BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Penelitian Pajak merupakan sumber penerimaan yang penting dalam menopang pembiayaan pembangunan yang bersumber dari dalam negeri. Besar kecilnya pajak akan menentukan kapasitas anggaran negara dalam membiayai pengeluaran negara, baik untuk pembiayaan pembangunan maupun untuk pembiayaan rutin. Iriawan dan Khairani (2007) Pembangunan nasional merupakan rangkaian upaya pembangunan yang dilaksanakan secara bertahap, berencana dan berkesinambungan menurut arah dan sasaran yang telah ditetapkan, meliputi seluruh kehidupan masyarakat bangsa dan negara untuk mewujudkan tujuan nasional. Demi kelancaran pembangunan, nasional diperlukan selain adanya peran aktif dari seluruh rakyat Indonesia di dalam memanfaatkan modal dasar dan faktor-faktor dominan yang dimiliki bangsa Indonesia, juga diperlukan adanya dana yang tidak sedikit jumlahnya, baik yang bersumber dari dalam negeri maupun dari dalam luar negeri. Penerimaan dalam negeri terdiri dari Migas dan Non-Migas. Migas adalah deposit barang dan modal yang tidak dapat diharapkan stabil secara terus menerus. Sedangkan penerimaan non-migas merupakan sumber berasal dari PPh, PPN, PPnBM, PBB, Bea Materai, Bea Masuk dan Cukai. Sehubungan dengan perubahan yang terjadi disektor migas, maka diperlukan sumber dana yang
1
2
cenderung stabil. Maka penerimaan dari sektor pajak dapat dijadikan sebagai salah satu alternatif potensial untuk dikembangkan dan ditingkatkan. Pajak adalah iuran rakyat kepada Kas Negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra-prestasi), yang langsung dapat ditunjukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Soemitro 2012). Reformasi Perpajakan di Indonesia telah dilakukan pertama kali pada tahun 1983 dimana saat itu terjadi reformasi atau perubahan sistem mendasar atas pengelolaan perpajakan Indonesia dari sistem Official Assesment ke sistem Self Assesment. Perubahan sistem ini bertujuan untuk mengurangi kontak langsung antara aparat pajak dengan Wajib Pajak yang sebelumnya dikhawatirkan dapat menimbulkan pratek-praktek ilegal untuk menghindari atau mengurangi kewajiban perpajakan para Wajib Pajak yang bersangkutan Sari dan Rachmawati (2010). Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan danTata Cara Perpajakan, wajib pajak yang selanjutnya disebut adalah orang pribadi atau badan, yang meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Modernisasi perpajakan yang dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak merupakan wujud dari reformasi modernisasi administrasi perpajakan yang telah dilakukan sejak tahun 2012. Dalam jangka pendek, upaya yang dilakukan adalah dimungkinkan wajib pajak untuk menyampaikan surat pemberitahuan secara
3
elektronik (e-filling). Disamping itu, peningkatan pelayanan terhadap wajib pajak dilakukan dengan membangun on-line sistem yang menyangkut pembayaran pajak (e-payment). Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (e-registration), serta pelaporan surat pemberitahuan (e-filling) sehingga wajib pajak tidak perlu lagi datang ke kantor pajak, namun cukup melakukan kegiatan tersebut secara on-line di rumah atau di kantor mereka. Dengan demikian antara wajib pajak dan petugas dapat diminimalisir dan bermanfaat bagi semua pihak. Penerapan sistem tersebut mencakup aspek-aspek perubahan struktur organisasi dan sistem kerja kantor pelayanan pajak, perubahan implementasi pelayanan kepada wajib pajak, fasilitas pelayanan yang memanfaatkan teknologi informasi, dan kode etik pegawai dalam rangka menciptakan aparatur pajak yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme Sari dan Rachmawati (2010). Semenjak tahun 2002, Direktorat Jendral Pajak (DJP) melaksanakan Modernisasi. Strategi yang ditempuh adalah pemberian pelayanan prima sekaligus pengawasan intensif kepada para wajib pajak. Sasaran penerapan sistem administrasi pajak modern adalah: pertama, maksimalisasi penerimaan pajak: kedua, kualitas pelayanan yang mendukung kepatuhan wajib pajak: ketiga, memberikan jaminan kepada publik bahwa Direktorat Jendral Pajak mempunyai tingkat intregitas dan keadilan yang tinggi: keempat, menjaga rasa keadilan dan persamaan perlakuan dalam proses pemungutan pajak: kelima, Pegawai pajak dianggap sebagai karyawan yang bermotivasi
