1
BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Fenomena kemiskinan perdesaan bukan merupakan suatu gejala yang baru. Secara absolut jumlah penduduk Indonesia yang masih hidup dibawah garis kemiskinan masih menunjukan angka yang relatif besar. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa jumlah penduduk miskin di Indonesia sebesar 28,07 juta orang (11,37 persen) pada bulan Maret 2013. Angka 62,76 persen dari keseluruhan jumlah penduduk miskin berada didaerah perdesaan. Angka tersebut meningkat pada bulan September 2013 yakni menjadi 28,55 juta orang (11,47 persen) atau meningkat sebesar 0,48 juta orang. Pemicu dari peningkatan angka kemiskinan tersebut disebabkan oleh angka inflasi mencapai 5,02 persen yang merupakan dampak dari kenaikan harga BBM dan harga beras secara nasional.1 Indikitor pengukuran kesejahteraan masyarakat salah satunya dengan menggunakan indikator tingkat kemiskinan rumah tangga. Jika pada suatu wilayah distribusi hasil pembangunan cukup merata maka hal tersebut dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat miskin. Oleh karena itu,
1
Satyagraha. “BPS: Jumlah Penduduk Miskin 28,55 Juta Orang.” AntaraNews. Diakses dari http://www.antaranews.com/berita/412182/bps-jumlah-penduduk-miskin-2855-juta-orang pada tanggal 14 April 2014 pukul 08.32
2
penduduk miskin diidentikan dengan penduduk yang pendapatannya masih berada dibawah garis kemiskinan.2 Bagi masyarakat miskin yang telah memasuki usia kerja, mayoritas dari mereka berpendidikan rendah, ketrampilan yang minim serta modal yang sedikit. Salah satu jenis pekerjaan yang menjadi solusi dari permasalahn tersebut yaitu dengan bekerja atau membuka lapangan kerja di sektor Usaha Mikro dan Kecil. Sektor UMK disamping tidak memerlukan modal yang banyak, juga kurang mensyaratkan tingkat ketrampilan tenaga kerja yang tinggi sehingga UMK merupakan sektor ekonomi yang paling diminati terutama bagi masyarakat miskin. Bagi pekerja tidak terampil dan menganggur, usaha mikro dan kecil dianggap sebagai pilihan yang sesuai bagi penyediaan kesempatan kerja serta untuk perolehan pendapatan. Disamping itu, usaha mikro dan kecil dipandang sebagai sektor yang menjanjikan bagi para pelaku wirausaha. Sektor mikro dan kecil yang merupakan sektor swasta mampu memberikan kontribusi penyerapan tenaga kerja serta pengembangan wirausaha yang tersedia dimasyarakat. 3 Berikut jumlah tenga kerja yang berhasil diserap oleh beberapa sektor usaha, sebagai berikut:
2
Ninik Sudarwati. Kebijakan Pengentasan Kemiskinan: Mengurangi Kegagalan Penanggulangan Kemiskinan. Malang: Intimedia. Hal. 16 3 Roberto Akyuwen, Krisna Wijaya, dan I Dewa Gde Suthapa. Teori dan Praktek Keuangan Mikro di Indonesia. Yogyakarta: Penerbit Sekolah Pascasarjan UGM, 2010. Hal. 51
3
Tabel 1.1 Kontribusi Penyerapan Tenaga Kerja oleh Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Besar di Indonesia, 2011 dan 2012 No
Unit Usaha
Satuan
Tahun 2011
3
Usaha Mikro Usaha Kecil Usaha Menengah Usaha Besar Total
(Unit) (Unit) (Unit) (Unit) (Unit)
Jumlah 94.957.797 3.919.992 2.844.669 2.891.224 104.613.681
Tahun 2012 % 90,77 3,75 2,72 2,76 100
Jumlah 99.859.517 4.535.970 3.262.023 3.150.645 110.808.154
% 90,12 4,09 2,94 2,85 100
Perkembangan Tahun 2011-2012 Jumlah (%) 4.901.720 5.16 615.977 15.71 417.354 14.67 259.422 8.97 6.1994.473 5.92
Sumber: Data Publikasi Kementerian Koprasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI (2012)
