BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang

BAB I PENDAHULUAN

1.1.

Latar Belakang

Rencana Strategis Kementerian Pertanian 2015-2019 disusun sebagai perwujudan amanah Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 dan Peraturan Presiden RI Nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2015-2019. Dalam RPJPN yang saat ini memasuki tahap ke-3 (2015-2019) difokuskan untuk memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pembangunan kompetitif perekonomian yang berbasis sumberdaya alam yang tersedia, sumberdaya manusia yang berkualitas dan kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK). Sedangkan RPJMN 2015-2019 sebagai tahapan ketiga dari RPJPN 2005-2025, memproritaskan pada upaya mencapai kedaulatan pangan, kecukupan energi dan pengelolaan sumberdaya maritim dan kelautan. Pada RPJMN tahap-3 (2015-2019), sektor pertanian tetap menjadi sektor penting dalam pembangunan ekonomi nasional. Peran strategis sektor pertanian tersebut digambarkan dalam kontribusi sektor pertanian dalam penyedia bahan pangan dan bahan baku industri, penyumbang PDB, penghasil devisa negara, penyerap tenaga kerja, sumber utama pendapatan rumah tangga perdesaan, penyedia bahan pakan dan bioenergi, serta berperan dalam upaya penurunan emisi gas rumah kaca. Pada RPJMN 2015-2019, NAWA CITA menjadi agenda prioritas Kabinet Kerja dengan mengarahkan pembangunan pertanian ke depan untuk mewujudkan kedaulatan pangan, agar Indonesia sebagai bangsa dapat mengatur dan memenuhi kebutuhan pangan rakyatnya secara berdaulat. Kedaulatan pangan diterjemahkan dalam bentuk kemampuan bangsa dalam hal: (1) mencukupi kebutuhan pangan dari produksi dalam negeri, (2) mengatur kebijakan pangan secara mandiri, serta (3) melindungi dan menyejahterakan petani sebagai pelaku utama usaha pertanian pangan. Peningkatan kedaulatan merupakan salah satu bagian dari Agenda 7 Nawa Cita yaitu Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik. Menindaklanjuti amanah Nawa Cita, Kementerian Pertanian menitikberatkan Strategi pembangunan pertanian selama periode 2015-2019 pada 7 (Tujuh) Strategi Utama Penguatan Pembangunan Pertanian untuk Kedaulatan Pangan (P3KP), yaitu (1) Peningkatan ketersediaaan dan pemanfaatan lahan; (2) Peningkatan infrastruktur dan sarana pertanian; (3) Pengembangan dan perluasan logistik benih/bibit; (4) Penguatan kelembagaan petani; (5) Pengembangan dan penguatan pembiayaan pertanian; (6) Pengembangan dan penguatan bioindustri dan bioenergy; (7) Penguatan jaringan pasar produk pertanian. Selain tujuh strategi utama, terdapat 9 strategi pendukung, yaitu: (1) Penguatan dan peningkatan kapasitas SDM Pertanian; (2) Peningkatan dukungan perkarantinaan; (3) Peningkatan dukungan inovasi dan teknologi; (4) Pelayanan informasi publik; (5) Pengelolaan regulasi; (6) Pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi; (7)

Laporan Tahunan Kementerian Pertanian Tahun 2016

1

Pengelolaan perencanaan; (8) Penataan dan penguatan organisasi; dan (9) Pengelolaan sistem pengawasan. Tantangan dan permasalahan pembangunan pertanian tidak sedikit dan tidak mudah untuk dihadapi. Tantangan dan sekaligus isu strategis yang dihadapi pembangunan pertanian antara lain: keterbatasan luas baku lahan untuk setiap komoditas, masih banyak jaringan irigasi yang rusak, terbatasnya ketersediaan dan penggunaan benih unggul, perubahan iklim, bencana alam, serangan hama dan penyakit, masih kurangnya populasi ternak, masih terbatasnya kapasitas kelembagaan petani, makin berkurangnya tenaga kerja pertanian, terbatasnya modal petani, kondisi perekonomian global yang melemah, gejolak harga pangan global, peningkatan jumlah penduduk, distribusi pangan yang belum bisa merata, serta panjangnya rantai tata niaga komoditas pertanian. Sementara itu, pada aspek manajemen isu strategis yang dihadapi antara lain: pengurangan anggaran (self blocking) dan perubahan susunan organisasi dan tata kerja di daerah sebagai tindak lanjut UU 23/2016 yang mengamanatkan perampingan organisasi di daerah. Pengurangan APBN Kementerian Pertanian mengakibatkan beberapa kegiatan tidak dapat direalisasikan di tahun 2016. Perubahan Susunan Organisasi Tata Kerja (SOTK) sesuai PP 18/2016 mengakibatkan banyak terjadi pergantian pejabat dan petugas, sehingga pelaksanaan kegiatan menjadi terkendala. Permasalahan pada aspek manajemen ini telah menjadi perhatian dan telah pula dilakukan beberapa upaya tindak lanjut. Kementerian Pertanian di tahun 2016 telah menetapkan arah pelaksanaan program dan kegiatan, maupun target yang ingin dicapai yaitu: (1) Meningkatnya produksi padi, jagung, kedelai, daging dan gula; (2) Terjaminnya distribusi pangan; (3) Meningkatnya akses dan pemanfaatan pangan dan gizi; dan (4) Meningkatnya konsumsi pangan lokal; (5) Stabilnya produksi cabai dan bawang merah; (6) Berkembangnya komoditas bernilai tambah dan berdaya saing; (7) Tersedianya bahan baku bioindustri dan bioenergi; (8) Meningkatnya kualitas sumberdaya insani petani; (9) Meningkatnya pendapatan keluarga petani; (10) Meningkatnya Kualitas Layanan Publik Kementerian Pertanian; (11) Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kementerian Pertanian Selanjutnya, untuk menghadapi isu strategis dan permasalahan yang dihadapi, Kementerian Pertanian telah melakukan berbagai upaya sebagai kegiatan terobosan. Selama tahun 2015-2016, berbagai kegiatan terobosan tersebut meliputi: (1) bantuan alat mesin pertanian sebanyak lebih dari 180 ribu unit (antara lain: traktor, rice transplanter, combine harvester), (2) rehab jaringan irigasi tersier seluas 3,05 juta ha, (3) pengembangan sumber-sumber air seperti embung, long storage, dan dam parit sebanyak 3.771 unit, (4) penggunaan benih unggul padi, jagung, kedelai, cabai, dan bawang merah pada areal seluas 7 juta ha, (5) perluasan luas tanam dan luas panen padi melalui peningkatan indeks pertanaman menjadi IP 1,73 (naik 2,95%), (6) perluasan luas tanam dan luas panen jagung melalui penanaman jagung di lahan sawit (terintegrasi) seluas 233 ribu ha (naik 100%), (7) pengembangan lahan rawa lebak seluas 367 ribu ha, (8) pelaksanaan sapi indukan wajib bunting (SIWAB) yang telah memperoleh 1,5 juta kelahiran anak sapi, (9) asuransi pertanian untuk areal padi seluas 674.650 ha, (10) pengembangan lumbung pangan di 5 provinsi, (11) pembangunan Toko Tani Indonesia (TTI) sebanyak 1.218 unit, dan (12) pengendalian impor, terutama komoditas padi, Laporan Tahunan Kementerian Pertanian Tahun 2016

2

jagung, kedelai, cabai, bawang merah, dan daging sapi. Berbagai upaya yang telah dilakukan tersebut terbukti telah memberikan dampak yang sangat positif, antara lain: (1) produksi padi tahun 2016 sebesar 79,1 juta ton GKG atau naik 4,97% dari tahun 2015 sebesar 75,4 juta ton, (2) produksi jagung tahun 2016 sebesar 23,2 juta ton atau naik 18,10% dari tahun 2015 sebesar 19,6 juta ton, (3) produksi bawang merah sebesar 1,3 juta ton atau naik 5,74% dari tahun 2015 sebesar 1,2 juta ton, (4) produksi aneka cabai sebesar 2,1 juta ton atau naik 9,95% dari tahun 2015 sebesar 1,9 juta ton, (5) impor jagung turun sebanyak 66,6% (3,22 juta ton tahun 2015 menjadi 1,07 juta ton tahun 2016), (6) impor bawang merah turun sebanyak 93,2% (17,43 juta ton tahun 2015 menjadi 1,19 juta ton tahun 2016), dan (7) impor beras medium turun 100% (1,15 juta ton tahun 2015 menjadi nol di tahun 2016), (8) Nilai Tukar Petani (NTP) naik 0,06% (101,59 tahun 2015 menjadi 101,66 tahun 2016), (8) Nilai Tukar Usaha Pertanian naik 2,31% (107,45 tahun 2015 menjadi 109,93 tahun 2016), dan (9) jumlah penduduk miskin turun 1,51% (17,94 juta jiwa tahun 2015 menjadi 17,67 juta jiwa tahun 2016). Pencapaian berbagai indikator sukses pembangunan pertanian di atas ditempuh melalui pelaksanaan sebelas program yaitu: (a) Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu Hasil Tanaman Pangan, (b) Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura, (c) Peningkatan Produksi dan Produktivitas Komodutas Perkebunan Berkelanjutan, (d) Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat, (e) Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian, (f) Penciptaan Teknologi dan Inovasi Pertanian Bioindustri Berkelanjutan, (g) Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat, (h) Peningkatan Penyuluhan, Pendidikan, dan Pelatihan Pertanian, (i) Peningkatan Kualitas Perkarantinaan Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati, (j) Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Pertanian, serta (k) Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pertanian. Untuk melaksanakan kegiatan pembangunan pertanian tahun 2016, Kementerian Pertanian memperoleh alokasi pagu APBN senilai Rp 27.726.630.187.000,-. Dalam pelaksanaannya, Kementerian Pertanian mendapatkan self blocking sebesar Rp. 5.938.645.459.000,-. Sampai dengan 31 Desember 2016, realisasi serapan APBN Kementerian Pertanian mencapai Rp 21.100.680.272.646,-, ditambah dengan self blocking, realisasi menjadi Rp. 27.039.325.731.646,- atau 97,52%. 1.2.

Tujuan

Buku laporan ini disusun dengan tujuan dapat memberikan informasi atau gambaran terhadap capaian-capaian kinerja Kementerian Pertanian, meliputi indikator makro, capaian produksi pertanian, realisasi output kegiatan dan permasalahan-permasalahan yang dihadapi selama kurun waktu Tahun 2016. 1.3. Sasaran Diharapkan laporan ini dapat menyajikan informasi kepada publik, petani dan pelaku agribisnis, perencana dan pelaksana pembangunan pertanian di pusat maupun daerah mengenai keberhasilan dan kendala yang dihadapi Kementerian Pertanian dalam Laporan Tahunan Kementerian Pertanian Tahun 2016

3

mencapai sasaran. Selain itu diharapkan laporan ini dapat memberikan umpan balik dan perbaikan perencanaan bagi para pemangku kebijakan.

II. KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERTANIAN 2.1. Visi dan Misi Kabinet Kerja telah menetapkan visi yang harus diacu oleh Kementerian/Lembaga, yaitu "Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong". Dengan memperhatikan visi pemerintah tersebut dan mempertimbangkan masalah dan tantangan yang dihadapi dalam pembangunan pertanian, maka visi Kementerian Pertanian adalah: "Terwujudnya Kedaulatan Pangan dan Kesejahteraan Petani"

Makna dari visi adalah : Kedaulatan Pangan merupakan hak negara dan bangsa yang secara mandiri menentukan kebijakan pangan yang menjamin hak atas pangan bagi rakyat dan yang akan memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem pangan yang sesuai dengan potensi sumberdaya lokal. Kesejahteraan petani merupakan kondisi hidup layak bagi petani dan keluarganya sebagai aktor utama pelaku usaha pertanian yang diperoleh dari kegiatan di lahan dan usaha yang digelutinya. Dalam rangka mewujudkan visi ini maka misi Kementerian Pertanian adalah : 1. Mewujudkan ketahanan pangan dan gizi 2. Meningkatkan Nilai Tambah dan Daya Saing Komoditas Pertanian 3. Mewujudkan kesejahteraan petani 4. Mewujudkan Kementerian Pertanian yang transparan, akuntabel, profesional dan berintegritas tinggi Makna dari misi adalah sebagai berikut: 1. Mewujudkan ketahanan pangan dan gizi adalah melaksanakan pembangunan dalam rangka meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan sebagai pemenuhan konsumsi pangan dan gizi masyarakat. 2. Meningkatkan Nilai Tambah dan Daya Saing Komoditas Pertanian adalah mendorong komoditas pertanian memiliki keunggulan bersaing dan nilai yang lebih baik dari hasil produksi, penyimpanan, pengolahan dan distribusi 3. Mewujudkan kesejahteraan petani adalah Meningkatkan kesejahteraan petani dengan melakukan perlindungan dan pemberdayaan petani 4. Mewujudkan Kementerian Pertanian yang transparan, akuntabel, profesional dan berintegritas tinggi adalah Meningkatkan tatakelola organisasi Kementerian Pertanian dalam mewujudkan organisasi yang transparan, akuntabel, professional dan berintegritas tinggi dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Laporan Tahunan Kementerian Pertanian Tahun 2016

4

2.2. Tujuan Pembangunan Pertanian Sebagai penjabaran dari Visi dan Misi Kementerian Pertanian, maka tujuan pembangunan pertanian periode 2015-2019 yang ingin dicapai yaitu: 1. Terwujudnya swasembada padi jagung, kedelai serta meningkatnya produksi daging dan gula 2. Terpenuhinya akses pangan masyarakat terhadap pangan 3. Bergesernya budaya konsumsi pangan 4. Meningkatnya stabilisasi produksi dalam rangka stabilisasi harga 5. Berkembangnya komoditas pertanian bernilai ekonomi 6. Mendorong majunya agrobioindustri 7. Meningkatnya kualitas dan pendapatan petani 8. Terwujudnya reformasi birokrasi Kementerian Pertanian 2.3. Sasaran Strategis Sasaran strategis merupakan gambaran kondisi yang akan dicapai hingga tahun 2019. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam dalam periode 2015-2019 adalah : 1. Meningkatnya produksi padi, jagung, kedelai, daging dan gula 2. Terjaminnya distribusi pangan 3. Meningkatnya akses dan pemanfaatan pangan dan gizi 4. Meningkatnya konsumsi pangan lokal 5. Stabilnya produksi cabai dan bawang merah 6. Berkembangnya komoditas bernilai tambah dan berdaya saing 7. Tersedianya bahan baku bioindustri dan bioenergi 8. Meningkatnya kualitas sumberdaya insani petani 9. Meningkatnya pendapatan keluarga petani 10. Meningkatnya kualitas aparatur dan layanan kelembagaan Pertanian 11. Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Kementerian Pertanian Keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Pertanian Tahun 2015 – 2019 dapat terlihat pada Tabel 1. Tabel 1. Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Pertanian 2015 - 2019


5

Seluruh sasaran strategi dijalankan secara berkesinambungan selama periode 2015-2019. Untuk mengukur pencapaian pelaksanaan strategi atas visi, tujuan, dan sasaran strategis pembangunan pertanian di Indonesia, Kementerian Pertanian menetapkan indikator kinerja beserta target kinerjanya, seperti yang disampaikan pada tabel 2. Tabel 2. Indikator Kinerja dan Target 2015-2019

Sumber: Renstra Kementerian Pertanian Tahun 2015-2019


6

Indikator sebagaimana tabel 2 merupakan indikator yang tertera di Renstra Kementerian Pertanian tahun 2015-2019, dengan target sebanyak 54 indikator. Indikator-indikator tersebut tidak semuanya menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) karena bisa menjadi target kinerja program atau kegiatan. Sebagai tindak lanjut, maka telah ditetapkan Permentan No. 68/2016, tentang IKU dengan indikator-indikator yang menjadi dasar penyusunan perjanjian kinerja. Permentan IKU membatasi indikator yang ada di Renstra untuk level Kementerian. 2.4. Strategi Pencapaian Sasaran Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran, maka Kementerian Pertanian menyusun dan melaksanakan Empat Kebijakan Membangun Pertanian sebagai berikut : 1. Melakukan upaya percepatan peningkatan produksi melalui pemanfaatan secara optimal sumberdaya pertanian 2. Melaksanakan koordinasi kebijakan di bidang peningkatan diversifikasi pangan dan pemantapan ketahanan pangan 3. Membangun dengan pendekatan kawasan, pengarusutamaan gender dan menjalin kerjasama internasional 4. Memperkuat faktor pendukung kesuksesan pembangunan pertanian Berdasarkan keempat kebijakan tersebut, Kementerian Pertanian menetapkan beberapa langkah strategis, yaitu: 1. Upaya khusus percepatan peningkatan produksi melalui pemanfaatan secara optimal sumberdaya pertanian, meliputi:  Meningkatkan ketersediaan dan pemanfaatan lahan  Meningkatkan infrastruktur dan sarana pertanian  Mengembangkan dan memperluas logistik benih/bibit  Mendorong penguatan kelembagaan petani  Memperkuat kelembagaan penyuluhan  Mengembangkan dan mendorong pembiayaan pertanian  Memperkuat jaringan pasar produk pertanian  Melakukan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, penanganan pasca bencana alam serta perlindungan tanaman  Mengelola dan mendorong pemanfaatan subsidi dan kredit pembiayaan usaha pertanian  Mendorong upaya perlindungan usaha pertanian melalui asuransi pertanian  Meningkatkan dukungan inovasi dan teknologi 2.

Melaksanakan koordinasi dalam peningkatan diversifikasi pangan dan pemantapan ketahanan pangan, meliputi  Koordinasi, perumusan dan pelaksanaan kebijakan untuk meningkatkan ketersediaan dan keterjangkauan pangan serta penguatan kelembagaan pangan  Mendorong kemandirian pangan di level kabupaten dan keluarga  Menciptakan kegemaran konsumsi pangan berbahan sumberdaya lokal

3.

Membangun dengan pendekatan kawasan, pengarusutamaan gender dan menjalin kerjasama internasional, meliputi:


7

      4.

Mengembangkan kawasan pertanian Mendukung pengembangan kawasan perbatasan dan daerah tertinggal Mendukung pembangunan desa dan kawasan desa Fokus komoditas strategis Mengimplementasikan Pengarusutamaan gender Melakukan kerjasama bilateral, regional dan internasional

Penguatan faktor pendukung kesuksesan pembangunan pertanian, meliputi:  Meningkatkan kapasitas SDM pertanian  Meningkatkan layanan perkarantinaan  Mengelola regulasi  Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi  Mengelola perencanaan yang efisien  Mengelola sistem pengawasan  Mengelola dan memanfaatkan keanekaragaman hayati  Mendorong berkembangnya bioindustri dan bioenergi

Dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Kementerian Pertanian, maka akan dilaksanakan 12 program yang dijalankan oleh 11 eselon I yang berada di Kementerian Pertanian seperti pada tabel 3. Tabel 3. Struktur Program dan Eselon I Kementerian Pertanian No Program 1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan T ugas T eknis Lainnya Kementerian Pertanian 2 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Pertanian 3 Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil T anaman Pangan 4 Program Peningkatan Produksi dan Nilai T ambah Hortikultura 5 Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan 6 Program Pemenuhan Pangan Asal T ernak dan Agribisnis Peternakan Rakyat 7 Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian 8 Program Penciptaan T eknologi dan Inovasi Pertanian BioIndustri Berkelanjutan

Eselon I Sekretariat Jenderal Inspektorat Jenderal Ditjen T anaman Pangan Ditjen Hortikultura Ditjen Perkebunan Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian

9 Program Peningkatan Penyuluhan, Pendidikan, dan Pelatihan Pertanian

Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian 10 Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Badan Ketahanan Masyarakat Pangan 11 Program Peningkatan Kualitas Perkarantinaan Pertanian Badan Karantina dan Pengawasan Keamanan Hayati Pertanian 12 Program Pendidikan Pertanian Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian

Sumber: Kementerian Pertanian, 2016


8

III. KONTRIBUSI PERTANIAN TERHADAP PEMBANGUNAN NASIONAL 3.1. Produk Domestik Bruto Pertanian Sektor Pertanian dalam arti luas (subsektor Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian; Kehutanan dan Penebangan Kayu; dan Perikanan) merupakan salah satu sektor penting sebagai sumber pendapatan bagi sebagian besar rakyat Indonesia. Nilai PDB Sektor Pertanian dalam arti luas untuk periode tahun 2014 – 2016 yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) (tabel 4) menunjukkan tren yang selalu meningkat dari tahun ke tahun. Dengan demikian sektor ini memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan perekonomian nasional. Tabel 4. Produksi Domestik Bruto Atas Dasar Harga Berlaku, Tahun 2014-2016 (Tahun Dasar 2010)

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Ket : *) Angka Sementara **) Angka Sangat Sementara Berdasarkan data dari BPS tren perkembangan PDB 2014-2016 atas dasar konstan dan pertumbuhan sektor pertanian tahun 2016 dapat dilihat pada tabel 5.


