BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2013 – 2018 Dinas PU Pengairan Provinsi Sumatera Selatan

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Provinsi Sumatera Selatan merupakan bagian integral dan tidak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh sebab itu, setiap kegiatan pemerintahan dan pembangunan harus tetap selalu selaras dengan kebijakan nasional pemerintah. Pemberlakuan otonomi daerah membuka peluang bagi pemerintahan daerah ini untuk membuat kebijakan publik yang lebih sesuai dengan kebutuhan, harapan dan aspirasi masyarakat setempat di daerahnya. Salah satu kebijakan publik tersebut adalah berupa perencanaan pembangunan yang diwujudkan dengan bentuk Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD). Upaya untuk mencapai visi Sumatera Selatan 2013 – 2018 yang dirumuskan sebagai "Sumatera Selatan Sejahtera, Lebih Maju dan Berdaya Saing Internasional" serta misi pembangunan daerah Sumatera Selatan terutama di bidang SDA haruslah dituangkan ke dalam perencanaan dan strategi pembangunan sehingga setiap kegiatan yang dilakukan dapat diukur serta diarahkan sesuai dengan sasaran dan terget yang sudah ditetapkan sebelumnya. Sesuai dengan perkembangan Program Pembangunan di Provinsi Sumatera Selatan dan berdasarkan Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan UndangUndang RI No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, maka Pemerintah

Provinsi

Sumatera

Selatan

telah

menyusun

Rencana

Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2013 – 2018 yang sekaligus merupakan amanat Instruksi Presiden No.7 Tahun 1999 Tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan PP No.108 Tahun 2000 tentang Pertanggungjawaban Kepala Daerah.

1


Penyusunan Renstra SKPD ini adalah upaya untuk merealisasikan program-program

pembangunan

yang

tertuang

dalam

Rencana

Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013 – 2018 agar sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Provinsi Sumatera Selatan.

1.2. Landasan Hukum Kedudukan dan dasar hukum untuk menyusun Rencana Strategis adalah: 1. Undang-undang No. 07 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air 2. Undang – Undang No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah; 3. Peraturan Pemerintah RI No. 20 Tahun 2006 Tentang Irigasi 4. Peraturan

Pemerintah

No.41

Tahun

2007

Tentang

Organisasi

Perangkat Daerah; 5. Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Air 6. Peraturan Pemerintah No 73 Tahun 2013 Tentang Rawa 7. Peraturan Presiden No.5 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014 8. Peraturan Presiden RI No 33 Tahun 2011 Tentang Kebijakan Nasional Pengelolaan Sumber Daya Air 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 54 Tahun 2010 Tentang Tahapan dan Tata Cara Penyusunan RENSTRA-SKPD 10. Peraturan Menteri PU No 08/PRT/M/2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum 11. Peraturan Menteri PU No 13 Tahun 2012 Tentang Pedoman dan Pengelolaan Aset Irigasi 12. Peraturan

Menteri

Pekerjaan

Umum

Republik

Indonesia

No.

02/PRT/M/2013 Tentang Penyusunan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air 13. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan No.38 Tahun 2008 Tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Provinsi Sumatera Selatan. 2


14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan No.7 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas – Dinas Provinsi Sumatera Selatan;

1.3. Maksud dan Tujuan Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Provinsi Sumatera Selatan ini dimaksudkan sebagai kegiatan analisis yang hasilnya digunakan untuk tolak ukur keberhasilan dan kegagalan Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Provinsi Sumatera Selatan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang dibebankan padanya, untuk mengetahui dengan pasti apakah pencapaian hasil, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan misi dapat dinilai dan dipelajari untuk perbaikan pelaksanaan program / kegiatan Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Provinsi Sumatera Selatan beserta jajarannya. Tujuan disusunnya Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Provinsi Sumatera Selatan adalah : 1. Sebagai pedoman dalam melaksanakan perencanaan pembangunan di bidang sumber daya air ; 2. Memberikan arahan dan kendali bagi aparatur pemerintah dalam melaksanakan pembangunan yang lebih jelas, terinci serta terukur dan difokuskan pada pencapaian visi dan misi guna efektifitas dan efisiensi pembangunan dengan mengacu pada RPJMD Provinsi Sumatera Selatan dengan mengacu pada kebutuhan masyarakat yang tumbuh dan berkembang ; 3. Menjelaskan tentang pembagian kewenangan dan tanggung jawab masing-masing bidang dan mengacu semangat kerja dalam mengelola tupoksi ; 4. Sebagai upaya mengakomodasikan kebijakan perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan di bidang pengelolaan sumber daya air.

3


1.4. Sistematika Penulisan Sistematika penulisan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Provinsi Sumatera Selatan adalah sebagai berikut:

Bab I

Pendahuluan

Berisikan uraian latar belakang; landasan hukum; maksud dan tujuan; dan sistematika penulisan. Bab II Gambaran Pelayanan SKPD Berisikan uraian tugas, fungsi dan struktur organisasi SKPD; sumber daya SKPD; kinerja pelayanan SKPD; dan juga tantangan serta peluang pengembangan pelayanan SKPD. Bab III Isu – Isu Strategis Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi SKPD Berisikan identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan SKPD; telaahan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil

kepala

daerah

terpilih;

telaahan

renstra

K/L

dan

renstra

Provinsi/Kab/Kota; telaahan RTRW dan kajian lingkungan hidup strategis; dan penentu isu-isu strategis. Bab IV Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan Berisikan uraian visi dan misi SKPD; tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD; serta strategi dan kebijakan SKPD , dengan analisa SWOT, Faktorfaktor kunci keberhasilan, tujuan, sasaran dan cara mencapai tujuan dan sasaran,

serta

dilengkapi

dengan

program-program

yang

akan

dilaksanakan. Bab V Rencana Program, Kegiatan, Indikator kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif. Berisikan penjelasan bersifat umum tentang program dan kegiatan beserta indikasi pendanaan dan sumbernya untuk periode lima tahun dan tahunan dirinci menurut lokasi, lintas SKPD dan kewilayahan.

4


Bab VI Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu Kepada Tujuan dan Sasaran RPJMD Memuat hasil rekapitulasi seluruh indikator kinerja SKPD yang mendukung pencapaian setiap tujuan dan sasaran RPJMD yang terkait dengan tugas dan fungsi SKPD. Bab VII Penutup Memuat kaidah pelaksanaan yang meliputi penjelasan lain Rencana Strategis SKPD merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja SKPD, penguatan peran stakeholders dalam pelaksanaan Rencana Kerja SKPD, dasar evaluasi dan pelaporan atas kinerja tahunan dan lima tahunan.

5


BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PU PENGAIRAN PROVINSI SUMATERA SELATAN 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Provinsi Sumatera Selatan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan No.38 Tahun 2008 dan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan No.07 tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja dinas-dinas Provinsi Sumatera Selatan. Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah No.41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 No.89, Tambahan Lembaran Negara No.4741), maka pembentukan Dinas PU Pengairan Provinsi Sumatera Selatan disempurnakan lagi dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan No.8 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2008 No.2 Seri D) dan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan No.38 Tahun 2008 Tentang Uraian Tugas Dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Provinsi Sumatera Selatan. Tugas pokok Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Provinsi Sumatera Selatan adalah melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas dekonsentrasi serta tugas pembantuan di bidang Prasarana Wilayah Pengairan. Fungsi Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Provinsi Sumatera Selatan yaitu: 1.

Perumusan dan Perencanaan Kebijakan Teknis Pembangunan dan Pengelolaan Pengembangan Pengairan, Pembinaan serta Perizinan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan Gubernur.

2.

Pembinaan dan Bimbingan Teknis Terhadap Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Kabupaten/Kota di Bidang Pengairan.

6


3.

Penyediaan

Dukungan/Bantuan

Kabupaten/Kota

untuk

Kerja

Sama

Antar

dalam Pengembangan Prasarana dan Sarana

Pengairan. 4.

Pelaksanaan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi/Rawa/Sungai Kabupaten/Kota sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan Gubernur.

5.

Pengelolaan Tata Usaha Dinas.

6.

Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas.

7.

Tugas-tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.