Tabel 1.1 menunjukkan besarnya penyerapan tenaga kerja oleh usaha mikro dan kecil, dimana tahun 2011 penyerapan tenaga kerja mencapai 94.52 persen, sedangkan sektor usaha menengah sebesar 2,7 persen, dan usaha besar hanya menyerap sebesar 2,76 persen. Pada tahun 2012 penyerapan tenaga kerja oleh UMK meningkat menjadi 94.21 persen, sedangkan untuk sektor usaha menengah juga mengalami peningkatan menjadi 2,95 persen, dan untuk usaha besar menjadi 2,84 persen. Berdasarkan fakta tersebut, pengembangan usaha kecil dan menengah menjadi relevan untuk memperoleh perhatian dari pemerintah, melihat bahwa cukup banyak industri kecil atau rumah tangga yang berorientasi ekspor sehingga membantu pemerintah dalam perolehan devisa, disamping itu besarnya angka penyerapan tenaga kerja menunjukkan tingginya kontribusi UMK terhadap kondisi perekonomian tanah air. Kegiatan perekonomian yang terdapat diperdesaan masih didominasi oleh sektor usaha mikro dan kecil yang meliputi pertanian, perdagangan dan industri rumah tangga. Namun demikian, para pelaku usaha masih mengalami kesulitan untuk pengembangan usaha yakni, terkendala oleh modal. Padahal modal dianggap unsur yang paling penting dalam pengembangan usaha bagi
4
masyarakat perdesaan, keterbatasan modal menjadi penyebab kreatifitas dalam pengembangan usaha menjadi terhambat.4 Keterbatasan modal dipicu oleh lembaga-lembaga keuangan formal atau komersial ragu untuk mengucurkan pinjaman kepada pelaku usaha mikro kecil yang mayoritas para pelaku usaha mikro dan kecil tidak bankable atau tidak lolos pada analisis pemberian kredit. Akibatnya, sejumlah besar usaha-usaha skala kecil tidak dapat mengembangakan usahanya karena terkendala oleh modal. Program
pengentasan
kemiskinan dengan
konsep pemberdayaan
merupakan program yang dibentuk oleh pemerintah. Program pemberdayaan ditujukan agar masyarakat lebih berdaya dengan melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan dalam rangka pembangunan desa serta tujuan lainnya yaitu
dalam
pengentasan
kemskinan5.
Keterlibatan
masyarakat
dalam
pengambilan keputusan dinilai lebih efektif, karena masyarakat dianggap lebih mengetahui segala permasalahan yang dihadapai pada desa masing-masing. PNPM Mandiri adalah program nasional penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan melalui program harmonisasi dan pengembangan sistem, serta mekanisme dan prosedur program, penyediaan pendampingan dan pendanaan stimulan untuk mendorong prakarsa dan inovasi masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan yang berkelanjutan. Pemberdayaan masyarakat dimaksudkan untuk menciptakan dan meningkatkan kapasitas masyarakat, baik secara individu maupun berkelompok, dalam memecahkan berbagai persolan terkait upaya peningkatan kualitas hidup, kemandirian dan kesejahteraannya.6
4
Hamid. Rekaman dari Seminar. Dalam Kredit Pedesaan di Indonesia. Mubyarto dan Edy Suandi Hamdi (EDS). Yogyakarta: BPFE, 1986. 5 Nanik Sudarwati. Op.cit., hal. 37 6 Materi Grand Strategi Nasional PNPM Mandiri Pedesaan. Jakarta. Hal.2
5
Salah satu kegiatan utama dari PNPM Mandiri adalah mengalokasikan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) untuk setiap kecamatan. Kegiatan yang dibiayai melaui Bantuan Langsung Mandiri (BLM) PNPM Mandiri ditujukan untuk pembangunan infrastruktur dan program simpan pinjam untuk kelompok perempuan (SPP). Alokasi dana untuk program SPP maksimal 25 persen dari dana BLM.
