BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Badan hukum adalah salah satu subjek hukum selain manusia, artinya badan hukum sama halnya dengan manusia mempunyai hak dan kewajiban di mata hukum. Menurut R. Subekti, badan hukum pada dasarnya adalah suatu badan atau perkumpulan yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan seperti manusia, serta memiliki kekayaan sendiri, dapat digugat maupun menggugat di depan hakim. 1 Yayasan merupakan salah satu dari pada badan hukum yang ada di Indonesia, namun demikian yayasan memiliki perbedaan yang sangat signifikan dengan badan hukum
lainnya.Yayasan
didirikan
bukan
dengan
tujuan
untuk
mencari
keuntungan.Keberadaan yayasan merupakan suatu kebutuhan bagi masyarakat yang menginginkan adanya wadah atau lembaga yang bersifat dan bertujuan sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. 2 Pada masa lampau pendirian yayasan hanya berdasarkan pada kebiasaan masyarakat dan yurisprudensi.Tidak adanya undang-undang yang mengatur tentang yayasan menyebabkan terjadinya sengketa yang timbul dalam hal yayasan melaksanakan fungsi dan tujuannya. Pada tanggal 6 Agustus 2001 pemerintah akhirnya mengundangkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang 1
Chidir Ali,Badan Hukum (Bandung: Alumni, 1987), hlm. 19. Arie Kusumastuti Maria Suhardiadi,Hukum Yayasan di Indonesia (Jakarta : Indonesi Legal Center Publishing, 2002), hlm. 1. 2
1
2
Yayasanyang dimaksudkan untuk memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat mengenai yayasan, memberikan kepastian hukum, sehingga kewenangan yayasan dapat diatur sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Namun dalam perkembangannya ternyata UU No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan ini belum mampu memenuhi apa yang dikehendaki masyarakat atas kepastian hukum badan hukum yayasan, sehingga kemudian diubah dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. Tujuan dari pada diubahnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan menjadi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat terutama dalam hal yayasan melaksanakan fungsi dan tujuannya dalam bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Kedudukan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan tidak digantikan oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004, karena UndangUndang Nomor 28 Tahun 2004 tidak mengganti seluruhnya pasal atau ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. 3 Sehingga, Undang-Undang tentang Yayasan adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 junto Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan ( selanjutnya disebut Undang-Undang Yayasan. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Yayasan, yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk
3
9.
Gatot Supramono,Hukum Yayasan di Indonesia (Jakarta :Penerbit Rineka CIpta. 2008), hlm.
3
mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota. Tujuan dari pada yayasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangundangan sangatlah didukung oleh beberapa sarjana, seperti Hayati Soeroredjo dan Rochmat Soemitro.Hayati Soeroredjo berpendapat bahwa yayasan harus bersifat sosial dan kemanusiaan serta idealistis dan tidak diperbolehkan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan atau kesusilaan. 4Sedangkan Rachmat Soemitro berpendapat bahwa yayasan merupakan suatu badan usaha yang lazimnya bergerak di bidang sosial dan bukan menjadi tujuannya untuk mencari keuntungan, melainkan tujuannya ialah untuk melakukan usaha yang bersifat sosial. 5Pendirian suatu yayasan tidak boleh bertujuan melakukan pemberian/kontra prestasi kepada para pendiri atau para pengurusnya, ataupun kepada pihak ketiga kecuali bila yang disebut terakhir ini dilakukan dengan tujuan sosial. 6 Tentang hal Yayasan melakukan fungsi dan tujuannya tentulah Yayasan memiliki organ yang menjalankannya.Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Yayasan dikatakan bahwa yayasan mempunyai organ yang terdiri atas Pembina, Pengurus, dan Pengawas.Kemudian, fungsi yayasan terletak pada tiga sektor yang sangat penting dalam masyarakat yaitu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Untuk melakukan fungsinya maka yayasan diperbolehkan untuk melakukan suatu kegiataan usaha dengan cara mendirikan suatu badan usaha dan/atau ikut serta dalam suatu 4
Hayati Soeroredjo,Status Hukum dari Yayasan dalam Kaitannya dengan Penataan BadanBadan Usaha di Indonesia (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2000), hlm. 9. 5 Rochmat Soemitro,Yayasan, Status Hukum dan Sifat Usahanya (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama), 1993, hlm. 9. 6 Hayati Soeroredjo, Op.Cit, hlm. 221.
