan politisinya baik yang ada dalam tubuh partai maupun ketika memperoleh jabatan haruslah meletakkan kepentingan publik di posisi lebih utama, tetapi hal ini jarang didapatkan, sehingga memberikan kesan negatif bagi partai politik itu sendiri yang dimana partai apabila telah memperoleh jabatan atau kekuasaan yang dimilikinya melalui para polisinya melupakan kepentingan publik (kepentingan nasional) sebagai kepentingan utama.

25 26

Efriza. 2012.Political Explore-Sebuah kajian Ilmu Politik. Bandung; Alfabeta. Hal.214 Ramlan Surbakti. logcit. hal.146-147


Terdapat banyak pengertian mengenai partai politik, dan dari berbagai pengertian partai politik membuahkan tiga prinsip dasar dari partai politik yaitu 27 : 1. Partai sebagai koalisi, yakni membentuk koalisi dari berbagai kepentingan untuk membangun kekuatan mayoritas. Partai yang dibentuk atas dasar koalisi biasa di dalamnya terdapat faksi-faksi. Kehadiran faksifaksi dalam partai sering mengacaukan kesatuan partai karena satu sama lain berusaha menjadi dominan dalam partai. Ketidakcocokan dalam partai terutama muncul dalam hal penetapan atas perjuangan, program, kepengurusan organisasi dan pencalonan kandidat. 2. Partai sebagai organisasi, untuk menjadi institusi yang eksis, dinamis danberkelanjutan partai politik harus diorganisasi. Partai harus dibina dan dibesarkan sehingga mampu menarik dan menjadi wadah perjuangan, dan representasi dari sejumlah orang atau kelompok. Tugasnya mencalonkan anggota untuk pemilu dengan label partai. Mengambil bagian dalam pemilu, mengajukan calon yang disepakati, mengumpul dana, dan membuat isu propaganda dalam kampanye. Untuk itu partai politik melakukan mobilisasi kepada anggota-anggotanya untuk loyal kepada partai. 3. Partai sebagai pembuat kebijakan, partai politik juga berbeda dari kelompok sosial lainnya dalam hal pengambilan kebijakan. Partai politik mendukung

27

Prof. Hafied Cangara, Strategi.Jakarta;RajaGrafido.hal 66

M.Sc,Ph.D.Komunikasi

Politik:

Konsep,

Teori,

dan


secara konkret para calon yang mereka ajukan untuk untuk menduduki jabatan-jabatan publik. Dari posisi ini mereka memiliki kekuasaan untuk memengaruhi atau mengangkat petugas atau karyawan dalam lingkup kekuasaannya, bahkan turut memberi pengaruh dalam pengambilan kebijakan di jabatan yang mendapat pengaruhnya.

F.3 Teori Gender Gender adalah perbedaan peran, perilaku, tingkah laki-laki dan perempuan oleh budaya masyarakat melalui interprestasi terhadap perbedaan biologis laki-laki dan perempuan. Gender juga merupakan suatu wacana yang menjadi perhatian masyarakat sehingga ada suatu gerakan untuk mencapai kesetaraan laki-laki dan perempuan. Disatu sisi hubungan gender menjadi persoalan tersendiri karena persoalan emansipasi wanita yang masih belum bisa mendapat posisi yang sepenuhnya bisa diterima. Ann Oaekley seorang sosiolog dari Inggris yang pertama sekali membedakan kosep gender yaitu antara seks dan gender. Perbedaan seks berarti perbedaan atas dari ciri-ciri biologis yang menyangkut prokreasi (menyusui, hamil, melahirkan dan menyusui). Perbedaan gender adalah perbedaan simbolis atau sosial yang berpangkal pada perbedaan seks tetapi tidak selalu identik dengannya. Dalam khasanah ilmu –


