BAB I PENDAHULUAN. Negara Indonesia adalah negara berdasarkan hukum (rechtstats), bukan negara yang

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Negara Indonesia adalah negara berdasarkan hukum (rechtstats), bukan negara yang berdasar kekuasaan belaka (machtstats). Oleh karena itu tata kehidupan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara harus disusun dalam bingkai hukum. Konsepsi Negara Hukum atau rechtstats tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen keempat yang menyatakan Negara Indonesia adalah Negara Hukum. 1 Konsep negara hukum (nomokrasi), telah menjamin prinsip kesamaan hak (equity) di hadapan hukum (before the law), maka konsep hukum pembangunan yang mengutamakan keterbukaan (transparansi) sepadan dengan tawaran pembentukan hukum sebagai konsensus yang melibatkan ruang publik (public sphere) konsepsi negara hukum yang mengutamakan demokrasi deliberatif. 2 Implementasi penegakan hukum di Indonesia harus memandang hukum sebagai suatu sistem. Menurut Lawrence M. Friedman, sistem hukum terdiri dari tiga komponen yaitu Struktur, substansi dan kultur hukum. 3 Ketiga komponen tersebut memiliki hubungan timbal balik sehingga harus dikaitkan secara bersama-sama demi tercapainya tujuan hukum yang optimal. Sistem hukum di Indonesia saat ini lahir dengan proses sejarah yang panjang. Mendapatkan pengaruh dari beberapa sistem hukum, yaitu sistem hukum Eropa Continental, sistem hukum Anglo Saxon, sistem hukum islam, dan sistem hukum adat. Sehingga dalam menyelesaikan suatu perkara, seorang hakim harus dengan cermat kasus posisi dan melihat 1

1945Achmad Ali, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence), Kencana, Jakarta, 2009, Hlm. 204. 2 Budi Hardiman, Demokrasi Deliberatif, Kanisisus, Yogyakarta, 2009, Hlm. 8 3 Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945

UNIVERSITAS MEDAN AREA

segala sumber hukum termasuk juga sumber hukum berupa kebiasaan. Kebiasaan yang dimaksud adalah kebiasaan masyarakat setempat, sehingga suatu putusan hakim bisa diterima dan dimengerti oleh masyarakat. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia, dalam pidana pokoknya mencantumkan pidana mati dalam urutan pertama, dimana merupakan warisan kolonial Belanda, yang sampai saat ini masih tetap ada. Sementara praktik pidana mati masih diberlakukan di Indonesia. Tentu saja hal ini merupakan hal yang sangat menarik, karena pada saat diberlakukan di Indonesia melalui asas konkordansi, di belanda ancaman pidana mati sudah dihapuskan. Hukum adalah merupakan keseluruhan peraturan tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan dengan suatu sanksi. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal dan damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum maka hukum harus ditegakkan. 4 Pembangunan dan pembinaan hukum di Indonesia didasarkan atas Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang diarahkan agar dapat menciptakan kondisi yang lebih mantap, sehingga masyarakat dapat menikmati suasana tertib dan adanya kepastian hukum yang berintikan keadilan. Peraturan pokok hukum pidana yang sampai sekarang masih berlaku di Indonesia adalah Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang diberlakukan berdasarkan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1946 junto Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang pemberlakuan KUHP untuk seluruh Indonesia. Dalam penerapan hukum pidana hakim terikat pada asas legalitas yang dicantumkan pada Pasal 1 ayat (1) KUHP yang menyatakan: ”Tiada

4

Mertokusumo, Sudikno, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Yogyakarta, Liberty, 1986, Hlm. 9.


suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas ketentuan aturan pidana dalam perundangundangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan.” 5 Perlindungan hukum akan dapat memberi rasa aman dan tentram dengan adanya kepasatian hukum. Para ahli hukum mengatakan bahwa ’perlindungan hukum’ dengan ’kepastian hukum’ merupakan dua hal yang tidak terpisahkan. Perlindungan hukum tidak akan dapat dirasakan tanpa kepastian hukum. Sebaliknya dengan tegaknya kepastian hukum maka perlindungan hukum akan dapat dinikmati masyarakat. Kepastian hukum yang dimaksud para ahli hukum ini adalah penegakan hukum yang dapat diterima oleh golongan terbesar penduduk dan mayoritas dari penduduk. Dalam masyarakat sendiri, selain hukum tertulis juga mengenal hukum tidak tertulis. Hukum tidak tertulis ini hidup dan berkembang dalam masyarakat. Peranan hukum tidak tertulis dalam kehidupan masa sekarang memang sudah sangat merosot. Hukum tidak tertulis tidak lagi merupakan sumber hukum yang penting sejak sistem hukum semakin mendasarkan kepada hukum perundang-undangan. 6 Di samping itu hukum tidak tertulis sifatnya beraneka ragam dan oleh karenanya juga kurang menjamin kepastian hukum. Penegakan hukum pada hakikatnya merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, ide-ide hukum menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan proses kegiatan atau aktivitas yang salah satunya dijalankan oleh aparat penegak hukum (Penyidik POLRI/PPNS, Jaksa dan Hakim). Untuk menghasilkan penegakan hukum yang baik maka proses setiap tahapan dalam penegakan hukum harus dilakukan dengan baik dan benar. Penegakan hukum pidana (criminal law enforcement) merupakan upaya untuk menegakkan norma hukum pidana beserta segala nilai yang ada di belakang norma tersebut (total enforcement), yang dibatasi oleh “area of no enforcement” melalui hukum acara 5 6

Moeljatno, KUHP : Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Jakarta : Bumi Aksara, 2003, Hlm. 3. Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1996, Hlm. 108


pidana atau ketentuan khusus lain, untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan negara, kepentingan umum dan kepentingan individu (full enforcement). 7 Kejahatan merupakan fenomena kehidupan masyarakat, karena kejahatan juga masalah manusia yang berupa kenyataan sosial. Penyebabnya kurang kita pahami, karena dapat terjadi dimana dan kapan saja dalam pergaualan hidup. Sedangkan naik turunnya angka kejahatan tersebut tergantung pada keadaan masyarakat, keadaan politik ekonomi, budaya dan sebagainya. Salah satu fenomena kehidupan masyarakat yang sering terjadi dalam masyarakat adalah tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dengan pemberatan. Berita tentang pencurian kendaraan bermotor bukan saja menarik perhatian para penegak hukum tetapi juga mengusik rasa aman masyarakat. Kendaraan bermotor merupakan sarana transporasi yang mempunyai mobilitas tinggi, maka pelaku kejahatan ini merupakan kejahatan yang memiliki mobilitas tinggi juga dampak negatifnya terhadap masyarakat. 8 Tindak pidana pemerasan, pengancaman, dan penipuan mempunyai unsur-tujuan sama yaitu agar si korban menyerahkan suatu barang atau memberi hutang atau menghapus piutang. Namun ketiga jenis tindak pidana tersebut berbeda dari cara-cara yang dipergunakan. Sementara pada tindak pidana penipuan cara yang digunakan adalah menggunakan nama atau martabat palsu, tipu muslihat atau rangkaian kebohongan. Masalah pidana yang paling sering terjadi di dalam masyarakat adalah tindak pidana terhadap harta kekayaan (tindak pidana materiil), seperti pencurian, pemerasan, penggelapan, penipuan, pengrusakan, dan penadahan. Salah satu tindak pidana terhadap harta kekayaan yang masih sering menimbulkan perdebatan adalah tindak pidana penadahan kendaraan bermotor yang berasal dari hasil pencurian. Penipuan kendaraan bermotor semakin marak di Kota Medan, berbagai macam modus operandi yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana 7 8

Andi Hamzah, Delik-Delik Tertentu di Dalam KUHP, Sinar Grafika, Bandung, 2011, Hlm.78 Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana 1, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta,2001, Hlm. 2.


penipuan kendaraan bermotor pada saat ini. Kalau hal ini tidak dapat diatasi tentu perbuatan tersebut sangat meresahkan masyarakat. 9 Salah satu tindak pidana yang marak terjadi adalah tindak pidana penipuan. Hal ini disebabkan karena tindak penipuan tidaklah sulit dalam melakukannya, hanya dengan bermodalkan kemampuan seseorang meyakinkan orang lain melalui serangkaian kata-kata bohong atau fiktif, menjanjikan atau memberikan iming-iming dalam bentuk apapun, baik terhadap sesuatu yang dapat memberikan kekuatan (magis) maupun pada harta kekayaan.

