PERSEPSI MASYARAKAT KABUPATEN ENDE PADA PARTAI POLITIK DAN PERILAKU MEMILIH PADA PEMILU LEGISLATIF DAN PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014

PERSEPSI MASYARAKAT KABUPATEN ENDE PADA PARTAI POLITIK DAN PERILAKU MEMILIH PADA PEMILU LEGISLATIF DAN PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014

OLEH REYNA VIRGINIA NONA AVIANITA RACHMAWATI BALTASAR TARUMA DJATA

KERJASAMA KPU KABUPATEN ENDE DENGAN LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT UNIVERSITAS FLORES ENDE 2015

PERSEPSI MASYARAKAT KABUPATEN ENDE PADA PARTAI POLITIK DAN PERILAKU MEMILIH PADA PEMILU LEGISLATIF DAN PEMILU PRESIDEN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014

HALAMAN PENGESAHAN 1. Judul

:“PERSEPSI

MASYARAKAT

KABUPATEN ENDE PADA PARTAI POLITIK DAN PERILAKU MEMILIH PADA PEMILU LEGISLATIF DAN PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014” 2. Ketua Peneliti 3. Anggota

: Reyna Virginia Nona, SE.,M.M.A : 1. Avianita Rachmawati, S.Sos.,MM 2. Baltasar Taruma Djata, SE.,M.Sc

4. 5. 6. 7.

: Kabupaten Ende : 60 hari kalender (2 bulan) : Rp. 10.000.000.: DIPA KPU Kabupaten Ende, Tahun Anggaran 2015

Lokasi Penelitian Waktu Penelitian Biaya Penelitian Sumber Dana

Ende, 30 Juli 2015 KPU Kabupaten Ende

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

K e t u a,

K e t u a,

Florentinus H. Wadhi, SH

Reyna Virginia Nona, SE.,M.M.A NIDN.0813057301

ii

KATA PENGANTAR

Keberhasilan suatu negara dalam melembagakan sistem demokrasi yang terkonsolidasi tak hanya ditentukan oleh keberhasilan pemilihan umum mewadahi aspirasi dan kepentingan masyarakat, melainkan juga turut ditentukan oleh kapasitas lembaga penyelenggara pemilu, dan lembaga-lembaga lain yang

mengelola pemilu

sebagai ajang kompetisi yang bebas, demokratis, adil, dan inklusif. Di sisi lain, kapasitas lembaga-lembaga tersebut tidak semata-mata terkait kualitas dan profesionalitas, tetapi juga tersedianya sistem pendukung yang memungkinkan berlangsungnya pemilu yang berkualitas dan akuntabel. Sejak tahun 1999 Indonesia berhasil menyelenggarakan pemilu legislatif yang bebas, adil, dan demokratis. Kemudian untuk pertama kalinya, sebagai konsekuensi logis perubahan konstitusi, sejak tahun 2004 negeri ini juga berhasil menyelenggarakan pemilu presiden dan wakil presiden secara langsung oleh rakyat. Sementara itu di tingkat lokal, mulai tahun 2005 diselenggarakan pula pemilihan kepala-kepala daerah secara langsung, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota. Keberhasilan dalam penyelenggaraan pemilu-pemilu demokratis tersebut, menjadikan Indonesia dikenal sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia setelah India dan Amerika Serikat. Namun demikian sulit dipungkiri bahwa keberhasilan penyelenggaraan pemilu di Indonesia khususnya di Kabupaten Ende masih menyisakan beberapa persoalan terkait perilaku memilih masyarakat, seperti : Pertama, pendataan kependudukan oleh dinas terkait belum dilakukan secara kontinu dan masih dilakukan dengan jeda waktu yang cukup panjang. Kedua, sistem pendataan penduduk belum iii

didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai. Ketiga, pemutakhiran data tidak dilakukan secara menyeluruh oleh petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP). Keempat, partisipasi masyarakat yang masih rendah dalam proses pendataan penduduk oleh pemerintah dan pemutakhiran data pemilih oleh penyelenggara. Salah satu faktor penting di balik munculnya aneka persoalan terkait perilaku memilih masyarakat Kabupaten Ende tersebut, adalah minimnya dukungan riset, baik bagi lembaga penyelenggara pemilu seperti Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende, dan jajarannya, maupun untuk DPRD dan Pemerintah Daerah selaku penentu kebijakan-kebijakan strategis kepemiluan. Padahal, dukungan riset-riset akademis dan profesional diperlukan, agar setiap pilihan kebijakan kepemiluan tak hanya benar-benar rasional dan realistik, melainkan juga sesuai dengan aspirasi, kepentingan, dan kebutuhan masyarakat yang plural. Untuk itu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende bekerja sama dengan Lembaga Penelitian Pengabdian

Masyaakat (LP2M) Universitas Flores, telah melakukan

sebuah riset tentang “Perilaku Memilih Masyarakat Kabupaten Ende dalam Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014”, berdasarkan tugas yang diberikan oleh Komisi Pemilihan Umum melalui Komisi Pemilihan Umum Provinsi NTT. Penyelesaian laporan hasil riset ini tidak terlepas dari dukungan dan kerjasama berbagai pihak. Oleh karena itu kami mengucapkan banyak terima kasih atas semua ini. Penghargaan dan ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Yth : 1. KPU Provinsi NTT yang telah memberikan kepercayaan kepada KPU Kabupaten Ende untuk melakukan riset tentang “Perilaku Memilih Masyarakat Kabupaten Ende Pada Pemilu Legislatif serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014”; iv

2. Rektor Universitas Flores yang telah memberikan persetujuan untuk bekerjasama dalam melakukan riset ini; 3. Ketua Yayasan Perguruan Tinggi Flores (Yapertif) yang telah mengijinkan penggunaan ruangan untuk melakukan FGD; 4. LP2M Universitas Flores yang telah melakukan kegiatan riset ini secara ilmiah, independensi, profesional, sesuai dengan waktu yang telah ditentukan; 5. DPRD Kabupaten Ende yang telah mendukung dengan memberikan informasi-informasi yang memadai; 6. Kesbangpollinmas, Dispendukcapil, BPS kabupaten Ende yang dengan caranya masing-masing telah membantu dan mendukung dalam memberikan data dan informasi. 7. Para narasumber dan peserta FGD di Kabupaten Ende yang telah memberikan dukungan dan partisipasi secara penuh selama kegiatan riset ini berlangsung.

Semoga hasil riset ini bisa menjadi bahan evaluasi dan pengembangan strategi oleh pihak yang berkompeten untuk meningkatkan proses dan hasil pemilu yang berintegritas, khususnya terkait dengan perilaku memilih masyarakat Kabupaten Ende.

KPU Kabupaten Ende Ketua, Ttd Florentinus H. Wadhi, SH

v

UCAPAN TERIMA KASIH Puji dan syukur kami panjatkan ke hadapan Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas berkat dan perkenan-Nya maka kami dapat menyelesaikan pekerjaan penelitian dengan judul “Persepsi Masyarakat Kabupaten Ende pada Partai Politik dan Perilaku Memilih pada Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014” Penelitian ini terselenggara berkat kerja sama antara KPU Kabupaten Ende dengan Universitas Flores, dan merupakan suatu bukti pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi khususnya dharma penelitian. Penelitian ini diharapkan bisa menjawabi kebutuhan KPU Kabupaten Ende yaitu menjadi bahan evaluasi, membangun tradisi kebijakan berbasis riset dan pengembangan strategi oleh pihak yang berkompeten untuk meningkatkan proses dan hasil pemilu yang berintegritas, khususnya terkait dengan perilaku memilih masyarakat Kabupaten Ende. Penelitian ini juga diharapkan bisa memperkaya khasanah ilmu pengetahuan khususnya terkait dengan perilaku memilih. Pada kesempatan ini perkenankanlah kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak yang telah membantu dalam pelaksanaan penelitian ini, yaitu: 1. Ketua dan komisioner KPU Kabupaten Ende 2. Rektor Universitas Flores 3. Ketua Yayasan Perguruan Tinggi Flores 4. Sekretariat KPU Kabupaten Ende 5. Sekretariat DPRD Kabupaten Ende 6. Tokoh masyarakat, tokoh agama, responden dan peserta FGD vi

Semoga Tuhan yang Maha Kuasa selalu memberikan karunia kepada semua pihak yang telah membantu dalam pelaksanaan penelitian ini. Kiranya hasil penelitian ini dapat membawa perubahan ke arah yang lebih baik terkait dengan perilaku memilih di Kabupaten Ende.

Ende, 30 Juli 2015

Penyusun

vii


DAFTAR ISI Kover ....................................................................................................

i

Lembar Pengesahan ..............................................................................

ii

Kata Pengantar ......................................................................................

iii

Ucapan Terima Kasih............................................................................

vi

Daftar Isi ...............................................................................................

viii

Daftar Tabel ..........................................................................................

xi

Daftar Gambar ......................................................................................

xiii

Ringkasan...............................................................................................

xvii

Abstrak...................................................................................................

xx

BAB I PENDAHULUAN ...................................................................

1

1.2 Gambaran Umum Kabupaten Ende.................................................

1

1.2 Gambaran Demografi Kabupaten Ende ..........................................

2

1.3 Gambaran Struktur Sosial Kabupaten Ende ...................................

3

1.4 Dasar Regulasi Penelitian ...............................................................

5

1.5 Latar Belakang Masalah Penelitian .................................................

7

1.6 Rumusan Masalah ...........................................................................

14

1.7 Tujuan Penelitian …………………………………………………

15

1.8 Manfaat Penelitian .........................................................................

15

BAB II TINJAUAN PUSTAKA.........................................................

16

2.1. Pengertian Persepsi Masyarakat ....................................................

19

2.2. Pengertian Masyarakat ..................................................................

19

2.3. Partisipasi Politik ...........................................................................

20

viii


2.3.1 Pengertian Partisipasi Politik ........................................

21

2.3.2 Bentuk Partisipasi Politik ...........................................

22

2.3.3. Tujuan Partisipasi Politik ............................................

27

2.3.4. Landasan Partisipasi Politik ........................................

29

2.4. Perilaku Memilih ..................................

30

2.5. Teori Pilihan Rasional .................................................................

35

2.6. Pemilihan Umum (Pemilu) ………………………………….

36

2.6.1 Pengertian Pemilihan Umum (Pemilu) ………………….

36

2.6.2. Tujuan Pemilihan Umum....................................................

37

2.6.3. Asas Pemilihan Umum …………………………………

37

2.6.4. Sistem Pemilihan Umum.....................................................

39

2.7. Kerangka Konsep Penelitian.........................................................

41

BAB III METODOLOGI PENELITIAN.......................................

43

3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian ...........................................................

43

3.2

Ruang Lingkup Penelitian..............................................................

43

3.3

Metode Penelitian .....................................................................

44

3.4

Jenis dan Sumber Data....................................................................

45

3.5

Teknik Pengumpulan Data..............................................................

46

3.6

Analisis Data....................................................................................

47

3.7

Populasi dan Sampel..................................................................

48

3.7.1. Populasi.............................................................................

48

3.7.2. Sampel ..............................................................................

51

ix


BAB IV PEMBAHASAN PENELITIAN...........................................

54

4.1. Gambaran Kabupaten Ende.............................................................

54

4.1.1. Kondisi Politik Kabupaten Ende...........................................

54

4.1.2 Kondisi Keamanan.................................................................

55

4.1.3 Gambaran DPRD Kabupaten Ende........................................

56

4.1.4 Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Ende ………………

58

4.1.5 Gambaran Kecamatan............................................................

60

4.1.6 Jumlah Penduduk...................................................................

63

4.1.7 Mata Pencaharian...................................................................

65

4.2 Karakteristik Responden..................................................................

68

4.3 Persepsi Terhadap Partai Politik.....................................................

75

4.4 Perilaku Memilih Calon Legislatif.................................................

97

4.5 Perilaku Memilih Presiden dan wakil Presiden.............................

125

BAB V PENUTUP....................................................................................

153

5.1. Kesimpulan..........................................................................................

153

5.2 Rekomendasi........................................................................................

155

Daftar Pustaka Lampiran

x


DAFTAR TABEL Tabel 1.1 Data Jenis Kegiatan Dan Pekerjaan Penduduk Di Kabupaten

3

Ende..................................................................................... Tabel 1.2 Rekapitulasi Jumlah Pemilih Tetap dam Jumlah Pemilih

13

yang Menggunakan Hak Pilih Dalam Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden Di Kabupaten Ende...................................... Tabel 2.1 Bentuk – Bentuk Partisipasi Politik …………………………

24

Tabel 3.1 Jadwal Penelitian ……………………………………….......

43

Tabel 3.2 Jumlah

49

Daftar Pemilih Tetap Pemilu Legislatif di

Kabupaten Ende ..................................................................... Tabel 3.3 Jumlah Daftar Pemilih Tetap Pemilu Presiden dan Wakil

50

Presiden di Kabupaten Ende................................................... Tabel 3.4 Jumlah Populasi Penelitian Berdasarkan Daftar Pemilih

50

Tetap (DPT) yang telah menggunakan hak pilihnya di Kabupaten Ende.................................................................... Tabel 3.5 Jumlah Sampel Penelitian Pemilu Legislatif ………………..

52

Tabel 3.6 Jumlah Sampel Penelitian Pemilu Presiden dan Wakil

53

Presiden................................................................................... Tabel 4.1 Pembagian Daerah Pemilihan pada Pemilu Tahun 2014 di

57

Kabupaten Ende...................................................................... Tabel 4.2

Pimpinan

Dewan

Perwakilan

Rakyat

Daerah

58

Kabupaten Ende 2014 – 2019................................................. Tabel

4.3 Badan

Musyawarah

Dewan

Perwakilan

Rakyat

59

Daerah Kabupaten Ende Tahun 2014 – 2019.......................... Tabel 4.4 Pembagian Fraksi pada DPRD Kabupaten Ende Tahun

60

2014-2019.................................................................................. Tabel 4.5 Gambaran Kecamatan di Kabupaten Ende ………………... xi

61


Tabel 4.6 Partai Politik Peserta Pemilu 2014 ………………………….

62

Tabel 4.7 Perkembangan Jumlah Penduduk Ende Tahun 2010-2013

64

Tabel 4.8 Data Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk Per

65

Kecamatan di Kabupaten Ende Tahun 2013........................... Tabel 4.9 Penduduk Usia 15 Tahun Keatas Yang Bekerja Menurut

66

Lapangan Usaha Utama di Kabupaten Ende Tahun 2013........ Tabel 4.10 Jumlah Penduduk usia 15 Tahun Keatas Yang Bekerja

67

Menurut Jenis Pekerjaan Utama di Kabupaten Ende Tahun 2013........................................................................................... Tabel 4.11 Karakteristik Responden Berdasar Jenis Kelamin …………

68

Tabel 4.12 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia ………………

70

Tabel 4.13 Karakteristik Responden Berdasar Status Pekerjaan ………

71

Tabel 4.14 Karakteristik Responden Berdasaran Tingkat Pendidikan ...

74

xii


DAFTAR GAMBAR DAN GRAFIK Halaman Gambar 2.1 Piramida Partisipasi Politik.................................................

25

Gambar 2.2 kerangka Konsep Penelitian................................................

42

Grafik 4.1 Karakteristik Responden Berdasar Jenis Kelamin …………

57

Grafik 4.2 Karakteristik Responden Berdasar Usia ……………………

71

Grafik 4.3 Grafik Karakteristik Responden Berdasarkan Status

72

Pekerjaan ………………………………………………….. Grafik 4.4 Tingkat Pendidikan Responden Petani/Nelayan …………...

73

Grafik 4.5 Karakteristik Responden Berdasar Tingkat Pendidikan ……

75

Grafik 4.6 Hasil Uji “Persepsi Terhadap Penjabaran Visi Dan Misi

76

Partai Politik ………………………………………………. Grafik 4.7 Hasil Uji “Persepsi Terhadap Ideologi Partai ………………

77

Grafik 4.8 Hasil Uji “Optimalisasi Fungsi Partai Politik Sebagai

78

Sarana Sosialisasi …………………………………………. Grafik 4.9 Hasil Uji “Persepsi Terhadap Optimalisasi Fungsi Partai

79

Politik Sebagai Sarana Yang Baik Untuk Merekrut Calon Kandidat ………………………………………………….. Grafik 4.10 Hasil Uji Partai Politik Sebagai Saran Pengontrol

80

Kebijakan Pemerintah …………………………………….. Grafik 4.11 Hasil Uji Fungsi Partai Sebagai Wadah Aspirasi yang

81

Menyuarakan Kepentingan Rakyat ……………………….. Grafik 4.12 Hasil Uji Partai Politik sebagai Pengendali Konflik ……

82

Grafik 4.13 Memilih Karena Memiliki Kesamaan Ikatan Profesi Dan

99

Satu Lingkaran Pertemanan ………………………………. Grafik 4.14 Memilih Karena Memiliki Kesamaan Afiliasi Tertentu Yang Sama ………………………………………………... xiii

100


Grafik. 4.15 Memilih Karena Memiliki Kesamaan Asal Suku Dan

101

Daerah Tempat Asal ……………………………………… Grafik 4.16 Memlih Karena Kebanyakan Lingkungan Sekitar Dan

103

Keluarga Juga Memberi Saran Rekomendasi Pada Calon Tersebut (%) ……………………………………. Grafik 4.17 Nilai Rata-Rata (Mean) Perilaku Memilih Karena Faktor

107

Sosiologis ……………………………………………… Grafik 4.18 Rasa Kedekatan Emosional ………………………………

109

Grafik 4.19 Memilih Karena Didorong Oleh Adanya Isu Positif Yang

110

Berkembang Tentang Calon Tersebut …………………. Grafik 4.20 Memilih karena memiliki orientasi pada calon tersebut ….

112

Grafik 4.21 Nilai Rata-Rata (Mean) Perilaku Memilih Karena Faktor

113

Psikologis …………………………………………………... Grafik 4.22 Memilih atas dasar pertimbangan bahwa calon tersebut

116

berjanji akan memberi bantuan terhadap perbaikan fasilitas dan sarana umum …………………………………………… Grafik.4.23 Memilih Atas Dasar Pertimbangan Bahwa Calon Tersebut

117

Berjanji Memberi Akses Kemudahan Terhadap Sesuatu …... Grafik

4.24

Memilih

Karena

Program

Dari

Calon

Mampu

120

Menyelesaikan Permasalahan Sosial Yang Ada Saat Ini ….. Grafik 4.25 Memilih Karena Didorong Kualitas Kepribadian Baik Dari

121

Calon ……………………………………………………….. Grafik 4.26 Memilih Atas Dasar Alasan Kemampuan Dan Kemahiran

122

Memimpin ………………………………………………….. Grafik 4.27 Memilih Karena Rekam Jejak Baik Pada Calon ………….

123


124

Ekonomi/Rasional …………………………………………..

xiv


Halaman Grafik 4.29 Saya Memilih Karena Kesamaan Ikatan Profesi Dan Satu

127

Lingkaran Pertemanan ………………………………….. Grafik 4.30 Saya Memilih Karena Memiliki Kesamaan Afiliasi

128

Tertentu Yang Sama ………………………………….. Grafik 4.31 Saya Memilih Karena Memiliki Kesamaan Asal Suku

130

Dan Daerah Tempat Asal …………………………….. Grafik 4.32 Saya Memilih Karena Kebanyakan Lingkungan Sekitar

132

Juga Keluarga Memberi Saran Rekomendasi Padacalon Tersebut ………………………………………………… Grafik 4.33 Nilai Rata-rata (Mean) Perilaku Memilih Karena Faktor

133

Sosiologis ………………………………………………. Grafik 4.34 Saya Memilih Karena Didorong Oleh Rasa Kedekatan

135

Emosional ………………………………………………. Grafik 4.35 Saya memilih karena memiliki orientasi pada calon

137

tersebut …………………………………………………. Grafik 4.35 Saya memilih karena memiliki orientasi pada calon

138

tersebut …………………………………………………. Grafik 4.36 Saya Memilih Karena Adanya Isu Positif Yang

138

Berkembang Tentang Calon Tersebut ………………….. Grafik 4.37 Nilai Rata-Rata (Mean) Perilaku Memilih Karena Faktor

139

Psikologi ……………………………………………….. Grafik 4.38 Saya Memilih Atas Dasar Pertimbangan Bahwa Calon Tersebut Berjanji Akan Memberi Bantuan Terhadap Perbaikan Fasilitas Dan Sarana Umum ………………… xv

141


Grafik 4.39 Saya Memilih Atas Dasar Pertimbangan Bahwa Calon Tersebut

Berjanji

Memberi

Akses

143

Kemudahan

Terhadap Sesuatu ……………………………………. Grafik 4.40 Saya Memilih Karena Program Dari Calon Mampu

144

Menyelesaikan Permasalahan Sosial Yang Ada Saat Ini Grafik 4.41 Saya Memilih Karena Didorong Kualitas Kepribadian

145

Baik Dari Calon ……………………………………….. Grafik 4.42 Saya Memilih Atas Dasar Alasan Kemampuan Dan

147

Kemahiran Memimpin ……………………………… Grafik 4.43 Saya Memilih Karena Rekam Jejak Baik Dari Calon ……

148


150

Ekonomi / Rasional …………………………………….

xvi

RINGKASAN Pemilihan umum (Pemilu) di Indonesia merupakan suatu sarana demokrasi. Masyarakat (warga negara) adalah komponen penentu berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemilu, karena melalui kekuatan pemilih masyarakatlah maka dapat menentukan nasib negara dan bangsa ke depan. Dua proses sejarah demokrasi bangsa Indonesia yang menunjukkan tatanan demokrasi yang semakin berkembang adalah terjadi di tahun 1999, dimana dibukanya ruang gerak bagi banyak partai untuk ikut dalam pesta demokrasi atau yang dikenal dengan system multipartai. Yang kedua adalah di tahun 2004, untuk pertama kalinya dalam sejarah Pemilu bangsa Indonesia, rakyat boleh memilih dan menentukan secara langsung wakil daerahnya masing masing atau system proporsional daftar terbuka. Dalam sebuah proses Pemilu setiap warga negara, apapun latar belakangnya seperti suku, agama, ras, jenis kelamin, status sosial, dan golongan, mereka memiliki hak yang sama untuk berserikat dan berkumpul, menyatakan pendapat, menyikapi secara kritis kebijakan pemerintah dan pejabat negara. Hak ini disebut hak politik yang secara luas dapat langsung diaplikasikan secara kongkrit melalui pemilihan umum baik Pemilu Presiden maupun Pemilu Legislatif. Pemilu di Kabupaten Ende baik untuk Pemilu Legislatif maupun untuk Calon Presiden dan Wakil Presiden akan bergantung pada bagaimana persepsi masyarakat yang memilih terhadap partai politik, dan perilaku memilih dari masyarakat terhadap calon anggota legislatif dan calon presiden dan calon wakil presiden. Seiring dengan berkembangnya kesadaran berpolitik masyarakat Kabupaten Ende, ada beberapa faktor yang mempengaruhi hal tersebut salah satunya adalah persepsi masyarakat terhadap partai yang memiliki pengaruh terhadap perilaku memilih dalam Pemilu. Di samping itu, faktor calon yang akan dipilih juga sangat menentukan, baik calon legislatif maupun calon presiden dan calon wakil presiden. Adapun faktor-faktor yang umumnya mempengaruhi pilihan politik masyarakat pemilih adalah : a). Sosiologis: merupakan pendekatan yang menekankan pada peranan faktor-faktor sosiologis dalam membentuk perilaku politik seseorang. Seseorang tidak ikut dalam pemilihan dijelaskan sebagai akibat dari latar belakang sosiologis tertentu, seperti agama, pendidikan, pekerjaan, ras dan sebagainya. Faktor jenis pekerjaan juga dinilai bisa mempengaruhi keputusan orang ikut pemilihan atau tidak.b). Psikologi: merupakan istilah yang lebih menekankan pada pengaruh faktor psikologis seseorang dalam menentukan perilaku politik. Menurut Greenstein ada 3 fungsi sikap yang mempengaruhi perilaku pemilih yaitu: Pertama, sikap merupakan fungsi kepentingan. Artinya, penilaian terhadap suatu obyek diberikan berdasarkan motivasi, minat dan kepentingan orang tersebut. Kedua, sikap merupakan fungsi penyesuaian diri. Artinya, seseorang bersikap tertentu sesuai dengan keinginan orang itu untuk sama atau tidak sama dengan tokoh atau kelompok yang dikaguminya. Ketiga, sikap merupakan fungsi eksternalisasi dan pertahanan diri. Artinya, sikap seseorang itu merupakan upaya untuk mengatasi konflik batin atau tekanan psikis, yang mungkin berwujud mekanisme pertahanan (defense mechanism). Pembentukan sikap tidaklah bersifat begitu saja terjadi, melainkan proses sosialisasi yang berkembang menjadi ikatan psikologis yang kuat antara seseorang dengan partai politik atau kandidat tertentu. Kedekatan inilah yang menentukan seseorang ikut memilih atau tidak. Makin dekat seseorang dengan partai atau kandidat tertentu makin xvii

besar kemungkinan seseorang terlibat dalam pemilihan.c) Rasional, Pada peristiwaperistiwa politik tertentu yang bisa saja mengubah preferensi pilihan politik seseorang. Hal ini berarti ada variabel-variabel lain yang ikut menentukan dalam mempengaruhi perilaku politik seseorang. Ada faktor-faktor situasional yang ikut berperan dalam mempengaruhi pilihan politik seseorang dalam pemilu. Dengan begitu, pemilih bukan hanya pasif melainkan juga individu yang aktif. Ia tidak terbelenggu oleh karakteristik sosiologis, melainkan bebas bertindak. Faktor-faktor situasional, bisa berupa isu-isu politik atau kandidat yang dicalonkan, seperti ketidakpercayaan dengan pemilihan yang bisa membawa perubahan lebih baik. Atau ketidakpercayaan masalah akan bisa diselesaikan jika pemimpin baru terpilih, dan sebagainya. Pemilih yang tidak percaya dengan pemilihan akan menciptakan keadaan lebih baik, cenderung untuk tidak ikut memilih. Faktor pemilih rasional juga merupakan kegiatan memilih sebagai kalkulasi untung dan rugi yang dipertimbangkan tidak hanya ongkos memilih dan kemungkinan suaranya dapat mempengaruhi hasil yang diharapkan, tetapi juga perbedaan dari alternatif berupa pilihan yang ada. Pertimbangan ini digunakan pemilih dan kandidat yang hendak mencalonkan diri terpilih sebagai wakil rakyat atau pejabat pemerintah. Bagi pemilih, pertimbangan untung dan rugi digunakan untuk membuat keputusan tentang partai atau kandidat yang dipilih, terutama untuk membuat keputusan apakah ikut memilih atau tidak ikut memillih. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1). Bagaimana persepsi masyarakat Kabupaten Ende terhadap Partai Politik pada Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. 2). Bagaimana perilaku memilih masyarakat Kabupaten Ende pada Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014? Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 1). Mengetahui persepsi masyarakat Kabupaten Ende terhadap Partai Politik pada Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. 2). Mengetahui perilaku memilih pada Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Kabupaten Ende. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :1). Hasil penelitian ini dapat dijadikan salah satu bahan referensi bagi pihak-pihak terkaiat, yaitu KPU Kabupaten Ende, Pemerintah Kabupaten Ende, Partai Politik yang ada di Kabupaten Ende, dalam rangka penyusunan kebijakan dan strategi guna meningkatkan dan memperkuat partisipasi warga dalam pemilu mendatang di wilayah Kabupaten Ende. 2). Hasil penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai bahan rujukan bagi para peneliti yang ingin melakukan penelitian sejenis tentang persepsi masyarakat pada partai politik dan perilaku memilih. Penelitian ini dilakukan di wilayah Kabupaten Ende dalam waktu 60 hari kalender (2 buan) menggunakan metode penelitian deskriptif, yaitu metode penelitian yang tujuannya untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai setting sosial atau dimaksudkan untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial, dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti antara fenomena yang diuji. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Persepsi pemilih pada partai politik adalah sebagi berikut: a). Partai politik dianggap penting dalam menjalankan fungsi dan peran sebagai sarana komunikasi politik. Pandangan masyarakat tentang realitas peran tersebut dirasa partai politik kurang optimal dalam menjalankan fungsi komunikasi politik. b). Partai politik dianggap penting dalam menjalankan peran dan xviii

fungsi sebagai sarana rekrutmen politik. Pandangan masyarakat tentang realitas tersebut bahwa sebagaian besar partai tidak melakukan proses rekrutmen kader dengan layak dan sehat, lebih banyak diwarnai politik transaksional yang pragmatis. c). Partai politik dianggap penting dalam menjalankan fungsi sebagai sarana sosialisasi politik. Peran partai dalam sarana sosialisasi adalah meningkatkan pemahaman politik, penguatan kapasitas berjenjang bagi kader, meyakinkan tentang visi misi pada masyarakat. d). Partai politik dianggap penting dalam menjalankan fungsi sebagai pengendali konflik. Peran partai adalah mengontrol kebijakan pemerintah. Perilaku memilih calon anggota legislatif pada Pemilu tahun 2014 adalah sebagai berikut: a). Gambaran perilaku memilih dari seluruh aspek dari faktor sosiologis tidak merupakan aspek yang diperhatikan dalam memilih calon anggota legislatif pada pemilu tahun 2014 di Kabupaten Ende. b). Faktor psikologi yang mempengaruhi perilaku memilih caleg adalah karena didorong oleh isu positif yang berkembang tentang calon tersebut. c). Faktor ekonomi/rasional yang mempengaruhi perilaku memilih adalah aspek memilih karena program dari calon mampu menyelesaikan permasalahan sosial yang ada, aspek memilih karena didorong oleh kepribadian yang baik dari calon, aspek memilih atas dasar kemampuan dan kemahiran memimpin dan aspek memilih karena rekam jejak yang baik dari calon. Perilaku memilih calon presiden dan calon wakil presiden pada pemilu tahun 2014 di Kabupataen Ende adalah sebagai berikut:a). Gambaran perilaku memilih dari seluruh aspek dari faktor sosiologis tidak merupakan aspek yang diperhatikan dalam memilih presiden dan wakil presiden. b). Faktor psikologi yang mempengaruhi perilaku memilih pasangan calon presiden dan calon wakil presiden adalah karena didorong adanya isu positif yang berkembang tentang calon dan aspek memilih karena memiliki orientasi pada calon. c). Faktor ekonomi/rasional yang mempengaruhi perilaku memilih adalah aspek memilih karena program dari calon yang mampu menyelesaikan permasalahan sosial yang ada, karena didorong oleh kepribadian yang baik dari calon, karena kemahiran memimpin, dan karena rekam jejak yang baik. Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan dan untuk memperbaiki beberapa rekomendasi terhadap hak-pihak terkait perlu kami sampaikan sebagai berikut:1). Bagi Pemerintah Kabupaten Ende, perlu memperbaharui data penduduk dan melakukan sosialisasi politik pada masyarakat sipil lebih dini, kontinyu, masif dan menyeluruh. 2). Bagi KPU Kabupaten, perlu memperbaiki mekanisme dan sistem pemutahiran data pemilih sehingga mudah melakukan verifikasi pemilih secara personal. 3). Bagi Caleg, agar senantiasa proaktif dalam peningkatan kapasitas dan kualitas diri agar menjadi figur yang bisa dicontohi dalam memberikan pendidikan politik bagi masyarakat dan melahirkan budaya politik yang baik dengan tidak melestarikan politik transaksional. 4). Bagi Partai Politik, agar dapat menyusun sistem dan prosedur perekrutan serta pembelajaran berpolitik yang baik dan santun, serta tidak terkesan transaksional. 5). Bagi Masyarakat, agar dapat berperan aktif dalam Pemilu dan membantu KPU Kabupaten memberikan informasi yang berkaitan dengan pemutahiran data.

xix


PERSEPSI MASYARAKAT KABUPATEN ENDE PADA PARTAI POLITIK DAN PERILAKU MEMILIH PADA PEMILU LEGISLATIF DAN PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014

Reyna Virginia Nona, Avianita Rachmawati, Baltasar Taruma Djata Universitas Flores, Jln. Sam Ratulangi, Ende ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang: 1) Bagaimana persepsi masyarakat Kabupaten Ende terhadap Partai Politik. 2) Bagaimana perilaku memilih masyarakat Kabupaten Ende pada Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif, dengan jumlah responden sebanyak 100 orang, dilakukan dalam waktu 2 bulan. Hasil penelitian adalah: a) Partai politik dianggap penting dalam menjalankan fungsi dan peran sebagai sarana komunikasi politik, namun peran tersebut dirasa kurang optimal. b) Partai politik dianggap penting dalam menjalankan peran dan fungsi sebagai sarana rekrutmen politik, namun realitasnya bahwa sebagian besar partai tidak melakukan proses rekrutmen kader dengan layak dan sehat, tetapi lebih banyak diwarnai politik transaksional yang pragmatis. c) Partai politik dianggap penting dalam menjalankan fungsi sebagai sarana sosialisasi politik dalam meningkatkan pemahaman terhadap politik, penguatan kapasitas berjenjang bagi kader, meyakinkan tentang visi misi pada masyarakat. d) Partai politik dianggap penting dalam menjalankan fungsi sebagai pengendali konflik karena partai politik dapat menjadi penghubung psikologis dan organisasional antar masyarakat dengan pemerintahnya. Perilaku memilih pada pemilu legislatif tahun 2014 adalah sebagai berikut: a) Pada faktor sosiologis seluruh aspek yang diteliti bukan merupakan aspek utama yang diperhatikan pemilih dalam memilih calon legislatif pada pemilu tahun 2014 di Kabupaten Ende. b) Pada faktor psikologi hanya aspek isu positif yang berkembang tentang calon merupakan aspek yang diperhatikan dalam memilih calon anggota legislatif pada pemilu tahun 2014 di Kabupaten Ende. c) Pada faktor ekonomi/rasional aspek-aspek yang diperhatikan dalam memilih calon anggota legislatif pada pemilu tahun 2014 di Kabupaten Ende adalah aspek: program dari calon yang mampu menyelesaikan permasalahan sosial, kepribadian yang baik dari calon, kemampuan dan kemahiran memimpin dan rekam jejak yang baik dari calon. Perilaku memilih pada pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2014 di Kabupataen Ende adalah sebagai berikut: a) Pada faktor sosiologis seluruh aspek yang diteliti bukan merupakan aspek utama yang diperhatikan pemilih dalam memilih calon presiden dan wakil presiden pada pemilu tahun 2014 di Kabupaten Ende. b) Pada faktor psikologi aspek yang diperhatikan dalam memilih calon presiden dan calon wakil presiden adalah: aspek karena didorong adanya isu positif yang berkembang tentang calon dan aspek memilih karena memiliki orientasi pada calon.c) Pada faktor ekonomi/rasional aspek-aspek yang diperhatikan dalam memilih calon presiden dan calon wakil presiden pada pemilu tahun 2014 di Kabupaten Ende adalah aspek: program dari calon yang mampu menyelesaikan permasalahan sosial, kepribadian yang baik dari calon, kemampuan dan kemahiran memimpin dan rekam jejak yang baik dari calon. Kata Kunci: persepsi, perilaku memilih, pemilu, partai politik xx


BAB I PENDAHULUAN

1.1.

