BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Indonesia merupakan negara kepulauan, sehingga memiliki wilayah laut yang luas. Negara yang memiliki laut yang luas tentu saja mempunyai wilayah pesisir pantai yang cukup banyak dan beragam oleh karena itu Indonesia menjadi negara dengan wilayah pesisir pantai yang terkenal keindahannya. Keindahan pesisir pantai di Indonesia terbukti dengan banyaknya wisatawan lokal bahkan asing yang berkunjung ke Indonesia untuk menikmati keindahan alam pantainya. Keindahan alam yang tidak ternilai harganya itu perlu dijaga agar tidak rusak, karena itu merupakan aset negara yang penting. Keindahan pantai pesisir di Indonesia menjadi hal yang sangat berharga karena tidak semua negara mempunyai keindahan yang mempesona seperti di Indonesia, sehingga sudah semestinya keindahan tersebut dijaga. salah satu tindakan yang dilakukan pemerintah dalam menjaga wilayah pesisir pantai yaitu dengan membuat Undang-undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Pantai dan Pulau-pulau Kecil. Adanya peraturan tersebut diharapkan kelestarian wilayah pesisir pantai dapat terlindungi. Meskipun sudah ada peraturan yang mengatur wilayah pesisir pantai masih saja terjadi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat. Salah satunya adalah kasus penambangan pasir putih yang terjadi di Pantai Sadranan Gunungkidul. Pasir merupakan material bumi yang banyak 1
2
kegunaannya, khususnya untuk bahan utama bangunan, karena itu pasir banyak dicari oleh orang. Pantai Sadranan merupakan pantai di Wilayah Gunungkidul yang berpasir putih, pasir kuarsa yang juga dikenal dengan nama pasir putih merupakan hasil pelapukan batuan yang mengandung mineral kuarsa, seperti granit dan felspar. Hasil pelapukan kemudian tercuci dan terbawa oleh air atau angin yang diendapkan di tepi-tepi sungai, danau, atau laut. Pasir kuarsa di temukan dengan kemurnian yang bervariasi bergantung kepada proses terbentuknya di samping adanya material lain yang ikut selama proses pengendapan. Material pengotor tersebut bersifat sebagai pemberi warna pada pasir kuarsa, dan dari warna tersebut dapat diperkirakan derajat kemurniannya. Pada umumnya pasir kuarsa ditemukan dengan ukuran butir bervariasi dalam distribusi yang melebar, mulai dari fraksi halus (0,06 mm) sampai dengan ukuran kasar (2 mm) (Supriatna Suhala dan M. Arifin, 1997: 261). Berdasarkan keterangan dari Kasi Tindak Polair DIY pada tanggal 13 Desember 2012, kasus penambangan pasir putih yang terjadi di pantai Sadranan merupakan kasus yang baru pertama kali terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Baru satu kasus ini yang bisa sampai penyidikan. Kasus ini yang mempunyai wewenang adalah penyidik dari Direktorat Kepolisian Air DIY yang berada di bawah Kepolisian Daerah (Kapolda) Daerah Istimewa Yogyakarta. Menurut Peraturan Kapolri No. 22 Tahun 2010 tentang Susunan Organisai dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah. Dalam Pasal 1 angka 26 yang dimaksud dengan Direktorat Kepolisian Perairan yang
3
selanjutnya disingkat Ditpolair adalah unsur pelaksana tugas pokok pada tingkat Polda yang berada di bawah Kapolda. Tugas pokok tersebut meliputi kegiatan patroli termasuk penanganan pertama tindak pidana, pencarian dan penyelamatan kecelakaan/ Search and Rescue (SAR) di wilayah perairan, pembinaan masyarakat pantai atau perairan dalam rangka pencegahan kejahatan dan pemeliharaan keamanan di wilayah perairan. Menurut data yang diperoleh dari Polisi Air (Polair) DIY tanggal 13 Desember 2012, kasus penambangan pasir ini terjadi pada bulan Februari tahun 2012, tersangka dalam kasus ini bernama Jarwoko. Selain kasus penambangan pasir dengan tersangka Jarwoko, masih terjadi