Untuk dapat melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Provinsi Sumatera Selatan mempunyai struktur organisasi sebagai berikut ( Gambar 1 ) : 1. Kepala Dinas 2. Sekretariat : 1) Sub Bagian Program, Perencanaan dan Monitoring Evaluasi 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 3) Sub Bagian Keuangan 3. Bidang Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air 1) Seksi Jaringan Irigasi 2) Seksi Jaringan Rawa 3) Seksi Sungai dan Danau 4. Bidang Pengelolaan dan Pengembangan Irigasi (PPI) 1) Seksi Perencanaan Teknis Irigasi 2) Seksi Pembangunan dan Peningkatan Irigasi 3) Seksi Bina Manfaat Irigasi 5. Bidang Pengelolaan dan Pengembangan Sungai dan Danau (PPSD) 1) Seksi Perencanaan Teknis Sungai dan Danau 2) Seksi Pembangunan dan Peningkatan Sungai / Danau 3) Seksi Bina Manfaat Sungai dan Danau 6. Bidang Pengelolaan dan Pengembangan Rawa 1) Seksi Perencanaan Teknis Rawa

7


2) Seksi Pembangunan dan Peningkatan Rawa 3) Seksi Bina Manfaat Rawa 7. Unit Fungsional Adalah

staf

penunjang

Kepala

Dinas

PU

Pengairan

untuk

melaksanakan tugas-tugas/kegiatan yang bersifat fungsional. Unit fungsional yang dimiliki Dinas PU Pengairan adalah Unit Pengelola Teknis Daerah (UPTD) Balai Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Wilayah Sungai Musi dan Sugihan, yang memiliki struktur organisasi sebagai berikut : 1. Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Musi : 1) Sub Bagian Tata Usaha 2) Seksi Hidrologi 3) Seksi Operasional 2. Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Sugihan : 1) Sub Bagian Tata Usaha 2) Seksi Hidrologi 3) Seksi Operasional Uraian tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Provinsi Sumatera Selatan adalah sebagai berikut : 1. Kepala Dinas Tugas : Melaksanakan tugas desentralisasi dan tugas dekonsentrasi di bidang sumber daya air / pengairan mencakup irigasi, rawa, sungai dan danau. Fungsi : a. Perumusan perencanaan kebijakan teknis pengelolaan dan pengembangan sumber daya air / pengairan mencakup irigasi, rawa, sungai dan danau, pembinaan serta perizinan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur; b. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian di bidang sumber daya air / pengairan;

8


c. Pembinaan

dan

bimbingan

teknis

terhadap

Dinas

Pengairan Kabupaten / Kota di bidang sumber daya air / pengairan; d. Penyediaan dukungan / bantuan untuk kerjasama antar Kabupaten / Kota dalam pengembangan sumber daya air / pengairan; e. Pengelolaan tata usaha Dinas; f. Pelaksanaan evaluasi, monitoting dan pelaporan; g. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas; h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya. 2. Sekretariat Tugas : Menyelenggarakan

urusan

program

dan

perencanaan

anggaran, pengumpulan data monitoring dan evaluasi serta penyajian informasi pelaporan pelaksanaan pembangunan sumber

daya

organisasi,

air

/

pengairan,

tatalaksana,

perlengkapan,

hubungan

hukum,

masyarakat,

kepegawaian, pendidikan dan pelatihan serta keuangan. Fungsi : a. Pengkoordinasian program dan perencanaan anggaran, pengumpulan data, monitoring dan evaluasi serta penyajian

informasi

pelaporan

pelaksanaan

pembangunan sumber daya air / pengairan, urusan tata usaha, rumah tangga, perlengkapan, hukum, organisasi dan tata laksana serta hubungan masyarakat; b. Pelaksanaan urusan kepegawaian, pendidikan dan latihan;

c. Pelaksanaan urusan tata usaha keuangan; d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. 2.1. Sub Bagian Program, Perencanaan dan Monitoring Evaluasi 9


Tugas

: Menyusun dan menghimpun program dan perencanaan anggaran yang dilaksanakan oleh Bidang yang membawahi dan

pengumpulan

data monitoring /

evaluasi serta

penyajian pelaporan pelaksanaan pembangunan sumber daya air / pengairan. 2.2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Tugas

: Melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, ekspidisi, penggandaan dokumen, perlengkapan rumah tangga, pengelolaan dan pemeliharaan kantor, penyajian data dan informasi serta hubungan masyarakat serta melaksanakan pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia, administrasi

kepegawaian,

dokumentasi

dan

pendidikan

kepustakaan

dan

serta

latihan,

penyusunan

rancangan produk hukum daerah. 2.3. Sub Bagian Keuangan Tugas

: Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan yang meliputi

penyusunan

anggaran

pembukuan,

pertanggungjawaban, pengurusan administrasi perjalanan dinas serta laporan keuangan. 3. Bidang Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air Tugas

: Melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum Pengairan di bidang operasi dan pemelihara sumber daya air.

Fungsi

: a. Pengkoordinasian

pelaksanaan

operasi

dan

pemeliharaan sumber daya air; b. Pelaksanaan operasi penyediaan air, irigasi dan air; c. Pelaksanaan pemeliharaan prasarana jaringan irigasi, rawa dan sungai; d. Penyediaan sarana operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi, rawa dan sungai;

10


e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. 3.1. Seksi Jaringan Irigasi Tugas

: Melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum Pengairan di bidang Jaringan Irigasi.

3.2. Seksi Jaringan Rawa Tugas

: Melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum Pengairan di bidang jaringan rawa.

3.3. Seksi Sungai dan Danau Tugas

: Melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum di bidang sungai dan danau.

4. Bidang Pengelolaan dan Pengembangan Irigasi (PPI) Tugas

: Melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum Pengairan dalam bidang pengelolaan dan pengembangan irigasi.

Fungsi

: a. Penyusunan program dan perencanaan teknis alam rangka pembangunan, peningkatan dan rehablitasi irigasi; b. Penyelenggaraan pengendalian

pembinaan, dalam

pengawasan

pelaksanaan

dan

kegiatan

pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi irigasi; c. Penyelenggaraan pengendalian

pembinaan,

dalam

pengawasan

pelaksanaan

operai

dan dan

pemeliharaan irigasi; d. Pengumpulan data penelitian sebagai bahan petunjuk teknis

dalam

rangka

pengaturan

perizinan

dan

peningkatan pemanfaatan irigasi; e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. 4.1. Seksi Perencanaan Teknis

11


Tugas

: Melaksanakan

survei,

pembinaan,

pengawasan

dan

pengendalian dalam rangka kegiatan perencanaan teknis dalam rangka pembangunan, peningkatan, rehabilitasi jaringan irigasi serta administrasi kepegawaian di bidang pengelolaan dan pengembangan irigasi. 4.2. Seksi Pembangunan dan Peningkatan Irigasi Tugas

: Melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian dalam rangka kegiatan pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi.

4.3. Seksi Bina Manfaat Irigasi Tugas

: Melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian dalam rangka pemanfaatan jaringan irigasi di sektor pertanian dalam arti luasan dan sektor lainnya serta menyiapkan bahan dan petunjuk pemanfaatan prasarana dan sarana irigasi.

5. Bidang Pengelolaan dan Pengembangan Sungai dan Danau (PPSD) Tugas

: Melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum Pengairan di bidang sungai dan danau.

Fungsi

: a.

Penyusunan program dan rencana teknis dalam rangka pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi prasarana sungai;

b.

Penyelenggaraan pengendalian

pembinaan, dalam

pengawasan

pelaksanaan

dan

kegiatan

pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi prasarana sungai; c.

Penyelenggaraan pengendalian

pembinaan,

dalam

pengawasan

pelaksanaan

operasi

dan dan

pemeliharaan prasarana sungai; d.

Pengumpulan data dan penelitian, sebagai bahan dan petunjuk teknis alam rangka pengaturan perizinan dan peningkatan pemanfaatan sungai dan prasarananya; 12


e.

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5.1. Seksi Perencanaan Teknis Sungai dan Danau Tugas

: Melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian dalam pelaksanaan kegiatan perencanaan teknis dalam rangka pembangunan, peningkatan, rehabilitasi prasarana sungai dan danau serta administrasi.