Gambaran Umum Kabupaten Ende Ditinjau dari aspek karakteristik geografi Kabupaten Ende, merupakan salah

satu dari 22 Kabupaten/Kota di Propinsi Nusa Tenggara Timur, memiliki luas wilayah 2046.60 km². Dengan batas–batasnya sebelah utara adalah Laut Flores, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Sikka, Sebelah selatan adalah Laut Sawu dan sebelah barat merupakan Nabupaten Nagekeo. Secara administrasi terdiri atas 21 kecamatan, 255 desa, 23 kelurahan dan 893 dusun–lingkungan.

Kecamatan

dengan

wilayah

terluas

adalah

Kecamatan

Nangapanda (10,42 %), diikuti Detukeli, Kotabaru dan Ende, sedangkan wilayah terkecil adalah Kecamatan Ndori. Berdasarkan jenis pemerintahan, terdapat 2 (dua) kecamatan yang seluruh wilayah merupakan kelurahan yaitu Kecamatan Ende Selatan dan Ende Tengah, 10 (sepuluh) kecamatan yang tidak mempunyai pemerintahan kelurahan. Dan 9 (Sembilan) kecamatan memiliki unsur desa dan kelurahan.(RPJMD 2014-2019, Hal 17) Pada Tahap pembangunan 2014–2019, yang diawali Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati periode 2014-2019, maka tahun 2013 Bapak Ir.Marselinus Y.W Petu dan Drs.H.Djafar H.Ahmad,MM secara resmi menjabat sebagai Bupati dan Wakil Bupati Ende. Masa pemerintahan pada periode baru memuat visi dan misi untuk membawa Ende pada perubahan dan masa depan. Visi Kabupaten Ende

adalah

“Mewujudkan karakteristik Kabupaten Ende dengan membangun dari desa dan kelurahan menuju masyarakat yang mandiri, sejahtera dan berkeadilan”. 1


Sedangkan misi pembangunan daerah tahun 2014-2019 antara lain: 1) Menghasilkan kualitas sumberdaya manusia Ende yang memiliki daya saing tinggi. 2) Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang terjangkau bagi seluruh masyarakat. 3) Percepatan pembangunan perekonomian dan pariwisata yang kompetitif dan berkelanjutan. 4) Membangun, menata dan meningkatkan sarana dan prasarana penunjang secara kuantiatif dan kualitatif sesuai potensi dan kebutuhan daerah yang ramah lingkungan. 5) Menciptakan pemerintahan yang bersih, serta rasa aman, tertib dan nyaman bagi pengembangan usaha dan kehidupan masyarakat.

1.2.

Gambaran Demografi Kabupaten Ende Data topografi Kabupaten Ende yang tercantum pada RPJMD Kabupaten

Ende 2014–2019 dimana struktur wilayah Kabupaten Ende didominasi oleh perbukitan dan pegunungan. Secara keseluruhan 20,60 % wilayah Ende berada pada ketinggian 500 meter di atas permukaan laut. Selain pegunungan dan perbukitan Kabupaten Ende juga berbatasan dengan Laut Sawu. Variasi topografi Kabupaten Ende mengakibatkan juga keberagaman jenis mata pencaharian penduduk sesuai kontur wilayah. Untuk wilayah perbukitan, tingkat kemiringan lerengnya rata–rata diatas 40 %. Karakteristik wilayah Ende yang sangat beragam ini juga membawa dampak pada tingkat kesulitan aksesibilitas yang cukup tinggi. Berdasar data demografi BPS Kabupaten Ende (Tahun 2014; Hal 99) jenis kegiatan dan pekerjaan di Kabupaten Ende tercantum pada tabel 1.1 sebagai berikut:

2


Tabel 1.1 Data Jenis Kegiatan Dan Pekerjaan Penduduk Di Kabupaten Ende Aktivitas dan Status

Laki-laki

Perempua

Total

Angkatan Kerja

60.051

61.556

121.607

- Bekerja

56.741

59.630

116.371

- Pengangguran

3.310

1.926

5.236

21.225

36.073

57.298

- Sekolah

10.214

8.302

18.516

- Ibu Rumah Tangga

5.420

22.878

28.298

-Lain-Lain

5.591

4.893

10.484

Bukan Angkatan Kerja

Sumber: Data BPS Ende 2014

Berdasar tabel 1.1 di atas diantara angkatan kerja dengan jumlah total 121.607 menyebar di 21 Kecamatan dengan variasi mata pencaharian antara lain kecamatan pesisir pantai seperti Ndori, Nangapanda, Ende Selatan, Pulau Ende, Maukaro, Maurole dan sebagian wilayah Kecamatan Lio Timur memiliki mata pencaharian sebagian besar sebagai buruh upahan non pertanian diantaranya adalah nelayan. Sedangkan kecamatan dengan topografi kemiringan lereng diatas 40 % diantaranya Kecamatan Ende tengah, Ende, Sebagian Ende Timur, Wewaria, Detukeli, Lepembusu Kelisoke, Wolowaru, Ende Utara, Kotabaru, Detusoko, dan Ndona rata– rata penduduknya bermatapencaharian usaha jasa dan pertanian.

1.3.

Gambaran Struktur Sosial Kabupaten Ende Pada masyarakat Lio-Ende-Flores susunan masyarakat terbagi atas beberapa

golongan yaitu: (Hidayat, 1976: 165-167) .Pertama, yang dipertuan atau “Ata Ngga’e”.Kedua, golongan “Ata Ho’o” suatu golongan yang menjadi hamba bagi 3


yang dipertuan. Golongan yang dipertuan ini dapat dibedakan dalam dua bagian besar yaitu “Mosa Laki” (kaum bangsawan) dan golongan “Faiwalu Anahalo” (golongan rakyat biasa). Golongan “Mosa Laki” juga dapat dibedakan lagi dalam tiga golongan yaitu “Ria Bewa, Mosa Laki Pu’u dan Suke Sani”. Ria Bewa adalah sekelompok penduduk yang merasa dirinya paling murni, paling dekat hubungan darahnya dari nenek moyang pembuka daerah dan kerajaan. Mereka ini pada umumnya termasuk kepala adat tertua dari keturunan pertama. Keturunannya mewarisi kemurnian darah dan dianggap kelompok penduduk yang hubungan darahnya paling senior dari clan pertama. Golongan “Mosa Laki Pu’u” termasuk sekelompok penduduk yang hubungan darahnya sudah menjauh tetapi masih jelas ada hubungan keluarga dengan Mosa Laki Ria Bewa. Oleh karena itu golongan ini mendapat kepercayaan untuk mengemban tugas menjaga keamanan. Golongan “Suke Sani” adalah merupakan sekelompok penduduk yang hubungan darahnya dari clan pertama ini sudah sangat jauh dan samar, akan tetapi masih jelas hubungan darahnya dengan golongan Mosa laki Pu’u. Golongan Suke Sani ini merupakan clan yang termuda dengan mendapat tugas dalam pemerintahan adat, sebagai pembantu para Mosa Laki Pu’u serta menjadi prajurit angkatan perang. Tiap golongan tersebut di atas berusaha sedapat mungkin mempertahankan kemurnian darahnya. Oleh karena itu dalam perkawinan setiap golongan tertutup di dalam golongan sendiri. Kalau golongan atas kawin dengan golongan bawah, pasangan itu akan turun derajatnya, kemurnian darahnya. Bagi golongan yang dipertuan pantang sekali mengawinkan anak keturunannya kepada golongan hamba sahaya. Golongan budak ini pada masa dahulu berasal dari tawanan perang dan keturunannya dianggap budak. Golongan budak ini terus bertambah akibat pembelian 4


karena tidak terbayarnya hutang. Disamping itu ada yang disebabkan karena dari golongan Suke sani yang jatuh miskin, sehingga karena miskinnya itu ia menjadi hamba sahaya. Pada masa sekarang keadaan stratifikasi sosial ini masih tetap dipertahankan namun tidak dipraktekkan secara kaku dan otoriter, karena kehidupan tradisionil pertanian masih dikuasai oleh golongan Ata Ngga’e sebagai tanah ulayat, hak persekutuan bukan hak perorangan. Para anggota hanya sebagai penggarap. Tanah-tanah garapan itu dibagi-bagikan dengan kewajiban sipenggarap harus menjaga kesuburan tanah dan bila digarap harus dikembalikan kepada penguasa tanah hak ulayat itu. Di samping itu tanah-tanah garapan itu tidak boleh diperjualbelikan. Macam-macam tanah garapan diantaranya tanah perburuan, tanah penggembalaan, dan tanah pertanian. Oleh karena itu tanah garapan masih tetap dikuasai oleh para penguasa adat golongan Ata Ngga’e sebagai yang dipertuan, sedangkan golongan hamba sahaya juga akan tetap ada selama tanah dikuasai oleh golongan Ata Ngga’e tersebut.

1.4.

Dasar Regulasi Penelitian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5


Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924); Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 02 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189); Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246); Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316). Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010; Peraturan KPU Nomor 9 TAHUN 2013 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 26 Tahun 2013 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; 6


1.5.

Latar Belakang Masalah Penelitian Pemilihan umum (Pemilu) di Indonesia merupakan suatu sarana demokrasi.

Masyarakat (warga negara) adalah komponen penentu berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemilu, karena melalui kekuatan pemilih masyarakatlah maka dapat menentukan nasib negara dan bangsa ke depan. Melalui pemilihan umum, rakyat Indonesia turut serta secara aktif untuk berpartisipasi dalam memilih wakil mereka dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijaksanaan pemerintah karena partisipasi politik meruapakan aspek penting dalam sebuah tatanan negara demokrasi sekaligus merupakan ciri khas adanya modernisasi politik. Menurut freedom house dalam Didik Supriyanto merumuskan empat indeks pokok demokrasi yang masing–masing dijabarkan menjadi sub–sub indeks. Keempat indeks pokok itu: Pertama, adanya system pemilihan umum yang jujur dan adil (free and fair elections); Kedua, adanya pemerintahan yang terbuka, akuntabel,

dan

responsive (open , accountable and responsive government); Ketiga, adanya promosi dan perlindungan hak asasi manusia yang berkelanjutan, terutama hak–hak sipil dan politik; Keempat, adanya masyarakat sipil maupun lembaga–lembaga politik yang merefleksikan adanya masyarakat yang percaya diri. Rumusan itulah kemudian diakui masyarakat internasional untuk melihat praktek demokrasi di banyak Negara. Jika demokrasi dilihat berdasar indeks pertama yakni adanya sistem pemilihan yang jujur dan adil, maka system pemilihan umum di Indonesia mengalami perkembangan signifikan sejak jatuhnya rezim orde baru tahun 1998. (Didik Supriyanto, 2007: Hal 17) Dua proses sejarah demokrasi bangsa Indonesia yang menunjukkan tatanan demokrasi yang semakin berkembang adalah terjadi di tahun 1999, dimana dibukanya 7


ruang gerak bagi banyak partai untuk ikut dalam pesta demokrasi atau yang dikenal dengan system multipartai. Yang kedua adalah di tahun 2004, untuk pertama kalinya dalam sejarah Pemilu bangsa Indonesia, rakyat boleh memilih dan menentukan secara langsung wakil daerahnya masing masing atau system proporsional daftar terbuka. Dalam sebuah proses Pemilu setiap warga negara, apapun latar belakangnya seperti suku, agama, ras, jenis kelamin, status sosial, dan golongan, mereka memiliki hak yang sama untuk berserikat dan berkumpul, menyatakan pendapat, menyikapi secara kritis kebijakan pemerintah dan pejabat negara. Hak ini disebut hak politik yang secara luas dapat langsung diaplikasikan secara kongkrit melalui pemilihan umum baik Pemilu Presiden maupun Pemilu Legislatif. Pada hakekatnya, pemilihan umum merupakan salah satu bentuk paritisipasi politik sebagai perwujudan dari kedaulatan rakyat, karena pada saat pemilu itulah, rakyat menjadi pihak yang paling menentukan bagi proses politik di suatu wilayah dengan memberikan suara secara langsung. Dan dalam sebuah Negara dengan tatanan demokrasi yang matang pelembagaan politik dengan munculnya partai poltik yang beragam sebagai sebuah wadah distribusi kekuasaan merupakan ciri demokrasi modern. Melalui partai politik, masyarakat dapat menilai program, visi, misi dan ideologi partai yang sesuai dengan ideologi politik perorangan. Masing–masing partai politik berupaya mensosialisakan pesan politik dengan menggunakan berbagai media kampanye. Masing–masing partai politik mengusung calon kandidat wakil rakyat dan calon pemimpin negara yang dianggap berintegritas, berkualitas, kompeten, kharismatik dan popular. Sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota , dimana tercantum pengertian Partai Politik adalah Organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh 8


sekelompok warga Negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Repubik Indonesia berdasar Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Menurut pengertian tersebut maka dalam pemilu sistem multipartai rakyat akan memilih manakah partai yang memenuhi keterwakilan kesamaaan kehendak, cita-cita, ideologi pemilih, masyarakat, bangsa dan negara. Motif masyarakat sebagai pemilih dalam pemilu pun beragam dan bervariasi. Pada akhirnya perwujudan kedaulatan rakyat di dalam proses kenegaraan ditentukan oleh kematangan dan efektivitas partai, pemilu dan demokrasi. Pemilu di Kabupaten Ende baik untuk Pemilu Legislatif maupun untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden akan bergantung pada bagaimana persepsi masyarakat yang memilih terhadap partai politik, dan perilaku memilih dari masyarakat terhadap calon anggota legislatif dan calon presiden dan calon wakil presiden. Seiring dengan berkembangnya kesadaran berpolitik masyarakat Kabupaten Ende, ada beberapa faktor yang mempengaruhi hal tersebut, salah satunya adalah persepsi masyarakat terhadap partai yang memiliki pengaruh terhadap perilaku memilih dalam Pemilu. Di samping itu, faktor calon yang akan dipilih juga sangat menentukan, baik calon legislatif maupun calon presiden dan calon wakil presiden. Dilihat dari tipikal perilaku memilih masyarakatnya maka jenis perilaku pemilih adalah jenis rational voters dan tradisional voters. Pemilih jenis rasional adalah golongan pemilih yang tidak begitu mementingkan ikatan ideologi kepada suatu partai politik atau seorang kontestan. Hal yang terpenting bagi pemilih jenis ini adalah apa yang bisa dan yang telah dilakukan oleh sebuah partai atau seorang 9


kontestan pemilu. (Muhamad Asfar,2006: Hal 137-144). Rational Voters juga mempunyai tanggungjawab, kesadaran, kalkulasi, rasionalitas dan kemampuan kontrol yang kritis terhadap kandidat pilihannya. Sedangkan Traditional voters adalah golongan pemilih yang fanatik, primordial dan irasional. Pemilih jenis ini mudah dimobilisasi selama masa kampanye, pemilih jenis ini memiliki loyalitas yang sangat tinggi. Mereka menganggap apa saja yang dikatakan oleh seorang kontestan pemilu atau partai politik adalah merupakan kebenaran yang tidak bisa ditawar lagi (Muhamad Asfar,2006: hal 138). Adapun faktor-faktor

yang umumnya mempengaruhi

pilihan politik

masyarakat pemilih adalah : a. Sosiologis Merupakan pendekatan yang menekankan pada peranan faktor-faktor sosiologis dalam membentuk perilaku politik seseorang. Seseorang tidak ikut dalam pemilihan dijelaskan sebagai akibat dari latar belakang sosiologis tertentu, seperti agama, pendidikan, pekerjaan, ras dan sebagainya. Faktor jenis pekerjaan juga dinilai bisa mempengaruhi keputusan orang ikut pemilihan atau tidak. b. Psikologis Psikologis merupakan istilah yang lebih menekankan pada pengaruh faktor psikologis seseorang dalam menentukan perilaku politik. Menurut Greenstein ada 3 fungsi sikap yang mempengaruhi perilaku pemilih yaitu: Pertama, sikap merupakan fungsi kepentingan. Artinya, penilaian terhadap suatu obyek diberikan berdasarkan motivasi, minat dan kepentingan orang tersebut. Kedua, sikap merupakan fungsi penyesuaian diri. Artinya, seseorang 10


bersikap tertentu sesuai dengan keinginan orang itu untuk sama atau tidak sama dengan tokoh atau kelompok yang dikaguminya. Ketiga, sikap merupakan fungsi eksternalisasi dan pertahanan diri. Artinya, sikap seseorang itu merupakan upaya untuk mengatasi konflik batin atau tekanan psikis, yang mungkin

berwujud

mekanisme

pertahanan

(defense

mechanism).

Pembentukan sikap tidaklah bersifat begitu saja terjadi, melainkan proses sosialisasi yang berkembang menjadi ikatan psikologis yang kuat antara seseorang dengan partai politik atau kandidat tertentu. Kedekatan inilah yang menentukan seseorang ikut memilih atau tidak. Makin dekat seseorang dengan partai atau kandidat tertentu makin besar kemungkinan seseorang terlibat dalam pemilihan. c. Rasional Dua faktor di atas menempatkan pemilih pada waktu dan ruang kosong baik secara implisit maupun eksplisit. Mereka beranggapan bahwa memilih bukanlah keputusan yang dibuat pada saat menjelang atau ketika ada di bilik suara, tetapi sudah ditentukan jauh sebelumnya, bahkan jauh sebelum kampanye dimulai. Karakteristik sosiologis, latar belakang keluarga, pembelahan kultural atau identifikasi partai melalui proses sosialisasi dan pengalaman hidup, merupakan variabel yang secara sendiri-sendiri maupun komplementer mempengaruhi perilaku atau pilihan politik sesorang. Tetapi pada kenyataannya, ada sebagian pemilih yang mengubah pilihan politiknya dari satu pemilu ke pemilu lainnya. Ini disebabkan oleh ketergantungan. Pada peristiwa-peristiwa politik tertentu yang bisa saja mengubah preferensi pilihan politik seseorang. Hal ini berarti ada variabel-variabel lain yang ikut 11


menentukan dalam mempengaruhi perilaku politik seseorang. Ada faktorfaktor situasional yang ikut berperan dalam mempengaruhi pilihan politik seseorang dalam pemilu. Dengan begitu, pemilih bukan hanya pasif melainkan juga individu yang aktif. Ia tidak terbelenggu oleh karakteristik sosiologis, melainkan bebas bertindak. Faktor-faktor situasional, bisa berupa isu-isu politik atau kandidat yang dicalonkan, seperti ketidakpercayaan dengan pemilihan yang bisa membawa perubahan lebih baik. Atau ketidakpercayaan masalah akan bisa diselesaikan jika pemimpin baru terpilih, dan sebagainya. Pemilih yang tidak percaya dengan pemilihan akan menciptakan keadaan lebih baik, cenderung

untuk tidak ikut memilih. Faktor pemilih rasional juga

merupakan kegiatan memilih sebagai kalkulasi untung dan rugi yang dipertimbangkan tidak hanya ongkos memilih dan kemungkinan suaranya dapat mempengaruhi hasil yang diharapkan, tetapi juga perbedaan dari alternatif berupa pilihan yang ada. Pertimbangan ini digunakan pemilih dan kandidat yang hendak mencalonkan diri terpilih sebagai wakil rakyat atau pejabat pemerintah. Bagi pemilih, pertimbangan untung dan rugi digunakan untuk membuat keputusan tentang partai atau kandidat yang dipilih, terutama untuk membuat keputusan apakah ikut memilih atau tidak ikut memillih. Pertimbangan psikologis, sosiologis dan rasional diatas adalah faktor–faktor yang melatarbelakangi

perilaku memilih di Kabupaten Ende. Berikut ini adalah

rekapitulasi jumlah pemilih tetap dan jumlah penilih yang menggunakan hak pilihnya untuk Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kabupaten Ende tahun 2014. Terdapat selisih jumlah antara daftar pemilih dengan pemilih yang

12


menggunakan hak pilih pada Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Data tersebut tercantum pada tabel 1.2 di bawah ini: Tabel 1.2 Rekapitulasi Jumlah Pemilih Tetap dam Jumlah Pemilih yang Menggunakan Hak Pilih Dalam Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Di Kabupaten Ende JENIS DATA

JUMLAH

Daftar Pemilih Tetap Pemilu Legislatif

164.661

Daftar Pemilih Yang Menggunakan Hak Pilih

131.015

dalam Pemilu Legislatif Daftar Pemilih Tetap Pemilu Presiden

169.607

Daftar Pemilih Yang Menggunakan Hak Pilih

127.404

dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Sumber: Data KPU Kab.Ende 2014

Dari data pada tabel 1.2 di atas terdapat kesenjangan jumlah antara Daftar Pemilih Tetap pada Pemilu Legislatif di Kabupaten Ende Tahun 2014 yaitu sebesar 164.661 dan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya berjumlah 131.015. Penurunan jumlah terdaftar dan jumlah aktual yaitu sebesar 33.646, jika dikonversi ke dalam prosentase maka selisih jumlah terdaftar dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih pada Pemilu Legislatif di Kabupaten Ende Tahun

2014

sebesar 20 %. Dari jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya tersebar dalam beragam kelas sosial, dengan rentang usia 17 tahun keatas adalah mereka yang tergolong pemilih pemula, tingkat pendidikan pun beragam yaitu kelas sosial masyarakat dengan

lulusan SD sampai dengan jenjang tertinggi Profesor.

Keberagaman pemilih berdasarkan mata pencaharian atau profesi yang digeluti berdasar kategorial usaha kecil menengah yaitu usaha jasa, manufaktur dan pertanian. 13


Sedangkan mata pencaharian sebagai pegawai antara lain PNS, TNI / POLRI, Guru dan Dosen, Mahasiswa, Pegawai Swasta, dan lain-lain. Sedangkan daftar pemilih tetap Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Kabupaten Ende tahun 2014 berjumlah 169.607 dan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Kabupaten Ende 2014 sebesar 127.404. Berdasarkan data di atas tersebut terjadi pula penurunan selisih yang sama seperti jumlah pemilih pada Pemilu Legislatif. Selisih antara daftar pemilih tetap dan Pemilih yang menggunakan hak pilihnya yaitu sebesar 42.203 atau jika dikonversikan dalam prosentase sebesar 25 %. Berdasar realitas di atas maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende bersama Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) Universitas Flores menjalin kerja sama untuk melakukan penelitian dengan fokus penelitiannya adalah untuk mengangkat realitas fenomena politik pada Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden

dan Wakil Presiden di Kabupaten Ende dengan judul “PERSEPSI

MASYARAKAT KABUPATEN ENDE PADA PARTAI POLITIK DAN PERILAKU MEMILIH PADA PEMILU LEGISLATIF DAN PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014”

1.6.

Rumusan Masalah Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1. Bagaimana persepsi masyarakat Kabupaten Ende terhadap Partai Politik pada Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014

14


2. Bagaimana perilaku memilih masyarakat Kabupaten Ende pada Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014?

1.7.

Tujuan Penelitian Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Mengetahui persepsi masyarakat Kabupaten Ende terhadap Partai Politik pada Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2. Mengetahui perilaku memilih masyarakat pada Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Kabupaten Ende

1.8.

Manfaat Penelitian Adapun manfaat dari penelitian ini adalah : 1. Hasil penelitian ini dapat dijadikan salah satu bahan referensi bagi pihakpihak terkaiat, yaitu KPU Kabupaten Ende, Pemerintah Kabupaten Ende, Partai Politik yang ada di Kabupaten Ende, dalam rangka penyusunan kebijakan dan strategi guna meningkatkan dan memperkuat partisipasi warga dalam pemilu mendatang di wilayah Kabupaten Ende. 2. Hasil penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai bahan rujukan bagi para peneliti yang ingin melakukan penelitian sejenis tentang persepsi masyarakat pada partai politik dan perilaku memilih.

15


BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1.

Pengertian Persepsi Masyarakat Pengertian persepsi dalam kamus ilmiah adalah pengamatan, penyusunan,

dorongan–dorongan dalam kesatuan–kesatuan, hal mengetahui, melalui indera, tanggapan, dan daya memahami. Oleh karena itu kemampuan manusia untuk membedakan, mengelompokkan dan memfokuskan yang ada di lingkungan mereka disebut sebagai kemampuan untuk mengorganisasikan pengamatan atau persepsi. (Sarwono,1976, Hal.39). Persepsi merupakan suatu proses yang didahului suatu penginderaan yaitu proses yang berwujud diterimanya stimulus oleh individu melalui alat reseptornya. Untuk lebih memahami persepi berikut adalah beberapa definisi mernurut pakar psikologi antara lain sebagai berikut: Psikologi sosial mengamati kegiatan manusia dari segi–segi ekstern (lingkungan sosial, fisik, peristiwa-peristiwa, gerakan–gerakan massa) maupun segi intern (kesehatan fisik, perorangan, semangat, emosi). Psikologi sosial juga dapat menjelaskan bagaimana kepemimpinan tidak resmi dapat menentukan keputusan dalam kebijaksanaan politik dan kenegaraan, bagaimana sikap (attitude) dan harapan (expectation) masyarakat dapat melahirkan tindakan–tindakan serta tingkah laku yang berpegang teguh pada tuntutan–tuntutan sosial (conformity) bagaimana motivasi kerja dapat ditingkatkan sehingga memperbanyak produksi kerja melalui penanaman penghargaan terhadap waktu dan usaha. Betapa nilai–nilai budaya yang bertahun– tahun lamanya diterima masyarakat dapat melahirkan tingkah laku politik yang relatif stabil. Psikologi sosial juga dapat menerangkan sikap dan reaksi kelompok terhadap 16


keadaan yang dianggap baru, asing atau yang bertentangan denga consensus masyarakat mengenai suatu gejala sosial tertentu (Budiarjo,Miriam.2008: hal 24). Menurut pendapat Kartini Kartono, persepsi adalah pengamatan secara global, belum disertai kesadaran, sedang subyek dan obyeknya belum terbedakan satu dari lainnya (baru ada proses yang memiliki tanggapan). Sedangkan menurut Bimo Walgito, persepsi adalah pengorganisasian, penginterpretasian, terhadap stimulus yang diterima oleh organism atau individu sehingga merupakan aktivitas yang integrated dalam diri. (Walgito, Bimo,1994: Hal 53). Persepsi adalah sekumpulan tindakan mental yang mengatur impul sensorik menjadi suatu pola bermakna (Travis Carol et.al, 2002: hal 193). Kemampuan persepsi adalah sesuatu yang sifatnya bawaan dan berkembang pada masa yang sangat dini. Meskipun kebanyakan kemampuan persepsi bersifat bawaan, pengalaman juga menaikkan peranan penting. Kemampuan bawaan tidak akan bertahan lama karena sel–sel dalam syaraf mengalami kemunduran, berubah, atau gagal membentuk jalur syaraf yang layak. Secara keseluruhan kemampuan persepsi kita ditanamkan dan tergantung pada pengalaman.(Travis Carol et.al,2002: Hal 226-228). a.

Proses Terjadinya Persepsi Proses terjadinya persepsi melalui tiga proses yaitu proses fisik, proses

fisiologis dan proses psikologis. Proses fisik berupa obyek menimbulkan stimulus,lalu stimulus mengenai alat indera atau reseptor. Proses fisiologi berupa stimulus yang diterima oleh indera yang diteruskan oleh saraf sensoris ke otak. Sedangkan proses psikologis berupa proses dalam otak sehingga individu menyadari stimulus yang diterima.(Sunaryo,2004: Hal 94) b.

Faktor yang mempengaruhi Persepsi 17


Faktor yang mempengaruhi persepsi adalah: 1) Diri yang bersangkutan. Apabila seseorang melihat dan berusaha memberikan interpretasi tentang apa yang dilihat. Karakteristik individu yang

turut

berpengaruh

antara

lain sikap, motif, kepentingan,

pengalaman dan harapan. 2) Sasaran persepsi yang mungkin berupa orang, benda atau peristiwa. Sasaran ini berpengaruh antara persepsi. 3) Faktor situasi. Persepsi harus dilihat secara kontekstual yang artinya bahwa dalam situasi mana persepsi itu timbul perlu mendapatkan perhatian. Situasi merupakan faktor yang turut berperan dalam menumbuhkan persepsi.(Siagian Sondang, 1995: Hal 101-105). Sementara David Krech dan Richard, menyebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi adalah: 1) Faktor Fungsional, adalah faktor yang berasal dari kebutuhan, pengalaman masa lalu dan hal-hal yang termasuk apa yang kita sebut sebagai faktor-faktor personal. Faktor personal yang menentukan persepsi adalah objek-objek

yang

memenuhi tujuan individu yang

melakukan persepsi. 2) Faktor Struktural, adalah faktor yang berasal semata-mata dari sifat. Stimulus fisik efek-efek saraf yang ditimbulkan pada system saraf individu. 3) Faktor-faktor situasional, Faktor ini banyak berkaitan dengan bahasa non verbal. Petunjuk proksemik, petunjuk kinesik, petunjuk wajah, petunjuk paralinguistik

adalah

beberapa 18

dari

faktor

situasional

yang


mempengaruhi persepsi. 4) Faktor personal. Faktor personal ini terdiri atas pengalaman, motivasi dan kepribadian.(Sondang Siagian, 1995: Hal 101-105) Dengan demikian dari beberapa konsep persepsi di atas dapat disimpulkan bahwa persepsi adalah proses pengorganisasian dan proses penafsiran seorang terhadap stimulasi yang dipengaruhi oleh berbagai pengetahuan, keinginan dan pengalaman yang relevan terhadap stimulasi yang dipengaruhi oleh perilaku manusia dalam menentukan pilihan hidupnya.