Tidak
ada
batasan alokasi
maksimal
per desa, namun
harus
mempertimbangkan hasil verifikasi kelayakan kelompok.7 Alokasi dana yang berasal dari Bantuan Langsung Mandiri (BLM) untuk program SPP
yang
diperuntukkan sebagai bantuan modal kerja terhadap usaha agar masyarakat dapat meningkatkan produktivitas perekonomiannya. Disamping itu, alokasi pinjaman atau bantuan modal kerja diprioritaskan bagi masyarakat miskin yang memiliki usaha produktif. Pengakuan Islam terhadap perbedaan alami dalam rezeki tidak berarti membiarkan orang kaya bertambah kaya dan orang miskin semakin miskin. Islam ikut campur dengan berbagai peraturan untuk memperkecil kesenjangan antara kaum kaya dan kaum miskin misalnya melalui pendistribusian zakat dengan tujuan memberikan kesempatan yang adil bagi kaum faqir untuk berdiri sejajar dengan orang-orang kaya.8 Perbedaan taraf hidup manusia adalah sebuah rahmat sekaligus pengingat bagi setiap kelompok manusia dengan tujuan agar bisa melengkapi satu sama lain, dalam hal ini adalah kelompok yang taraf hidupnya berkecukupan atau lebih berdaya dapat membantu dengan kelompok yang kurang mampu sehingga akan
7
Ibid., hal. 4. Yusuf Qardhawi. Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam. Jakarta: Robani Press. Hal. 437 8
6
menciptakan interaksi sosial dimasyarakat. Allah berfirman dalam surat AzZukhruf (43):
ۡم َأ ِ ْٱ َأ ٰو
َأ ُه ۡم َأ ۡم ُه َأ َأ ۡم َأ َأ َأ َأ َأ ۡم ُه َأ َأ ۡم َأ َأ ۡم َأ ُه َّ َأ َأ ۡم ُه ِى يقسًِْن رۡحج ربِكَۚ َنٌ قسًَا ةيَّى يعِيشخّى ِِف ٗ َأ َأ َأ ٰو َأ َّ َأ ُه ُّدل ۡم َأ َأ َأ َأ ۡم َأ َأ ۡم َأ ُه ۡم َأ ۡم َأ َأ ۡم خذ َأب ۡمعظ ُهّى َأب ۡمعظا ِ ج ِّلخ ٖ ٱ ا َۚ ورفعَا بعظّى فْق بع ٖض درج َأ َأ ۡم َأ َأ ُهس ۡمخر ٗياۗ َأو َأر ۡم َأ ۡح ُه )٣٢( م ًَِّا َي َأً ُهعْنٞج َأربِك خ ۡمۡي ِ
Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. (Q.S. Az-Zukhruf : 32) Ekonomi Islam dengan pengakuannya terhadap adanya perbedaan dalam pendapatan melihat bahwa diantara prinsip keadilan ialah mendekatkan jurang perbedaan antara warga masyarakat untuk merealisasikan keseimbangan, mencegah kecemburuan sosial, dan menghindari perbenturan antar individu dan kelas-kelas sosial.9 Allah berfirman dalam Al-Qur’an surat Al Hasyr (59) sebagai berikut:
َأ ۡم ٱ َأ َأ ٰو َأر ُه َّيا ٓا َأفَأا ٓا َأء َّ ُه َّ ى فَأو َِّوُِ َأول ْو ِ ۦ ي ۡمٌِ ۡمِن ۡمه ُهق َأر ٰو ِور ُهسْ ِل َأو ِِلِي ه ُهق ۡمر َأ ٰو ِ س ِ َأ ۡم َأ َأ ۡم َأ ۡم َأ ٓا َأ ۡم ۡم َأ ُه َّ ٌم َأو ةۡم َأو ّلَأ َأ ٰو َأ ٰو َأو ل ۡم َأً َأ ٰو ِكْن ُهدوهَۢة َأب َأ ٱ َ ِ اء لس ِ ِن َك َل ي ِ ِ ِ ُه ۡم َأ َأ ٓا َأ َأ ٰو ُه ُه َّ ُه ُه َأ ُه ُه ُه َأ َأ َأ َأ ٰو ُه ۡم َأ ۡم ُه َأ َأ ُه ْۚا َأ َّ ُه ْۚا يَِك َۚى ويا ءاحىكى لرسْل فخذوه ويا ّىكى َُ ٍخّ َْۚا و ٱقْا َّ َأ َّ َّ َأ َأ ُه ۡم َأ )٧( اا ِ ٱ إِن ٱ شدِيد هعِق Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota 9
Loc.cit., hal. 438
7
Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orangorang Kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya. (Q.S. Al Hasyr :7) Ayat tersebut mejelaskan prinsip pengaturan distribusi kekayaan dalam sistem kehidupan Islam, kekayaan harus dibagi kepada semua golongan masyarakat dan seharusnya tidak menjadi komoditi diantara golongan kaya saja. Prinsip pengaturan distribusi kekayaan mempunyai tujuan agar peningkatan dan pembagian hasil kekayaan dapat ditingkatakan, yang mengarah pada pembagian kekayaan yang merata di berbagai kalangan masyarakat yang berbeda dan tidak hanya berfokus pada beberapa golongan tertentu. Allah memerintahkan kepada orang-orang kaya atau orang-orang yang mampu untuk menafkahkan hartanya. Hal ini terdapat dalam surat Al-Baqarah (2):