5.2. Seksi Pembangunan dan Peningkatan Sungai / Danau Tugas

: Melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian dalam kegiatan pembangunan dan peningkatan prasarana sungai dan danau.

5.3. Seksi Bina Manfaat Sungai dan Danau Tugas

: Melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian dalam rangka pemanfaatan sungai dan prasarananya di berbagai sektor serta menyiapkan bahan dan petunjuknya.

6. Bidang Pengelolaan dan Pengembangan Rawa Tugas

: Melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum Pengairan dalam bidang pengelolaan dan pengembangan jaringan rawa.

Fungsi

: a. Penyusunan program dan perencanaan teknis dalam rangka pembangunan, peningkatan dan rehabilitas jaringan irigasi; b. Penyelenggaraan pengendalian

pembinaan, dalam

pengawasan,

pelaksanaan

kegiatan

pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi jaringan rawa; c. Penyelenggaraan pengendalian

pembinaan,

alam

pengawasan,

pelaksanaan

operasi

dan dan

pemeliharaan jaringan rawa;

13


d. Pengumpulan data penelitian sebagai bahan petunjuk teknis

alam

rangka

pengaturan

perizinan

dan

peningkatan pemanfaatan jaringan rawa; e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. 6.1. Seksi Perencanaan Teknis Rawa Tugas

: Melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan perencanaan teknis dalam rangka pembangunan, peningkatan, rehabilitasi jaringan rawa serta administrasi kepegawaian di bidang pengelolaan dan pengembangan jaringan rawa.

6.2. Seksi Pembangunan dan Peningkatan Rawa Tugas

: Melaksanakan pembinaan, pengawas dan pengendalian daam rangka kegiatan pembangunan dan peningkatan jaringan rawa.

6.3. Seksi Bina Manfaat Rawa Tugas

: Melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian dalam rangka pemanfaatan jaringan rawa di sektor pertanian dalam arti luas dan sektor lainnya serta menyiapkan bahan dan petunjuk pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan rawa.

7. Unit Fungsional Berikut ini merupakan bagan struktur organisasi kepegawaian Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Provinsi

Sumatera Selatan

(tabel 2.1).

14


KEPALA DINAS

SEKRETARIAT

SUB BAGIAN

SUB BAGIAN

SUB BAGIAN

PROGRAM, PERENCANAAN

UMUM KEPEGAWAIAN

KEUANGAN

BIDANG OPERASI PEMELIHARAAN

BIDANG PENGELOLAAN DAN



PENGEMBANGAN IRIGASI

PENGEMBANGAN RAWA

PENGEMBANGAN SUNGAI & DANAU

SUMBER DAYA AIR

SEKSI

SEKSI

SEKSI

PERENCANAAN

PERENCANAAN

PERENCANAAN

SEKSI JARINGAN IRIGASI

TEKNIS

TEKNIS

TEKNIS

SEKSI PENGEMBANGAN & PENINGKATAN



SEKSI JARINGAN RAWA

SEKSI

SEKSI

SEKSI

BINA MANFAAT

BINA MANFAAT

BINA MANFAAT

SEKSI SUNGAI DAN DANAU

BALAI PSDA WILAYAH SUNGAI MUSI

BALAI PSDA WILAYAH SUNGAI SUGIHAN

SUB BAG TATA USAHA

SUB BAG TATA USAHA

SEKSI HIDROLOGI

SEKSI HIDROLOGI

SEKSI OPERASIONAL

SEKSI OPERASIONAL

Gambar 1. Bagan Struktur Organisasi Dinas PU Pengairan Prov Sumsel

15


2.2. Sumber Daya Dinas PU. Pengairan Prov. Sumsel 2.2.1

Susunan Kepegawaian dan Aset yang dikelola 2.2.1.1 Susunan Kepegawaian Sumber daya manusia Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Provinsi Sumatera Selatan per 31 Desember 2013 berjumlah 138 orang yang diklasifikasikan berdasarkan golongan, jabatan dan pendidikan seperti tabel berikut : Tabel 1 : Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan No 1 2 3 4

Golongan Golongan IV Golongan III Golongan II Golongan I Jumlah

Jumlah 5 93 40

Orang Orang Orang 138 Orang

Tabel 2 : Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan No. 1 2 3 4

Jabatan Struktural Jabatan Fungsional Tenaga Teknis Lainnya Staf Administrasi/Tata Usaha Jumlah

Jumlah 26 36 76 138

Tabel 3 : Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan Jenis Pendidikan Formal

Jumlah (Orang)

1

Strata 3

( S3 )

1

2

Strata 2

( S2 )

10

3

Strata 1

( S1 )

Teknis

28

Non Teknis

26

4

Diploma 3 ( D3 )

10

5

Diploma 1 ( D1 )

2

6

SLTA

53

16


7

SLTP

6

8

SD

2 Jumlah

2.2.1.2

138

Aset yang dikelola

Dalam rangka mendukung keberhasilan pencapaian tugas pokok dan fungsi SKPD Dinas PU Pengairan Provinsi Sumatera Selatan dilengkapi dengan sarana dan prasarana berupa aktiva tanah dan bangunan, inventaris, kendaraan dinas serta fasilitas perlengkapan lainnya, yaitu : 1. Tanah Tanah yang dimiliki seluas 3.528,75 M2 yang terdiri dari tanah sebagai berikut: 

Tanah Kosong

:



Tanah Bangunan Kantor

: 3.228,75 M2



Tanah Jaringan/Saluran

:

300

-

M2 M2

Tanah Jaringan/Saluran terletak di Lempuing Kab. OKU Timur Sumatera

Selatan.

Tanah

tersebut

masih

dalam

proses

pembuatan sertifikat. Tanah kosong terletak di jalan Ade Irma Nasution No. 10 Kel. 20 Ilir I Kec. Ilir Timur I Kota Palembang Sumatera Selatan. 2. Bangunan Bangunan gedung kantor terdiri dari 3 lantai seluas 3.529 M2 yang terletak diatas tanah seluas 3.228,75 M2 di Jalan s Ade Irma Nasution No. 10 Kel. 20 Ilir I Kec. Ilir Timur I Kota Palembang Sumatera Selatan senilai Rp. 11.446.293.850,3. Inventaris/Peralatan Kantor Inventaris dan peralatan kantor yang dimiliki terdiri dari Alat-alat kantor/Rumah Tangga, Alat Studio serta Perangkat Komputer yang diperoleh

dari

pengadaan

anggaran

rutin

dan

anggaran

pembangunan.

17


4. Kendaraan Dinas Kendaraan Dinas yang dimiliki per 31 Desember 2013 sebanyak 12 buah yang terdiri dari 1 (satu) buah Jeep Daihatsu Taft GT, 1 (satu) buah Jeep Mitsubishi Pajero Sport, 1 (Satu) buah Mini Bus Nissan Terrano, 1 (Satu) buah Minibus Daihatsu Terios, 1 (Satu) buah Minibus Mitsubishi Strada Triton, 1 (Satu) buah Minibus Toyota Kijang Innova J M/T, 1 (Satu) buah Minibus Toyota Hilux, 1 (Satu) buah Minibus Toyota Kijang Innova E M/T, 2 (Dua) buah Sepeda Motor Suzuki Shogun, 2 (Dua) buah Excavator Komatsu PC 200. Nilai kelompok barang aset yang dikelola dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 4 : Kelompok Barang Aset No.

Kelompok Barang

Nilai (Rp.)

1

Tanah dan Bangunan Tempat

11.466.293.850

Kerja 2

Bangunan Tempat Tinggal

3

Inventaris Kantor

4

Kendaraan

483.922.440.560 2.898.195.500

Jumlah 2.3.