kasus lain di Wilayah DIY akan tetapi semuanya baru tahap penyelidikan. Penyelidikan dan penyidikan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Penyelidikan adalah sub sistem dari penyidikan, yang tujuannya tidak lain untuk mengumpulkan barang bukti yang nantinya akan dipergunakan pada tahap penyidikan. Apabila ternyata suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana yang diselidiki itu benar-benar merupakan suatu tindak pidana, maka terhadap tindak pidana yang diselidiki tersebut dapat dilakukan penyidikan (Husein, 1991: 80). Menurut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Pasal 1 angka 5 yang dimaksud dengan penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur undang-undang ini. Sedangkan yang dimaksud dengan penyidikan menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981
4
tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 1 angka 2 merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Dalam melakukan penyidikan, penyidik melakukan
serangkaian
tindakan
yaitu:
penangkapan,
penahanan,
penggeledahan, penyitaan, pemanggilan, pemeriksaan, dan membuat berita acara. Berdasarkan keterangan Polair DIY tanggal 20 Desember 2012, saat ini ada dua kasus yang sedang dilakukan penyelidikan oleh Polair DIY terkait penambangan pasir putih, yaitu di daerah Pantai Sadranan dan Pantai Krakal, Tepos, Gunungkidul. Pihak Polair dalam melakukan penyelidikan mengalami kesulitan untuk menemukan kasus penambangan pasir putih yang terjadi, karena diduga kejahatan penambangan itu dilakukan secara sumbunyisembunyi sehingga sangat susah untuk menemukan bukti-bukti kejahatan. Hal ini menunjukkan bahwa Polair masih mengalami kesulitan dan hambatan dalam penyelidikan kasus penambangan pasir putih, Apabila hal ini tidak segera diatasi, maka akan banyak kasus-kasus penambangan pasir lagi yang terjadi dan hal ini dapat merugikan negara karena menyebabkan kerusakan wilayah pesisir pantai. Menurut UU No. 27 Tahun 2007 Pasal 35 huruf i setiap orang dilarang melakukan penambangan pasir pada wilayah yang apabila secara teknis, ekologis, sosial, dan/ atau budaya menimbulkan kerusakan lingkungan
5
dan/atau pencemaran lingkungan dan/ atau merugikan masyarakat sekitarnya. Dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan dalam Pasal 1 angka 1, yang dimaksud dengan kerusakan lingkungan merupakan perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Pasal tersebut menjelaskan bahwa yang dimaksud kerusakan lingkungan apabila sudah melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, hal ini mengharuskan bahwa setiap hal yang berhubungan dengan kerusakan lingkungan hidup harus ada kriteria baku untuk menentukan apakan sudah mengalami kerusakan lingkungan atau belum. Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan sebagaimana diatur dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan dalam Pasal 1 angka 15 merupakan ukuran batas perubahan sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang dapat ditenggang oleh lingkungan hidup untuk dapat tetap melestarikan fungsinya. Kriteria baku berbeda antara lingkungan yang satu dengan yang lain, karena unsur pembentuk dari lingkungan itu pun berbeda, misalnya kriteria baku kerusakan terumbu karang akan berbeda dengan kriteria baku kerusakan lingkungan hidupyang berkaitan dengan kebakaran hutan atau lahan. Untuk itulah penggunakan kriteria baku kerusakan juga harus disesuaikan dengan lingkungan itu sendiri. Dalam UU No. 27 Tahun 2007 Pasal 35 huruf i dijelaskan bahwa adanya larangan untuk melakukan penambangan pasir pada wilayah yang menyebabkan kerusakan lingkungan. Akan tetapi Pasal tersebut susah untuk
6