ilmu sosial, istilah gender diperkenalkan untuk mengacu pada perbedaan-perbedaan anatara perempuan dan laki-laki tanpa konotasi-konotasi yang sepenuhnya bersifat biologis. Jadi, rumusan gender merujuk pada perbedaan-perbedaan antara perempuan dan laki-laki yang merupakan konstruksi dan terbentuknya masyarakat secara sosial, ekonomi, dan politik 28. Di Indonesia kesetaraan gender sudah mulai dirasakan sejak emansipasi yang dicita-citakan oleh salah satu pahlawan perempuan Indonesia yaitu Raden Ajeng Kartini sedikit banyak telah melahirkan perubahan-perubahan pada aspek kehidupan perempuan Indonesia dan dengan adanya Undang-Undang untuk memasukkan perempuan kedalam lembaga politik formal semakin akan terlihat perjuangan keadilan terhadap gender. F.4 Affirmative action Pada awalnya, affirmative action

dirancang sebagai respon atas kondisi

ekonomi kelompok tertentu di Amerika Serikat. Tujuannya adalah memperbaiki posisi serta kedudukan ekonomi perempuan atau kelompok kulit berwarna, yang terjadi akibat kebijakan dan diskriminasi yang berlaku. Affirmative Action secara umum diartikan sebagai tindakan proaktif untuk mengahpuskan diskriminasi yang berbasiskan gender atau ras. Konsep ini merujuk pada tindakan positif yang dilakukan untuk memperbaiki dampak perlakuan diskriminatid terhadap kelompok-

28

Leo Agustino.2007. Politik Ilmu Politik: Sebuah bahasan memahami ilmu politik.Yogyakarta: PT. Graha Ilmu.hal. 227


kelompok tersebut yang terjadi dimasa lalu. Penerapan kebijakan ini disertai dengan penetapan jangka waktu serta pemantauan untuk melihat kemajuan yang dicapai. Affirmative Action didefenisikan sebagai langkah untuk mengupayakan kemajuan dalam kesadaran dalam hal kesetaraan kesempatan, yang lebih bersifat subtantif dan bukan hanya formalitas, maka bagi kelompok-kelompok tertentu seperti kaum perempuan atau minoritas kesukuan, yang saat ini kurang terwakili di posisiposisi yang menentukan di masyarakat, dengan cara mempertimbangkan karakter khusus jenis kelamin atau kesukuan, yang selama ini menjadi dasar terjadinya diskriminasi di masyarakat 29. Affirmative Action dianggap sebagai tindakan ampuh untuk meningkatkan representasi perempuan di lembaga-lembaga formal yang telah dilalukan banyak negara di dunia. Berbagai Studi menunjukkan, keterlibatan perempuan dalam kehidupan politik akan membawa banyak manfaat bagi masyarakat. Jumlah perempuan yang masuk ke dalam institusi – institusi pengambilan keputusan yang akan membantu menciptakan pergeseran cara pandang dalam menyelesaikan masalah politik tidak hanya mengenai perempuan tetapi dalam banyak bidang, misalnya dengan mengutamakan perdamaian dan cara-cara mengurangi kemudian mencegah kekerasna yang sering terjadi di masyarakat. Selain itu, keterlibatan perempuan juga dapat memberikan manfaat dalam kebijakan dan peraturan

perundang-undangan

yang

secara

khusus

mengadopsi

kebutuhan

29

Ani Widyani Soetjipto. Affirmative Action untuk Perempuan di Parlemen, Panduan Parlemen di Indonesia. Yayasan API. Hal 226-227


perempuan, seperti isu kesehatan reproduksi, kesejahteraan keluarga, kepedulian terhadap anak, kelompok usia lanjut dan tuna daksa, serta isu kekerasan seksual. Affirmative Action mempunyai dua sasaran yaitu sebagai berikut; 1. Memberi dampak positif kepada suatu institusi agar lebih dapat memahami sekaligus mengeliminasi berbagai bentuk rasisme dan seksisme di tempat kerja ataupun di masyarakat. 2. Agar institusi tersebut mampu mencegah terjadinya ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender dan kesukuan.

