BAB II PEMILU LEGISLATIF 2004 KOTA MEDAN DAN PERANAN PARTAI KEADILAN SEJAHTERA Sistem Pemilu Legislatif Menurut Undang-undang No

BAB II PEMILU LEGISLATIF 2004 KOTA MEDAN DAN PERANAN PARTAI KEADILAN SEJAHTERA

2.1. Sistem Pemilu Legislatif Menurut Undang-undang No. 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Setiap daerah yang masih berada dalam kawasan kedaulatan dan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) pelaksanaan Pemilu hanya merujuk pada satu aturan main yakni UU No. 12 tahun 2003. pelaksanaan Pemilu di Medan pastinya berlandaskan pada aturan main yang diamanahkan oleh UU No. 12 tersebut. Maka, tidak ada yang berbeda pelaksanaan Pemilu Legislatif di Medan dengan pelaksanaan Pemilu Legislatif lainnya di wilayah Republik Indonesia. Nama yang diberikan pada sistem pemilihan umum sangat beragam, seperti

sistem

proporsional,

sistem

mayoritas/pluralitas,

single-member

constituency, multi-member constituencies, sistem daftar terbuka, sistem daftar tertutup, dan preferensi (alternatives votes). Keragaman ini terjadi karena masingmasing pihak menamai sistem pemilihan umum dari dimensi yang berbeda. Mereka yang melihat sistem pemilihan umum dari dimensi lingkup dan besaran daerah pemilihan menamai sistem pemilihan umum itu single-member constituency atau multi-member constituencies. Bila sistem pemilihan umum dilihat dari dimensi pencalonan, maka sistem pemilihan umum akan dinamai sistem daftar terbuka (open list system) atau sistem daftar tertutup (closed list system). Sistem pemilihan umum preferensi (baik total maupun parsial) atau alternative votes, sebagaimana diterapkan di Australia, merupakan nama sistem pemilihan umum yang dilihat dari dimensi metode pemberian suara. Tetapi bila

Universitas Sumatera Utara

sistem pemilihan umum dilihat dari dimensi formula penentuan calon terpilih, maka nama yang diberikan terhadap sistem pemilihan umum adalah sistem proporsional atau sistem mayoritas/pluralitas. 45

2.1.1. Dimensi Sistem Pemilihan Umum Sistem pemilihan umum mengandung empat dimensi, yaitu 1) lingkup dan besaran daerah pemilihan, 2) metode pencalonan, 3) metode pemberian suara, dan 4) formula pembagian dan/atau penentuan calon terpilih. 46

2.1.1.1 Lingkup dan Besaran Daerah Pemilihan

Dimensi pertama menyangkut lingkup dan besaran daerah pemilihan (district magnitude) untuk pemilihan anggota DPR dan DPRD, dan untuk pemilihan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Yang dimaksud dengan daerah pemilihan ialah batas wilayah dan/atau jumlah penduduk yang menjadi dasar penentuan jumlah suara untuk menentukan calon terpilih. Lingkup daerah pemilihan dapat ditentukan berdasarkan : a) wilayah administrasi pemerintahan (Nasional, provinsi, atau kabupaten/kota) b) jumlah penduduk c) kombinasi faktor wilayah dengan jumlah penduduk. 47 Besaran daerah pemilihan merujuk pada jumlah kursi untuk setiap daerah pemilihan, yaitu apakah satu kursi untuk setiap daerah pemilihan (single-member constituency) ataukah lebih dari satu kursi untuk setiap daerah pemilihan (multimember constituencies).

45

Lihat Ramlan Surbakti, "Sistem Pemilu Menurut No. 12 Tahun 2003”, www.kpu.go.id.

46

Ramlan Surbakti, Ibid.


Lingkup dan besaran daerah pemilihan anggota DPR menurut UU No. 12 Tahun 2003 dapat digambarkan sebagai berikut. Pertama, daerah pemilihan anggota DPR adalah provinsi. Kedua, jumlah anggota DPR ditetapkan sebanyak 550 orang. Ketiga, jumlah kursi DPR untuk setiap provinsi ditetapkan berdasarkan jumlah penduduk dengan memperhatikan perimbangan yang wajar. Perimbangan yang wajar dicapai dengan tiga ketentuan berikut, yaitu (1) kuota setiap kursi maksimal 425.000 jiwa untuk daerah yang tingkat kepadatan penduduknya tinggi, sedangkan untuk daerah yang tingkat kepadatan penduduknya rendah kuota setiap kursi minimal 325.000 jiwa; (2) jumlah kursi setiap provinsi dialokasikan tidak kurang dari jumlah kursi provinsi pada Pemilu 1999; dan (3) provinsi baru hasil pemekaran setelah Pemilu 1999 memperoleh alokasi kursi sekurang-kurangnya tiga kursi. Dan Keempat, setiap daerah pemilihan mendapat alokasi kursi antara 3 sampai 12 kursi. 48

Namun UU No. 12 Tahun 2003 tidak merumuskan secara jelas apa ukuran daerah dengan kepadatan tinggi dan kepadatan rendah. Setidak-tidaknya terdapat dua pendekatan yang dapat digunakan untuk menentukan daerah dengan kepadatan

rendah.

Pertama,

membuat

klarifikasi

berdasarkan

kriteria

perbandingan jumlah penduduk dengan luas wilayah daerah. Atau Kedua, semua provinsi di Pulau Jawa dikategorikan sebagai daerah dengan kepadatan tinggi sedangkan seluruh Provinsi di luar Pulau Jawa dikategorikan sebagai daerah dengan kepadatan rendah. Dasar pemikiran pendekatan kedua adalah perimbangan kursi DPR di Pulau Jawa dengan luar pulau Jawa. Pendekatan pertama lebih menggambarkan kenyataan daripada pendekatan kedua tetapi pendekatan kedua secara teknis lebih praktis daripada pendekatan pertama. 49

47

Ramlan Surbakti, Ibid, hal. 2 Ramlan Surbakti, Ibid, hal. 2 – 3 49 Ramlan Surbakti, Ibid, hal. 3 48