2.2.

Pengertian Masyarakat Manusia adalah makhluk sosial yang hidup bermasyarakat. Hidup

bermasyarakat dapat diartikan sebagai hidup dalam suatu pergaulan. Kata masyarakat berasal dari bahasa arab ‘syaraka’ yang artinya ikut serta (partisipasi). Sedangkan dalam bahasa inggris dipakai istilah ‘society’ yang berasal dari kata ‘socius’ yang artinya kawan. Aristoteles mengemukakan bahwa manusia ini adalah ‘zoon politicon’ yaitu makhluk sosial yang hanya menyukai hidup bergolongan atau sedikitnya mencari teman bersama lebih suka daripada hidup tersendiri (Lukman Surya Saputra, 2007: Hal 11). Menurut

kamus

besar

Bahasa

Indonesia,

sekelompok manusia yang bertempat tinggal dalam dengan

batas-batas

yang

jelas

masyarakat suatu

merupakan

wilayah

tertentu

dan menjadi faktor utamanya ialah adanya

hubungan yang kuat di antara anggota kelompok dibandingkan hubungan dengan orang-orang diluar kelompoknya. 19


Sedangkan menurut Hasan Sadhily, masyarakat adalah golongan besar atau kecil terdiri dari beberapa manusia, yang dengan atau karena sendirinya bertalian secara golongan dan saling mempengaruhi satu sama lain. Pengaruh dan pertalian kebatinan yang terjadi dengan sendirinya menjadi unsur yang ada bagi masyarakat. Masyarakat bukannya a d a hanya dengan menjumlahkan adanya orang-orang saja, diantara mereka harus ada pertalian satu sama lain.(Hasan Sadhily,1984: Hal 47) Masyarakat merupakan satu kesatuan yang selalu berubah karena proses masyarakat yang menyebabkan perubahan itu. Dalam zaman biasa masyarakat mengenal kehidupan yang teratur dan aman, disebabkan oleh karena pengorbanan sebagian kemerdekaan dari anggota-anggotanya, baik dengan paksa maupun sukarela. Pengorbanan disini dimaksudkan menahan nafsu atau kehendak sewenangwenang untuk mengutamakan kepentingan dan keamanan bersama. Dengan paksa berarti tunduk kepada hukum-hukum yang telah ditetapkan (Negara, perkumpulan dan sebagainya) dengan sukarela berarti menurut adat dan berdasarkan keinsyafan akan persaudaraan dalam kehidupan bersama itu (desa berdasarkan adat dan sebagainya).

2.3.

Partisipasi Politik Partisipasi politik itu merupakan aspek penting dalam sebuah tatanan Negara

demokrasi sekaligus merupakan ciri khas adanya modernisasi politik. Di Negara– Negara yang proses modernisasinya secara umum telah berjalan dengan baik, biasanya tingkat partisipasi warga Negara meningkat.

20


Di beberapa Negara berkembang partisipasi yang bersifat otonom, artinya lahir dari diri mereka sendiri, masih terbatas. Berkaitan dengan gejalan itu , jika hal itu terjadi di Negara–Negara maju seringkali dianggap sebagai indikator adanya kepuasan terhadap pengelolaan kehidupan politik. Tetapi jika hal itu terjadi di Negara berkembang tidak selalu demikian. (Budiarjo, 2009: 381). Sedangkan pada sisi lain, Modernisasi politik dapat berkaitan dengan aspek politik dan pemerintah. Menurut Prof. Miriam Budiardjo, Partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pimpinan Negara dan, secara langsung atau tidak langsung, mempengaruhi kebijakan pemerintah (public policy). Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, mengadakan hubungan (contacting) atau lobbying dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen, menjadi anggota partai atau salah satu gerakan sosial dengan direct actionnya. (Budiarjo,2009:367). 2.3.1. Pengertian Partisipasi Politik Pemerintah dalam membuat dan melaksanakan keputusan politik akan menyangkut dan mempengaruhi kehidupan warga masyarakat. Dasar inilah yang digunakan warga masyarakat untuk ikut serta dalam menentukan isu politik. Perilakuperilaku yang demikian dalam konteks politik mencakup semua kegiatan sukarela, dimana seorang ikut serta dalam proses pemilihan pemimpin-pemimpin politik dan turut serta secara langsung atau tidak langsung dalam pembentukan kebijakan umum. Menurut Herbert Mc Closky,

Partisipasi politik adalah kegiatan–kegiatan

sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan secara langsung atau tidak lansgung, dalam proses 21


pembentukan kebijakan umum. Hal yang diteropong utama adalah tindakan–tindakan yang bertujuan untuk mempengaruhi keputusan–keputusan pemerintah, sekalipun fokus utamanya lebih luas tetapi abstrak, yaitu usaha-usaha untuk mempengaruhi alokasi nilai secara otoritatif untuk masyarakat (the authoritative allocation of values for a society). Sedangkan menurut Samuel P.Huntington dan Joan M.Nelson dalam no easy choice: Political Participation in Developing Countries memberi tafsiran yang lebih luas dengan memasukkan secara eksplisit tindakan illegal dan kekerasan. (Budiarjo,2009: 368). Dalam negara demokrasi yang mendasari konsep partisipasi politik adalah bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat, yang dilaksanakannya melalui kegiatan bersama untuk menentukan tujuan serta masa depan suatu Negara itu dan untuk menentukan orang–orang yang akan memegang kepemimpinan. Dari pengertian mengenai partisipasi politik di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud partisipasi politik adalah keterlibatan individu atau kelompok sebagai warga Negara dalam proses politik dan dapat juga yang negatif yang bertujuan untuk berpartisipasi aktif dalam kehidupan politik dalam rangka mempengaruhi kebijakan pemerintah. 2.3.2. Bentuk Partisipasi Politik Bentuk partisipasi politik seorang tampak dalam aktivitas–aktivitas politiknya. Bentuk partisipasi politik umum dikenal adalah pemungutan suara (voting) entah untuk

memilih

calon

wakil

rakyat

atau

untuk

memilih

kepala

Negara.

(Maran,2001:148). Dalam buku pengantar sosiologi politik (Maran,2001: 148), Michael Rush dan Philip Althoff mengidentifikasi bentuk–bentuk partisipasi politik sebagai berikut: 22


a. Menduduki jabatan politik atau adminsitrasi. b. Mencari jabatan politik atau administrasi. c. Menjadi anggota aktif dalam suatu organisasi politik. d. Menjadi anggota pasif dalam suatu organsasi politik. e. Menjadi anggota aktif dalam suatu organisasi semi poliitk. f. Menjadi anggota pasif dalam suatu organisasi semi politik. g. Partisipasi dalam rapat umum, demonstrasi, dsb. h. Pasrtisipasi dalam diskusi politik internal. i. Partisipasi dalam pemungutan suara. Sastroatmodjo (1993:77) juga mengemukakan tentang bentuk–bentuk partisipasi politik berdasarkan jumlah pelakunya yang dikategorikan menjadi dua yaitu partisipasi individual dan partisipasi kolektif. Partisipasi individual dapat terwujud kegiatan seperti menulis surat yang berisi tuntutan atau keluhan pada pemerintah. Partisipasi kolektif adalah bahwa kegiatan warga Negara secara serentak dimaksudkan untuk mepengaruhi penguasa seperti dalam kegiatan pemilu. Sementara itu Maribath dan Goel (Rahman,2007:289) membedakan partisipasi politik menjadi beberapa kategori: a. Apatis, adalah yang tidak berpartisipasi dan menarik diri dalam proses politik. b. Spektator, adalah yang setidak–tidaknya pernah ikut memilih dalam pemilu. c. Gladiator, adalah mereka yang ikut terlibat dalam proses politik. Misalnya komunikator, aktivis partai dan aktivis masyarakat.

23


d. Pengkritik, adalah orang–orang yang berpartisipasi dalam bentuk yang tidak konvensional. Menurut Rahman (2007: 287) kegiatan politik yang tercakup dalam konsep partisipasi politik mempunyai berbagai macam bentuk–bentuk partisipasi politik yang terjadi di berbagai negara dan waktu dapat dibedakan menjadi kegiatan politik konvensional dan non konvensional, termasuk yang mungkin legal dan illegal, penuh kekerasan, dan revolusioner. Bentuk–bentuk frekuensi partispasi politik dapat dipakai sebagai ukuran untuk menilai stabilitas system politik. Integritas kehidupan politik, kepuasan/ketidakpuasan warga Negara. Bentuk–bentuk partisipasi yang dikemukakan oleh Almond (Syarbaini,2002: 70) yang terbagi dalam dua bentuk partisipasi politik konvensional dan partisipasi politik non konvensional. Rincian bentuk partisipasi politik sebagai berikut: Tabel 2.1 Bentuk–Bentuk Partisipasi Politik Konvensional

Non Konvensional

Pemberian Suara (voting)

Pengajuan Petisi

Diskusi Politik

Berdemonstrasi

Kegiatan Kampanye

Konfrontasi, Mogok

Membentuk

dan

bergabung

dalam Tindak kekerasan politik harta benda

kelompok kepentingan

(pengrusakan, pengeboman)

Komunikasi Individual dengan pejabat Tindak politik dan administratif

kekerasan

politik

terhadap

manusia (penculikan, percabulan)

Sumber: Almond dalam Syarbaini,2002: 71

Dalam perspektif lain Roth dan Wilson (Suryadi,2007:137) menguraikan bentuk–bentuk partisipasi politik warga Negara berdasarkan intensitasnya. Intensitas

24


terendah adalah sebagai pengamat, intensitas menengah yaitu sebagai partisipan, dan intensitas partisipasi tertinggi sebagai aktivis. Bila dijenjangkan, intensitas kegiatan politik warga negara tersebut membentuk segitiga serupa dengan piramida yang kemudian dikenal dengan nama “Piramida Partisipasi politik”. Karena seperti piramida maka bagian mayoritas partisipasi politik warga Negara terletak di bawah. Gambar 2.1 Piramida Partisipasi Politik

Sumber: David F Roth dan Frank L.wilson dlm Syarbaini,2002:70

Kelompok warga paling bawah pada gambar piramida partisipasi politik adalah kelompok warga yang sama sekali tidak terlibat dan tidak melakukan kegiatan politik oleh Roth dan Wilson disebut sebagai orang apolitis (Syarbaini,2002:70). Kelompok yang kedua di atas adalah orang–orang apolitis adalah kelompok pengamat, kelompok ini biasanya melakukan kegiatan politik seperti, menghadiri rapat umum, menjadi anggota partai. Kelompok kepentingan, membicarakan masalah politik, mengikuti perkembangan politik melalui media massa dan memberikan suara dalam pemilihan umum. Kemudian yang terletak di atas satu tingkat dari kelompok

25


pengamat yaitu kelompok partisipan. Pada jenjang ini, aktivitas poltiik yang sering dilakukan adalah menjadi petugas kampanye, menjadi anggota aktif dari suatu partai / kelompok kepentingan. Kelompok terakhir yang terletak dibagian atas piramida partisipasi politik adalah kelompok aktivis. Warga yang termasuk kelompok aktivis ini tergolong sedikit jumlahnya dimana kelompok aktivis terdiri dari pejabat partai penuh waktu, dan pemimpin partai / kelompok kepentingan. Adapun bentuk partisipasi politik yang sering dilakukan oleh pemuda, dimana para pemuda melakukan aksi demonstrasi pemogokan dan kegiatan protes. Cara yang biasa dilakukan oleh pemilih pemula untuk turut berpartisipasi dalam pemilu yaitu dengan cara bergabung dengan salah satu parpol di daerahnya, mengikuti kegiatan kampanye, menghadiri diskusi politik di daerahnya. Indikator utama yang dimiliki oleh setiap pemilih pemula yang dianggap mendasari atau melatarbelakangi tingkat partisipasi politik pemula adalah tingkat pendidikan, dan jenis kelamin. Setiap komunitas masyarakat memiliki latar belakang tertentu yang dapat diungkap beraneka ragam. Keragaman latar belakang tersebut akan mempunyai pengaruh terhadap tingkat partisipasi politik pemilih pemula dalam pelaksanaan pemilu, dan menjadi bagian partisipasi dalam dinamika kehidupan politik. Kegiatan politik yang mencakup dalam konsep partisipasi politik mempunyai bentuk dan intensitas.

Dalam konsep demikian termasuk dalam perbedaan jenis

partisipasi. Partisipasi secara aktif tidak intensif yaitu kegiatan yang tidak banyak menyita waktu seperti memberikan suara dalam pemilu, besar sekali jumlahnya. Jumlah orang yang secara aktif dan penuh waktu melibatkan diri dalam politik (aktivis politik, pemimpin partai atau kelompok yang berkepentingan) relatif jumlahnya lebih kecil. 26


Partisipasi seseorang itu dipengaruhi

oleh keadaan sosial masyarakat

(pendidikan dan kedudukan sosial) dan faktor keadaan alam sekitar atau lingkungannya (Budiarjo, 1998: 47). Dalam konteks ini teori partisipasi masyarakat pemilih pemula diarahkan pada berbagai bentuk dan jenis peran serta dan keikutsertaan masyarakat pemilih pemula dalam pemilu legislatif dan pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2014.

2.3.3. Tujuan Partisipasi Politik Adanya kondisi masyarakat yang beraneka ragam tentunya tiap–tiap warga masyarakat mempunyai tujuan hidup yang beragam pula sesuai dengan tingkat kebutuhannya. Upaya memenuhi kebutuhan itu direfleksikan dalam bentuk kegiatan, yang tentunya kebutuhan yang berbeda akan menghasilkan kegiatan yang berbeda pula. Demikian pula dalam partisipasi politiknya tentu tujuan yang ingin dicapai antara warga satu dengan yang lainnya berbeda. Menurut Waimer (Sastroatmodjo, 1995:85) menyatakan bahwa yang menyebabkan timbulnya pergerakan kearah partisipasi yang lebih luas dalam proses politik yaitu: a. Modernisasi di segala bidang berimplikasi pada komersialisme pertanian, industri,

perbaikan

pendidikan,

pengembangan

metode

masa

dan

sebagainya. b. Terjadinya perubahan–perubahan struktur kelas sosial. Perubahan struktur kelas baru itu sebagai akibat dari terbentuknya kelas menengah dan pekerja baru yang semakin meluas dalam era industrialisasi dan modernisasi. Dari hal itu muncul persoalan yaitu siapa yang berhak 27

ikut serta dalam


pembuatan

keputusan–keputusan

politik

yang

akhirnya

membawa

perubahan–perubahan dalam pola partisipasi politik. Kelas menengah baru itu secara praktis menyuarakan kepentingan-kepentingan masyarakat yang terkesan demokratis. c. Pengaruh kaum intelektual dan meningkatnya komunikasi masa merupakan faktor meluasnya komunikasi politik masyarakat. Ide–ide baru seperti nasionalisme, liberisasi akan membangkitkan tuntutan-tuntutan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Komunikasi yang luas mempermudah penyebaran ide–ide seluruh masyarakat. Dengan masyarakat yang belum maju sekalipun akan dapat menerima ide–ide terbaik tersebut secara tepat. Hal itu berimplikasi pada tuntutan–tuntutan rakyat dalam ikut sserta menentukan dan mepengaruhi kebijakan pemerintah. d. Adanya konflik antara

pemimpin–pemimpin politik. Pemimpin politik

yang bersaing memperebutkan kekuasaan seringkali untuk mencapai kemenangan dilakukan dengan cara mencari dukungan masa. Dalam hal mereka beranggapan, adalah sah apabila yang mereka lakukan demi kepentingan rakyat dan dalam upaya memperjuangkan ide–ide partisipasi masa. Implikasinya adalah munculnya tuntutan terhadap hak–hak rakyat, baik hak asasi manusia, keterbukaan, demokratisasi, maupun isu-isu kebebasan pers. Dengan demikian pertentangan dan perjuangan kelas menengah kekuasaan mengakibatkan perluasan hak pilih rakyat. e. Adanya keterlibatan pemerintah yang semakin meluas dalam urusan sosial, ekonomi dan kebudayaan. Meluasnya ruang lingkup aktivitas pemerintah ini seringkali merangsang tumbuhnya tuntutan–tuntutan yang berorganisasi 28


untuk ikut serta dalam mempengaruhi

keputusan politik. Hal tersebut

merupakan konsekuensi dari perbuatan pemerintah dalam segala bidang kehidupan. Menurut David (Sastroatmodjo, 1995: 85) partisipasi politik bertujuan untuk mempengaruhi penguasa dalam arti memperkuat maupun dalam pengertian menekannya sehingga mereka memperhatikan atau memenuhi kepentingan pelaku partisipasi. Tujuan tersebut sangat beralasan karena sasaran partisipasi politik adalah lembaga–lembaga politik atau pemerintah yang memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan politik.

2.3.4. Landasan Partisipasi Politik Huntington dan Nelson (1994:21) mengemukakan bahwa landasan yang lazim digunakan untuk menyelenggarakan pasrtisipasi politik adalah: a. Kelas: perorangan–perorangan dengan status sosial, pendapatan, pekerjaan yang serupa. b. Kelompok / komunal: perorangan–perorangan dari ras, agama, bahasa dan etnisitas yang sama. c. Lingkungan: perorangan–perorangan yang secara geografis bertempat tinggal berdekatan satu sama lain. d. Partai: Perorangan yang mengidentifikasikan diri dengan organisasi formal yang sama yang berusaha untuk meraih atau mempertahankan kontrol atas bidang–bidang eksekutif dan legislatif pemerintahan. e. Golongan: perorangan–perorangan yang dipersatukan oleh interaksi yang terus menerus atau intens satu sama lain, dan salah satu manifestasinya 29


adalah pengelompokkan patron klien, artinya satu golongan melibatkan pertukaran manfaat-manfaat secara timbal balik diantara peroranganperorangan yang mempunyai sistem status, kekayaan dan pengaruh yang tidak sederajat. Hermawan (2001: 72) berpendapat bahwa yang berkaitan dengan faktor– faktor yang mempengaruhi perilaku politik, adalah: a. Lingkungan sosial politik tidak langsung seperti sistem politik, media masa, sistem budaya, dan lain–lain. b. Lingkungan politik langsung yang mempengaruhi dan membentuk kepribadian aktor seperti keluarga, teman, agama, kelas dan sebagainya. c. Struktur kepribadian yang tercermin dalam sikap individu. d. Faktor sosial politik langsung berupa situasi, yaitu keadaan yang mempengaruhi aktor secara langsung ketika hendak melakukan suatu kegiatan politik, seperti suasana kelompok, ancaman, dan lain–lain.

2.4.

Perilaku Pemilih Perilaku pemilih merupakan tingkah laku seseorang dalam menentukan

pilihannya yang dirasa paling disukai atau paling cocok. Secara umum teori tentang perilaku memilih dikategorikan kedalam dua kubu yaitu; Mazhab Colombia dan Mazhab Michigan (Fadilah Putra,2003: Hal 201). Mazhab Colombia menekankan pada faktor sosiologis dalam membentuk perilaku masyarakat dalam menentukan pilihan di pemilu. Model ini melihat masyarakat sebagai satu kesatuan kelompok yang bersifat vertikal dari tingkat yang terbawah hingga yang teratas. Penganut pendekatan ini percaya bahwa masyarakat terstruktur oleh norma-norma dasar sosial 30


yang berdasarkan atas pengelompokan sosiologis seperti agama, kelas (status sosial), pekerjaan, umur, jenis kelamin dianggap mempunyai peranan yang cukup menentukan dalam membentuk perilaku memilih. Oleh karena itu preferensi pilihan terhadap suatu partai politik merupakan suatu produk dari karakteristik sosial individu yang bersangkutan (Affan Gafar,1992: Hal 43) Perilaku pemilih juga dapat dianalisis menggunakan tiga pendekatan yaitu: a.

Pendekatan Sosiologis Pendekatan ini pada dasarnya menjelaskan bahwa kharakteristik

sosial dan pengelompokan-pengelompokan sosial mempunyai pengaruh yang cukup

signifikan

dalam

menentukan

pilihan

pemilih.

Pendekatan

sosiologis dilandasi oleh pemikiran bahwa determinan pemilih dalam respon politiknya adalah status sosio-ekonomi, afiliasi religious. Dengan kata lain, pendekatan ini didasarkan pada ikatan sosial pemilih dari segi etnik, ras, agama, keluarga dan pertemanan yang dialami oleh agen pemilih secara historis. Pengelompokan sosial seperti umur (tua-muda), jenis kelamin (lakiperempuan) agama dan semacamnya dianggap mempunyai peranan yang cukup menentukan dalam membentuk pengelompokan sosial baik secara formal

seperti

keagamaan,

keanggotaan

seseorang dalam

organisasi-organisasi

organisasi-organisasi

profesi, dan sebagainya, maupun

kelompok-kelompok informal seperti keluarga, pertemuan, kelompok-kelompok

kecil

ataupun

lainnya. Merupakan sesuatu yang sangat vital

dalam memahami perilaku politik seseorang, karena kelompok-kelompok inilah yang mempunyai peranan yang sangat besar dalam menentukan sikap, 31


persepsi dan orientasi seseorang. b.

Pendekatan Psikologis Pendekatan

ini pada dasarnya

melihat

sosialisasi sebagai

determinasi dalam menentukan perilaku politik pemilih, bukan kharakteristik sosiologis. Pendekatan ini menjelaskan bahwa sikap seseorang merupakan refleksi dari keperibadian seseorang yang menjadi variabel yang cukup menentukan dalam mempengaruhi perilaku politik seseorang. Oleh karena itu, pendekatan psikologi menekankan pada tiga aspek psikologis sebagai kajian utama, yaitu ikatan emosional pada suatu partai politik, orientasi terhadap isu-isu dan orientasi terhadap kandidat. Pertama, sikap merupakan fungsi kepentingan, artinya penilaian terhadap suatu objek diberikan berdasarkan motivasi, minat dan kepentingan orang tersebut; kedua, sikap merupakan fungsi penyesuaian diri artinya seseorang bersikap tertentu merupakan akibat dari keinginan orang itu untuk sama atau tidak sama dengan tokoh yang dijadikan panutan; ketiga, sikap merupakan fungsi eksternalisasi dan pertahanan diri, artinya sikap seseorang itu merupakan upaya utuk mengatasi konflik batin dan tekanan psikis dan eksternalisasi diri seperti proyeksi, idealisasi, rasionalisasi dan identifikasi. Kedua pendekatan tersebut di atas melihat bahwa perilaku pemilih bukanlah keputusan yang dibuat pada saat menjelang atau ketika berada dibilik suara, tapi sudah ditentukan jauh sebelumnya, bahkan sebelum kampanye dimulai. Oleh karena itu tidak cukup menjelaskan perilaku politik dengan hanya menggunakan kedua pendekatan tersebut, tetapi juga dibutuhkan pendekatan rasional. 32


c.

Pendekatan Rasional Melihat bahwa pemilih akan menentukan pilihan berdasarkan

penilaiannya terhadap isu-isu politik dan kandidat yang diajukan, artinya para pemilih

dapat

menentukan

pilihannya

berdasarkan

pertimbangan-

pertimbangan rasional. Untuk mengetahui jenis pemilih berikut ini juga akan dijelaskan tentang jenis-jenis pemilih.( Muhamad Asfar,2004: Hal 137-149). a.

Pemilih Rasional Pemilih dalam hal ini mengutamakan kemampuan partai politik atau

calon peserta pemilu dengan program kerjanya, mereka melihat program kerja tersebut melalui kinerja partai atau kontestan dimasa lampau, dan tawaran program yang diberikan sang calon atau partai politik dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang sedang terjadi. Pemilih jenis ini memiliki ciri khas yang tidak begitu mementingkan ikatan ideologi kepada suatu partai politik atau seorang kontestan. Hal yang terpenting bagi pemilih jenis ini adalah apa yang bisa dan yang telah dilakukan oleh sebuah partai atau seorang kontestan pemilu. b.

Pemilih Kritis Proses untuk menjadi pemilih ini bisa terjadi melalui 2 hal yaitu

pertama, jenis pemilih ini menjadikan nilai ideologis sebagai pijakan untuk menentukan kepada partai atau kontestan pemilu mana mereka akan berpihak dan selanjutnya mereka akan mengkritisi kebijakan yang akan atau yang telah dilakukan. Kedua, bisa juga terjadi sebaliknya dimana pemilih tertarik dahulu dengan program kerja yang ditawarkan sebuah partai atau kontestan 33


pemilu baru kemudian mencoba memahami nilai-nilai dan paham yang melatarbelakangi pembuatan sebuah kebijakan. Pemilih jenis ini adalah pemilih yang kritis, artinya mereka akan selalu menganalisis kaitan antara ideologi partai dengan kebijakan yang akan dibuat. c.

Pemilih Tradisional Jenis pemilih ini memiliki orientasi ideologi yang sangat tinggi dan

tidak terlalu melihat kebijakan partai politik atau seorang kontestan sebagai sesuatu yang penting dalam pengambilan keputusan. Pemilih tradisional sangat mengutamakan kedekatan sosial-budaya, nilai, asal usul, paham dam agama sebagai ukuran untuk memilih sebuah partai politik atau kontestan pemilu. Kebijakan seperti yang berhubungan dengan masalah ekonomi, kesejahteraan, pendidikan dan yang lainnya dianggap sebabagi prioritas kedua. Pemilih jenis ini sangatlah mudah dimobilisasi selama masa kampanye, pemilih jenis ini memiliki loyalitas yang sangat tinggi. Mereka menganggap apa saja yang dikatakan oleh seorang kontestan pemilu atau partai politik yang merupakan kebenaran yang tidak bisa ditawar lagi. d.

Pemilih Skeptis Pemilih jenis ini tidak memiliki orientasi ideologi yang cukup tingi

dengan sebuah partai politik atau kontestan pemilu, Pemilih jenis ini juga tidak menjadikan sebuah kebijakan menjadi suatu hal yang penting. Kalaupun mereka berpartisipasi dalam pemilu, biasanya mereka melakukannya secara acak atau rendom. Mereka berkeyakinan bahwa siapapun yang menjadi pemenang dalam pemilu, hasilnya sama saja, tidak ada perubahan yang berarti yang dapat terjadi bagi kondisi dari daerah atau Negara ini. 34


Dari penjelasan di atas, kajian penelitian ini memfokuskan pada pendekatan sosiologis yang didasarkan pada ikatan sosial pemilih dari segi etnik, ras, agama, keluarga dan pertemanan yang dialami oleh pemilih secara historis. Dan juga pengelompokkan sosial lainnya seperti umur, jenis kelamin, jenis pekerjaan dan lain sebagainya.

2.5.

Teori Pilihan Rasional Teori pilihan rasional Coleman tampak jelas dalam gagasan dasarnya bahwa

“tindakan perseorangan mengarah pada suatu tujuan dan tujuan itu (dan juga tindakan) ditentukan oleh nilai atau pilihan (preferensi)”. Untuk memberikan analogi dalam merealisasikam teorinya Coleman menggunakan dua unsur utama yakni aktor dan sumber daya adalah sesuatu yang menarik perhatian dan yang dapat dikontrol oleh aktor. Friedman dan Hecter (1988), teori pilihan rasional memusatkan perhatian pada aktor. Aktor dipandang sebagai manusia yang mempunyai tujuan atau mempunyai maksud. Artinya aktor mempunyai tujuan dan tindakannya tertuju pada upaya untuk mencapai tujuan itu, Aktorpun dipandang mempunyai pilihan (atau nilai,keperluan). Teori pilihan rasional tak menghiraukan apa yang menjadi pilihan atau apa yang menjadi sumber pilihan aktor. Yang terpenting adalah kenyataan bahwa tindakan dilakukan untuk mencapai tujuan yang sesuai dengan tingkatan pilihan aktor. Interpretasi teori pilihan rasional dalam penelitian ini adalah bahwa tindakan pemilih baik secara individu maupun berkelompok dalam melakukan sebuah tindakan untuk berpartisipasi ataupun menggunakan hak pilih dalam pemilu mengarah pada 35


sebuah tujuan yang sudah tentu didasarkan oleh nilai ataupun sebuah pilihan. (Randy R dan Rian Nugroho,2007: Hal 103-104)

2.6.

Pemilihan Umum (Pemilu)

2.6.1

Pengertian Pemilihan Umum (Pemilu) Berdasarkan UUD 1945 Bab I Pasal 1 ayat (2) kedaulatan berada ditangan

rakyat dan dilakukan menurut Undang-Undang Dasar. Dalam demokrasi modern yang menjalankan kedaulatan itu adalah wakil-wakil rakyat yang ditentukan sendiri oleh rakyat. Untuk menentukan siapakah yang berwenang mewakili rakyat maka dilaksanakan pemilihan umum. Pemilihan umum adalah suatu cara memilih wakilwakil rakyat yang akan duduk di lembaga perwakilan rakyat serta salah satu pelayanan hak-hak asasi warga Negara dalam bidang politik (Kusnardi, M. dan Ibrahim, 1994: hlm. 329) Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2007 tentang penyelenggara pemiliham umum dinyatakan bahwa pemilihan umum, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilihan umum (Pemilu) merupakan salah satu hak asasi warga negara yang sangat prinsipil. Karenanya dalam rangka pelaksanaan hak-hak asasi adalah suatu keharusan bagi pemerintah untuk melaksanakan pemilu. Sesuai dengan asas bahwa rakyatlah yang berdaulat maka semuanya itu harus dikembalikan kepada rakyat untuk menentukannya. Adalah suatu pelanggaran suatu hak asasi apabila pemerintah tidak

36


mengadakan pemilu atau memperlambat pemilu (Kusnardi, M. dan Ibrahim, 1994: hlm. 329) Dari pengertian di atas bahwa pemilu adalah sarana mewujudkan pola kedaulatan rakyat yang demokratis dengan cara memilih wakil-wakil rakyat, Presiden dan Wakil Presiden secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Karena pemilu merupakan hak asasi manusia, maka pemilu tahun 2014, warga negara yang terdaftar pada daftar pemilih, berhak memilih langsung wakil-wakilnya dan juga memilih langsung Presiden dan Wakil Presidennya.