4
badan usaha. 7Artinya yayasan dapat secara tidak langsung mencari provit melalui badan usaha yang didirikannya atau keikutsertaannya dalam suatu badan usaha.Namun demikian, provit yang didapat oleh yayasan melalui badan usaha yang didirikannya atau keikutsertaannya dalam suatu badan usaha tersebut semata-mata untuk pencapaian fungsi dan tujuannya dalam bidan sosial, keagamaan, dan kemanusiaan.Berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Yayasan dikatakan bahwa yayasan tidak boleh membagikan hasil kegiatan usaha kepada Pembina, Pengurus, dan Pengawas. Dapat dilihat bahwa Yayasan sangatlah berbeda dengan badan hukum lainnya seperti Perseroan Terbatas yang berorientasi pada provit dan kemudian menggunakan provit yang diperoleh untuk kepentingan pribadi perseroan. Namun, yayasan juga dapat mencari profit akan tetapi dalam hal untuk mencapai fungsi dan tujuannya dalam bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Pengurus yayasan adalah organ yayasan yang melaksanakan kepengurusan yayasan untuk kepentingan dan tujuan yayasan serta berhak mewakili yayasan di dalam maupun di luar pengadilan. 8Dalam hal kepengurusan yayasan yang dijalankan oleh organ pengurus yayasan, maka perlu diadakan pengawasan guna mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang dan tanggungjawab yang berdampak pada sasaran pelaksanaan fungsi dan tujuan yayasan di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan.Pengawasan yang dimaksud dilakukan oleh organ pengawas yayasan. Berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Yayasan dikatakan bahwa Pengawas
7
Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Yayasan. Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Yayasan.
8
5
adalah organ Yayasan yang berfungsi melakukan pengawasan serta memberi nasihat kepada Pengurus dalam menjalankan kegiatan yayasan, sedangkan di dalam ayat (4) dikatakan bahwa Pengawas tidak boleh merangkap sebagai pembina atau pengurus. Begitu banyak kegiatan yang dapat dilakukan yayasan meskipun dengan batasan-batasan tertentu. Sehingga, akan banyak pula energi yang dipakai untuk melaksanakan berbagai kegiatan tersebut. Energi yang dimaksud di sini adalah dana atau uang yang dikelola dengan cermat dan bijak oleh para pengurus yayasan. Apabila berbicara tentang pengelolaan uang, maka akan banyak prespektif yang muncul mengenai timbulnya masalah dalam hal melaksanakan pengelolaan uang tersebut, baik yang dilakukan oleh pengurus sendiri maupun pihak-pihak lain yang tidak berkepentingan dalam hal pengelolaan dana yayasan. Sehingga sangatlah diperlukan adanya suatu pengawasan terkait hal tersebut di atas guna mengurangi atau bahkan mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang dan tanggungjawab yang berdampak pada pelaksanaan fungsi dan tujuan yayasan.Organ pengawas pada yayasan diharapkan bisa menciptakan suatu kondisi yang nyaman dan aman dalam yayasan, terutama dalam hal yayasan melaksanakan kegiatannya, sehingga tidak hanya kepastian hukum yang dapat ditegakkan tetapi juga, manfaat didirikannya suatu yayasan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat Indonesia. Oleh sebab itu sangatlah menarik untuk mengangkat perihal Organ Pengawas suatu Badan Hukum Yayasan dalam sebuah tulisan ilmiah yang berjudul “Tinjauan Yuridis
Mengenai
Keberadaan
Organ
Penyalahgunaan Fungsi dan Tujuan Yayasan.”
Pengawas
Dalam
Mencegah
6
B. Perumusan Masalah Permasalahan adalah merupakan kenyataan yang dihadapi dan harus diselesaikan oleh peneliti dalam penelitian. Dengan adanya perumusan masalah maka akan dapat ditelaah secara maksimal ruang lingkup penelitian sehingga tidak mengarah pada hal-hal di luar permasalahan. Adapun permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah : 1. Bagaimana pengaturan hukum Yayasan di Indonesia? 2. Bagaimana bentuk penyalahgunaan fungsi dan tujuan Yayasan? 3. Bagaimana peran dan tanggungjawab organ pengawas dalam mencegah penyalahgunaan fungsi dan tujuan yayasan?