9

Tabel 5. Produksi Domestik Bruto Atas Dasar Harga Konstan, Tahun 2014-2016 (Tahun Dasar 2010)

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Ket : *) Angka Sementara **) Angka Sangat Sementara

Berdasarkan tabel 5, pada Tahun 2016 PDB sektor pertanian dalam arti sempit tumbuh sebesar 3,16%. Pertumbuhan tersebut berasal dari sub sektor peternakan (4,03%), disusul dengan sub sektor perkebunan (3,50%), jasa pertanian dan perburuan (3,18%), sub sektor tanaman hortikultura (2,69%) dan sub sektor tanaman pangan (2,53%). Kontribusi PDB sektor pertanian (di luar perikanan dan kehutanan) terhadap PDB nasional pada Tahun 2016 tersebut mencapai 10,21%. 3.2. Neraca Perdagangan Pertanian Secara keseluruhan neraca perdagangan sektor pertanian masih berada pada posisi surplus. Kinerja ini dicapai sumbangan sub sektor perkebunan yang memiliki surplus perdagangan relatif besar. Sementara itu sub sektor lainnya pada posisi defisit. Keragaan nilai neraca perdagangan pertanian tersebut dapat dilihat dalam Tabel 6. Gambar 1. Aktivitas Bongkar Muat Peti Kemas Laporan Tahunan Kementerian Pertanian Tahun 2016

10

Tabel 6. Volume dan Nilai Ekspor Impor Pertanian, Tahun 2014-2016 Sub Sektor Pertanian Volume (Ton) - Ekspor - Impor - Neraca Nilai (US$ 000) - Ekspor - Impor - Neraca

Tahun 2014

2015

2016

36.063.443 22.533.937 13.529.506

40.382.863 26.483.098 13.899.765

35.492.239 29.648.446 5.843.793

31.027.942 15.868.091 15.159.851

28.077.921 14.492.050 13.585.871

26.765.716 15.846.373 10.919.342

Sumber : BPS, diolah Pusdatin-Kementan, 2016

Berdasarkan tabel 6, neraca perdagangan sektor pertanian mengalami surplus selama tiga tahun terakhir, meskipun menurun tiap tahunnya. Hal ini tidak terlepas dari dampak situasi perekonomian dunia yang mengalami perlambata 3.3. Investasi di Sektor Pertanian Berdasarkan data investasi yang diperoleh dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), investasi di sektor pertanian (tanaman pangan, perkebunan dan peternakan) mengalami peningkatan baik dalam Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal asing (PMA). Namun, dari sisi nilai investasi dan kontribusi terhadap total investasi, peningkatan hanya berlaku pada penanaman modal dalam negeri. Penurunan nilai invesatasi Gambar 2. Menteri Pertanian Berfoto Bersama dan kontribusi Penanaman Modal Asing Menteri Lingkungan dan Pangan Denmark (PMA) ini merupakan akibat menurunnya investasi asing untuk sub sektor tanaman pangan dan perkebunan. Hal ini terjadi karena masih ada sejumlah kendala bagi investor pertanian di Indonesia, salah satunya adalah persoalan lahan, infrastruktur, dan birokrasi. Namun pemerintah terus melakukan perbaikan untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif dengan mengidentifikasi dan mencari jalan pemecahan hal-hal yang menjadi hambatan, agar calon investor tertarik untuk menanaman modal nya di Indonesia. Tabel 7 dan 8 menyajikan rincian investasi di sektor primer dan pertanian dalam arti luas, dan kontribusi investasi pertanian terhadap total investasi, baik PMDN maupun PMA.


11

Tabel 7. Perkembangan Nilai Realisasi Investasi PMDN Menurut Sektor Tahun 2014- 2016 (Rp Milyar) Tahun 2014 No.

Uraian

Jumlah Proyek

Tahun 2015

Nilai

Jumlah

Investasi

Proyek

(Rp,Miliar)

A

Sektor Primer 1. Tanaman Pangan dan Perkebunan 2.Peternakan

Nilai

Jumlah

Investasi

Proyek

Nilai Investasi

(Rp,Miliar)

(Rp,Miliar)

598

17.059,70

802

27.704,65

372

12.040,90

543

20.998,59

650,7

69

325,4

90

466,0245

15

471,8

16

203,8392

19 19

2,5707

313

16.520,60

200

12.707,30

43

3.Kehutanan

9

0,3

4. Perikanan

11

21,7

18

274,6

50

3.140,70

124

3.946,80

942

59.034,70

2.525

89.045,30

3541 106.783,69

397 80.570,80 1.652 156.126,20

1.977

73.360,90

3168

5. Pertambangan B

Tahun 2016

Sektor Sekunder

C

Sektor Tersier Jumlah seluruh sektor Kontribusi Sekt, D Pertanian

5.100 179.465,90

8,56%

2,57 81.742,51

7.511 216.230,85

6,89%

9,93%

Sumber : Badan Koordinasi dan Penanaman Modal, 2016

Tabel 8. Perkembangan Nilai Realisasi Investasi PMA Menurut Sektor Tahun 2014-2016 Tahun 2014 No

Uraian

Tahun 2015

Jumlah

Nilai

Jumlah

Nilai

Jumlah

Nilai

Proyek

Investasi

Proyek

Investasi

Proyek

Investasi

(US$ Juta)

A

Sektor Primer 1. Tanaman Pangan dan Perkebunan 2.Peternakan

Tahun 2016 (Rp Milyar)

(US$ Juta)

(US$ Juta)

977

6.991,30

1.934

6.236,40

2312

4.501,94

324

2.206,70

606

2.072,00

800

1.589,1

26

30,8

98

75,1

150

48,9

3.Kehutanan

28

53,3

79

19

108

78,2

4. Perikanan

47

35,3

85

53,1

124

43,3

552

4.665,10

1.066

4.017,20

43,3 16.687,6 7.774,6 28.964

5. Pertambangan B

Sektor Sekunder

3.075

13.019,30

7.184

11.763,10

1130 9.563

C

Sektor Tersier Jumlah seluruh sektor

4.833 8.885

8.519,20 28.529,70

8.620 17.738

11.276,50 29.275,90

13.446 25.321

D

Kontribusi Sekt,Pertanian

7,84%

7,33%

5,66%

Sumber : Badan Koordinasi dan Penanaman Modal, 2016


12

3.4. Angkatan Kerja Pertanian

Gambar 3. Mekanisasi Sektor Pertanian

Tabel

Dilihat dari aspek penyerapan tenaga kerja, kecenderungan sektor pertanian dalam menyerap tenaga kerja mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Berdasarkan data SAKERNAS BPS 2016 (Tabel 9 ), dalam tiga tahun terakhir (20142016) terlihat jelas bahwa penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian mempunyai kecenderungan menurun. Pada tahun 2014 pangsa pertanian terhadap total angkatan kerja sebesar 31,98% namun pada tahun 2016 turun menjadi 30,11% (Tabel 9).

9. Jumlah Tenaga Kerja di Sektor Pertanian dan Non Pertanian di Indonesia, 2010-2016

Tahun

Bekerja Pertanian Luas

Non Pertanian

Tidak Bekerja

Angkatan Kerja

4 7,24 7,56 7,03

5 121,87 122,38 125,44

(Juta Orang) 1 2014 2015*) 2016**) Sumber :

2 3 38,97 75,66 37,75 77,07 37,77 82,36 *) BPS, SAKERNAS Agustus 2016

Pangsa Pertanian Terhadap Total Angkatan Kerja (%) (2/5)x100 31,98 30,85 30,11

Meskipun mengalami penurunan jumlah penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian, pendapatan atau produktivitas tenaga kerja di sektor pertanian meningkat tiap tahunnya. Pada tahun 2014, PDB pertanian dibanding total tenaga kerja sektor pertanian sebesar Rp 28.970.101,- per orang per tahun dan terus mengalami peningkatan hingga tahun 2016 menjadi sebesar Rp 32.027.586,-. Hal ini mengindikasikan bahwa pendapatan petani dari tahun ke tahun semakin meningkat, dimana dapat dikatakan bahwa kesejahteraan petani juga mengalami peningkatan dalam 3 (tiga) tahun terakhir. Tingkat pendapatan tenaga kerja pertanian selama 3 (tiga) tahu terakhir dapat dilihat pada tabel.10. Tabel 10. Tingkat Pendapatan Tenaga Kerja Pertanian dan Non Pertanian 2014–2016 Tahun

2014 2015*) 2016**)

PDB Pertanian

PDB Non Pertanian

Tenaga Kerja Tenaga kerja Pertanian Non Pertanian

(satuan Rp Miliar) 1.129.052,70 7.437.218,50 1.174.456,80 7.802.474,70 1.209.687,20 8.223.347,20

(Jiwa) 38.973.033 77.070.971 37.748.228 80.641.808 37.770.165 68.328.038

Pendapatan Pertanian

Pendapatan

Non Pertanian (Rp/KapitaTK/Tahun) 28.970.101 96.498.310,60 31.112.899 96.754.709,40 32.027.586 120.350.992,66

Rasio (Pertanian/ Non Pertanian) 0,30 0,32 0,27

Keterangan :PDB Harga Konstan 2010 *)Angka Sementara **)Angka sangat sementara


13

3.5. Inflasi Salah satu kebijakan prioritas di bidang pangan adalah menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan pokok dan penting di tingkat konsumen dan produsen. Tujuan utama kebijakan ini adalah untuk menjaga harga pangan yang wajar, stabil, dan terjangkau di tingkat konsumen dan menjamin harga produk pangan dan pendapatan di tingkat petani. Tujuan penting lainnya adalah menjaga harga pangan yang meningkat terus menerus sehingga mengakibatkan inflasi. Secara sederhana, inflasi dapat diartikan sebagai kenaikan harga umum dari barang dan jasa secara terus menerus selama periode tertentu. Produk bahan makanan, apabila harganya naik secara terus menerus dalam periode tertentu, akan menyumbang terhadap terjadinya inflasi. Selain itu, kenaikan bahan pangan pokok dapat memicu kenaikan harga barang-barang lain, sehingga inflasi akan semakin tinggi. Inflasi yang tinggi dapat mengganggu perkembangan ekonomi nasional, diantaranya nilai riil pendapatan dan tabungan masyarakat menurun (daya beli) dan proporsi kemiskinan meningkat. Selama periode tahun 2014-2016 inflasi tahunan berkisar antara 3,02 - 8,36, dengan ratarata 4,91. Pada tahun 2016 inflasi umum sebesar 3,02 dan inflasi untuk bahan makanan sebesar 5,69 (Tabel 11). Besaran inflasi yang relatif ringan, juga sumbangan dari kelompok bahan makanan yang relatif kecil, membuktikan iklim kondusif bagi pembangunan ekonomi nasional. Tabel 11. Sumbangan Kelompok Pengeluaran Terhadap Inflasi Nasional Tahun 2016 (2012=100) No

Bulan Umum

Inflasi Nasional 2014

2015

8,36

3,35

10,57

Andil Inflasi Th 2016

2016

Jan

Feb

Mart April Mei Juni Juli

Agt

0,19 -0,45 0,24 0,66 0,69 -0,02

4,93

3,02 0,51 -0,09 5,69 0,46 -0,12 5,38 0,09

0,06

Sept

Okt Nov Dec

0,22

0,14 0,47 0,42

1

Bahan Makanan

2

Makan Jadi, Minuman, Rokok, dan Tembakau

8,11

6,42

3

Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar

7,36

3,34

4

Sandang

3,08

3,43

0,04

0,02 0,03 0,04 0,03

0,03 0,01 -0,02 0,00 -0,03

Kesehatan Pendidikan, Rekreasi dan Olah Raga Transport, Komunikasi dan Jasa Keuangan

5,71

5,32

3,05 0,02 3,92 0,01

0,04

5

0,01

0,01

0,01 0,01 0,01 0,02

0,02 0,01

0,01 0,01 0,01

4,44

3,97

2,73 0,01

0,01

0,00

0,00 0,00 0,00 0,04

0,09 0,04

0,01 0,00 0,01

12,14

-1,53

-0,72 -0,21 -0,03 -0,04 -0,29 0,04 0,12 0,22 -0,19 0,04 -0,01 0,01 0,02

6 7

0,11

0,14 -0,22 0,05 0,34 0,23 -0,13 -0,01 -0,03 0,36 0,11 0,06 0,10 0,11 0,09

0,06 0,06

0,04 0,05 0,08

1,9 0,13 -0,11 -0,02 -0,03 0,01 0,04 0,06

0,10 0,07

0,14 0,04 0,04

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS)


14

3.6. Konsumsi Konsumsi pangan yang cukup dalam jumlah, beragam, bergizi seimbang dan aman (B2SA) untuk setiap penduduk diperlukan agar dapat hidup sehat, aktif, dan produktif. Para ahli gizi dalam Widya Karya Nasional Pangan dan Gizi (WKNPG) ke-X tahun 2012 yang dikukuhkan oleh Peraturan Menteri Pertanian Nomor 75 Tahun 2013 tentang Angka Kecukupan Gizi yang Dianjurkan bagi Bangsa Indonesia, menetapkan Angka Kecukupan Energi (AKE) sebesar 2150 Kkal/Kap/Hari dengan Angka Kecukupan Protein (AKP) sebesar 57 gram/kapita/hari. Dalam periode 2014-2016, rata-rata konsumsi energi/kapita sebesar 2065 Kkal/kapita/hari dan protein sebesar 60 gram. Konsumsi energi masih lebih rendah dari AKE yang dianjurkan (2150 Kkal/hari), namun sejak tahun 2013 menunjukkan trend meningkat. Konsumsi protein sudah lebih tinggi dari AKP yang dianjurkan (57 gram/kapita/hari), dengan trend meningkat. Perkembangan konsumsi energi dan protein serta skor PPH tahun 2014-2016 ditunjukkan dalam Tabel 12. Tabel 12. Perkembangan Konsumsi Pangan Energi dan Protein serta Nilai PPH Tahun 2010-2015

No

Uraian

1

Tahun 2014

2015

2016

Konsumsi energi (kkal/kap/hari)

1.949

2.099

2.147

2

Konsumsi protein (gram/kap/hari)

56,6

58,6

60

3

Skor Pola Pangan Harapan

83,4

85,2

86

Sumber: AKG 2150 Kkal/Kap/Hari dan AKP 57 gram/Kap/Hari, berdasarkan Widya Karya Nasional Pangan dan Gizi (WKNPG) X, Tahun 2012

Kualitas konsumsi pangan perseorangan dapat diukur dengan skor Pola Pangan Harapan (PPH). Berdasarkan tolak ukur PPH tersebut, selama periode 2014-2016 rata-rata skor PPH per tahun sebesar 84,86, sedangkan angka PPH tahunan berfluktuasi dengan trend meningkat. Skor ideal PPH adalah 100 dan sasaran pencapaian PPH untuk tahun 2016 adalah 86,20. Dengan demikian skor PPH yang diperoleh telah mencapai 99,7%. Pemenuhan pangan yang cukup dan berkualitas secara terus menerus diupayakan oleh pemerintah, antara lain melalui peningkatan produksi pangan, menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan pokok, mengembangkan pemanfaatan lahan pekarangan dan diversifikasi pangan, serta peningkatan pengetahuan tentang pangan dan gizi kepada masyara


15

IV. KINERJA PRODUKSI PANGAN POKOK DAN STRATEGIS

Komitmen Indonesia dalam mewujudkan kedaulatan pangan saat ini difokuskan pada pencapaian swasembada pangan, khususnya untuk swasembada tujuh komoditas, yaitu padi, jagung, kedelai, daging sapi/kerbau, tebu, cabai, dan bawang merah. Padi (beras) masih dianggap sebagai komoditas strategis yang dominan dalam ekonomi Indonesia disebabkan beras merupakan makanan pokok sebagian besar rakyat Indonesia, berkaitan erat dengan kebijakan moneter, dan menyangkut masalah sosial politik. Jagung merupakan pangan alternatif bagi masyarakat dan pangan pokok bagi masyarakat Indonesia bagian Timur. Selain itu jagung juga merupakan bahan baku pakan ternak. Kedelai merupakan produk pertanian strategis yang digunakan untuk berbagai produk pangan maupun olahan (tahu/tempe). Daging sapi/kerbau serta gula tebu merupakan pangan strategis yang sebagian besar diusahakan oleh peternakan dan perkebunan rakyat. Sedangkan cabe dan bawang merah merupakan dua komoditas strategis karena merupakan komoditas hortikultura yang paling banyak diusahakan oleh masyarakat serta menjadi perhatian serius pemerintah karena keduanya memberikan andil yang cukup signifikan dalam menentukan inflasi. Bila dilihat dari aspek ketahanan pangan, kondisi pangan strategis nasional selama tahun 2016 baik. Hal ini ditunjukan dari capaian kinerja pangan strategis yang meningkat signifikan dibandingkan tahun 2015. Bahkan produksi padi, jagung meningkat cukup tinggi dibandingkan tahun 2015, namun demikian untuk kedelai capaiannya sedikit menurun dibandingkan tahun 2015, karena tahun 2016 terjadi La-Nina atau iklim basah secara agroekosistem kurang cocok untuk budidaya kedelai. Peningkatan produksi khususnya padi tahun 2016 menyebabkan Indonesia tidak mengimpor beras seperti tahun-tahun sebelumya. Di samping itu, capaian produksi daging sapi, cabai dan bawang merah menunjukkan hasil yang positif. Keragaan capaian produksi komoditas pangan strategis disampaikan sebagai berikut : 4.1. Padi Produksi padi tahun 2016 (press rilis Angka Prakiraan Produksi Dirjen Tanaman Pangan, tanggal 1 November 2016), produksi padi tahun 2016 mencapai 79,141 juta ton gabah kering giling (GKG), luas panen 15,036 juta ha, dan produktivitas 52,64 ku/ha. Bila dibandingkan dengan capaian produksi tahun 2015, mengalami kenaikan 3,744 juta ton (4,97%). Bila dibandingkan terhadap target tahun 2016 sebesar 76,220 juta ton, capaian produksi padi pada tahun 2016 mencapai 103,83%. Capaian produksi ini merupakan angka tertinggi selama lima tahun terakhir, setelah tahun 2015 yang mencapai 102,66%. Peningkatan produksi padi tahun 2016 ini disebabkan meningkatnya luas panen dibanding tahun 2015 seluas 919 ribu ha (6,51%), akibat dari upaya khusus yang dilakukan Kementerian Pertanian dan pengawalan yang intensif sampai tingkat Laporan Tahunan Kementerian Pertanian Tahun 2016

16

lapang. Peningkatan produksi padi tidak terlepas dari peran produktivitas dan luas panen. Gambar 4 memperlihatkan bahwa luas panen dan produktivitas juga menunjukkan tren meningkat seiring dengan meningkatnya produksi padi.

