BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Negara Indonesia adalah negara berdasarkan hukum,1 yang menganut paham negara kesejahteraan.2 Sebagai negara yang menganut paham negara kesejahteraan, maka konsekuensinya negara berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, sebagaimana tercantum dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), menyatakan bahwa Indonesia merupakan negara hukum yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan umum, dalam setiap tujuan yang ingin dicapai harus didasarkan pada hukum. Bagir Manan,3 menyatakan bahwa dalam negara kesejahteraan, pemerintah menjadi penanggung jawab untuk mewujudkan keadilan sosial, kesejahteraan umum dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sebagaimana terdapat dalam pembukaan UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa, negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum/ bersama, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut berperan aktif dalam melaksanakan ketertiban dunia yang berlandaskan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, dalam hal ini kesehatan merupakan salah satu hak yang harus diperhatikan.
1
Lihat Pasal 1 ayat (3) Undang -Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 E. Utrecht, 1960, Pengantar Hukum Administras Negara Indonesia, FHPM Univ. Padjajaran, Bandung, hlm.21 3 Bagir Manan, 2004, Perkembangan UUD 1945, FH. UII Press, Yogyakarta, hlm.54. dalam Ida Nurlinda, 2009, Prinsip-Prinsip Pembaharuan Agraria Perspektif Hukum, Rajawali Press, Jakarta, hlm.14 2
1
2
Sejalan dengan pemikiran tersebut, Muchsan menyatakan bahwa fungsi/tugas negara Indonesia adalah:4 1.
Fungsi keamanan, pertahanan, dan ketertiban. Termasuk dalam fungsi ini adalah fungsi perlindungan terhadap kehidupan, hak milik, dan hakhak lainnya sesuai dengan yang diatur dalam peraturan perundangundangan. Fungsi kesejahteraan (welfare function), termasuk didalamnya social service dan sosial welfare, yang jelas seluruh kegiatan yang di tujukan untuk terwujudnya kesejahteraan masyarakat serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Fungsi Pendidikan (education Function),termasuk kedalamnya tugas penerangan umum, nation and character building, peningkatan kebudayaan, dan sebagainya. Fungsi mewujudkan ketertiban serta kesejahteraan dunia .
2.
3.
4.
Secara teoritis ada tiga fungsi utama yang harus dijalankan
oleh
Pemerintah, yaitu fungsi pelayanan masyarakat (public seervice pfunction), fungsi pembangunan (development function) dan fungsi perlindungan (protection function). Hal yang terpenting dalam pemerintah harus mampu mengelola fungsi-fungsi tersebut agar dapat menghasilakn pelayanan yang baik kepada seluruh lapisan masyarakat. Selain itu pemerintah harus menerapkan prinsip equity dalam menjalankan fungsi-fungsinya tersebut. artinya pemerintah dalam memberikan pelayanan tidak boleh secara diskriminatif. Pelayanan itu di berikan tanpa memandang status karena setiap orang mempunyai hak yang sama atas pelayanan tersebut. Pemberian pelayanan oleh pemerintah merupakan implikasi dari fungsinya sebagai pelayanan masyarakat. Karena itu, kedudukan aparatur pemerintah dalam pelayanan sangat startegis karena menentukan sejauh mana
4
Muchsan, 2000, Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia, Liberty, Yogyakarta, hlm.8
3
pemerintah tersebut dapat atau mampu dalam menjalankan perannya dengan baik sebagai pelayan. Oleh sebab itu kedudukan aparatur pemerintah dalam pelayanan umum sangat menentukan kemampuan pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Campur tangan pemerintah dalam upaya mewujudkan kesejahteraan meliputi bidang ekonomi, sosial, budaya, pendidikan dan kesehatan. Dalam bidang kesehatan campur tangan pemerintah sangat penting sebab kesehatan merupakan faktor esensial dalam kehidupan manusia. Kesehatan merupakan salah satu unsur kesejahteraan umum yang harus diwujudkan sesuai dengan tujuan bangsa indonesia. Untuk mencapai tujuan itu diselenggarakan program pembangunan secara berkelanjutan, terencana dan terarah. Pembangunan kesehatan merupakan bagian integral dan terpenting dari pembangunan nasional. Tujuan dilaksanakan pembangunan nasional adalah untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal. Serta dengan adanya pelayanan kesehatan sebagai modal terbesar dalam mencapai kesejahteraan. Oleh sebab itu, kesehatan adalah investasi sumber daya manusia untuk mencapai masyarakat yang sejahtera. Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 ( UU No.36 Tahun 2009) tentang kesehatan, kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosials yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Oleh sebab itu, kebutuhan kesehatan pada dasarnya dapat dikatakan bersifat objektif dan karenanya untuk