2.6.2. Tujuan Pemilihan Umum Tujuan pemilu adalah menghasilkan wakil-wakil rakyat yang representatif dan selanjutnya menentukan pemerintahan. Dalam UUD 1945, Bab VII B pasal 22 E ayat (2) pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Presiden dan Wakil Presiden serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), kemudian dijabarkan dalam UU RI Nomor 15 tahun 2011 bahwa pemilihan umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat sesuai dengan amanat konstitusional yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2.6.3. Asas Pemilihan Umum Berdasarkan Pasal 22 E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indoneisa tahun 1945, Pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pengertian asas pemilu adalah :

37


a. Langsung, yaitu rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk secara langsung memberikan suaranya sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa perantara. b. Umum, pada dasarnya semua warga negara yang memenuhi persyaratan minimal dalam usia, yaitu sudah berumur 17 tahun atau telah pernah kawin, berhak ikut memilih dalam pemilu. Warga negara yang sudah berumur 21

tahun berhak dipilih dengan tanpa ada diskriminasi

(pengecualian). c. Bebas, setiap warga negara yang memilih menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun/dengan apapun. Dalam melaksanakan haknya setiap warga negara dijamin keamanannya, sehingga dapat memilih sesuai dengan kehendak hati nurani dan kepentingannya. d. Rahasia, dalam memberikan suaranya, pemilih dijamin bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak manapun dan dengan apapun. Pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada siapapun suaranya akan diberikan. e. Jujur, dalam penyelenggaraan pemilu seitap penyelenggara/pelaksana pemilu, pemerintah dan partai politik peserta pemilu, pengawas, dan pemantau pemilu, termasuk pemilih serta semua pihak yang terlibat secara tidak langsung harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. f. Adil, berarti dalam penyelenggaraan pemilu setiap pemilih dan parpol perserta pemilu mendapat perlakuan yang sama serta bebas dari kecurangan pihak manapun. 38


2.6.4. Sistem Pemilihan Umum Dalam ilmu politik dikenal bermacam-maca sistem pemilihan umum, akan tetapi umumnya berkisar pada dua prinsip pokok, yaitu: “single member constituency (satu daerah pemilihan memilih satu wakil; biasanya disebut Sistem Distrik) dan multi-member constituency (satu daerah pemilihan memilih beberapa wakil; biasanya dinamakan prorportional Representation atau sistem Perwakilan Berimbang)” (Rahman, 2007:151). a. Single-member constituency (Sistem Distrik) Sistem ini merupakan sistem pemilihan yang paling tua dan didasarkan atas kesatuan geografis (yang biasanya disebut distrik karena kecilnya daerah yang diliputi) mempunyai satu wakil dalam Dewan Perwakilan Rakyat. Untuk keperluan itu daerah pemilihan dibagi dalam sejumlah besar distrik dan jumlah wakil rakyat dalam Dewan Perwakilan Rakyat ditentukan oleh jumlah distrik. Dalam pemilihan umum legislatif tahun 2014, untuk anggota Dewan Perwakilan Daerah pesertanya perseorangan menggunakan sistem distrik. b. Multi-member constituency (sistem Perwakilan Berimbang) Satu daerah pemilihan memilih beberapa wakil, biasanya dinamakan prorportional representation atau sistem perwakilan berimbang. Sistem ini dimaksud untuk menghilangkan beberapa kelemahan dari sistem distrik. Gagasan pokok ialah bahwa jumlah kursi yang diperoleh oleh suatu golongan atau partai adalah sesuai dengan jumlah suara yang diperolehnya. Untuk ini diperlukan suatu pertimbangan (Rahman, 39


2007:151). Jumlah total anggota Dewan Perwakilan Rakyat ditentukan atas dasar pertimbangan dimana setiap daerah pemilih memilih sejumlah wakil sesuai dengan banyaknya penduduk dalam daerah pemilihan itu. Indonesia merupakan salah satu negara demokrasi dimana dengan adanya sistem

pemilihan

umum

yang

bebas

untuk

membentuk

dan

terselenggaranya pemerintahan yang demokratis. Hal ini sesuai dengan tujuan negara Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia dilaksanakan sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasrkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilu 2014 dilakukan dua kali, dimana pemilu pertama untuk memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD (legislatif) kemudian pemilu ke dua yaitu memilih Perseiden dan Wakil Presiden (eksekutif). Dalam pemilu legislatif rakyat dapat memilih secara langsung wakil - wakil mereka yang akan duduk di kursi DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Pada pemilihan umum anggota legislatif menggunakan sistem proporsional dengan daftar calon terbuka dimana dalam memilih, rakyat dapat mengetahui siapa saja calon wakilwakilnya yang akan mewakili daerahnya. Selain dilaksanakan sistem proporsional juga adanya sistem distrik dalam pemilihan untuk anggota DPD (Dewan Perwakilan Daerah). Dengan adanya sistem pemilihan umum yang terbuka inilah diharapkan dapat memilih wakil-wakil rakyat

40


yang mempunyai integritas dan benar-benar mewakili aspirasi, keragaman, kondisi, serta keinginan dari rakyat yang memilihnya.

2.7.

Kerangka Konsep Penelitian Kedaulatan rakyat merupakan bentuk pelaksanaan demokrasi di negara kita,

dimana Pemilu yang diatur dalam regulasi, baik melalui Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah untuk memilih partai politik dan calon-calonnya, baik yang akan menjadi calon legislatif maupun calon presiden dan calon wakil presiden. Untuk itu penelitian tentang persepsi terhadap partai politik dan perilaku memilih dalam pelaksanaan Pemilu Legislatif maupun Pemilu Presiden dan Wakil Presiden merupakan upaya untuk mengetahui partisipasi dan pemahaman masyarakat, sebagai salah satu wujud pelaksanaan partisipasinya dalam pembangunan bangsa, khususnya melalui ikut berperan aktif dalam pemilu. Berikut ini adalah gambar kerangka konsep penelitian:

41


Gambar 2.2 Kerangka Konsep Penelitian

42


BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1.

Lokasi dan Waktu Penelitian Lokasi Penelitian adalah Kabupaten Ende Propinsi Nusa Tenggara Timur.

Waktu penelitian dilaksanakan selama 2 bulan, terhitung sejak penyusunan proposal penelitian. Adapun jadwal penelitian adalah sebagai berikut: Tabel 3.1 Jadwal Penelitian WAKTU NO

KEGIATAN

1

Penyusunan Karakteristik Responden Penyusunan Kuesioner Penyusunan materi FGD Pembuatan Proposal Seminar Proposal

2 3 4 5 5 6 7 8 9 10

3.2

Juni

Juni

Juni

29 Juni

Juli

Juli

Juli

Juli

8-13

15-20

22-27

4 Juli

6-11

13-18

20-25

27-30

Pengumpulan data kuesioner dan FGD Input data dan analisis data Penyusunan Laporan Seminar Hasil Perbaikan laporan dan Penjilidan Penyerahan Laporan

Ruang Lingkup Penelitian Pada penelitian ini, peneliti akan membahas persepsi memilih (Voting

Behaviour) masyarakat terhadap partai politik, perilaku memilih masyarakat terhadap 43


calon legislatif, dan calon presdien dan calon wakil presiden pada pemilu tahun 2014 di Kabupaten Ende. Adapun pertimbangannya yaitu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende belum pernah melakukan riset tentang persepsi masyarakat dalam memilih dan perilaku memilih masyarakat pada pemilu legislatif dan pemilu presiden dan wakil presiden. Selain itu, berupaya membangun tradisi pembuatan kebijakan berbasis riset. Oleh karena itu hasil riset ini dapat dijadikan acuan bagi pembuatan kebijakan dan evaluasi pelaksanaan pemilu di Kabupaten Ende.

3.3

Metode Penelitian Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif, yaitu metode

penelitian yang tujuannya untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai setting sosial atau dimaksudkan untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial, dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti antara fenomena yang diuji. (Wikipedia Bahasa Indonesia). Dalam penelitian ini, peneliti telah memiliki definisi jelas tentang subjek penelitian yang akan menggunakan pertanyaan who dalam menggali informasi yang dibutuhkan. Tujuan dari penelitian deskriptif adalah menghasilkan gambaran

akurat

tentang sebuah

kelompok, menggambarkan

mekanisme sebuah proses atau hubungan, memberikan gambaran lengkap baik dalam bentuk verbal atau numerikal, menyajikan informasi dasar akan suatu hubungan, menciptakan seperangkat kategori dan mengklasifikasikan subjek penelitian, menjelaskan seperangkat tahapan atau proses, serta untuk menyimpan informasi bersifat kontradiktif mengenai subjek penelitian.

44


3.4

Jenis dan Sumber Data Jenis data dalam penelitian ini adalah data kualitatif dan data kuantitatif. Data

kualitatif yaitu data yang tidak bisa diukur atau dinilai dengan angka secara langsung. Data kuantitatif, yaitu data yang dilambangkan dengan angka-angka dan simbol. Sedangkan berdasarkan sumbernya maka dapat dibedakan menjadi data primer dan data sekunder. Data primer yang diperlukan mencakup: a. Persepsi masyarakat terhadap partai politik. b. Perilaku memilih masyarakat terhadap calon anggota legislatif. c. Perilaku memilih masyarakat terhadap calon presiden dan calon wakil presiden. d. Data primer yang didasarkan pada peninjauan langsung pada objek yang diteliti untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan. Data primer diperoleh dari para pemilih pada pemilu legislatif dan pemilu presiden dan wakil presiden, pengurus partai politik, calon legislatif (terpilih dan tidak terpilih, tim sukses (kandidat terpilih dan tidak terpilih), masyarakat sipil (pegiat politik dan pemilu), penyelenggara pemilu (KPU Kabupaten dan Panwaslu), pemerintah daerah serta tokoh masyarakat, tokoh agama, dan pemilih pemula. Data sekunder adalah data yang diperoleh lewat hasil publikasi atau dokumendokumen yang disiapkan oleh pihak tertentu. Adapun data sekunder yang diperlukan meliputi: a. Jumlah parpol peserta pemilu tahun 2014 di Kabupaten Ende b. Jumlah daftar pemilih pada pemilu tahun 2014 di Kabupaten Ende

45


c. Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih pada pemilu legislatif tahun 2014 di Kabupaten Ende d. Jumlah pemilih pada pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2014 di Kabupaten Ende e. Deskripsi tempat penelitian, mencakup keadaan geografis, jumlah penduduk, luas wilayah dan sebagainya. f. Peta politik dan gambaran DPRD, serta gambaran kecamatan di Kabupaten Ende Data sekunder diperoleh dari KPUD Ende, BPS Kabupaten Ende, Sekretariat DPRD Kabupaten Ende dan instansi lainnya yang terkait. 3.5

Teknik Pengumpulan Data Pengumpulan data pada penelitian ini dilaksanakan dengan: a. Angket Metode ini juga disebut sebagai metode kuesioner atau dalam bahasa Inggris disebut questionnaire (daftar pertanyaan). Metode angket berbentuk rangkaian atau kumpulan pertanyaan yang disusun secara sistematis dalam sebuah daftar pertanyaan, kemudian diberikan kepada responden untuk diisi. Adapun angket yang akan digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan angket langsung tertutup. Yakni angket yang sudah disediakan alternatif jawaban dari peneliti, yang harus dipilih oleh responden tanpa kemungkinan untuk memberikan jawaban lain. Responden harus memilih salah satu jawaban yang menurut pendapatnya paling tepat (benar). Metode ini digunakan untuk memperoleh data tentang persepsi masyarakat pada partai politik dan perilaku memilih dalam pemilu legislatif 46


tahun 2014 di Kabupaten Ende. Data yang diperoleh dari angket tersebut nantinya akan dikelola dalam bentuk numerik dengan menggunakan rumus statistik. b. Wawancara mendalam (indepth interview) terhadap informan kunci (key informan), dengan menggunakan pedoman wawancara yaitu untuk mendapatkan informasi yang lengkap atas respon yang diberikan oleh informan sampai diperoleh informasi yang lengkap yang sesuai dengan tujuan penelitian. c. Dokumentasi yaitu memperoleh data dan informasi melalui catatan, hasil publikasi maupun dokumen yang telah disiapkan oleh instansi terkait. d.

Studi kepustakaan (library research) yaitu melakukan kegiatan penelitian dengan cara mempelajari buku-buku dan jurnal-jurnal yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti.

3.6

Analisis Data Teknik analisa data merupakan alat bantu yang digunakan untuk menyajikan

data dalam bentuk yang lebih ringkas sehingga mempermudah memberi jawaban pada masalah yang bersifat deskriptif. Teknik analisa data yang digunakan adalah “statistik deskriptif” untuk menganalisis data persepsi masyarakat pada partai politik dan perilaku memilih terhadap caleg dan calon presiden calon wakil presiden. Data primer yang terkumpul melalui kuesioner diolah dengan melakukan inputing, editing, coding, tabulating dan menganalisis data. Proses menganalisis data dengan “metode statistik deskriptif” dimulai dengan membuat pembobotan yang bertujuan memaknai tingkat kepentingan (degree oh important) dari masing-masing 47


pertanyaan. Selanjutnya dibuat skoring dengan menggunakan skala tingkat (rating scale) menurut “Skala Likert”. Skala ini terbentuk dalam lima kategori jawaban dari setiap item yang disusun. Masing-masing jawaban diberi skor secara konsisten. Pemberian skor ini mencerminkan derajat respon dari responden, sehingga skor tersebut dinyatakan dalam bilangan bulat 1,2,3,4 dan 5 untuk setiap jawaban (skala ordinal). Setiap pertanyaan diberi skor tertinggi lima untuk jawaban yang sangat diharapkan, dan diberi skor terendah satu untuk jawaban yang sangat tidak diharapkan. Selanjutnya untuk mengetahui gambaran perilaku memilih maka dibuat kategorisasi terhadap nilai rata-rata (mean) dengan tujuan untuk menempatkan setiap aspek yang diteliti ke dalam kelompok yang terpisah secara berjenjang. Pengkategoriannya adalah sebagai berikut: jika skor berada dibawah 20% kategori sangat tidak setuju; 20% - 40% kategori tidak setuju; 40% - 60% kategori netral; 60% - 80% kategori setuju dan 80%-100% sangat setuju.

3.7

Populasi dan Sampel

3.7.1. Populasi Penelitian ini mengambil populasi masyarakat yang ikut memilih pada pemilu legislatif dan pemilu presiden wakil presiden tahun 2014 dalam wilayah Kabupaten Ende. Adapun jumlah orang yang ikut memilih calon legislatif dan calon presiden wakil presiden dari masing-masing wilayah pemilihan di Kabupaten Ende dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

48


Tabel 3.2 Jumlah Daftar Pemilih Tetap Pemilu Legislatif di Kabupaten Ende.

NO

KECAMATAN

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

2 Detukeli Detusoko Ende Ende Selatan Ende Tengah Ende Timur Ende Utara Kelimutu Kotabaru Lepembusu-Kelisoke Lio Timur Maukaro Maurole Nangapanda Ndona Ndona Timur Ndori Pulau Ende Wewaria Wolojita Wolowaru TOTAL

DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH 3 4 5 1.768 2.066 3.834 3.662 4.722 8.384 4.253 5.667 9.920 7.556 8.359 15.915 7.662 8.702 16.364 5.762 6.685 12.447 4.892 5.949 10.841 1.808 2.360 4.168 2.801 3.127 5.928 1.607 1.828 3.435 1.938 2.437 4.375 2.251 2.421 4.672 3.040 3.412 6.452 5.757 7.115 12.872 3.963 4.825 8.788 1.270 1.640 2.910 1.287 1.901 3.188 2.852 3.238 6.090 4.885 5.626 10.511 1.715 2.255 3.970 4.022 5.575 9.597 74.751 89.910 164.661

Sumber: Data KPU Kab. Ende 2014

49


Tabel 3.3 Jumlah Daftar Pemilih Tetap Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kabupaten Ende NO

KECAMATAN

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

2 Detukeli Detusoko Ende Ende Selatan Ende Tengah Ende Timur Ende Utara Kelimutu Kotabaru Lepembusu-Kelisoke Lio Timur Maukaro Maurole Nangapanda Ndona Ndona Timur Ndori Pulau Ende Wewaria Wolojita Wolowaru TOTAL

DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH 3 4 5 1.774 2.117 3.891 3.648 4.759 8.407 4.370 5.721 10.091 7.648 8.466 16.114 8.375 10.045 18.420 6.078 6.969 13.047 4.975 6.019 10.994 1.859 2.392 4.251 2.797 3.163 5.960 1.571 1.840 3.411 1.964 2.543 4.507 2.201 2.421 4.622 3.155 3.610 6.765 6.035 7.362 13.397 3.842 4.791 8.863 1.380 1.777 3.157 1.315 1.957 3.272 2.785 3.192 5.977 4.964 5.779 10.743 1.753 2.293 1.046 4.156 5.746 9.902 76.645 92.962 169.607

Sumber: Data KPU Kab. Ende 2014

Tabel 3.4 Jumlah Populasi Penelitian Berdasarkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang telah menggunakan hak pilihnya di Kabupaten Ende JENIS DATA

JUMLAH

Daftar Pemilih Tetap Pemilu Legislatif Daftar Pemilih Yang Menggunakan Hak Pilihnya dalam Pemilu Legislatif Daftar Pemilih Tetap Pemilu Presiden Daftar Pemilih Yang Menggunakan Hak Pilihnya dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Sumber: data KPU Kab.Ende 2014

50

164.661 131.015 169.607 127.404


3.7.2. Sampel Dari jumlah populasi tersebut di atas maka sampelnya dapat dihitung dengan menggunakan persamaan Slovin (Umar, 2002:141-1412) sebagai berikut:

dimana : n = jumlah sampel N = jumlah populasi Moe = Margin of error Maximum (kesalahan yang masih ditoleransi diambil 10%). n

131.015 131.015 131.015 131.015     99,92  100 2 1  131.015 (010) 1  131.015(0.01) 1  1310,15 1.311,15

Jadi yang menjadi sampel dari pemilih yang melakukan pilihan pada pemilu legislatif adalah sejumlah 100 orang. Sedangkan sampel untuk pemilu presiden wakil presiden dihitung sebagai berikut: n

129.404 129.404 129.404 129.404     99,92 2 1  129.404(0.01) 1  1294,04 1295,04 1  129.404 (0.10)

Sehingga sampel untuk pemilu presiden wakil presiden adalah 100 orang. Adapun metode penentuan sampel dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik Random Sampling, yaitu cara pengambilan sampel dari anggota populasi secara acak tanpa memperhatikan strata (tingkatan) dalam anggota populasi tersebut. Adapun untuk menentukan jumlah sampel setiap kecamatan Prosentase.

51

peneliti menggunakan Rumus


Dimana: N = Sampel F = Jumlah populasi setiap kecamatan n = Jumlah populasi keseluruhan Maka dengan menggunakan rumus Prosentase diperoleh seperti tabel di bawah ini.

Tabel 3.5 Jumlah Sampel Penelitian Pemilu Legislatif No

Kecamatan

Jumlah yang memilih

X

Jumlah sampel

1

Detukeli

2,874

131,015

2.193641949

2

2

Detusoko

6,803

131,015

5.192535206

5

3

Ende

8,571

131,015

6.541999008

7

4

Ende Selatan

12,597

131,015

9.614929588

10

5

Ende Tengah

11,808

131,015

9.012708468

9

6

Ende Timur

9,829

131,015

7.502194405

8

7

Ende Utara

8,688

131,015

6.631301759

7

8

Kelimutu

3,465

131,015

2.644735336

3

9

Kota Baru

4,436

131,015

3.385871847

3

10

Lepembusu Kelisoke

2,725

131,015

2.079914514

2

11

Lio Timur

3,417

131,015

2.608098309

3

12

Maukaro

3,489

131,015

2.663053849

3

13

Maurole

4,982

131,015

3.802618021

4

14

Nangapenda

10,627

131,015

8.111284967

8

15

Ndona

7,339

131,015

5.601648666

6

16

Ndona Timur

2,404

131,015

1.8349044

2

17

Ndori

2,530

131,015

1.931076594

2

18

Pulau Ende

4,438

131,015

3.387398389

3

19

Wewaria

8,618

131,015

6.577872763

7

20

Wolojita

3,252

131,015

2.482158531

2

21

Wolowaru

8,123

131,015

6.200053429

6

100

100

Jumlah

131,015

Sumber: Data KPU Kabupaten Ende, diolah

52


Tabel 3.6 Jumlah Sampel Penelitian Pemilu Presiden dan Wakil Presiden No

Kecamatan

Jumlah yang memilih

X

Jumlah sampel

1

Detukeli

2,974

129404

2.298228803

2

2

Detusoko

6,899

129404

5.331365336

5

3

Ende

8,503

129404

6.570894254

7

4

Ende Selatan

12,150

129404

9.389199716

9

5

Ende Tengah

11,806

129404

9.123365584

9

6

Ende Timur

9,637

129404

7.44721956

7

7

Ende Utara

8,575

129404

6.626533956

7

8

Kelimutu

3,357

129404

2.594201107

3

9

Kota Baru

4,529

129404

3.499891812

3

10

Lepembusu Kelisoke

2,582

129404

1.995301536

2

11

Lio Timur

3,321

129404

2.566381256

3

12

Maukaro

3,380

129404

2.6119749

3

13

Maurole

4,924

129404

3.805137399

4

14

Nangapenda

11,209

129404

8.662019721

9

15

Ndona

7,094

129404

5.482056196

5

16

Ndona Timur

2,316

129404

1.789743748

2

17

Ndori

2,548

129404

1.969027233

2

18

Pulau Ende

4,261

129404

3.292788476

3

19

Wewaria

8,333

129404

6.439522735

6

20

Wolojita

3,206

129404

2.477512287

2

21

Wolowaru

7,800

129404

6.027634385

6

129,404

129404

100

100

Jumlah

Sumber: Data KPU Kabupaten Ende, diolah

53


BAB IV PEMBAHASAN PENELITIAN

Pembahasan penelitian terbagi kedalam beberapa bagian pembahasan yang dimulai dari bagian pertama yang meliputi gambaran tentang Kabupaten Ende yang meliputi peta politik, gambaran DPRD, gambaran kecamatan ,jumlah penduduk dan mata pencaharian penduduk di Kabupaten Ende. Selanjutnya bagian kedua yaitu pembahasan karakteristik responden. Bagian ketiga akan diuraikan persepsi pemilih terhadap partai politik. Bagian keempat menjelaskan perilaku memilih calon legislatif (Caleg) dan bagian kelima menjelaskan perilaku memilih calon presiden dan calon wakil presiden (Capres dan Cawapres).

4.1.

Gambaran Kabupaten Ende

4.1.1. Kondisi Politik Kabupaten Ende Berdasarkan data deskripsi kondisi sosial politik dari Kesbangpollinmas Kabupaten Ende, bahwa secara umum kondisi sosial politik di wilayah Kabupaten Ende relatif aman terkendali. Hal ini bisa dibuktikan dengan terciptanya tatanan kehidupan sosial politik masyarakat Kabupaten Ende yang demokratis, dinamis, kondusif dan bersatu dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara yang terwujud melalui kemandirian institusi-institusi sosial, politik, kemasyarakatan, profesi, pemuda dan mahasiswa (ORMAS /LSM /PARPOL) Sejalan

dengan

perlunya

meningkatkan

kewaspadaan

secara

berkesinambungan terhadap berbagai perkembangan aktual yang turut berpengaruh 54


pada situasi dan kondisi politik maka Pemerintah Daerah menentukan skala prioritas program kerja dan kegiatan dalam rangka memberikan pendidikan politik bagi masyarakat, antara lain: 1. Penyuluhan Peraturan Undang–Undang politik kepada masyarakat, dilaksanakan setiap tahun dengan sasaran unsur partai politik, organisasi massa, toga / toda / towa dan tokoh pemuda, LSM dan perguruan tinggi se Kabupaten Ende. 2. Koordinasi Forum–forum diskusi politik dilaksanakan setiap tahun dengan sasaran dari unsur partai politik, Ormas, LSM, Wartawan, toga / toda /towa dan tokoh pemuda se Kabupaten Ende. 3. Verifikasi bantuan keuangan partai politik dalam rangka fasilitasi akuntabilitas kinerja partai politik dilaksanakan setiap tahun dengan mendapatkan dukungan dari pemerintah daerah melalui penganggaran dalam APBD II, sasarannya adalah untuk 10 Partai peserta pemilu dengan besaran bervariasi sesuai dengan jumlah perolehan suara / kursi, tujuannya untuk mendukung operasional kinerja partai politik. 4. Keberhasilan kegiatan sosialisasi, komunikasi dan partisipasi politik masyarakat tercermin dalam suksesnya pelaksanaan perhelatan rakyat / pemilu.

4.1.2 Kondisi Keamanan Meningkatnya suasana aman, tertib, demokratis dan kondusif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara merupakan salah satu arah kebijakan pemerintah Kabupaten Ende demi mewujudkan keharmonisan tata 55


kehidupan dan pergaulan sosial masyarakat yang berdasarkan pada azas kekeluargaan dan semangat kegotongroyongan yang berwawasan nusantara. Pokok kebijakan tersebut, selanjutnya dituangkan dalam program kerja dan kegiatan Pemerintah melalui SKPD atau unit yang memiliki tupoksi terkait guna terwujudnya pembangunan kehidupan berpolitik. Adapun program kerja dimaksud sebagai berikut: 1. Program kerja peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan, dengan kegiatan pelatihan Pengendalian Keamanan Lingkungan / Gangguan Keamanan Lingkungan. Target terbentuknya Linmas di 21 Kecamatan, di tahun 2015 akan dibentuk Linmas di Kecamatan Wolojita dan Ndori dilanjutkan dengan kegiatan pelatihan Linmas. Rencana pembangunan pos jaga di setiap kelurahan / desa se Kabupaten Ende 2. Program kerja pemeliharaan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan dan fasilitasi dan penguatan komunitas intelijen Daerah Kabupaten Ende. 4.1.3

Gambaran DPRD Kabupaten Ende Mengawali hasil penelitian lapangan yang dilakukan pada lembaga legislatif

daerah, perlu diberikan gambaran deskriptif tentang kondisi DPRD Kabupaten Ende tahun 2015, dapat ditelusuri dari segi keanggotaan DPRD Kabupaten Ende sebagai wakil rakyat hasil pemilu 2014. Pemilihan Umum Legislatif Kabupaten Ende tahun 2014 mencakup 21 kecamatan

yang dibagi menjadi 4 daerah pemilihan,

masing-masing cakupan wilayah daerah pemilihan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

56


Tabel 4.1 Pembagian Daerah Pemilihan pada Pemilu Tahun 2014 di Kabupaten Ende Daerah Pemilihan

Kecamatan Ende Selatan Ende Tengah

Satu (I)

Ende Utara Ende Timur Nangapanda Pulau Ende

Dua (II)

Ndona Ende Ndona Timur Wewaria Maurole Maukaro

Tiga (III)

Detukeli Kotabaru Lepembusu Kelisoke Detusoko Wolowaru Wolojita

Empat (IV) Ndori Lio Timur Kelimutu Sumber: Sekretariat DPRD Kabupaten Ende Tahun 2014

57


4.1.4 Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Ende Adapun yang menjadi alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ende tahun 2014-2019, adalah seperti tampak pada tabel 4.2 di bawah ini. Tabel 4.2 Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ende 2014 – 2019

No.

Jabatan

Nama

Partai

1

Ketua

Herman Yoseph Wadhi, ST

Golkar

2

Wakil Ketua

Ericos Emanuel Rede

Nasdem

3

Wakil Ketua

Fransiskus Taso, S.Sos

PDIP

Sumber : Sekretariat DPRD Kabupaten Ende Tahun 2014

Berikut ini adalah tabel tentang Struktur Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ende Periode tahun 2014-2019

58


Tabel 4.3 Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ende Tahun 2014 – 2019 NO

NAMA

JABATAN

FRAKSI

1.

Herman Yoseph Wadhi, ST

Ketua merangkap anggota

Golkar

2.

Ericos Emanuel Rede

Wakil Ketua merangkap anggota

Nasdem

3.

Fransiskus Taso, ST

Wakil Ketua merangkap anggota

PDIP

4.

Drs. Albertus Vinsensius Tani

Anggota

Golkar

5.

Yohanes Don Bosco Rega, SH

Anggota

Nasdem

6.

Yulius Rada

Anggota

Gerindra

7.

Antonius Yohanes Bata, SE

Anggota

PDIP

8.

Ruben Lay Riwu

Anggota

Gerindra

9.

Haji Pua Ndale

Anggota

Demokrat

10.

Ir. Don Randa Ma

Sekretaris bukan anggota

Sumber: Sekretariat DPRD Kabupaten Ende Tahun 2014

59


Berikut adalah pembagian fraksi pada DPRD Kabupaten Ende, sebagai berikut: Tabel 4.4 Pembagian Fraksi pada DPRD Kabupaten Ende Tahun 2014-2019 NO

FRAKSI

KETUA FRAKSI

1

Fraksi Nasdem

Oktafianus Moa Mesi, ST

2

Fraksi PKB

Abdul Kadir Hmb, S.Sos

3

Fraksi Hanura

Ruben Lay Riwu

4

Fraksi PDIP

Yustinus Sani, SE

5

Fraksi Golkar

Ir. Ambrosius Reda

6

Fraksi Gerindra

Mohamad Orba Kamu Imma, ST

7

Fraksi Demokrat

Mikhael Tani Badeoda

Sumber: Sekretariat DPRD Kabupaten Ende Tahun 2014

4.1.5 Gambaran Kecamatan Setelah dalam kurun beberapa tahun terakhir mengalami pemekaran beberapa kecamatan di Kabupaten Ende dan hingga kini memiliki 21 kecamatan. Pada masingmasing kecamatan memiliki karakteristik sebagai modal keunggulan dan memiliki keberagaman letak geografis dengan topografi bervariasi, struktur adat bervariasi dan ketinggian dari permukaan laut yang bervariasi juga. Berikut pada tabel 4.5 dipaparkan mengenai gambaran kecamatan di Kabupaten Ende.

60


Tabel 4.5 Gambaran Kecamatan di Kabupaten Ende Kecamatan

Tinggi rata-rata DPL

Luas Kecamatan

Nangapanda

441

213,17

Pulau Ende

259

102,60

Maukaro

589

63,03

Ende

589

179,50

Ende Selatan

306

12,65

Ende Timur

351

38,76

Ende Tengah

317

7,43

Ende Utara

351

48,55

Ndona

698

106,47

Ndona Timur

1148

40,24

Wolowaru

777

66,84

Wolojita

847

32,90

Lio Timur

814

46,79

Kelimutu

988

58,94

Ndori

319

5,94

Maurole

587

155,94

Kotabaru

783

179,81

Detukeli

911

198,81

Lepembusu Kelisoke

913

136,20

Detusoko

891

194,07

Wewaria

506

157,95

Sumber: Ende dalam Angka 2014

Berdasar tabel di atas, jumlah kecamatan yang ada di Kabupaten Ende sebanyak 21 kecamatan. Kecamatan terluas adalah Kecamatan Nangapanda sebesar 213,17 Km² dengan ketinggian rata – rata diatas permukaan laut adalah 441.

61


Pada pertarungan politik untuk pemilihan umum di tingkat legislatif dan pemilihan umum presiden dan wakil presiden terjadi perkembangan partai politik peserta pemilihan umum. Adapun partai politik yang mengikuti pemilu tersebut dapat dilihat pada tabel 4.6 di bawah ini: Tabel 4.6 Partai Politik Peserta Pemilu 2014

NO 1

PARTAI POLITIK Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)

2

Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)

3

Partai Persatuan Indonesia (PPP)

4

Partai Demokrat

5

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)

6

Partai Bulan Bintang (PBB)

7

PKPI

8

Partai Amanat Nasional (PAN)

9

Partai Nasional Demokrat (NASDEM)

10

Partai Golongan Karya (GOLKAR)

11

PDIP

12

PKS

Sumber: KPU Kabupaten, 2014

Jumlah rekapitulasi partai politik peserta pemilu legislatif di tahun 2014 yang terpapar pada tabel 4.6 di atas sudah mengalami perubahan jumlah dibandingkan pada tahun 2009. Ketika tahun 2009 terdapat 38 partai politik yang mengikuti pemilu. Perubahan jumlah partai tersebut karena selektivitas proses verifikasi administratif dan verifikasi kelembagaan. KPU sebagai sebuah institusi yang merupakan kepanjangan tangan pemerintah dalam menjalankan fungsinya untuk memperlancar 62


berjalannya pesta demokrasi yang baik dan berkualitas, oleh karena itu KPU melakukan tugas untuk menseleksi partai politik peserta Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 lalu. Dasar kebijakan proses seleksi partai politik tertuang dalam Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik peserta pemilu. Point verifikasi antara lain mengenai kejelasan dokumen AD/ART partai politik, susunan kepengurusan partai politik tingkat pusat, propinsi dan kabupaten / kota, kejelasan bangunan kantor tetap, bukti dokumen yang menyatakan keanggotaan minimal 100 orang pada masing – masing kepengurusan partai politik di tingkat kabupaten, keterwakilan perempuan sebesar 30 %

pada kepengurusan partai politik. Verifikasi adminitratif yang

dilakukan KPU membawa dampak pergeseran jumlah partai politik peserta pemilu dari 38 partai politik di tahun 2009 menjadi 12 partai politik peserta pemilu di tahun 2014. 4.1.6 Jumlah Penduduk Jumlah penduduk di Kabupaten Ende mengalami trend peningkatan sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2013, peningkatan ini disebabkan karena angka natalitas, perpindahan penduduk antar pulau, kematian dan transmigrasi sejumlah pengungsi dari Timor. Perkembangan jumlah penduduk Ende sejak tahun 2010 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

63


Tabel 4.7 Perkembangan Jumlah Penduduk Ende Tahun 2010-2013 Tahun

Jumlah Penduduk

% Perubahan

2010

260.605

0

2011

261.432

0,32

2012

269.629

3,14

2013

278.538

3,30

Total Perubahan

6,75

Sumber:Data BPS Kabupaten Ende, diolah

Jumlah penduduk pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2013 mengalami kenaikan sebesar 6,75 %. Berikut data tabel 4.8 menggambarkan jumlah penduduk secara lebih terperinci yaitu data jumlah penduduk pada masing – masing kecamatan dan kepadatan penduduk per kecamatan di Kabupaten Ende.