tinggi,
kompeten,
dan
professional
keenam,
peningkatan
produktivitas yang berkesinambungan: ketujuh, Wajib Pajak mempunyai alat dan
4
mekanisme untuk mengakses informasi yang diperlukan; kedelapan, optimalisasi pencegahan penggelapan pajak. Pandiangan (2004). Reformasi DJP adalah sebuah proses yang masih terus berlangsung. Ibarat memperbaiki suatu ruangan atau menyapu lantai, masih ada beberapa tempat yang belum tersentuh. Tidak ada sistem yang sempurna, tapi sistem yang baik adalah sistem secara kontinyuitas memperbaiki diri atau berkembang. Demikian pula yang terjadi di DJP pasti ada oknum-oknum atau orang orang aneh pada sistem sebaik apapun. Menurut Rahayu dan Lingga (2009), program reformasi administrasi perpajakan diwujudkan dalam penerapan sistem administrasi perpajakan modern yang memiliki ciri khusus antara lain struktur organisasi yang dirancang berdasarkan fungsi, tidak lagi menurut seksi-seksi berdasarkan jenis pajak. Departemen Keuangan secara keseluruhan telah meluncurkan program reformasi birokrasi sejak akhir tahun 2006. Fokus program reformasi ini adalah perbaikan sistem dan manajemen SDM. Secanggih apapun struktur, sistem, teknologi informasi, metode dan alur kerja suatu organisasi, semua itu tidak akan dapat berjalan dengan optimal tanpa di dukung SDM yang capable dan berintregritas. Dengan diterapkanya sistem administrasi perpajakan modern maka diharapkan terciptanya transparansi dan fairnya sistem mutasi, promasi, dan remunerasi. DJP akan menerapkan kebijakan “right man in the right place”, dimana seseorang pegawai dapat menempati suatu jabatan yang tepat sesuai dengan keahlianya, dan sebaliknya suatu jabatan diisi oleh pegawai yang tepat sesuai dengan standar kompetensinya.
5
Dari hal di atas , maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian pada salah satu Kantor Pelayanan Pajak yang berada di Bandung dan menuliskan hasil penelitian ini dalam sebuah karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan berjudul “Pengaruh Modernisasi
Administrasi
Perpajakan Terhadap
Kinerja
Pegawai.” ( Survei Pada KPP Pratama Bandung Tegalega). 1.2 Identifikasi Masalah Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, penulis mengidentifikasi masalah tentang Pengaruh Modernisasi Perpajakan terhadap Kinerja Pegawai yang dapat diidentifikasi dalama penelitian ini : 1. Bagaimana modernisasi
administrasi perpajakan di KPP Tegalega
Bandung. 2. Bagaimana kinerja pegawai KPP Tegalega Bandung. 3. Bagaimana pengaruh moderniasi administrasi perpajakan terhadap Kinerja pegawai KPP Tegalega Bandung.
1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian Maksud penulis melakukan penelitian ini adalah untuk mengumpulkan data sebagai bukti empiris dari model penelitian yang dikaji. Pengumpulan data dan informasi yang menjadi titik perhatian dalam penelitian ini adalah Pengaruh Modernisasi administrasi perpajakan Terhadap Kinerja KPP Tegalega Bandung.
6
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatakan bukti empiris mengenai 1. Modernisasi administrasi perpajakan di KPP Tegalega Bandung. 2. Kinerja pegawai KPP Tegalega Bandung 3. Pengaruh modernisasi administrasi perpajakan terhadap kinerja pegawai KPP Tegalega Bandung
1.4 Kegunaan Penelitian Dengan dilaksanakan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: a. Bagi penulis, penelitian ini memberikan wawasan dan pengetahuan baru yang lebih mendalam dalam hal perpajakan b. Bagi universitas Widyatama, hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan dapat dijadikan sebagai bahan dokumentasi dalam melengkapi bahan yang dibutuhkan. c. Bagi pihak lain, dapat menambah informasi dan dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi pihak yang ingin melakukan penelitian mengenai pokok bahasan ini. d. Bagi Kantor Pelayanan Pajak, hasil penelitian ini kiranya dapat memberikan masukan mengenai modernisasi di KPP Tegalega Bandung bisa semakin maksimal dalam pelaksanaanya
7
1.5 Lokasi dan Waktu penelitian Dalam memperoleh data dan informasi yang diperlukan untuk penyusunan skripsi ini, penulis melakukan penelitian pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tegalega Bandung yang berlokasi di Jalan Soekarno Hatta No 216 Bandung, yang dilaksanakan pada bulan Agustus sampai bulan Oktober 2015.