498.286.929.910

Kinerja Pelayanan dan Kelompok Sasaran Dinas PU. Pengairan Prov. Sumsel 2.3.1 Jenis Pelayanan Jenis pelayanan publik yang diberikan Dinas PU Pengairan Provinsi Sumatera Selatan antara lain : 1. Pengembangan Daerah Jaringan Irigasi Mengembangkan

sarana

dan

prasarana

irigasi

untuk

mendukung optimalisasi produksi sektor pertanian, perkebunan dan perternakan. 2. Pengembangan Daerah Jaringan Rawa 18


Mengembangkan daerah jaringan rawa agar dapat dimanfaatkan untuk sektor pertanian, perkebunan dan peternakan serta diversifikasi sektor usaha lainnya. 3. Pemeliharaan Sungai Pemeliharaan di daerah - daerah sekitar sungai dan daerah – daerah di sepanjang sungai terutama dataran rendah dan daerah hilir sungai termasuk lahan persawahan maupun lahan pemukiman penduduk. 4. Rehabilitasi Jaringan Daerah Irigasi Memperbaiki jaringan daerah irigasi untuk dapat berfungsi baik serta

mendukung

sektor

pertanian,

perkebunan

dan

perternakan. 5. Perkuatan Lembaga (kelembagaan) Meningkatkan perkuatan kelembagaan yang terkait dan sumber daya manusia. 2.3.2 Kelompok Sasaran Kelompok sasaran yang menjadi target pelayanan sesuai tugas dan fungsinya antara lain : 1. Masyarakat

yang

melakukan

pengolahan

persawahan

(pertanian); 2. Masyarakat pertanian, perkebunan dan perternakan; 3. Melindungi

sungai

serta

lahan

pertanian,

perkebunan,

perternakan dan pemukiman penduduk di sekitar daerah aliran sungai dari kerusakan akibat banjir; 4. Perbaikan

jaringan

daerah

irigasi

yang

rusak

dan

mengoptimalisasikan daerah jaringan irigasi tersebut; 5. Peningkatan kualitas masyarakat pertanian yang melakukan pengelolaan irigasi untuk kegiatan pengolahan sawah serta perkuatan kualitas sumber daya manusia untuk para aparatur pelaksana kegiatan pengelolaan irigasi dan rawa.

19


2.3.3. Sasaran dan Indikator Sasaran Kelompok sasaran yang menjadi target pelayanan sesuai tugas dan fungsinya antara lain : 1. Mengoptimalkan & Meningkatkan Fungsi Jaringan Irigasi,Rawa, dan Sungai; 2. Menjaga dan Meningkatkan Keberlanjutan Fungsi dan Layanan jaringan irigasi, rawa dan sungai; 3. Memperbaiki & rekonstruksi kerusakan

infrastruktur akibat

banjir; 4. Mengembangkan sistem informasi teknokogi / data base Sumber Daya Air; 5. Menyediakan Kebutuhan Air baku untuk berbagai keperluan; 6. Meningkatkan Kinerja SDM melalui sarana dan prasarana pendukung

20


BAB III ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI SKPD

3.1. Gambaran Umum Daerah Terkait dengan Pelayanan SKPD Secara umum Sumatera Selatan beriklim tropis dengan temperatur bervariasi anatar 24,7 derajat celcius dimana ditemui daerah berhawa panas, sedang dan dingin. Berdasarkan topografi daerah Sumatera Selatan dapat dibagi menjadi daerah yang mempunyai ketinggian antara 400

– 500 meter di atas permukaan laut (dpl) dengan luas 37%,

ketinggian 500 – 1000 meter dengan luas 34% dan ketinggian 1000 – 1.700 meter dengan luas 29% dari keseluruhan wilayah. Disamping itu daerah Sumatera Selatan mempunyai sumber-sumber air yang melimpah dengan 9 (sembilan) sungai besar yang dikenal dengan sebutan Batanghari Sembilan, yaitu: S.Musi, S.Rawas, S.Lematang, S.Kelingi, S.Komering, S.Ogan, S.Lakitan, S. Semangus dan S.Batanghari Leko. Bersama-sama dengan sungai-sungai kecil lainnya keseluruhan sungai tersebut merupakan potensi sumber air yang dapat digunakan untuk keperluan pengairan, industri, listrik dan lain-lain. Potensi sumber daya air permukaan yang berasal dari 9 (sembilan) sungai besar dan kecil dibagi dalam 3 (tiga) Satuan Wilayah Sungai (SWS), yaitu SWS Musi, SWS Sugihan dan SWS Banyuasin dengan luas lebih kurang 94.028 KM2

dan kapasitas 103.589 x 106 M3. Potensi tersebut baru

dimanfaatkan 4,11% atau 4.966 x 106 M3 untuk kebutuhan pertanian, air minum, industri, penggelontoran, perikanan dan peternakan, sementara sisanya 115.684 x 106 M3 atau 98,59% belum dimanfaatkan. Tabel Potensi lahan irigasi dan rawa yang dapat dan telah dikembangkan menjadi persawahan atau pertanian seluas 976.133 Ha ( Gambar 2 dan Gambar 3 ), yang terdiri dari : a. Daerah Irigasi seluas

:

211.596 Ha

- irigasi teknis

:

143.604 Ha

- irigasi semi teknis

:

62.982 Ha 21


- irigasi sederhana

:

5.010 Ha

b. Daerah Rawa seluas

:

639.132 Ha

- rawa pasang surut

:

538.658 Ha

- rawa non pasang surut

:

100.474 Ha

Sumber : Inventarisasi data D.I. & D.R. DPU Pengairan Prov Sumsel Th 2012

Diagram Daerah Irigasi

Gambar 2 : Diagram Daerah Irigasi Di Sumsel

Gambar 3 : Diagram Daerah Rawa Di Sumsel

3.2.

Hasil-hasil yang Dicapai Lima Tahun Sebelumnya Sesuai dengan hasil renstra-SKPD periode sebelumnya, evaluasi tentang

keberhasilan

dan

faktor

kunci

keberhasilan,

kegagalan,

22


permasalahan dan hambatan dalam pencapaian target renstra-SKPD periode sebelumnya dapat dilihat dalam penjelasan berikut : Keberhasilan : 1. Irigasi : 37.713 Ha Pencapaian pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi meliputi kegiatan pembangunan, rehabilitasi dan operasi pemeliharaan saluran

dan

bangunan-bangunan

irigasi

yang

tersebar

di

kabupaten/kota provinsi Sumatera Selatan. 2. Rawa : 79.495 Ha Pencapaian pengembangan dan pengelolaan rawa meliputi kegiatan pembangunan, rehabilitasi dan operasi pemeliharaan saluran dan bangunan-bangunan irigasi rawa yang tersebar di kabupaten/kota provinsi Sumatera Selatan. 3. Sungai : 4.096 M’ Pencapaian pengembangan dan pengelolaan meliputi kegiatan pembangunan, rehabilitasi dan operasi pemeliharaan infrastruktur serta alur sungai guna pengendalian banjir yang tersebar di kabupaten/kota provinsi Sumatera Selatan. Kegagalan : 1. Irigasi : Dalam

penyelenggaraan

kegiatan

irigasi

yang

tersebar

di

kabupaten/kota provinsi Sumatera Selatan belum ditemui adanya kegagalan yang terjadi hanya saja ada sedikit hambatan. 2. Rawa : Penyelenggaraan kegiatan rawa yang tersebar di kabupaten/kota provinsi Sumatera Selatan belum ditemui adanya kegagalan yang terjadi hanya saja ada sedikit hambatan. 3. Sungai : Dalam

pengembangan

dan

pengelolaan

meliputi

kegiatan

pembangunan, rehabilitasi dan operasi pemeliharaan infrastruktur persungaian, belum ditemui adanya kegagalan yang terjadi hanya saja ada sedikit hambatan. 23


Permasalahan dan Hambatan : 1. Irigasi : Hambatan dalam pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi meliputi

kegiatan

pembangunan,

rehabilitasi

dan

operasi

pemeliharaan saluran dan bangunan-bangunan irigasi yaitu lokasi yang sulit dicapai karena kondisi alam dan tuntutan ganti rugi tanam dari masyarakat setempat. 2. Rawa : Pencapaian

pengembangan

dan

pengelolaan

jaringan

irigasi

menemui kendala dalam kegiatan pembangunan, rehabilitasi dan operasi pemeliharaan saluran dan bangunan-bangunan irigasi yaitu terhambatnya proses kegiatan dikarenakan kondisi alam, curah hujan yang tinggi dan lokasi yang sulit dicapai karena infrastruktur yang belum memadai. 3. Sungai : Dalam pengembangan dan pengelolaan infrastruktur persungaian, ada sedikit hambatan yaitu curah hujan yang tinggi menyebabkan terhambatnya proses pembangunan. 4. Sumber Daya Manusia Dalam kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan masih kurangnya pemahaman aparatur terhadap tugas, pokok dan fungsi serta rasa tanggung

jawab

dan

disiplin

dalam

bekerja.

