BAB I PENDAHULUAN
1.1
Latar Belakang Masalah Pada dasarnya komunikasi adalah unsur pokok dalam suatu organisasi karena
didalam organisasi terdapat interaksi sosial yang dilandasi adanya pertukaran makna untuk mengintegrasikan tindakan-tindakan individu. Perusahaan/organisasi apapun bentuk dan kegiatannya akan selalu melibatkan komunikasi dalam upaya pertukaran dan penyebaran informasi. Hal ini termasuk peran humas yang sangat penting, karena humas menyangkut kepentingan setiap organisasi, baik organisasi yang bersifat komersial maupun nonkomersial. Humas terdiri dari semua bentuk komunikasi yang terselenggara antara organisasi yang bersangkutan dengan siapa saja yang menjalin kontak dengannya. Menurut Frank Jefkins Hubungan Masyarakat adalah : “Semua bentuk komunikasi yang terencana, baik itu kedalam maupun ke luar, antara suatu organisasi dengan semua khalayaknya dalam rangka mencapai tujuan-tujuan spesifik yang berlandasan pada saling pengertian”. 1 Posisi Humas merupakan penunjang tercapainya tujuan yang ditetapkan oleh suatu manajemen organisasi. Sasaran humas adalah publik internal dan eksternal, 1
Franks Jefkins, Public Relations edisi, Jakarta: Erlangga, 2003. hal.10
1
2
secara operasional humas bertugas membina hubungan harmonis dan mencegah timbulnya rintangan psikologis yang mungkin terjadi diantara keduanya. Seorang humas diharapkan untuk dapat membuat program-program dalam mengambil tindakan secara terencana dalam upaya-upayanya mempertahankan, menciptakan, memelihara pengertian bersama antara organisasi dan masyarakat. Humas bertujuan untuk menegakkan suatu “citra yang menguntungkan” bagi publik eksternal dan internal. Untuk mencapai tujuan harus dilakukan kegiatan strategi humas yang diarahkan dalam upaya menggarap persepsi para stakeholder. Menurut Ahmad Adnanputra, Presiden Institut Bisnis Dan Manajemen Jayakarta, pengertain strategi public relations adalah : “alternatif optimal yang dipilih untuk ditempuh guna mencapai tujuan public relations dalam rangka suatu rencana humas (public relations plan).” 2 Agar dapat menciptakan pengertian bersama dengan organisasi dan masyarakat dalam mencapai tujuan. Humas harus menjalin hubungan baik dengan wartawan, bagaikan hubungan dua orang teman atau mitra yang saling memerlukan. Hubungan mereka saling bergantung. Mereka benar-benar saling membutuhkan. Posisi humas dan wartawan setara (sama tinggi dan sama rendah), namun peran atau fungsi, motif dan tujuan kegiatan masing-masing saling berbeda.
2
Rosady ruslan, Manajemen Public Relations & media komunikasi: konsepsi dan aplikasi, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012, hal.134
3
Maka penting sekali bagi seorang Humas untuk melakukan hubungan pers, agar kemitraan antara Humas dan pers tetap menjalin dengan hubungan yang saling membutuhkan satu sama lain. Frank Jefkins menyatakan Media Relations adalah “Hubungan Pers (press relations) adalah usaha untuk mencapai publikasi atau penyiaran yang maksimum atas suatu pesan atau informasi PR dalam rangka menciptakan pengetahuan dan pemahaman bagi khalayak dari organisasi atau perusahaan yang bersangkutan”. 3 Humas di lingkungan lembaga pemerintah daerah, baik eksekutif maupun legislatif (DPD-RI), bekerja sama atas nama dan untuk rakyat. DPD RI merupakan lembaga legislatif dalam sistem tata negara Republik Indonesia. Pertama kali dibentuk pada tahun 2004 dimana setiap propinsi memiliki empat orang wakil dipilih secara langsung melalui pemilihan umum. Berdasarkan kententuan konstitusi. DPD merupakan parlemen nasional yang mewakili daerah dan bersidang di ibu kota negara. Dalam menjalankan tugasnya, DPD memiliki kantor di setiap provinsi dalam kerangka menampung aspirasi masyarakat dan daerah. Oleh karena itu, humas wajib melaksanakan keinginan/aspirasi masyarakat. Mereka wajib melayani dan memenuhi kebutuhan masyarakat atau membantu masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat yang sangat beragam. Sebagai sebuah lembaga keanggotaannya dipilih langsung oleh rakyat.