10

Dalam perkara penipuan terdapat pihak yang menipu dan pihak yang tertipu. Dari fakta yang disaksikan ternyata penipuan banyak merambah kemana-mana tanpa pandang bulu dikarenakan tuntutan ekonomi, yang sangat mendesak. Banyak kasus tindak pidana penipuan dengan modus yang bervariasi, baik dengan modus rasional dan juga banyak yang irrasional. Praktik-praktik tersebut sangat merugikan salah satu pihak dan tidak jarang dipaksakan penyelesaikannya melalui proses pidana. Perbuatan penipuan itu selalu ada bahkan cenderung meningkat dan berkembang di dalam masyarakat seiring kemajuan zaman. Padahal perbuatan penipuan tersebut dipandang dari sudut manapun sangat tercela, karena dapat menimbulkan rasa saling tidak percaya dan akibatnya merusak tata kehidupan masyarakat. Tingkat pengetahuan dan pemahaman masyarakat terkhusus aparat penegak hukum sebagai pihak yang menjalankan peraturan perundang-undangan menyebabkan seringnya terjadi kekeliruan dalam menafsirkan tindak pidana penipuan tersebut. 11 Bentuk-bentuk penipuan dengan modus baru tersebut, belum diatur didalam KUHP, sehingga dalam penyelesaiannya dianalogikan dengan bentuk-bentuk penipuan yang sudah eksis dalam KUHP. Misalnya penipuan mengenai kupon berhadiah dimasukan dalam Pasal 9

Hartono Widodo dan Chalimah Sutanto, Penanggulangan Pencurian Kendaraan Bermotor Suatu Tinjauan Kriminologi, Jakarta,,Penerbit Aksara, 1988, Hlm. 20. 10 Andi Zainal Abidin, 2010, Hukum Pidana 1, Sinar Grafika, Jakarta,Hlm. 22. 11 Andi Zainal Abidin, Hukum Pidana 1, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, Hlm. 18.


383 KUHP tentang perbuatan curang terhadap pembeli atau UU perlindungan konsumen. Karena penipuan tersebut dapat membahayakan ketertiban dan kepentingan umum dan lagi pula perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum dan norma yang berlaku dalam masyarakat walaupun secara formal tidak memenuhi rumusan undang-undang, maka agar perkara penipuan ini dapat dijangkau oleh hukum, dapat dimungkinkan atau boleh dipergunakan penafsiran ektensif, dengan mengkategorikan penipuan tersebut sebagai penipuan barang. Sementara itu penipuan diatur dalam Pasal 378 KUHP. Yaitu dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang. Dilihat dari obyek dan tujuannya, penipuan lebih luas dari penggelapan. Jika penggelapan terbatas pada barang atau uang, penipuan termasuk juga untuk memberikan hutang maupun menghapus piutang. 12 Dewasa ini dengan semakin canggih dan modernnya teknologi, maka berkembang pula modus-modus baru dalam tindak pidana ini yang belum tercakup dalam KUHP misalnya, penipuan melalui sms yang mengatas nawmakan operator sesuler, atau penipuan berkedok kupon berhadiah yang dilakukan oleh produsen produk tertentu. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik untuk pergerakkannya, dan digunakan untuk transportasi darat. Umumnya kendaraan bermotor menggunakan mesin pembakaran dalam, namun motor listrik dan mesin jenis lain (misalnya kendaraan listrik hibrida dan hibrida plug-in) juga dapat digunakan. Kendaraan bermotor memiliki roda, dan biasanya berjalan di atas jalanan. Jenis-jenis kendaraan bermotor dapat 12

http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4ceb3048897ea/penggelapan-dan-penipuan, tanggal 6 april 2016