Adapun

untuk

masyarakat pada umumnya masih kurangnya kesadaran & partisipasi dalam memelihara jaringan irigasi yang sudah dibangun.

3.3.

Identifikasi Faktor Internal dan Faktor Eksternal : Keberhasilan Dinas PU Pengairan Propinsi Sumatera Selatan mencapai sasaran prioritas atau target kinerja dipengaruhi oleh multi faktor. Untuk itu perlu dilakukan identifikasi dan analisa SWOT agar dapat diketahui dan ditentukan faktor mana yang termasuk kategori kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman serta mana yang akan diterapkan.

24


Secara

efektif

analisis

SWOT

dapat

membantu

untuk

menstrukturkan masalah dengan menganalisis lingkungan internal dan eksternal. Langkah yang ditempuh adalah dengan menentukan faktor internal ( Strenght dan Weaknesses ) ( tabel 4 ) dan faktor eksternal ( Opportunities dan Threats ) ( tabel 5 ), yang menjadi penentu dengan mengacu kepada visi dan misi organisasi. 1. Faktor Internal a.

Strenght ( Kekuatan ) Terdapat beberapa kekuatan pada faktor internal Dinas PU

Pengairan Propinsi Sumatera Selatan dalam mencapai tujuan diinginkan. Adapun Kekuatan yang dapat mendorong dan menopang organisasi dalam meningkatkan kinerjanya tersebut adalah sebagai berikut : 1. adanya keputusan Gubernur No.226 Tahun 2001 yang diperbaharui dengan pergub Sumsel No 38 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas PU Pengairan Provinsi Sumatera Selatan 2. Peraturan dan Perundang-undangan (UU No.7 Tahun 2004, PP No. 20/2006, PP No.27/1991, PP. 35/1991) 3. Adanya Pergub SUMSEL No. 25 Tahun 2008 tentang organisasi & tata kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai pada Dinas PU Pengairan Provinsi Sumsel 4. Prasarana Pengairan yang telah dibangun 5. Memadainya Jumlah SDM di bidang SDA/ Pengairan 6. Dukungan unsur-unsur pimpinan dalam instansi dalam mencapai misi 7. Adanya program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya 8. Adanya Bantuan & Dukungan pendanaan dari Pemerintah Pusat melalui DAK & TP-OP

b.

Weakness ( Kelemahan ) Dari faktor internal Dinas PU Pengairan Propinsi Sumatera Selatan

dalam mencapai tujuan yang diinginkan didasari adanya kelemahankelemahan yang berpengaruh terhadap keberhasilan dalam pencapaian 25


kinerja yang baik. Dari hasil identifikasi didapat beberapa kelemahan antara lain : 1.Menurunnya Fungsi dan Manfaat Sarana dan prasarana yang telah dibangun 2.Terbatasnya Sumber Dana Operasi dan Pemeliharaan 3.Kurangnya kesadaran SDM Teknis dalam pengelolaan prasarana yang telah dibangun 4.Rendahnya kemampuan tenaga teknis lapangan dalam operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi 5.Kurangnya sarana pendukung dan penunjang dalam pengelolaan dan pengembangan Sumberdaya Air (SDA) 6.Masih kurangnya tenaga/petugas operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi 7.Kurangnya tenaga pendata dan minimnya data inventarisasi jaringan irigasi

2. Faktor Eksternal a. Opportunities ( Peluang ) Faktor eksternal organisasi mempunyai berbagai peluang yang Ada untuk mencapai tujuan organisasi yang diinginkan. Adapun peluang Berpengaruh terhadap tercapainya tujuan dapat diidentifikasikan sebagai berikut : 1.Komitmen Pemerintah Provinsi terhadap program Sumsel Lumbung Pangan Nasional 2. Telah adanya lembaga petani (GP3A/ IP3A) disebagian daerah yang telah dilegalisasi dan mampu melaksanakan O & P SDA dan Pengairan 3.Adanya Otonomi Daerah 4.Dukungan Pemerintah pusat dalam rangka pengelolaan dan pengembangan SDA 5.Potensi Daerah sebagai lahan pertanian sentra produksi padi 6.Tuntutan masyarakat petani pengguna air akan kelancaran air irigasi

26


7.Pergub No.9/ 2005 tentang Pembentukan Dewan Sumber Daya Air Provinsi Sumsel yang diperbaharui dengan Pergub Sumsel No.60/ 2009 tentang perubahan atas Pergub No.9 tahun 2005 8.Pergub tentang Komisi Irigasi b. Threats ( Ancaman ) Selain peluang, dalam faktor eksternal organisasi terdapat juga ancaman yang merugikan organisasi itu sendiri. Hasil identifikasi didapat beberapa ancaman, yaitu : 1.Masih kurangnya kesadaran & partisipasi masyarakat dan petani terhadap jaringan irigasi 2.Terjadinya bencana alam (banjir dan kekeringan) 3. Terjadinya sedimentasi yang cukup tinggi, khususnya pada irigasi lahan pasang surut 4. Alih fungsi lahan irigasi untuk kepentingan non irigasi 5. Organisasi lembaga petani yang bertanggung jawab terhadap daerah irigasi tersebut sebagian belum terbentuk dan tertata dengan baik 6. Kerusakan Daerah Aliran Sungai 7. Masih susah/ jauh dan mahalnya harga material di lokasi setempat 8. Kecilnya hasil pendapatan petani di sektor pertanian

27


Tabel 4 : Analisa SWOT Identifikasi Faktor Internal FAKTOR INTERNAL STRENGHTS (KEKUATAN)

WEAKNESSES (KELEMAHAN)

S1

Adanya Keputusan Gubernur No. 226 Tahun 2001 yang diperbaharui dengan Pergub Sumsel No. 38 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas PU Pengairan Provinsi Sumatera Selatan

W1

Menurunnya Fungsi dan Manfaat Sarana dan prasarana yang telah dibangun

S2

Peraturan dan Perundang-undangan (UU No.7 Tahun 2004, PP No. 20/2006, PP No.27/1991, PP. 35/1991)

W2

Terbatasnya Sumber Dana Operasi dan Pemeliharaan

S3

Adanya Pergub SUMSEL No. 25 Tahun 2008 tentang organisasi & tata kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai pada Dinas PU Pengairan Provinsi Sumsel

W3

Kurangnya kesadaran SDM Teknis dalam pengelolaan prasarana yang telah dibangun

S4

Prasarana Pengairan yang telah dibangun

W4

Rendahnya kemampuan tenaga teknis lapangan dalam operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi

S5

Memadainya Jumlah SDM di bidang SDA/ Pengairan

W5

Kurangnya sarana pendukung dan penunjang dalam pengelolaan dan pengembangan Sumberdaya Air (SDA)

S6

Dukungan unsur-unsur pimpinan dalam instansi dalam mencapai misi

W6

Masih kurangnya tenaga/petugas operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi

S7

Adanya program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya

W7

Masih kurangnya koordinasi antar instansi terkait dalam pengelolaan jaringan irigasi

S8

Adanya Bantuan & Dukungan pendanaan dari Pemerintah Pusat melalui DAK & TPOP

W8

Kurangnya tenaga pendata dan minimnya data inventarisasi jaringan irigasi

Tabel 5 : Analisa SWOT Identifikasi Faktor Eksternal OPPURTUNITIES (PELUANG)

THREATHS (ANCAMAN)

O1

Komitmen Pemerintah Provinsi terhadap program Sumsel Lumbung Pangan Nasional

T1

Masih kurangnya kesadaran & partisipasi masyarakat dan petani terhadap jaringan irigasi

O2

Telah adanya lembaga petani (GP3A/ IP3A) disebagian daerah yang telah dilegalisasi dan mampu melaksanakan O & P SDA dan Pengairan

T2

Terjadinya bencana alam (banjir dan kekeringan)

28


O3

Adanya Otonomi Daerah

T3

O4

Dukungan Pemerintah pusat dalam rangka pengelolaan dan pengembangan SDA

T4

O5

Potensi Sumberdaya Air (Wilayah Sungai) yang melimpah

T5

O6 O7

O8

O9

3.4.