3
Jefkins. Op.cit,. hal.113
negara yang
4
Untuk mendukung kelancaraan pelaksanaan tugas dan wewenang DPD RI, dibentuk Sekretariat Jenderal DPD RI yang susunan organisasi dan tata kerjanya diatur dengan peraturan presiden dan bertugas untuk menyelenggarakan dukungan adminitratif dan keahlian kepada DPD RI. 4 Pada tanggal 27 Maret 2013, mahkamah konstitusi (MK) mengabulkan permohonan uji materi (judical review) DPD RI. Dengan dikabulkannya permohonan JR maka tugas kehumasan DPD RI semakin berat karena disamping mempublikasikan pola hubungan pusat-daerah dalam rangka optimalisasi fungsi, tugas, dan wewenang DPD RI juga memberikan pemahaman kepada masyarakat melalui media massa, terutama hak/kewenangan legislative DPD RI, memberikan pemahaman di kalangan wartawan (pers) mengenai mekanisme legislasi (DPR RI, DPD RI dan Presiden serta menjalin komunikasi intensif antara DPD RI dan wartawan. Untuk lebih mendekatkan dan mempererat hubungan dengan media massa sebagai mitra kerja dalam menginformasikan berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh DPD RI kepada masyarakat, maka diperlukan suatu wadah dimana keduanya dapat saling bertemu, berinteraksi, bertukar pikiran dan memberikan masukan serta pandangan guna mendapat capaian optimal bagi harapan yang ingin diwujudkan lembaga tersebut dalam memperjuangkan kepentingan daerah.
4
Profil Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Tahun Sidang 2012 ‐ 2013
5
Dibutuhkan berbagai strategi kegiatan kehumasan dan pemberitaan DPD yang cukup intens. Salah satu kegiatan yang dilakukan humas bidang pemberitaan Setjen DPD adalah membuat agenda rutin melalui dialog kenegaraan. Dialog kenegaraan ini diperoleh gambaran mengenai orang (baik individu maupun kolektif), perasaan, motivasi, aktivitas, dan peristiwa atau masalah yang dihadapi. Juga diperoleh pemahaman mengenai penghayatan dan makna yang subyektif dari pihak yang melakukan dialog mengenai topik/isu/problema tertentu. Dialog bisa dilakukan secara tidak terstruktur, yaitu pertanyaan yang diajukan secara spontanitas. Hubungan pewawancara dan yang diwawancarai dalam suasana biasa, wajar, sedangkan pertanyaan dan jawaban berjalan seperti pembicaraan dalam kehidupan
sehari-hari.