ditafsirkan, karena dalam Pasal 35 huruf i tersebut tidak ada ketentuan seperti apa kriteria baku kerusakan pasir putih untuk lingkungan pesisir pantai. Hal ini menyebabkan kesulitan dalam menentukan standar apakah lingkungan pesisir pantai tersebut sudah mengalami kerusakan sebagaimana diatur dalam UU No. 27 Tahun 2007 Pasal 35 huruf i. Setiap peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana penambangan pasir harus tetap diproses oleh penyidik Polair DIY. Oleh karena itu kasus penambangan pasir putih di Pantai Sadranan Gunungkidul tetap harus dilakukan penyidikan oleh penyidik Polair DIY meskipun dalam UU No. 27 Tahun 2007 belum diatur tentang standar baku kerusakan pasir putih untuk lingkungan pesisir pantai. Tujuan dilakukannya penyidikan adalah untuk menemukan barang bukti sehingga dengan bukti tersebut dapat memperjelas tindak pidana tersebut dan untuk menemukan tersangkanya, dengan tidak adanya standar baku kerusakan pasir putih untuk wilayah pesisir pantai mengakibatkan penyidik Polair mengalami kesulitam dalam menentukan bukti-bukti yang dapat digunakan untuk membuktikan bahwa peristiwa tersebut merupakan tindak pidana. Oleh karena itu hal ini menimbulkan pertanyaan bagaimana proses penyidikan yang dilakukan Polair DIY terhadap kasus Penambangan Pasir Putih di Pantai Sadranan Gunungkidul karena belum adanya standar baku kerusakan lingkungan untuk wilayah pasir putih. Berdasarkan keterangan di atas hal ini menunjukkan bahwa Polair mengalami hambatan dalam penyidikan kasus penambangan pasir putih, tidak menutup kemungkinan masih banyak hambatan-hambatan lain yang dialami
7
oleh Polair. Oleh karena itu peneliti tertarik melakukan penelitian di Polair DIY mengenai Penyidikan oleh Polair DIY Terhadap Kasus Penambangan Pasir Putih di Pantai Sadranan Gunungkidul.
B. Identifikasi Masalah Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat diidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut : 1. Polisi Air DIY mengalami kesulitan untuk menemukan alat bukti kejahatan dalam beberapa kasus penambangan pasir putih yang masih pada tahap penyelidikan. 2. Bagaimanap penyidikan oleh Polisi Air DIY terhadap kasus penambangan pasir putih di Pantai Sadranan Gunungkidul. 3. Polisi Air DIY menemui hambatan/ kendala dalam melakukan penyidikan terhadap kasusu penambangan pasir putih di Pantai Sadranan Gunung kidul. 4. Perlu adanya upaya untuk mengatasi hambatan/kendala yang terjadi dalam proses penyidikan kasus penambangan pasir putih di Pantai Sadranan Gunungkidul.
C. Batasan Masalah Berdasarkan identifikasi masalah tersebut di atas agar penelitian lebih fokus terhadap masalah penyidikan oleh Polisi Air DIY terhadap kasus penambangan pasir putih di Gunungkidul, maka diperoleh batasan masalah sebagai berikut:
8
1. Bagaimana penyidikan oleh Polisi Air DIY terhadap kasus penambangan pasir putih di Pantai Sadranan Gunungkidul. 2. Hambatan yang ditemui oleh penyidik Polisi Air DIY dalam melakukan penyidikan terhadap kasus penambangan pasir putih di Pantai Sadranan Gunungkidul 3. Upaya yang dilakukan penyidik Polisi Air DIY untuk mengatasi hambatan/ kendala dalam penyidikan terhadap kasus penambangan pasir putih di Pantai Sadranan Gunungkidul.
D. Rumusan Masalah Dari latar belakang di atas peneliti dapat merumuskan masalah sebagai berikut: 1. Bagaimana penyidikan oleh Polisi Air DIY terhadap kasus penambangan pasir putih di Pantai Sadranan Gunungkidul. 2. Apa saja hambatan/ kendala yang ditemui penyidik Polisi Air DIY dalam melakukan penyidikan terhadap kasus penambangan pasir putih di Pantai Sadranan Gunungkidul? 3. Bagaimana upaya yang dilakukan penyidik Polisi Air DIY untuk mengatasi
hambatan/
kendala
dalam
penyidikan
terhadap
penambangan pasir putih di Pantai Sadranan Gunungkidul?