64


Tabel 4.8 Data Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk Per Kecamatan di Kabupaten Ende Tahun 2013

Kecamatan

Populasi

Luas (Km²)

Kepadatan

Nangapanda

23.328

213,17

109

Pulau Ende

8.196

102,60

80

Maukaro

7.710

63,03

122

Ende

20.527

179,50

114

Ende Selatan

21.198

12,65

1676

Ende Timur

18.089

38,76

467

Ende Tengah

27.949

7,43

3.762

Ende Utara

17.874

48,55

368

Ndona

13.373

106,47

126

Ndona TImur

6.060

40,24

151

Wolowaru

17.097

66,84

256

Wolojita

6.327

32,90

192

Lio Timur

8.558

46,79

183

Kelimutu

7.326

58,94

124

Ndori

6.085

5,94

1.024

Maurole

13.178

155,94

85

Kotabaru

10.762

179,81

60

Detukeli

7.505

198,81

38

Lepembusu Kelisoke

6.548

136,20

48

Detusoko

13.197

194,07

68

Wewaria

17.651

157,95

112


4.1.7 Mata Pencaharian Ditinjau dari jenis lapangan usaha utama terbagi kedalam tiga jenis yaitu sektor primer, sektor sekunder dan sektor tersier. Sektor primer adalah lapangan usaha utama bidang pertanian. Sektor sekunder adalah lapangan usaha utama bidang 65


manufaktur. Sektor tersier adalah lapangan usaha utama sektor jasa. Kabupaten Ende selama beberapa tahun terakhir terjadi pergeseran sektor yang menopangnya, sebelum terjadi pergeseran, Kabupaten Ende penopang didominasi oleh sektor primer yaitu pertanian, akan tetapi beberapa tahun terakhir terjadi peningkatan jenis lapangan usaha utama pada sektor jasa. Pemaparan ketiga jenis sektor tersebut pada tabel 4.9 di bawah ini. Tabel 4.9 Penduduk Usia 15 Tahun Keatas Yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha Utama di Kabupaten Ende Tahun 2013

LAPANGAN USAHA

LAKI-LAKI

PEREMPUAN

JUMLAH

Primer

24.462

21.394

45.856

Sekunder

7.437

20.288

27.725

Tersier

24.842

17.948

42.790


Mata pencaharian penduduk Kabupaten Ende terbagi kedalam beberapa kategori yaitu 7 (tujuh) status pekerjaan utama antara lain (1) Berusahan Sendiri, (2) Berusahan Dibantu Buruh Tidak Tetap, (3) Berusahan Dengan Buruh Tetap, (4) Buruh/karyawan/Pegawai, (5) Pekerja Bebas Pertanian, (6) Pekerja Bebas Non Pertanian, (7) Pekerja Tidak Dibayar/ Pekerja Keluarga. Pemaparan status pekerjaan utama tersebut terlihat pada tabel 4.10 di bawah ini ;

66


Tabel 4.10 Jumlah Penduduk usia 15 Tahun Keatas Yang Bekerja Menurut Jenis Pekerjaan Utama di Kabupaten Ende Tahun 2013

JENIS PEKERJAAN UTAMA

LAKI-LAKI

PEREMPUAN

JUMLAH

Berusaha Sendiri

15.095

22.482

37.577

Berusaha Dibantu Buruh Tidak

14.659

6.474

21.133

880

127

1.077

17.596

11.572

29.168

180

0

180

Pekerja Beban Non Pertanian

2.266

123

2.389

Pekerja Tidak Dibayar

6.065

18.852

24.917

Tetap Berusaha Dibantu Buruh Tetap Buruh/Karyawan/Pegawai Pekerja Bebas Pertanian

Sumber: Ende dalam angka 2014

Dilihat berdasarkan kependudukan dan angkatan kerja maka Kabupaten Ende sebagian besar lapangan usaha utama adalah bergerak pada sektor pertanian dan jasa. Berdasarkan angkatan kerja maka dapat disimpulkan bahwa angkatan kerja penduduk Kabupaten Ende didominasi sebagai buruh, karyawan, pegawai yaitu berjumlah 29.168 penduduk. Angkatan kerja dan lapangan usaha

diduga amat berkorelasi terhadap

aktivitas harian, kelompok afilisasi dimana seseorang mengalami kohesivitas sosial. Dan kohesivitas sosial akan mempengaruhi cara seseorang memandang sesuatu , sebagai reference group bagi seseorang dalam menyatakan sikap dan mengambil keputusan tertentu.

67


4.2 KARAKTERISTIK RESPONDEN Peneliti melakukan pembagian angket pertanyaan pada sampel atas dasar pertimbangan tertentu, dan pengambilan sampel sebanyak 100 orang dengan perhitungan secara proporsional pada sampel masing–masing kecamatan berdasarkan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih pada kecamatan tersebut. Jika jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih dalam kecamatan tertentu makin besar, maka makin besarlah proporsi besaran sampel responden. Berikut ini adalah pemaparan karakteristik repsonden dengan metode analisis statistik deskriptif. Pada tabel 4.11 di bawah adalah karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin.

Tabel 4.11 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

JENIS KELAMIN

JUMLAH

PROSENTASE

Laki-Laki

61

61

Perempuan

39

39

Total

100

100

Sumber: olahdata 2015

Berdasarkan tabel 4.11 dari 100 responden, terdapat 61 % responden dengan jenis kelamin laki–laki, dan 39 % responden dengan jenis kelamin perempuan. Berikut

adalah tampilan grafik histogram tentang karakteristik responden

berdasarkan jenis kelamin.

68


Grafik 4.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Sumber: Olahdata 2015

Tabel 4.12 di bawah menjelaskan karakteristik responden dari sisi rentangan usia. Peneliti melakukan kategorisasi rentangan usia ke dalam 5 kategorisasi antara lain pemilih dengan rentang usia 17-26 tahun adalah pemilih pemula, pemilih dengan rentang usia 27-36 tahun adalah pemilih cukup matang, pemilih dengan rentang usia 37-46 tahun adalah pemilih kategori dewasa, pemilih dengan rentang usia 47-56 tahun adalah pemilih berpengalaman, dan pemilih dengan rentang usia 56 tahun keatas adalah pemilih dengan usia tua.

69


Tabel 4.12 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

RENTANG USIA

KATEGORI

JUMLAH

PROSENTASE

17-26 tahun

Pemilih Pemula

25

25

27-36 tahun

Pemilih Matang

25

25

37-46 tahun

Pemilih Dewasa

24

24

47-56 tahun

Pemilih Berpengalaman

18

18

56 tahun keatas

Pemilih Tua

8

8

100

100

TOTAL Sumber: olahdata 2015

Berdasarkan hasil olahdata yang dilakukan, responden terbanyak didominasi oleh pemilih dengan kategori pemilih pemula dan pemilih matang. Pemilih pemula, menurut lembaga-lembaga survey international seperti the Pew Research Center dan Gallup pemilih berusia antara 17 hingga 29 tahun. Sedangkan yang dimaksud dengan pemilih pemula muda adalah mereka yang telah berusia 1726 tahun, telah memiliki hak suara dan tercantum dalam daftar pemilih tetap (DPT) serta pertama kali mengikuti pemilihan umum, baik Pemilihan Legislatif, Pemilihan Presiden maupun Pemilihan Kepala Daerah atau disingkat Pemilukada. (UU Plipres 2008: hal 7)

70


Grafik 4.2 Karakteristik Responden Berdasar Usia


Tabel 4.13 di bawah ini adalah olahdata karakteristik responden berdasarkan status pekerjaan. Responden terbanyak adalah responden dengan status pekerjaan sebagai petani atau nelayan yaitu sebesar 25 % persen .

Tabel 4.13 Karakteristik Responden Berdasarkan Status Pekerjaan STATUS PEKERJAAN

JUMLAH

PROSENTASE

Pelajar/Mahasiswa

8

8

Wiraswasta

14

14

Ibu Rumah Tangga

6

6

Pegawai Negeri Sipil

15

15

Pegawai Swasta

14

14

Pengajar/Dosen

14

14

Petani/Nelayan

25

25

Profesi Lain

4

4

100

100

Total Sumber: Olahdata 2015

71


Berikut adalah karakteristik responden berdasarkan status pekerjaan dengan tampilan grafik. Grafik 4.3 Grafik Karakteristik Responden Berdasarkan Status Pekerjaan


Berdasar data Tabel 4.13 dan ditampilkan data yang sama pada grafik 4.3 yaitu data karakteristik responden sebagai sampel penelitian ini, data tersebut berkaitan

dengan

status

pekerjaan

responden.

Bahwa

responden

sebagai

petani/nelayan memiliki jumlah yang cukup tinggi yaitu 25 % dari berbagai jenis status pekerjaan dan profesi yang berjumlah 8 (delapan) jenis pekerjaan. Meskipun sebagian besar responden berprofesi petani, dan diasumsikan memiliki tingkat pemahaman politik lebih rendah dibanding jenis profesi lain seperti PNS , tenaga pengajar/dosen, pegawai swasta dan mahasiswa namun demikian dari keseluruhan jumlah petani sebagian besar memiliki pendidikan terakhir SLTA atau setara dengan SLTA. Data tersebut ditampilkan pada grafik di bawah ini

72


Grafik 4.4 Tingkat Pendidikan Responden Petani/Nelayan

Sumber:Olahdata 2015

Data grafik 4.4 di atas menggambarkan bahwa responden petani/nelayan sebagian besar memiliki tingkat pendidikan terakhir SLTA atau setara. Maka dapat disimpulkan sementara bahwa meskipun dari status pekerjaan mereka petani / nelayan akan tetapi tingkat pendidikan yang dijalani amat mempengaruhi rasionalitas dalam memandang obyek, mempengaruhi daya nalar dalam mengakses informasi politik dan mempengaruhi sikap perilaku seseorang dalam mengambil keputusan memilih dalam pemilihan umum baik pemilu legislatif maupun pemilu presiden dan wakil presiden 2014.

73


Tabel 4.14 Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

TINGKAT PENDIDIKAN

JUMLAH

PROSENTASE

SD kebawah

14

14

SLTP

5

5

SLTA

53

53

D1-D3 dan S1

21

21

S2

7

7

100

100

Total Sumber: olahdata 2015

Tampilan tabel 4.14 dan grafik 4.5 adalah karakteristik responden berdasarkan tingkat pendidikan. Dari total 100 responden yang menjadi sampel pada penelitian ini didominasi oleh responden dengan tingkat pendidikan terakhir SLTA atau setingkat dengan SLTA, seperti MAN, SMK atau STM. Dan urutan terbanyak kedua adalah responden dengan tingkat pendidikan terakhir D1 sampai dengan S1 yaitu sebanyak 21 % dari total responden 100 orang atau sebanyak 21 orang.

74


Grafik 4.5 Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan


4.3

PERSEPSI TERHADAP PARTAI POLITIK Persepsi menurut Japri (1983), ialah kemampuan individu untuk mengamati

(mengenal) perangsang (stimulus) sesuatu sehingga berkesan menjadi pemahaman, pengetahuan, sikap dan tanggapan-tanggapan. Dalam persepsi itu ada hubungan antara pengamatan dan perangsang yang mana hubungan keduanya harus ada kesesuaian, dalam Bawono, 2008). Persepsi timbul karena adanya dua faktor baik internal maupun eksternal. Kedua faktor ini menimbulkan persepsi karena didahului oleh proses yang dikenal dengan komunikasi. Demikian pula proses komunikasi ini terselenggara dengan baik atau tidak tergantung persepsi masing-masing orang terlibat dalam proses komunikasi tersebut (Thoha,2005, dalam Bawono, 2008).

75


Berkaitan dengan persepsi terhadap partai politik, terdapat 7 (tujuh) item pernyataan dengan rentang jawaban skala likert antara lain sangat tidak penting (STP), tidak penting (TP), N (Netral), penting (P) dan sangat penting (SP). Masing– masing jawaban skala likert tersebut memiliki klasifikasi nilai sesuai dengan rentangan jawaban yang telah dibahas pada bagian metodologi penelitian.

1.

Hasil Uji pada pernyataan “Partai politik dalam mewujudkan visi dan misi” Adapun persepsi dari pemilih terkait dengan “Partai politik dalam

mewujudkan visi dan misi” diperoleh persepsi bahwa penjabaran visi dan misi partai merupakan hal “penitng” terdapat 39 orang atau 39 %. Dan 25 % responden yang mengangggap bahwa penjabaran visi dan misi partai politik “sangat penting”. Hal tersebut diperkuat kedalam penggambaran grafik 4.6 di bawah ini. Grafik 4.6 Hasil Uji “Persepsi Terhadap Penjabaran Visi Dan Misi Partai Politik”


76


2.

Hasil uji persepsi terhadap “Ideologi yang kuat dan jelas dari partai politik” Dalam kaitannya dengan “ideologi yang kuat dan jelas dari partai

politik”, responden menjawab “penting” sebanyak 48 orang (48%), “sangat penting” 16 orang atau 16%, sisanya adalah “netral”, “tidak penting” dan “sangat tidak penting” masing-masingnya adalah 22 orang (22%), 12 orang (12%) dan 2 orang (2 %). Uraian tersebut dapat diilustrasikan dalam grafik 4.7 berikut ini:

Grafik 4.7 Hasil Uji “Persepsi Terhadap Ideologi Partai”


3.

Hasil Uji “Optimalisasi Fungsi Partai Sebagai Sarana Sosialiasi Politik” Item pertanyaan ke-3 (tiga) tentang partai politik adalah fungsi dan

peran partai politik sebagai sarana sosialisasi partai politik. Responden menjawab “sangat tidak penting” sebanyak 1 orang atau sebanyak 1 %,

77


responden menjawab “tidak penting” sebanyak 10 orang atau 10 %, responden menjawab netral sebanyak 22 orang atau 22 %, responden menjawab “penting” sebanyak 52 orang atau 52 %, dan responden menjawab “sangat penting” sebanyak 15 orang atau 15 %. Hasil uji terlampir pada grafik 4.8 di bawah ini.

Grafik 4.8 Hasil Uji “Optimalisasi Fungsi Partai Politik Sebagai Sarana Sosialisasi”


4.

Hasil Uji Persepsi terhadap “Fungsi Partai Politik Sebagai Sarana Rekrutmen Yang Baik Bagi Calon Kandidat” Berdasar hasil uji persepsi responden terhadap “fungsi partai politik

sebagai sarana rekrutmen yang baik bagi calon kendidat” maka terdapat 21 orang berpendapat “sangat penting”, 42 orang berpendapat “penting” , 20 orang berpendapat “netral, 9 orang berpendapat “ tidak penting” dan 8 orang

78


berpendapat “sangat tidak penting”. Berikut penjelasan dalam gambar terdapat pada grafik 4.9 di bawah ini

Grafik 4.9 Hasil Uji “Persepsi Terhadap Optimalisasi Fungsi Partai Politik Sebagai Sarana Yang Baik Untuk Merekrut Calon Kandidat”


5.

Hasil Uji “Fungsi Partai Politik Sebagai Pengontrol Sarana Kebijakan Pemerintah” Item pernyataan ke 5 (lima) adalah tentang “fungsi partai politik

sebagai saran yang baik dalam pengontrol kebijakan pemerintah”. Responden yang memiliki persepsi “sangat tidak penting” sebanyak 4 orang (4%), reponden yang memiliki persepsi “tidak penting” sebanyak 15 orang (15%), responden yang memiliki persepsi “netral” sebanyak 21 orang (21%), responden yang memiliki persepsi “penting” sebanyak 25 orang (25%) dan responden yang memiliki persepsi “sangat penting” sebanyak 35 orang atau 35 %. Berikut terlampir pada grafik 4.10 di bawah ini. 79


Grafik 4.10 Hasil Uji”Partai Politik Sebagai Saran Pengontrol Kebijakan Pemerintah”


6.

Hasil Uji Persepsi tentang “Fungsi Partai Politik Sebagai Wadah Aspirasi yang Menyuarakan Kepentingan Rakyat” Item pernyataan ke 6 (enam) adalah berkaitan dengan fungsi partai

politik sebagai wadah aspirasi yang menyuarakan kepentingan rakyat. Untuk pernyataan ini responden yang memiliki persepsi “sangat tidak penting” sebanyak 10 orang atau 10 %, responden yang memiliki persepsi “tidak penting” sebanyak 21 orang atau 21 %, responden yang memiliki persepsi “netral” sebanyak 37 orang atau 37 %, responden yang memilki persepsi “penting” sebanyak 22 orang atau 22 %, dan responden yang memiliki kategori jawaban “sangat penting” sebanyak 10 orang atau 10 %. Berikut di bawah ini adalah tampilan dalam bentuk grafik 4.11

80


Grafik 4.11 Hasil Uji “Fungsi Partai Sebagai Wadah Aspirasi yang Menyuarakan Kepentingan Rakyat”


7.

Hasil uji fungsi partai polittik sebagai pengendali konflik

Hasil uji fungsi partai politik sebagai pengendali konflik dengan jawaban responden yang memiliki persepsi “sangat penting” ada 10 orang atau 10 %, responden yang memiliki persepsi “penting ada 22 orang atau 22 %, responden dengan persepsi “netral” ada 37 Orang atau 37 %, sedangkan responden dengan jawaban “tidak penting” ada 21 orang atau 21 % dan responden dengan jawaban “sangat tidak penting ada 10 orang atau 10 %. Berikut tergambar pada grafik 4.12 di bawah ini.

81


Grafik 4.12 HASIL UJI “Partai Politik Sebagai Pengendali Konflik”

Sumber:Olahdata 2015

4.3.1. Analisis Persepsi Masyarakat Terhadap Partai Politik Di Kabupaten Ende

Persepsi pemilih terhadap partai politik adalah pandangan seorang individu dalam mengamati terhadap partai politik dalam menjalankan peran dan fungsinya dalam kehidupan berdemokrasi. Tentu saja pandangan tersebut adalah peran partai politik dalam menjalankan fungsinya secara komprehensif tidak monumental berdasarkan momentum politik tertentu. Persepsi seseorang sangat ditentukan berbagai faktor piskologis maupun demografis yang melatarabelakangi dan melekat pada dirinya. Persepsi terutama salah satunya dipengaruhi oleh wawasan seseorang dalam konteks pandangannya, dan wawasan seseorang juga ditentukan oleh tingkat pendidikan, kelas sosial,

82


lingkungan sekitar. Menurut teori yang dikemukakan oleh Prof. Miriam Budiarjo memiliki fungsi dan peran antara lain sebagai berikut:

1.

Fungsi Partai Politik sebagai Sarana Komunikasi Politik Didalam masyarakat modern yang luas dan kompleks, banyak ragam

pendapat dan aspirasi yang berkembang. Pendapat atau aspirasi seseorang atau suatu kelompok akan hilang tak berbekas, apabila tak ditampung dan digabung dengan pendapat atau aspirasi orang lain yang senada. Proses ini dinamakan penggabungan kepentingan (interest aggregation). Sesudah digabungkan pendapat dan aspirasi tadi diolah dan dirumuskan dalam bentuk yang lebih teratur. Proses ini dinamakan perumusan kepentingan (interest articulation). Seandainya tidak ada yang mengagreasi dan mengartikulasi, niscaya pendapat atau aspirasi tersebut akan simpang siur dan saling berbenturan, sedangkan dengan agregasi dan artikulasi kepentingan kesimpangsiuran dan benturan dikurangi. Agregasi dan artikulasi itulah salah satu fungsi komunikasi politik dari partai politik. Di sisi lain, partai politik juga berfungsi memperbincangkan

dan

menyebarluaskan rencana – rencana dan kebijakan – kebijakan pemerintah. Dengan demikian terjadi arus informasi dan dialog dua arah, dari atas ke bawah dan dari bawah ke atas. Dalam pada itu partai politik memainkan peran sebagai penghubung antara yang memerintah dengan yang diperintah. Peran partai sebagai jembatan sangat penting, karena di satu pihak kebijakan pemerintah perlu dijelaskan pada semua kelompok masyarakat, dan di pihak lain pemerintah harus tanggap terhadap tuntutan masyarakat. Akan tetapi pada 83


tataran pelaksanaan, seringkali terdapat gejala bahwa pelaksanaan fungsi komunikasi ini, sengaja atau tidak disengaja, menghasilkan informasi yang berat sebelah dan malahan menimbulkan kegelisahan dan keresahan dalam masyarakat. Misinformasi semacam itu akan menimbulkan kehidupan politik yang tidak sehat (Miriam Budiarjo, 2009: hal 405-406). Lebih dalam lagi partai politik memiliki peran sebagai penyambung atau penerus tangan pemerintah dalam melakukan sosialisasi kebijakan pemerintah. Pernyataan menyangkut persepsi pemilih dalam kaitan persepsi terhadap partai poltik dalam menjalankan peran sebagai sarana komunikasi politik yaitu terdapat pada pernyataan persepsi

“partai politik dalam

menyampaikan visi dan misi partai” tersebut yaitu dari 100 responden memiliki persepsi bahwa penjabaran visi dan misi partai merupakan hal “penting” terdapat 39

orang atau 39 %. Dan 25 % responden yang

mengangggap bahwa penjabaran visi dan misi partai politik “sangat penting”. Pernyataan kedua yang juga berkaitan dengan fungsi partai politik sebagai sarana komunikasi politik adalah berkaitan dengan persepsi masyarakat mengenai ideologi partai politik. Dari 100 orang responden ada 48 % responden yang berpandangan atau memiliki persepsi bahwa penting jika partai politik memiliki ideologi yang kuat dan mengakar, dan 22 % responden berpandangan atau berpersepsi netral. Responden yang berpendapat “sangat penting” ada 16 (16%) orang dari total 100 responden. Dari hasil analisis in depth interview menurut pendapat seorang narasumber yang pernah menjabat sebagai anggota DPRD Kabupeten Ende selama dua periode dan menjabat sebagai Ketua MUI Kabupaten Ende, 84


pendapat beliau tentang “apakah partai politik sudah cukup menyuarakan aspirasi masyarakat pada konteks lokal ?”: Kalau mau jujur lebih banyak berorientasi pada kepentingan pribadi, kadang2 anggota legislatif mengabaikan kepentingan partai yang membesarkannya karena yang bersangkutan tidak memperhatikan kepentingan partai, akhirnya waktu pemilu terjadi geser menggeser.

Persepsi responden terkait “fungsi dan peran partai politik sebagai sarana untuk menyuarakan aspirasi rakyat”. Responden yang memiliki persepsi “sangat penting” terdapat 10 orang atau 10 %, responden yang memiliki persepsi “penting” terdapat 22 orang atau 22 %, responden yang memiliki persepsi netral sebanyak 37 orang atau 37 % , responden yang memiliki persepsi “merasa tidak penting” terdapat 21 orang atau 21 % dan responden yang memiliki persepsi “amat tidak penting” ada 10 orang atau 10 %. Jawaban responden antara yang merasa penting dan tidak penting dalam hal ini cukup berimbang, artinya bahwa sebagian masyarakat berpandangan bahwa penting bagi sebuah partai untuk memiliki ideologi yang jelas. Hasil analisis kuantitatif berhubungan erat dengan yang dikemukakan oleh salah seorang key informan dengan rekam jejak sebagai aktivis lokal, pengamat politik lokal, menjabat dalam kepengurusan inti partai besar sebagai wakil ketua II, dan penggerak dalam dunia LSM, beliau mengatakan bahwa terdapat dua jenis partai politik, yaitu partai massa dan partai kader. Partai massa yakni dimana partai yang berkosentrasi memobilisasi supaya jumlah massa memenuhi target kuantitas. Dan partai kader adalah partai yang 85


menjalankan fungsinya sebagai wadah bagi seseorang untuk ditempah dan berproses menjadi kader yang berkualitas, integritas dan unggul. Dalam proses pengkaderan tersebut tentu saja ditanamkan ideologi partai sebagai ideologi terbaik yang diyakini membawa umat manusia mencapai harkat, martabat, kesejahteraan lahir dan batin untuk menuju pada kemajuan perubahan dan pembenahan kebangsaan yang lebih baik. Dan dalam dinamika perkembangan jatuhnya partai politik, biasanya partai dengan ideologi yang kurang kuat, hanya dibatasi oleh kepentingan pragmatis, dan mengejar jumlah simpatisan maka dengan sendirinya akan terseleksi secara alami dan gugur satu persatu. Sedangkan partai yang berproses dengan benar dan matang akan bertahan dalam dinamika politik kebangsaan dan makin matang dalam hal ideologi karena salah satunya faktor usia partai. Dalam hal ini Indonesia memiliki beberapa partai besar dengan usia partai cukup lama dan memiliki kematangan ideologi diantaranya partai PDIP, partai GOLKAR, dan PKS.

2.

Fungsi Partai Politik Sebagai Sarana Sosialisasi Politik Dalam ilmu politik sosialisasi politik diartikan sebagai suatu proses

yang melaluinya seseorang memperoleh sikap dan orientasi terhadp fenomena politik, yang umumnya berlaku dalam masyarakat dimana ia berada. Ia adalah bagian dari proses yang menentukan sikap politik seseorang misalnya mengenai nasionalisme, kelas sosial, suku bangsa, ideologi, hak dan kewajiban. Dimensi lain dari sosialisasi politik sebagai proses yang

86


melaluinya masyarakat menyampaikan “budaya politik” yaitu norma – norma dan nilai-nilai, dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dengan demikian sosialisasi politik merupakan faktor penting dalam terbentuknya budaya politik suatu bangsa. Suatu definisi yang dirumuskan oleh seorang ahli sosiologi politik M. Rush (1992) dalam Miriam Budiarjo, mengatakan Sosialisasi Politik adalah proses yang melaluinya seseorang dalam masyarakat tertentu belajar mengenali sistem politiknya, Proses ini sedikit banyak menentukan persepsi dan reaksi mereka terhadap fenomena politik. Sisi lain dari fungsi sosialisasi politik partai adalah menciptakan citra (image) bahwa ia memperjuangkan kepentingan umum. Ini penting jika dikaitkan dengan tujuan partai untuk menguasai pemerintahan melalui pemenangan pemilihan umum. Ada lagi yang lebih nilainya, apabila partai dapat menjalankan fungsi sosialiasasi yang satu ini, yakni mendidik anggota-anggotanya menjadi manusia yang sadar akan tanggung jawabnya sebagai warga negara dan menempatkan kepentingan sendiri di bawah kepentingan nasional. Namun tidak dapat disangkal, adakalanya partai mengutamakan kepentingan partai di atas kepentingan nasional. Loyalitas yang diajarkan adalah loyalitas kepada partai, yang melebihi loyalitas kepada Negara. Dengan demikian ia mendidik pengikut-pengikutnya untuk melihat dirinya dalam konteks yang sangat sempit. Pandangan ini malahan dapat mengakibatkan pengkotakkan dan tidak membantu proses integrasi, yang bagi Negara–Negara berkembang menjadi begitu penting (Miriam Budiarjo,2009: hal 407-408). 87


Melalui pengambilan data primer hasil in depth interview dengan beberapa orang terkait dari keterwakilan berbagai unsur, peneliti mengutip ucapan seorang narasumber berkaitan dengan rekam jejak partai politik dalam mengikuti dinamika kehidupan politik bangsa Indonesia, dan khususnya pendapat dan persepsinya lebih mendalam mengenai partai politik dalam menjalankan fungsinya sebagai sarana sosialisasi politik. saya belum pernah melihat satu partai pun yang menjalankan fungsinya dengan baik tahun 2009 ada 38 partai, dan tahun 2014 berjumlah 12 partai politik. menurut saya partai politik terkesan kehadirannya momentum saja, misalnya ketika ada momentum pilkada, pileg dan pilpres. Ada dua jenis partai, yaitu partai massa dan partai kader….Kalau partai massa dia hanya sebatas merekrut dan memobilisasi massa. Sedangkan partai kader adalah idelanya menjalankan garis amanat partai, mengakar ideology dengan kuat dan berdinamika dengan baik melakukan pendidikan politiknya pada para kader partainya.

Dikatakan bahwa dewasa ini amat sedikit partai yang benar – banar memperjuangkan ideologinya dan melaksanakan apa yang sudah tertulis dalam AD/ART. Partai secara aktif administratif dan kelembagaan aktif bila mendekati momentum politik. Dilihat dari aspek fisik, bila tidak mendekati momentum politik bangunan kantor partai politik seperti rumah kosong. Dan dalam menjalankan fungsi perannya sebagai sarana sosialiasi politik, partai politik berperan sangat besar dalam melek politik masyarakat lokal pada kepengurusan partai politik tingkat Kabupaten. Pelaksanaan fungsi sosialisasinya dilakukan melalui berbagai cara yaitu media massa, cermah-ceramah, penerangan, kursus kader, penataran dan 88


sebagainya. Dan dalam menjalankan fungsinya partai politik berperan amat besar untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang esensi pemilihan umum agar masyarakat dapat menjalani pesta demokrasi dengan santun, bermartabat, dalam semangat Pancasila yang beretika politik. Pada tataran praktiknya justru terdapat kesenjangan luar biasa, dan partai politik dalam konteks lokal menjadi wadah bagi terbentuknya praktik-praktik politik pragmatis yang melahirkan contoh pembelajaran buruk bagi warga masyarakat lokal. Misalnya saja budaya politik transaksional, kolusi dan nepotisme dalam pemilihan sejumlah kader pada jajaran kepengurusan partai politik. Hal ini selaras dengan kutipan salah seorang mantan caleg tahun 2014 yang tidak lolos dalam pemilu legislatif di Kabupaten Ende Tahun 2014 lalu. Berikut pendapatnya: saya pernah mendaftar ikut sebagai caleg dalam partai tertentu, akan tetapi terjadi transaksi, apa yang saya bisa berikan pada ketua partai jika terpilih. Atau ketua dapat apa

Kutipan di atas adalah satu data bukti primer bahwa partai politik melahirkan praktik politik buruk dan memberikan contoh pembelajaran buruk pada masyarakat. Dalam menjalankan fungsi dan perannya ketika sebuah partai politik tidak bergerak sesuai amanat Undang – undang yang berlaku dan mulai menyimpang dari AD/ART partai tersebut, seharusnya ada lembaga pemerintah yang memiliki wewenang kontrol dalam memberikan sanksi pada partai politik, atau di tataran awal dapat melakukan pembinaan partai politik

89


jika terbukti secara organisatoris partai tersebut tidak menjalankan fungsi peran dengan baik. Analisis kuantitatif berkaitan dengan persepsi rensponden terhadap peran partai sebagai sarana sosialisasi politik yaitu jumlah responden yang merasa “sangat penting” tentang sosialisasi politik dari partai politik adalah 15 orang atau sebesar 15 % dari total 100 responden dan jumlah responden yang memiliki persepsi “penting” berjumlah 52 orang atau 52 %. Sebagian responden memilki pandangan merasa penting agar partai menjalankan peran fungsinya untuk memberikan sosialisasi dan pemahaman pada masyarakat, juga pendidikan politik pada masyarakat. Berikut pernyataan key informan di bawah adalah penguat daripada hasil analisis dan berbanding lurus dengan hasil analisis kuantitatif. Pernyataan key informan merujuk pada beberapa alasan mengapa penting bagi sebuah partai menjalankan peran sosialisasi dan peranan ideal apakah yang harus dijalankan sebagai sarana sosialisasi politik. Apakah fungsi partai politik sudah menjalankan fungsinya dalam mendidik politik pada masyarakat ? Konteksnya sebagai organisasi untuk menata pelaksanaan pemilu untuk mengontrol partai politik sangat lemah. Kita tidak bisa mempersalahkan KPU untuk melahirkan wakil rakyat yang memiliki kepemimpinan berkualitas. KPU tidak berperan sejauh itu, KPU hanya menjembatani supaya pelaksanaan pemilu dengan baik. sampai dengan ini nyatanya tidak ada yang meng audit kinerja partai politiik. Jika aliran dana dan sumbernya berasal dari Negara maka BPK dapat meng audit, akan tetap jika aliran dana dikumpulkan dari kader, maka sangat sulit untuk melakukan audit. ……………….. Perencanaan jangka panjang untuk meminimalisir praktik 90


politik buruk dan mencerdaskan pemilih. Maka solusinya adalah perbaikan pada tingkat pemilih, berikan penguatan untuk mencerdaskan pemilih Dan ini adalah peran partai politik. Kemudian perbaikan tingkat partai politik dalam rekrutmen dan seleksi Yang lebih berkualitas Dan perbaikan peran Negara melalui fungsi peran KPU Kabupaten ... di tingkat pemilih adalah mencerdaskan pemilih, memberi pemahaman pada masyarakat supaya mengerti betul tentang tujuan pemilu.