Gambar 4. Perkembangan Realisasi Produksi, Produktivitas, dan Luas Panen Padi Tahun 2014-2016

Selain kenaikan luas panen, kenaikan produksi padi disumbang oleh kenaikan produktivitas di sejumlah wilayah, terutama sentra produksi padi, seperti Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Sulawesi Selatan. Di samping mengandalkan sentra produksi padi di Pulau Jawa, Menteri Pertanian pun mendorong wilayah lain di luar Jawa untuk meningkatkan produktivitasnya, seperti Pulau Sulawesi, Sumatera dan Kalimantan. Keberhasilan pencapaian kinerja produksi padi tidak terlepas dari komitmen pimpinan yang tinggi dalam pelaksanaan strategi, program kerja maupun kegiatan yang berhubungan dengan produksi padi. Berbagai kebijakan di tahun 2015 dan dilanjutkan di tahun 2016 telah terbukti memberikan kontribusi terhadap peningkatan produksi padi. Kebijakan pengadaan dengan pola penunjukan langsung telah berdampak pada penyaluran benih dan pupuk dapat tepat waktu/musim. Kebijakan bantuan benih tidak di lokasi existing telah berdampak pada luas tambah tanam. Perbaikan jaringan irigasi pertanian telah berhasil meningkatkan Indek Pertanaman (IP). Penggunaan alsintan oleh petani telah mempercepat waktu olah tanam, tanam, panen dan pasca panen, meningkatkan efisiensi biaya serta mengurangi kehilangan hasil (losses). Penggunaan pola tanam jajar legowo dan benih unggul juga telah meningkatkan produktivitas padi. Satu hal yang perlu disampaikan bahwa meskipun tahun 2015 terjadi El Nino yang mengakibatkan musim kemarau yang lebih panjang dan tahun 2016 terjadi La Nina yang mengakibatkan musim hujan yang lebih panjang, namun produksi padi masih tetap dapat meningkat. Tabel 13 memperlihatkan bahwa peristiwa El Nino 2015 jauh lebih kuat dibandingkan El Nino 1998, begitu pula peristiwa La Nina 2016 juga jauh lebih kuat dibandingkan La Nina 1999. Di tahun 1999, penduduk Indonesia berjumlah 204,78 juta jiwa, dan pada tahun tersebut dilakukan impor beras sebesar 5,04 juta ton. Tahun 2016, penduduk Indonesia meningkat menjadi 258,48 juta jiwa, dan tidak ada impor beras di tahun 2016.


17

Tabel 13. Dampak El Nino dan La Nina terhadap Impor Beras

Uraian Penduduk (Juta Jiwa) Kejadian Elnino/Lanina

1997 1998 1999 2015 198.68 201.54 204.78 255.44 El-Nino El-Nino La-Nina El-Nino 2.67 Kekuatan SST ANOM ( oC) 2.53 (1.92) 2.95 Dampak Impor Beras (ton) 405,947 7,100,679 5,043,877 1,154,807

2016 258.48 La-Nina (0.72) 0

Sumber El-Nino/ La-Nina: 1997-2016: NCEP/NOAA, 2016, Prediksi 2016/2017: IRI For Climate and SocietySST ANOM: Sea Surface Temperatur Anomaly

Bila dibandingkan terhadap kebutuhan, dengan capaian produksi padi tahun 2016 sebesar 79,14 juta ton, maka terdapat surplus 12,187 juta ton beras. Produksi padi tahun 2016 (Angka Prakiran Produksi 2016) sebesar 79,141 juta ton GKG tersebut setara dengan 46,029 juta ton beras tersedia. Berdasarkan perhitungan dengan konsumsi beras perkapita/tahun 124,89 kg, dan jumlah penduduk 258,705 juta jiwa, maka kebutuhan beras mencapai 33,842 juta ton (termasuk untuk benih, pakan, industri dan tercecer). Tabel 14. Produksi dan Kebutuhan Beras Tahun 2016 No

Uraian

Neraca Tahun 2016*)

1

Produksi Padi (000 Ton GKG)

79.141

2

Beras Tersedia (000 Ton)

46.029

3

Konsumsi Beras (000 Ton)

33.842

4

Surplus/Defisit (000 Ton)

12.187

*) Produksi tahun 2016 = Angka Prakiraan Produksi 2016

Terpenuhinya kebutuhan beras di dalam negeri, memberikan dampak tidak adanya impor beras di tahun 2016, bahkan kita dapat melakukan ekspor ke negara tetangga, seperti Papua Nugini. Pada awal tahun 2017, Menteri Pertanian bersama Gubernur Papua, Lukas Enembe, dan Bupati Merauke, Fredikus Gebze melakukan pelepasan ekspor perdana beras ke Papua Nugini di Gambar 5. Mentan Lepas Ekspor Beras Merauke. Beras yang diekspor merupakan Perdana ke PNG beras premium sebanyak 1 truk dan ditargetkan 10.000 ton hasil panen dimusim hujan 2017 (Gambar 5). Perkembangan harga gabah ditingkat petani juga perlu dimonitor setiap saat mengingat komoditas tersebut sangat strategis bagi bangsa dan negara, karena merupakan komoditas makanan pokok mayoritas masyarakat Indonesia. Selain itu, gabah merupakan komoditas pangan yang paling banyak dibudidayakan oleh mayoritas petani Indoensia.


18

Terganggunya kondisi ketersediaan, pasokan dan harga gabah dapat mempengaruhi berbagai aspek, baik ekonomi, politik, maupun ketahanan nasional. Pemerintah memberikan perhatian yang sangat besar terhadap komoditas gabah, antara lain melalui penentuan harga pembelian pemerintah (HPP) gabah ditingkat petani. Pemerintah telah mengeluarkan Instruksi Presiden tentang Kebijakan Perberasan yang sudah diterbitkan sebanyak 8 (delapan) kali sejak tahun 2002 sampai 2012. Kebijakan perberasan sangat efektif dalam mengendalikan stabilitas harga di tingkat petani, baik gabah ataupun beras. Upaya lain yang dilakukan untuk menahan harga gabah jauh di tingkat produsen adalah kegiatan menyerap gabah langsung dari petani. Program serap gabah (SERGAB) ini dilaksanakan oleh Kementerian Pertanian bersama dengan BULOG, Bank Rakyat Indonesia (BRI), Pemerintah Daerah setempat, serta TNI AD. Penyerapan gabah langsung kepada petani ini memotong mata rantai tata niaga beras menjadi lebih pendek, memberikan jaminan harga beli gabah di tingkat produsen (petani), dan menjaga stabilitas harga beras di masyarakat. Jaminan harga beli di petani akan mendorong kegairahan menanam dan bertani yang pada akhirnya akan menjamin ketersediaan dan kedaulatan pangan nasional. Perkembangan serap gabah petani selama (tiga) tahun terakhir dapat dilihat dalam Tabel 15. Tabel 15. Realisasi Serap Gabah Petani Tahun 2014-2016 (per 29 Desember 2016 dalam ton setara beras) BULAN

REALISASI SERAP GABAH TAHUN 2014-2016 2014

Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember Jumlah

4.683 23.685 212.634 591.555 557.113 317.738 205.224 165.863 198.999 62.783 9.169 355 2.349.801

2015 30.964 430.559 661.741 385.726 194.344 90.231 22.985 67.359 61.328 21.265 1.966.502

2016 641 4.194 167.810 649.780 572.387 406.485 162.222 287.430 240.177 207.499 165.362 97.244 2.961.231

Sumber: Kementan dan Bulog, 2016.

4.2.

Jagung

Angka Prakiraan Produksi jagung tahun 2016 (press rilis Angka Prakiraan Produksi Dirjen Tanaman Pangan, tanggal 1 November 2016) sebesar 23,165 juta ton pipilan kering (PK), luas panen 4,385 juta ha, dan produktivitas 52,83 ku/ha. Bila dibandingkan dengan capaian tahun 2015, mengalami peningkatan 3,552 juta ton (18,11%). Kenaikan tersebut karena peningkatan produktivitas. Produksi jagung tahun 2016 mencapai 108,48% dibandingkan terhadap target (21,354 juta ton GKG), demikian juga capaian luas panen 105,56%, dan produktivitas 102,77% (Tabel 16).


19

Tabel 16.

No.

Capaian Produksi, Luas Panen, dan Produktivitas Jagung Tahun 2016

Uraian

1. Produksi (000 Ton)

ATAP 2015

Sasaran 2016

Angka Prakiraan 2016

Capaian Angka Prakiraan 2016 Thd ATAP 2015 (%)

Sasaran 2016

Selisih

(%)

Selisih

19.612

21.354

23.165

118,11

3.552

108,48

1.811

2. Luas Panen (000 Ha)

3.787

4.154

4.385

115,77

597

105,56

231

3. Produktivitas (Ku/Ha)

51,78

51,41

52,83

102,03

1,05

102,77

1,43

Perkembangan produksi jagung periode 2014-2016 menunjukan pertumbuhan yang positif, dari 19,01 juta ton pada tahun 2014 menjadi 23,16 juta ton tahun 2016. Pertumbuhan tersebut disebabkan oleh peningkatan luas panen dari 3,84 juta ha tahun 2014 menjadi 4,38 juta ha tahun 2016. Disamping itu, peningkatan produksi juga didukung oleh kenaikan produktivitas dari 49,54 ku/ha tahun 2014 menjadi 52,64 ku/ha tahun 2016 (Gambar 6).

Gambar 6. Perkembangan Realisasi Produksi, Produktivitas dan Luas Panen Jagung Tahun 2014-2016

Integrasi perkebunan kelapa sawit dan jagung merupakan salah program unggulan Kementerian Pertanian dengan target terjadi tambahan luas tanam jagung sebesar 1 juta hektar hingga akhir tahun 2017. Di tahun 2016 telah dilaksanakan integrasi jagung dan sawit di lahan seluas 233.600 Ha (Gambar 7). Selain kelapa sawit, integrasi juga dilakukan dengan tanaman karet. Peningkatan produksi jagung yang sangat signifikan di tahun 2016 ini memberikan dampak menurunnya volume impor jagung sebesar 62,9% dibanding tahun 2015 (Pusdatin, 2016).


20

Gambar 7. Integrasi Perkebunan Kelapa Sawit dan Jagung di Kabupaten Pasaman Sumatera Barat

Apabila dibandingkan dengan total kebutuhan jagung nasional tahun 2016 sebesar 17,68 juta ton PK (termasuk untuk benih, pakan, industri dan tercecer), produksi jagung (Angka Prakiraan Produksi Tahun 2016) sebesar 23,16 juta ton, maka terdapat surplus 5,48 juta ton. Namun demikian, walaupun surplus juga ada impor, terutama dalam memenuhi kebutuhan industri pakan ternak yang relatif tetap setiap bulan sementara produksi berfluktuasi (musiman), serta sebagian mutu produk belum memenuhi standar industri pakan. Tabel 17. Produksi dan Kebutuhan Jagung Tahun 2016 No

Uraian

Neraca Kebutuhan Tahun 2016*) 23.165

1

Produksi (000 Ton PK)

2

Kebutuhan (000 Ton) **)

17.682

3


5.483

*) Produksi tahun 2016 = Angka Prakiraan Produksi Tahun 2016 **) Kebutuhan termasuk kehilangan akibat tercecer 4.3.

Kedelai

Produksi kedelai tahun 2016 (press rilis Angka Prakiraan Produksi, Dirjen Tanaman Pangan, tanggal 1 November 2016) mencapai 886 ribu ton biji kering (BK), luas panen 588 ribu ha, dan produktivitas 15,06 ku/ha. Bila dibandingkan dengan produksi tahun 2015 sebesar 963 ribu ton, terjadi penurunan 77,61 ribu ton (8,06%). Penurunan produksi kedelai disebabkan karena penurunan luas panen 26 ribu ha (4,24%) dan produktivitas 0,62 ku/ha (3,98%).


21

Tabel 18. No. 1. 2. 3.

Capaian Luas Panen, Produktivitas dan Produksi Kedelai Tahun 2016 Capaian Angka Produksi 2016 Thd Angka ATAP Sasaran Prakiraan Uraian ATAP 2015 Sasaran 2016 2015 2016 2016 (%) Selisih (%) Selisih Produksi (000 Ton) 963 1.500 886 91,94 (77,61) 59,04 (614) Luas Panen (000 Ha) 614 953 588 95,76 (26,06) 61,69 (365) Produktivitas (Ku/Ha) 15,68 15,74 15,06 96,02 (0,62) 95,70 (0,68)

Sumber: BPS,2016

Bila dibandingkan terhadap target tahun 2016 sebesar 1,5 juta ton BK, capaian produksi kedelai pada tahun 2016 hanya mencapai 59,04%. Belum tercapainya target produksi kedelai tahun 2016, disebabkan luas panen yang masih kurang 365 ribu ha dari target 953 ribu ha. Tidak tercapainya luas panen akibat kondisi iklim yang relatif basah sepanjang tahun, dan harga yang kurang memberi keuntungan bagi petani, sehingga petani memilih menanam padi atau jagung atau komoditas lain yang lebih menguntungkan. Demikian juga dengan produktivitas yang masih belum mencapai target (15,74 ku/ha). Produksi kedelai tahun 2014 hingga tahun 2016 mengalami fluktuasi, mengalami kenaikan pada tahun 2015, turun kembali pada tahun 2016. Perkembangan Produksi, Luas Panen, dan Produktivitas Kedelai Tahun 2014-2016 dapat dilihat pada gambar 8.

Gambar 8. Perkembangan Realisasi Produksi, Produktivitas dan Luas Panen Kedelai Tahun 2014-2016

Bila dibandingkan dengan kebutuhan, produksi kedelai tahun 2016 belum dapat memenuhi kebutuhan kedelai nasional sebesar 2,724 juta ton BK (termasuk untuk benih, industri dan tercecer), sehingga masih defisit 1,838 juta ton BK, dengan sebaran bulanan defisit sepanjang tahun. Selama periode tahun 2012-2016 bila dibandingkan dengan


22

kebutuhan tahunan, terjadi defisit setiap tahun dan kekurangan tersebut dipenuhi dari impor (Tabel 19). Tabel 19. No

Perkembangan Produksi dan Kebutuhan Kedelai Tahun 2016 Uraian

1

Produksi (000 Ton BK)

2

Kebutuhan (000 Ton)

3


Neraca Kebutuhan Tahun 2016*) 886 2.724 (1.838)

*) Produksi tahun 2016 = Angka Prakiraan Produksi Tahun 2016

4.4. Tebu Gula tebu merupakan salah satu komoditas strategis Kementerian Pertanian yang ditargetkan untuk dapat meningkatkan produksi dalam negeri sebagaimana diamanahkan dalam Renstra Kementerian Pertanian Tahun 2015-2019. Target produksi gula tebu pada Tahun 2016 adalah 2,80 juta ton hablur. Realisasi produksi gula tebu hingga akhir Tahun 2016 mencapai 2,223 juta ton Hablur atau sekitar 79,39% dari target Tahun 2016 (Gambar 9).

Gambar 9. Capaian Produksi Gula Tebu Tahun 2011-2016

Dibandingkan tahun 2015, capaian kinerja produksi gula tebu tahun 2016 mengalami penurunan sebesar 274 ribu ton hablur atau 10,97%. Pada tahun 2015 produksi gula tebu


23

mencapai 2,497 juta ton Hablur atau 84,07% dari target sebesar 2,972 juta ton hablur (Gambar 10).

Gambar 10. Perkembangan Realisasi Produksi, Produktivitas dan Luas Areal Gula Tebu Tahun 2014-2016

Lambatnya pertumbuhan produksi gula tebu seperti digambarkan di atas dipengaruhi oleh pertumbuhan luas areal tebu dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir relatif stabil. Bahkan luas areal gula tebu mengalami penurunan dari 477.100 Ha pada tahun 2014 menjadi 445.520 Ha pada Tahun 2016. Di lain pihak perluasan areal tanam menjadi faktor penting dalam peningkatan produksi gula tebu, karena produktivitas tebu (ku/ha) relatif stagnan. Akar permasalahan yang menjadi penyebab tidak tercapainya produksi gula tebu antara lain: (1) pola tanam petani yang kurang seragam, (2) masih terbatasnya penggunaan bibit unggul tebu, (3) makin berkurangnya areal tanam tebu, (4) kecilnya luas lahan tebu petani, (5) jatuhnya harga gula tebu, (6) makin meningkatnya volume gula impor, (7) terbatasnya peran kelembagaan petani tebu, (8) kurang transparannya perhitungan rendemen tebu, (9) terbatasnya penyuluh perkebunan. Pola tanam yang kurang seragam, terbatasnya penggunaan bibit unggul, menurunnya areal tanam tebu nasional, dan semakin kecilnya luas lahan tebu petani merupakan permasalahan dari aspek budidaya. Kalah bersaing dengan komoditas pangan lain, maka lahan tebu semakin tergeser ke lahan marjinal, tegalan dan lahan kering, serta jauh dari lokasi pabrik gula. Hal ini mengakibatkan sulitnya waktu pemanenan dan semakin menurunnya produksi tebu petani. Masuknya gula impor dengan harga murah mengakibatkan harga gula tebu produksi dalam negeri menjadi kalah bersaing. Di sisi lain, petani berada pada posisi tawar yang tidak kuat, ditambah kelembagaan petani tebu masih kurang berperan. Kurangnya jumlah petugas penyuluh tanaman tebu, juga menyebabkan budidaya tebu yang dilakukan petani tidak sesuai standar teknis.


24

Berdasarkan analisis akar permasalahan tersebut, solusi yang dapat diusulkan sebagai rekomendasi untuk dilakukan antara lain: (1) melakukan penataan pola tanam tebu, (2) mendorong petani menggunakan bibit unggul, (3) mengembangkan varietas unggul tebu, (4) mengoptimalkan pengembangan tebu di lahan kering, (5) mengendalikan impor gula, (6) mendorong pemberdayaan kelembagaan petani tebu, (7) mendorong pabrik gula untuk transparansi perhitungan rendemen, (8) mengendalikan harga jual gula tebu, dan (9) meningkatkan dukungan penyuluh perkebunan untuk komoditas tebu. Selain kegiatan tahun 2016, pencapaian kinerja produksi gula di tahun 2016 sebagian juga merupakan dampak dari kegiatan sejenis yang dilakukan di tahun 2015 antara lain: rawat ratoon, perluasan lahan tebu, pengawalan kebun benih tebu, pemberdayaan pekebun dan penguatan kelembagaan, serta bantuan peralatan (seperti: traktor, dump truck, truk bak kayu, grab loader, dan pompa air).

4.5. Daging Sapi dan Kerbau Produksi daging sapi/kerbau secara nasional tahun 2016 mencapai 561,1 ribu ton (angka sementara) atau 95,25% dari target 0,589 juta ton karkas. Produksi tahun 2016 meningkat 3,5 persen dari tahun 2015 sebesar 542,1 ribu ton. Selama kurun waktu 2014-2016, capaian produksi daging menunjukkan tren positif, dengan peningkatan rata-rata 2,8% per tahun. Pencapaian kinerja produksi daging sapi dan kerbau tahun 2014 hingga tahun 2016 disajikan pada Gambar 11.

Gambar 11. Capaian Kinerja Produksi Daging Sapi dan Kerbau Tahun 2014-2016

Selama 3 (tiga) tahun terakhir, produksi daging sapi dan kerbau mengalami fluktuasi dengan kecenderungan meningkat. Dibandingkan tahun 2015, produksi tahun 2016 Laporan Tahunan Kementerian Pertanian Tahun 2016

25

mengalami kenaikan sebesar 19 ribu ton. Pencapaian kinerja produksi daging sapi dan kerbau sangat dipengaruhi oleh populasi sapi dan kerbau.