Lingkup dan besaran daerah pemilihan anggota DPRD Provinsi menurut UU No. 12 Tahun 2003 tegambar dalam ketentuan berikut. Pertama, daerah pemilihan anggota DPRD Provinsi adalah kabupaten/kota atau gabungan kabupaten/kota. Kedua, jumlah kursi DPRD setiap provinsi ditetapkan oleh KPU berdasarkan jumlah penduduk, yaitu minimal 35 kursi maksimal 100 kursi. Dan setiap daerah pemilihan mendapat alokasi kursi minimal tiga kali maksimal 12. Kecuali persyaratan dan kriteria jumlah penduduk dan wilayah administrasi, UU No.12 Tahun 2003 tidak menyebut kriteria lain yang seyogyanya digunakan ketika KPU harus melakukan penggabungan kecamatan dalam menetapkan daerah pemilihan. Secara tersirat UU No. 12 Tahun 2003 mengamanatkan penggabungan

wilayah administrasi pemerintahan

harus

mencakup wilayah administrasi pemerintahan secara utuh (bukan pembelahan wilayah dan penduduk kabupaten/kota untuk daerah pemilihan anggota DPR dan DPRD Provinsi, dan bukan pula pembelahan wilayah dan penduduk kecamatan untuk daerah pemilihan anggota DPRD kabupaten/kota). Ketentuan untuk tidak membelah wilayah dan penduduk suatu kabupaten/kota atau kecamatan seperti ini mungkin tidak dapat diterapkan di DKI Jakarta. Persyaratan dan kriteria yang biasanya digunakan ketika harus melakukan penggabungan kecamatan menjadi suatu daerah pemilihan adalah berbatasan secara fisik (wilayahnya tidak boleh dipisahkan oleh wilayah lain), penduduk pada wilayah tersebut dapat berkomunikasi secara mudah (tidak dipisahkan oleh gunung, laut ataupun sungai yang sukar diatasi dengan sarana transportasi), dan kedekatan secara sosio-


kultural. Kriteria-kriteria ini sangat relatif sehingga memerlukan kearifan dalam menimbang dan memilih. 50

2.1.1.2. Metode Pencalonan

Dimensi yang kedua berkaitan dengan pencalonan, yaitu siapakah yang mengajukan calon: partai politik peserta pemilihan umum, atau perorangan ataukah keduanya? Jawaban atas pertanyaan ini tentu tergantung pada siapa yang menjadi peserta Pemilihan Umum:

partai politik,

perseorangan (calon

independen), atau keduanya. Bila perseorangan yang menjadi peserta Pemilu maka yang mengajukan calon tertentu bukan pengurus partai politik melainkan sekumpulan anggota masyarakat yang mendukung calon perseorangan tersebut. Namun bila partai politik yang menjadi peserta Pemilu, maka calon dapat saja diseleksi dan diajukan oleh pengurus partai politik tetapi dapat pula diseleksi oleh pengurus partai tetapi dipilih oleh anggota partai secara terbuka dan kompetitif sebagai pemilihan pendahuluan. Jumlah calon yang dapat diajukan sudah barang tentu tergantung pada besaran daerah pemilihan, yaitu berapa kursi yang ditetapkan untuk setiap daerah pemilihan tertentu. Apabila partai politik yang mengajukan calon, sedangkan untuk suatu daerah pemilihan dialokasikan lebih dari satu kursi, maka daftar calon yang diajukan partai politik dapat bersifat tertutup (closed list system), yaitu nomor urut calon yang akan mendapatkan kursi ditentukan oleh pengurus partai politik, tetapi dapat pula bersifat terbuka (open list system), yaitu nomor urut calon yang akan mendapatkan kursi ditentukan oleh pemilih berdasarkan rangking jumlah suara yang diperoleh setiap calon. Pilihan

50

Ramlan Surbakti, Ibid, hal. 4


atas peserta Pemilu, pihak yang mengajukan calon, dan jenis daftar calon sudah barang tentu akan mempunyai implikasi tidak saja pada keterwakilan berbagai kelompok masyarakat dalam lembaga perwakilan dan keterwakilan aspirasi berbagai kelompok masyarakat tetapi juga pada kualitas calon terpilih. 51

Menurut UU No. 12 tahun 2003, peserta pemilihan anggotaDPR/D adalah partai politik peserta Pemilu, sedangkan peserta pemilihan anggota DPD adalah perseorangan. Partai politik peserta Pemilu dapat mengajukan calon sebanyakbanyaknya 120 persen dari jumlah kursi yang diperebutkan pada setiap daerah pemilihan demokratis dan terbuka serta dapat mengajukan calon dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30 %. Partai Politik Peserta Pemilu diharuskan UU untuk mengajukan daftar calon dengan nomor urut (untuk mendapatkan Kursi). Karena itu dari segi pencalonan UU No.12 Tahun 2003 mengadopsi sistem daftar calon tertutup.52

2.1.1.3. Metode Pemberian Suara

Pemberian suara menurut UU No.12 Tahun 2003 dilakukan secara kategori, suara diberikan kepada partai politik dan calon, dan pemberian suara dilakukan secara tradisional, yaitu mencoblos salah satu tanda gambar partai politik peserta Pemilu dan salah satu calon dari daftar calon yang diajukan oleh partai politik yang tanda gambarnya dipilih tersebut.

51

Ramlan Surbakti, Ibid, hal. 5. Abdul Bari Azed dkk, Pemilu dan Partai Politik, Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005, hal. 142

52


Surat Suara (SS) coblosan dinyatakan sah apabila: 1) SS itu ditanda-tangani oleh Ketua KPPS 2) terdapat coblosan terhadap satu tanda gambar partai politik peserta Pemilu dan terhadap satu calon dari daftar calon yang diajukan oleh partai politik yang tanda gambarnya dicoblos 3) terdapat tanda coblosan pada satu tanda gambar partai politik peserta Pemilu tanpa mencoblos salah satu calon. 53 Apakah coblosan terhadap satu tanda gambar partai politik tetapi calon yang dipilih dari partai politik lain dapat dikategorikan sah? Sebagian orang menyatakan pemberian suara seperti itu tidak sah karena tidak termasuk yang dinyatakan dalam pasal 93 tetapi sebagian yang lain berpendapat pemberian suara seperti itu sah tetapi hanya coblosan terhadap tanda gambar partai politik sedangkan coblosan terhadap nama calon dari partai lain tidak sah. Ketika menyusun tata cara pemberian suara, KPU akan mengatur secara lebih jelas persoalan tersebut. Bila selain mencoblos satu tanda gambar partai politik, setiap pemilih juga diminta mencoblos satu calon dari daftar calon yang diajukan oleh partai politk, mengapa mencoblos tanda gambar partai saja tanpa mencoblos satu calon dikategorikan sah? UU sudah mengatur demikian sehingga KPU tidak bisa lain kecuali harus menegakkan ketentuan tersebut.