3.

Fungsi Partai Politik Sebagai Sarana Rekrutmen Politik Fungsi ini berkaitan dengan masalah seleksi kepemimpinan, baik

kepemimpinan internal partai maupun kepemimpinan yang lebih luas. Untuk kepentingan internalnya, setiap partai butuh kader-kader yang berkualitas, karena hanya dengan kader yang demikian ia dapat menjadi partai yang mempunyai kesempatan lebih besar untuk mengembangkan diri. Dengan mempunyai kader-kader yang baik, partai tidak akan sulit menentukan pemimpinnya sendiri dan mempunyai peluang untuk memajukan calon untuk masuk ke dalam bursa kepemimpinan nasional. Selain untuk tingkatan seperti itu partai politik juga berkepentingan memperluas atau memperbanyak keanggotaan. Maka iapun menarik sebanyakbanyaknya orang untuk menjadi anggotanya. Dengan didirikannya organisasi – organisasi massa (sebagai onderbouw) yang melibatkan golongan – golongan buruh, petani, pemuda, mahasiswa, wanita dan sebagainya,

91


kesempatan untuk berpartisipasi diperluas. Rekrutmen politik menjamin kontinuitas dan kelestarian partai, sekaligus merupakan salah satu cara untuk menjaring dan melatih calon pemimpin. Ada berbagai cara untuk melatih rekrutmen politik, yaitu melalui kontrak pribadi, persuasi maupun cara – cara lain. (Miriam budiarjo,2009:hal 408-409). Berdasarkan hasil angket yang didistribusikan pada 100 orang responden dapat diperoleh jawaban sebagai berikut: Hasil analisis terhadap aspek optimalisasi fungsi partai politik sebagai sarana yang baik untuk merekrut calon kandidat akan ditampilkan pada grafik hasil uji di atas. Hasil analisis menunjukkan bahwa 8 % responden menyatakan persepsinya bahwa sangat tidak penting. Selain itu ada 9 % responden yang memiliki persepsi bahwa tidak penting untuk sebuah partai konsisten pada proses rekrutmen calon kandidatnya dan 20 % menyatakan netral. Sedangkan responden yang menyatakan memililki persepsi bahwa penting bagi sebuah partai menjalankan peran dan fungsinya sebagai sarana rekrutmen calon kandidat legislatif sebanyak 42 %. Dengan demikian maka dari hasil analisis tersebut menunjukkan persepsi responden bahwa amat sangat penting bagi sebuah partai menjalankan peran dan fungsinya sebagai sarana rekrutmen calon kadernya sebesar 21%. Adapun hasil in depth interview dari pendapat pegiat partai poltik, aktivis, penggerak LSM lokal, pengurus inti dari PDIP Kabupaten Ende, pendapatnya sebagai berikut:

92


politik transaksional di Ende sangat kuat, sejak mulai dari proses awal rekrutment untuk seleksi pencalegan baik yang di ranah legislatif maupun ranah eksekutif. Ketika terjadi perebutan penentuan nomor urut terjadi perebutan dan pergesekan ada partai tertentu yang penentuan nomor urut otonomi pada tingkat kabupaten dan ada yang di tingkat propinsi. Disini ada kelebihan dan kekurangan, ketika di tingkat kabupaten , ternyata penguatan pengurus inti partai masih lemah maka dalam pemilihan masih diwarnai kedekatan

Dikatakan lagi lebih lanjut menurut narasumber tersebut di atas bahwa peran partai politik sebagai lembaga pengkaderan wakil rakyat berperan amat besar. Lahirnya wakil rakyat yang berkualitas, berintegritas, memiliki ideologi kuat, kepemimpinan yang bersih jujur dan adil, adalah berasal dari rekrutmen yang sehat dalam partai politik. Sementara yang terjadi dewasa ini banyak kader yang dipilih menjadi calon legislatif karena memiliki sumber daya finansial lebih banyak, memiliki kedekatan emosional dengan kepengurusan inti dari partai politik tersebut. Kader – kader “karbitan” yang muncul tersebut adalah kader yang tidak berproses panjang dan bergelut dalam dinamika partai, dan bahkan tidak memahami dan menghayati ideologi partai. Dan rekrutmen dengan pola seperti demikian di atas seperti “gayung bersambut” dengan kader yang dimotivasi karena sekedar ingin jadi caleg saja, karena ingin cepat kaya dan mendapat kemudahan akses sehingga ketika kader – kader dengan tipe berikut di atas duduk dalam kursi DPRD dan bertugas memperjuangkan aspirasi masyarakat maka yang bersangkutan terkesan “gagap tugas” tidak tahu harus melakukan apa, memulai dari mana, dan bagaimana caranya. Dalam 93


menjalankan tugas keseharian hanya terjebak pada agenda rutin pekerjaan harian yang sifatnya sangat administratif dan birokratis.

Misalnya ada sebuah partai besar tertentu sekitar 2003 mereka punya anggaran khusus untuk penguatan kapasitas partai. Dalam AD/ART dan silabus partai ada proses pengkaderan berjenjang. politik transaksional di Ende sangat kuat,sejak mulai dari proses awal rekrutment untuk seleksi pencalegan baik yang di ranah legislatif maupun ranah eksekutif. Ketika terjadi perebutan penentuan nomor urut terjadi perebutan dan pergesekan ada partai tertentu yang penentuan nomor urut dengan otonom Ditangani kepengruusan tingkat kabupaten, dan ada yang tingkat propinsi Disini ada kelebihan dan kekurangan, ketika di tingkat kabupaten , ternyata penguatan pengurus inti partai masih lemah maka dalam pemilihan masih diwarnai kedekatan Berdasar data di atas maka dapat disimpulkan bahwa pada partai politik masih terdapat praktik kolusi dan nepotisme. Jika seorang kader memiliki jaringan kedekatan dengan kepengurusan partai pada tingkat pusat , maka peluang lebih besar untuk masuk ke dalam jajaran kepengurusan inti partai di tingkat kabupaten. Dan banyak kader partai yang dipandang amat potensial, memiliki militansi tinggi, unggul dari sisi karakter dan kepemimpinan, memiliki ideologi partai kuat akan tetapi minim akses dan sumber daya maka kecil kemungkinan akan terpilih menjadi calon legislatif mewakili partai tersebut.

94


4.

Fungsi Partai Politik sebagai Sarana Pengatur Konflik Potensi konflik selalu ada di setiap masyarakat, apalagi di masyarakat

yang bersifat heterogen, apakah dari segi etnik (suku bangsa), sosial, ekonomi ataupun agama. Setiap perbedaan menyimpan potensi konflik. Apabila keanekaragaman itu terjadi pada Negara yang menganut paham demokrasi, persaingan dan perbedaan pendapat dianggap hal yang wajar dan mendapat tempat. Akan tetapi didalam negara yang heterogen sifatnya, potensi pertentangan lebih besar dan dengan mudah mengundang konflik. Disini peran partai politik diperlukan untuk membantu mengatasinya, atau sekurang-kurangnya

dapat diatur sedemikian rupa

sehingga akibat negatifnya dapat ditekan seminimal mungkin. Elite partai dapat menumbuhkan pengertian diantara mereka dan bersamaan dengan itu juga meyakinkan pendukungnya. Secara ringkas dapat dikatakan bahwa partai politik dapat menjadi penghubung psikologis dan organisasional antara warga negara dengan pemerintahnya. Selain itu partai juga melakukan konsolidasi dan artikulasi tuntutan – tuntutan yang beragam yang berkembang di berbagai kelompok masyarakat. Partai juga merekrut orang– orang untuk diikutsertakan dalam kontes pemilihan wakil-wakil rakyat dan menemukan orang-orang yang cakap untuk menduduki posisi–posisi eksekutif. Pelaksanaan fungsi ini dapat dijadikan instrumen untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan partai politik di Negara demokrasi. Berikut ini persepsi dari pemilih terkait dengan “fungsi partai politk sebagai sarana pengontrol kebijakan pemerintah” diperoleh persepsi yang “sangat penting”

95


35 orang dari 100 orang (35%), dan “penting” 25 orang atau 25%, sedangkan sisanya adalah “netral”, “tidak puas” dan “sangat tidak puas”. Dalam konteks kepengurusan partai politik di tingkat kabupaten, partai politik masih terlihat sangat minim berperan untuk pengatur konflik. Selain itu, partai politik sering tidak mampu menengahi pertikaian dalam masyarakat dan persaingan antar partai sering memperuncing situasi konflik. Bahkan pada internal partai sendiri terdapat kasus dualisme kepemimpinan dan dualisme kepengurusan dan masing–masing kubu melakukan klaim sebagai pengurus yang berdasar pada AD/ART partai politik tersebut. Ini merupakan dinamika partai politik sebagai bagian dari mozaik kehidupan politik berbangsa dan bernegara dan diduga dapat berakibat menimbulkan citra buruk partai dimata masyarakat, jika bercitra buruk maka tingkat kredibilitas dan elektabilitas partai politik niscaya akan menurun. Dan partai politik sebagai lembaga politik yang sedang berkonflik maka terjadi campur tangan pemerintah melalui lembaga yudikatif untuk menengahi pertikaian berlandaskan peraturan perundang– undangan yang berlaku di Indonesia. Miriam Budiarjo berpendapat (2009: 414) namun hal nya demikian sekalipun pertumbuhan dan perkembangan partai politik pada sebuah Negara berkembang seperti Indonesia memiliki banyak kelemahan, partai poltik masih dianggap salah satu pilar demokrasi yang dianggap penting dalam kehidupan politik berbangsa dan bernegara. Usaha untuk melibatkan partai politik dalam proses pembangunan dalam segala aspek dan dimensinya, merupakan hal yang sangat utama. Jika partai dan golongan– golongan politik lainnya diberi kesempatan untuk berkembang, mungkin ia

96


dapat mencari bentuk partisipasi yang dapat menunjang usaha untuk mengatasi masalah–masalah yang ada.

4.4.

Perilaku Memilih Calon Legislatif Pemilihan umum (pemilu) merupakan salah satu instrumen terpenting dalam

sistem politik-demokratik modern. Idealnya, pemilu merupakan proses sekaligus sarana demokratis untuk menyalurkan aspirasi rakyat. Pemilu merupakan proses sirkulasi elit yang bersifat inklusif dimana semua warga secara terbuka memiliki kesempatan untuk memilih dan dipilih. Melalui prosesi pemilu, rakyat memiliki kesempatan

untuk

menentukan

beragam

harapan,

keinginan

dan

berbagai

kepentingannya melalui pilihan-pilihan politiknya yang disalurkan dalam pemilu. Dalam tataran idealitas-nornatif, bahkan, melalui mekanisme pemilu inilah rakyat menentukan pilihan haluan kehidupan bernegara secara paripurna. Karena itulah dalam konteks pemilu, rakyat sebagai pemilih memiliki urgensi tersendiri. Karena itu pula, dalam konteks pemilu, perilaku pemilih menjadi salah satu elemen penting untuk dikaji. Kajian atas perilaku memilih masyarakat pada Pemilu Presiden dan wakil Presiden hendaknya untuk melihat dan memahami konstelasi harapan dan kepentingan rakyat dalam konteks politik demokratik.

Salah satu cara yang dapat digunakan untuk melihat dan memetakan pola pergeseran memilih dalam pemilu adalah dengan menggunakan pendekatan voting behavior (perilaku memilih). Dieter Roth (2009) menyebutkan bahwa apabila kita membicarakan teori perilaku pemilih, maka tidak ada satu teori yang benar, karena juga tidak ada hanya satu teori mengenai perilaku manusia pada umumnya. Namun 97


menurutnya, secara umum terdapat tiga macam pendekatan atau dasar pemikiran yang berusaha menerangkan perilaku pemilu, yaitu pendekatan sosiologis atau sosial struktural, model psikologi sosial, dan model pilihan rasional (rational choice). Menurut Dieter Roth, ketiga pendekatan itu tidak sepenuhnya berbeda, dan dalam beberapa hal ketiganya bahkan saling membangun dan mendasari serta memiliki urutan kronologis yang jelas. Perbedaan antara ketiga pendekatan ini terletak pada titik beratnya satu sama lain.

1.

Faktor Sosiologis

Pendekatan sosiologis atau sosial struktural, menekankan pentingnya beberapa hal yang berkaitan dengan instrumen kemasyarakatan seseorang seperti, (a) status sosio-ekonomi (seperti pendidikan, jenis pekerjaan, pendapatan, dan kelas), (b) agama, (c) etnik, bahkan (e) wilayah tempat tinggal (misalnya kota, desa, pesisir, ataupun pedalaman). Dalam faktor sosiologis ini juga memperhatikan suatu kebersamaan yang dibangun dan selanjutnya dapat berusaha mendatangkan kebaikan dalam kehidupan bersama.

Berkaitan dengan faktor sosiologis ini, hal yang dikaji adalah “memiliki kesamaan ikatan profesi dan satu lingkaran pertemanan”, “memiliki kesamaan afiliasi tertentu yang sama”, “memiliki kesamaan asal suku dan daerah tempat asal”, dan “kebanyakan lingkungan sekitar dan keluarga juga memberi saran rekomendasi pada calon tersebut”.

98


a.

Memiliki kesamaan ikatan profesi dan satu lingkaran pertemanan. Sebagaimana diuraikan sebelumnya menyangkut dengan kebersamaan

yang dibangun ini diantaranya adalah kesamaan ikatan profesi dan satu lingkaran pertemanan. Berhubungan dengan perilaku dalam pemilihan umum dapat dijelaskan bahwa “memilih karena memiliki kesamaan ikatan profesi dan satu lingkaran pertemanan” ini yang menyatakan “sangat tidak setuju” sebesar 26%, “tidak setuju” 37%, “netral” 28% sedangkan sisanya 9% ini masing-masingnya 8% menyatakan “setuju” dan 1% menyatakan sangat setuju. Berdasarkan komposisi jawaban tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa faktor “kesamaan ikatan profesi dan satu lingkaran pertemanan” ini sangat kecil pengaruhnya terhadap keputusan pemilih dalam menentukan hak pilihnya pada pemilihan umum legislatif tahun 2014. Penjelasan di atas secara rinci seperti terlihat pada grafik 4.13 berikut ini. Grafik 4.13 Memilih Karena Memiliki Kesamaan Ikatan Profesi Dan Satu Lingkaran Pertemanan

Sumber : olahdata 2015

99


b.

Memiliki kesamaan afiliasi tertentu yang sama Kesamaan afiliasipun ternyata tidak mempengaruhi pemilih dalam

melakukan pemilihan umum legislatif di Kabupaten Ende pada tahun 2014. Hal ini dapat dilihat dari besarnya persentase jawaban “tidak setuju” sebesar 42% dan “sangat tidak setuju” sebesar 23% atas pernyataan “Saya memilih karena memiliki kesamaan afiliasi tertentu yang sama”. Sisanya menjawab “netral” 28%, “setuju” 6% dan “sangat setuju” sebanyak 1%. Secara rinci seperti terlihat dalam grafik 4.14 berikut. Grafik 4.14 Memilih Karena Memiliki Kesamaan Afiliasi Tertentu Yang Sama


100


c.

Memiliki kesamaan asal suku dan daerah tempat asal Sama halnya dengan kesamaan ikatan profesi dan afiliasi, kesamaan

asal suku dan daerah tempat asal bukan menjadi jaminan untuk memperoleh banyak suara dalam pemilihan umum legislatif Kabupaten Ende pada tahun 2014. Hal ini dapat dilihat dari besarnya persentase jawaban “sangat tidak setuju” 23% dan “tidak setuju” 35% atas pernyataan “Saya memilih karena memiliki kesamaan asal suku dan daerah tempat asal”, sedangkan sisanya menjawab “netral” 18%, “setuju” 20%

dan “sangat setuju” 4%. Uraian

tersebut di atas secara rinci seperti terlihat dalam grafik 4.15 berikut:

Grafik. 4.15 Memilih Karena Memiliki Kesamaan Asal Suku Dan Daerah Tempat Asal


101


Dari uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa banyaknya perolehan suara masing-masing calon anggota legislatif bukan karena faktor kesamaan asal suku dan daerah tempat asal.

d.

Kebanyakan lingkungan sekitar dan keluarga juga memberi saran rekomendasi pada calon tersebut. Memberi saran rekomendasi untuk calon tertentu tidak berpengaruh

signifikan, sebagaimana terlihat dalam persentase jawaban “tidak setuju” sebesar 40% dan “sangat tidak setuju” 17% atas pernyataan “Saya memlih karena kebanyakan lingkungan sekitar dan keluarga juga memberi saran rekomendasi pada calon tersebut”. Yang menjawab “netral” 19%, “setuju” 20%, dan “sangat setuju” sebesar 4% saja. Secara rinci seperti terlihat dalam grafik 4.16 berikut ini:

102


Grafik 4.16 Memilih Karena Kebanyakan Lingkungan Sekitar Dan Keluarga Juga Memberi Saran Rekomendasi Pada Calon Tersebut


Berikut dipaparkan beberapa kutipan pendapat dalam depth interview seperti di bawah ini: di tingkat pemilih adalah mencerdaskan pemilih, memberi pemahaman pada masyarakat supaya mengerti betul tentang tujuan pemilu. Misalnya sikap memilih masyarakat hari ini di Ende lebih banyak ikut orang, karena pengaruh keluarga. Alasan memilih karena didorong satu agama, satu afiliasi satu lingkungan atau satu kecamatan.

Perilaku memilih karena didorong oleh pengaruh dari kelompok orang terdekat terutama orang tua, saudara dan teman sepergaulan banyak diputuskan oleh pemilih pemula.

103


Pernyataan pendapat di bawah ini adalah pernyataan pemilih pemula. Pemilih pemula Menurut lembaga-lembaga survey international seperti the Pew Research Center dan Gallup pemilih berusia antara 17 hingga 29 tahun. Sedangkan yang dimaksud dengan pemilih pemula muda adalah mereka yang telah berusia 17-21 tahun, telah memiliki hak suara dan tercantum dalam daftar pemilih tetap (DPT) serta pertama kali mengikuti pemilihan umum, baik Pemilihan Umum Legislatif, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Perilaku memilih pemula di Kabupaten Ende dalam menentukan atau menjatuhkan pilihanya pada pemilu legislatif umumnya karena faktor sosiologis. Hal demikian karena hampir semua informan yang diteliti dalam menjatuhkan pilihannya kepada seorang kandidat sama dengan pilihan orang tuanya. Dimana menurut penulis, pilihan pemilih pemula tersebut dipengaruhi latar belakang lingkungan tempat tinggal, yakni lingkungan keluarganya. Berikut jawaban mereka ketika ditanya terkait bagaimana mereka memberikan suara dan menjatuhkan pilihannya pada saat pemilu tahun 2014. Pernyataan kemudian diutarakan oleh beberapa informan, salah satu dari mereka, menyatakan: Apa yang melatarbelakangi anda memilih caleg tertentu ? saya hanya ikut-ikut saja, karena orangtua mempengaruhi untuk memilih beliau yaaa… saya ikut tapi selain itu ajakan orang tua juga masuk akal. Tapi dulu saya juga pernah dikasi uang pulsa… supaya bisa pilih caleg tertentu, saya iya -iya saja tapi tetap saja saya punya pilihan lain yang direko mendasikan dari orang tua. Tidak berbeda dengan yang diutarakan oleh key infoman sebelumnya sebagai berikut: “Semua keluarga saya memilih kandidat itu, makanya saya secara 104


pribadi ikut memilih beliau” Berdasarkan pernyataan di atas yang dikemukakan oleh kedua key informan menunjukkan perilaku yang ikut-ikutan. Perilaku ikut-ikutan demikian disebabkan karena mereka tidak mampu melihat bagaimana karakteristik pemimpin yang tepat menurut mereka. Selain itu, keputusan politik mereka masih belum bulat menyebabkan pilihan politik mereka mudah mendapat pengaruh dari lingkungan dan pengelompokan sosial yang terbentuk di tempat tinggal mereka, khusus di dalam keluarga dan orang tua. Menurut mereka orang tua lebih tahu mana yang terbaik (Indar Meilani,2009:hal 78). Analisis ini diperkuat juga oleh pendapat salah satu pengamat politik lokal di Kabupaten Ende tentang pemilih pemula berikut: PEMILIH PEMULA ? mereka jumlahnya cukup banyak, mereka rentan untuk digiring , belum bisa diharapkan menjadi pemilih cerdas dan hanya dipengaruhi oleh reference group nya. Pemilih pemula hari ini adalah pemilih massa mengambang. Pemilih massa mengambang adalah ditentukan dari orangtua. teman sekelompok, satu organisasinya.

Hal ini sejalan dalam pendekatan sosiologis yang

melihat hubungan

antara predisposesi sosial-ekonomi pemilih dan keluarga pemilih. Menurut Pomper

predisposisi

sosial-ekonomi

pemilih

dan

keluarga

pemilih

mempunyai hubungan yang berkaitan dengan perilaku memilih seseorang. Misalnya, politik

preferensi-preferensi

ayah,

atau

preferensi

politik keluarga, apakah politik

ibu

preferensi

akan berpengaruh pada

preferensi politik anak. Predisposisi sosial ekonomi bisa berupa agama yang dianut, tempat tinggal, kelas sosial, karakteristik demografis dan sebagainya 105


(Efriza,2012: 495). Namun, Perilaku demikian tidak lepas dari isu yang didapatkan oleh seorang anak lebih banyak berasal di dalam keluarga. Keluarga merupakan lingkungan yang paling dekat dengan seorang anak. Waktu yang mereka gunakan di lingkungan keluarga juga lebih banyak dibandingkan di lingkungan sekolah dan teman sebaya. Hal demikian menyebabkan akses komunikasi yang diterima di lingkungan keluarga lebih mudah. Selain dari penjelasan Gerald Pomper di atas, David Apter menguraikan tentang pengaruh dari keluarga terhadap anak dalam memilih yaitu adanya kesamaan pilihan seorang anak dengan pilihan orang tuanya. Bahwa adanya kesejajaran atau kesamaan pilihan antara orangtua dengan anaknya merupakan suatu yang wajar. Sebab pada lembaga keluarga itulah seseorang pertama kali mempunyai akses pembentukan identitas diri, mempelajari nilai-nilai lingkungan dan sosial mereka, termasuk peran politiknya.

Pada

proses

paling

dini,

pembentukan

sikap

termasuk

pembentukan sikap politik anak pertama kali di lingkungan keluarga. Fase ini merupakan fase belajar keluarga. Pada fase ini anak-anak pertama kali mulai belajar dari orang tuanya tentang perasaan orang tua mereka terhadap pemimpin politik, perasaan orang tua mereka terhadap isu-isu politik dan sebagainya.

Selanjutnya untuk mengetahui gambaran perilaku memilih dari faktor sosiologis secara keseluruhan maka dibuat kategorisasi terhadap nilai rata-rata (mean) dengan tujuan untuk menempatkan setiap aspek yang diteliti ke dalam 106


kelompok yang terpisah secara berjenjang. Pengkategoriannya adalah sebagai berikut: jika skor berada dibawah 20% kategori sangat tidak puas; 20% - 40% kategori tidak pus; 40% - 60% kategori netral; 60% - 80% kategori puas dan 80%-100% sangat puas. Hasil analisis data seperti tampak pada tabel 4.29 menggambarkan perilaku pemilih terhadap seluruh aspek dari faktor sosiologis.

Grafik 4.17 Nilai Rata-Rata (Mean) Perilaku Memilih Karena Faktor Sosiologis


Adapun nilai rata-ratanya (mean) berada antara 2,20 (44%) sampai dengan 2,54 (50,8%) hal ini menunjukan bahwa perilaku memilih calon legislatif berada pada kategori netral, dengan demikian dapat disimpulkan secara umum bahwa gambaran perilaku memilih dari seluruh aspek dari faktor 107


sosiologis tidak merupakan aspek yang diperhatikan atau dipertimbangkan dalam memilih calon legislatif pada pemilu tahun 2014 di Kabupaten Ende. 2.

Faktor Psikologi Persepsi dan penilaian pribadi terhadap sang kandidat atau tema-tema

yang diangkat sangat berpengaruh terhadap pilihannya dalam pemilu. Faktor psikologis adalah faktor paling mendasar dalam diri individu yang akan mempengaruhi pilihan-pilihan seseorang. Dalam kaitannya dengan faktor psikologis yang dikedepankan dalam penulisan ini adalah dorongan dari dalam diri pemilih karena adanya “rasa kedekatan emosional”, “adanya isu positif yang berkembang tentang calon tersebut”, dan “memiliki orientasi pada calon tersebut”. Berikut ini dijelaskan satu persatu dari ke tiga komponen tersebut di atas: a.

Rasa Kedekatan Emosional. Adanya hubungan kekerabatan yang terjalin dengan baik akan

mempengaruhi pemilih dalam menentukan hak pilihnya dalm pemilihan umum. Namun demikian, berbeda halnya dalam kegiatan pemilihan umum tahun 2014, faktor kedekatan ini sangat kecil dalam mendorong pemilih untuk menentukan hak pilihnya pada calon anggota legislatif tertentu. Hal ini dapat dilihat dari jawaban yang disampaikan oleh 100 orang responden terhadap pertanyaan peneliti, yang disajikan dalam grafik 4.18 berikut ini.

108


Grafik 4.18 Rasa Kedekatan Emosional


Berdasarkan hasil jawaban yang termuat dalam grafik 4.18 di atas, dapat dijelaskan bahwa memilih karena didorong oleh “rasa kedekatan emosional” ini, “tidak setuju” sebesar 33%, “sangat tidak setuju” sebesar 13%, “netral” sebesar 27%, “setuju” sebesar 17%, sedangkan sisanya adalah “sangat setuju” sebesar 10%. Dari uraian tersebut dapat dikatakan bahwa faktor “kedekatan emosional” tidak terlalu berpengaruh terhadap keputusan pemilih dalam memilih calon anggota legislatif. Hal ini dapat dilihat dari besarnya prosentase jawaban “sangat tidak setuju” sebanyak 13%, “tidak setuju” 33% dan bersikap “netral” sebanyak 27% responden atas pernyataan “Saya memilih karena didorong oleh rasa kedekatan emosional”. b.

Isu Positif Yang Berkembang Tentang Calon Tersebut.

109


Isu-isu baik menyangkut pribadi calon yang diterima pemilih turut serta menentukan keputusan untuk memilih atau menentukan suaranya. Namun hal ini hanya mempengaruhi sebanyak 41% (“setuju” sebanyak 28% dan “sangat tidak setuju” sebanyak 13%) dari 100 responden, sedangkan sisanya menjawab “sangat tidak setuju” sebanyak 10%, “tidak setuju” sebanyak 15% dan “netral” sebanyak 34%. Secara rinci terlihat dalam grafik 4.19 berikut ini. Grafik 4.19 Memilih Karena Didorong Oleh Adanya Isu Positif Yang Berkembang Tentang Calon Tersebut


c.

Memiliki Orientasi Pada Calon Berbicara mengenai orientasi ini adalah hak individu, dan merupakan

perilaku individu yang bersangkutan yang selanjutnya adalah berupa kegiatan individu yang bersangkutan. Dalam kegiatan politik juga ada orientasi 110


politiknya. Orientasi politik ini juga merupakan keputusan yang menyangkut dan mempengaruhi perilaku politik seseorang yang akan berdampak kepada pilihan pemilih dalam memilih. Dengan demkian pilihan itu dipengaruhi oleh orientasinya. Namun demikian, kalau dilihat dari komposisi jawaban responden dalam grafik 4.19 berikut, sebenarnya tidak terlalu berpengaruh signifikan, karena hanya sebesar 16% yang menjawab “sangat setuju” dan 18% yang menjawab “setuju” atas pernyataan “Saya memilih karena memiliki orientasi pada calon tersebut”. Sedangkan sisanya sebesar 65% memberikan jawaban “netral” sebanyak 31%, “tidak setuju” 20% dan “sangat tidak setuju” 15%. Jika dilihat dari komposisi jawaban maka sangat tipis prosentasenya, dimana yang menyatakan memilih berdasarkan aspek ini ada 34%, memilih tidak berdasarkan aspek ini ada 35 %, dan yang memberi jawaban netral ada 31 %. Data hasil analisis di atas memiliki signifikansi perbedaan yang tidak terlalu tinggi, hal ini mengindikasikan bahwa dalam struktur peta politik dimana Kabupaten Ende terdiri dari empat DAPIL dan pada masing – masing DAPIL terdapat nama kader unggulan. Hal ini amat memungkinkan mempengaruhi kelompok pemilih yang memiliki perilaku “dipengaruhi orientasi pada calon tertnetu” karena nama kader berasal dari satu lingkungan, dan amat besar harapan pemilih supaya kader memperjuangkan kepentingan kelompok kecil lingkungan tempat mereka tinggal. Sehingga amat logis jika terdapat 34 % responden “setuju” bahwa mereka dilatarbelakangi karena orientasi pada calon anggota legislatif. Untuk jawaban “netral” dan “tidak setuju” sebesar 31 % dan 35 % adalah merepresentasikan kelompok masyarakat pemilih yang 111


memandang bahwa sekalipun calon legislatif berasal dari lingkungan sekitarnya, sama sekali tidak mempengaruhi orientasi kepentingan kelompok lingkungan akan tetapi diduga memilih karena didominasi faktor lain misalnya rekam jejak, kemampuan dan kemahiran, atau kualitas kepribadian. Grafik berikut menyajikan rincian jawaban dari 100 responden atas pernyataan “Saya memilih karena memiliki orientasi pada calon”. GRAFIK 4.20 Memilih Karena Memiliki Orientasi Pada Calon Tersebut


Selanjutnya untuk mengetahui gambaran perilaku memilih dari faktor psikologi secara keseluruhan maka dibuat kategorisasi terhadap nilai rata-rata (mean) dengan tujuan untuk menempatkan setiap aspek yang diteliti ke dalam kelompok yang terpisah secara berjenjang. Pengkategoriannya adalah sebagai berikut: jika skor berada dibawah 20% kategori sangat tidak puas; 20% - 40% kategori tidak puas; 40% - 60% kategori netral; 60% - 80% kategori puas dan 80%-100% sangat puas. Hasil analisis data seperti tampak pada grafik 4.21 menggambakan perilaku memilih terhadap seluruh aspek dari faktor psikologi. 112


Grafik 4.21 Nilai Rata-Rata (Mean) Perilaku Memilih Karena Faktor Psikologis


Adapun nilai rata-ratanya (mean) untuk aspek memilih karena orientasi pada calon adalah 2,72 (54,4 %) , aspek memilih karena didorong adanya isu positif yang berkembang tentang calon adalah 3,19 (63,8 %), dan memilih karena memiliki rasa kedekatan emosional adalah 2,78 (55,6 %). Hal ini menunjukkan bahwa aspek

memilih calon karena didiorong oleh isu positif

merupakan aspek dari faktor psikologi yang mempengaruhi pemilih pada Pemilu Legislatif Tahun 2014 di Kabupaten Ende.

113


3.