Potensi Daerah sebagai lahan pertanian sentra produksi padi Tuntutan masyarakat petani pengguna air akan kelancaran air irigasi Pergub No.9/ 2005 tentang Pembentukan Dewan Sumber Daya Air Provinsi Sumsel yang diperbaharui dengan Pergub Sumsel No.60/ 2009 tentang perubahan atas Pergub No.9 tahun 2005 Pergub tentang Komisi Irigasi

Terjadinya sedimentasi yang cukup tinggi, khususnya pada irigasi lahan pasang surut Alih fungsi lahan irigasi untuk kepentingan non irigasi Organisasi lembaga petani yang bertanggung jawab terhadap daerah irigasi tersebut sebagian belum terbentuk dan tertata dengan baik

T6

Kerusakan Daerah Aliran Sungai

T7

Masih susah/ jauh dan mahalnya harga material di lokasi setempat

T8

Kecilnya hasil pendapatan petani di sektor pertanian

Faktor Kunci Keberhasilan ( FKK )

Dinas PU Pengairan Prov

Sumsel Faktor kunci keberhasilan merupakan kekuatan kunci suatu organisasi. Adapun Faktor Kunci Keberhasilan Dinas PU Pengairan Prov Sumsel adalah : Kekuatan : 1. adanya keputusan Gubernur No.226 Tahun 2001 yang diperbaharui dengan pergub Sumsel No 38 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas PU Pengairan Provinsi Sumatera Selatan 2. Prasarana Pengairan yang telah dibangun 3. Adanya program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya Kelemahan : 1. Terbatasnya Sumber Dana Operasi dan Pemeliharaan 2. Menurunnya Fungsi dan Manfaat Sarana dan

prasarana yang telah

dibangun 3. Rendahnya kemampuan tenaga teknis lapangan dalam operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi 29


Peluang : 1. Komitmen Pemerintah Provinsi terhadap program Sumsel Pangan Nasional

Lumbung

2. Potensi Daerah sebagai lahan pertanian sentra produksi Padi 3. Dukungan Pemerintah pusat dalam rangka pengelolaan dan pengembangan SDA Ancaman : 1. Masih kurangnya kesadaran & partisipasi masyarakat dan petani terhadap jaringan irigasi 2. Terjadinya bencana alam (banjir dan kekeringan) 3.Terjadinya sedimentasi yang cukup tinggi, khususnya pada irigasi lahan pasang surut

30


BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SRATEGI

4.1. Visi dan Misi A. Visi Air sebagai sumber kehidupan masyarakat secara alami keberadaannya bersifat dinamis mengalir ke tempat yang lebih rendah tanpa mengenal batas wilayah administrasi. Keberadaan air mengikuti siklus hidrologis yang erat hubungannya dengan kondisi cuaca pada suatu daerah, sehingga menyebabkan kesediaan air tidak merata dalam setiap waktu dan setiap wilayah. Sejalan dengan perkembangan jumlah penduduk dan meningkatnya kegiatan masyarakat mengakibatkan perubahan fungsi lingkungan dan berdampak

negatif

terhadap

kelestarian

sumber

daya

air

dan

meningkatnya daya rusak air. Hal tersebut menuntut pengelolaan sumber daya air yang utuh dari hulu sampai ke hilir dengan basis wilayah sungai dalam satu pola pengelolaan sumber daya air tanpa dipengaruhi oleh batas-batas administrasi yang dilaluinya. Berdasarkan hal tersebut di atas maka visi Dinas Pekerjaan Umum Pengairan

Provinsi

Sumatera

Selatan

Tahun

2009

dengan

mempertimbangkan hasil aspirasi dan partisipasi pejabat serta pegawai yaitu : “Infrastruktur SDA Yang Lebih Handal, Terkelola dan Berdaya Guna Untuk Sumatera Selatan Sejahtera”. Visi adalah pandangan ke depan menyangkut ke mana Instansi Pemerintah harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Visi merupakan representasi dari keyakinan mengenai bagaimanakah seharusnya bentuk Instansi Pemerintah di masa depan dalam pandangan publik di masa depan dan pemangku kepentingan lainnya.

31


Dinas PU Pengairan sebagai Satuan Kerja Perangkat Dinas dari Provinsi Sumatera Selatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya adalah untuk mengelola dan dan mengembangkan Sumber Daya Air. Mengelola dalam pengertian luas yaitu ; merencanakan, membangun, mengoperasikan, memelihara prasarana Sumber Daya Air sesuai dengan prinsip SIDCOM (Survey Investigation Design Construction Operation And Maintenance). Potensi Sumber Daya Air yang besar di Sumatera Selatan harus dapat dikelola dan di-berdayagunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat. Mengembangkan dalam pengertian meningkatkan daya guna dan memperluas pemanfaatan Sumber Daya Air sehingga dapat dioptimalkan dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat. B. Misi Dalam upaya menuju visi diatas, terdapat empat misi yang harus diemban yaitu: 1. Meningkatkan,dan mengembangkan infrastruktur jaringan irigasi,rawa, dan Sungai; 2. Mengelola dan menjaga keberlanjutan fungsi jaringan irigasi, rawa dan Sungai; 3. Mengendalikan dan menanggulangi daya rusak Air pada infrastruktur Persungaian dan SDA; 4. Memenuhi kebutuhan infrastruktur air baku dan ketersediaan air; 5. Meningkatkan kapasitas Sumberdaya Manusia (SDM) Teknis SDA dan sarana pendukung Pengelolaan. Misi Ke-Satu Ditetapkan untuk rencana peningkatan dan pengembangan infrastruktur sumber daya air yaitu jaringan irigasi dan rawa dengan memperhatikan kepentingan kebutuhan sumber daya air di hilir dan fungsi lingkungan hidup serta memperhatikan kondisi ketersediaan air pada wilayah sungai yang bersangkutan dilandasi pemikiran bahwa infrastruktur SDA harus

32


berfungsi lebih baik lagi guna mendukung produktifitas pangan di Sumsel untuk menjadikan Sumsel yang sejahtera. Misi Ke-Dua Merupakan usaha untuk mengelola dan menjaga fungsi jaringan irigasi,rawa, dan sungai. Pengelolaan fungsi jaringan irigasi, rawa dan sungai diperlukan untuk menunjang kegiatan pertanian agar mencapai produktifitas pangan yang diinginkan. Selain itu juga infrastruktur jaringan irigasi,rawa dan sungai harus terus dijaga dan dipelihara fungsinya, kinerja dan keandalannya sehingga dapat meningkatkan produktivitas pangan menjadi lebih baik . hasil -hasil pembangunan sarana dan prasarana sumber daya air harus terus menunjang produktivitas pertanian harus terus dipelihara khususnya jaringan irigasi,rawa, dan sungai untuk mempertahankan fungsi, untuk menjadikan sumsel yang sejahtera. Misi Ke-Tiga Merupakan usaha mengendalikan dan menanggulangi daya rusak Air pada infrastruktur Persungaian dan SDA sehingga memenuhi kebutuhan prasarana daerah disekitar sungai guna mencegah, menanggulangi dan memulihkan kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh daya rusak air. Misi Ke-Empat Merupakan usaha untuk memenuhi kebutuhan air baku untuk pertanian dan pemanfaatan air baku oleh masyarakat untuk kebutuhan air minum dan kegiatan yang berguna lainnya. Misi Ke-Lima Adalah dalam upaya menjamin keberlangsungan fungsi dan manfaat prasarana sumber daya air, maka pengelola (sumber daya aparatur) harus ditingkatkan kemampuannya dalam pengelolaan infrastruktur sumber daya air. Diharapkan dengan adanya peningkatan kemampuan pengelolaan infrastruktur sumber daya air bagi pengelola keberlangsungan fungsi dan manfaat prasarana sumber daya air dapat lebih ditingkatkan.

33


4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas PU. Pengairan Prov. Sumsel A. Tujuan Tujuan merupakan penjabaran / implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 4 (empat) tahun. Dengan adanya tujuan akan memberikan arah yang lebih jelas untuk mencapai sasaran yang dituju. Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Provinsi Sumatera Selatan menetapkan sejumlah tujuan yang relevan untuk setiap misi, yaitu : 1.