2.1.1.4. Formula Pemberian Kursi atau Penentuan Calon Terpilih

Dimensi yang keempat menyangkut formula penentuan calon terpilih, yaitu rumus yang digunakan untuk menentukan calon terpilih. Rumus ini tentu tergantung pada jawaban terhadap isu yang ketiga, yaitu apakah suara diberikan kepada partai politik atau kandidat.

53

Ramlan Surbakti, Op. Cit, hal. 6 - 7


Kalau

suara

diberikan

kepada

partai

politik,

maka

formula

proporsionalitaslah yang digunakan, yaitu setiap partai politk peserta Pemilu akan mendapakan kursi proporsional dengan jumlah suara sah yang diperolehnya. Kalau suara diberikan kepada kandidat, maka formula yang digunakan dapat berupa pluralitas (suara lebih banyak) tetapi dapat pula berupa mayoritas (suara paling banyak). Apabila yang dipilih rakyat kedua-duanya (partai politik dan kandidat), maka formula yang digunakan juga keduanya, yaitu proporsionalitas dan rangking calon dalam perolehan suara. Formula apa yang diadopsi dalam Undang-Undang Pemilu sudah barang tentu akan mempunyai implikasi yang luas terhadap banyak hal, seperi derajat keterwakilan, akuntabilitas calon terpilih, tingkat legitimasi calon terpilih, dan jumlah partai politik (sistem kepartaian). 54

UU No.12 Tahun 2003 mengadopsi sistem proporsional dengan daftar calon terbuka. Bila demikian, apakah yang dimaksudkan dengan sistem proporsional terbuka dan apa bedanya dengan sistem proporsional tertutup? Seperti telah dikemukakan di atas, sistem proporsional merujuk pada formula pembagian kursi dan/atau penentuan calon terpilih, yaitu setiap partai politik peserta Pemilu mendapatkan kursi proporsional dengan jumlah suara sah yang diperolehnya. Penerapan formula proporsional dimulai dengan menghitung Bilangan Pembagi Pemilih (BPP), yaitu jumlah keseluruhan suara sah yang diperoleh seluruh partai politik peserta Pemilu pada suatu daerah pemilihan dibagi dengan jumlah kursi yang diperebutkan pada daerah pemilihan tersebut. [Jumlah seluruh suara yang sah = 4,2 juta, sedangkan jumlah kursi yang diperebutkan 12,

54



maka BPP = 4,2 juta dibagi 12 adalah 350.000]. Kursi yang diperebutkan itu kemudian dialokasikan kepada setiap partai politik peserta Pemilu dengan rumus: jumlah suara sah yang diperoleh partai politik dibagi dengan BPP. Bila parpol A memperoleh suara sah di daerah pemilihan tersebut sebanyak 500.000 suara, maka parpol A mendapat 1 kursi dengan sisa suara sebanyak 150.000 (500.000 dibagi 350.000). Kalau dari 12 kursi yang diperebutkan itu masih ada kursi yang belum terbagi habis, maka sisa kursi itu diberikan kepada Parpol Peserta Pemilu menurut urutan sisa suara terbanyak (dengan catatan jumlah suara yang diperoleh parpol yang tidak mencapai BPP dikategorikan sebagai sisa suara). UU No.12 Tahun 2003 melarang dengan tegas perjanjian penggabungan sisa suara. 55

Sistem daftar terbuka ataupun tertutup merujuk pada mekanisme pencalonan yang harus diikuti oleh partai politik peserta Pemilu, yaitu apakah mengajukan daftar calon dengan nomor urut perolehan kursi ataukah mengajukan daftar calon dengan abjad

atau cara undian.

Apabila undang-undang

mengharuskan partai politik peserta Pemilu mengajukan daftar calon dengan nomor urut perolehan kursi, maka pencalonan ini disebut sistem daftar tertutup. Disebut tertutup karena sebelum pemungutan suara partai politik telah menentukan nomor urut calon yang akan terpilih. Sistem pemlilihan umum dengan daftar tertutup biasanya meminta pemilih memberikan suaranya kepada parpol peserta Pemilu (misalnya dengan mencoblos tanda gambar partai). Daftar calon yang disusun menurut abjad atau disusun dengan undian disebut pula dengan sistem terbuka karena para pemilih melalui pemungutan dan penghitungan

55

Ramlan Surbakti, Ibid


suaralah yang akan menentukan siapa di antara calon itu akan terpilih. Sistem pemilihan umum dengan daftar terbuka biasanya meminta pemilih memberikan suaranya kepada calon dan/atau Parpol Peserta Pemilu. 56

Kursi yang diperoleh suatu partai politik peserta Pemilu di suatu daerah pemilihan akan diberikan kepada siapa dari daftar calon yang diajukan tersebut? Sistem pemilihan umum proporsional dengan daftar tertutup memberikan jawaban berikut: kursi yang diperoleh partai diberikan kepada calon menurut nomor urut. Bila suatu partai memperoleh tiga kursi, maka kursi itu diberikan kepada calon nomor 1,2 dan 3. Sistem pemilihan umum dengan daftar terbuka memberikan jawaban berikut: kursi yang diperoleh partai diberikan kepada calon menurut urutan jumlah suara yang diperoleh oleh masing-masing calon tanpa terikat pada nomor urut dalam daftar calon. Bila suatu partai memperoleh tiga kursi, maka ketiga kursi itu diberikan kepada calon dengan jumlah suara terbanyak urutan 1, 2 dan 3.

Bila demikian, UU No. 12 Tahun 2003 mengadopsi sistem proporsional apa? Secara resmi Pasal 6 ayat (1) mengatakan pemilihan anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dilaksanakan dengan sistem proporsional dengan daftar calon terbuka, sedangkan pada ayat (2) mengatakan pemilihan anggota DPD dilaksanakan dengan sistem distrik berwakil banyak.

Apakah penjabaran sistem pemilihan dalam UU ini senyatanya mengadopsi sistem proporsional dengan daftar calon terbuka untuk pemilihan anggota DPR dan DPRD? Bila pasal-pasal tentang pencalonan, pemberian suara 56



dan penentuan calon terpilih disimak secara seksama, maka UU No.12 tahun 2003 sesungguhnya tidak mengadopsi daftar calon terbuka. Berikut adalah buktinya.

