BAB I PENDAHULUAN. partai lokal Aceh merupakan sebuah proses demokrasi yang wajib dilaksanakan di

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemilihan umum legislatif tahun 2014 yang diikuti oleh 10 partai nasional dan 3 partai lokal Aceh merupakan sebuah proses demokrasi yang wajib dilaksanakan di Indonesia setiap 5 tahun sekali. Pemilihan ini dilakukan untuk memilih anggota legislatif seperti DPR-RI, DPR-Propinsi, DPR-Kabupaten/Kota. Setelah pemilihan legislatif maka akan diselenggarakan pemilihan presiden republik indonesia yang juga dilaksanakan secara langsung. Ketika pada masa orde baru, apabila ada pemilihan legislatif yang di selenggarakan 5 tahun sekali maka setiap Pegawai Negeri Sipil (PNS) wajib untuk memilih partai politik tertentu yaitu partai Golkar. Pada masa orde baru menunjukkan peranan Presiden yang semakin besar. Secara lambat laun tercipta pemusatan kekuasaan ditangan Presiden karena Presiden Soeharto telah menjadi seorang tokoh yang paling dominan dalam sistem politik Indonesia, tidak saja karena pengaruhnya yang dominan dalam elit politik Indonesia.

Perlunya menjaga kestabilan politik, pembangunan nasional, dan integrasi nasional telah digunakan sebagai alat pembenaran bagi pemerintah untuk melakukan tindak-tindakkan politik, termasuk yang bertentangan dengan demokrasi.Cotohnya adalah prinsip monoloyalitas Pegawai Negeri Sipil (PNS).Semula prinsip ini diperlukan untuk melindungu Orde Baru dari gangguan-gangguan yang mungkin timbul dari

Universitas Sumatera Utara

musuh-musuh Orde Baru dengan mewajibkan semua PNS untuk memilih Golkar dalam setiap pemilihan umum (Pemilu). Kemudian setelah Orde Baru menjadi lebih kuat, ternyata prinsip monoloyalitas tersebut masih tetap digunakan untuk mencegah partai politik lain keluar sebagai pemenang dalam Pemilu sehingga Golkar dan Orde Baru dapat selalu berkuasa. 2

Kebijakan penguasa orde baru dengan mewajibkan PNS memilih partai politik tertentu akhirnya berubah setelah masa orde baru berakhir.Reformasi yang terjadi di Indonesia membuat aparat Negara seperti Pegawai Negeri Sipil (PNS) wajib memiliki netralitas dalam menghadapi pemilu baik legislatif maupun eksekutif seperti pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan walikota dan bupati.Aparat Negara wajib menjunjung tinggi netralitas, ketika pada masa orde baru pihak ABRI ikut berpartisipasi di eksekutif dengan adanya fraksi ABRI di DPR-RI maka setelah reformasi pihak ABRI tidak lagi berpartisipasi dan diwajibkan netral oleh Negara.

Sebagai warga Negara Indonesia TNI dan POLRI tidak memiliki hak pilih dalam pemilu di Indonesia ini tercantum padapasal 326 UU No 8 tahun 2014 tentang pemilu DPR, DPD dan DPRD yang berbunyi “Dalam Pemilu tahun 2014 anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak menggunakan haknya untuk memilih”. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Juga tidak membolehkan anggota TNI dan POLRI dalam memilih dengan dikabulkannya permohonan di Mahkamah Konstitusi terhadap pasal 260 UU No

2

Miriam Budiarjo, Dasar-dasar ilmu politik, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta,2002,hal. 132


42 tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang tidak memiliki kejelasan bahwa TNI dan POLRI memiliki hak pilih sehingga disini dianggap ada celah. 3

Ketika para aparatur Negara seperti TNI dan POLRI sudah diputuskan tidak memiliki hak memilih pada pemilu legislatif dan presiden maka para PNS tetap memiliki hak pilih. Pegawai negeri sipil memiliki hak pilih yang tetap sama seperti pada masa sebelum reformasi, tetapi para PNS tidak memiliki kewajiban untuk memilih partai GOLKAR seperti masa orde baru. Di era reformasi PNS tidak memiliki kewajiban untuk memilih partai tertentu, tetapi PNS diminta untuk netral.Para PNS tidak boleh menjadi anggota partai politik, disinilah bukti netralitas PNS dalam menjalani kehidupan bernegara.Pada setiap pemilu, isu netralitas Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah salah satu topik yang hangat diperbincangkan.Seiring juga dengan isu netralitas TNI/POLRI.