diakses

bermacam-macam, mulai dari mobil, bus, sepeda motor, kendaraan off-road, truk ringan, sampai truk berat. Klasifikasi kendaraan bermotor ini bervariasi tergantung masing-masing negara. ISO 3833:1977 adalah standar untuk tipe dan definisi kendaraan darat. 13 Kejahatan penipuan kendaraan bermotor merupakan kejahatan terhadap harta benda yang tidak lajim terjadi di negara-negara berkembang. Selanjutnya dikatakan bahwa kejahatan pencurian kendaraan bermotor beserta isi-isinya merupakan sifat kejahatan yang menyertai pembangunan. Suatu hal yang tidak dapat dipungkiri bahwa salah satu penyebab semakin maraknya terjadi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor adalah diantaranya semakin marak juga tindak pidana penadahan kendaraan bermotor hasil curian tersebut. Sehingga para pelaku pencurian kendaraan bermotor (curanmor)tidak merasa kesulitan untuk memasarkan kendaraan bermotor hasil curiannya. Selain itu juga semakin maraknya penjualan bagian-bagian (onderdil) kendaraan bermotor bekas oleh para pedagang kaki lima, yang tidak menutup kemungkinan onderdil kendaraan tersebut didapatkan oleh pedagang dari para pelaku curanmor, untuk itu perlu dilakukan penyelidikan terhadap para pedagang kaki lima yang memperdagangkan onderdil kendaraan bermotor bekas tersebut.Namun hingga kini para pedagang kaki lima yang memperdagangkan onderdil kendaraan tidak pernah dilakukan pemeriksaan oleh aparat kepolisian, sehingga memungkinkan tindak penadahan terus berlangsung dan aparat juga belum pernah mengadakan koordinasi dengan aparat Pemda Kota Medan untuk melakukan penertiban para pedagang kaki lima yang memperdagangkan onderdil kendaraan bermotor. 14

13

https://id.wikipedia.org/wiki/Kendaraan_bermotor, diakses 8 april 2016. https://rangselbudi.wordpress.com/2012/10/20/tinjauan-yuridis-penanganan-perkara-penipuan-pasal378-kuhp-dan-atau-penggelapan-pasal-372-kuhp-studi-kasus-perkara-atas-nama-saudi-bin-maksin-padakejaksaan-negeri-cilegon/, diakses 07 april 2016 14


Sehubungan dengan latar belakang di atas maka skrips ini berjudul: “Tinjauan Yuridis

Tindak

Pidana

Penipuan

Kendaraan

Bermotor

(Studi

Kasus

No

1927/Pid.B/2015/PN-MDN). 1.2. Identifikasi Masalah Berdasarkan uraian pada latar belakang penelitian tersebut maka identifikasi masalahnya sebagai berikut: 1. Pengaturan tindak pidana penipuan dalam hukum positif di Indonesia. 2. Pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana penipuan. 3. Tanggung jawab pelaku terhadap tindak pidana penipuan kendaraan bermotor 1.3 Pembatasan Masalah Pembatasan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah: 1. Pertimbangan hakim terhadap tindak pidana penipuan dalam hukum positif di Indonesia. 2. Tanggung jawab pelaku terhadap tindak pidana penipuan kendaraan bermotor. 1.4 Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana telah diuraikan diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut : 1. Bagaimana pertimbangan hakim terhadap tindak pidana penipuan dalam hukum positif di Indonesia? 2.

Bagaimana kebijakan hukum pidana dalam upaya penanggulangan tindak pidana penipuan kendaraan bermotor?


1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian A. Tujuan Penelitian Adapun tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah : 1. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan tindak pidana pencurian dan penadahan dalam hukum positif di Indonesia. 2. Untuk mengetahui faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pencurian dan penadahan terhadap kendaraan bermotor. 3. Untuk mengetahui upaya-upaya apa yang dilakukan untuk menanggulangi tindak pidana pencurian dan penadahan terhadap kendaraan bermotor. B. Manfaat Penelitian Seperti pada umumnya dalam setiap penulisan skripsi pasti ada manfaat yang dapat diambil dari penelitian yang dilakukan dalam penulisan skripsi tersebut. Manfaat penelitian secara umum yang dapat diambil dalam penulisan skripsi ini terdiri dari manfaat yang bersifat teoritis dan manfaat yang bersifat praktis. a. Manfaat Teoritis 1. Mengharapkan bahwa hasil penelitian ini dapat menyumbangkan pemikiran di bidang hukum yang akan mengembangkan disiplin ilmu hukum, khususnya dalam disiplin ilmu hukum pidana mengenai tindak pidana pencurian dan penadahan kendaraan bermotor. b. Manfaat Praktis Dari segi praktis diharapkan bahwa hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan atau diterapkan oleh pengambil kebijakan dan para pelaksana hukum di bidang hukum pidana khususnya mengenai tindak pidana pencurian dan penadahan terhadap kenderaan bermotor. Dengan mengetahui tanggung jawab pelaku terhadap tindak pidana penipuan terhadap kenderaaan bermotor, maka penegak hukum dan


masyarakat dapat mengambil langkah penanggungan yang tepat untuk menangani apabila timbul suatu tindak pidana.


BAB I PENDAHULUAN. Negara Indonesia adalah negara berdasarkan hukum (rechtstats), bukan negara yang

Recommend Documents