Pertama, Partai politik peserta Pemilu mengajukan daftar calon dengan nomor urut kepada KPU (Pasal 67 ayat 3). Partai Politik Peserta Pemilu menyusun daftar calon dengan nomor urut ini berdasarkan hasil seleksi secara demokratis dan terbuka sesuai dengan mekanisme internal partai politik. Karena itu dari segi pencalonan, UU No.12 Tahun 2003 mengadopsi sistem daftar calon tertutup. Pemikiran yang mendasari mekanisme seperti ini adalah (a) Pasal 22E UUD 1945 yang menyatakan bahwa peserta pemilihan anggota DPR dan DPRD adalah partai politik, dan yang mengajukan calon anggota DPR dan DPRD adalah Partai Politik Peserta Pemilu, dan (b) partai politik berperan mempersiapkan kaderisasi dan rekruitmen kepemimpinan politik. Kedua, pemilih memberikan suaranya dengan mencoblos satu tanda gambar partai politik peserta pemilihan umum dan satu calon dari daftar yang diajukan oleh partai politik tersebut. Apabila hanya tanda gambar partai politik saja yang yang dicoblos, maka suara pemilih seperti ini dikategorikan sah. Akan tetapi apabila calon saja yang dicoblos, maka suara pemilih seperti ini dinyatakan tidak sah. Ketentuan seperti ini menunjukkan UU No. 12 Tahun 2003 pada satu pihak mengadopsi sistem daftar terbuka karena pemilih dapat memberikan suara kepada satu calon. Akan tetapi pada pihak lain, UU ini lebih mengadopsi sistem daftar tertutup karena hanya memberikan suara kepada partai saja sudah dianggap sah. Dan ketiga, formula atau tata cara penentuan calon terpilih yang diadopsi UU ini pada satu pihak mengandung unsur daftar calon terbuka karena calon yang mencapai jumlah suara sama atau lebih besar daripada BPP langsung dinyatakan terpilih walaupun dalam daftar calon menempati urutan terakhir. Akan tetapi pada pihak lain UU ini juga mengandung unsur daftar calon tertutup karena para calon yang tidak mencapai jumlah suara BPP belum tentu terpilih walaupun mencapai jumlah suara yang cukup besar. Apabila suatu partai politik memperoleh tiga kursi sedangkan calon yang mencapai jumlah suara sama atau lebih besar BPP hanya seorang calon saja, maka dua kursi lainnya akan diberikan kepada calon menurut nomor urut dalam daftar calon. Seorang calon yang mencapai jumlah suara 325.000 tetapi dibawah BPP 350.000 belum tentu terpilih karena calon tersebut berada dalam urutan terakhir dalam daftar calon. 57

57

Ramlan Surbakti, Ibid, hal. 9-10


Kesemuanya ini tidak hanya menjadi tugas KPU tetapi terutama menjadi tugas partai politik, para calon, pemerintah, media massa, LSM, dan organisasi masyarakat dalam spirit kebersamaan untuk mewujudkan sistem pemilihan umum yang ideal untuk Indonesia.

2. 2. Pemilu Legislatif 2004 Kota Medan Pada masa Orde Baru dan pada Pemilu 1999, pelaksanaan Pemilu hanya untuk memilih Wakil-Wakil rakyat yang akan duduk di lembaga Legislatif (DPR,DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota) yang selanjutnya di dalam sidang MPR RI (Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia) akan menetapkan dan mengangkat Presiden dan Wakil Presiden. Tidak demikian yang terjadi pada Pemilu 2004, sebagai konsekuensi normatif – yuridis terhadap amanah yang dicantumkan dalam Undang-undang Nomor 12 tahun 2003 tentang Pemilihan Umum. Maka pelaksanaan Pemilu pada tahun 2004 dilaksanakan secara terpisah antara Pemilu untuk memilih Wakil-Wakil rakyat yang akan duduk di lembaga Legislatif dan Pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden. 58 Pemilu Legislatif 2004 yang dilaksanakan di Medan merupakan bagian dari Pemilu Legislatif yang dilakukan secara Nasional. Pemilu ini menggunakan sistem proporsional daftar terbuka. Seperti yang telah penulis jelaskan pada bab sebelumnya mengenai perspektif teoritis pemilihan umum, dengan menggunakan sistem pemilihan proporsional daftar terbuka pemilih tidak lagi seperti memilih "kucing di dalam karung" seperti layaknya sistem Pemilu yang diterapkan pada

58

Lembaran Negara, Undang-undang No. 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum, lihat situsResmi Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, www. Depkeh -ham.go.id. akses pada tanggal 10 september 2007.


pemerintahan Orde Baru. Pada Pemilu kali ini, pemilih langsung mencoblos nama calon Wakil rakyat yang dikehendakinya yang berasal dari partai yang ia percayai. Secara Nasional partai politik yang berhasil lolos untuk "bertarung" dalam Pemilu Legislatif 2004 berjumlah 24 partai politik. Padahal sebelum ditetapkan hanya 24 partai politik yang ikut bertanding secara Nasional pada Pemilu Legislatif 2004, terdapat lebih dari 225 partai politik yang akan ikut berkompetisi pada putaran Pemilu 2004. Namun Departemen Kehakiman dan HAM serta KPU hanya meloloskan 24 partai politik. Ke-24 partai politik inilah yang berhak dan telah memenuhi segala ketentuan/persyaratan untuk menjadi peserta Pemilu. Pertarungan ke-24 partai politik untuk memperebutkan kursi legislatif di Kota Medan di menangkan oleh Partai Keadilan Sejahtera dengan perolehan 161,790 suara, dengan demikian PKS berhasil mendudukkan 9 orang kadernya untuk duduk dalam kursi legislatif DPRD Kota Medan untuk masa 2004 – 2009. kemudian disusul dengan Golongan Karya yang memperoleh 123,744 suara, kemudian diikuti oleh Partai Demokrat diperingkat ketiga dengan 112,224 suara, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI P) pimpinan Megawati Soekarno Putri di peringkat ke-4 dengan perolehan 106,464 suara, selanjutnya Partai Amanat Nasional (PAN) yang dibentuk oleh Amin Rais memperoleh 101,376, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dengan 65,856 suara, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) 7,200 suara dan sisa suara yang tersebar 281,376 suara.