Namun berbeda dengan TNI/POLRI yang memang secara jelas sesuai undangundang diharuskan netral tanpa hak pilih, PNS ada di area abu-abu.PNS secara tegas dilarang menjadi pengurus atau anggota partai politik, tapi mereka memiliki hak pilih.Karenanya, PNS selalu menjadi sasaran janji-janji muluk partai, janji calon kepala daerah, atau janji calon presiden.PNS juga selalu menjadi sasaran bagi para calon kepala daerah maupun calon presiden apabila kalah di pemilihan umum. Para camat, lurah dan perangkat lainnya akan menjadi sasaran gugatan para calon yang kalah.

3

http://nasional.kompas.com/read/2014/05/28/1226045/MK.Anggota.TNIPolri.Tak.Punya.Hak.Pilih.dalam.Pilpres diunduh pada tanggal 6 agustus 2014 pukul 15.20 WIB


Kelancaran penyelenggaraan dalam menjalankan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan

nasional

sangat

tergantung

pada

netralitas

aparatur

Negara.

Kesempurnaan dalam menjalankan pembangunan nasional terutama di tingkat daerah sangat tergantung pada kesempurnaan aparatur Negara dalam kesetiaan dan taat kepada Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, bermental baik, disiplin dan berdedikasi tinggi dalam menjalankan tugas sebagai abdi Negara dan abdi masyarakat dalam menyelenggarakan tugas-tugas menjadi aparatur Negara.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 jo UU No 43 Tahun 1999 tentang PokokPokok Kepegawaian yang kemudian diganti dengan UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) secara jelas menyatakan bahwa dalam upaya menjaga netralitas ASN dari pengaruh partai politik dan untuk menjamin keutuhan, kekompakan, dan persatuan ASN, serta dapat memusatkan segala perhatian, pikiran, dan tenaga pada tugas yang dibebankan, ASN dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik. Hal ini diperkuat Undang-undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang pada pasal 41 ayat 2 yang secara tegas melarang Pegawai Negeri Sipil menjadi pelaksana kampanye politik.

Namun undang-undang yang sama pada pasal 41 ayat 4 dan 5 menyebutkan bahwa PNS boleh menjadi peserta kampanye. Dengan prasyarat, tidak boleh menggunakan atribut Partai Politik, Pasangan Calon, atau atribut pegawai negeri sipil.Serta dilarang mengerahkan pegawai negeri sipil di lingkungan kerjanya dan


dilarang menggunakan fasilitas negara. Pasal 4 UU No 42 tahun 2008 ini juga memuat topik yang bertema PNS dan kampanye, isinya secara lengkap sebagai berikut:

(1) Pejabat negara, pejabat struktural dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri serta pegawai negeri lainnya dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap Pasangan Calon yang menjadi peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sebelum, selama, dan sesudah masa Kampanye.

(2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pertemuan, ajakan, imbauan, seruan atau pemberian barang kepada pegawai negeri dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.

Terkait hal tersebut di atas, PNS sebagai abdi negara yang statusnya dijamin dan diatur undang-undang perlu memahami bahwa jejaring sosial adalah bagian dari masyarakat.Karenanya, perlu ada kehati-hatian dalam menyuarakan pendapat khususnya terkait politik dan keberpihakan.Dalam paparan dua undang-undang di atas, dapat disimpulkan bahwa PNS sebagai warga negara yang mempunyai hak pilih, diperbolehkan mengikuti kampanye serta menyuarakan dukungan terhadap partai atau calon jabatan politik tertentu. Namun, PNS dilarang mengajak orang lain untuk memilih partai atau calon tertentu termasuk dilarang mengajak anggota keluarga.