Misi Ke-Satu “Meningkatkan,dan

mengembangkan

infrastruktur

jaringan

irigasi,rawa, dan Sungai”, Dijabarkan dalam tujuan : 1) Mengoptimalkan

&

Meningkatkan

Fungsi

Jaringan

Irigasi,Rawa, dan Sungai. 2.

Misi Ke-Dua “Mengelola dan menjaga keberlanjutan fungsi jaringan irigasi, rawa dan Sungai” Dijabarkan dalam tujuan : 1)Mengelola dan Menjaga Keberlanjutan Fungsi dan Layanan jaringan irigasi, rawa dan sungai.

3.

Misi Ke-Tiga “Mengendalikan dan menanggulangi daya rusak Air pada infrastruktur Persungaian dan SDA” Dijabarkan dalam tujuan : 1)Memperbaiki & rekonstruksi kerusakan infrastruktur akibat banjir; 2)Mengembangkan sistem informasi teknokogi / data base Sumber Daya Air.

4.

Misi Ke-Empat “Memenuhi kebutuhan infrastruktur air baku dan ketersediaan air” Dijabarkan dalam tujuan : 1)Menyediakan Kebutuhan Air baku untuk berbagai keperluan.

34


5.

Misi Ke-Lima “Meningkatkan kapasitas Sumberdaya Manusia (SDM) Teknis SDA dan sarana pendukung Pengelolaan SDA yang baik” Dijabarkan dalam tujuan : 1)Memperkuat kelembagaan masyarakat dan Sumber Daya Aparatur dalam pengelolaan dan pengembangan SDA; 2)Meningkatkan Kinerja SDM melalui sarana dan prasarana pendukung.

B. Sasaran Untuk mencapai tujuan sebagaimana diungkapkan di atas, langkah selanjutnya

menetapkan

sasaran

yang

akan

dicapai.

Sasaran

merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai dalam jangka pendek yaitu dalam kegiatan operasional. Misi Ke-Satu : Tujuan 1.1 “Mengoptimalkan & Meningkatkan Fungsi Jaringan Irigasi,Rawa, dan Sungai” Dijabarkan dalam sasaran : a) Tersedianya jaringan irigasi,rawa, dan Sungai yang optimal; b) Terpenuhinya pasokan kebutuhan air tanaman pangan yang optimal; c) Menunjang peningkatan produktivitas pertanian pangan. Misi Ke-Dua : Tujuan 2.1 “Mengelola dan menjaga keberlanjutan fungsi jaringan irigasi, rawa dan Sungai” Dijabarkan dalam sasaran : a) Terpeliharanya fungsi jaringan irigasi, rawa dan sungai; b) Terjaganya Morfologi Alur & tebing saluran irigasi rawa dan sungai; c) Terjaganya Kualitas, Kuantitas serta Kontinuitas Air.

35


Misi Ke-Tiga : Tujuan 3.1 “Memperbaiki & rekonstruksi kerusakan

infrastruktur akibat banjir”

Dijabarkan dalam sasaran : a) Terlaksananya perbaikan infrastruktur bangunan pengendali banjir. Terjaganya Daerah Aliran Sungai. Tujuan 3.2 “Mengembangkan sistem informasi teknokogi / data base Sumber Daya Air” Dijabarkan dalam sasaran : a) Tersedianya bangunan Pencatat informasi data SDA; Tersedianya sistem informasi SDA yang terpadu. Misi Ke-Empat : Tujuan 4.1 “Menyediakan Kebutuhan Air baku untuk berbagai keperluan” Dijabarkan dalam sasaran : a) Tersedianya Kebutuhan pasokan air baku untuk pengairan. Misi Ke-Lima : Tujuan 5.1 “Memperkuat kelembagaan masyarakat dan Sumber Daya Aparatur dalam pengelolaan dan pengembangan SDA” Dijabarkan dalam sasaran : a) Meningkatnya Kemampuan SDM; b) Meningkatnya profeionalisme aparatur pemerintah; c) Meningkatnya kesejahteraan apratur pemerintah; d) Terlaksananya pmberdayaan dan perkuatan kelembagan pengelola jaringan irigasi dan rawa. Tujuan 5.2 “Meningkatkan Kinerja SDM melalui sarana dan prasarana pendukung” Dijabarkan dalam sasaran : a)Terpenuhinya sarana dan prasarana fasilitas pendukung; b) Tersedianya sistem informasi dan teknologi fasilitas pendukung kinerja aparatur 36


c) Terciptanya kondisi situasi kerja yang nyaman dan kondusif

4.3. Strategi dan Kebijakan A. Strategi Untuk mencapai keberhasilan pembangunan sumber daya air di Sumatera Selatan, Dinas Pekerjaan Umum Pengairan telah menyusun strategi dengan memanfaatkan seluruh kekuatan dan peluang yang ada, serta memperhatikan kelemahan dan hambatan yang mungkin dihadapi dan selanjutnya dijabarkan dalam bentuk Arah Kebijakan dan Program Program Strategis. Pendekatan yang dilakukan untuk menyusun arah kebijakan dan programprogram strategis ini adalah multidimensional dan integratif. Misi Ke-Satu : Sasaran 1.1.a “Tersedianya jaringan irigasi,rawa, dan Sungai yang optimal” Dijabarkan dalam strategi : a) Meningkatkan dan mengembangkan sistem jaringan irigasi,rawa, dan Sungai yang ada. Sasaran 1.1.b “Terpenuhinya pasokan kebutuhan air tanaman pangan yang optimal” Dijabarkan dalam strategi : a) Mensinerjikan rencana pola tanam dengan pengembangan dan peningkatan sistem jaringan irigasi dan rawa. Sasaran 1.1.c “Menunjang peningkatan produktivitas pertanian pangan” Dijabarkan dalam strategi : a) Memperbaiki sistem jaringan irigasi dan rawa yg rusak. Misi Ke-Dua : Sasaran 2.1.a “Terpeliharanya fungsi jaringan irigasi, rawa dan sungai” Dijabarkan dalam strategi : a) Memelihara Saluran dan Bangunan Irigasi,Rawa dan sungai; b) Menyusun Rencana OP. 37


Sasaran 2.1.b “Terjaminnya kecukupan air bagi kebutuhan tanaman” Dijabarkan dalam strategi : a) Mengatur jadwal distribusi air sesuai dengan rencana pola tanam. Sasaran 2.1.c “Terjaganya Morfologi Alur & tebing saluran irigasi rawa dan sungai” Dijabarkan dalam strategi : a) Melaksanakan pemeliharaan secara rutin dan berkala. Sasaran 2.1.d “Terjaganya Kualitas, Kuantitas serta Kontinuitas Air” Dijabarkan dalam strategi : a) Melakukan rehab ringan dan normalisasi dasar saluran dan sungai; b) Melakukan Monitoring & Pengecekan Lapangan. Misi Ke-Tiga : Sasaran 3.1.a “Terlaksananya perbaikan infrastruktur bangunan pengendali banjir” Dijabarkan dalam strategi : a) Melakukan pengamanan terhadap tebing sungai. Sasaran 3.1.b “Terjaganya Daerah Aliran Sungai” Dijabarkan dalam strategi : a)Melakukan normalisasi terhadap sungai yang mengalami pendangkalan/ sedimentasi. Sasaran 3.1.c “Tersedianya bangunan Pencatat informasi data SDA” Dijabarkan dalam strategi : a)Membangun sarana dan prasarana bangunan pencatat data dan informasi debit air. Sasaran 3.1.d “Tersedianya sistem informasi SDA yang terpadu” Dijabarkan dalam strategi : a) Mengembangkan sistem informasi database SDA. Misi Ke-Empat : 38