G. Metodologi Penelitian Metodologi penelitian adalah sebagaimana ajaran mengenai cara-cara yang digunakan dalam memproses penelitian 30. Metodologi

penelitian pada dasarnya

merupakan cara yang dipergunakan untuk mencapai tujuan penelitian yang dilakukan. G.1 Jenis Penelitian Penelitian perbandingan partisipasi politik perempuan di partai Nasdem dan Partai Keadilan Sejahtera di Kabupaten Batubara menggunakan metode kualitatif. Dengan metode kualitatif, selain untuk mengungkap dan memahami sesuatu hal yang

30

kartono Karti. 1996. Pengantar Metode Riset Sosial. Bandung; CV.Mandar Maju. hal.17


baru dan sedikit diketahui, metode kualitatif juga akan memberikan rincian tentang suatu fenomena yang sulit diungkap oleh penelitian kuantitatif 31. Menurut Bogdan dan Biklen salah satu kateristik penelitian kualitatif yang memberikan perbedaan yang sangat nyata dengan penelitian kuantitatif adalah penelitian kualitatif bersifat deskriptif, dimana data-data yang dibutuhkan pada umumnya berbentuk kata yang dapat menggambarkan dan bukan angka-angka 32 atau kata lain penelitian deskriptif bertujuan mendeskripsikan secara sistematik, faktual, dan akurat tentang fakta-fakta dan sifat-sifat suatu objek tertentu dengan menggunakan survey data-data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara yang didukukng oleh interview guide (panduan wawancara) yang dapat mempelajari masalah-masalah di masyarakat atau suatu organisai dalam situasi tertentu untuk menjelaskan norma dan standar serta fenomena yang ada atau sedang tumbuh dalam organisasi tersebut. Penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif tergolong juga ke dalam penelitian komparatif yang dilakukan untuk mendapatkan jawaban mendasar tentang perbedaan karaterisktik dengan cara membandingkan variabel satu dengan variable lain dan akan metodologi penelitian ini akan digunakan pada penelitian Perbandingan partisipasi politik perempuan dalam proses perumusan dan menjalankan kebijakan mengenai perempuan di Partai Nasdem (Nasional Demokrat) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Kabupaten Batubara. 31

Ansem Strauss dan Juliet Corbin. 2003. Dasar-dasar Penelitian Kualitatif, Tata Langkah dan Teknik-Teknik Teorisasi Data,Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Hal.5. 32 Sukaraja Sinulingga. 2011. Metode Penelitian. Medan; USUpress. Hal. 43.


G.2 Lokasi Penelitian Lokasi Penelitian bertempat di : •

Kantor Dewan Pimpinan Daerah Partai Nasdem di Jalan lintas Sumatera No 6,Kel. Lima Puluh Kota, Kab. Batubara.

•

Kantor Dewan Pimpinan Daerah Partai Keadilan Sejahtera di Desa Pare-pare Kabupaten Batubara.

G.3 Teknik Pengumpulan Data Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan data primer dan data sekunder. a. Data primer yaitu data yang diperoleh dari langsung dari lapangan. Dilakukan dengan metode wawancara dilakukan dengan responden yang diperoleh melalui teknik snowball sampling. Artinya peneliti mengajukan sejumlah pertanyaan kepada satu pihak dalam subkelompok untuk mengidentifikasikan pihak lain yang memahami topik penelitian ini 33. Peneliti akan menggunakan metode wawancara secara langsung, peneliti bertemu dengan responden yang memiliki hubungan langsung dengan topik dalam penelitian ini dan melaksanakan teknik wawancara terbuka, secara lisan menanyakan pertanyaan-pertanyaan kepada narasumber dengan pertanyaan-pertanyaan tersebut yang tidak diketahui narasumber. 33