Gambar 12. Populasi Sapi dan Kerbau Tahun 2014-2016

Sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 12, perkembangan populasi sapi dan kerbau selama 2011-2016 menunjukkan tren meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2014 populasi sapi dan kerbau sebanyak 16,56 juta ekor kemudian meningkat menjadi 18,01 juta ekor di tahun 2016. Untuk mendukung pencapaian produksi daging sapi dan kerbau, Kementerian Pertanian melakukan berbagai kegiatan pendukung di tahun 2016, seperti Optimalisasi Inseminasi Buatan (IB), Sinkronisasi Birahi, Produksi Semen Beku, Peningkatan status Kesehatan Hewan, Pengembangan Budidaya Ternak Ruminansia, Pengembangan Sentra Peternakan Rakyat (SPR), dan Peningkatan Produksi Pakan Ternak. Untuk menata tataniaga dan distribusi ternak sapi menjadi lebih baik, pada tahun 2016 mulai dioperasikan kapal ternak. Kapal ternak Camara Nusantara I (CN 1) pertama kali berlayar dari NTT ke Tanjung Priok pada tanggal 2 Februari 2016 dengan mengangkut 353 ekor ternak. Pelayaran secara kontinu dilakukan setiap 2 minggu sekali mulai tanggal 2 Februari 2016 hingga pelayaran ke 24 pada tanggal 27 Desember 2016. Kapal CN 1 bertujuan untuk: (a) Memperlancar pengangkutan dan pendistribusian ternak secara cepat; (b) Merubah struktur pasar, sehingga terjadi peningkatan harga di tingkat peternak dan penurunan harga daging di tingkat konsumen; (c) Menyediakan kapal khusus ternak yang didesain memenuhi standar Internasional yaitu mengimplementasikan prinsip animal welfare selama perjalanan; (d) Meningkatkan efisiensi distribusi ternak antar pulau dengan kapal khusus ternak, sehingga biaya transportasi dapat diturunkan; (e) Menata tataniaga dan distribusi ternak sapi menjadi lebih baik. Sapi yang diperdagangkan, mulai dari peternak, pedagang dan menjadi produk daging sampai ke konsumen, dapat dengan mudah ditelusuri dan tercatat dengan baik; (f) Memberikan insentif dan motivasi bagi peternak untuk meningkatkan produktivitas ternak.


26

Total jumlah muatan ternak tahun 2016 yang diangkut dengan Kapal Ternak CN 1 dari Provinsi NTT sebanyak 11.797 ekor yang berasal dari Pelabuhan Tenau sebanyak 11.139 ekor (jenis sapi Bali) dan dari Pelabuhan Waingapu sebanyak 658 ekor (jenis sapi SO).

Perusahaan pengirim (pengguna kapal) terdiri dari 39 perusahaan yang semuanya sudah memenuhi persyaratan sebagai calon pengguna kapal ternak (shipper). Perusahaan penerima/pembeli ternak terdiri dari 2 perusahaan BUMN/BUMD dan 9 perusahaan swasta; Sepanjang tahun 2016, data menunjukkan bahwa proses perijinan pengeluaran ternak selalu mengalami keterlambatan sehingga proses loading ternak ke kapal ternak Camara Nusantara 1 juga mengalami keterlambatan. Untuk mulai berlayar, rata-rata kapal mengalami keterlambatan selama 6 jam dibandingkan dengan jadwal yang sudah ditetapkan oleh PT. PELNI. Jumlah ternak setiap pengapalan rata-rata 500 ekor kecuali pada beberapa pelayaran yaitu ke 9, 12, 13, 16, 17 dan 24.

Gambar 13. Kunjungan Menteri Pertanian di Kapal Ternak Camara Nusantara 1

Akar permasalahan tidak tercapainya target produksi daging sapi dan kerbau di tahun 2016 yaitu gangguan reproduksi pada indukan ternak sapi, pemotongan betina produktif, produktivitas sapi dan kerbau dengan BSC yang masih rendah, skala kepemilikan peternak yang kecil, ternak sebagai usaha sampingan, kekurangan jumlah SDM tenaga teknis repoduksi (IB, PKb, dan ATR), dan kurangnya sarana dan prasarana. Untuk menjawab berbagai permasalahan tersebut, disusunlah solusi sebagai rekomendasi perbaikan antara lain: (1) penanggulangan reproduksi dan perbaikan pakan terutama pada indukan sapi, (2) penanganan pemotongan sapi betina produktif, (3) perbaikan pakan sapi, (4) penguatan kelembagaan peternak, (5) pelatihan dan bimbingan teknis, dan (6) penyediaan dan distribusi sarana dan prasarana semen beku, N2 Cair, dan kontainer

4.6. Cabai


27

Komoditas aneka cabai (cabai besar dan cabai rawit) merupakan komoditas hortikultura yang kesehariannya tidak lepas dari kehidupan rumah tangga serta industri, baik dikonsumsi dalam keadaan segar maupun olahan. Hasil dari upaya khusus peningkatan produksi cabai pada tahun 2016 berdasarkan angka prognosa adalah sebagai berikut; (1) Produksi cabai besar mencapai 1.147.232 ton, meningkat 9,76% apabila dibandingkan dengan produksi tahun 2015, (2) Produksi cabai rawit mencapai 952.894 ton atau meningkat 9,54% jika dibandingkan dengan produksi tahun 2015, (3) Luas panen cabai besar meningkat 3,84% dan luas panen cabai rawit meningkat 3,71% dibandingkan luas panen tahun 2015, (4) rata-rata produktivitas cabai besar selama tiga tahun terakhir sebesar 8,71 ton/ha sedangkan cabai rawit sebesar 6,40% ton/ha. Perkembangan Produksi dan Luas Panen Cabai Besar

Perkembangan Produksi dan Luas Panen Cabai Rawit

Gambar 14. Perkembangan Produksi dan Luas Panen Cabai Besar dan Cabai Rawit Tahun 2014 - 2016

Dalam kurun beberapa waktu terakhir ini kedua komoditas tersebut juga menjadi perhatian pemerintah karena memberikan andil dalam fluktuasi perekonomian nasional, terutama dalam hal inflasi. Dilatarbelakangi dari permasalahan tersebut, Kementerian Pertanian menjadikan stabilnya produksi bulanan cabai menjadi salah satu sasaran strategis selama periode Tahun 2015-2019 yang harus dicapai yang keberhasilannya dapat diukur melalui koefisien variasi produksi bulanan cabe besar dengan target ≤ 15 dan cabe rawit ≤ 17 di tahun 2016. Capaian coefisien variasi (cv) produksi bulanan cabai besar tahun 2016 adalah 14,85 atau 101% lebih tinggi dari koefisien variasi yang ditargetkan yaitu 15. Koefisien Variasi produksi cabai rawit tahun 2011 hingga 2016 disajikan pada Tabel 20.

Tabel 20. Produksi bulanan dan Coefisien Variasi Cabe Besar 2011-2016


28

Bulan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Rata-rata Standart Baku Koefisien Variasi

2011

Produksi (Ton) 2013 2014

2012

75.602 67.589 72.512 81.976 84.444 75.878 78.997 74.918 83.400 72.509 62.179 58.848 888.852 74.071 8.021 10,83

68.655 99.766 96.451 91.393 84.175 79.702 84.460 74.682 76.398 71.223 64.615 62.791 954.310 79.526 12.082 15,19

75.843 97.581 92.023 98.576 98.848 89.640 90.200 82.356 83.763 71.386 65.782 66.883 1.012.879 84.407 12.073 14,30

86.225 98.411 98.775 95.696 96.988 99.707 98.693 90.894 89.843 76.879 69.478 73.017 1.074.603 89.550 10.843 12,11

2015

2016*

78.383 106.339 118.024 102.029 96.264 96.969 85.560 82.791 73.517 68.210 67.141 69.957 1.045.182 87.098 16.682 19,15

76.130 95.070 113.856 104.744 84.850 85.880 91.602 78.369 87.592 97.658 112.790 118.691 1.147.232 95.603 14.194 14,85

Sumber: Ditjen Hortikultura, 2016

Tabel 20 memperlihatkan bahwa produksi cabai besar tahun 2016 mencapai 1.147.232 ton, meningkat 9,76% dibandingkan produksi tahun 2015 sebesar 1.045.182 ton. Meskipun demikian, produksi bulanan cabai besar bervariasi tiap bulannya. Produksi di bulan Januari merupakan produksi yang terendah dikarenakan memasuki musim penghujan dengan intensitas tinggi. Sebagaimana dapat dilihat pada tabel 20, produksi cabai besar di bulan Juli dan Desember yang merupakan hari Raya Idul Fitri dan Natal mengalami peningkatan, sehingga kebijakan pola tanam yang diterapkan oleh Kementerian Pertanian merupakan suatu keberhasilan dan langkah nyata, karena mampu menciptakan kondisi pasar dan pasokan yang cukup kondusif dalam menghadapi Hari Besar Keagamaan Nasional. Keseimbangan supply demand cabai besar tahun 2016 terlihat dalam tabel 21. Tabel 21. Prognosa Ketersediaan dan Kebutuhan Cabai Besar Tahun 2016 Bulan

Jan

Feb

Produksi (Ton)

76.130

95.070 113.856 104.744

Kehilangan (Ton)

5.142

5.699

5.348

35.885

35.529

28.860

Kebutuhan (Ton)

Konsumsi langsung Horeka dan Warung Industri dan Benih Total

Neraca (Ton)

Maret

April

Mei

Juni

Juli

Agt

Sept

Okt

Nov

Des

Jumlah

84.850

85.880

91.602

78.369

87.592

97.658 112.790 118.691 1.147.232

5.326

5.284

5.687

5.536

5.180

5.181

5.107

5.077

5.171

63.738

35.529

35.529

35.529

38.016

37.306

35.529

35.885

35.529

35.529

36.240

432.035

28.860

28.860

28.860

28.860

28.860

28.860

28.860

28.860

28.860

28.860

28.860

346.320

11.372

11.373

11.373

11.373

11.373

11.373

11.373

11.372

11.372

11.372

11.372

11.372

136.470

76.117

75.762

75.762

75.762

75.762

78.249

77.539

75.761

76.117

75.761

75.761

76.472

914.825

(5.129)

13.609

32.746

23.656

3.804

1.944

8.527

(2.572)

6.294

16.790

31.952

37.048

168.669

Sumber: Data olahan Ditjen Hortikultura, 2016

Terlihat pada tabel 21, bahwa meskipun produksi cabai besar bervariasi tiap bulannya, ketersediaan produksi cabai besar cukup merata tercukupi sepanjang tahun, sehingga tidak ada impor cabai segar di tahun 2016.


29

Capaian coefisien variasi (cv) produksi bulanan cabai rawit tahun 2016 adalah 19,68 atau 84,23% lebih tinggi dari koefisien variasi yang ditargetkan yaitu 17. Koefisien Variasi produksi cabai rawit tahun 2011 hingga 2016 disajikan pada Tabel 22. Tabel 22. Produksi bulanan dan Coefisien Variasi Cabe Rawit 2011-2016 Bulan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Rata-rata Standart Baku Koefisien Variasi

2011 36.026 38.220 44.777 47.964 56.672 60.209 60.701 56.285 52.684 52.294 45.315 43.080 594.227 49.516 8.240 16,64

2012

Produksi (Ton) 2013 2014

45.572 53.267 52.940 70.360 75.862 69.700 64.229 62.653 59.799 52.025 51.754 44.053 702.214 58.518 10.184 17,40

48.266 47.596 53.996 56.367 66.204 70.718 62.210 65.522 61.165 62.445 62.847 56.165 713.502 59.459 7.111 11,96

2015

51.725 53.547 56.472 68.900 85.159 75.514 83.355 78.219 66.048 61.933 55.775 63.827 800.473 66.706 11.623 17,42

2016*

59.203 67.984 70.451 85.658 92.200 89.625 85.138 82.450 62.055 59.317 61.851 54.005 869.938 72.495 13.661 18,84

53.734 60.340 66.768 71.348 71.749 75.155 109.440 86.745 87.269 89.758 89.928 90.661 952.894 79.408 15.627 19,68


Jika dilihat dari tabel 22, produksi cabai rawit tahun 2016 mencapai 952.894 ton atau meningkat 9,53% dibandingkan produksi tahun 2015 sebesar 869.938 ton. Meskipun demikian, produksi bulanan cabai besar bervariasi tiap bulannya. Produksi di bulan Januari merupakan produksi yang terendah dikarenakan memasuki musim penghujan dengan intensitas tinggi. Dibandingkan dengan cabai besar, produksi cabai rawit cenderung lebih tinggi koefisien variasinya dikarenakan lebih rentan terhadap cuaca dan serangan OPT (organisme pengganggu tanaman). Keseimbangan supply demand cabai rawit tahun 2016 terlihat dalam tabel 23. Tabel 23. Prognosa Ketersediaan dan Kebutuhan Cabai Rawit 2016 Bulan Produksi (Ton) Kehilangan (Ton) Konsumsi langsung Horeka dan Kebutuhan Warung (Ton) Industri dan Benih Total Neraca (Ton) Bulan Tanam Luas Tanam (Ha)

Jan 53.734 3.087

Feb 60.340 3.272

Maret 66.768 3.467

April 71.348 4.158

Mei 71.749 4.816

Juni Juli 75.155 109.440 4.578 4.418

Agt 86.745 4.360

Sept 87.269 4.329

Okt 89.758 3.993

Nov 89.928 3.828

Des Jumlah 90.661 952.895 4.349 48.655

27.075

26.807

26.807

26.807

26.807

28.683

28.147

26.807

27.075

26.807

26.807

27.343

325.972

24.162

24.162

24.162

24.162

24.162

24.162

24.162

24.162

24.162

24.162

24.162

24.162

289.944

2.841

2.841

2.841

2.841

2.842

2.841

2.841

2.841

2.841

2.841

2.841

2.841

34.093

54.078 (3.431) Okt 11.715

53.810 3.258 Nov 12.416

53.810 9.491 Des 13.156

53.810 13.380 Jan 15.780

53.811 13.122 Feb 18.277

55.686 14.891 Maret 17.376

55.150 49.872 April 16.767

53.810 28.575 Mei 16.545

54.078 28.862 Juni 16.427

53.810 31.955 Juli 15.153

53.810 32.290 Agt 14.529

54.346 31.966 Sept 16.503

650.009 254.231 184.644

Sumber: Data olahan Ditjen Hortikultura, 2016

Sebagaimana terlihat pada tabel 23 meskipun produksi cabai rawit bervariasi tiap bulannya, ketersediaan produksi cabai rawit merata tercukupi sepanjang tahun. Stabilnya produksi bulanan aneka cabai tidak lepas dari terobosan kebijakan dan strategi Kementerian Pertanian melalui; 1) peningkatan produktivitas, produksi, kualitas dan daya saing melalui penumbuhan pengembangan kawasan baru, 2) pengembangan aneka cabai dalam polybag di wilayah JABODETABEK melalui kegiatan berbasis urban farming, 3) pengembangan pekarangan untuk aneka cabai, pembagian benih cabai bermutu pada Laporan Tahunan Kementerian Pertanian Tahun 2016

30

daerah sentra utama yang digunakan untuk mendukung penanaman off season, 4) manajemen pengaturan pola tanam mendukung produksi merata sepanjang tahun di 33 provinsi, 4) pengembangan kawasan budidaya aneka cabai pada saat musim kemarau melalui Gerakan Tanam Cabai di musim Kemarau (GTCK), 5) peningkatan mutu melalui penanganan pascapanen, 6) peningkatan kapabilitas SDM, 7) Sinergisme penelitian dan pengembangan, 8) optimalisasi industri perbenihan, 9) perlindungan hortikultura, dan 10) dukungan kebijakan lintas sektoral dan akses permodalan. Berbagai permasalahan yang dihadapi dalam peningkatan produksi cabai antara lain: (1) masih terbatasnya areal tanam cabai rawit, (2) masih terbatasnya pemanfaatan teknologi budidaya cabai rawit yang sesuai GAP (good agricultural practices), (3) terbatasnya penggunaan sarana dan prasarana budidaya cabai rawit, (4) terbatasnya informasi pasar dan permodalan yang dimiliki petani. Berdasarkan permasalahan diatas, maka solusi yang dapat diusulkan sebagai rekomendasi perbaikan ke depan antara lain: (1) perluasan areal tanam, terutama di luar Jawa, (2) bantuan sarana dan prasarana usaha bertanam cabai rawit, (3) sosialisasi penerapan GAP dalam budidaya cabai rawit, (4) dan peningkatan kapasitas petani dan pelaku usahatani cabai rawit. 4.7. Bawang Merah Melalui upaya khusus pengembangan bawang merah yang secara intensif dilakukan sejak tahun 2015, produksi komoditas ini dapat ditingkatkan secara signifikan. Berdasarkan angka prognosa tahun 2016, pada tahun 2016 produksi bawang merah diperkirakan mencapai 1.295.453 ton, meningkat sebesar 5,39% dibandingkan dengan produksi tahun 2015. Sedangkan rata-rata produktivitas bawang merah sebesar 10,19 ton/ha (Gambar 15.)

Gambar 15. Perkembangan Produksi dan Luas Panen Bawang Merah Tahun 2014 - 2016


31

Perkembangan produksi bawang merah dipengaruhi pula oleh perubahan luas panen yang terjadi di provinsi sentra produksi. Karena produktivitas relatif stagnan, luas panen menjadi faktor yang cukup dominan dalam peningkatan produksi bawang merah. Sama seperti komoditas cabai, beberapa waktu terakhir ini bawang merah juga menjadi perhatian pemerintah karena memberikan andil dalam inflasi. Sehingga Kementerian Pertanian menjadikan stabilnya produksi bulanan bawang merah menjadi salah satu sasaran strategis selama periode Tahun 2015-2019 yang harus dicapai yang keberhasilannya dapat diukur melalui koefisien variasi produksi bulanan bawang merah dengan target ≤ 20 pada tahun 2016. Capaian coefisien variasi (cv) produksi bulanan bawang merah mencapai nilai 19,79 atau 105% lebih rendah dari target 20, sehingga masuk kategori sangat berhasil. Koefisien variasi produksi bawang merah tahun 2011 hingga 2016 disajikan pada Tabel 24. Tabel 24. Produksi Bulanan dan Koefisien Variasi Bawang Merah 2011-2016 Bulan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Rata-rata Standart Baku Koefisien Variasi

2011 59.295 35.430 40.920 65.102 60.073 68.579 118.906 118.736 76.797 80.303 79.744 89.238 893.124 74.427 25.988 34,92

2012 107.946 73.350 46.254 57.994 80.953 92.116 104.974 114.083 81.906 100.921 47.862 55.837 964.195 80.350 24.192 30,11

Produksi (Ton) 2013 2014 115.486 68.136 59.307 77.632 70.657 89.464 88.991 109.625 100.684 87.930 55.836 87.025 1.010.773 84.231 18.777 22,29

149.013 66.234 58.506 83.949 98.307 140.637 122.245 114.597 100.475 102.696 104.847 92.480 1.233.984 102.832 26.757 26,02

2015 124.667 107.208 56.474 99.635 91.369 130.209 129.755 122.545 126.940 87.944 90.648 61.790 1.229.184 102.432 25.732 25,12

2016* 132.609 129.842 82.217 91.995 133.211 119.886 114.675 132.009 102.453 92.475 82.472 81.610 1.295.453 107.954 21.365 19,79


Jika dilihat dari tabel 24, pola tanam reguler yang umum dilakukan oleh petani bawang merah adalah pada Bulan April-September, dengan waktu panen raya pada bulan Juni dan Agustus. Bulan Oktober-Januari dikenal sebagai bulan off season, dimana petani tidak banyak melakukan penanaman sehingga mengakibatkan berkurangnya pasokan di bulanbulan tersebut. Kondisi ini ikut berimbas kepada ketidakstabilan harga baik di tingkat petani maupun harga yang diterima oleh konsumen. Pada tahun-tahun sebelumnya, langkah yang paling mudah ditempuh adalah dengan membuka keran impor sebagai upaya stabilisasi. Masuknya bawang merah impor memberikan pukulan yang cukup telak bagi petani bawang merah karena harga jual bawang merah petani jatuh ke level paling rendah seperti yang terjadi pada Tahun 2012 yaitu Rp. 4.000/Kg. Hal ini tentu saja menimbulkan kerugian besar serta efek traumatik yang mendalam bagi petani bawang merah. Petani enggan untuk kembali menanam bawang merah dan memilih untuk bertanam komoditas lainnya yang lebih “aman”, produksi bawang merah menjadi berkurang dan harga menjadi naik. Meskipun produksi bawang merah diketahui surplus di tiap tahunnya, namun jumlah produksinya belum merata sepanjang waktu, sehingga solusi impor menjadi jalan pintas untuk meredam gejolak harga. Petani bawang merah menderita karena kebijakan ini. Laporan Tahunan Kementerian Pertanian Tahun 2016