Hal ini diperkuat Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2004 tentang Larangan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Anggota Partai Politik yang menyatakan sanksi bagi PNS yang terlibat aktif dalam kegiatan politik adalah pemberhentian dengan hormat atau dengan tidak hormat. Sementara bagi PNS yang ingin menjadi anggota atau pengurus


partai politik, dapat dilakukan asalkan ia mengundurkan diri sebagai PNS.Larangan yang sama juga tercantum pada Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang melarang PNS memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara ikut serta sebagai pelaksana kampanye, menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS, atau mengerahkan PNS lain sebagai peserta kampanye.

Pelanggaran PNS pada aturan PP di atas akan dikenai hukuman disiplin, seperti yang dijelaskan sebagai berikut:

Tingkat hukuman disiplin terdiri dari:

1. Hukuman disiplin ringan (teguran lisan; teguran tertulis; atau pernyataan tidak puas secara tertulis). 2. Hukuman disiplin sedang; (penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun; penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun; atau penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 tahun). 3. Hukuman disiplin berat (penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun; pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah; pembebasan dari jabatan; pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS).

Selain Undang-undang dan PP tersebut di atas, netralitas PNS juga diatur oleh Surat Edaran MENPAN Nomor 07 Tahun 2009 tentang Netralitas Pegawai Negeri Sipil


dalam Pemilihan Umum yang pada dasarnya adalah penjabaran dari aturan-aturan di atasnya. Namun pada Surat Edaran MENPAN ini dimuat aturan yang memperbolehkan PNS menjadi anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dalam kegiatan pemilu dengan disertai adanya izin dari atasan langsung.

Ketika akan berbicara netralitas PNS terhadap partai politik maka kita harus mengetahui apa itu partai politik dan seperti apa partai politik yang ada di Indonesia. Dapat kita lihat dari Undang-undang Partai Politik No 2 tahun 2011 dimana Pengertian Partai Politik menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang No 2 tahun 2011 tentang Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan citacita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan hal-hal diatas maka permasalahan yang

akan dibahas dalam hal

Pemberhebtian Pegawai Negeri Sipil akibat menjadi anggota partai politik adalah sebagai berikut

1. Bagaimana pelaksanaan peraturan tentang pemberhentian Pegawai Negeri Sipil akibat menjadi anggota partai politik atau tidak netral dalam pemilu.


2. Bagaimana prosedur pemberhentian Pegawai Negeri Sipil akibat menjadi anggota partai politik atau tidak netral dalam pemilu. 3. Upaya-upaya yang harus dilakukan Pegawai Negeri Sipil terhadap sanksi pemberhentian akibat menjadi anggota partai politik atau tidak netral dalam pemilu.

C. Tujuan Penelitian

Dilihat dari permasalahan yang telah dikemukakan diatas maka tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan ini adalah :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan peraturan tentang pemberhentian Pegawai Negeri Sipil akibat menjadi anggota partai politik atau tidak netral dalam pemilu. 2. Untuk mengetahui prosedur pemberhentian Pegawai Negeri Sipil akibat menjadi anggota partai politik atau tidak netral dalam pemilu. 3. Untuk mengetahui upaya-upaya apa yang harus dilakukan Pegawai Negeri Sipil terhadap sanksi pemberhentian akibat menjadi anggota partai politik atau tidak netral dalam pemilu.

D. Manfaat Penulisan

Penulisan ini diharapkan dapat bermanfaat :

1. Secara teoritis, hasil penulisan ini nantinya diharapkan dapat memberi masukan bagi pengembangan Hukum Administrasi Negara pada umumnya dan secara khusus


diharapkan dapat berguna sebagaiu bahan pengambilan keputusan di setiap instansi atau badan pemerintahan yang berkaitan dengan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil akibat menjadi anggota partai politik atau karena tidak netral dalam pemilu. 2. Secara praktis, sebagai aplikasi ilmu yang telah dipelajari pada hukum administrasi Negara yang mana hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan ilmu hukum, instansi pemerintah, praktisi. Akademisi dan masyarakat mengenai pemberhentian Pegawai Negeri Sipil akibat menjadi anggota partai politik atau karena tidak bersikap netral dalam pemilu.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran perpustakaan, ternyata penulisan yang berkaitan dengan “Prosedur Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Jika Menjadi Anggota Partai Politik Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara”, belum pernah ada yang melakukan. Oleh karenanya penulisan skripsi ini asli dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