no 1 2 3

Tabel 2.1. Perolehan Suara Partai Politik pada Pemilu 2004 di Kota Medan partai politik jumlah suara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) 161,760 Partai Golongan Karya (Golkar) 123,744 Partai Demokrat 112,224


4 5 6 7 8

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI 106,464 P) Partai Amanat Nasional (PAN) 101,376 Partai Persatuan Pembangunan (PPP) 65,856 Partai Kesatuan Bangsa (PKB) 7,200 Lain-lain 281,376

Sumber: Diolah dari Pengumuman Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Medan

Pelaksanaan pemilu legislatif 2004 di Medan berlandaskan pada payung hukum UU No. 12 tahun 2003 dan Peraturan Pemeritah (PP) Republik Indonesia tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Untuk mekanisme Pemberian Kursi atau Penentuan Calon Terpilih seperti yang telah dijabarkan di atas bahwa UU No.12 Tahun 2003 mengadopsi sistem proporsional dengan daftar calon terbuka. Sistem proporsional merujuk pada formula pembagian kursi dan/atau penentuan calon terpilih, yaitu setiap partai politik peserta Pemilu mendapatkan kursi proporsional dengan jumlah suara sah yang diperolehnya. Penerapan formula proporsional dimulai dengan menghitung Bilangan Pembagi Pemilih (BPP), yaitu jumlah keseluruhan suara sah yang diperoleh seluruh partai politik peserta Pemilu pada suatu daerah pemilihan dibagi dengan jumlah kursi yang diperebutkan pada daerah pemilihan tersebut.

Meskipun demikian sesungguhnya UU No.12 tahun 2003 tidak sepenuhnya mengadopsi daftar calon terbuka. Seperti alasan-alasan yang dikemukakan di atas yakni; Pertama, Partai politik peserta Pemilu mengajukan daftar calon dengan nomor urut kepada KPU (Pasal 67 ayat 3). Partai Politik Peserta Pemilu menyusun daftar calon dengan nomor urut ini berdasarkan hasil


seleksi secara demokratis dan terbuka sesuai dengan mekanisme internal partai politik. Karena itu dari segi pencalonan, UU No.12 Tahun 2003 mengadopsi sistem daftar calon tertutup. Pemikiran yang mendasari mekanisme seperti ini adalah (a) Pasal 22E UUD 1945 yang menyatakan bahwa peserta pemilihan anggota DPR dan DPRD adalah partai politik, dan yang mengajukan calon anggota DPR dan DPRD adalah Partai Politik Peserta Pemilu, dan (b) partai politik berperan mempersiapkan kaderisasi dan rekruitmen kepemimpinan politik. Kedua, pemilih memberikan suaranya dengan mencoblos satu tanda gambar partai politik peserta pemilihan umum dan satu calon dari daftar yang diajukan oleh partai politik tersebut. Apabila hanya tanda gambar partai politik saja yang yang dicoblos, maka suara pemilih seperti ini dikategorikan sah. Akan tetapi apabila calon saja yang dicoblos, maka suara pemilih seperti ini dinyatakan tidak sah. Ketentuan seperti ini menunjukkan UU No. 12 Tahun 2003 pada satu pihak mengadopsi sistem daftar terbuka karena pemilih dapat memberikan suara kepada satu calon. Akan tetapi pada pihak lain, UU ini lebih mengadopsi sistem daftar tertutup karena hanya memberikan suara kepada partai saja sudah dianggap sah. Dan ketiga, formula atau tata cara penentuan calon terpilih yang diadopsi UU ini pada satu pihak mengandung unsur daftar calon terbuka karena calon yang mencapai jumlah suara sama atau lebih besar daripada BPP langsung dinyatakan terpilih walaupun dalam daftar calon menempati urutan terakhir. Akan tetapi pada pihak lain UU ini juga mengandung unsur daftar calon tertutup karena para calon yang tidak mencapai jumlah suara BPP belum tentu terpilih walaupun mencapai jumlah suara yang cukup besar. Apabila suatu partai politik memperoleh tiga kursi sedangkan calon yang mencapai jumlah suara sama atau lebih besar BPP hanya


seorang calon saja, maka dua kursi lainnya akan diberikan kepada calon menurut nomor urut dalam daftar calon. Seorang calon yang mencapai jumlah suara 325.000 tetapi dibawah BPP 350.000 belum tentu terpilih karena calon tersebut berada dalam urutan terakhir dalam daftar calon. 59 2.3. Gambaran Tentang Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Partai Keadilan Sejahtera yang populer dikenal dengan nama PKS adalah salah satu partai yang lahir sebagai buah dari reformasi. Partai ini merupakan penerus perjuangan dari Partai Keadilan yang pada Pemilu 1999 tidak mampu melampaui electoral treshold (ET). Meskipun tergolong masih baru dan kaderkader serta pengurus partainya masih dapat dikatakan dalam kategori usia muda, tetapi partai ini dapat membuktikan dirinya mampu bersaing dalam Pemilu 1999 dan bertarung dengan partai-partai lama. PKS dideklarasikan pada tanggal 20 April 2002 (deklarasi partai lihat pada lampiran 1). Dengan berdirinya PKS maka partai Keadilan secara otomatis bubar. PKS merupakan penerus perjuangan Partai Keadilan karena memiliki cita-cita dan orientasi yang sama. Untuk mengetahui sekilas sejarah PKS-Sejahtera, penulis akan paparkan secara singkat di bawah ini seperti yang penulis kutip pada situs resmi PKS: Tabel 2.2 Sejarah Singkat Partai Keadilan Sejahtera

Tahun 1998 20 Juli 1998

Partai Keadilan (PKS) didirikan di Jakarta. Hal tersebut dinyatakan dalam konferensi pers di Aula Masjid Al Azhar, Kebayoran Baru, Jakarta. 9 Agustus 1998 Deklarasi PKS di lapangan Masjid Al Azhar, Kebayoran Baru, Jakarta, dihadiri oleh 50.000 massa. 19 September PKS menolak pemberlakuan asas tunggal dalam kehidupan berorganisasi. 1998 Hal itu dinyatakan Presiden PKS Dr Ir Nurmahmudi Isma'il dalam pidato 59