32

Peningkatan produksi bawang merah ini tidak terlepas dari beberapa upaya khusus yang telah dilakukan sejak tahun 2015 untuk memperluas pertanaman dan meningkatkan produksi bawang merah melalui: 1) Pengembangan dan penumbuhan kawasan pada sentra produksi dengan penekanan pada pengembangan berbasis kelompok tani di pulau Jawa dan Indonesia Timur, 2) Pengembangan perbenihan dengan kemandirian benih, 3) Pengelolaan sistem produksi merata sepanjang tahun, melalui produksi di luar musim (off season)di sentra utama yang didukung oleh teknologi pengairan dan budidaya off season,pengembangan sentra produksi di luar Pulau Jawa serta pengaturan pola produksi, 4) Penerapan sistem jaminan mutu pada proses produksi, 5) Peningkatan usaha penanganan pasca panen, pengolahan hasil dan pemasaran produk, melalui fasilitasi bantuan sarana pasca panen dan pengolahan hasil (bangsal pascapanen, cold storage, alat pengolahan hasil skala home industry), fasilitasi kemiraan dan jaringan usaha, 6) Peningkatan kapabilitas

SDM, melalui optimalisasi dan sinkronisasi kegiatan penyuluhan dan kelembagaan tani (asosiasi/gapoktan/koperasi tani), 7) Sinergisme penelitian dan pengembangan, melalui dukungan penelitian off season, studi kelayakan usaha, dukungan kebijakan dan pengembangan di daerah, dan 8) Pembatasan impor bawang merah

Gambar 16. Menteri Pertanian Melakukan Panen Bawang Merah


33

V. KINERJA PROGRAM KEMENTERIAN PERTANIAN 2016

5.1.Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan Pada tahun 2016 Direktorat Jenderal Tanaman Pangan melaksanakan satu program yaitu Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Pangan. Kegiatan didalamnya meliputi delapan kegiatan utama, yaitu: (1) Pengelolaan Produksi Tanaman Aneka Kacang dan Umbi (2); Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia; (3) Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih Tanaman Pangan; (4) Penguatan Perlindungan Tanaman Pangan dari Gangguan OPT dan DPI; (5) Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya; (6) Pengembangan Metode Pengujian Mutu Benih dan Penerapan Sistem Mutu Laboratorium Pengujian Benih; (7) Pengembangan Peramalan Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan, dan (8) Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan. Pagu Direktorat Jenderal Tanaman Pangan tahun 2016 awal sebesar Rp.8,015 triliun, dan setelah revisi penghematan menjadi Rp.7,607 triliun. Anggaran tersebut dialokasikan dalam bentuk dana di pusat, dana dekonsentrasi, dan tugas pembantuan yang dikelola oleh 210 Satker (Pusat, UPT Pusat, Dinas Pertanian Provinsi dan Dinas Pertanian yang membidangi tanaman pangan) Kabupaten/Kota yang tersebar di 34 provinsi. Dalam rangka penghematan anggaran, sesuai Inpres Nomor 8 Tahun 2016, tanggal 26 Agustus 2016, terdapat anggaran yang tidak dapat dicairkan (self blocking) sebesar Rp.2,764 triliun, sehingga anggaran yang efektif dapat digunakan sebesar Rp.4,843 triliun. Realisasi anggaran Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Pangan pada posisi 31 Desember 2016 telah mencapai 62,18%, sedangkan realisasi anggaran menurut kegiatan utama dapat dilihat pada tabel. 25 sebagai berikut: Tabel 25. Realisasi Serapan Anggaran Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Pangan, Berdasarkan KegiatanUtama Tahun 2016. No.

1 2 3

KEGIATAN Pengelolaan Produksi Tanaman Aneka Kacang dan Umbi Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih Tanaman Pangan

Pagu DIPA (Rp.000)

Realisasi 2016 (Rp.000)

%

Self Blocking (Rp.000)

Pagu dikurangi self Blocking

% Realisasi setelah Self Blocking

978.965.634

641.646.143

65,54

309.375.491

669.590.143

95,83

3.832.021.577

1.912.405.749

49,91

1.852.968.332

1.979.053.245

96,63

455.451.923

116.591.371

25,60

335.195.621

120.256.302

96,95

4

Penguatan Perlindungan TP Dari Gangguan OPT dan DPI

166.952.791

126.259.604

75,63

38.826.484

128.126.307

98,54

5

Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen TP

209.281.300

167.750.871

80,16

28.661.590

180.619.710

92,88

10.000.000

8.861.420

88,61

1.025.819

8.974.181

98,74

18.362.343

15.484.260

84,33

2.576.862

15.785.481

98,09

1.936.150.288

1.732.394.632

89,48

195.515.848

1.740.634.440

99,53

62,06

2.764.146.047

4.843.039.809

97,49

6 7 8

Pengembangan Metode Pengujian Mutu Benih Pengembangan Peramalan Serangan OPT Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan Jumlah

7.607.185.856

4.721.394.051

Keterangan: *) pagu berdasarkan hasil revisi APBN penghematan Posisi laporan s.d 31 Desember 2016


34

Berikut adalah capaian kinerja terkait outcome dan output dari pelaksanaan delapan kegiatan utama tersebut: 1. Pengelolaan Produksi Tanaman Aneka Kacang dan Umbi Pada tahun 2016 kegiatan Pengelolaan Tanaman Aneka Kacang dan Umbi meliputi kegiatan penerapan budidaya kedelai , ubi kayu, ubi jalar dan kacang tanah. Realisasi kegiatan penerapan budidaya kedelai mencapai 364.474 ha atau 92,74% dari target 393.016 ha, dimana kegiatan ini pada tahun 2016 menghasilkan luas panen 32.367 ha, produktivitas 14,67 ku/ha dan produksi 47.481 ton. Realisasi kegiatan penerapan budidaya ubi kayu mencapai 11.471 ha (65,84%) dari target seluas 17.423 ha. Alokasi kegiatan pengembangan ubijalar tahun 2016 seluas 2.950 ha dengan realisasi mencapai 2.585 ha (87,63%) dan realisasi pelaksanaan pertanaman pengembangan Kacang Tanah mencapai 100% atau seluas 550 ha. Tabel 26. Realisasi Kegiatan Pengelolaan Produksi Tanaman Akabi Tahun 2016 (Posisi laporan: s.d Desember 2016) No.

Uraian

1

Penerapan Budidaya Kedelai

2

Target

Realisasi

(Ha)

(Ha)

(%)

393.016

364.474

92,74

Penerapan Budidaya Akabi Lainnya

20.923

14.606

69,81

- Penerapan Budidaya Ubikayu

17.423

11.471

65,84

- Penerapan Budidaya Ubijalar

2.950

2.585

87,63

550

550

100,00

- Penerapan Budidaya Kacang Tanah

Sumber: Ditjen tanaman Pangan, 2016

Capaian produksi komoditas kedelai, ubi kayu, ubi jalar dan kacang tanah pada tahun 2016 mengalami penurunan dibanding dengan capaian tahun 2015. realisasi produksi kedelai baru mencapai 885,58 ribu ton atau 59,07 % dari produksi yang ditargetkan yaitu 1,5 juta ton dan mengalami penurunan sebesar 8,06% dibanding tahun 2015 yaitu sebesar 963,18 ribu ton. Produksi ubi kayu pada tahun 2016 mencapai 20.637,50 ribu ton atau 85.8 % dari target sebesar 24,052 ribu ton dan mengalami penurunan sebesar 5,3% dibandingkan tahun 2015 yaitu sebesar 21.790,96 ribu ton. Produksi ubi jalar pada tahun 2016 mencapai 2.083,65 ribu ton atau 85.26 % dari target sebesar 2.444 ribu ton dan juga mengalami penurunan sebesar 7,85% dibandingkan tahun 2015 yaitu sebesar 21.790,96 ribu ton. Produksi Kacang tanah pada tahun 2016 mencapai 560,94 ribu ton atau 83,1% dari target sebesar 675 ribu ton dan mengalami penurunan sebesar 7,3% dibandingkan tahun 2015 yaitu sebesar 605,13 ribu ton. Perkembangan capaian produksi tanaman akabi dalam 3 (tiga) tahun terakhir dapat dilihat pada tabel 27 berikut :


35

Tabel 27. Perkembangan Capaian Produksi Tanaman Akabi Tahun 2014-2016. No. Komoditas 1 2 3 4

Kedelai Ubi Kayu Ubi Jalar Kacang Tanah

Target 2014 (ribu ton) 1.500 955 24.052 23.436,38 2.444,00 2.382,66 675 638,9

2015

2016

963,18 21.790,96 2.261,12 605,13

885,58 20.637,50 2.083,65 560,94

Sumber: Ditjen Tanaman Pangan, 2016

Permasalahan yang menyebabkan menurunnya produksi pada tahun 2016 antara lain: a) Kedelai - penurunan areal tanam kedelai; - rendahnya harga jual di tingkat petani; - rendahnya partisipasi petani dalam menanam; - ketersediaan teknologi dan rendahnya adopsi teknologi di tingkat petani. b) Ubi Kayu - Ubi kayu hanya merupakan tanaman sela atau tumpangsari yang hasilnya dianggap sebagai hasil sampingan; - Masih sedikitnya pengusaha yang bergerak di bidang agribisnis ubikayu; - Penggunaan varietas lokal dan kurangnya pengetahuan petani terhadap budidaya ubikayu menyebabkan hasil yang diperoleh kurang memiliki nilai ekonomi. c) Ubi Jalar - Ketersediaan lahan; - Keterbatasan biaya dan daya jual yang kurang menguntungkan bagi petani dibandingkan tanaman pangan lainnya. d) Kacang Tanah - ketersediaan benih varietas unggul yang belum merata di seluruh daerah; - sebagian besar petani belum menjadikan kacang tanah sebagai komoditas yang bernilai bisnis (hanya mengisi kekosongan lahan). 2. Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia Kegiatan pengelolaan tanaman serealia meliputi kegiatan penerapan budidaya padi dan jagung. Realisasi tanam penerapan budidaya padi seluas 2.154.673 ha atau mencapai 97,85% dari target 2.202.054 ha, realisasi panen 595 ribu ha, dengan produktivitas sebesar 64,28 ku/ha dan produksi sebesar 3.822.833 ton. Realisasi panen masih rendah karena data laporan realisasi panen dari daerah yang diterima sampai dengan akhir Desember masih sangat rendah + 27,01% dari total areal tanam. Pelaksanaan penerapan budidaya padi 2016 sebagian besar mengalami mundur tanam karena kendala penyediaan benih subsidi dan faktor iklim, sehingga belum seluruh areal yang ditanam telah dipanen. Alokasi kegiatan penerapan budidaya jagung tahun 2016 seluas 1.655.555 ha, Realisasi tanam mencapai 1.639.081 ha atau 99%. Beberapa faktor penyebab Laporan Tahunan Kementerian Pertanian Tahun 2016

36

yang menjadi kendala kegiatan penerapan budidaya jagung antara lain: adanya

self blocking anggaran dalam rangka penghematan, menyebabkan daerah yang sudah lewat jadwal tanamnya tidak dapat melaksanakan kegiatan; petani memilih menanam padi karena iklim yang mendukung; tidak adanya kepastian penyaluran benih bersubsidi oleh PT SHS, terutama benih jagung hibrida, petani tidak mampu membeli secara swadaya. Capaian kegiatan pengelolaan produksi tanaman serealia (padi dan jagung) terlihat pada tabel di bawah ini: Tabel 28. Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia Tahun 2016 No.

Target

Uraian

(Ha)

Realisasi (Ha)

(%)

1

Penerapan Budidaya Padi

2.202.054

2.154.673

97,85

2

Penerapan Budidaya Jagung

1.655.555

1.639.081

99,00


Produksi padi pada tahun 2016 mencapai target yang direncanakan, dimana dari target produksi padi sebesar 76,22 juta ton GKG Kementerian Pertanian dapat merealisasikan sebesar 79,14 juta ton GKG atau sebesar 103,83%, lebih baik jika dibanding tahun 2015, yang hanya mencapai 75,4 juta ton GKG. Capaian kinerja ini juga lebih baik jika dibanding capaian kinerja tahun 2014 yang hanya mencapai 70,85 juta ton. Produksi jagung pada tahun 2016 sebesar 23,16 juta ton pipilan kering telah melebihi jumlah produksi yang ditargetkan pada tahun 2016, yaitu sebesar 21,65 juta ton pipilan kering atau tercapai sebesar 106,97% . Capaian produksi jagung tahun 2016 mengalami peningkatan yang signifikan jika dibandingkan dengan capaian produksi tahun 2015, yaitu sebesar 19,61 juta ton pipilan kering atau 18,11% dan merupakan pencapaian produksi tertinggi selama 5 tahun terakhir. Tabel 29.

Perkembangan Capaian Produksi Tanaman Serealia Tahun 2014-2016

No. Komoditas 1 2

Padi Jagung

Target (juta ton) 76,22 21,65

2014

2015

2016

70,85 19,01

75,4 19,60

79,14 23,16


Keberhasilan pencapaian kinerja produksi padi tidak terlepas dari komitmen pimpinan yang tinggi dalam pelaksanaan strategi, program kerja maupun kegiatan yang berhubungan dengan produksi padi. Kenaikan produksi padi tersebut disumbang oleh kenaikan produktivitas di sejumlah wilayah, terutama sentrasentra pertanian, seperti Jawa Barat. Di samping mengandalkan sentra-sentra pertanian di Pulau Jawa, Menteri Pertanian pun mendorong wilayah lain di luar Jawa untuk meningkatkan produktivitasnya, seperti Pulau Kalimantan. Selain itu, Kementerian Pertanian tengah melaksanakan program pembangunan pertanian sebagai penggerak ekonomi di wilayah perbatasan. Laporan Tahunan Kementerian Pertanian Tahun 2016

37

3. Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih Dalam rangka meningkatkan produksi dan produktifitas, salah satu upaya yang dilakukan adalah peningkatan penggunaan benih varietas unggul bersertifikat. Untuk meningkatkan penggunaan benih varietas unggul bersertifikat ditempuh antara lain melalui: perbanyakan benih dari varietas unggul yang telah dilepas, baik melalui perbanyakan benih sumber maupun Benih Sebar (BR), pemberdayaan penangkar benih, bantuan benih padi inbrida mendukung Pengembangan Jaringan Irigasi, seribu desa mandiri benih, serta fasilitasi bantuan benih pemerintah (benih bersubsidi, CBN). Kegiatan perbanyakan benih sumber tahun 2016 terdiri dari kelas BD dan BP untuk komoditas padi, jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu, dan ubi jalar dengan target seluas 534 ha. Realisasi sampai dengan Desember 2016 mencapai 368,5 ha (69,01%) , dengan rincian benih padi seluas 196 ha (80,99%), jagung 36 ha (62,07%), kedelai 125,5 ha (58,64%), kacang tanah 8 ha (100%), kacang hijau 1 ha (10%), ubi kayu 2 ha (100,00%). Pada tahun 2016 Perbanyakan benih padi dan jagung pada tahun 2016 tidak mencapai target. Di tahun 2016 Perbanyakan benih sumber padi terealisasi 196 ha atau 85% dari target 231 ha, sedangkan benih sumber jagung terealisasi 36 ha atau 78,26% dari target 46 ha. Tabel 30. Realisasi Perbanyakan Benih Sumber Tahun 2016 NO

KOMODITAS 1 Padi 2 Jagung 3 Kedelai 4 Kacang Tanah 5 Kacang Hijau 6 Ubi Kayu Jumlah

KELAS BENIH BS-BD BD-BP BS-BD BD-BP BS-BD BD-BP BS-BD BD-BP BS-BD BD-BP BD-BP

RENCANA TANAM 69 173 18 40 53 161 3 5 2 8 2 534

REALISASI TANAM 60 136 11 25 31,5 94 3 5 1 0 2 368,5

% 86,96 78,61 61,11 62,50 59,43 58,39 100,00 100,00 50,00 0,00 100,00 69,01


Dalam rangka meningkatkan penggunaan benih unggul bersertifikat khusus untuk komoditas padi dan jagung, tahun 2016 Kementerian Pertanian memberikan bantuan benih padi inbrida dan jagung hibrida melalui DIPA Satker Pusat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, dengan target masing-masing 3.750 ton untuk luasan 150.000 ha dan 4.500 ton untuk luasan 300.000 ha. Kontrak bantuan benih padi inbrida sebesar 1.881 ton setara luas 75.238 ha, sampai dengan 31 Desember 2016 terealisasi 1.324 ton (70,38%) dari kontrak. Sementara kontrak bantuan benih jagung hibrida 2.150 ton setara luas 143.301 ha, terealisasi 2.003 ton (93,19%) dari kontrak. Laporan Tahunan Kementerian Pertanian Tahun 2016

38

Tabel 31. Realisasi Bantuan Benih DIPA Pusat Tahun 2016 (Posisi laporan: s.d Desember 2016)

No.

Komoditas

1 Padi Inbrida 2 Jagung Hibrida

Rencana (Ton) (Ha) 3.750 150.000 4.500 300.000

Kontrak (Ton) (Ha) 1.881 75.238 2.150 143.301

Realisasi (Ton) (Ha) 1.324 52.960 2.003 133.533

(%) 70,39 93,19


Di samping itu, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan juga mengelola anggaran subsidi benih (BA.999.07) yang dilaksanakan melalui pola Public Service Obligation (PSO) oleh PT. Sang Hyang Seri dan PT. Pertani, Sampai dengan 31 Desember 2016 realisasi daftar usulan pembelian benih bersubsidi (DUPBB) sebesar 44.955 ton (43,97%) dari target 102.250 ton), sedangkan realisasi penyaluran/penjualan benih bersubsidi sebanyak 44.050 ton (43,08% dari target 102.250 ton, atau 97,99% terhadap DUPBB). Tabel 32.

Realisasi Penyaluran/Penjualan Benih Bersubsidi Tahun 2016 (Posisi laporan: s.d Desember 2016) Realisasi Fisik

NO

KOMODITAS

DUPBB

Alokasi (Kg) (Kg)

Penjulalan

% Thd Pagu

(KG)

% Thd Pagu

% Thd DUPBB

1

PADI INBRIDA

97.500.000

43.514.418

44,63

42.718.471

43,81

98,17

2

PADI HIBRIDA

2.250.000

826.939

36,75

719.725

31,99

87,03

3

KEDELAI

2.500.000

614.589

24,58

612.249

24,49

99,62

102.250.000

44.955.946

43,97

44.050.445

43,08

97,99

JUMLAH


Permasalahan pelaksanaan subsidi benih antara lain: 1) penyediaan benih bersubsidi belum tepat: varietas, waktu, lokasi, dan jumlah, 2) modal kerja PT Sang Hyang Seri terbatas sehingga menghambat kerjasama penyediaan benih dengan mitra kerja (penangkar benih setempat), 3) SDM PT Sang Hyang Seri kurang, sehingga mempengaruhi kelancaran proses penjualan dan penyaluran benih bersubsidi, 4) sebagian petani kurang berminat membeli benih bersubsidi karena terbiasa dengan benih gratis.


39

4.

