BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Berdasarkan pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa pemerintahan terdiri atas pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang diatur oleh undang-undang. Desentralisasi dimaknai sebagai penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahanya.Sejak diberlakukannya otonomi daerah pelayanan publik menjadi ramai diperbincangkan karena pelayanan publik merupakan salah satu variable yang menjadi ukuran keberhasilan
pelaksanaan
otonomi
daerah.
Dalam
menyelenggarakan
pemerintahan daerah maka diharapkan dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Seiring dengan penerapan sistem desentralisasi, pelayanan publik akhir-akhir ini menjadi diskusi yang hangat dan menjadi perhatian dikalangan masyarakat. Sebelumnya pelayanan publik kurang menjadi perhatian karena berkembang asumsi bahwa pelayanan publik itu hanyalah urusan pemerintah saja, mulai dari proses perumusan, kebijakan, implementasi sampai dengan evaluasi masyarakat seringkali tidak bisa mengakses segala informasi yang berkaitan dengan pelayanan publik ini. Pelayanan yang diberikan cenderung 1
berbelit-belit karena mengikuti prosedur yang ada.Selain itu, faktor-faktor seperti banyaknya biaya pungutan, dan waktu yang cukup lama, sehingga pelayanan yang diberikan cenderung tidak efektif dan efisien.Pelayanan yang diberikan lebih didasarkan pada peraturan yang sangat kaku, dan tidak fleksibel, sehingga aparatur terbelenggu untuk melakukan daya inovasi dan kreasi dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat.Keadaan yang demikian membuat masyarakat sebagai pengguna pelayanan publik menjadi tidak terpuaskan, sehingga masyarakat enggan mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan birokrasi pemerintah. Terdapat beberapa hal yang membuat masyarakat berasumsi bahwa kualitas pelayanan publik buruk seperti adanya sejumlah budaya negatif di dalam lingkungan organisasi pemerintah yang merugikan kepentingan publik seperti mendahulukan kepentingan pribadi, golongan atau kelompok, termasuk kepentingan atasannya ketimbang kepentingan publik, adanya perilaku malas dalam mengambil inisiatif diluar peraturan, masih kuatnya kecenderungan untuk menunggu petunjuk atasan, sikap
acuh terhadap
keluhan masyarakat, lamban dalam memberikan pelayanan, kurang berminat dalam melakukan sosialisasi berbagai peraturan kepada masyarakat. Hal tersebut dapat ditelusuri dari banyaknya keluhan yang disampaikan masyarakat berkaitan dengan buruknya kinerja pelayanan publik.
2
Realitas tersebut semakin melemahkan harapan dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah sebagai pelaksana kontrak yang bermuara pada munculnya krisis legitimasi pemerintah.Harapan, kepercayaan dan legitimasi itu semakin melemah mengingat terbatasnya kapasitas pemerintah dalam merespon aspirasi masyarakat yang justru semakin kompleks dan variatif. Selama ini terlihat bahwa layanan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada warga masyarakat, sering menimbulkan ketidakpuasan. Hal ini tampak dari banyaknya keluhan masyarakat itu sendiri atau melalui media massa yang ditujukan kepada pemerintah, seperti dalam berbagai jenis perijinan yang dikeluarkan oleh pemerintah kota atau kabupaten. Perijinan termasuk layanan publik karena orang yang memanfaatkan layanan tersebut harus membayar sesuai tarif yang ditetapkan oleh pemerintah. Perijinan yang merupakan jasa publik harus sesuai dengan aturan hukum yang telah ditetapkan oleh pemerintah kota atau kabupaten selaku penyelenggara pemerintahan daerah. Sehingga apa yang akan dilaksanakan menjadi legal atau resmi dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat dalam aktivitasnya seharihari dalam memenuhi kebutuhannya tidak mengganggu ketertiban dan kenyamanan.