F. Tinjauan Kepustakaan

Pengertian pegawai negeri secara resmi mula-mula ditetapkan dalam UndangUndang-Undang Nomor 18 Tahun 1961 (UU Pokok-Pokok Kepegawaian yang pertama) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974, UU No 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian yang kemudian diganti dengan UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan buku-buku dan artrikel artikel yang berkaitan


dengan judul skripsi. Dalam undang-undang tersebut pengertian pegawai negeri dirumuskan sebagai berikut :

Pengertian pegawai negeri dan pejabat negara diatur dalam UU No. 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas UU No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian menurut Pasal 1 angka 1 bahwa Pegawai Negeri adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam Undang-Undang No 5 tahun 2004 Pasal 1 ayat 1 dan 2 tentang Aparatur Sipil Negara yang dimaksud dengan: 1. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. 2. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundangundangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2004 tentang Larangan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Anggota Partai Politik. Di dalam konsiderans menimbang PP 37/2004 disebutkan bahwa pegawai negeri sebagai unsur aparatur negara harus netral dari


pengaruh semua golongan dan partai politik, tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, dan dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik. Oleh karena itu, pegawai negeri yang menjadi anggota dan/atau pengurus partai poiitik harus diberhentikan sebagai pegawai negeri, baik dengan hormat atau tidak dengan hormat. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) PP 37/2004 dengan tegas mengatakan: “Pegawai Negeri Sipil dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.” Jika Pegawai Negeri Sipil (“PNS”) menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik, maka berdasarkan Pasal 2 ayat (2) PP 37/2004 iadiberhentikan sebagai PNS. Menurut Penjelasan Umum PP 37/2004, pemberhentian tersebut dapat dilakukan dengan hormat atau tidak dengan hormat.

Pengertian Partai Politik menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang No 2 tahun 2011 tentang Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan citacita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara,serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Asas dan Ciri Partai Politik menurut Pasal 9 Undang-Undang No 2 tahun 2011 tentang Partai adalah (1) Asas Partai Politik tidak boleh bertentangan dengan Pancasila dan UndangUndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.


(2) Partai Politik dapat mencantumkan ciri tertentu yang mencerminkan kehendak dan citacitaPartai Politik yang tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang DasarNegara Republik Indonesia Tahun 1945. (3) Asas dan ciri Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)merupakan penjabaran dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara RepublikIndonesia Tahun 1945. Fungsi Partai Politik menurut Undang-Undang No 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik adalah : a. Pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; b. Penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat; c. Penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara; d. Partisipasi politik warga negara Indonesia; dan e. Rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender. Tujuan Partai Politik menurut Undang Undang Parpol tahun 2011adalah: a. Mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 b. Menjaga dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;


c. Mengembangkan

kehidupan

demokrasi

berdasarkan

Pancasila

dengan

menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia d. Mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Tujuan khusus Partai Politik adalah: a.

Meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahan

b. Memperjuangkan cita-cita Partai Politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara c. Membangun etika dan budaya politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Tujuan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diwujudkan secara konstitusional. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, pada pasal 12 dan pasal 13 telah menggariskan hak dan kewajiban Partai Politik, sebagai berikut : 1. Partai Politik berhak: a. Memperoleh perlakuan yang sama, sederajat, dan adil dari negara b. Mengatur dan mengurus rumah tangga organisasi secara mandiri c. Memperoleh hak cipta atas nama, lambang, dan tanda gambar Partai Politik sesuai dengan peraturan perundang-undangan d. Ikut serta dalam pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden,


serta kepala daerah dan wakil kepala daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan e. Membentuk fraksi di tingkat Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan f. Mengajukan calon untuk mengisi keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan peraturan perundangundangan g. Mengusulkan pergantian antarwaktu anggotanya di Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan h. Mengusulkan pemberhentian anggotanya di Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan peraturan perundangundangan i. Mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, calon Gubernur dan Wakil Gubernur, calon Bupati dan Wakil Bupati, serta calon Walikota dan Wakil Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan j. Membentuk dan memiliki organisasi sayap Partai Politik k. Memperoleh bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/ Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.