Penguatan Perlindungan Tanaman Pangan dari Gangguan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) dan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Dalam rangka pengamanan produksi tanaman pangan dari gangguan serangan OPT (PPHT-SL) dan mengurangi resiko kehilangan hasil akibat dampak perubahan iklim (PPDPI) (banjir/kekeringan), maka pada Tahun 2016 dilaksanakan kegiatan PPHT-SL, Penerapan Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) dan gerakan pengendalian OPT. Kegiatan PPHP-SL direncanakan sebanyak 13.900 ha (556 unit) padi, 465 ha (31 unit) jagung dan 210 hektar (21 unit) kedelai yang tersebar di 33 provinsi. Output dari kegiatan PPHT yaitu terlaksananya kegiatan PPHT sejumlah 14.085 ha (586 unit) di 33 provinsi. PPHT padi dengan realisasi 13.475 ha (539 unit) atau 96,94% dari target (13.900 ha/556 unit), PPHT jagung dengan realisasi 420 ha (28 unit) atau 90,32% dari target (465 ha/31 unit) dan PPHT kedelai dengan realisasi 190 ha (19 unit) atau 90,48% dari target (210 ha/21 unit). Hasil (outcome) dari kegiatan PPHT tahun 2016 adalah (a) menurunnya penggunaan pestisida kimia sintetis, meningkatnya perkembangan musuh alami dan meningkatnya penggunaan pengendali ramah lingkungan di 539 hamparan pertanaman padi, 28 hamparan pertanaman jagung dan 19 hamparan pertanaman kedelai, (b) tersosialisasinya PPHT kepada masyarakat di sekitar hamparan dan (c) ditetapkannya Rencana Tindak Lanjut (RTL) untuk Musim Tanam (MT) berikutnya. Kegiatan PPDPI pada tahun 2016 dilaksanakan sebanyak 29 unit (290 ha) atau 90,63% dari target 32 unit (320 ha) di 16 Provinsi. Namun, ada 3 unit yang tidak dapat dilaksanakan karena terjadi pemotongan anggaran (self blocking) yaitu di Provinsi Jawa Barat, Sulawesi Selatan dan Maluku. Output dari kegiatan PPDPI tahun 2016 adalah 29 kelompok tani telah meningkatkan pengetahuan dan kemampuan antisipasi dan adaptasi DPO, diterapkannya upaya antisipasi dan adaptasi DPI seluas 290 hektar dan diterapkannya budidaya tanaman sehat sesuai iklim setempat pada 29 kelompok tani. Hasil (outcome) dari kegiatan PPDPI tahun 2016 yaitu (a) terwujudnya penerapan upaya antisipasi dan adaptasi DPI sesuai dengan spesifik lokasi, (b) terwujudnya penurunan kerusakan tanaman akibat dampak perubahan iklim, (c) diterapkannya budidaya tanaman sehat sesuai iklim setempat pada 29 kelompok tani dan (d) mampu mengamankan 75% produksi tanaman padi. Kegiatan gerakan pengendalian OPT pada tahun 2016 direncanakan sebanyak 22.480 ha (562 kali) padi, 3.120 ha (104 kali) jagung,750 ha (50 kali) kedelai dan TNI 760 ha (19 kali) yang tersebar di 33 provinsi. Output dari kegiatan gerakan pengendalian yaitu terlaksananya kegiatan gerakan pengendalian sejumlah 19.615 ha (524 kali) di 33 provinsi. Gerakan pengendalian padi dengan realisasi 16.960 ha (424 kali) atau 75,44% dari target (22.480 ha/562 kali), gerakan pengendalian jagung dengan realisasi 1.860 ha


40

(62 kali) atau 59,62% dari target (3.120 ha/104 kali), gerakan pengendalian kedelai dengan realisasi 435 ha (29 kali) atau 58,00% dari target (750 ha/50 unit) dan gerakan pengendalian bersama TNI dengan realisasi 360 ha (9 kali) atau 47.37% dari target (760 ha/19 kali). Hasil (outcome) dari gerakan pengendalian OPT dapat mengamankan produksi pertanaman padi seluas 16.960 ha, jagung seluas 1.860 ha, kedelai seluas 435 ha dan TNI seluas 360 ha. Balai Pengujian Mutu Produk Tanaman adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Tanaman Pangan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Perlindungan Tanaman Pangan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan. Disamping itu , dalam rangka peningkatan produksi dan keamanan pangan serta terjaganya kelestarian lingkungan Kementerian Pertanian melalui Balai Pengujian Mutu Produk Tanaman melaksanakan pengujian mutu pestisida, pupuk dan produk tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan. Dalam melaksanakan pengujian, laboratorium pada Balai Pengujian Mutu Produk Tanaman sebagai laboratorium penguji telah menerapkan sistem mutu sesuai dengan SNI ISO/IEC 17025 : 2008 (ISO/IEC 17025:2005). Output yang dihasilkan berupa sertifikat LHP sebanyak 2.145 dengan capaian 91.28 % dari target 2.350 LHP, dan 2) Pelatihan Instrumen Laboratorium dan Manajemen, dalam rangka meningkatkan SDM personil Balai Pengujian Mutu Produk Tanaman selama kurun waktu Januari-Desember 2016, personil yang telah mengikuti pelatihan sebanyak 92 personil dari target 80 personil (115,00%). Tabel 33. Realisasi Kegiatan Penguatan Perlindungan Tanaman Pangan Tahun 2016 (Posisi laporan: s.d Desember 2016) No. 1

Kegiatan

T arget

Realisasi Realisasi %

Penerapan Pengendalian Hama Terpadu (PPHT) - Padi (Unit)

556

539

96,94

- Jagung (Unit)

31

28

90,32

21

19

90,48

2

- Kedelai (Unit) Penerapan Penanganan Dampak Perubahan Iklim (PPDPI) (Unit)

32

29

90,63

3

Gerakan Pengendalian - Padi (Kali)

558

412

73,84

- Jagung (Kali)

104

62

59,62

- Kedelai (Kali)

51

24

47,06

- Gerakan bersama TNI (Kali)

19

8

42,11

2.350

2.145

91,28

2.350

2.145

91,28

- Pemantauan Pestisida, Pupuk dan Produk (Prov.)

25

25

100,00

b.Pelatihan Instrumen Lab & Manajemen (orang)

80

92

115,00

4

Balai Pengujian Mutu Produk Tanaman Pangan a. Pengujian Mutu : - Persiapan dan Pelaksanaan Pengujian

Jumlah Total


41

5. Pengembangan Pengujian Mutu Benih dan Penerapan Sistem Mutu Laboratorium Pengujian Pencapaian kinerja pada tahun 2016, realisasi 100% dari target 10 metode. Outcome yang diperoleh yaitu diperolehnya metode yang aplikatif dalam pengujian mutu benih dan telah dimanfaatkan oleh laboratorium daerah/BPSBTPH. Kegiatan-kegiatan pendukung metode pengujian mutu benih antara lain: 1) Fasilitasi Penerapan Sistem Mutu, di 8 laboratorium, realisasi 100,00%, Outcome yang diperoleh yaitu terlaksananya standardisasi penerapan sistem mutu laboratorium pengujian benih di 8 laboratorium BPSB-TPH, 2) Pelaksanaan Uji Profisiensi, capaian 137,14% dari target 35 laboratorium, Outcome yang diperoleh yaitu data unjuk kerja/kinerja laboratorium peserta sebanyak 48 laboratorium lebih tinggi dari target yang ditetapkan. Tingginya realisasi disebabkan keikutsertaan Instansi lain diluar ruang lingkup Tanaman Pangan dan Hortikultura yaitu Balai Pengawasan Mutu dan Sertifikasi Pakan dan laboratorium penguji benih swasta; 3) Pelayanan pengujian mutu benih, jumlah sampel yang diuji sebanyak 1.843 sampel dari target 1.000 sampel atau 184,30%, outcome yang diperoleh yaitu meningkatnya pelayanan pengujian mutu benih kepada pelanggan baik internal maupun eksternal, 4) Uji petik mutu benih yang beredar, Uji petik Tahun 2016 dilaksanakan untuk komoditas tanaman pangandi 9 provinsi yaitu Jawa Timur, Lampung, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Barat, Sumatera Barat, Jawa Barat, Sulawesi Selatan, DI Jogjakarta, Banten, dengan jumlah total sampel yang telah diperoleh sebanyak 111 sampel benih tanaman pangan, capaian 111% dari target. 6. Pengembangan Peramalan Serangan OPT Dalam meningkatkan akurasi pengamatan dan peramalan OPT, pada tahun 2015 telah berhasil dikembangkan model teknologi Pengamatan Peramalan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (P3OPT) sebanyak 15 model yang terdiri dari 10 model pada tanaman padi, 2 model pada jagung dan 3 model pada kedelai. Model peramalan tersebut merupakan pelengkap dari model yang selama ini telah dikembangkan dan diaplikasikan di lapangan. 7. Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan Alokasi bantuan sarana pengolahan dan pemasaran hasil tahun 2016 sebanyak 26.912 unit dengan rincian sarana pascapanen padi 12.893 unit, yang terdiri dari power thresher 3.208, combine harvester kecil 6.283 unit, combine harvester sedang 2.884 unit, combine harvester besar 446 unit, vertical dryer beserta bangunan 5 unit, RMU/Penggilingan 23 unit, Pengering padi 20 unit, polisher 22 unit dan destoner 2 unit. Sarana pascapanen jagung 6.800 unit, terdiri dari sarana pascapanen 82 unit, Corn Combine Harvester 177 unit, Corn Sheller 6.526 unit dan vertical dryer jagung 15 unit, sarana pascapanen kedelai 6.500 unit berupa power thresher multiguna, sedangkan sarana angkut 719 unit. Sampai dengan Desember 2016 realisasi bantuan sarana pascapanen tanaman pangan mencapai 26.451 unit (98,29% dari target), dengan rincian sarana Laporan Tahunan Kementerian Pertanian Tahun 2016

42

pascapanen padi 12.746 unit (98,86%), yang terdiri dari power thresher 3.098 unit (96,57%), combine harvester kecil 6.286 unit (100,05%), combine harvester sedang 2.884 unit (100%), combine harvester besar 428 unit (95,96%), vertical dryer beserta bangunan 5 unit (100%), RMU/Penggilingan 23 unit (100%), dan polisher 22 unit. Realisasi sarana pengolahan dan pemasaran hasil jagung terealisasi 6.468 unit (95,12%), terdiri dari Corn Combine Harvester 177 unit (100%), Corn Sheller 6.276 unit (96,17%) dan vertical dryer jagung 15 unit (100%). Untuk sarana pascapanen kedelai berupa power thresher multiguna terealisasi seluruhnya (100%), sedangkan sarana angkut terealisasi diatas target 737 unit (102,50%). Tabel 34. Realisasi Bantuan Sarana Pengolahan Hasil dan Pemasaran Tahun 2016 (Posisi laporan: s.d Desember 2016) Realisasi Penyaluran Jenis Kegiatan Pengadaan

Target (unit)

Penghematan (unit)

Sarana Pascapanen (Pusat + TP Provinsi) I Pusat 1 Combine Harvester Kecil 2 Combine Harvester Besar 3 Power Thresher 4 Sarana Pascapanen Jagung*) II Daerah (TP Provinsi) 1 Combine Harvester Kecil 2 Combine Harvester Sedang 3 Combine Harvester Besar 4 Power Thresher 5 Vertical Dryer Padi + Bangunan (Kap 30 ton) 6 Vertical Dryer Padi + Bangunan (kap 3,6 -6 ton) 7 Pengering Padi*) 8 RMU 9 Polisher 10 Destoner*) 11 Gudang/Lantai Jemur 12 Corn Combine Harvester 13 Corn Sheller 14 Vertical Dryer Jagung + Bangunan Kap (3,5 - 6) 15 Power Thresher Multiguna 16 Sarana angkut

26.912 646 355 43 166 82 26.266 5.928 2.884 403 3.042 2 3 20 23 22 2 177 6.526 15 6.500 719

482 82

BASTB Unit

82 400

18 110

20

2

250

26.451 564 355 43 166 25.887 5.931 2.884 385 2.932 2 3 23 22 177 6.276 15 6.500 737

% 98,29 87,31 100,00 100,00 100,00 98,56 100,05 100,00 95,53 96,38 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 96,17 100,00 100,00 102,50

Keterangan: *) Penghematan Permasalahan umum yang dihadapi dalam kegiatan ini adalah pelaksanaan lelang pengadaaan barang terpusat pada Unit Layanan Pengadaan (ULP) di Sekretariat Daerah Provinsi, yang mengakibatkan antrian proses pengadaan memerlukan waktu yang cukup lama. 5.2. Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura Program Direktorat Jenderal Hortikultura pada tahun 2016 adalah Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura. Pencapaian Program tersebut dilaksanakan melalui pelaksanaan enam kegiatan utama yang dilaksanakan pada unit Eselon II lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura sebagai berikut; 1) Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat; 2) Pengembangan Sistem Perbenihan Hortikultura; 3) Pengembangan Sistem Perlindungan Hortikultura; 4) Dukungan Manajemen dan


43

Teknis Lainnya pada Ditjen Hortikultura; 5) Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura; 6) Pengolahan dan Pemasaran Hortikultura. Alokasi anggaran pada tahun 2016 untuk pelaksanaan program dan kegiatan hortikultura adalah sebesar Rp 1.050.297.366.000,- dan sampai dengan tanggal 13 januari 2017 realisasi keuangan mencapai Rp 947.822.529.358,- atau 90,24%. sedangkan realisasi anggaran menurut kegiatan utama dapat dilihat pada tabel 35.

Tabel 35. Realisasi Serapan Anggaran Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura Berdasarkan Kegiatan Utama Tahun 2016. REALISASI 2016 NO.

KEGIATAN

1

Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat

2

PAGU DIPA (Rp.000)

(Rp.000)

%

632.973.489.000

589.205.783.226

93,09

Pengembangan Sistem Perbenihan Hortikultura

66.686.528.000

58.273.732.210

87,38

3

Pengembangan Sistem Perlindungan Hortikultura

19.876.207.000

18.409.772.247

92,62

4

Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Hortikultura

156.746.494.000

140.661.895.342

89,74

5

Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura Pengolahan dan Pemasaran Hortikultura

119.993.748.000

102.066.623.666

85,06

48.503.400.000

40.572.375.856

83,65

1.044.779.866.000

949.190.182.547

90,85

6

TOTAL


Berikut adalah capaian kinerja terkait outcome dan output dari pelaksanaan enam kegiatan utama tersebut: 1. Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat Pada Tahun 2016, target pengembangan kawasan untuk cabai adalah seluas 13.093 ha dan telah terealisasi seluas 12.305 ha (94%), target pengembangan kawasan bawang merah seluas 4.890 ha terealisasi seluas 4.498 ha (92%), target kawasan sayuran lainnya seluas 1.402 ha terealisasi seluas 1.121 ha (80%). Sedangkan target pengembangan kawasan tanaman obat seluas 91 ha terealisasi seluas 79 ha (86.8%), yang tersebar di 19 kabupaten di 8 propinsi yang terdiri dari komoditas tanaman jahe seluas 81 ha dan kapulaga seluas 10 ha. Pengembangan jahe merupakan salah satu fokus pengembangan tanaman obat di Indonesia, mengingat komoditas ini memiliki permintaan yang sangat tinggi untuk konsumsi segar dan bahan baku industri jamu maupun minuman herbal. Melalui pelaksanaan program dan kegiatan sayuran dan tanaman obat di tahun 2016 , diharapkan dapat tercapai peningkatan produksi sayuran dan tanaman obat. Indikator kinerja untuk mengukur capaian kinerja hortikultura salah satunya melalui pengukuran capaian produksi cabai, bawang merah, kentang, sayuran lainnya dan tanaman obat. Laporan Tahunan Kementerian Pertanian Tahun 2016

44

Selain pengembangan kawasan, terdapat pula kegiatan peningkatan produksi sayuran dan tanaman obat melalui pelaksanaan kegiatan Desa Organik berbasis sayuran dan tanaman obat dengan target sebanyak 150 desa dan telah terealisasi sebanyak 148 Desa (98,7%). Untuk capaian produksi cabai besar, cabai rawit dan bawang merah terdapat peningkatan produksi pada komoditas tersebut di tahun 2016, dengan capaian produksi masing-masing sebesar 1.147.232 ton, 952.894 ton, 1.295.453 ton dan peningkatan masing-masing sebesar 9.8%, 9.5%, 5.4% dibandingkan capaian produksi tahun 2015. Sedangkan untuk produksi kentang tahun 2016 mencapai 1.289.653 ton meningkat 5,77% dibandingkan dengan produksi tahun 2015 sebesar 1.219.270 ton, rata-rata produktivitas kentang mencapai 16,73 ton/ha. Peningkatan produksi kentang dikarenakan adanya peningkatan permintaan terlebih saat hari raya keagamaan, serta permintaan akibat berkembaangnya industri rumah tangga untuk kentang olahan seperti kentang goreng, keripik kentang. Selain itu, peningkatan ketersediaan benih kentang semakin memudahkan dan menarik petani untuk melakukan budidaya kentang dikarenakan keuntungan usahanya yang menjanjikan. Untuk produksi sayuran lainnya terealisasi produksi sebesar 7.274.126 ton meningkat 0,11% apabila dibandingkan dengan produksi tahun 2015 sebesar 7.265.840 ton.Capaian produksi sayuran lainnya ini merupakan capaian produksi dari 21 jenis sayuran selain cabai besar, cabai rawit, bawang merah dan kentang, yaitu meliputi bawang putih, bawang daun, kol/kubis, kembang kol, petsai/sawi, wortel, lobak, kacang merah, kacang panjang, paprika, jamur, tomat, terung, buncis, ketimun, labu siam, kangkung, bayam, melinjo, petai dan jengkol. Belum optimalnya peningkatan produksi sayuran lainnya disebabkan oleh adanya dampak perubahan iklim, serangan hama, bencana banjir di beberapa kawasan pengembangan sayuran lainnya, dan adanya alih komoditas di beberapa sentra sayuran. Penyumbang terbesar atas pencapaian produksi sayuran lainnya adalah komoditas kol/ kubis, tomat, petsai atau sawi, bawang daun, terung dan wortel. Selanjutnya, pada tahun 2016 realisasi produksi tanaman obat adalah sebesar 755.844 ton, meningkat 9,46% bila dibandingkan dengan produksi tahun 2015 sebesar 690.499 ton. Selama tahun 2011 hingga 2016 rata-rata pertumbuhan produksi tanaman obat adalah sebesar 13,73%. Peningkatan produksi tanaman obat dipengaruhi oleh adanya program saintifikasi jamu di puskesmas dan Rumah Sakit, gaya hidup masyarakat yang kembali ke alam (back to nature), meningkatnya permintaan dari industri jamu terutama di Pulau Jawa dan semakin maraknya pengobatan berbasis herbal dan pelayanan kecantikan berbasis jamu. Trend positif tersebut mendorong masyarakat untuk berbudidaya tanaman obat secara swadaya.


45

Tabel 36. Perkembangan capaian produksi cabai besar, cabai rawit, sayuran lainnya dan kentang No. Komoditas 1 2 3 4

2.