Faktor Ekonomi/Rasional

Aspek ekonomi sering menjadi dasar pertimbangan dalam berbagai kegiatan, termasuk dalam urusan politik. Pendekatan ini dipopulerkan oleh Anthony Downs (1957) yang mengasumsikan bahwa pemilih pada dasarnya bertindak secara rasional ketika membuat pilihan dalam tempat pemungutan suara (TPS), tanpa mengira agama, jenis kelamin, kelas, latar belakang orang tua, dan latar lainnya yang bersifat eksternal. Menurutnya, dalam konteks pilihan rasional, ketika pemilih merasa tidak mendapatkan faedah dengan memilih partai, calon anggota legislatif

atau calon presiden yang tengah

berkompetisi, ia bahkan tidak akan melakukan pilihan pada pemilu. Mereka menggunakan pertimbangan-pertimbangan costs and benefits sebelum menentukan pilihan. Pertimbangan costs and benefits itu lebih didasarkan pada gagasan atau program-program yang bersentuhan dengan dirinya. Rasionalitas pemilih juga bukan sesuatu yang berdiri sendiri, namun akan sangat terkait dengan faktor lainnya, baik yang berasal dari kandidat seperti proses pencitraan yang dibangunnya saat kampanye maupun aspek yang berasal dari para pemilih, terutama tingkat pengetahuan dan kadar sensifitas atas informasi yang dimilikinya. Sebagaimana disebutkan Lau dan David (2006) bahwa “informed citizens” akan sangat berpengaruh bagaimana para pemilih menentukan pilihannya dalam pemilu. Dalam konteks inilah perilaku memilih dan faktor-faktor lainnya saling mempengaruhi satu sama lain.

Pendekatan pilihan rasional (rational choice) atau lazim disebut sebagai pendekatan ekonomik berkembang pada tahun 1960-an dan 114


berkembang setelah memperoleh konsensus yang menunjukkan adanya pluralitas dalam bermacam-macam pandangan. Salah satu tokoh penting yang menggagas pendekatan ini adalah V. O. Key. Menurut Key yang menentukan pilihan para pemilih adalah sejauh mana kinerja pemerintah, partai, atau wakil-wakil mereka baik bagi dirinya sendiri atau bagi negaranya, atau justru sebaliknya. Key melihat kecenderungan masing-masing pemilih menetapkan pilihannya secara retrospektif, yaitu dengan menilai apakah kinerja partai yang menjalankan pemerintahan pada periode anggota legislatif terakhir sudah baik bagi dirinya sendiri dan bagi negara, atau justru sebaliknya. Penilaian ini juga dipengaruhi oleh penilaian terhadap pemerintah dimasa yang lampau. Apabila hasil penilaian kinerja pemerintahan yang berkuasa (bila dibandingkan dengan pendahulunya) positif, maka mereka akan dipilih kembali. Apabila hasil penilaian yang negatif, maka pemerintahan tidak akan dipilih kembali. Berikut ini adalah item-item pernyataan yang sudah dilakukan umpan balik (feed back) terhadap 100 orang responden dalam kaitannya dengan pelaksanaan pemilu legislatif tahun 2014. a.

Memilih atas dasar pertimbangan bahwa calon tersebut berjanji akan memberi bantuan terhadap perbaikan fasilitas dan sarana umum. Pada item awal yang berhubungan dengan faktor ekonomi yakni

“dasar pertimbangan bahwa calon tersebut berjanji akan memberi bantuan terhadap perbaikan fasilitas dan sarana umum”. Dari pernyataan tersebut 20% merespon “sangat tidak setuju”, 27% menyatakan ‘tidak setuju”, dan 115


29% menyatakan “netral”. Sedangkan yang lainnya sebanyak 17% menyatakan “setuju” dan 7% menyatakan “sangat setuju”. Penjelasan tersebut di atas dapat diilustrasikan dalam grafik berikut:

GRAFIK 4.22 Memilih Atas Dasar Pertimbangan Bahwa Calon Tersebut Berjanji Akan Memberi Bantuan Terhadap Perbaikan Fasilitas Dan Sarana Umum


Dari uraian grafik 4.22 tersebut dapat dikatakan bahwa

kebanyakan

responden memilih calon legislatif tidak berdasarkan aspek ini yakni sebesar 47 %, Dengan demikian dapat diprediksikan bahwa sebenarnya masyarakat tidak terlalu berharap akan menerima “bantuan untuk perbaikan fasilitas dan sarana umum”.

116


b.

Memilih Atas Dasar Pertimbangan Bahwa Calon Tersebut Berjanji Memberi Akses Kemudahan Terhadap Sesuatu.

Dalam grafik 4.23 menyajikan rincian komponen jawaban dari 100 orang responden atas pernyataan “Saya memilih atas dasar pertimbangan bahwa calon tersebut berjanji memberi akses kemudahan terhadap sesuatu”

Grafik.4.23 Memilih Atas Dasar Pertimbangan Bahwa Calon Tersebut Berjanji Memberi Akses Kemudahan Terhadap Sesuatu


Berdasarkan grafik di atas, dapat dideskripsikan bahwa memilih atas dasar pertimbangan bahwa calon tersebut berjanji memberi akses kemudahan terhadap sesuatu, besarnya persentase pemilih merespon “sangat tidak setuju” 15%, “tidak setuju” 33%, “netral” 30%, “setuju” 19% dan “sangat setuju” sebesar 3%. 117


Dengan besarnya persentase jawaban “sangat tidak setuju” dan “tidak setuju” ini menggambarkan bahwa pertimbangan untuk menentukan suaranya dalam pemilu legislatif 2014 itu sebenarnya bukan pertimbangan bahwa calon tersebut berjanji memberi akses kemudahan terhadap sesuatu. Seperti kita ketahui bahwa stratifikasi sosial pada masyarakat Ende terdiri dari tiga yaitu Aku, Ngao dan Jao. Dan keberadaan Mosalaki sangat tergantung dari kekuasaan hak ulayat masing – masing dalam menjalankan peran sebagai pemangku adat. Kekuasaan mosalaki diberikan secara turun temurun, dan diwariskan dalam hubungan dasar. Seorang mosalaki diangkat dan dilantik dalam upacara adat, dan mosalaki terpilih diyakini akan diberkati dengan arwah para leluhur sehingga memiliki nilai kharismatik magis sebuah kebijaksanaan untuk menjalankan peran adatnya. Dibawah hak ulayat ada sebuah hak kecil yang dibagikan pada sekolompok masyarakat. Dibawah hak kecil terdapat hak personal atau hak individu yang dinamakan Ana Kalo Fai Whalu. Dan pemimpin suku atau pemangku adat tertinggi dinamakan Mosalaki Pu’u. Mosalaki pu’u membawahi beberapa Ria Bhewa atau anak suku,. Anak suku akan diberi mandat atau otoritas untuk mengatur sumber daya pada jangkauan wilayah kekuasaannya. Oleh karena itu masyarakat awam yang termasuk anak suku memiliki ketergantungan pada sumber daya tanah garapan atau akses sumber air bersih pada desa setempat. Karena memiliki ketergantungan inilah menjadi mudah bagi seorang pemangku adat untuk mempengaruhi dengan kekuasaanya berusaha membujuk anak-anak adatnya agar mengikuti sikap politik dari pemimpin adatnya. Seperti yang diutarakan oleh key informan sebagai berikut. 118


Dalam tataran ideal mosalaki juga berperan dalam pendidikan politik. Akan tetapi pada praktiknya mosalaki amat berperan dalam membawa proses pemilu menjadi lebih baik atau sebaliknya. …. jika memiliki ketergantungan sumber daya pada mosalaki, maka kelas sosial yang berada dibawah akan mudah terpengaruh Beberapa dampak juga akan bisa dirasakan pada masyarakat kelas bawah jika tidak mengikuti sikap politik dari pemangku adat setempat c.

Memilih Karena Program Dari Calon Mampu Menyelesaikan Permasalahan Sosial Yang Ada Saat Ini Persentase jawaban responden atas pernyataan tersebut di atas adalah

“netral” sebesar 35%, dan selanjutnya berdasarkan urutan persentase terbesar “setuju” sebesar 27%, “tidak setuju” 19%, “sangat setuju” 17% dan persentase terkecil adalah yang menjawab “sangat tidak setuju” sebesar 2%. Secara rinci seperti terlihat dalam grafik 4.24 berikut:

119


Grafik 4.24 Memilih Karena Program Dari Calon Mampu Menyelesaikan Permasalahan Sosial Yang Ada Saat Ini


d.

Memilih Karena Didorong Kualitas Kepribadian Baik Dari Calon. Kepribadian baik dari calon legislatif dapat menarik pemilih dalam

menentukan suaranya saat pemilihan. Gambaran ini dapat diketahui dari besarnya persentase jawaban “setuju” sebesar 53% dan “sangat setuju” sebesar 21%. Sisanya adalah “netral” sebesar 18%, “sangat tidak setuju” sebesar 3% dan

“tidak

setuju”

sebesar

5%.

Selanjunya

grafik

berikut

akan

menggambarkan perilaku memilih karena didorong kualitas kepribadian baik dari calon.

120


Grafik 4.25 Memilih Karena Didorong Kualitas Kepribadian Baik Dari Calon


Besarnya

persentase

jawaban

puas

dan

sangat

puas

ini

mengindikasikan kecenderungan dari pemilih untuk memilih secara selektif kepada calon yang memiliki kepribadian baik merupakan aspek dari faktor ekonomi yang sangat mempengaruhi perilaku memilih pada pemilu legislatif tahun 2014 di Kabupaten Ende. e.

Memilih Atas Dasar Alasan Kemampuan Dan Kemahiran Memimpin. Kemampuan dan kemahiran memimpin dari calon anggota legislatif

dalam memimpin akan dinilai dan dihargai oleh kelompok masyarakat sebagai pemilih. Dan dari kemampuan dan kemahiran tersebut dapat menjadi pertimbangan bagi pemilih saat memilih. Dalam tabel 4.26 di bawah ini menampilkan rincian jawaban responden atas pernyataan ”Saya memilih atas dasar alasan kemampuan dan kemahiran memimpin” . 121


Grafik 4.26 Memilih Atas Dasar Alasan Kemampuan Dan Kemahiran Memimpin


Dari grafik 4.26 tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa 47% responden menyatakan “setuju” dan 24% responden menyatakan “sangat setuju” atas kemampuan dan kemahiran memimpin. Jawaban lain atas pernyataan tersebut adalah “netral” sebesar 24%, “tidak setuju” sebesar 4% dan “sangat tidak setuju” sebesar 1%. Dengan demikian maka aspek memilih atas dasar alasan kemampuan dan kemahiran memimpin merupakan aspek dari faktor ekonomi yang sangat mempengaruhi perilaku memilih pada pemilu legislatif tahun 2014 di Kabupaten Ende.

122


f.

Memilih Karena Rekam Jejak Baik Pada Calon

Sebagaimana sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa rekam jejak adalah semua hal yang seseorang atau organisasi telah lakukan di masa lalu, yang menunjukkan seberapa baik mereka dalam melakukan pekerjaan, mengatasi masalah, dan lain-lain. Berkaitan dengan rekan jejak calon ini diketahui 41% menjawab “setuju” dan 21% menyatakan “sangat setuju”. Sedangkan sisanya adalah “sangat tidak setuju” sebesar 3%, “tidak setuju” 14% dan “netral” 21%. Dengan demikian maka aspek memilih karena rekam jejak yang baik dari calon legislatif merupakan aspek dari faktor ekonomi yang sangat mempengaruhi perilaku memilih pada pemilu legislatif tahun 2014 di Kabupaten Ende. Secara rinci seperti terlihat dalam grafik 4.27 berikut ini: Grafik 4.27 Memilih Karena Rekam Jejak Baik Pada Calon


123


Selanjutnya untuk mengetahui gambaran perilaku memilih dari faktor ekonomi/rasional secara keseluruhan maka dibuat kategorisasi terhadap nilai rata-rata (mean) dengan tujuan untuk menempatkan setiap aspek yang diteliti ke dalam kelompok yang terpisah secara berjenjang. Pengkategoriannya adalah sebagai berikut: jika skor berada dibawah 20% kategori sangat tidak setuju; 20% - 40% kategori tidak setuju; 40% - 60% kategori netral; 60% 80% kategori setuju dan 80%-100% kategori sangat setuju. Hasil analisis data seperti tampak pada grafik 4.28 menggambarkan perilaku memilih terhadap seluruh aspek dari faktor ekonomi/rasional.

Grafik 4.28 Nilai Rata-Rata (Mean) Perilaku Memilih Karena Faktor Ekonomi/Rasional


124


Adapun nilai rata-ratanya (mean) untuk aspek memilih atas dasar pertimbangan bahwa calon tersebut berjanji akan memberi bantuan terhadap perbaikan fasilitas adalah

2,64 (52,8 %), aspek memilih atas dasar

pertimbangan bahwa calon tersebut berjanji memberi akses kemudahan terhadap sesuatu adalah 2,62 (52,4 %), aspek memilih karena program dari calon mampu menyelesaikan permasalahan sosial yang ada adalah 3,38 (67,6%), aspek memilih karena didorong oleh kepribadian yang baik dari calon, 3,84 (76,8 %), aspek memilih atas dasar kemampuan dan kemahiran memimpin 3,89 (77.8 %) dan aspek memilih karena rekam jejak yang baik dari calon 3,63 (72,6 %). Berdasarkan data pada tabel tersebut di atas maka diketahui bahwa aspek-aspek dari faktor ekonomi yang mempengaruhi perilaku memilih pada Pemilu Legislatif Tahun 2014 di Kabupaten Ende adalah aspek memilih karena program dari calon mampu menyelesaikan permasalahan sosial yang ada, aspek memilih karena didorong oleh kepribadian yang baik dari calon, aspek memilih atas dasar kemampuan dan kemahiran memimpin dan aspek memilih karena rekam jejak yang baik dari calon.

4.5.

Perilaku Memilih Calon Presiden Dan Calon Wakil Presiden

Sama halnya dengan perilaku memilih pada calon anggota legislatif, maka perilaku memilih pasangan calon presiden dan calon wakil presiden juga didasarkan pada tiga faktor yaitu sosiologis, psikologi dan rasional / ekonomis.

125


Berikut ini akan dipaparkan hasil analisis terhadap perilaku memilih calon presiden dan calon wakil presiden pada pemilu tahun 2014.

1.

Faktor Sosiologis.

Penelitian terhadap perilaku memilih berdasarkan faktor sosiologis yang mempengaruhi perilaku memilih masyarakat Kabupaten Ende pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 akan dilihat dari beberapa aspek yakni a). memiliki kesamaan ikatan profesi dan satu lingkaran pertemanan; b) memiliki kesamaan afiliasi tertentu yang sama; c) memiliki kesamaan asal suku dan daerah tempat asal; d) kebanyakan lingkungan sekitar dan keluarga juga memberi saran rekomendasi pada calon tersebut. Selanjutnya akan diuraikan hasil analisis dari masing-masing aspek sebagai berikut:

a.

Aspek Memiliki Kesamaan Ikatan Profesi dan Satu Lingkaran Pertemanan.

Hasil analisis dari aspek memilih karena memiliki kesamaan ikatan profesi dan satu lingkaran pertemanan ditampilkan pada Grafik 4.30. Dari grafik tersebut nampak bahwa ada sebanyak 10 % responden yang menyatakan bahwa mereka memilih berdasarkan pertimbangan aspek ini, yakni 1 % responden menyatakan sangat setuju dan 9 % menyatakan setuju. Sedangkan ada 61 % responden yang memilih tidak berdasarkan aspek ini, yakni 30 % responden menyatakan sangat tidak setuju dan 31 % menyatakan

126


tidak setuju. Dari hasil analisis juga diperoleh bahwa sebanyak 29 % responden yang menyatakan netral terhadap aspek ini.

Hal ini menunjukkan bahwa aspek memiliki kesamaan ikatan profesi dan satu lingkaran pertemanan, bukan merupakan aspek dari faktor sosiologis yang sangat mempengaruhi perilaku memilih pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Kabupaten Ende.

Grafik 4.29 Saya Memilih Karena Kesamaan Ikatan Profesi Dan Satu Lingkaran Pertemanan


b.

Memiliki kesamaan afiliasi tertentu

Hasil analisis dari aspek memiliki kesamaan afiliasi tertentu ditampilkan pada Grafik 4.30. Dari grafik tersebut nampak bahwa sebanyak 7

127


% responden menyatakan bahwa mereka memilih berdasarkan aspek ini, yakni 3% responden menyatakan sangat setuju dan 4 % responden menyatakan setuju. Sedangkan ada 66 % responden yang memilih tidak berdasarkan aspek ini, yakni 30 % responden menyatakan sangat tidak setuju dan 36 % menyatakan tidak setuju. Hasil analisis juga menunjukkan bahwa responden yang menyatakan netral ada 27 %.

Hal ini menunjukkan bahwa aspek memiliki kesamaan afiliasi tertentu bukan merupakan aspek dari faktor sosiologis yang sangat mempengaruhi perilaku memilih pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Kabupaten Ende.

Grafik 4.30 Saya Memilih Karena Memiliki Kesamaan Afiliasi Tertentu Yang Sama


128


c. Memiliki Kesamaan Asal Suku dan Daerah Tempat Asal

Hasil analisis terhadap aspek memiliki kesamaan asal suku dan daerah tempat tinggal akan ditampilkan pada Grafik 4.31. Dari grafik tersebut nampak bahwa sebanyak 14 % responden menyatakan bahwa mereka memilih berdasarkan aspek ini, yakni 4 % responden menyatakan sangat setuju dan 10 % menyatakan setuju. Sedangkan responden yang menyatakan memilih tidak berdasarkan aspek ini ada 62 %, yakni 27 % responden menyatakan tidak setuju dan 35 % responden menyatakan sangat tidak setuju. Hasil analisis juga menunjukkan bahwa responden yang menyatakan netral ada 24 %. Hal ini menunjukkan bahwa aspek memilih karena kesamaan asal suku dan daerah tempat asal bukan merupakan aspek dari faktor sosiologis yang sangat mempengaruhi perilaku memilih pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Kabupaten Ende.

129


Grafik 4.31 Saya Memilih Karena Memiliki Kesamaan Asal Suku Dan Daerah Tempat Asal


d.

Kebanyakan Lingkungan Sekitar dan Keluarga Juga Memberi Saran Rekomendasi Pada Calon Tersebut.

Hasil analisis terhadap aspek memilih karena lingkungan sekitar dan saran dan rekomendasi keluarga akan ditampilkan pada Grafik 4.32. Dari grafik tersebut nampak bahwa 20 % responden menyatakan memilih karena aspek ini, yakni ada 5 % responden yang menyatakan sangat setuju dan 15 % menyatakan setuju. Sedangkan responden yang menyatakan memilih tidak karena aspek ini sebanyak 52 % yakni yang menyatakan tidak setuju ada 25 % responden dan sangat tidak setuju ada 27 % responden . Hasil analisis juga menunjukkan bahwa responden yang menyatakan netral ada 28 %. Hal ini menunjukkan bahwa aspek saran rekomendasi dari keluarga dan lingkungan sekitar bukan merupakan aspek dari faktor sosiologis yang sangat 130


mempengaruhi perilaku memilih pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Kabupaten Ende.

Hasil analisis angket dipertegas dengan pendapat key informan , bahwa dalam hal pengaruh dari lingkungan dan orang – orang terdekat maka terdapat key informan yang berpendapat bahwa dalam memilih presiden yang bersangkutan didasari oleh pertimbangan rasional karena melihat kualitas keperibadian akan tetapi sikap politiknya diperkuat ketika key informan tersebut melakukan konfirmasi ulang apakah terdapat kesamaan pilihannya dengan lingkungan dan orang – orang terdekatnya. Pendapatnya sebagai berikut ;

Karena saya senang pada figur Pak Jokowi yang merakyat dan rendah hati, juga prestasinya saya ikuti sejak beliau jadi Walikota Solo dan mempopulerkan mobil nasional buatan anak STM. Keluarga dan sekitar saya juga pendukung Jokowi , jadi makin memperkuat pilihan saya…. Berdasarkan pendapat tersebut di atas, diketahui bahwa pada pemilu presiden dan wakil presiden, aspek ini memang bukan menjadi faktor sosiologis yang mempengaruhi perilaku memilih karena jika dikaitkan dengan identitas responden sangat memperkuat hasil analisis, dimana sebagian besar responden adalah pemilih dewasa yang memiliki kedewasaan dalam berpikir dan bertindak serta didukung oleh tingkat pengetahuan, informasi dan rekam jejak dari pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang diketahui dengan baik. Sehingga pemilih yang seperti ini hanya mengkonfirmasi pilihannya dengan orang-orang terdekatnya untuk lebih memantapkan bahwa 131


pilihannya tidak keliru. Figur pasangan calon presiden presiden

sangat

mempengaruhi

perilaku

memilih,

dan calon wakil dengan

tanpa

memperhatikan partai pengusungnya. Alasan dari key informan yang adalah pemilih pemula adalah didorong oleh faktor rasional yang diperkuat oleh faktor piskologis karena pengaruh referensi group atau lingkungan terdekatnya. Dimana telah dibahas dalam pembahasan sebelumnya tentang perilaku memilih pemula dalam pemilu legislatif ternyata tidak berbeda jauh dengan perilaku memilih pemula pada pemilu presiden dan wakil presiden. Bahwa pemilih pemula merupakan massa mengambang yang amat rentan untuk dipengaruhi, digiring terutama oleh lingkungan terdekatnya.

Grafik 4.32 Saya Memilih Karena Kebanyakan Lingkungan Sekitar Juga Keluarga Memberi Saran Rekomendasi Pada Calon Tersebut


132


Selanjutnya untuk mengetahui gambaran perilaku memilih dari faktor sosiologis secara keseluruhan maka dibuat kategorisasi terhadap nilai rata-rata (mean) dengan tujuan untuk menempatkan setiap aspek yang diteliti ke dalam kelompok yang terpisah secara berjenjang. Pengkategoriannya adalah sebagai berikut: jika skor berada dibawah 20% kategori sangat tidak setuju; 20% 40% kategori tidak setuju; 40% - 60% kategori netral; 60% - 80% kategori setuju dan 80%-100% sangat setuju. Hasil analisis data seperti tampak pada grafik 4.33 menggambarkan perilaku pemilih terhadap seluruh aspek dari faktor sosiologis.

Grafik 4.33 Nilai Rata-rata (Mean) Perilaku Memilih Karena Faktor Sosiologis


Adapun nilai rata-ratanya (mean) berada antara 2,14 (42,8 %) sampai dengan 2,46 (49,2 %). Hal ini menunjukkan bahwa perilaku memilih calon

133


presiden dan calon wakil presiden berada pada kategori netral,

dengan

demikian dapat disimpulkan secara umum bahwa gambaran perilaku memilih dari seluruh aspek dari faktor sosiologis tidak menjadi aspek yang sangat diperhatikan dalam memilih Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilu tahun 2014 di Kabupaten Ende.

2.

Faktor Psikologis.

Penelitian terhadap perilaku memilih berdasarkan faktor psikologis yang mempengaruhi perilaku memilih masyarakat Kabupaten Ende pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 akan dilihat dari aspek-aspek yakni a) dorongan dari dalam diri pemilih karena adanya rasa kedekatan emosional; b) adanya isu positif yang berkembang tentang calon tersebut; c) memiliki orientasi pada calon tersebut. Selanjutnya akan diuraikan hasil analisis dari masing-masing aspek sebagai berikut:

a.

Aspek Dorongan Dari Dalam Diri Pemilih Karena Adanya Rasa Kedekatan Emosional

Hasil analisis terhadap aspek dorongan dari dalam diri pemilih karena adanya rasa kedekatan emosional akan ditampilkan pada Grafik 4.34. Dari grafik tersebut tampak bahwa 12 % responden menyatakan memilih karena aspek ini, yakni 4 % responden menyatakan sangat setuju dan 8 % menyatakan setuju. Sedangkan 49 % responden yang menyatakan memilih tidak karena aspek ini yakni 14 % responden menyatakan sangat tidak setuju dan 35 % responden menyatakan setuju. Hasil analisis juga menunjukkan 134


bahwa responden yang menyatakan netral

ada sejumlah 39 %. Hal ini

menunjukkan bahwa aspek dorongan dari dalam diri pemilih karena adanya rasa kedekatan emosional bukan merupakan aspek dari faktor psikologis yang sangat mempengaruhi perilaku memilih pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Kabupaten Ende.

Grafik 4.34 Saya Memilih Karena Didorong Oleh Rasa Kedekatan Emosional

Sumber:olahdata 2015

b.

Aspek Memiliki Orientasi Pada Calon Tersebut

Hasil analisis terhadap faktor psikologis dari aspek memiliki orientasi pada calon akan ditampilkan pada Grafik 4.35. Dari grafik tersebut tampak bahwa 34 % responden menyatakan memilih karena aspek ini, yakni 16 % responden menyatakan sangat setuju dan 18 % menyatakan setuju. Sedangkan 35 % responden menyatakan memilih bukan karena aspek ini, yakni 20 % responden menyatakan tidak setuju dan yang menyatakan sangat tidak setuju 135


15 %. Hasil analisis juga menunjukkan bahwa responden yang menyatakan netral sejumlah 31 %. Hal ini menunjukkan bahwa 34 % responden meyakini bahwa aspek orientasi pada calon presiden dan wakil presiden merupakan aspek dari faktor psikologis yang mempengaruhi perilaku memilih pada Pemilu Presiden Wakil Presiden Tahun 2014 di Kabupaten Ende.

Komposisi jawaban dari responden hampir berimbang antara yang memilih berdasarkan aspek ini, yang tidak berdasarkan aspek ini dan yang berpendapat netral. Hal ini disebabkan oleh masyarakat dalam kelompok tertentu memang memberikan pilihannya pada pemilu atas calon presiden atau calon wakil presiden tertentu karena mempunyai harapan atau kepentingan terhadap calon presiden atau calon wakil presiden agar kelak jika terpilih dan menang dalam pemilu bisa memperjuangkan dan mengabulkan kepentingn kelompok ini. Sedangkan yang netral dan tidak memilih karena aspek ini dipengaruhi oleh pandangan bahwa siapa pun yang akan dipilih oleh rakyat tentunya akan memperjuangkan kepentingan seluruh rakyat, bukan kepentingan kelompok atau golongan tertentu.

. 136


GRAFIK 4.35 Saya Memilih Karena Memiliki Orientasi Pada Calon Tersebut


c. Aspek Adanya Isu Positif Yang Berkembang Tentang Calon Tersebut

Hasil analisis terhadap aspek adanya isu positif yang berkembang tentang calon tersebut akan ditampilkan pada Grafik 4.36. Pada grafik tersebut nampak bahwa sebanyak 53 % responden memilih berdasarkan aspek ini, yakni ada sebanyak 29 % responden menyatakan setuju dan 24 % responden menyatakan sangat setuju. Sedangkan ada sejumlah 21 % responden menyatakan memilih berdasarkan aspek ini, yakni sebanyak 10 % responden menyatakan tidak setuju ada dan 11 % responden yang menyatakan sangat tidak setuju. Hasil analisis juga menunjukkan bahwa sebanyak 26 % responden menyatakan netral. Hal ini menggambarkan bahwa aspek adanya isu positif yang berkembang tentang calon presiden dan calon wakil presiden

137


merupakan salah satu aspek psikologis yang mempengaruhi perilaku memilih pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Kabupaten Ende.

Grafik 4.36 Saya Memilih Karena Adanya Isu Positif Yang Berkembang Tentang Calon Tersebut


Selanjutnya untuk mengetahui gambaran perilaku memilih dari faktor psikologi secara keseluruhan maka dibuat kategorisasi terhadap nilai rata-rata (mean) dengan tujuan untuk menempatkan setiap aspek yang diteliti ke dalam kelompok yang terpisah secara berjenjang. Pengkategoriannya adalah sebagai berikut: jika skor berada dibawah 20% kategori sangat tidak setuju; 20% 40% kategori tidak setuju; 40% - 60% kategori netral; 60% - 80% kategori setuju dan 80%-100% sangat setuju. Hasil analisis data seperti tampak pada Grafik 4.37 menggambarkan perilaku pemilih terhadap seluruh aspek dari faktor psikologi.

138


Grafik 4.37 Nilai Rata-Rata (Mean) Perilaku Memilih Karena Faktor Psikologi


Adapun nilai rata-ratanya (mean) untuk aspek memilih karena didorong oleh rasa kedekatan emosional adalah 2,53 (50,6 %) , aspek memilih karena didorong adanya isu positif yang berkembang tentang calon adalah 3,45 (69 %), dan memilih karena didorong adanya isu positif yang berkembang tentang calon adalah 3,00 (60 %). Hal ini menunjukkan bahwa perilaku memilih presiden dan wakil presiden karena didiorong oleh rasa kedekatan emosional berada pada kategori netral, sedangkan aspek memilih karena didorong adanya isu positif yang berkembang tentang calon dan aspek memilih karena memiliki orientasi pada calon merupakan aspek dari faktor psikologi yang mempengaruhi dalam memilih Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilu tahun 2014. di Kabupaten Ende.

139


3.

Faktor Ekonomi / Rational

Penelitian terhadap perilaku memilih berdasarkan faktor ekonomi / rasional yang mempengaruhi perilaku memilih masyarakat Kabupaten Ende pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 akan dilihat dari beberapa aspek yakni a) memilih atas dasar pertimbangan bahwa calon tersebut berjanji memberi bantuan terhadap perbaikan fasilitas dan sarana umum; b) memilih atas dasar pertimbangan bahwa calon tersebut berjanji memberikan akses kemudahan terhadap sesuatu; c) memilih karena program dari calon mampu menyelesaikan permasalahan sosial yang ada saat ini; d) memilih karena didorong oleh kualitas kepribadian yang baik dari calon; e) memilih atas dasar alasan kemampuan kemahiran memimpin; f) memilih karena rekam jejak baik pada calon. Selanjutnya akan diuraikan hasil analisis dari masing-masing aspek sebagai berikut:

a. Aspek Memilih Atas Dasar Pertimbangan Bahwa Calon Tersebut Berjanji Akan Memberi Bantuan Terhadap Perbaikan Fasilitas Dan Sarana Umum Hasil analisis terhadap aspek memilih atas dasar pertimbangan bahwa calon tersebut berjanji akan memberi bantuan terhadap perbaikan fasilitas dan sarana umum tampak pada Grafik 4.38. Pada grafik tersebut nampak bahwa 34 % responden menyatakan memilih karena faktor ini, yakni sebanyak 16 % responden menyatakan sangat setuju dan 18 % responden menyatakan setuju. Sedangkan ada sebanyak 41 % responden menyatakan memilih bukan karena aspek ini yakni ada sebanyak 19 % responden menyatakan sangat tidak setuju

140


dan 22 % responden menyatakan tidak setuju. Hasil analisis juga menunjukkan bahwa responden yang menyatakan netral ada 25 %. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa aspek memilih atas dasar pertimbangan bahwa calon tersebut berjanji akan memberi bantuan terhadap perbaikan fasilitas dan sarana umum bukan merupakan aspek dari faktor psikologi yang sangat mempengaruhi perilaku memilih pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Kabupaten Ende.

Grafik 4.38 Saya Memilih Atas Dasar Pertimbangan Bahwa Calon Tersebut Berjanji Akan Memberi Bantuan Terhadap Perbaikan Fasilitas Dan Sarana Umum


141


b.

Aspek Memilih Atas Dasar Pertimbangan Bahwa Calon Tersebut Berjanji Memberikan Akses Kemudahan Terhadap Sesuatu

Hasil analisis terhadap aspek memilih atas dasar pertimbangan bahwa calon tersebut berjanji memberikan akses kemudahan terhadap sesuatu tampak pada Grafik 4.39. Pada grafik tersebut menunjukkan bahwa ada sebanyak 33 % responden menyatakan bahwa memilih karena aspek ini, yakni ada sebanyak 6 % responden menyatakan sangat setuju dan 27 % responden yang menyatakan setuju. Sedangkan ada sejumlah 41 % responden yang menyatakan memilih bukan karena aspek ini yakni sejumlah 19 % responden menyatakan sangat tidak setuju dan 22 % responden menyatakan tidak setuju. Hasil analisis juga menunjukkan bahwa responden yang menyatakan netral ada sejumlah 26 %. Berdasarkan hasil analisis tersebut maka dapat dikatakan bahwa aspek memilih atas dasar pertimbangan bahwa calon tersebut berjanji memberi akses kemudahan terhadap sesuatu bukan merupakan aspek dari faktor sosiologis yang sangat mempengaruhi perilaku memilih pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Kabupaten Ende.