3
Di setiap pemerintah kabupaten yang ada di Indonesia memiliki suatu badan atau unit yang menangani pelayanan publik yang terpadu, nama badan atau unit di masing-masing daerah tidak sama, menyesuaikan dengan keperluan masing-masing daerah. Mengenai pelaksanaan pelayanan ini telah dikeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu. Pelaksanaan pemberian pelayanan perjinanan khususnya ijin reklame di daerah masing-masing berbeda, disesuaikan dengan produk hukum daerah masing-masing yang mengatur mengenai pajak reklame. Besarnya biaya, rumitnya prosedur yang ditempuh, kecepatan waktu dalam pengurusan perijinanan disesuaikan dengan kemampuan dan kesiapan daerah dalam memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakatnya. Dan sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu pada Pemerintah Kota Cirebon, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 telah dibentuk Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Kota Cirebon guna mengurusi urusan mengenai perijinan dan permodalan. Dalam pelayanan perijinan di Kota Cirebon terdapat berbagai macam jenis perijinan yang dikeluarkan oleh pemerintah antara lain : ijin gangguan, ijin mendirikan bangunan, ijin rumah sakit kelas C, ijin optikal, ijin reklame, 4
dan lain-lain. Namun dalam hal ini penulis hanya membahas pelayanan publik ijin reklame. Ijin pemasangan reklame merupakan salah satu jenis layanan perijinan yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Cirebon. Hal ini perlu ada perijinan atau perlu diatur dikarenakan banyak reklame-reklame liar yang tanpa ijin. Reklame-reklame liar tersebut terpasang di jalan-jalan, baik jalan raya maupun jalan-jalan yang bukan jalan raya seperti di pinggir kota. Reklame yang dipajang misalnya di area seputar lampu merah, jalan perempatan, maupun dipinggiran jalan membuat lingkungan menjadi seperti kumuh. Tindakan pemasangan reklame liar tersebut salah satu penyebabnya adalah karena pajak reklame yang harus dibayarkan kepada pemerintah kabupaten oleh pihak yang akan memasang reklame begitu besar. Selain itu juga dapat dilihat dari panjangnya prosedur kerja yang harus dilalui, sehingga memerlukan waktu yang terlalu lama, persoalan yang seharusnya mudah diselesaikan menjadi sangat sulit, jalur hirarki yang terlalu panjang, kurangnya koordinasi antara unit atau bagian, dan juga pembagian kerja yang kurang jelas. Disamping itu, jumlah pegawai atau aparatur pemerintah yang ada sangat besar tetapi dengan kemampuan yang terbatas, sehingga sulit untuk dilakukan pembinaan secara efektif. Untuk mengatasi hal tersebut maka pemerintah Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Kota Cirebon 5
seharusnya dapat memberikan pelayanan perijinan yang mudah bagi pihakpihak yang akan memasang reklame. Sehingga berkaitan dengan perijinan khususnya ijin reklame maka pemerintah telah memberikan kemudahan bagi masyarakat atau pihak-pihak terkait yang akan mengajukan perijinan yaitu dengan adanya pelayanan satu pintu (one stop service) sebagai fasilitas perijinan yang cepat, mudah, murah dan transparan. Persaingan yang terjadi antar perusahaan akan menjadi indikator besar dalam proses membuat image kota menjadi semakin buruk dengan strategi marketingnya untuk membuat suatu iklan cetak besar atau yang selanjutnya disebut reklame. Reklame adalah benda alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk susunan dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca dan atau didengar dari suatu tempat umum, kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah.1 Reklame jarang memuat tulisan panjang lebar. Biasanya pada reklame hanya dituliskan slogan atau kalimat sederhana yang dapat memikat atau menarik perhatian masyarakat yang dibubuhi dengan gambar-gambar imajinatif yang cukup menarik.
1
Peraturan Daerah No.3 tahun 2010
6
Guna ketertiban administrasi reklame di Kota Cirebon maka Badan Penanaman
Modal
dan
Pelayanan
Perijinan
Kota
Cirebon
harus
memaksimalkan pelayanan dalam proses perijinan agar tidak sampai terjadi pemasangan reklame ilegal yang akan merugikan Pemerintah Kota Cirebon, karena dengan upaya peningkatan pelayanan itulah setiap individu atau kelompok kepentingan pemohon pemasangan reklame dapat dengan mudah mendapatkan ijin mendirikan reklame tanpa harus berhadapan dengan birokrasi yang lebih kompleks. Hal ini dilakukan karena semakin hari seiring dengan makin meningkatnya bidang usaha yang semakin pesat dan saling bersaing antara usaha yang satu dengan yang lainnya, sehingga kebutuhan akan pelayanan perijinan akan periklanan secara langsung juga akan meningkat. Semakin meningkatnya jumlah usaha yang ada di masyarakat ini merupakan potensi yang sangat besar dari sisi sektor penerimaan pajak ijin reklame, oleh sebab itu maka Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Kota Cirebon diharapkan tanggap akan hal tersebut dengan mengupayakan proses pelayanan perijinan reklame kepada pengusaha dan masyarakat dengan memberikan pelayanan yang terbaik, sehingga diharapkan pengusaha dan masyarakat akan semakin sadar dengan kewajibannya untuk membayar atas apa yang menjadi kewajibannya. Pemberian pelayanan perijinan yang efektif dan efisien akan menumbuhkan kembali asumsi-asumsi positif mengenai pelayanan publik. 7
Berbagai jenis pelayanan publik khususnya dalam proses ijin reklame di Kota Cirebon sangat perlu ditingkatkan kualitasnya mengingat Kota Cirebon sebagai daerah otonomi yang sedang berkembang dan berpenduduk padat sehingga Kota Cirebon sangat strategis untuk dijadikan tempat promosi yang berbentuk (reklame) selain itu Kota Cirebon terletak pada jalur perlintasan Jawa Barat dan Jawa Tengah memberikan kelebihan tersendiri yaitu sebagai kota transit dan daerah tujuan wisata dan bisnis.