Ramlan Surbakti, Ibid, hal. 9-10


politik peresmian DPW PKS DIY. 3-6 Desember Musyawarah Kerja Nasional I digelar di Kampung Wisata Insan Krida 1998 (KWIK), Parung, Bogor, dan ditutup di hotel Cempaka, Jakarta setelah sebelumnya melakukan konvoi kendaraan dari Bogor-Jakarta. Tahun 1999 19 Februari 1999 KH Didien Hafidhudin ditetapkan sebagai Calon Presiden RI dari Partai Keadilan. 30 Mei 1999 Delapan partai politik berasaskan Islam menyatakan bersatu dan menyepakati penggabungan sisa suara (stembus accord) hasil Pemilu 1999. Ke delapan partai itu adalah PPP, Partai Keadilan, Partai Kebangkitan Ummat, Partai Ummat Islam, PPII Masyumi. PNU. PBB. dan PSII 1905. 3 Juni 1999 Ribuan kader dan simpatisan Partai Keadilan memenuhi janji mereka untuk "memutihkan" Ibukota serta berkumpul di Bundaran HI menandai berakhirnya kampanye partai tersebut di Jakarta. 2 Agustus 1999 Partai Keadilan (PKS) menandatangani hasil penghitungan suara Pemilu dengan catatan Pemilu relatif luber dan tidak jujur dan adil (jurdil). Keputusan ini diambil PKS dengan pertimbangan adanya reaksi positip berupa pengakuan dari panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) bahwa Pemilu 1999 yang baru lalu masih jauh dari jurdil. Penandatanganan hasil Pemilu dilakukan di kantor KPU, Senin sore (2/8). 20 Oktober 1999 PKS menerima tawaran kursi kementerian Kehutanan dan Perkebunan (Hutbun) dalam kabinet pemerintahan KH Abdurrahman Wahid. 21 Oktober 1999 PKS menunjuk Dr Ir Nurmahmudi Isma'il MSc sebagai calon menteri yang diajukan karena memiliki kapasitas, kapabilitas dan akseptabilitas. Tahun 2000 16 April 2000 Dr Ir Nurmahmudi Isma'il mengundurkan diri dari jabatan Presiden Partai dan selanjutnya akan berkonsentrasi di kementerian Kehutanan dan Perkebunan. 18-21 Mei 2000 PKS menggelar Musyawarah Nasional I di hotel Bumiwiyata, Depok. 21 Mei 2000 Dr Hidayat Nurwahid, MA terpilih sebagai Presiden kedua Partai Keadilan menggantikan Dr. Ir. Nurmahmudi Isma'il dalam Musyawarah Nasional I PKS di hotel Bumiwiyata, Depok. 3 Agustus 2000 Delapan partai Islam (PPP, PBB, PKS, Masyumi, PKSU, PNU, PUI, PSII 1905) menggelar acara Sarasehan dan Silaturahim Partai-partai Islam di masjid Al Azhar dan meminta Piagam Jakarta masuk dalam Amandemen UUD 1945. 12 Oktober 2000 DPP Partai Keadilan (PKS) menemui Wakil Ketua DPR RI Soetardjo Soerjogoeritno di gedung DPR RI dan meminta delegasi IPU DPR RI untuk mengusahakan resolusi yang di dalamnya tidak hanya mengecam keras Israel, tapi sekaligus mengeluarkan Israel dari keanggotaan IPU. 13 Oktober 2000 Puluhan ribu massa Partai Keadilan (PKS) yang berunjuk rasa di halaman Gedung DPR. Di bawah tangga gedung paripurna DPR aktivis PKS membakar bendera Israel. PKS meminta agar RI konsisten dengan sikap menyesalkan, menolak dan mengecam Israel menyusul penyerangan ke Palestina. 9 November 2000 Partai Keadilan menggelar acara Gelar Sambut Ramadhan. Masyarakat dan pemimpin bangsa diingatkan untuk menjaga kesucian bulan Ramadhan. Ribuan massa Partai Keadilan (PKS) dari Jakarta, Bogor, Tangerang, dan


Bekasi menghadiri acara Gelar Sambut Ramadhan. Tabligh akbar ini diselenggarakan di Bumi Perkemahan Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Minggu(19/11) pagi. Tahun 2001 20 Januari 2001

2 Maret 2001 8 Oktober 2001

19 Oktober 2001

Tahun 2002 7 April 2002

25 Mei 2002 8 Juni 2002

Tahun 2003 9 Februari 2003 20 Maret 2003

PKS menggelar Silaturahim dan Halal Bihalal di Silang Monas, Jakarta. Dalam orasinya Presiden PKS Hidayat Nur Wahid menyatakan PKS berlepas diri dari segala efek negatif pola dan produk kepemimpinan kontroversial kontraproduktif yang dilakukan Presiden Abdurrahman Wahid. DPP PKS mengadakan bakti sosial di propinsi Banten yang terkena musibah banjir dan tanah longsor. Lebih dari 150 anggota Legislatif dari Partai Keadilan (PKS) dari seluruh Indonesia, Senin (8/10) mendatangi Kedubes Amerika Serikat di Jalan Merdeka Barat dan bergabung dengan massa yang sudah lebih dulu melakukan aksi menentang terorisme AS. PKS gelar demo besar menentang agresi militer AS ke Afghanistan. Aksi besar ini diikuti 40.000 orang dan mendapat pujian dari berbagai pihak karena berlangsung damai dan tertib. Dalam aksi itu dibentuk Komite Indonesia untuk Solidaritas Afghanistan (KISA) yang diketuai oleh Dr Salim Segaf Al Djufri. PKS gelar aksi keadilan untuk Palestina menentang aksi terorisme Israel atas bangsa Palestina di Silang Monas, Jakarta. PKS juga membentuk Komite Keadilan untuk Pembebasan Al Aqsha (KKPA) yang diketuai oleh Dr Ahzami Zami'un Jazuli. PKS gelar acara Gerak Jalan Keluarga (GJK) menyambut Maulid Nabi 1423 H dari Silang Monas - MH Thamrin - Bundaran HI - Silang Monas. 15 pimpinan parpol yang tidak memenuhi ketentuan electoral threshold dua persen berdasar Undang-Undang (UU) Pemilu Nomor 3 Tahun 1999 sepakat menandatangani dokumen bersama di Hotel Sahid, Jakarta, untuk menolak pemberlakuan ketentuan tersebut. Mereka juga menuntut agar semua parpol peserta Pemilu 1999 diikutkan lagi dalam Pemilu 2004 walaupun ada parpol yang sama sekali tidak mempunyai perolehan kursi di DPR/DPRD. Partai yang terlibat pada pertemuan yang diprakarsai Partai Keadilan dan Persatuan (PKSP), yaitu Partai Keadilan (PK), Partai Demokrasi Kasih Bangsa, Partai Nahdlatul Umat, Partai Demokrasi Indonesia, Partai Bhinneka Tunggal Ika Indonesia, Partai Katolik Demokrat, Partai Daulat Rakyat, Partai Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia, Partai Persatuan, Partai Syarekat Islam Indonesia, Partai Nasional Indonesia Massa Marhaen, Partai Nasional Indonesia Front Marhaenis, Partai Politik Islam Indonesia Masyumi, dan Partai Kebangkitan Umat. Ratusan ribu massa PKS berunjuk rasa menolak serangan AS ke Irak di sepanjang Jl. MH Thamrin hingga kedubes AS. Sekali lagi, PK bersama PKS menggelar aksi damai menentang serangan AS ke Irak di sepanjang Jl. MH Thamrin hingga kedubes AS. Aksi diikuti oleh 30.000 massa.