4
meningkatkan derajat kesehatan perseorangan, keluarga, kelompok dan ataupun masyarakat, upaya untuk memenuhinya bersifat mutlak. Tujuan pembangunan kesehatan menurut undang-undang kesehatan adalah meningkatkan kesadaran, kemampuan hidup sehat bagi setiap orang aagar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal. Pelayanan kesehatan yang termasuk dalam kelompok pelayanan kesehatan masyarakat ditandai dengan cara pengorganisasian yang pada umumnya secara bersama-sama dalam satu organisasi, tujuan utamanya untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan dan mencegah penyakit, serta sasaranya terutama untuk kelompok dan masyarakat. Pemerintah pada hakekatnya adalah pelayanan kepada masyarakat. Pemerintahan tidak untuk melayani dirinya sendiri, akan tetapi untuk melayani masyarakat dan menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya untuk mencapai tujuan bersama. Pemerintah bertanggung jawab merencanakan, mengatur,
menyelenggarakan,
membina
dan
penyelenggaraan
upaya
kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat.5 Oleh sebab itu, dalam rangka pemerataan pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang ada di daerah terpencil perlu adanya perhatian yang besar untuk mendapatkan pelayanan kesehatan sehingga dapat menikmati keberhasilan pembangunan kesehatan.
5
Pasal 14 (1) UU No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
5
Pemberian pelayanan publik oleh aparatur pemerintah kepada masyarakat merupakan implikasi dari fungsi aparat negara sebagai pelayan masyarakat. Oleh sebab itu kedudukan aparatur pemerintah dalam pelayanan umum sangat menentukan kemampuan pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Penyelenggaraan otonomi daerah di Indonesia merupakan amanat UUD NRI 1945 yang pada intinya menyatakan bahwa Pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi yang luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan
masyarakat melalui peningkatan
pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Melalui otonomi luas maka daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia diterapkan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti kepada daerah diberi kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan yang ditetapkan berdasarkan undangundang. Bahwa daerah memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan daerah guna memberikan pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan
6
rakyat.6 Otonomi luas pemerintah daerah diberi kewenangan untuk menyelenggarakan pemerintahan
urusan
pemerintahannya
yang ditentukan
sebagai
sendiri
urusan
kecuali
pusat.
urusan
Desentralisasi
merupakan penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Adanya desentralisasi dalam pelaksanaan otonomi, daerah mempunyai hak dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya dengan kewajiban menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan baik dari pengaturan, penyediaan pelayanan maupun dari pendanaan, dengan harapan agar pelayanan kesehatan dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Pada kenyataannya, pelayanan kesehatan yang ada di Indonesia belum merata dan belum memberikan hasil yang signifikan pada peningkatan kinerja pembangunan kesehatan yang di ukur dengan perbaikan status kesehatan masyarakat, ada daerah yang dalam pelayanan kesehatannya sudah memadai, tetapi ada juga daerah yang dalam penyelenggaraannya masih sangat memprihatinkan.
Desentralisasi
dibidang
kesehatan
bertujuan
untuk
mewujudkan pembangunan nasional di bidang kesehatan yang berlandaskan prakarsa dan aspirasi masyarakat dengan cara memberdayakan, menghimpun,
6
Suriansyah Murhaini, 2009, Kewenangan Pemerintah Daerah Mengurus Bidang Pertanahan, Edisi I, Cetakan ke-1, LaksBang Justitia, Surabaya, hlm.45