Cabai Besar cabai Rawit Sayuran Lainnya Kentang

2014 (ribu ton) 1.074.602 800.473 7.461.690 1.347.815

2015

2016

1.045.182 869.938 7.265.840 1.219.269

1.147.232 952.894 7.274.126 1.289.653

Pengembangan Sistem Perbenihan Hortikultura Dalam upaya pencapaian stabilnya produksi aneka cabai, bawang merah serta komoditas unggulan lainnya seperti kentang dan jeruk, maka Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Hortikultura melaksanakan kegiatan pengembangan sistem perbenihan hortikultura dengan tujuan untuk meningkatkan ketersediaan benih bermutu pada pengembangan hortikultura. Bantuan pengembangan sistem perbenihan dialokasikan melalui dana dekonsentrasi untuk kegiatan di Balai Benih Induk Hortikultura serta Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Hortikultura. Kegiatan tersebut meliputi produksi/perbanyakan benih Kentang, Bawang Merah, Jeruk, serta Tanaman buah lainnya. Total bantuan produksi benih kentang pada Tahun 2016 sebanyak 243.000 knol terealisasi sebanyak 275.600 knol, produksi benih bawang merah dengan target sebanyak 1.941.402 kg terealisasi sebanyak 941.700 kg, selanjutnya untuk produksi benih jeruk dengan target sebanyak 245.000 pohon telah terealisasi sebanyak 230.940 pohon, produksi benih tanaman buah lainnya dengan target sebanyak 172.000 pohon terealisasi sebanyak147.487pohon. Bantuan untuk produksi benih juga diberikan kepada penangkar dalam bentuk fasilitasi bantuan penangkar benih sebanyak 55 kelompok terealisasi 40 kelompok, dan penguatan kelembagaan perbenihan hortikultura sebanyak 107 lembaga telah terealisasi sebanyak 107 lembaga. Disamping itu pula, ditargetkan dalam melepas sebanyak 149 varietas baru terealisasi 125 varietas dan bantuan untuk sertifikasi dan pengawasan peredaran benih hortikultura sebanyak 1.311 unit, telah terealisasi sebanyak 5.694 unit.Laporan realisasi output fisik ini berdasarkan laporan sementara sampai dengan tanggal 13 Januari 2017, dikarenakan cut off pelaporan fisik dan keuangan 2016 berakhir di tanggal 20 Januari 2017 maka masih akan ada perubahan terhadap capaian realisasi fisik tersebut. Kinerja perbenihan hortikultura dapat diukur melalui persentase peningkatan ketersediaan benih hortikultura pada tahun bersangkutan. Ketersediaan benih hortikultura pada tahun 2016 dibandingkan dengan ketersediaan pada tahun 2015 adalah sebagai berikut; 1) ketersediaan benih bawang merah meningkat 3,90%, 2) ketersediaan benih kentang meningkat 1,92%, 3) ketersediaan benih jeruk meningkat 2,96 %, 4) ketersedian benih cabai meningkat 14,40%.


46

Gambaran perkembangan ketersediaan benih hortikultura pada tahun 2015 dan tahun 2016 disajikan pada Tabel berikut. Tabel 37. Perkembangan Ketersediaan Benih Hortikultura Tahun 2015 dan 2016 Ketersediaan benih % kenaikan No Komoditas ketersediaan 2015 2016 benih 1 Benih bawang 28.821.234 29.944.110 3,90 merah (kg) 2 Benih kentang (kg) 27.341.451 27.866.407 1,92 3 Benih cabai (kg) 93.753 107.253 14,40 3 Benih jeruk 4.671.563 4.809.841 2,96 (batang)

Sumber: Direktorat Perbenihan Hortikultura, 2016 Secara umum ketersediaan benih pada 2016 mengalami peningkatan. Namun diakui bahwa tidak semua mengalami peningkatan sebesar 4% sebagai angka yang dipakai referensi ketersediaan benih hortikultura. Peningkatan ketersediaan benih paling tinggi adalah pada benih cabai. Dengan adanya peningkatan ketersediaan benih tersebut, dapat digambarkan bahwasanya masyarakat khususnya petani hortikultura sudah mulai memahami dan manfaat penggunaan benih bermutu. Kondisi ini memacu penangkar dan atau produsen benih untuk meningkatkan produksi benih hortikultura sesuai dengan keinginan pasar dari segi jumlah dan jaminan mutu benih. 3. Pengembangan Sistem Perlindungan Hortikultura Dalam rangka pengamanan produksi hortikultura khususnya cabai dan bawang merah, Kementerian Pertanian telah menggalakkan model gerakan pengendalian OPT ramah lingkungan pada tanaman cabai dan bawang merah. Gerakan pengendalian OPT pada tahun 2016 dilaksanakan sebanyak 287 kali. Tujuan dari gerakan pengendalian OPT antara lain; 1) Membuat model gerakan pengendalian OPT ramah lingkungan pada tanaman cabai dan bawang merah yang efektif dan efisien, 2) Memberikan masukan (seperti teknologi dan rekomendasi/saran pengendalian yang terbaru, tepat, efektif dan efisien yang mampu diterapkan di lapangan) dan koreksi terhadap upaya-upaya pengendalian OPT hortikultura yang telah dilakukan.

Gambar 17. Pertanaman Bawang Merah Sebelum dan Sesudah Penanaman yang Diaplikasikan Perangkap Likat Kuning


47

Kegiatan pengembangan sistem perlindungan lainnya yang dicanangkan oleh Kementerian Pertanian pada tahun 2016 adalah fasilitasi sarana prasarana laboratorium dan klinik PHT sebanyak 119 unit. Disamping itu, dalam rangka menangani perubahan iklim pada pengembangan hortikultura, Kementerian Pertanian telah berhasil menyediakan 15 rekomendasi atas dampak perubahan iklim tersebut. Berlakunya pasar bebas memberikan peluang mengalirnya arus ekspor dan impor komoditi termasuk hortikultura. Bersamaan dengan itu pula terbuka peluang masuk dan menyebarnya suatu jenis Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) antar negara, termasuk OPT yang ada dalam status OPT karantina (OPTK). Oleh karena itu untuk melindungi tanaman dari ancaman OPTK, Kementerian Pertanian telah menetapkan tindakan yang berkaitan dengan kesehatan tanaman sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Sanitary and Phytosanitary (SPS) termasuk di dalamnya peraturan untuk mencegah masuk dan menyebarnya OPT berbahaya dari wilayah dan negara lain, dimana pelaksanaan SPS memperhatikan aturan pada Internasional Standard for Phytosanitary Measures (ISPM).Keberhasilan Kementerian Pertanian dalam menangani kasus bakteri E. Chrysanthemi pada pengembangan cabai ini merupakan perwujudan dukungan pemerintah terhadap perlindungan tanaman dan pengamanan produksi pangan Indonesia. 4. Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura Komoditas hortikultura unggulan yang mendapat perhatian utama pada level nasional setelah cabai dan bawang merah adalah jeruk, mangga,manggis, nenas, salak, pisang, krisan dan anggrek. Produksi buah unggulan nasional selama tahun 2015 dan 2016 berfluktuasi, seperti dapat dilihat pada tabel 38. Tabel 38. Capaian Produksi Komoditas Hortikultura Unggulan Tahun 2015 dan 2016 Produksi No 1 2 3 4 5 6

Komoditas Jeruk Mangga Manggis Nenas Salak Pisang

Satuan Ton Ton Ton Ton Ton Ton

2015 1.856.076 2.178.826 203.100 1.729.600 965.198 7.299.266

2016*) 1.921.250 2.180.421 225.746 1.795.213 986.524 6.412.906

Pertumbuhan (2016 thd 2015) % 3,51 0,07 11,15 3,79 2,21 (13,86)

Keterangan: *) Produksi 2016 merupakan angka prognosa

Produksi Jeruk tahun 2016 berdasarkan angka prognosa adalah sebesar 1.921 ribu ton, lebih tinggi capaiannya dibandingkan dengan produksi jeruk di tahun 2015 sebesar 1.856 ribu ton dengan peningkatan produksi sebesar 3,51%. Peningkatan produksi jeruk merupakan hasil dari pengembangan kawasan yang telah dilaksanakan sejak tahun 2010 yang sudah mulai menghasilkan. Selain itu, adanya pengelolaan kebun yang intensif dan penerapan budidaya berdasarkan SOP dan GAP serta Laporan Tahunan Kementerian Pertanian Tahun 2016

48

penanganan pascapanen yang benar (GHP) juga menjadi faktor pengungkit naiknya produksi jeruk. Produksi manggis tahun 2016 sebesar 225.746 ton telah melebihi produksi tahun 2015 yaitu 203.100 ton atau pertumbuhan produksi meningkat sebesar 11,15%. Rata-rata produktivitas manggis selama enam tahun terakhir adalah sebesar 8,41%. Peningkatan produksi ini disebabkan adanya peningkatan produktivitas pada pertanaman, pengelolaan kebun pada kawasan manggis yang semakin intensif akibat dorongan harga dan permintaan pasar yang semakin meningkat serta iklim dan cuaca yang mendukung saat pembuahan. Pada tahun 2016 produksi mangga sebesar 2.180 ribu ton. Angka produksi ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan produksi tahun 2015 sebesar 2.180 ribu ton atau terjadi peningkatan sebesar 0,07%. Peningkatan produksi mangga antara lain disebabkan adanya dukungan kegiatan pemeliharaan untuk kebun buah mangga existing pada sentra-sentra produksi mangga seluas 155 ha. Selain itu, peningkatan produksi juga merupakan dampak dari penanaman yang telah dilakukan sejak pengembangan di tahun 2010 yang telah mulai berbuah di sentra produksi mangga di Sumedang, Indramayu, Majalengka, Cirebon, Kuningan, Situbondo, Bondowoso, Pasuruan dan Probolinggo. Sedangkan, untuk komoditas salak pada tahun 2016 terealisasi sebesar 986.524 ton, atau meningkat 2,21% dibandingkan dengan produksi tahun 2015 sebesar 965.198 ton. Peningkatan produksi salak disebabkan oleh penerapan budidaya yang baik dan benar sesuai SOP dan GAP khususnya pada kelompok tani yang mendapat fasilitasi bantuan untuk rehabilitasi pohon salak yang terkena dampak bencana alam di Sleman dan Magelang. Untuk produksi nenas tahun 2016 mencapai 1.795 ribu ton, lebih tinggi daripada capaian produksi tahun 2015 sebesar 1.729 ribu ton atau meningkat 3,79%. Keberhasilan peningkatan produksi nenas ini disebabkan oleh adanya peningkatan luas panen di Kediri, Blitar, Pemalang dan Kubu Raya. Sedangkan untuk komoditas Pisang, produksi pada tahun 2016sebesar 6.412.906 ton, mengalami penurunan dibandingkan dengan produksi tahun 2015 sebesar 7.299.266 ton. Penurunan produksi pisang disebabkan adanya alih fungsi lahan, serta banyaknya pertanaman baru dengan hasil produksi yang belum maksimal.


49

Gambar 18. Perkembangan Produksi Buah Unggulan Tahun 2015 dan 2016

Selain sayuran dan buah, pemerintah juga memberikan perhatian pada pengembangan komoditas florikultura dan tanaman obat. Kedua jenis tanaman ini memiliki potensi besar dalam pasar domestik dan internasional. Pada tahun 2016, Kementerian Pertanian memberikan fasilitasi bantuan untuk pengembangan florikultura seluas 61.200 m2, dengan rincian komoditas krisan seluas 16.000 m2 di Kab. Cianjur, Kota Tomohon dan Kab.Lombok Timur. Disamping itu, terdapat pula pengembangan komoditas Dracaena seluas 6.000 m2 di Kab. Sukabumi, tanaman hias landscape seluas 3.000 m2 di Kota Mataram, dan Melati seluas 35.000 m2 di Kabupaten Batang, Tegal, dan Pemalang. Kegiatan pengembangan kawasan florikultura tersebut di atas diharapkan dapat memberikan dampak pada peningkatan produksi florikultura nasional. Produksi florikultura mencapai 787.250 ribu tangkai, lebih tinggi dibandingkan dengan produksi tahun 2015 sebesar 785.166 ribu tangkai atau terjadi peningkatan sebesar 0,27%. Rata-rata pertumbuhan produksi florikultura dalam enam tahun kebelakang adalah sebesar 10,43%. 5.

Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura Produk hortikultura memiliki sifat dan karakteristik tidak tahan lama, bulky, perishable, mudah rusak dan nilai ekonomis produknya tergantung pada tingkat kesegarannya sehingga perlu penanganan panen dan pascapanen yang baik.Dalam upaya mempertahankan kualitas produk hortikultura tesebut, diperlukan tindakan yang dapat memperpanjang umur simpan poduk segar hortikultura serta mempertahankan value dari poduk tersebut. Selain penanganan pascapanen, pengolahan produk segar juga merupakan upaya untuk menjaga kualitas poduk agar dapat bertahan lebih lama dan menambah nilai tambah dan daya saing dari produk segar hotikultura tersebut. Dalam upaya peningkatan nilai tambah dan daya saing hortikultura, Kementerian Pertanian pada tahun 2016 melakukan upaya dan bantuan fasilitasi berupa pengadaan Bangsal Pascapanen dengan target sebanyak 29 unit terealisasi sebanyak 26 unit di 25 provinsi, Cold Storage sebanyak 1 unit di Kab. Probolinggo, Sarana Prasarana Pengolahan dengan target sebanyak 159 unit terealisasi sebanyak 124 unit di 24


50

provinsi dan Sarana Prasarana Pascapanen dengan target sebanyak 408 unit, terealisasi sebanyak 362 unit pada 32 provinsi, Fasilitasi Hortipark sebanyak 5 lokasi.Laporan realisasi output fisik ini berdasarkan laporan sementara sampai dengan tanggal 13 Januari 2017, dikarenakan cut off pelaporan fisik dan keuangan 2016 berakhir di tanggal 20 Januari 2017 maka masih akan ada perubahan terhadap capaian realisasi fisik tersebut. Untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan kegiatan tersebut, maka dilakukan pengawalan melalui pembinaan peningkatan nilai tambah dan daya saing hotikultura sebagai upaya untuk memelihara dan mengembangkan kegiatan penanganan pascapanen dan pengelolaan hasil hortikultura agar dapat memenuhi standar produk yang dibutuhkan oleh konsumen dalam dan luar negeri. 5.3. Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Perkebunan Berkelanjutan Pada tahun 2016 Direktorat Jenderal Perkebunan melaksanakan satu program yaitu Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Perkebunan Berkelanjutan. Kegiatan didalamnya meliputi delapan kegiatan utama, yaitu: (1) Pengembangan Tanaman Rempah dan Penyegar; (2) Pengembangan Tanaman Semusim; (3) Pengembangan Tanaman Tahunan dan Penyegar; (4) Penanganan Pasca Panen dan Pengembangan Usaha; (5) Dukungan Perlindungan Perkebunan; (6) Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan; (7) Dukungan Pengujian dan Pengawasan Mutu Benih Serta Penerapan Teknologi Proteksi Tanaman Perkebunan; (8) Pengembangan Tanaman Semusim dan Rempah; (9) Dukungan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan; dan (10) Dukungan Perbenihan Tanaman Perkebunan. Pagu Direktorat Jenderal Perkebunan tahun 2016 awal sebesar Rp1,192 triliun, dan setelah revisi penghematan menjadi Rp1,086 triliun. Anggaran tersebut dialokasikan dalam bentuk dana di pusat, dana dekonsentrasi, dan tugas pembantuan yang dikelola oleh Satker (Pusat, UPT Pusat, Dinas Pertanian Provinsi dan Dinas Pertanian yang membidangi perkebunan) Kabupaten/Kota yang tersebar di 34 provinsi. Dalam rangka penghematan anggaran, sesuai Inpres Nomor 8 Tahun 2016, tanggal 26 Agustus 2016, terdapat anggaran yang tidak dapat dicairkan (self blocking) sebesar Rp106,3 miliar. Realisasi anggaran Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Perkebunan pada posisi 31 Desember 2016 telah mencapai 96%, sedangkan realisasi anggaran menurut kegiatan utama dapat dilihat pada tabel.39 sebagai berikut:


51

Tabel 39. Realisasi Serapan Anggaran Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Perkebunan Berkelanjutan Berdasarkan Kegiatan Utama Tahun 2016. No

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10

Nama Kegiatan / Output

Pagu

Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Perkebunan Berkelanjutan Pengembangan Tanaman Rempah dan Penyegar Pengembangan Tanaman Semusim Pengembangan Tanaman Tahunan dan Penyegar Penanganan Pasca Panen dan Pengembangan Usaha Dukungan Perlindungan Perkebunan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan Dukungan Pengujian dan Pengawasan Mutu Benih Serta Penerapan Teknologi Proteksi Tanaman Perkebunan Pengembangan Tanaman Semusim dan Rempah Dukungan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan Dukungan Perbenihan Tanaman Perkebunan

Block Amount

Pagu setelah Blokir

Realisasi % PAGU 87,44

% Blokir 96,00

1.192.418.283.000

106.300.000.000

1.086.118.283.000

RP 1.042.696.281.803

64.095.132.000

9.822.196.000

54.272.936.000

51.495.128.540

80,34

94,88

807.172.000 544.048.691.000

215.000 42.138.435.000

806.957.000 501.910.256.000

805.933.700 488.395.224.925

99,85 89,77

99,87 97,31

1.814.777.000

1.286.000

1.813.491.000

1.768.361.972

97,44

97,51

110.231.426.000 151.802.940.000

7.325.375.000 12.029.094.000

102.906.051.000 139.773.846.000

99.927.422.194 130.625.335.711

90,65 86,05

97,11 93,45

87.179.928.000

2.471.534.000

84.708.394.000

79.086.034.470

90,72

93,36

119.380.478.000

19.360.702.000

100.019.776.000

97.145.461.611

81,37

97,13

82.244.542.000

9.482.034.000

72.762.508.000

68.153.495.858

82,87

93,67

30.813.197.000

3.669.129.000

27.144.068.000

25.293.882.822

82,09

93,18

Sumber: Ditjen Perkebunan, 2016

Berikut adalah capaian kinerja terkait outcome dan output dari pelaksanaan kegiatan utama tersebut: 1. Pengembangan Tanaman Rempah dan Penyegar Pencapaian kinerja output pada kegiatan Tanaman Rempah dan Penyegar mencapai 96,61% dengan penyerapan anggaran sebesar 91,88%, tingginya pencapaian fisik kegiatan didukung oleh keberhasilan dalam melaksanakan kegiatan pengembangan komoditas utamanya yaitu pengembangan kopi, teh, kakao, lada dan cengkeh. Pelaksanaan dari kegiatan Pengembangan Tanaman Rempah dan Penyegar dapat dijabarkan sebagai berikut: a. Kopi

Kopi adalah jenis minuman yang penting bagi sebagian besar masyarakat di seluruh dunia. Bukan hanya karena kenikmatan konsumen peminum kopi namun juga karena nilai ekonomis bagi negara-negara yang memproduksi dan mengekspor biji kopi (seperti Indonesia). Kopi Indonesia saat ini menempati peringkat ketiga terbesar di dunia dari segi hasil produksi. Produksi kopi tahun 2016 ditargetkan sebesar 738 ribu ton kopi berasan, sementara realisasi produksi kopi sebesar 639,3 ribu ton (86,58%). Apabila dibandingkan dengan capaian produksi tahun 2015 sebesar 639,4 ribu ton, maka produksi tahun 2016 turun 0,12%. Gambaran produksi dan luas areal kopi tahun 2014-2016 disajikan pada Gambar 19. Laporan Tahunan Kementerian Pertanian Tahun 2016

52

Gambar 19. Produksi dan Luas Areal Kopi Tahun 2011-2016 Produksi kopi dalam tiga tahun terakhir ini menunjukkan trend penurunan, sempat mencapai produksi tinggi di tahun 2014 sebanyak 643,8 ribu ton, produksi kopi terus mengalami penurunan tiap tahunnya hingga mencapai 639 ribu ton di tahun 2016. Penurunan produksi kopi sangat dimungkinkan mendapat pengaruh dari luas areal kopi yang terus berkurang selama enam tahun kebelakang. Pengembangan kawasan kopi seluas 6 ribu Ha yang dilakukan di di tahun 2016 diharapkan dapat meningkatkan produksi kopi di tahun-tahun mendatang. Sebagai negara pengekspor kopi, perkembangan nilai dan volume ekspor kopi Indonesia mengalami fluktuasi selama 3 tahun terakhir. Perkembangan nilai dan volume ekspor kopi dapat dilihat dalam gambar 20 dibawah ini.