Lisa Harrison.2009. Metode Penelitian Politik. Jakarta; Prenada Media Group. hal.25


Hal-hal yang ini diketahui ditanyakan peneliti dan responden memberikan jawaban secara lisan kepada peneliti. Pihak-pihak yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah : 1. Bapak Irianto (Ketua Umum DPD Partai NasDem Kabupaten Batuabara). 2. Ibu Zaitun ( Ketua Bidang Perempuan DPD

Partai

NasDem

Kabupaten Batubara). 3. Ibu Rusti, SKM (Ketua Garnita Malahayati Partaia Nasdem Kabupaten Batubara) 4. Anggota-anggota dan khususnya para Anggota perempuan Partai Nasional Demokrat kabupaten Batubara. 5. Bapak Ahmad Hadian Kardiadinata S.Pdi (Ketua Umum DPD PKS Kabupaten Batuabara). 6. Sri Prihatini S.Pd (Ketua Bidang Perempuan DPD

PKS

Kabupaten Batubara). 7. Anggota-anggota

dan khususnya para anggota perempuan PKS

kabupaten Batubara b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh baik yang belum diolah maupun telah diolah, baik dalam bentuk angka maupun uraian. Data diperoleh dari literatur yang relevan dengan judul penelitian seperti buku-buku, jurnal,


artikel, makalah, undang-undang, peraturan-peraturan, internet serta sumber-sumber lain yang dapat memberikan informasi mengenai judul penelitian.

G.4 Teknik Analisa Data Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisa data kualitatif. Analisa data kualitatif memberikan hasil penelitian untuk memperoleh gambaran terhadap proses yang diteliti dan juga menganalisis makna yang ada dibalik informasi, data dan proses tersebut 34. Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan data-data primer dan data-data sekunder. Metode ini sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa hasil wawancara dari para narasumber maupun data-data tertulis. Data hasil wawancara akan diuraikan melalui petikan wawancara dengan masing-masing informan. Setelah data-data primer dan data-data sekunder terkumpul kemudian dilanjutkan dengan menganalisis data secara deskriptif berdasarkan fenomena yang terjadi di lapangan yakni data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan informan. Hal ini penting dilakukan agar diperoleh kejelasan atas permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya. Kemudian dilakukan penarikan kesimpulan dari hasil penelitian. H. Sistematika Penulisan

34

Burhan Bungin. 2009. Penelitian Kualitatif : Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya, Jakarta: Kencana, hal.153.


BAB I

PENDAHULUAN Dalam Bab ini menguraikan tentang Latar Belakang Masalah apa dan mengapa penulis tertarik untuk mengangkat masalah partisipasi

politik

perempuan,

terdapat

juga

mengenai

perumusan masalah, pembatasan masala, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka dasar teoritis yang menjadi acuan penulis dalam penulisan penelitian ini, metodologi penelitian serta sistematika penulisannya. BAB II

PROFIL PARTAI NASDEM DAN PARTAI KEADILAN SEJAHTERA Bab ini akan membahas profil Partai Nasdem dan Partai Keadilan Sejahtera di Kabupaten Batubara, profil Kabupaten Batubara serta profil anggota-anggota perempuan Partai Nasdem dan Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Batubara.

BAB III

PERBANDINGAN PEREMPUAN

PARTISIPASI

POLITIK

DI PARTAI NASDEM DAN PARTAI

KEADILAN SEJATERA DI KABUPATEN BATUBARA


Bab ini membahas secara garis besar hasil dari penelitian sekeligus menganalisis data yang diperoleh untuk menjawab permasalahan dalam penelitian. BAB IV

PENUTUP Bab ini merupakan bagian akhir dari penelitian, yang berisi tentang kesimpulan dan implikasi teoritis.


BAB I PENDAHULUAN. Pemilu Legislatif yang memilih Partai Politik dan anggota Legislatif (DPR,DPD dan

Recommend Documents