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 1. Tujuan penelitian Tujuan penelitian skripsi yang akandilakukan adalah: a. Untuk mengetahui pengaturan tentang Yayasan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Yayasan. b. Untuk mengetahui fungsi dan tujuan yayasan serta bentuk penyalahgunaan fungsi dan tujuan yayasan. c. Untuk mengetahui peran dan tanggungjawab organ pengawas yayasan dalam mencegah penyalahgunaan fungsi dan tujuan Yayasan. 2. Manfaat penelitian a. Kegunaan teoritis
7
Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Hukum khususnya tentang Yayasan di Indonesia. b. Kegunaan praktis Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi masyarakat luas dan para pihak yang berkaitan dengan kegiatan fungsi dan tujuan yayasan terutama bidang pengawasan yayasan.
D. Keaslian Penelitian Adapun judul tulisan ini adalah Tinjauan Yuridis Mengenai Keberadaan Organ Pengawas Dalam Mencegah Penyalahgunaan Fungsi dan Tujuan Yayasan. Judul skripsi ini belum pernah ditulis dan diteliti dalam bentuk yang sama khususnya di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, sehingga tulisan ini asli, atau dengan kata lain tidak ada judul yang sama dengan mahasiswa fakultas hukum USU. Ada pun judul skripsi yang membahas mengenai Yayasan namun itu sangat baik terkait permasalahan,
metode
penelitian,
maupun
penggunaan
bahasa,
“Dengan
demikiankeaslian skripsi ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.
E. Tinjauan Kepustakaan 1. Status badan hukum yayasan Yayasan adalah salah satu dari badan hukum yang diatur di Indonesia. Sehingga yayasan dapat dikatakan adalah subyek hukum sama halnya dengan
8
manusia, yayasan memiliki hak dan kewajiban di mata hukum. Adapun yayasan dipandang sebagai subyek hukum karena memenuhi hal-hal sebagai berikut : 9 a. Yayasan adalah perkumpulan orang. b. Yayasan dapat melakukan perbuatan hukum dalam hubungan-hubungan hukum. c. Yayasan mempunyai harta kekayaan sendiri. d. Yayasan mempunyai pengurus. e. Yayasan mempunyai maksud dan tujuan. f. Yayasan mempunyai kedudukan hukum (domisili) tempat. g. Yayasan mempunyai hak dan kewajiban. h. Yayasan dapat digugat atau menggugat di muka pengadilan. Pendirian Yayasan di Indonesia sampai saat ini sebelum diterbitkannya Undang-Undang Yayasan hanya berdasarkan atas kebiasaan dalam masyarakat dan yurisprudensi Mahkamah Agung, karena belum ada Undang-Undang yang mengaturnya.Fakta menunjukkan kecenderungan masyarakat mendirikan Yayasan dengan maksud berlindung di balik status badan hukum Yayasan, yang tidak hanya digunakan
sebagai
wadah
mengembangkan
kegiatan
sosial,
keagamaan,
kemanusiaan, melainkan juga ada kalanya bertujuan untuk memperkaya para Pendiri, Pengurus dan Pengawas. 10 Yayasan sebagai badan hukum telah diterima di negeri Belanda dalam suatu yurisprudensi tahun 1882.Hoge Raad, yang merupakan badan peradilan tertinggi di
9
Arie Kusumastuti Maria Suhardiadi. Op.Cit, hlm.20. Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.
10
9
negeri Belanda, berpendirian bahwa Yayasan sebagai badan hukum adalah sah menurut hukum dan karenanya dapat didirikan. Pendirian Hoge Raad tersebut diikuti oleh Hooggerechtshof di Hindia Belanda dalam putusannya di tahun 1884. Pendirian Hooge Raad di negeri Belanda tersebut dikukuhkan dengan diundangkannya Wet op Stichtingen Stbl. No.327 Tahun 1956, dimana pada tahun 1976 undang-undang tersebut diinkorporasikan ke dalam buku ke dua Burgerlijk Wetboek yang mengatur perihal badan hukum. 11 Meskipun sebelumnya Yayasan di Indonesia belum ada undang-undang yang mengaturnya, beberapa pakar hukum Indonesia diantaranya Setiawan, Soebekti, dan Wirjono Projodikoro berpendapat bahwa Yayasan merupakan badan hukum. 12 Subekti dalam Kamus Hukum terbitan Pradnya Paramita, menyatakan bahwa Yayasan adalah suatu badan hukum di bawah pimpinan suatu badan pengurus dengan tujuan sosial dan tujuan tertentu yang legal. 13 Wirjono Projodikoro dalam bukunya yang berjudul “Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu” berpendapat bahwa Yayasan adalah badan hukum.Dasar suatu yayasan adalah suatu harta benda kekayaan, yang dengan kemauan pemilik ditetapkan guna mencapai suatu tujuan tertentu. 14 Disamping itu Yurisprudensi Indonesia dalam Putusan Mahkamah Agung Republik
Indonesia
tanggal
27
Juni
1973
No.