Dialog
dilakukan
bebas
tetapi
tetap
fokus
pada
topik/isu/persoalan yang dituju. Dialog dapat pula dilakukan dengan pendekatan terstruktur, menggunakan petunjuk umum, yang mana pewawancara telah membuat kerangka dan garis besar pokok-pokok yang akan ditanyakan dalam proses wawancara sebelum wawancara berlangsung. Petunjuk wawancara berisi petunjuk secara garis besar proses dan isi wawancara untuk menjaga agar pokok-pokok yang direncanakan dapat tercakup seluruhnya.. Adapun garis besar tema yang akan disampaikan dalam Dialog Kenegaraan DPD RI adalah mengenai Isu-Isu Nasional, Politik dan Kenegaraan. Dalam acara Dialog Kenegaraan DPD RI dihadiri oleh audience dari pegawai DPD RI, mahasiswa
6
dan jurnalis. Narasumber berasal dari Anggota DPD RI, beserta para pakar nasional yang terkait dengan isu nasional yang sedang dibahas. 5 Bidang Pemberitaan Setjen DPD RI memiliki kewajiban menyampaikan setiap hasil pelaksanaan tugasnya dan kegiatan kepada masyarakat melalui media massa baik cetak maupun elektronik. Untuk lebih mendekatkan dan mempererat hubungan dengan media massa sebagai mitra kerja dalam menginformasikan berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh DPD RI kepada masyarakat. Salah satunya kegiatan dialog kenegaraan ini.
Berkaitan dengan pembinaan jaringan kerja antara DPD RI dengan para wartawan maka diperlukan suatu ajang pertemuan untuk saling berinteraksi melalui suatu forum komunikasi berupa sosialisasi kegiatan DPD RI dengan para Jurnalis/Pemimpin Redaksi Media Massa Cetak/Elektronik dalam bentuk Rapat Kerja DPD RI dengan pihak media massa. Pelaksanaan kegiatan pertemuan dengan Media Massa dilaksanakan secara mingguan, yakni setiap hari Rabu. Pelaksana kegiatan adalah Bidang Pemberitaan dan Media Visual. Jadi, Dialog kenegaraan dilakukan oleh Humas Subbag Pemberitaan Setjen DPD-RI untuk memenuhi aspirasi dan informasi masyarakat serta sebagai dukungan masyarakat terhadap DPD RI dalam membantu pemerintah menyelesaikan permasalahan nasional, politik, dan kenegaraan. Memang diharapkan melalui 5
SK no. 97C th. 2013 TOR Dialog Kenegaraan 2013
7
program dialog kenegaraan ini Humas Setjen DPD RI dan media dapat bekerja sama dengan baik, sehingga tercipta hubungan yang positif. Alasan peneliti memilih melakukan penelitian di pemerintahan Dewan Perwakilan Rakyat karena peneliti ingin mengetahui strategi dari program yang dijalankan oleh lembaga legislatif (DPD), sehingga peneliti dapat memahami berbagai kegiatan yang telah dilakukan oleh Humas DPD RI dalam menjalin hubungan dengan pers. Peneliti memilih kata strategi dalam penelitian ini karena suatu perusahaan/organisasi harus mampu menjalankan suatu program, dimana setiap program yang dibuat membutuhkan strategi untuk mewujudkan suatu tujuan. Maka, judul penelitian ini adalah mengenai Strategi Kehumasan Setjen DPD-RI dalam Menjalin Hubungan Baik dengan Pers.
1.2
Perumusan Masalah Rumusan masalah dari penelitian ini adalah “Bagaimana Strategi Kehumasan
Setjen DPD-RI dalam Menjalin Hubungan Baik dengan Pers” ?
1.3
Tujuan Penelitian Berdasarkan rumusan masalah diatas, peneliti menyimpulkan tujuan penelitian
Untuk mengetahui Strategi Kehumasan Setjen DPD-RI dalam Menjalin Hubungan Baik dengan Pers.
1.4
Kegunaan Penelitian
8
1.4.1 Kegunaan Akademis Kegunaan penelitian ini adalah sebagai salah satu pengembangan ilmu komunikasi secara umum dan pengembangan keilmuan tentang Humas secara khusus, terutama berkaitan dengan “Strategi Kehumasan Setjen DPD-RI dalam Menjalin Hubungan Baik dengan Pers”.
1.4.2 Kegunaan Praktis Kegunaan praktis dalam penelitian ini untuk menambah wawasan peneliti dalam bidang komunikasi dan humas. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi humas DPD-RI dalam menjalankan aktivitas kehumasan dalam menjalin hubungan baik dengan Pers.