Tabel 1. Jumlah Wisatawan yang Berkunjung ke Kota Cirebon Tahun 2007-2011
Sumber: BPS Kota Cirebon
Perekonomi Kota Cirebon dipengaruhi oleh letak geografis yang strategis
dan
karakteristik
sumberdaya
alam
sehingga
struktur
perekonomiannya didominasi oleh sektor industri pengolahan, sektor 8
perdagangan, hotel dan restoran, sektor pengangkutan dan komunikasi serta sektor jasa. Kota Cirebon memiliki 12 kompleks ruko, 13 bangunan plaza dan mall serta 12 pasar tradisional. Pada triwulan I 2010, Kota Cirebon mengalami laju inflasi tertinggi dibandingkan dengan kota lainnya di Jawa Barat. Faktor pendorong kenaikan laju inflasi terutama berasal dari kelompok transpor, komunikasi dan jasa, keuangan serta pendidikan, Pariwisata, dan olahraga. Kajian mengenai reklame menarik untuk dibahas karena reklame merupakan salah satu media periklanan yang banyak diminati oleh perusahaan atau individu dalam melakukan promosi kepada masyarakat. Reklame sekarang dan dulu berbeda, dulu masyarakat lebih memilih media informasi melalui siaran radio agar dapat didengarkan oleh masyarakat. Sedangkan saat ini reklame sangat diminati karena bentuk reklame yang dapat dibuat semenarik mungkin dan dengan gaya tulisan kalimat yang unik sehingga dapat menarik perhatian masyarakat yang melihatnya. Hampir disetiap sudut Kota Cirebon dijumpai papan reklame dalam ukuran besar dan kecil. Ini mengindikasikan bahwa sebagian besar perusahaan ataupun individu di Kota Cirebon lebih memilih menggunakan reklame untuk media promosi, kemudian kebutuhan akan perijinan pun meningkat dengan adanya pemilihan media informasi reklame yang banyak digunakan oleh warga Kota Cirebon. Meningkatnya kebutuhan masyarakat akan perijinan harus ditunjang 9
dengan kualitas pelayanan perijinan reklame di Kota Cirebon. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulisanya memfokuskan penelitian
dengan
mengambil
judul:
“PELAYANAN
PERIJINAN
REKLAME DI BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIJINAN (BPMPP) KOTA CIREBON” B. Rumusan Masalah Untuk mempermudah pemahaman terhadap permasalahan yang akan dibahas
serta
untuk
lebih
mengarahkan
pembahasan,
maka
dapat
dikemukakan perumusan masalah sebagai berikut : -
Bagaimana kualitas pelayanan perijinan reklame di Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Kota Cirebon ?
-
Faktor apa saja yang menghambat pelayanan perijinan reklame di Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Kota Cirebon ?
C. Tujuan Penelitian Tujuan penelitian merupakan susunan rancangan dan prosedur atau strategi yang harus dijalani oleh peneliti. Tujuan penelitian tidak lepas dari permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya pada rumusan masalah, maka dapat di ambil kesimpulan tentang tujuan penelitian yaitu : 1. Tujuan Obyektif a. Untuk mengetahui kualitas pelayanan perijinan reklame di Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Kota Cirebon. 10
b. Untuk
mengetahui
faktor-faktor
yang
dapat
menghambat
pelayanan perijinan reklame di Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Kota Cirebon. 2. Tujuan Subyektif a. Untuk memperoleh data dan informasi sebagai bahan utama dalam penyusunan penelitian. b.
Untuk memperluas dan mengembangkan wawasan berpikir menambah kemampuan penulis.
D. Manfaat Penelitian Adanya suatu penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat terutama bagi bidang ilmu Manajemen Kebijakan Publik. Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 1. Dengan adanya penelitian ini maka diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi Pemerintah Kota Cirebon untuk dapat meningkatkan lagi kualitas pelayanan perijinan reklame Kota Cirebon. 2. Dengan adanya penelitian ini maka diharapkan pemerintah Kota Cirebon lebih serius lagi menanggapi masalah ijin reklame, sehingga dapat meminimalisir keberadaan reklame illegal dengan mengajak turut serta masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pelayanan ijin reklame.
11
3. Dengan adanya penelitian ini maka diharapkan BPMPP Kota Cirebon dapat lebih berinovasi lagi merencanakan program-program strategis yang dapat meningkatkan responsivitas dan kualitas pelayanan ijin reklame. 4. Dengan adanya penelitian ini maka diharapkan pegawai BPMPP Kota Cirebon lebih memahami tugas dan fungsinya sebagai penyelenggara ijin reklame.
12