124
K/Sip/1973
dalam
pertimbangannya bahwa pengurus yayasan mewakili yayasan di dalam dan di luar 11
Arie Kusumastuti Maria Suhardiadi,Op.Cit. hlm.4. Hasbullah Syawie, Aspek-Aspek Hukum Mengenai Yayasan di Indonesia (Varia Peradilan IX ,No.98, Nopember 1993), hlm. 89. 13 Arie Kusumastuti Maria Suhardiadi,Op.Cit. hlm.19. 14 Ibid,hlm.19. 12
10
pengadilan dan yayasan mempunyai harta sendiri antara lain harta benda hibah (yakni hibah dari N.V. H.B.M.), maka Mahkamah Agung memutuskan bahwa yayasan tersebut merupakan suatu badan hukum. 15 2. Pendirian yayasan Yayasan sebagai suatu badan hukum pastinya didirikan oleh seseorang atau lebih yang cakap hukum.Dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Yayasan, dikatakan bahwa Yayasan didirikan oleh satu orang atau lebih dengan memisahkan harta kekayaan pendirinya sebagai kekayaan awal.Lebih lanjut dikatakan dalam Pasal 9 ayat (2) dikatakan bahwa pendirian Yayasan dilakukan dengan akta notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia. Selain itu dalam Pasal 9 ayat (3) Yayasan juga dapat didirikan berdasarkan surat wasiat. Dalam Undang-Undang Yayasan tidak dijelaskanapa yang harus dilakukan selanjutnya setelah dilaksanakannya akta pendirian Yayasan di hadapan notaris. Namun menurut Pasal 11 ayat (1) UndangUndang Yayasan maka, Yayasan memperoleh status badan hukum setelah akta pendirian memperoleh pengesahan dari Menteri.Kementerian yang memiliki wewenang terkait pengesahan badan hukum Yayasan ini adalah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.Kemudian dipertegas dalam Pasal 11 ayat (2) UndangUndang tentang Yayasan bahwa, untuk pelaksanaannya yang akan memberikan pengesahan itu adalah Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM atas nama Menteri yang wilayah kerjanya meliputi tempat kedudukan Yayasan. 3. Organ yayasan
15
Arie Kusumastuti Maria Suhardiadi,Op.Cit, hlm. 20.
11
Pendirian suatu Yayasan ditujukan untuk kegiatan sosial, keagamaan, dan kemanusiaan.Dalam hal melaksanakan kegiatannya yayasan dilengkapi dengan organ yang ada didalamnya. Dalam Pasal 2 Undang-Undang Yayasan, dikatakan bahwa Yayasan mempunyai organ yang terdiri atas Pembina, Pengurus, dan Pengawas. Masing-masing organ yayasan tersebut memiliki tugas atau wewenang yang berbeda-beda. a.Pembina Pembina merupakan Organ tertinggi dalam Yayasan sebagaimana dikatakan dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang tentang Yayasan, “Pembina adalah organ Yayasan yang mempunyai kewenangan yang tidak diserahkan kepada Pengurs dan Pengawas oleh Undang-Undang ini atau Anggaran Dasar. Menurut Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang tentang Yayasan, Pembina memiliki kewenangan sebagai berikut : 1)keputusan mengenai perubahan Anggaran Dasar; 2)pengangkatan dan pemberhentian anggota pengurus dan anggota pengawas; 3)penetapan kebijakan umum Yayasan berdasarkan Anggaran Dasar Yayasan; 4)pengesahaan program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan; dan 5)penetapan keputusan mengenai penggabungan atau pembubaran Yayasan. 16 Memperhatikan kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh Pembina Yayasan, maka dapat diketahui bahwa Pembina Yayasan merupakan Organ Yayasan yang memegang kekuasaan tertinggi. Kewenangan yang diemban oleh Pembina merupakan tugas yang besar, hal ini dikarenakan biasanya yang diangkat menjadi
16
Pasal 28 ayat (2) UU No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan j.o. UU No. 28 Tahun 2004 tentang Perubahaan Atas UU No. 16 Tahun 2001
12