َأ َأ ُّدل َأ َّ َأ َأ َأ ُه ٓا ْۚا َأ ُه ْۚا َأ َأ ٰو َأ َأ َأ ۡم ُه ۡم َأ َّ ٓا َأ ۡم َأ ۡم َأ َأ ُه َٰٓ ج يا لس خى ومًِا خرجَا هكى ِ يأيّا ِلِيٌ ءايَْا ٍفِقْا يٌِ غ ِب َأ ۡم َأ َأ َأ َأ َأ َّ ُه ْۚا ۡم َأ َأ يٌِ ٱ ِۡر وَل ٱ ًًْا ت ِ د مِنۡمهُه تُهن ِقُهونَأ وَألَأسۡمتُهم أَِأاجخِذِيهِ إِلَأآا َأن ُه ۡم ُه ْۚا َأ ۡم َأ ُه ٓا ْۚا َأ َّ َّ َأ َأ ٌّ َأ ٌ )٢٦٧( ۡح د ِ ٱ ًِظْا فِ ُِ و وًْا ن ٱ ِِن Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. (Q.S. Al Baqarah : 267) Pendistribusian harta bertujuan agar harta tersebut tidak beredar diantara orang-orang yang mampu saja. Sarana Islam dalam merealisasikan hal tersebut
8
ialah mengupayakan peningkatan taraf hidup kaum faqir dengan pemberdayaan. Konsep Islam dalam melakukan pendistribusian tidak hanya sebatas memberikan bantuan berupa harta yang dimiliki, melainkan bagaimana modal tersebut dipergunakan secara produktif, salah satu contoh adalah implementasi zakat produktif. Berdasarkan latar belakang yang dijelaskan, Penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang Pengaruh Program Simpan Pinjam Kelompok Perempuan terhadap Pendapatan Usaha Mikro Kecil Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Bangilan Kabupaten Tuban). 1.2 Rumusan Masalah Program
Nasional
Pemberdayaan
Masyarakat
(PNPM)
Mandiri
Perdesaan didalamnya terdapat program simpan pinjam kelompok perempuan. Program simpan pinjam kelompok perempuan diprioritaskan untuk para pelaku usaha mikro kecil khususnya untuk ibu rumah tangga. Modal bantuan yang diberikan adalah pinjaman dengan jangka waktu 10 bulan yang dialokasikan kebeberapa kelompok pada setiap satu desa. Dengan demikian, program simpan pinjam kelompok perempuan diharapkan dapat menjadi alternatif dari kendala modal yang dihadapi dalam pengembangan usaha. 1.3 Pertanyaan Penelitian 1. Apakah program Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) mempunyai pengaruh terhadap pendapatan Usaha Mikro Kecil (UMK)?
9
2. Apakah program Simpan Pinjam kelompok Perempuan (SPP) mempunyai pengaruh terhadap pengurangan jumlah rumah tangga miskin? 3. Apakah ada nilai-nilai ekonomi Islam yang terkandung dalam program Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) PNPM Mandiri Perdesaan? 1.4 Tujuan Penelitian Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Untuk menganalisis pengaruh program Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMK). 2. Untuk menganalisis pengaruh program Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) terhadap pengurangan jumlah rumah tangga miskin. 3. Untuk menganalisis nilai-nilai ekonomi Islam yang terkandung dalam program Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) PNPM Mandiri Perdesaan. 1.5 Manfaat penelitian 1. Sebagai pengembangan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan peranan lembaga keuangan mikro seperti program PNPM Mandiri Perdesaan dalam memberikan pinjaman modal kerja kepada pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dalam uapaya penanggulangan kemiskinan. 2. Untuk memberikan informasi kepada masyarakat khususnya para praktisi lembaga pemberdayaan masyarakat serta praktisi lembaga-lembaga keuangan yang mempunyai komitmen sebagai lembaga pemberdayaan masyarakat menengah kebawah serta pengusaha kecil dan menengah.