7
dan mengoptimalkan potensi daerah untuk kepentingan daerah dan prioritas nasional.7 Pelayanan yang merata bearti tersedia pelayanan kesehatan yang terjangkau secara geografis. Pelayanan yang terjangkau berarti pelayanan yang dapat dijangkau oleh setiap orang yang memerlukan, dari aspek sosial ekonomi. Pelayanan yang bermutu adalah pelayanan yang diberikan secara profesional sesuai dengan kompetensi yang dipunyai pemberi pelayanan dilengkapi peralatan yang menunjang.8 Indonesia sebagai Negara Kesatuan, memiliki wilayah yang terbagi atas daerah-daerah provinsi. daerah provinsi dibagi lagi atas daerah kabupaten dan daerah kota. Setiap daerah provinsi, daerah kabupaten, dan daerah kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Pemerintahan daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD, menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pelaksanaan Otonomi daerah didasarkan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Undang-Undang No.32 Tahun 2004) yang menggantikan UU No. 22 Tahun 1999 dan pada saat ini di ganti dengan Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
7
Turniani Laksmiarti dan Setia Pratana,3 Julli 2008, Analisis Kebijakan Pelayanan Kesehatan dalam Percepatan Penurunan AKI dan AKB di 5 Kabupaten/Kota di Propinsi Sulawesi Utara, Buletin Penelitian Sistem Kesehatan Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem dan Kebijakan Kesehatan, Vol.11, No.3,hlm.323. 8 Endrarto Sutarto, 2008, Pengantar Menuju Reformasi Pembangunan Kesehatan Kabupaten dan Kota, Sains, Bogor,,Hlm.82
8
dalam penulisannya tesis ini masih tetap mengacu pada UU No.32 Tahun 2004, karena untuk mengukur seberapa besar peran dari pemerintah daerah di bidang kesehatan. Selanjutnya pengaturan mengenai pembagian kewenangan antara pusat dan daerah diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (PP Nomor 25 Tahun 2000) yang kemudian diganti dengan PP Nomor 38 Tahun 2007 (PP No.38 Tahun 2007) tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Pembagian urusan tersebut menyebabkan sebagian urusan oleh pemerintah diserahkan kepada daerah, dalam rangka pelaksanaan suatu otonomi pada dasarnya menjadi wewenang dan tanggung jawab pemerintah daerah kabupaten/kota. Pemerintah daerah berperan untuk melindungi masyarakat dan menyerap aspirasi masyarakat, serta harus mampu mengelola urusan yang diberikan kepada daerah yang mencakup seluruh bidang pemerintahan, kecuali bidang politik luar negeri, pertanahan, keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan bidang lain, sebagaimana terdapat pada Pasal 10 ayat (1) UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pada Pasal 14 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, mengatur mengenai urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar:
9
a. b. c. d. e. f.
Pendidikan; Kesehatan; Pekerjaan umum dan penataan ruang; Perumahan rakyat dan kawasan permukiman; Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; Sosial. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitandengan Pelayanan
Dasar sebagaimana dimaksud ayat (2) meliputi: a. b. c. d. e. f.
Tenaga kerja; Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; Pangan; Pertanahan; Lingkungan hidup; Administrasi kependudukan dan perlindungan anak. Pasal 2 ayat (4) PP Nomor 38 Tahun 2007 juga mengatur mengenai
kewajiban
pemerintah
kabupaten/kota dalam hal pelayanan kesehatan.
Berdasarkan pengaturan mengenai urusan wajib yang menjadi kewenangan kabupaten/kota, kesehatan merupakan salah satu urusan yang harus diberikan pemerintah daerah kepada masyarakat. Pemerintah Kabupaten memiliki peranan yang sangat besar sebagai penyelenggara pelayanan kesehatan, dalam penyelengaraannya harus berpedoman pada asas-asas umum pemerintahan yang baik. Kesehatan merupakan salah satu kebutuhan dasar masyarakat, maka kesehatan adalah hak asasi manusia yang harus dilindungi dan diperhatikan oleh Pemerintah, sebab kesehatan sebagai salah satu indikator kesejahteraan masyarakat yang harus dipenuhi sebagaimana tertulis pada Pasal 28 H ayat (3) UU NRI Tahun 1945 yang menegaskan, bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta memperoleh pelayanan kesehatan.