Pembina dalam suatu Yayasan adalah tidak lain pendiri dari pada Yayasan itu sendiri, namun bisa juga orang lain yang bukan pendiri Yayasan namun berdasarkan keputusan rapat anggota Pembina dinilai mempunyai dedikasi yang tinggi untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Yayasan. b.Pengurus Untuk mencapai maksud dan tujuannya, maka Yayasan sangat memerlukan suatu organ yang dinamakan Pengurus.Dalam praktek sehari-hari bermacam-macam penyebutan untuk Pengurus.Ada yang menyebut “Badan Pengurus”, ada lagi yang menyebut dengan “Dewan Pengurus”, dan ada pula yang menyebutnya cukup dengan istilah “Pengurus” saja. Pengurus dalam suatu Yayasan memegang peranan yang sangat penting, karena berhasil atau tidaknya tujuan dari Yayasan itu tergantung dari kepengurusan Yayasan tersebut.Oleh sebab itu sangat penting dalam hal pemilihan orang-orang yang hendak menduduki jabatan Pengurus Yayasan, karena harus lah orang yang berintegritas tinggi tanpa mengharap balas jasa dan keuntungan-keuntungan. Pasal 31 Undang-Undang Yayayasan, dikatakan bahwa pengurus adalah organ Yayasan yang melakukan kepengurusan yayasan.Pengurus mempunyai tugas dan kewenangan melaksanakan kepengurusan dan perwakilan yang harus dijalankan semata-mata untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan. c. Pengawas Berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Yayasan dikatakan bahwa, pengawas adalah organ yayasan yang melakukan pengawasan serta memberi nasihat
13
kepada pengurus dalam menjalankan kegiatan Yayasan.Umumnya suatu badan mempunyai anggota. 17Lasimnya badan tersebut menghimpun sejumlah orang-orang dari badan tersebut untuk dijadikan anggota. 18Berbeda dengan badan lainnya, yayasan tidak dikenal adanya anggota. Dalam wet op stichting di Belanda mengatur tentang yayasan pun tidak mengenal adanya anggota dalam badan hukum yayasan. 19 Untuk mempertegas hal di atas maka dapat dilihat dalam Pasal 1 angka 1 UndangUndang Yayasan, dikatakan bahwa yayasan adalah badan hukum yang tidak mempunyai anggota dengan tujuan di bidang sosial, kemanusiaan dan agama. Bentuk hukum yang paling mirip dengan yayasan, adalah Perkumpulan yang diatur dalam Titel IX Buku III KUHPerdata Pasal 1653 dan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Raja 28 Maret 1870 Stbl.1870-64 tentang Rechtspersoonlijkheid van Verenigingen. Kemiripan antara yayasan dan perkumpulan karena kedua badan ini sama tetapi tidak sama dan sebangun. Namun ada perbedaan yang sangat esensial dimana perkumpulan dalam eksistensinya berbasis pada anggota, yaitu bertujuan mensejahterakan atau memenuhi kebutuhan anggotanya. 20 Walaupun demikian sebenarnya yayasan itu juga mempunyai anggota, yaitu mereka yang dituju oleh yayasan untuk dibantu.Misalnya kita mempunyai Yayasan Jantung Indonesia.Yayasan Jantung Indonesia didirikan untuk membangtu semua insane yang menderita penyakit jantung.Demikian pihak yang ingin dituju dalam pendirian yayasan itu sedemikian banyak orangnya, sehingga tidak mungkin untuk
17
Rudhi Prasetya,Yayasan Dalam Teori dan Praktik (Jakarta : Sinar Grafika, 2012), hlm.9. Ibid. 19 Ibid. 20 Ibid. 18
14
orang-orang ini dijadikan anggota dalam konstelasi yayasan.Demikianlah sebab yayasan tidak dikenal anggota. 21
F. Metode Penelitian 1. Spesifikasi penelitian Pada suatu penulisan ilmiah terdapat beraneka ragam jenis penelitian. Dari berbagai jenis penelitian, khususnya penelitian hukum yang paling populer dikenal adalah : a. Penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan atau hanya menggunakan data sekunder belaka. 22 b. Penelitian hukum empiris yang dilakukan dengan cara terutama meneliti data primer yang diperoleh di lapangan selain juga meneliti data sekunder dari perpustakaan. 23 Pilihan metode penelitian hukum tergantung pada tujuan penelitian itu sendiri.Sesuai dengan tujuan skripsi ini, maka penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum normatif atau disebut juga dengan studi kepustakaan (library research). 2. Data penelitian