30 Maret 2003

17 April 2003

20 April 2003 26 Mei 2003

4 Juni 2003

5 Juni 2003

8 Juni 2003

10 Juni 2003

2 Juli 2003

3 Juli 2003

20 Juli 2003

22 Juli 2003

8 Agustus 2003

PK bersama Komite Indonesia untuk Solidaritas Rakyat Irak (KISRA) serta seluruh elemen masyarakat menggelar aksi ‘Sejuta Umat' dari Bunderan HI hingga kedubes AS, Jakarta. Aksi ini merupakan aksi terbesar sepanjang massa dan mampu mengusik para pemimpin dunia. Musyawarah Majelis Syuro XIII Partai Keadilan yang berlangsung di Wisma Haji Jawa Barat, Bekasi, merekomendasikan PKS untuk bergabung dengan PKS. Deklarasi DPP PKS di Silang Monas, Jakarta, yang dihadiri oleh 40.000 massa. PK dan PKS mendeklarasikan Crisis Centre untuk Rakyat Aceh (CCRA) di halaman Masjid Agung Al Azhar, Kebayoran Baru, Jakarta. CCRA dimaksudkan untuk membantu rakyat Aceh yang tengah dilanda konflik berkepanjangan. DPP PKS dinyatakan lulus verifikasi oleh Depkeh dan HAM. Verifikasi dilakukan di kantor sekretariat Jl. Mampang Prapatan VIII No. R-2, Jakarta. PKS selenggarakan acara ‘Silaturahim Nasional Anggota Legislatif Partai Keadilan' di Wisma DPR, Cikupa, Cisarua, Bogor, yang diikuti oleh 180 anggota dewan dari seluruh Indonesia. PKS gelar ‘Dzikir dan Doa untuk Rakyat Aceh' di halaman Masjid Agung Al Azhar, Jl. Pattimura, Kebayoran Baru, Jakarta, diikuti oleh ribuan massa. PK bersama PKS melakukan aksi demonstrasi di depan Gedung MPR/DPR Jl. Gatot Subroto, Jakarta, untuk mendukung disahkannya RUU Sisdiknas oleh DPR RI. Partai Keadilan Sejahtera (PK-Sejahtera) telah menyelesaikan seluruh proses verifikasi Departemen Kehakiman dan HAM (Depkeh dan HAM) di tingkat Dewan Pimpinan Wilayah (setingkat Propinsi) dan Dewan Pimpinan Daerah (setingkat Kabupaten/Kota). Ini berarti PK-Sejahtera telah melengkapi 100% persyaratan verifikasi Depkeh dan HAM. PK bergabung dengan PKS yang dilakukan di kantor pengacara Tri Sulistyowarni di Pamulang, Tangerang. Dengan penggabungan ini, seluruh hak milik PK menjadi milik PKS, termasuk anggota dewan dan para kadernya. Musyawarah Majelis Syuro I PKS yang berlangsung di Ruang Binasentra, Kompleks Bidakara, Jakarta, menetapkan delapan kriteria Calon Presiden (Capres) RI versi PKS. Selain itu dicanangkan juga mekanisme pemilihan capres melalui Jaring Capres Emas. Ribuan massa PKS melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Bulog), Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan. PKS menolak kebijakan Bulog seperti beras impor dan dana talangan Sukhoi yang dinilai menyengsarakan ribuan petani. DPP PKS mencanangkan program Safari ‘Aam Intikhobi (Tahun Pemenangan Pemilu), yaitu program safari tokoh-tokoh partai ke berbagai daerah untuk mensosialisasikan dan mensukseskan Pemilu 2004. Acara berlangsung di Aula Masjid Baitussalam, Duren Tiga, Jakarta.

Sumber:Situs resmi Partai Keadilan Sejahtera http://www.PKSejahtera.org/2006/index.php?op=isi&id=111


2.3.1. Partai Keadilan Sejahtera di Kota Medan Sama halnya dengan partai-partai di Indonesia yang berbasis Nasional, secara umum PKS juga memiliki kesamaan jika dilihat dari kepengurusan yang duduk pada Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pimpinan Wilayah hingga Dewan Pimpinan Cabang artinya memiliki struktur yang rapi dari pusat hingga pada ranting yang merupakan basis atau ujung tombak untuk memobilisasi massa atau dukungan. PKS merupakan penjelmaan dari PK yang tereliminir secara hukum karena tidak mampu melewati ambang batas (electoral treshold) yang ditentukan oleh undang-undang pada pemilihan umum 1999 kemarin. Dengan demikian, komposisi orang-orang yang duduk pada kepengurusan Partai Keadilan sama dengan Komposisi orang-orang yang duduk dalam jajaran kepengurusan PKS pada tahun 2004 kemarin, hanya sebagai konsekuensi dari perubahan nama tersebut, di seluruh kantor-kantor sekretariat Partai Keadilan berubah nama menjadi Partai Keadilan Sejahtera. Ketika PKS dideklarasikan di Jakarta pada tanggal 20 April 2003, maka Dewan Pimpinan Daerah PKS Kota Medan juga mengalami pendeklarasian yang sama. DPD PKS Kota Medan diresmikan pada tanggal 7 Mei 2003.