142


Grafik 4.39 Saya Memilih Atas Dasar Pertimbangan Bahwa Calon Tersebut Berjanji Memberi Akses Kemudahan Terhadap Sesuatu


c. Aspek Memilih Karena Program Dari Calon Mampu Menyelesaikan Permasalahan Sosial Yang Ada Saat Ini

Hasil analisis terhadap aspek memilih karena program dari calon mampu menyelesaikan permasalahan sosial yang ada saat ini tampak pada Grafik 4.40. Pada grafik tersebut menunjukkan bahwa 60 % responden menyatakan memilih karena aspek ini yakni ada sejumlah 30 % responden menyatakan sangat setuju dan 30 % responden menyatakan setuju. Sedangkan sebanyak 15 % responden yang menyatakan memilih bukan karena aspek ini, yakni sebanyak 2 % responden menyatakan sangat tidak setuju dan 13 % responden menyatakan tidak setuju. Hasil analisis juga menunjukkan bahwa responden yang menyatakan netral ada sejumlah 25 %. Hal ini menunjukkan 143


bahwa bahwa

aspek

memilih karena program

dari

calon mampu

menyelesaikan permasalahan sosial yang ada merupakan aspek dari faktor ekonomi/rasional yang sangat mempengaruhi perilaku memilih pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.

Grafik 4.40 Saya Memilih Karen Program Dari Calon Mampu Menyelesaikan Permasalahan Sosial Yang Ada Saat Ini


d.

Aspek Memilih Karena Didorong Oleh Kualitas Kepribadian Yang Baik Dari Calon

Hasil analisis terhadap aspek memilih karena didiorong oleh kualitas kepribadian yang baik dari calon akan tampak pada Grafik 4.41. Pada grafik tersebut tampak bahwa ada sejumlah 80 % responden menyatakan memilih karena aspek ini, yakni sebanyak 38 % responden menyatakan sangat setuju 144


dan 42 % responden menyatakan setuju. Sedangkan 4 % responden menyatakan memilih bukan karena aspek ini yakni

4 % responden

menyatakan sangat tidak setuju dan 4 % responden menyatakan tidak setuju. Hasil analisis juga menunjukkan bahwa responden yang menyatakan netral ada sejumlah 11 %. Hal ini menunjukkan bahwa memilih karena didorong oleh aspek kualitas kepribadian yang baik dari calon merupakan aspek dari faktor ekonomi/rasional yang sangat mempengaruhi perilaku memilih pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Kabupaten Ende.

Grafik 4.41 Saya Memilih Karena Didorong Kualitas Kepribadian Baik Dari Calon


145


e.

Aspek Memilih Atas Dasar Alasan Kemampuan Dan Kemahiran Memimpin

Hasil analisis terhadap aspek memilih atas dasar alasan kemampuan dan kemahiran memimpin akan tampak pada Grafik 4.42. Pada grafik tersebut tampak bahwa sejumlah 83 % responden menyatakan memilih karena aspek ini, yakni 46 % responden menyatakan setuju dan 37 % responden menyatakan sangat setuju. Sedangkan 6 % responden menyatakan memilih bukan karena aspek ini, yakni 1 % responden yang menyatakan sangat tidak setuju dan 5 % menyatakan tidak setuju. Hasil analisis juga menunjukkan bahwa responden yang menyatakan netral ada 11%. Hal ini menunjukkan bahwa bahwa aspek memilih atas dasar alasan kemampuan dan kemahiran memimpin merupakan aspek dari faktor ekonomi / rasional yang sangat mempengaruhi perilaku memilih pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Kabupaten Ende.

146


Grafik 4.42 Saya Memilih Atas Dasar Alasan Kemampuan Dan Kemahiran Memimpin


f.

Aspek Memilih Karena Rekam Jejak Baik Dari Calon

Hasil analisis terhadap aspek memilih karena rekam jejak baik dari calon dapat dilihat pada Grafik 4.43. Pada grafik tersebut tampak bahwa 72 % responden menyatakan memilih karena aspek ini, yakni 37 % responden menyatakan sangat setuju dan 35 % responden menyatakan setuju. Sedangkan 9 % responden yang menyatakan memilih bukan karena aspek ini, yakni 2 % responden menyatakan sangat tidak setuju dan 7 % responden menyatakan tidak setuju. Hasil analisis juga menunjukkan bahwa responden yang menyatakan netral sejumlah 19 %. Hal ini menunjukkan bahwa aspek memilih karena rekam jejak baik dari calon merupakan aspek dari faktor sosiologis

147


yang sangat mempengaruhi perilaku memilih pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Kabupaten Ende.

Hasil analisis kualitatif berdasarkan persepsi key informan mengenai pertanyaan “ apa yang melatarbelakangi bapak dalam memilih pasangan calon presiden dan wakil presiden ?”

Pandangan masyarakat, saya lihat butuh orang yang bersih, dan masyarakat memiliki terutama akan rekam jejak Prabowo pada kasus pelanggaran HAM. Saya memilih lebih didasari karena alasan rasional, saya mengamati dan melihat program, visi misinya dalam memajukan bangsa. Dan melihat komitmen serta kesungguhannya.

Grafik 4.43 Saya Memilih Karena Rekam Jejak Baik Dari Calon


148


Selanjutnya untuk mengetahui gambaran perilaku memilih dari faktor ekonomi/rasional secara keseluruhan maka dibuat kategorisasi terhadap nilai rata-rata (mean) dengan tujuan untuk menempatkan setiap aspek yang diteliti ke dalam kelompok yang terpisah secara berjenjang. Pengkategoriannya adalah sebagai berikut: jika skor berada dibawah 20% kategori sangat tidak setuju; 20% - 40% kategori tidak setuju; 40% - 60% kategori netral; 60% 80% kategori setuju dan 80%-100% kategori sangat setuju. Hasil analisis data seperti tampak pada Grafik 4.44 menggambakan perilaku pemilih terhadap seluruh aspek dari faktor ekonomi/rasional.

149


Grafik 4.44 Nilai Rata-Rata (Mean) Perilaku Memilih Karena Faktor Ekonomi / Rasional


Adapun nilai rata-ratanya (mean) untuk aspek memilih atas dasar pertimbangan bahwa calon tersebut berjanji akan memberi bantuan terhadap perbaikan fasilitas adalah

2, 90 (58 %), aspek memilih atas dasar

pertimbangan bahwa calon tersebut berjanji memberi akses kemudahan terhadap sesuatu adalah 2,79 (55, 8%), aspek memilih karena program dari calon mampu menyelesaikan permasalahan sosial yang ada adalah 3,73 (74, 6 %), aspek memilih karena didorong oleh kepribadian yang baik dari calon 4, 04 (82, 6 %), aspek memilih atas dasar kemampuan dan kemahiran memimpin 4, 13 (82, 6 %) dan aspek memilih karena rekam jejak yang baik dari calon 3, 98 (79, 6 %). Hal ini menunjukkan bahwa aspek memilih atas dasar 150


pertimbangan bahwa calon tersebut berjanji akan memberi bantuan terhadap perbaikan fasilitas dan aspek memilih atas dasar pertimbangan bahwa calon tersebut berjanji memberi akses kemudahan terhadap sesuatu bukan merupakan aspek-aspek dari faktor ekonomi/rasional yang mempengaruhi perilaku memilih calon presiden dan calon wakil presiden. Sedangkan aspek memilih karena program dari calon yang mampu menyelesaikan permasalahan sosial yang ada, aspek memilih karena didorong oleh kepribadian yang baik dari calon, aspek memilih karena kemahiran memimpin, dan aspek kualitas kepribadian dari pasangan calon presiden dan calon wakil presiden merupakan aspek-aspek dari faktor ekonomi/rasional yang sangat mempengaruhi perilaku memilih pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Kabupaten Ende. Berdasarkan hasil analisis dari faktor sosiologis, psikologi dan ekonomi/rasional serta wawancara mendalam yang dilakukan terhadap beberapa kalangan yang terdiri dari Pengurus Partai, Panwaslu, Caleg, Pemilih Pemula, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama diperoleh kesimpulan bahwa perilaku memilih pada pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2014 di Kabupaten Ende dipengaruhi oleh faktor ekonomi / rasional. Pemilih yang bersifat rasional ini diakibatkan oleh sejumlah 81% responden adalah berpendidikan SLTA atau sederajat hingga Strata 2, dan responden yang telah memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap yaitu berjumlah 63% responden, yang terdiri dari PNS, Pegawai Swasta dan Dosen. Hal ini erat kaitannya dengan aktivitas harian dalam kelompok yang akhirnya mempengaruhi cara seseorang memandang sesuatu, sebagai reference group bagi seseorang dalam 151


menyatakan sikap dan mengambil keputusan tertentu. Perilaku memilih pasangan calon presiden dan calon wakil presiden tidak didasarkan pada partai politik yang menjadi pengusungnya. Aspek kemampuan memimpin, kepribadian, rekam jejak dan program yang mampu mengatasi masalah sosial yang ada menjadi hal utama yang mempengaruhi faktor rasionalitas pemilih.

152


BAB V PENUTUP

Pada bagian penutup akan dipaparkan kesimpulan dan rekomendasi bagi pihak-pihak yang terkait sehubungan dengan temuan penelitian. 5.1.

Kesimpulan

1.

Persepsi pemilih pada partai politik adalah sebagi berikut: a.

Partai politik dianggap penting dalam menjalankan fungsi dan peran sebagai sarana komunikasi politik, namun peran tersebut dirasa kurang optimal.

b.

Partai politik dianggap penting dalam menjalankan peran dan fungsi sebagai sarana rekrutmen politik, namun realitasnya bahwa sebagian besar partai tidak melakukan proses rekrutmen kader dengan layak dan sehat, tetapi lebih banyak diwarnai politik transaksional yang pragmatis.

c.

Partai politik dianggap penting dalam menjalankan fungsi sebagai sarana sosialisasi politik dalam meningkatkan pemahaman terhadap politik, penguatan kapasitas berjenjang bagi kader, menyakinkan tentang visi misi pada masyarakat.

d.

Partai politik dianggap penting dalam menjalankan fungsi sebagai pengendali konflik karena partai politik dapat menjadi penghubung psikologis dan organisasional antar masyarakat dengan pemerintahnya.

153


2.

Perilaku memilih pada pemilu legislatif tahun 2014 adalah sebagai berikut: a.

Pada faktor sosiologis seluruh aspek yang diteliti bukan merupakan aspek utama yang diperhatikan pemilih dalam memilih calon anggota legislatif pada pemilu tahun 2014 di Kabupaten Ende.

b.

Pada faktor psikologi hanya aspek isu positif yang berkembang tentang calon merupakan aspek yang diperhatikan dalam memilih calon anggota legislatif pada pemilu tahun 2014 di Kabupaten Ende.

c.

Pada faktor ekonomi/rasional aspek-aspek yang diperhatikan dalam memilih calon anggota legislatif pada pemilu tahun 2014 di Kabupaten Ende adalah aspek: program dari calon yang mampu menyelesaikan permasalahan sosial, kepribadian yang baik dari calon, kemampuan dan kemahiran memimpin dan rekam jejak yang baik dari calon.

3.

Perilaku memilih pada pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2014 di Kabupataen Ende adalah sebagai berikut: a.

Pada faktor sosiologis seluruh aspek yang diteliti bukan merupakan aspek utama yang diperhatikan pemilih dalam memilih calon presiden dan calon wakil presiden pada pemilu tahun 2014 di Kabupaten Ende.

b.

Pada faktor psikologi aspek yang diperhatikan dalam memilih calon presiden dan calon wakil presiden adalah: aspek karena didorong adanya isu positif yang berkembang tentang calon dan aspek memilih karena memiliki orientasi pada calon.

c.

Pada faktor ekonomi/rasional aspek-aspek yang diperhatikan dalam memilih calon presiden dan calon wakil presiden pada pemilu tahun 154


2014 di Kabupaten Ende adalah aspek: program dari calon yang mampu menyelesaikan permasalahan sosial, kepribadian yang baik dari calon, kemampuan dan kemahiran memimpin dan rekam jejak yang baik dari calon.

5.2.

Rekomendasi Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan dan untuk memperbaiki

pelaksanaan Pemilu baik Pemilu Legislatif maupun Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kabupaten Ende di waktu yang akan datang, maka perlu kami sampaikan beberapa rekomendasi terhadap pihak-pihak terkait sebagai berikut: 1. Bagi Pemerintah Kabupaten Ende, agar memperbaharui data penduduk dan melakukan sosialisasi politik pada masyarakat sipil lebih dini, kontinyu, masif dan menyeluruh. 2. Bagi KPU Kabupaten, agar memperbaiki mekanisme dan sistem pemutahiran data pemilu sehingga mudah melakukan verifikasi pemilih secara personal. 3. Bagi Calon anggota legislatif, agar senantiasa proaktif dalam peningkatan kapasitas dan kualitas diri, menjadi figur yang bisa dicontohi, melahirkan budaya politik yang baik dengan tidak melestarikan politik transaksional. 4. Bagi Partai Politik, agar dapat menyusun sistem dan prosedur perekrutan serta pembelajaran berpolitik yang baik dan santun serta tidak terkesan transaksional, perlu meningkatkan perannya dalam menjalankan fungsi komunikasi politik, dan menjalankan perannya secara maksimal dalam mengontrol kebijakan pemerintah daerah. 155


5. Bagi Masyarakat, agar dapat berperan aktif dalam Pemilu dan membantu KPU Kabupaten memberikan informasi yang berkaitan dengan pemutahiran data.

156


157

DAFTAR PUSTAKA

Asfar, Muhammad. 1996. “Beberapa Pendekatan Dalam Memahami Perilaku Pemilih , Jurnal Ilmu Politik”, Edisi No. 16. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama Asfar, Muhammad. 2006. Pemilu dan Perilaku Memilih 1955-2004. Surabaya: Pustaka Eureka Arbit Sanit, 1997. “Partai, Pemilu dan Demokrasi”. Yogyakarta. Pustaka Pelajar Offset. Arikunto, Suharsimi. 2006. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Rineka Cipta Bawono, Muhammad. 2008. Persepsi Dan Perilaku Pemilih Terhadap Partisipasi Politik Dalam Pemilihan Umum Legislatif 2004 Di Kabupaten Nganjuk. M'POWER No.8 Vol.8, Oktober 2008. pppm.pasca.uns.ac.id Budiharjo, Mariam, 1998. “Partisipasi dan Partai Politik”, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia Budiharjo, Mariam, 2009, “Dasar-Dasar Ilmu Politik”, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama Downs, Anthony (1957). An Economic Theory of Democracy, Harper, New York. Efriza.Political Explore, Sebuah Bandung:Alfabe ta

Kajian

Ilmu

Politik.

2012.

Gaffar, Affan. 1992. “ Javanese Voters”, Yogyakarta: Gajah Mada University Press Hassan Shadily, Sosiologi untuk masyarakat Indonesia, (Jakarta: 1984, Bina Aksara) Hermawan, Eman. 2001. Politik Membela yang Benar. Yayasan KLIK. Yogyakarta. Huntington Samuel P dan Juan M. Nelson. “Partisipasi Politik di Negara Berkembang”, Jakarta: Rineka Cipta Jonatan Sarwono, Sarwonojonatn.info Kartono, Kartini, 1984.” Psikologi Umum”, . Alumni Bandung Kusnardi, M. dan Ibrahim, H. Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia, Jakarta, Sinar Bakti, 1994

Lukman, Surya Saputra, 2007. “ Pendidikan Kewarganegaraan Bandung”, : Setia Purna Inves Putra, Fadillah. 2003. “Paradigma Kritis dalam Studi Kebijakan Publik”, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Raga Maran, Rafael, 2001,” Pengantar Sosiologi Politik”, Jakarta: Rineka Cipta Rahman H.A. Sistem Politik Indonesia, Yogyakarta, Garaha Ilmu, 2007

RPJMD Kabupaten Ende Tahun 2014-2019, Ende: Pemerintah daerah Kabupaten Ende Roth, Dieter (2009). Studi Pemilu Empiris: Sumber, Teori-teori, Instrumen dan Metode, terjemahan oleh Denise Matindas, editor Dodi Ambardi, FriedrichNaumann-Stiftung dan LSI, Jakarta. Richard R. Lau & David P Redlawsk (2006). How Voters Decide: Information Processing during Election Campaigns, Cambridge University Press, UK. Randy R dan Rian Nugroho, 2007,” Manajemen Pemberdayaan, Jakarta, Elex Media Computindo Sastroatmodjo, Sudjiono, 1995, “ Partisipasi Politik”, Semaranf: IKIP Semarang Press Sunaryo, Psikologi Untuk Keperawatan, (Jakarta: 2004, EGC). Supriyanto, didik. 2007. “Menjaga Independensi Penyelenggaraan Pemilu”. Semarang. AUSAID.DRSP dan PerluDem Siagian Sondang, Teori Motivasi dan Aplikasinya, (Jakarta, 1995. Rineka Cipta). Syarbaini, S. DKK, Sosiologi dan Politik, Jakarta, Galia Indonesia, 2002 Tenaya, 2002. Bahan Kuliah Statistik, Denpasar Carol Travis,et.al, Psikologi, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2002, Umar, Husein. 2002. Metode Riset Bisnis. PT. Gramedia Pustaka Utama. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota

Walgito,Bimo, Pengantar Psikologi Umum, Andi Offsed, Yogyakarta, 1994, hal. 53 www.wikipedia.org

KUESIONER A. Pengantar Dengan hormat, Kuesioner ini disusun dalam rangka Penelitian kerjasama KPUD Ende dengan LP2M

Universitas

Flores

dengan

judul

“PERSEPSI

MASYARAKAT

KABUPATEN ENDE PADA PARTAI POLITIK DAN PERILAKU MEMILIH PADA PEMILU LEGISLATIF DAN PEMILU PRESIDEN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014” . Guna melengkapi data tersebut kami mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu/Sdra/I untuk menjawab pertanyaan dalam kuesioner ini,. Atas bantuan dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami

Penulis

Petunjuk pengisian : 1. Dimohon kesediaan Bapak/Ibu/Sdra/I untuk mengisi daftar pertanyaan di bawah ini dengan cara memberikan tanda (v) atau (x) pada salah satu jawaban sesuai dengan jawaban anda. 2. Pilihan-pilihan yang tersedia a. Bobot 5

: Sangat Setuju / Sangat puas

b. Bobot 4

: Setuju / Puas

c. Bobot 3

: Cukup / Netral

d. Bobot 2

: Tidak Setuju / Tidak Puas

e. Bobot 1

: Sangat Tidak Setuju / Sangat tidak puas

3. Setelah selesai mengisi semua daftar pertanyaan sesuai dengan keadaan yang Bapak/Ibu/Sdra/I alami, mohon kesediaan untuk segera kembalikan pada tim peneliti. 4. Terima kasih atas kesediaan Bapak/Ibu/Sdra/I yang telah meluangkan waktu untuk mengisi pertanyaan dan mengembalikan kepada kami.

B. Identitas Responden. 1. Nama

:...............................................

2. Jenis Kelamin

:...............................................

3. Umur

:...............................................

4. Pendidikan Terakhir

:...............................................

5. Pekerjaan / Status

:…………………………………

6. Asal TPS Pemilu /Kecamatan

:…………………………………

NO 1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20

TERHADAP PILEG STS TS N S PERSEPSI TERHADAP PARTAI POLITIK partai politik dalam mewujudkan visi dan misi merupakan hal penting ideologi yang kuat dan jelas dari partai politik merupakan hal penting Optimalisasi fungsi Partai Politik sebagai sarana sosialisasi politik merupakan hal penting Optimalisasi fungsi partai politik sebagai sarana yang baik untuk merekrut calon kandidat merupakan hal penting Fungsi partai poltiik sebagai sarana pengontrol kebijakan pemerintah merupakan hal penting Partai politik sebagai wadah aspirasi yang menyuarakan kepentingan rakyat merupakan hal penting Partai politik sebagai pengendali konflik merupakan hal penting PERILAKU MEMILIH FAKTOR PSIKOLOGIS Saya memilih karena didorong oleh rasa kedekatan emosional Saya memilih karena didorong oleh adanya isu positif yang berkembang tentang calon tersebut Saya memilih karena memiliki orientasi pada kandidat FAKTOR SOSIOLOGIS Saya memilih karena memiliki kesamaan ikatan profesi dan satu lingkaran pertemanan Saya memilih karena memiliki kesamaan afiliasi tertentu yang sama Saya memilih karena memiliki kesamaan asal suku dan daerah tempat asal Saya memlih karena kebanyakan lingkungan sekitar dan keluarga juga memberi saran rekomendasi pada calon tersebut FAKTOR EKONOMI / RASIONAL Saya memilih atas dasar pertimbangan bahwa calon tersebut berjanji akan memberi bantuan thd perbaikan fasilitas dan sarana umum Saya memilih atas dasar pertimbangan bahwa calon tersebut berjanji memberi akses kemudahan thd sesuatu Saya memilih karena program dari calon mampu menyelesaikan permasalahan yang ada saat ini Saya memilih karena didorong kualitas kepribadian yang baik Saya memilih atas dasar alasan kemampuan dan kemahiran memimpin Saya memilih karena rekam jejak pada kandidat ITEM PERTANYAAN

SS

STS

TERHADAP PILPRES TS N S

SS

HASIL OLAHAN UNTUK PERSEPSI TERHADAP PARTAI POLITIK partai politik dalam mewujudkan visi dan misi Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent

SANGAT TIDAK PUAS

5

5.0

5.0

5.0

TIDAK PUAS

10

10.0

10.0

15.0

NETRAL

21

21.0

21.0

36.0

PUAS

39

39.0

39.0

75.0

SANGAT PUAS

25

25.0

25.0

100.0

100

100.0

100.0

Valid

Total

ideologi yang kuat dan jelas dari partai politik Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent

SANGAT TIDAK PUAS

2

2.0

2.0

2.0

TIDAK PUAS

12

12.0

12.0

14.0

NETRAL

22

22.0

22.0

36.0

PUAS

48

48.0

48.0

84.0

SANGAT PUAS

16

16.0

16.0

100.0

100

100.0

100.0

Valid

Total

Optimalisasi fungsi Partai Politik sebagai sarana sosialisasi politik Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent

SANGAT TIDAK PUAS

1

1.0

1.0

1.0

TIDAK PUAS

10

10.0

10.0

11.0

NETRAL

22

22.0

22.0

33.0

PUAS

52

52.0

52.0

85.0

SANGAT PUAS

15

15.0

15.0

100.0

100

100.0

100.0

Valid

Total

Optimalisasi fungsi partai politik sebagai sarana yang baik untuk merekrut calon candidat Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent

SANGAT TIDAK PUAS

8

8.0

8.0

8.0

TIDAK PUAS

9

9.0

9.0

17.0

NETRAL

20

20.0

20.0

37.0

PUAS

42

42.0

42.0

79.0

SANGAT PUAS

21

21.0

21.0

100.0

100

100.0

100.0

Valid

Total

Fungsi partai poltiik sebagai sarana pengontrol kebijakan pemerintah Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent

SANGAT TIDAK PUAS

3

3.0

3.0

3.0

TIDAK PUAS

22

22.0

22.0

25.0

NETRAL

20

20.0

20.0

45.0

PUAS

26

26.0

26.0

71.0

SANGAT PUAS

29

29.0

29.0

100.0

100

100.0

100.0

Valid

Total

Partai politik sebagai wadah aspirasi yang menyuarakan kepentingan rakyat. Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent

SANGAT TIDAK PUAS

4

4.0

4.0

4.0

TIDAK PUAS

15

15.0

15.0

19.0

NETRAL

21

21.0

21.0

40.0

PUAS

25

25.0

25.0

65.0

SANGAT PUAS

35

35.0

35.0

100.0

100

100.0

100.0

Valid

Total

Partai politik sebagai pengendali konflik merupakan hal penting Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent

SANGAT TIDAK PUAS

10

10.0

10.0

10.0

TIDAK PUAS

21

21.0

21.0

31.0

NETRAL

37

37.0

37.0

68.0

PUAS

22

22.0

22.0

90.0

SANGAT PUAS

10

10.0

10.0

100.0

100

100.0

100.0

Valid

Total

Frequency Table Statistics Saya memilih

Saya memilih

Saya memilih

karena didorong karena didorong

karena memiliki

oleh rasa

oleh adanya isu

orientasi pada

kedekatan

positif yang

calon tersebut

emosional

berkembang tentang calon tersebut

Valid

100

100

100

0

0

0

Mean

2.53

3.45

3.00

Std. Deviation

.969

1.266

1.279

Minimum

1

1

1

Maximum

5

5

5

N Missing

Saya memilih karena didorong oleh rasa kedekatan emosional Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent

SANGAT TIDAK SETUJU

14

14.0

14.0

14.0

TIDAK SETUJU

35

35.0

35.0

49.0

NETRAL

39

39.0

39.0

88.0

SETUJU

8

8.0

8.0

96.0

SANGAT SETUJU

4

4.0

4.0

100.0

100

100.0

100.0

Valid

Total

Saya memilih karena didorong oleh adanya isu positif yang berkembang tentang calon tersebut Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent

SANGAT TIDAK SETUJU

11

11.0

11.0

11.0

TIDAK SETUJU

10

10.0

10.0

21.0

NETRAL

26

26.0

26.0

47.0

SETUJU

29

29.0

29.0

76.0

SANGAT SETUJU

24

24.0

24.0

100.0

100

100.0

100.0

Valid

Total

Saya memilih karena memiliki orientasi pada calon tersebut Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent

SANGAT TIDAK SETUJU

15

15.0

15.0

15.0

TIDAK SETUJU

20

20.0

20.0

35.0

NETRAL

31

31.0

31.0

66.0

SETUJU

18

18.0

18.0

84.0

SANGAT SETUJU

16

16.0

16.0

100.0

100

100.0

100.0

Valid

Total

Frequency Table

Statistics

Saya memilih Saya memilih

Saya memilih

Saya

Saya

Saya

karena

memilih

memilih

memilih

pertimbangan pertimbangan

program dari

karena

atas dasar

karena

bahwa calon

bahwa calon

calon mampu

didorong

alasan

rekam

tersebut

tersebut

menyelesaikan

kualitas

kemampuan

jejak baik

berjanji akan

berjanji

permasalahan kepribadian

dan

pada

memberi

memberi

sosial yang

baik dari

kemahiran

calon

bantuan thd

akses

ada saat ini

calon

memimpin

perbaikan

kemudahan

fasilitas dan

thd sesuatu

atas dasar

atas dasar

sarana umum Valid

100

100

100

100

100

100

0

0

0

0

0

0

2.90

2.79

3.73

4.04

4.13

3.98

1.345

1.209

1.090

1.053

.872

1.015

Minimum

1

1

1

1

1

1

Maximum

5

5

5

5

5

5

N Missing Mean Std. Deviation

Saya memilih atas dasar pertimbangan bahwa calon tersebut berjanji akan memberi bantuan thd perbaikan fasilitas dan sarana umum

Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent

SANGAT TIDAK SETUJU

19

19.0

19.0

19.0

TIDAK SETUJU

22

22.0

22.0

41.0

NETRAL

25

25.0

25.0

66.0

SETUJU

18

18.0

18.0

84.0

SANGAT SETUJU

16

16.0

16.0

100.0

100

100.0

100.0

Valid

Total

Saya memilih atas dasar pertimbangan bahwa calon tersebut berjanji memberi akses kemudahan thd sesuatu

Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent

SANGAT TIDAK SETUJU

19

19.0

19.0

19.0

TIDAK SETUJU

22

22.0

22.0

41.0

NETRAL

26

26.0

26.0

67.0

SETUJU

27

27.0

27.0

94.0

6

6.0

6.0

100.0

100

100.0

100.0

Valid SANGAT SETUJU Total

Saya memilih karena program dari calon mampu menyelesaikan permasalahan sosial yang ada saat ini

Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent

SANGAT TIDAK SETUJU

2

2.0

2.0

2.0

TIDAK SETUJU

13

13.0

13.0

15.0

NETRAL

25

25.0

25.0

40.0

SETUJU

30

30.0

30.0

70.0

SANGAT SETUJU

30

30.0

30.0

100.0

100

100.0

100.0

Valid

Total

Saya memilih karena didorong kualitas kepribadian baik dari calon

Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent

SANGAT TIDAK SETUJU

5

5.0

5.0

5.0

TIDAK SETUJU

4

4.0

4.0

9.0

NETRAL

11

11.0

11.0

20.0

SETUJU

42

42.0

42.0

62.0

SANGAT SETUJU

38

38.0

38.0

100.0

100

100.0

100.0

Valid

Total

Saya memilih atas dasar alasan kemampuan dan kemahiran memimpin

Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent

SANGAT TIDAK SETUJU

1

1.0

1.0

1.0

TIDAK SETUJU

5

5.0

5.0

6.0

NETRAL

11

11.0

11.0

17.0

SETUJU

46

46.0

46.0

63.0

SANGAT SETUJU

37

37.0

37.0

100.0

100

100.0

100.0

Valid

Total

Saya memilih karena rekam jejak baik pada calon

Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent

SANGAT TIDAK SETUJU

2

2.0

2.0

2.0

TIDAK SETUJU

7

7.0

7.0

9.0

NETRAL

19

19.0

19.0

28.0

SETUJU

35

35.0

35.0

63.0

SANGAT SETUJU

37

37.0

37.0

100.0

100

100.0

100.0

Valid

Total

Frequency Table

Statistics Saya memilih

Saya memilih

Saya memilih

Saya memlih

karena memiliki

karena memiliki

karena memiliki

karena

kesamaan

kesamaan

kesamaan asal

kebanyakan

ikatan profesi

afiliasi tertentu

suku dan

lingkungan

dan satu

yang sama

daerah tempat

sekitar dan

asal

keluarga juga

lingkaran pertemanan

memberi saran rekomendasi pada calon tersebut

Valid

100

100

100

100

0

0

0

0

2.20

2.14

2.21

2.46

1.005

.995

1.149

1.184

Minimum

1

1

1

1

Maximum

5

5

5

5

N Missing Mean Std. Deviation

Saya memilih karena memiliki kesamaan ikatan profesi dan satu lingkaran pertemanan Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent

SANGAT TIDAK SETUJU

30

30.0

30.0

30.0

TIDAK SETUJU

31

31.0

31.0

61.0

NETRAL

29

29.0

29.0

90.0

SETUJU

9

9.0

9.0

99.0

SANGAT SETUJU

1

1.0

1.0

100.0

100

100.0

100.0

Valid

Total

Saya memilih karena memiliki kesamaan afiliasi tertentu yang sama Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent

SANGAT TIDAK SETUJU

30

30.0

30.0

30.0

TIDAK SETUJU

36

36.0

36.0

66.0

NETRAL

27

27.0

27.0

93.0

SETUJU

4

4.0

4.0

97.0

SANGAT SETUJU

3

3.0

3.0

100.0

100

100.0

100.0

Valid

Total

Saya memilih karena memiliki kesamaan asal suku dan daerah tempat asal Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent

SANGAT TIDAK SETUJU

35

35.0

35.0

35.0

TIDAK SETUJU

27

27.0

27.0

62.0

NETRAL

24

24.0

24.0

86.0

SETUJU

10

10.0

10.0

96.0

4

4.0

4.0

100.0

100

100.0

100.0


Saya memlih karena kebanyakan lingkungan sekitar dan keluarga juga memberi saran rekomendasi pada calon tersebut Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent

SANGAT TIDAK SETUJU

27

27.0

27.0

27.0

TIDAK SETUJU

25

25.0

25.0

52.0

NETRAL

28

28.0

28.0

80.0

SETUJU

15

15.0

15.0

95.0

5

5.0

5.0

100.0

100

100.0

100.0


PERSEPSI MASYARAKAT KABUPATEN ENDE PADA PARTAI POLITIK DAN PERILAKU MEMILIH PADA PEMILU LEGISLATIF DAN PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014

Recommend Documents