Sasaran 4.1.a “Tersedianya Kebutuhan pasokan air baku untuk pengairan” Dijabarkan dalam sasaran : a) Pendistribusian air secara optimal untuk kebutuhan masyarakat; b) Pembuatan Bangunan penampung air. Misi Ke-Lima : Sasaran 5.1.a “Meningkatnya Kemampuan SDM” Dijabarkan dalam strategi : a) Pelaksaaan Pelatihan SDM yang mengelola SDA. Sasaran 5.1.b “Meningkatnya profeionalisme aparatur pemerintah” Dijabarkan dalam strategi : a) Pelatihan dan sosialisasi peraturan dan perundang-undangan. Sasaran 5.1.c “Meningkatnya kesejahteraan apratur pemerintah” Dijabarkan dalam strategi : a) Pembayaran honorarium tepat waktu. Sasaran 5.1.d “Terlaksananya pmberdayaan dan perkuatan kelembagan pengelola jaringan irigasi dan rawa” Dijabarkan dalam strategi : a) Pelaksanaan rapat koordinasi. Sasaran 5.2.a “Terpenuhinya sarana dan prasarana fasilitas pendukung” Dijabarkan dalam strategi : a) Pengadaan barang inventarisasi kantor, alat tulis kantor dan kebutuhan operasional kantor. Sasaran 5.2.b “Tersedianya sistem informasi dan teknologi fasilitas pendukung kinerja aparatur”

39


Dijabarkan dalam strategi : 1) Penyediaan sistem informasi yang akurat. Sasaran 5.2.c “Terciptanya kondisi situasi kerja yang nyaman dan kondusif” Dijabarkan dalam strategi : a) Pemeliharaan dan peningkatan perbaikan ruang kerja dan gedung kantor.

B. Kebijakan Kebijakan yang ditetapkan

untuk mencapai sasaran yang telah

ditetapkan adalah : Misi Ke-Satu : Strategi 1.1.a Dijabarkan dalam Kebijakan : a.

Merencanakan kegiatan berdasarkan hasil survey dan desain yang telah diatur dalam rencana kerja anggaran.

Strategi 1.2.a Dijabarkan dalam Kebijakan : a.

Mengatur jadwal pelaksanaan kegiatan dengan jadwal rencana pola tanam yang efektif dan efisien

Strategi 1.3.c Dijabarkan dalam Kebijakan : a.

Membuat spesifkasi teknis dan metode pekerjaan.

Misi Ke-Dua : Strategi 2.1.a Dijabarkan dalam Kebijakan : a.

Pemberdayaan terhadap perkumpulan petani pemakai air.

Strategi 2.1.b Dijabarkan dalam Kebijakan : a.

Mempersiapkan dan Menyusun Data inventarisasi pendistribusian jaringan irigasi, rawa dan sungai.

40



Mengatur dan mempersiapkan Petugas OP terlatih berdasarkan SK.

Strategi 2.3.a. Dijabarkan dalam Kebijakan : a.

Membuat manual OP berdasarkan Permen PU No 37 Thn 2007.

Strategi 2.4.a. Dijabarkan dalam Kebijakan : a.

Membuat spesifkasi teknis dan metode pekerjaan.


Membuat/ Menyusun dan Mengatur jadwal monitoring & investigasi.

Misi Ke-Tiga : Strategi 3.1.a Dijabarkan dalam Kebijakan : a.Membuat DED struktur pengaman tebing sungai; b.Mengusulkan PERDA tentang pengaturan bantaran sungai dan pengamanan daerah sempadan sungai. Strategi 3.2.b Dijabarkan dalam Kebijakan : a.

Merencanakan kegiatan berdasarkan hasil survey dan inventarisasi data kerusakan sungai.


Mengembangkan sistem informasi banjir dan SDA terpadu.

Strategi 3.2.d Dijabarkan dalam Kebijakan : a.

Melakukan pemuktahiran data melalui rencana kerja yang tersusun dalan KAK.

Misi Ke-Empat : Strategi 4.1.a Dijabarkan dalam Kebijakan :

41


a.

Membuat skala prioritas dan Menginvetarisasi daerah sulit air.


Membuat rencana DED dan menyusun KAK kegiatan.

Misi Ke-Lima : Strategi 5.1.a Dijabarkan dalam Kebijakan : a.

Menetapkan persyaratan peserta pelatihan sesuai dengan ketentuan teknis;

b.

Mempersiapkan Surat Keputusan penunjukan peserta pelatihan.


Membuat Petunjuk Pelaksanaan dan kerangka acuan;

b.

Menetapkan persyaratan peserta pelatihan sesuai dengan Juklak dan KAK; Mempersiapkan Surat Keputusan penunjukan peserta pelatihan.

c.


Menetapkan pembayran honorarium bagi apratur pemerintah di awal bulan berdasarkan SK yang ditetapkan.

Strategi 5.1.d Dijabarkan dalam Kebijakan : a.

Menghimpun berbagai instansi dan stakeholder terkait untuk pembahasan bersama.


Mendata dan mengevaluasi sarana dan prasarana kantor sesuai dengan kebutuhan.

Strategi 5.2.b Dijabarkan dalam Kebijakan :

42


a.

Mempersiapkan

persyaratan

penyedia

sistem

informasi

yang

kompeten dan metode tahapan kerja survey dan investigasi sistem informasi serta kerangka acuan kerja. Strategi 5.2.c Dijabarkan dalam Kebijakan : a.

Membuat kriteria kebutuhan ruang berdasarkan jumlah pegawai;

b.

Mempersiapkan perencanaan design perbaikan dan peningkatan gedung kantor..

Adapun Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Kebijakan SKPD tercantum pada Lampiran I Tabel IV.1(terlampir)

43


BAB V RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF Rencana program disusun berdasarkan bidang atau sub bidang pada Dinas/Instansi yang bersangkutan. Dalam rencana program ini, capaian sasaran dan pagu indikatif disusun dalam jangka waktu lima tahun kedepan. Dalam penyusunannya rencana program tersebut dilengkapi dengan indikator kinerja/sasaran hasil pembangunan, kelompok sasaran dan juga lokasi/satuan wilayah atau kawasan pembangunan yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan. Adapun program dan kegiatan renstra-SKPD tercantum pada Lampiran I Tabel 5.1(terlampir)

44


BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU KEPADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Seperti yang telah dijabarkan pada bab sebelumnya tentang tugas dan fungsi SKPD serta berdasarkan misi yang telah ditetapkan bersama dapat dibuat indikator kinerja SKPD. Dalam penjabaran Indikator kinerja-SKPD memuat hasil rekapitulasi yang mendukung pencapaian setiap tujuan dan sasaran RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) yang terkait dengan tugas dan fungsi SKPD. Untuk rekapitulasi indikator kinerja Renstra SKPD tercantum pada Lampiran II Tabel 6.1 (terlampir)

45

934.000 200 200


BAB VII PENUTUP

Potensi sumber daya air Provinsi Sumatera Selatan memang besar dan secara nyata dapat mengankat harkat kesejahteraan dan kemakmuran sesuai dengan Undang-Undang dasar 1945 pasal 33. Upaya terencana untuk melengkapi sarana dan prasarana dasar sumber daya air harus lebih dipercepat lagi. Sektor pengairan berperan penting dalam mendukung program Lumbung Pangan di Sumatera Selatan.Untuk itu fokus utama dalam Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan

lainnya

adalah

pemeliharaan

dan

merehabilitasi

serta

mengoptimalisasi jaringan irigasi dan rawa yang telah dibangun, sehingga sasaran program Lumbung pangan yaitu produksi beras sebesar 2 juta ton dapat tercapai. Kawasan-kawasan yang sering dilanda banjir di Sumatera Selatan harus terus diupayakan penanggulangannya dengan Program Penanggulangan banjir, sehingga dapat menurunkan luasan genangan akibat banjir. Pencegahan alih fungsi dan alih komoditi lahan sawah beririgasi harus terus diupayakan antara lain dengan menaikan pendapatan petani dan merehabilitasi dan memelihara secara berkesinambungan terhadap jaringan irigasi dan rawa, untuk mencegah menurunnya fungsi dan keandalannya. Sumber daya aparatur dan masyarakat petani di pedesaaan harus terus dilatih dan diberdayakan untuk dapat mengelola prasarana sumber daya air secara mandiri. Melalui Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014 – 2018, pembangunan sumber daya air dapat dilaksanakan dengan semangat kerja sama yang kokoh antar pemangku kepentingan (stakeholder) dengan prinsip “dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat”.

46

BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang

Recommend Documents