2.3.2. Visi – Misi PKS 2.3.2.1. Visi Umum, Visi Khusus dan Misi PKS Ada pun yang menjadi visi secara umum (visi umum) dari PKS adalah sebagai partai dakwah penegak keadilan dan kesejahteraan dalam bingkai persatuan umat dan bangsa. Dan yang menjadi visi PKS secara khusus (visi khusus) adalah Partai berpengaruh baik secara kekuatan politik, partisipasi,


maupun opini dalam mewujudkan masyarakat Indonesia yang madani. Sedangkan yang menjadi misi dari PKS adalah Meningkatkan kapabilitas internal dan pelayanan publik. 60

2.3.2.2. Penjelasan Visi dan Misi PKS Visi ini akan mengarahkan PKS sebagai: 1. Partai dakwah yang memperjuangkan Islam sebagai solusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara 2. Kekuatan transformatif dari nilai dan ajaran Islam di dalam proses pembangunan kembali umat dan bangsa diberbagai bidang 3. Kekuatan yang mempelopori dan menggalang kerjasama dengan berbagai kekuatan yang memiliki cita-cita yang sama dalam menegakkan nilai dan sistem Islam yang rahmatan lil’alamin 4. Akselerator (pemercepat) bagi perwujudan masyarakat madani di Indonesia. 61

Dengan misi yang disebutkan di atas yakni untuk meningkatkan kapabilitas internal dan pelayanan publik dimaksudkan sebagai berikut; 1. Memperkokoh eksistensi pertumbuhan dan perkembangan di Medan 2. Meningkatkan kinerja fungsionaris dan kader Partai Keadilan Sejahtera dalam mengemban amanah dakwah

60

Lihat http://www.pk-sejahtera.org/2006/index.php?op=isi&id=110, diakses pada tanggal 27 September 2007 61 Ibid, http://www.pk-sejahtera.org/2006/index.php?op=isi&id=110


3. Meningkatkan citra Partai Keadilan Sejahtera sebagai partai dakwah alternatif melalui sinergi kerja, sumberdaya dan program. 62

2.3.3 Tujuan dan Sasaran PKS Tujuan dari PKS adalah untuk mewujudkan bangsa Indonesia yang adil dan makmur yang diridhoi oleh Allah SWT. Dan yang menjadi sasaran PKS secara umum adalah mewujudkan pemerintahan yang jujur, bersih, berwibawa dan bertanggungjawab berdasarkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan serta menegakkan masyarakat madani yang memiliki kemandirian berdasarkan sebuah konstitusi yang menjamin hak-hak rakyat dan bangsa Indonesia.

2.3.4. Lambang Partai Gambar bulan sabit dengan untaian padi tegak lurus di tengah berwarna kuning emas dalam perisai empat persegi panjang berwarna hitam bergambar ka’bah di bagian atas tertulis PARTAI KEADILAN dan bagian kotak ka’bah tertulis SEJAHTERA bewarna kuning keemasan.

62

Ibid, http://www.pk-sejahtera.org/2006/index.php?op=isi&id=110


2.3.5. Makna Lambang, Warna Lambang dan Makna Partai Keseluruhan Makna lambang PKS sebagai berikut: 1. Kotak Persegi Empat

: Kesetaraan, Keteraturan, dan Keserasian

2. Kotak Hitam

: Pusat peribadahan dunia Islam yakni Ka’bah

3. Bulan Sabit (kuning emas) : Lambang kemenangan Islam, dimensi waktu, keindahan, kebahagiaan, pencerahan dan kesinambungan sejarah 4. Untaian Padi Tegak Lurus

: Keadilan, Ukhuwah, Istiqomah, berani dan ketegasan yang mewujudkan kesejahteraan

Makna warna lambang PKS sebagai berikut: 1. Putih

: Bersih dan kesuciaan

2. Hitam

: Aspiratif dan kepastian

3. Kuning Emas

: Kecemerlangan, kegemilangan dan kejayaan

Dan yang menjadi makna partai secara keseluruhan adalah menekankan nilainilai keadilan berlandaskan pada kebenaran, persaudaraan dan persatuan menuju kesejahteraan dan kejayaan umat dan bangsa.

2.3.6. Karakteristik Partai Karakteristik PKS adalah sebagai berikut; Pertama,Moralis. PKS berupaya menjadikan komitmen moral sebagai ciri seluruh perilaku individu dan politiknya. Partai berusaha menampilkan sisi moralitas yang bersumber pada


nilai-nilai Islam ini sebagai basis serta keteladanan. Kedua, Profesionalitas. Di atas landasan moral, profesional akan berkembang secara positif dan mempunyai nilai tambah yang tinggi karenanya, pembentukan pribadi dengan memperhatikan intelektualitas, sikap kritis sangat ditekankan dalam aktivitas partai. Ketiga, Patriotik. Kehidupan partai adalah kehidupan perjuangan karena dengan sarana ini lah dakwah Islam hendak ditegakkan. Balasan yang dinanti-nanti adalah luasnya surga firdaus, sedangkan apapun hasilnya yang dipetik di dunia ini sebagai perjuangan yang patut disukuri. Keempat, Moderat. Semangat demokrasi yang memberikan peluang kebebasan untuk berpendapat dan mengekspresikan diri, akan menyalurkan dan mensinergikan potensi masyarakat sehingga membentuk kekuatan kebersamaan. Demokrasi adalah sarana operasional untuk memperbaiki pemerintahan sekaligus merupakan bentuk partisipasi rakyat dalam pemerintahan dan merupakan hak rakyat dalam menentukan urusannya serta pemimpinnya. Kelima, Reformis. Dalam kaitan mengenai reformis ini, PKS yang dinyatakan AlMawardi (Adabu Al-Dunya wa Al-Dien) menekankan dua hal penting yakni; 1) berkaitan dengan sistem yang mengatur urusan umum, 2) berkaitan dengan sesuatu yang dapat mewujudkan kesolehan setiap warga. Keenam, Independen. PKS yang menyatakan dirinya sebagai partai dakwah akan tetap pada posisi kemerdekaan. Sasaran dakwah Islam adalah terciptanya kebebasan dalam memilih.


BAB II PEMILU LEGISLATIF 2004 KOTA MEDAN DAN PERANAN PARTAI KEADILAN SEJAHTERA Sistem Pemilu Legislatif Menurut Undang-undang No

Recommend Documents