21
Ibid, hlm. 10. Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum (Jakarta: Penerbit Rajawali Press, 1998), hlm. 24. 23 HB Sutopo,Metodelogi Penelitian Hukum Kualitatif(Surakarta: Bagiane 11 UNS Press, 1998), hlm. 17. 22
15
Dalam melaksanakan penelitian ini, perlu ditegaskan alat pengumpul data yang dipakai dalam penelitian. Dalam penelitian ini dipakai tiga alat pengumpul data, yakni : a. Bahan hukum primer yaitu ketentuan-ketentuan dalam peraturan perUndangUndangan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat, baik peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia maupun yang diterbitkan oleh Negara lain dan badan-badan internasional seperti Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001. b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer seperti seminar-seminar, jurnal-jurnal hukum, majalah-majalah, koran-koran, karya tulis ilmiah dan beberapa sumber internet yang berkaitan dengan persoalan di atas. 24 c. Bahan hukum tersier yaitu semua dokumen yang berisi konsep-konsep dan keterangan-keterangan yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus, ensiklopedia dan lain-lain. 25 3. Teknik pengumpulan data Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dikumpulkan dengan melakukan penelitian kepustakaan atau 24
yang lebih dikenal dengan studi
Soemitro, Ronny Hanitijo, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), hlm 13. 25 Ibid.
16
kepustakaan.Penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang terdapat dalam buku-buku literatur, peraturan perundang-undangan, majalah, surat kabar, hasil seminar, dan sumber-sumber lain yang terkait dengan masalah yang dibahas dalam skripsi ini. 4. Analisis data Data yang diperoleh dari penelusuran kepustakaan, dianalisis dengan deskriptif kualitatif. Metode deskriptif yaitu menggambarkan secara menyeluruh tentang apa yang menjadi pokok permasalahan. Kualitatif yaitu metode analisa data yang mengelompokan dan menyeleksi data yang diperoleh menurut kualitas dan kebenarannya kemudian dihubungkan dengan teori yang diperoleh dari penelitian kepustakaan sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang diajukan.
G. Sistematika Penelitian Untuk memudahkan pemahaman terhadap materi dari skripsi ini dan agar tidak terjadinya kesimpangsiuran dalam penulisan skripsi ini, maka penulis membaginya dalam beberapa bab dan tiap bab dibagi lagi ke dalam beberapa sub-sub bab. Ada pun bab-bab yang dimaksud adalah sebagai berikut : BAB I
PENDAHULUAN Bab ini merupakan gambaran umum yang berisi tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, keaslian penulisan, tinjauan kepustakaan, metode penelitian dan sistematika penulisan.
17
BAB II
RUANG LINGKUP YAYASAN BERDASARKAN PERATURAN YAYASAN DI INDONESIA Bab ini berisikan tinjauan hukum tentang yayasan, struktur organ dalam yayasan, proses pendirian suatu yayasan, yayasan dan kekayaan yayasan itu sendiri.
BAB III
PERBUATAN PENYALAHGUNAAN FUNGSI DAN TUJUAN YAYASAN Bab ini berisikan tentang fungsi dan tujuan yayasan, bentuk penyalahgunaan fungsi dan tujuan yayasan serta kasus-kasus perbuatan penyalahgunaan fungsi dan tujuan yayasan.
BAB IV
KEBERADAAN ORGAN PENGAWAS DALAM MENCEGAH PENYALAHGUNAAN FUNGSI DAN TUJUAN YAYASAN Bab ini berisikan tentang pengaturan organ pengawas dalam UndangUndang yayasan di Indonesia, hak dan kewajiban organ pengawas dalam mencegah penyalahgunaan fungsi dan tujuan yayasan, serta sanksi atas penyalahgunaan fungsi dan tujuan yayasan.
BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN Bab ini adalah merupakan bab terakhir dalam penulisan skripsi ini, dimana dalam bab V ini berisikan kesimpulan dan saran oleh penulis.