10
Mengenai sejauh mana pengaruh program SPP terhadap usaha mikro kecil dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat khususya. 3. Dengan memahami pengaruh program SPP terhadap Usaha Mikro kecil sehingga dapat dikembangkan implikasi kebijakan yang lebih terfokus dalam rangka pengentasan penduduk dari kemiskinan. 4. Dengan menganalisis nilai-nilai Islam pada mekanisme program Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP), diharapkan dapat diketahui bahwa aktivitas tersebut merupakan bagian dari ekonomi syariah. 1.6 Keaslian Penelitian Keaslian Penelitian digunakan untuk memastikan apakah kajian ini sudah diteliti atau belum dan untuk memposisikan diri dari penelitian-penelitian yang sudah dilakukan, dengan harapan penelitian ini tidak tumpamg tindih dan tidak terjadi penelitian ulang dengan terdahulu. Analisis terkait dengan program PNPM-MP terhadap pendapat pedagang kecil oleh Yusbar Yusus,dkk.10 Untuk mengetahui tingkat perbedaan pendapatan pedagang kecil penerima pinjaman dengan pedagang kecil bukan penerima pinjaman dana bergulir PNPM Mandiri Pedesaan di Kecamatan Langgam digunakan uji jenjang Mann-Whitney (U-Test). Dari hasil penelitian diketahui bahwa yang menyebabkan tidak semua pedagang kecil bisa mendapat pinjaman dana bergulir PNPM Mandiri Pedesaan adalah di dominasi oleh faktor kondisi laba usaha atau sisa usaha yang tidak jelas. Disusul oleh kondisi masyarakat yang tidak miskin. Hasil uji jenjang Mann-Whitney memperlihatkan bahwa tingkat 10
Yusbar Yususf,dkk. Implikasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan terhadap Pendapatan Pedagang Kecil di Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan Propinsi Riau tahun 2007-2010. Universitas Riau, 2010.
11
pendapatan pedagang kecil penerima pinjaman lebih besar dari tingkat pendapatan pedagang kecil bukan penerima pinajmaan dana bergulir PNPM Mandiri Pedesaan di Kecamaan Langgam Kabupaten Pelalawan. Analisis dampak pemberian kredit simpan pinjam khusus perempuan (SPP) pada pendapatan RTM dikabupaten Sleman 2007-2010 oleh Feri Istanto.11 Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji beda rata-rata dan indikator poverty reduction. Hasil perhitungan menunjukan bahwa pemberian kredit SPP berpengaruh terhadap pendapatan rumah tangga miskin penerima kredi di kabupaten Sleman. Pemeberian kredit juga berpengaruh terhadap pengurangan kemiskinan rumah tangga responden Analisis
terkait
efektiftas
program
PNPM-MP
dalam
rangka
pemberdayaan perempuan yang dilakukan oleh Septian Dwi Putra.12 Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan metode kualitatif, dengan dasar penelitian studi kasus. Hasil penelitian menyebutkan bahwa Program PNPM Mandiri Perdesaan telah membawa perubahan kearah yang positif. Namun, secara keseluruhan terkait dengan keefektifitas masih belum bisa dikatakan efektif, hal ini dapat terlihat bahwa program ini masih belum mencapai sasaran yakni nasabah SPP belum bisa mengikuti program dikarenakan mereka tidak mempunyai usaha.
11
Feri Istanto. Analisis Dampak Pemberian Kredit Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPP) pada pendapatan RTM di Kabupaten Sleman 2007-2010. Universtas UGM, 2010. 12 Septian Dwi Saputra. Efektifitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan dalam Rangka Pemberdayaan Perempuan di Kelurahan Nenang Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara. Universitas Mulawarman. 2013.