kasus
9
E. Tujuan Peneliti melakukan penelitian dengan judul “Penyidikan Oleh Polisi Air DIY Terhadap Kasus Penambangan Pasir Putih di Pantai Sadranan Gunungkidul” dengan tujuan sebagai berikut: 1. Mengetahui bagaimana penyidikan oleh Polisi Air DIY terhadap kasus penambangan pasir putih di Pantai Sadranan Gunungkidul. 2. Mengetahui apa saja hambatan / kendala yang dihadapi penyidik Polisi Air DIY dalam melakukan penyidikan terhadap kasus penambangan pasir putih di Pantai Sadranan Gunungkidul. 3. Mengetahui bagaimana upaya yang dilakukan penyidik Polisi Air DIY untuk
mengatasi
hambatan/
kendala
penyidikan
terhadap
kasus
penambangan pasir putih di Pantai Sadranan Gunungkidul.
F. Manfaat Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoretis maupun praktis. 1. Manfaat teoretis: Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah pengetahuan guna memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu hukum,
khususnya
Hukum
Acara
Pidana
dalam
Pendidikan
Kewarganegaraan. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi masukan sekaligus salah satu referensi bagi peneliti lain yang relevan dengan penelitian ini.
10
2. Manfaat praktis: a. Bagi peneliti 1) Sebagai media untuk mengukur kemampuan peneliti dalam menerapkan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh di bangku kuliah khususnya di bidang Hukum Acara Pidana yang merupakan salah satu rumpun dalam Pendidikan Kewarganegaraan di samping rumpun moral dan politik. 2) Sebagai bekal menjadi guru yang professional dalam mengajar Pendidikan Kearganegaraan di Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA). b. Bagi lembaga Polisi Air DIY Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan memberikan sumbangan pemikiran atau bahan pertimbangan Polair DIY dalam membuat kebijakan yang berkaitan dengan kasus penambangan pasir putih di kemudian hari. c. Manfaat bagi masyarakat Dengan penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan masyarakat tentang Undang-undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Pantai dan Pulau-pulau Kecil. Agar dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat tentang pentingnya menjaga
Wilayah
pesisir
pantai,
sehingga
masyarakat
dapat
memberikan peran sertanya terhadap perlindungan Wilayah peisir pantai dan pulau-pulau kecil.
11
G. Batasan Istilah Agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap masalah yang diteliti, maka peneliti memberikan batasan penelitian sebagai berikut : a. Penyidikan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 1 angka 2 yang dimaksud dengan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidikn dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tantang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. b. Penambangan Penambangan menurut UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Pasal 1 angka 19 adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan: atau batubara dan mineral ikutannya. c. Pasir Putih Pasir kuarsa yang juga dikenal dengan nama pasir putih merupakan hasil pelapukan batuan yang mengandung mineral kuarsa, seperti granit dan felspar. Hasil pelapukan kemudian tercuci dan terbawa oleh air atau angin yang mengendap di tepi-tepi sungai, danau, atau laut. Di alam, pasir kuarsa ditemukan dengan kemurnian yang bervariasi bergantung kepada proses terbentuknya di samping adanya material lain yang ikut selama proses pengendapan. Material pengotor tersebut bersifat sebagai pemberi
12
warna pada pasir kuarsa, dan dari warna tersebut dapat diperkirakan derajat kemurniannya (Supriatna Suhala dan M. Arifin. 1997: 261). d. Polisi Air (Polair) Polisi Air adalah polisi yang mempunyai tugas untuk melakukan kegiatan patroli termasuk penanganan pertama tindak pidana, pencarian dan penyelamatan kecelakaan/ Search and Rescue (SAR) di Wilayah perairan, pembinaan masyarakat pantai atau perairan dalam rangka pencegahan kejahatan dan pemeliharaan keamanan di Wilayah perairan (Peraturan Kepala Kepolisian Negara No. 22 Tahun 2010 Pasal 6 huruf f).