10
Hak setiap rakyat tersebut tentunya harus dibarengi dengan pelaksanaan dari pemerintah, agar hak tersebut dapat diperoleh oleh setiap orang, seperti yang tercantum pada Pasal 34 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Negara bertanggung jawab atas penyediaan pelayanan kesehatan dan fasilitas umum yang layak”. Artinya bahwa dalam era otonomi daerah amanat amandemen dimaksud mempunyai makna penting bagi tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagai sub sistem NKRI terhadap masyarakat dan pemerintah dituntut dapat menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang layak, tanpa ada diskriminasi sosial, budaya, ekonomi dan politik. Amanat ini harus diterjemahkan dan dijabarkan secara baik oleh sistem dan perangkat pemerintahan daerah.9 UU No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan, menetapkan bahwa setiap orang berhak mendapatkan pelayanan kesehatan, oleh setiap individu, keluarga dan masyarakat berhak memperoleh perlindungan terhadap kesehatannya, dan negara bertanggung jawab mengatur terpenuhi hak hidup sehat bagi penduduknya termasuk bagi masyarakat miskin dan tidak mampu. Pelayanan Publik dibidang kesehatan sebagai salah satu pelayanan yang didasari oleh cita-cita bangsa Indonesia, sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Dalam rangka mencapai cita-cita bangsa tersebut diselenggarakan pembangunan nasional dalam semua bidang. Pelayanan kesehatan adalah sebagai salah satu urusan yang diberikan kepada
9
Kepmenkes nomor 922 Tahun 2008, bab pendahuluan, hlm.5
11
daerah, oleh sebab itu daerah memiliki kewenangan yang sangat besar untuk memberikan sebuah pelayanan kesehatan yang baik. Pelayanan kesehatan di Indonesia terdiri dari berbagai jenis dan bentuk yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat di masing-masing daerah. Pemerintah pusat telah menetapakan standar pelayanan kesehatan minimal yang disebut dengan pelayanan dasar. Pelayanan dasar tersebut antara lain adalah senabagai berikut: 1. Lingkungan sehat 2. Pencegahan dan pemberantasan penyakit 3. Peningkatan jumlah mutu dan penyebaran tenaga kesehatan 4. Ketersediaan, pemerataan, mutu obat dan keterjangkauan harga obat serta perbekalan kesehatan 5. Perbaikan gizi masyarakat 6. Pelayanan kesehatan perorangan masyarakat 7. Pembiayaan kesehatan masyarakat 8. Pemberdayaan individu, keluarga dan masyarakat berperilaku hidup sehat dan pengembangan upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat.10 Pelayanan minimal ini bersifat mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dalam kehidupan sosial ekonomi dan pemerintahan. Pelaksanaan kesehatan didasarkan pada pembagian urusan
10
Sekretaris jenderal Depkes, standar pelayanan minimal bidang kesehatan di kabupaten/kota disampaikan pada rapat kerja kesehatan nasional(rakernas), Surabaya,21-23 oktober 2008
12
antara pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota. Sehingga pelayanan dapat berjalan dengan efektif. Kabupaten Gunung Mas sebagai salah satu kabupaten pemekaran yang ada di Indonesia pada Tahun 2002, yang terletak di Propinsi Kalimantan Tengah dengan memiliki luas wilayah 10.804 km² atau 1.080.400 ha.11 Sebagai salah satu penyelenggara pelayanan kesehatan di mana kewenangan itu di dasari atas pembagian urusan mana yang menjadi kewajiban pusat dan kewajiban daerah, sebagai salah satu wujud nyata pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Gunung Mas, dalam hal ini dinas kesehatan merupakan satuan perangkat kerja daerah yamg memiliki tanggung jawab untuk menjalankan kebijakan dari pemerintah dalam bidang kesehatan yaitu dengan memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas bagi masyarakatnya. Sejauh ini Pemerintah Kabupaten Gunung Mas terkait peran dalam pelayanan kesehatan telah berupaya semaksimal mungkin dalam mewujudkan suatu pelayanan kesehatan yang baik, dan menyeluruh terhadap masyarakat. Beberapa peran seperti perencanaan dan pembangunan kesehatan, pendayagunaan tenaga kesehatan, penyelenggaraan upaya/sarana kesehatan serta kebijakan lain, yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten Gunung Mas, namun dalam pelaksanaannya masih banyak yang belum maksimal sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang. Pelayanan kesehatan adalah salah satu fasilitas yang bisa dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat secara adil dan merata, tidak 11
http://pnpmgunungmas.blogspot.com/ selayang pandang kabupaten Gunung Mas diunduh pada tanggal 25 Agustus 2014
13
memandang perbedaan antara masyarakat yang satu dengan yang lainnya. Agar dapat mendapatkan pelayanan kesehatan, berbagai program kesehatan telah disediakan oleh pemerintah daerah dengan harapan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, namun dalam pelaksanaannya masih banyak pengguna pelayanan kesehatan mengeluh terhadap pelayanan yang diberikan oleh pemberi pelayanan kesehatan tersebut. Misalnya sebagai pemberi pelayanan dinilai sangat lamban dan distribusi obat-obatan yang terbatas, terlebih jika penerima layanan itu adalah pengguna jamkesmas.12 Hal ini menandakan masih tidak berjalan dengan baik pelayanan kesehatan yang diberikan oleh pemerintahan daerah sebagai pemberi layanan kesehatan. Pelayanan kesehatan merupakan, salah satu aspek yang harus dipenuhi sebagaimana telah tercantum dalam Pembukaan UUD NRI Tahun1945, untuk mewujudkan pelaksanaan pelayanan kesehatan tersebut diperlukan peranan pemerintah daerah untuk menjawab keluhan yang terjadi mengenai pelayanan kesehatan. Pemerintah harus berperan mendorong pelayanan yang lebih baik lagi, baik dari segi pengaturan, sebagai penyedia pelayanan maupun segi pendanaan.13 Dari uraian di atas penulis tertarik untuk meneliti: PERANAN PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN
PUBLIK
DI
BIDANG
KESEHATAN
SETELAH
PENERAPAN OTONOMI LUAS.