12
Peran PNPM-MP dalam mengembangkan Usaha Kecil Mikro dalam peningkatan pendapatan diteliti oleh Naning Sugiarti.13 Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan jenis penelitian diskriptif kualitatif. Teknik analisis data yang peneliti gunakan adalah metode studi kasus. Penelitian tersebut menyimpulkan program PNPM-MP sudah diterima dengan baik oleh masyarakat dukuh Jerukgulung Desa Jerukgulung terutama kaum perempuan. Dalam pencairan SPP sebagaian besar masyarakat melewati prosedur-prosedur yang sudah ditentukan oleh UPK sesuai dengan aturan yang berlaku. Di Desa jerukgulung terutama kelompok yang berada di Dukuh Jerukgulung belum ditemukan problem yang sulit dipecahkan, sejauh ini masih berjalan dengan baik. Peran program PNPM dalam pemberdayaan yang dilakukan oleh Satria Latama.14 Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif. Sumber data utama dalam penelitian ini yaitu 10 orang yang terdiri dari Kepala Desa Limehe Timur, 2 pengawas PNPM, 3 Pengelola UPK dan 4 ketua kelompok SPKP. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa lembaga simpan pinjam kelompok perempuan berhasil memberikan pinjaman dana tetapi belum diimbangi dengan
penyelenggaran
pendidikan
atau
pembelajaran
sehingga
bisa
meningkatkan pengetahuan mengenasi usaha. Setiap anggota kelompok didampingi dalam pengelolaan keuangan usahanya sehingga dapat terpantau perkembangannya.
13
Nining Sugiarti. Peran PNPM-MP dalam Mengembangkan Usaha Kecil Mikro sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan Masyarakat (Studi di Dukuh Jerukgulung Desa Jerukgulung, Kandangan, kediri). 2013. 14 Satria Latama. Peranan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) dalam Pemberdayaan Perempuan Melalui Program SPKP di Desa Limehe Timur Kecamatan Tabongo Kabupaten Gorontalo. Universitas Negeri Gorontalo. 2013.
13
Penelitian yang terkait mengenai efektivitas Program PNPM-MP dalam menanggulangi kemiskinan telah dilakukan oleh Wahyu Widodo.15 Tipe pnelitian yang digunakan adalah Deskriptif Kualitatif. Peneliti menggunakan metode wawancara mendalam dengan informan yang memiliki pengetahuan yang berkaitan dengan penelitian ini. Berdasarkan hasil penelitian dapat dijelaskan bahwa pemberian pinjaman bergulir PNPM Mandiri berpengaruh positif terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. oleh karena itu, di harapkan bagi masyarakat agar benar-benar memanfaatkan program PNPM Mandiri dengan maksimal. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian yang dilakukan sebelumnya terletak pada periode penelitian, lokasi penelitian serta analisi nilainilai ekonomi Islam yang akan diuji pada program Simpan Pinjam untuk Kelompok Perempuan (SPP) sehingga hal tersebut akan menghindarkan dari tindakan plagiarisme. 1.7 Sistematika Penulisan Dalam sistematika penulisan ini, penulis akan memberikan gambaran berupa kerangka keseluruhan isi tesis agar mempermudah dalam pembahasan tersebut Penulis menyajikan kerangka tesis yang terdiri dari 5 bab dimana keseluruhan bab tersebut saling berkesinambungan. BAB I menjelaskan tentang pendahuluan. Dalam Bab ini memuat tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian dan sistematika penulisan.
15
Wahyu Widodo. Efektivitas Program Pinjaman Bergulir PNPM Mandiri Perkotaan dalam Menanggulangi Kemiskinan Kabupaten Sangihe (Suatu Studi di Kampung Taloarane Kecamatan Manganitu Kab. Sangihe). 2014.
14
BAB II menjelaskan Tinjauan Pustaka dan Landasan teori, memberi gambaran mengenai penelitian-penelitian sebelumnya sesuai dengan persamaan atau model, serta penjabaran landasan teori yang digunakan dalam merumuskan hipotesis. Teori yang akan dimasukan dalam bab ini diantaranya tentang kemiskinan, pemberdayaan, Usaha Mikro dan Kecil (UMK), Program Naisonal Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP), program Simpan Pinjam untuk Kelompok Perempuan (SPP), Konsep Islam, Landasan Hukum Islam. BAB III menjelaskan tentang Metode Penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, lokasi penelitian, cara pengumpulan data, metode pengambilan sampel, definisi operasional variabel, dan metode anlisis data. BAB IV menjelaskan Hasil Analisis dan Pembahasan, berisikan pengujian signifikan variabel-variabel yang menjelaskan antara variabel independen dan dependen, serta menganalisis hasil konsitensinya terhadap teori. BAB V Kesimpulan dan Saran, merupakan uraian singkat sebagai hasil temuan serta masukan yang menjelaskan analisis prgram simpan pinjam kelompok perempuan terhadap pendapatan usaha mikro kecil dalam perspektif ekonomi Islam.