2. Partai Politik berkewajiban: a. Mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan peraturan perundang – undangan b. Memelihara dan mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia c. Berpartisipasi dalam pembangunan nasional d. Menjunjung tinggi supremasi hukum, demokrasi, dan hak asasi manusia e. Melakukan pendidikan politik dan menyalurkan aspirasi politik anggotanya f. Menyukseskan penyelenggaraan pemilihan umum g. Melakukan pendaftaran dan memelihara ketertiban data anggota h. Membuat pembukuan, memelihara daftar penyumbang dan jumlah sumbangan yang diterima, serta terbuka kepada masyarakat i. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah secara berkala 1 (satu) tahun sekali kepada Pemerintah setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan j. Memiliki rekening khusus dana kampanye pemilihan umum k. Menyosialisasikan program Partai Politik kepada masyarakat.

G. Metodologi Penulisan

Di dalam penulisan skripsi ini, penggunaan metode adalah untuk merumuskan permasalahan,mendapatkan gambaran dan bahan-bahan, serta


merumuskan pembahasan mengenai pemberhentian Pegawai Negeri Sipil akibat menjadi anggota partai politik.

1. Jenis Penelitian

Adapun Jenis Penelitian yang digunakan penulis adalah Juridis normatif yang bertujuan untuk memuat secara lengkap dan sistematis mengenai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil akibat menjadi anggota partai politik serta menganalisisnya.

2. Sumber Data

Data-data yang diperoleh dalam penulisan skripsi ini yaitu :

1. Data Sekunder yang bersumber langsung dari peraturan perundangundanfan, buku-buku literature ilmu hukum dan tulisan majalah hukum serta artikel-artikel yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti melalui penelitian kepustakaan. 2. Data Primer yang diperoleh melalui penelitian lapangan yang mana bisa dilakukan dengan menggunakan metode wawancara dengan pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan penelitian skripsi ini.

Setelah data primer dan data sekunder diperoleh maka dilakukan analisa data secara kualitatif, kemudian dilakuan pembahasan berdasalkan permasalahan yang diteliti.


H. Sistematika Penulisan

Didalam penulisan skripsi ini dikemukakan sistematika penulisan agar diperoleh suatu kesatuan pembahasan yang saling berhubungan antara bab yang satu dengan bab lainnya.

BAB I

: Bab ini menguraikan bab pendahuluan, dalam hal ini memuat

beberapa sub bab yaitu latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, keaslian penulisan, tinjauan kepustakaan , metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II

: Bab ini menguraikan tentang Landasan hukum pemberhentian

pegawai negeri sipil jika menjadi anggota partai politik yang isinya dimuat di dalam sub-sub bab yaitu kewajiban/larangan dan sanksi bagi PNS menurut peraturan Disiplin PNS PP No.53 tahun 2010, Pemberhentian PNS menurut peraturan perUUan, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil akibat menjadi anggota partai politik.

BAB III

: Bab ini menguraikan tentang prosedur pemberhentian Pagawai

Negeri Sipil akibat menjadi anggota partai politik, yang isinya dimuat di dalam sub-sub bab yaitu mekanisme pemberhentian Aparatur Sipil Negara akibat menjadi anggota


Partai Politik, Instansi terkait yang menangani Proses Pemberhentian Aparatur Sipil Negara dan Hambatan yang dihadapi dan Proses Pemberhentian Aparatur Sipil Negara.

BAB IV

: Bab ini menguraikan tentang upaya hukum yang dilakukan

Pegawai Negeri Sipil yang dikenakan sanksi pemberhentian akibat menjadi anggota partai politik yang dimuat dalam sub-sub bab yaitu upaya hukum melalui lembaga Peradilan Tata Usaha Negara, Lembaga Banding dan Lembaga peninjauan kembali.

BAB V

: Bab ini merupakan bab penutup yang berisi tentang kesimpulan

dan saran dari seluruh bab pembahasan.


BAB I PENDAHULUAN. partai lokal Aceh merupakan sebuah proses demokrasi yang wajib dilaksanakan di

Recommend Documents