12
http://eksposrakyat.net/2014/03/pelayanan-rsud-kuala-kurun-di-keluhkan/ di unduh pada tanggal 25 Agustus 2014 13 Laksono Trisnantoro (Editor), 2005, Desentralisasi Kesehatan di Indonesia dan Perubahan Fungsi Pemerintah 2001 – 2003: Apakah Merupakan Periode Uji Coba?, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, hlm.19
14
B. Perumusan Masalah Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa yang menjadi beberapa permasalahan adalah: 1.
Bagaimana peranan pemerintah Kabupaten Gunung Mas dalam menyelenggarakan pelayanan publik di bidang kesehatan setelah penerapan otonomi luas?
2.
Faktor-faktor apa yang menjadi penghambat Pemerintah Kabupaten Gunung Mas dalam memberikan pelayanan publik dibidang kesehatan?
C. Tujuan Penelitian Penelitian ini bertujuan untuk: 1. Mengumpulkan data yang relevan guna melakukan analisis terhadap peranan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas dalam memberikan pelayanan publik di bidang kesehatan setelah penerapan otonomi luas. 2. Mengetahui
dan
menganalisis
faktor
yang
menjadi
penghambat
Pemerintah Kabupaten Gunung Mas dalam memberikan pelayanan publik di bidang kesehatan setelah penerapan otonomi luas. D. Manfaat Penelitian 1) Manfaat Teoritis Sebagai bahan masukan dan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan penulis dalam hukum administrasi pada umumnya dan hukum kenegaraan pada khususnya serta dapat memberikan informasi dan pemahaman yang mendalam mengenai pelayanan publik di bidang kesehatan setelah penerapan otonomi luas.
15
2) Manfaat Praktis Memberikan masukan kepada Pemerintah Kabupaten Gunung Mas dalam pelaksanaan otonomi daerah, khususnya mengenai peranan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas dalam memberikan pelayanan publik di bidang kesehatan setelah penerapan otonomi luas. E. Keaslian Penelitian Keaslian penelitian dapat diartikan bahwa masalah yang dipilih belum pernah diteliti oleh peneliti sebelumnya atau harus dinyatakan dengan tegas bedanya dengan penelitian yang sudah pernah dilakukan.14 Berdasarkan
penelusuran
pustaka
yang
dilakukan
penulis
di
perpustakaan Fakultas Hukum maupun Magister Hukum UGM, penelitian mengenai Peranan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas Dalam Memberikan Pelayanan Publik di Bidang Kesehatan Setelah Penerapan Otonomi Luas, belum pernah dilakukan. Namun dalam kaitannya dengan penelitian mengenai pelayanan kesehatan setelah penerapan otonomi luas, oleh Mailinda Eka Yuniza,15 Tahun 2012 pernah dilakukan penelitian dengan judul Pengaturan Pelayanan Kesehatan Setelah Penerapan Otonomi Luas, hasil penelitiannya menyatakan bahwa, pelaksanaan wewenang mengatur Pemerintah Kota Yogyakarta telah berjalan baik dengan dibentuknya kebijakan-kebijakan di bidang pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan dan kemampuan daerah, serta pengaturan 14
Maria S. W. Sumardjono, 2001, Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian, Gramedia, Jakarta,hlm.18 15 Mailinda Eka Yuniza, 2013, Pengaturan Pelayanan Kesehatan Di Kota Yogyakarta Setelah Penerapan Otonomi Luas, Mimbar Hukum Volume 25, Nomor 3, Yogyakarta,hlm.377387
16
mengenai pelayanan kesehatan di Kota Yogyakarta memiliki dampak signifikan bagi peningkatan pelayanan kesehatan, dengan meningkatnya jumlah sarana dan tenaga kesehatan berizin pasca dikeluarkannya Peraturan Daerah oleh Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta. Penelitian yang dilakukan penulis terhadap pelayanan kesehatan setelah penerapan otonomi luas ini lebih menekankan kepada peranan pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kesehatan, serta faktor penghambat, Pemerintah Kabupaten dalam memberikan pelayanan kesehatan setelah penerapan otonomi luas.