Volume dan Nilai Ekspor Kopi Tahun 2014-2016 1.197.735

1.200.000 1.039.609

1.000.000

1.008.549

800.000

502.021

600.000 384.828

414.651

400.000 200.000

2014

2015 Volume (Ton)

2016

Nilai (USD 000)

Gambar 20. Nilai dan Volume Ekspor Kopi Tahun 2014-2016

Volume dan nilai ekspor kopi tahun 2016 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2015. Banyak faktor yang memengaruhi penurunan ekspor kopi salah satunya adalah penurunan produksi yang disebabkan oleh cuaca. Laporan Tahunan Kementerian Pertanian Tahun 2016

53

Kegiatan yang dilakukan oleh Kementerian Pertanian untuk mencapai target produksi kopi tahun 2016 antara lain: 1) Intensifikasi Tanaman Kopi Intensifikasi Tanaman Kopi Rakyat bertujuan untuk meningkatkan kualitas budidaya usaha tanaman kopi dalam upaya peningkatan produktivitas tanaman kopi yang lebih baik. Dalam kegiatan intensifikasi, tanaman kopi mendapatkan perlakuan khusus meliputi pemupukan memakai pupuk yang seimbang serta pemberantasan hama dan penyakit dengan efektif. Pada tahun 2016, Kementerian Pertanian melaksanakan intensifikasi tanaman kopi arabika seluas 4.650 Ha dan kopi robusta seluas 2300 Ha. 2) Perluasan Tanaman Kopi Salah satu upaya yang mungkin dilakukan untuk meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman kopi, pada tahun 2016 perluasan kopi seluas 80 Ha. 3) Pembangunan Kebun Induk Kopi Dalam pengembangan kopi, benih yang digunakan merupakan klon unggul yang memiliki produktivitas yang tinggi. Untuk mencapai hal tersebut, dalam proses produksi benih kopi, keberadaan sumber benih kopi memiliki pernan penting. Pada tahun 2016, dilaksanakan pembangunan sumber benih kopi di 18 Kabupaten yang ada di 10 Provinsi seluas 19 Ha yang tersebar di 11 Kabupaten sentra produksi. 4) Kegiatan Pendukung Lainnya Dalam peningkatan produksi kopi nasional dilaksanakan pula kegiatan pendukung lainnya yang berupa pendampingan dan pengawalan, pelatihan penumbuhan kebersamaan 3155 orang petani kopi, serta pelatihan penguatan kelembagaan terhadap 360 petani kopi.

b. Teh

Produksi

teh saat ini mencapai 144 ribu ton yang

menempatkan Indonesia sebagai Negara produsen terbesar ketujuh dunia. Produksi teh di tahun 2016 ini meningkat 11 ribu ton (2,07%) dibanding produksi tahun 2015. Meskipun demikian, produksi teh di tahun 2016 ini belum dapat mencapai target yaitu sebesar 160 ribu ton biji kering (90%). Gambaran produksi dan luas areal teh tahun 2011-2016 disajikan pada Gambar 21.


54

Gambar 21. Produksi dan Luas Areal Teh Tahun 2014-2016

Produksi teh dalam enam tahun terakhir ini mengalami fluktuasi dengan kecenderungan meningkat. Walaupun mengalami penurunan di tahun 2015, produksi teh mengalami peningkatan di tahun 2016. Luas areal teh yang semakin menurun karena alih fungsi lahan, menjadi faktor utama produksi teh sukar untuk meningkat. Meskipun dengan adanya kegiatan pengembangan kawasan teh seluas 2 ribu Ha produksi dan produktivitas teh di tahun 2016 dapat meningkat. Sebagai salah satu produsen teh terbesar di dunia, komoditas teh Indonesia juga merupakan andalan ekspor perkebunan. Perkembangan ekspor teh selama 3 tahun terakhir dapat terlihat dalam gambar 22.

Gambar 22. Nilai dan Volume Ekspor Teh Tahun 2014-2016

Kementerian Pertanian melakukan beberapa kegiatan untuk meningkatkan produksi teh tahun 2016 antara lain: 1) Intensifikasi dan Rehabilitasi Tanaman Teh Intensifikasi dan rehabilitasi merupakan upaya untuk meningkatkan keragaam pertanaman dan pengutuhan kawasan teh. Selain itu kegiatan ini juga dapat meningkatkan produksi, produktivitas dan mutu teh melalui penerapan teknologi budidaya anjuran. Pada tahun 2016, Kementerian Pertanian telah Laporan Tahunan Kementerian Pertanian Tahun 2016

55

melaksanakan kegiatan intensifikasi seluas 2.245 Ha dan rehabilitasi tanaman teh seluas 650 Ha di 6 Kabupaten pada 4 Provinsi. 2) Kegiatan pendukung lainnya Dalam peningkatan produksi teh nasional dilaksanakan pula pendukung lainnya yang berupa pendampingan dan pengawalan.

kegiatan

c. Kakao

Hingga saat ini produksi kakao mencapai 657 ribu ton yang menempatkan Indonesia sebagai Negara produsen terbesar ketiga dunia setelah Pantai gading dan Ghana. Produksi kakao di tahun 2016 ini meningkat 63 ribu ton (10,70%) dibanding produksi tahun 2015. Suatu peningkatan yang signifikan jika dilihat dari luas areal yang turun 8 ribu Ha di tahun 2016. Meskipun demikian, produksi kakao di tahun 2016 ini belum dapat mencapai target yaitu sebesar 831 ribu ton biji kering (78,33%). Gambaran produksi dan luas areal kakao tahun 2014-2016 disajikan pada Gambar 23.

Gambar 23. Produksi dan Luas Areal Kakao Tahun 2014-2016

Produksi kakao dalam tiga tahun terakhir ini mengalami fluktuasi dengan kecenderungan meningkat. Walaupun mengalami penurunan pada tahun 2015, namun, produksi kakao kembali mengalami peningkatan di tahun 2016. Luas areal kakao yang semakin menurun menjadi faktor utama produksi kakao sukar untuk meningkat. Meskipun dengan adanya kegiatan pengembangan kawasan kakao seluas 203 ribu Ha dan teknologi yang dikembangkan oleh Kementerian Pertanian (teknologi fermentasi biji kakao kering, teknologi pengendalian terpadu hama PBK dan penyakit busuk buah kakao), produksi dan produktivitas kakao di tahun 2016 dapat meningkat. Laporan Tahunan Kementerian Pertanian Tahun 2016

56

Sebagai komoditas perkebunan andalan ekspor, selama 3 tahun terakhir volume ekspor kakao Indonesia mengalami fluktuasi. Volume dan nilai ekspor Tahun 2016 mengalami penurunan dibanding tahun 2015 karena penyerapan industri pengolahan cokelat di dalam negeri meningkat. Pada saat yang sama, impor biji kakao turun yang menandakan industri pengolahan mulai memprioritaskan biji kakao produksi lokal. Perkembangan nilai dan volume ekspor kakao dapat dilihat dalam gambar 24.

Gambar 24. Nilai dan Volume Ekspor Kakao Tahun 2014-2016

Kementerian Pertanian melakukan beberapa kegiatan untuk meningkatkan produksi kakao tahun 2016 antara lain: 1) Intensifikasi Tanaman Kakao Pengembangan tanaman kakao dapat dilakukan melalui intensifikasi. Intensifikasi ini dilakukan pada kebun-kebun kakao eks lokasi peremajaan dan rehabilitasi Gernas Kakao yang masih eksis. Pada tahun 2016 ini dilaksanakan intensifikasi tanaman kakao seluas 62.495 Ha di 66 Kabupaten yang terdapai di 17 Provinsi. 2) Peremajaan Tanaman Kakao Peremajaan kakao dapat dilakukan pada kebun-kebun kakao yang tidak produktif di sentra pengmbangan kakao. Pada tahun 2016, Kementerian Pertanian melakukan peremajaan tanaman kakao seluas 7350 Ha di 24 Kabupaten yang terdapat di 8 Provinsi. 3) Perluasan Tanaman Kakao Salah satu upaya peningkatan produksi, produktivitas dan mutu komoditas kakao berkelanjutan adalah melalui kegiatan perluasan tanaman kakao. Kegiatan ini dilaksanakan pada beberapa provinsi di Indonesia yang masih memiliki potensi yang cukup besar untuk pengembangan komoditas tersebut, dengan dukungan ketersediaan lahan cukup luas yang secara teknis memenuhi


57

syarat dan SDM yang memadai. Pada tahun 2016 telah dilaksanakan perluasan tanaman kakao seluas 1420 Ha di 7 Provinsi. 4) Pembangunan Kebun Induk Dan Entres Dalam pengembangan kakao, benih yang digunakan merupakan klon unggul yang memiliki produktivitas yang tinggi. Untuk mencapai hal tersebut, dalam proses produksi benih kakao, keberadaan kebun induk dan entres benih kakao memiliki pernan penting. Pada tahun 2016, dilaksanakan pembangunan sumber benih kakao seluas 43 Ha yang tersebar di 11 Kabupaten. 5) Kegiatan Pendukung Lainnya Dalam peningkatan produksi kakao nasional dilaksanakan pula kegiatan pendukung lainnya yang berupa pendampingan dan pengawalan, pengembangan desa kakao di 2 Kabupaten, intregasi tanaman kakao dan ternak di 8 kelompok tani, pelatihan penumbuhan kebersamaan 90 orang petani kakao, serta pelatihan penguatan kelembagaan terhadap 1.410 petani kakao.

d. Lada Indonesia merupakan negara penghasil lada terbesar kedua di dunia. Pada 2014, produksi lada Indonesia mencapai 87 ribu ton atau memiliki pangsa sebesar 18,8 persen di pasar dunia. Luas lahan lada Indonesia merupakan yang terbesar di dunia, yaitu 168 ribu hektare pada tahun 2016. Sempat mengalami penurunan di tahun 2015, produksi lada Indonesia meningkat 0,8% menjadi 82 ribu ton di tahun 2016. Tantangan dalam pengembangan produksi lada dalam negeri dikarenakan kurangnya minat kaum muda dalam membudidayakan lada. Gambaran produksi dan luas areal lada tahun 2014-2016 disajikan pada Gambar 25.

Gambar 25. Produksi dan Luas Areal LadaTahun 2014-2016


58

Disamping konsumsi lada dalam negeri terus meningkat seiring menjamurnya bisnis restoran dan kuliner, permintaan lada untuk ekspor juga cenderung mengalami peningkatan terutama ke negara Eropa dan Asia. Perkembangan ekspor lada selama 3 tahun terakhir dapat terlihat dalam gambar 26.

Gambar 26. Nilai dan Volume Ekspor Lada Tahun 2014-2016

Kementerian Pertanian melakukan beberapa kegiatan untuk meningkatkan produksi kakao tahun 2016 antara lain: Pelatihan Penumbuhan Kebersamaan Petani Lada, Perluasan Tanaman Lada, Pembangunan Kebun Induk Tanaman Lada, Pemeliharaan BPT dan PIT Lada yang telah ditetapkan, dan Pemeliharaan Kebun Induk Tanaman Lada Tahun kedua. e. Cengkeh Meski bukan berstatus sebagai negara eksportir cengkeh terkemuka dunia, tapi Indonesia terkenal sebagai negara penghasil cengkeh nomor satu di dunia. Hingga saat ini produksi cengkeh mencapai 139 ribu ton. Memasuki tahun 2016 ini, petani cengkeh sedang bersemangat menanam karena harga cengkeh tinggi dan penyerapan dari pasar domestik relatif stabil. Saat ini harga cengkeh bisa mencapai Rp 120.000 per kilogram (kg) atau sama dengan harga cengkeh di pasar ekspor. Gambaran produksi dan luas areal cengkeh tahun 2014-2016 disajikan pada Gambar 27.


59

Gambar 27. Produksi dan Luas Areal Cengkeh Tahun 2014-2016

Potensi besar ternyata dimiliki komoditas cengkih. Ada dua item yang diminta oleh para eksportir yaitu atas cengkih dan gagang cengkih. Perkembangan ekspor cengkeh selama 3 tahun terakhir dapat terlihat dalam gambar.

Gambar 28. Nilai dan Volume Ekspor Cengkeh Tahun 2014-2016

Kementerian Pertanian melakukan beberapa kegiatan untuk meningkatkan produksi cengkeh tahun 2016 antara lain: Fasilitasi Pengembangan Kelembagaan Petani Perkebunan, Intensifikasi Tanaman Cengkeh, Pelatihan Penumbuhan Kebersamaan Petani Cengkeh, Rehabilitasi Tanaman Cengkeh, Perluasan Tanaman Cengkeh, Pascapanen Tanaman Cengkeh, Pembangunan Kebun Induk Tanaman Cengkeh, Pemeliharaan BPT dan PIT Cengkeh yang telah ditetapkan, Pemeliharaan Kebun Induk Tanaman Cengkeh Tahun kedua. 2. Pengembangan Tanaman Semusim Tanaman semusim adalah tanaman yang hanya mampu tumbuh selama semusim pada tahun tersebut, atau tanaman tahunan yang biasa dipanen cepat sebelum musim berakhir. Jenis tanaman semusim yang dikembangkan oleh pemerintah dalam Laporan Tahunan Kementerian Pertanian Tahun 2016

60

5 tahun terakhir renstra adalah tanaman tebu, tembakau dan kapas. Sedikitnya jumlah komoditas tanaman semusim yang dikembangkan karena 3 komoditas inilah yang masih eksis ditengah masyarakat dan produk dari ketiga tanaman sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Pelaksanaan dari kegiatan Pengembangan Tanaman Semusim dapat dijabarkan sebagai berikut: a. Tebu Tebu merupakan tanaman pangan strategis karena produk gula merupakan kebutuhan sehari-hari masyarakat dan sangat dibutuhkan. Besarnya konsumsi gula belum bisa dipenuhi dari dalam negeri sehingga masih banyak produk gula impor yang beredar di masyarakat terutama pada industri Mamin. Target produksi gula tebu pada Tahun 2016 adalah 2,80 juta ton hablur. Realisasi produksi gula tebu hingga akhir Tahun 2016 mencapai 2,223 juta ton Hablur atau sekitar 79,39% dari target Tahun 2016. Gambaran produksi dan luas areal tebu tahun 2014-2016 disajikan pada Gambar 29.

Gambar 29. Produksi dan Luas Areal Tebu Tahun 2014-2016

Dibandingkan tahun 2015, capaian kinerja produksi gula tebu tahun 2016 mengalami penurunan sebesar 274 ribu ton hablur atau 10,97%. Lambatnya pertumbuhan produksi gula tebu seperti digambarkan di atas dipengaruhi oleh pertumbuhan luas areal tebu dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir relatif stabil. Bahkan luas areal gula tebu mengalami penurunan dari 477.100 Ha pada tahun 2014 menjadi 445.520 Ha pada Tahun 2016. Di lain pihak perluasan areal tanam menjadi faktor penting dalam peningkatan produksi gula tebu, karena produktivitas tebu (ku/ha) relatif stagnan.


61

b. Tembakau Produksi tembakau mengalami fluktuasi selama tiga tahun terakhir. Sempat mengalami penurunan di tahun 2015, produksi tembakau Indonesia meningkat 1,2% menjadi 196 ribu ton di tahun 2016. Gambaran produksi dan luas areal tembakau tahun 2014-2016 disajikan pada Gambar 30.

Gambar 30. Produksi dan Luas Areal Tembakau Tahun 2014-2016

Sebagai bahan baku utama industri rokok, rata-rata produksi tembakau di dalam negeri selalu di bawah 200 ribu ton per tahun. Padahal permintaan berkisar 320 ribu ton per tahun. Sehingga ada kekurangan (shortage) sekitar 120 ribu ton dari permintaan industri sebesar 320 ribu ton. Kekurangan pasokan tembakau ini dilatarbelakangi beberapa faktor, antara lain keterbatasan modal, teknik pertanian tradisional yang tidak efisien, kurangnya dukungan teknis dan infrastruktur pertanian, serta minimnya akses pasar secara langsung oleh petani sehingga keuntungan berkurang. Kunci utama meningkatkan produktivitas tembakau adalah meningkatkan sumber daya manusia, jaringan kemitraan bisnis, dan peningkatan daya saing. Salah satunya melalui program kemitraan dengan petani tembakau. Kementerian Pertanian melakukan beberapa kegiatan untuk meningkatkan produksi tembakau tahun 2016 antara lain: Fasilitasi Pengembangan Kelembagaan Petani Perkebunan dan Penanaman Tanaman Tembakau. c. Kapas Tanaman kapas lebih dikenal sebagai penghasil serat bahan baku tekstil. Selain serat kapas yang dihasilkan, biji kapas juga dapat menghasilkan minyak, protein, dan lemak. Produksi kapas pada tahun 2016 sebesar 715 ton mengalami sedikit penurunan dibanding tahun 2015


62

(5%). Gambaran produksi dan luas areal kapas tahun 2014-2016 disajikan pada Gambar31

Gambar 31. Produksi dan Luas Areal Kapas Tahun 2014-2016

Produksi kapas dalam negeri masih jauh dari pemenuhan kebutuhan rata-rata nasional yang mencapai 500 ribu ton per tahunnya. Hingga saat ini, produksi kapas Indonesia hanya bisa memenuhi sebanyak 2,5 persen dari kebutuhan nasional. Sisanya dipenuhi melalui impor. Permasalahan dalam pengembangan kapas antara lain luasan penguasaan lahan petani yang terbatas dan keterbatasan modal maupun pemilikan aset yang dimiliki petani. Banyaknya lahanlahan produktif yang tidak diusahakan dan dibiarkan tanpa diolah disebabkan karena tidak adanya sarana untuk menggarap usahataninya juga menjadi salah satu kendala. Terutama pada lahan-lahan perkebunan yang rata-rata di luar Jawa kepemilikannya bisa lebih dari satu hektar. Kementerian Pertanian melakukan beberapa kegiatan untuk meningkatkan produksi kapas tahun 2016 antara lain: Pemberdayaan Pekebun dan Penguatan Kelembagaan Tanaman Kapas dan Penanaman Tanaman Kapas. 3. Pengembangan Tanaman Tahunan Kegiatan Pengembangan Tanaman Tahunan meliputi kegiatan revitalisasi perkebunan, Pengembangan komoditas Ekspor, penyediaan bahan tanaman sumber bahan bakar nabati (bio-energi), pengembangan komoditas pemenuhan konsumsi dalam negeri dan dukungan pengembangan tanaman perkebunan berkelanjutan. Pengembangan komoditas tanaman tahunan tahun 2015 difokuskan pada 5 komoditas utama yaitu Sagu, Kelapa, Kelapa Sawit, Karet, Kemiri Sunan dan Jambu Mete. Kelapa Sawit menjadi komoditas utama dan sekaligus pemberi/kontributor utama devisa negara sekaligus citra perkebunan Indonesia. Pelaksanaan dari kegiatan Pengembangan Tanaman Tahunan dapat dijabarkan sebagai berikut:


63

a.

Kelapa Sawit Berdasarkan Instruksi Presiden RI No.1 Tahun 2006 tentang penyediaan dan pemanfaatan Bahan Bakar Nabati (BioFuel) sebagai bahan bakar lain, Presiden menginstruksikan antara lain kepada Menteri Pertanian untuk mengambil langkah-langkah percepatan penyediaan dan pemanfaatan bahan bakar nabati diantaranya mendorong penyediaan tanaman bahan baku bahan bakar nabati (biofuel) termasuk benih dan bibitnya. Saat ini kelapa sawit merupakan salah satu tanaman yang potensial sebagai penghasil bioenergi. Indonesia yang merupakan produsen kelapa sawit terbesar di dunia memiliki peluang yang sangat besar untuk mengembangkan komoditas kelapa sawit sebagai Bahan Baku Bio Industri dan Bioenergi. Pada tahun 2016, produksi kelapa sawit Indonesia mencapai 32.524 ribu ton CPO atau 105,44% dari target 30.845 ribu ton CPO, sehingga masuk kategori sangat berhasil. Capaian produksi kelapa sawit tahun 2016 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan kinerja produksi tahun 2015, yaitu sebesar 1.454 ribu ton CPO atau 4,68% dan merupakan pencapaian produksi tertinggi selama 3 tahun terakhir. Capaian produksi dan luas areal kelapa sawit 3 (tiga) tahun terakhir dapat dilihat pada Gambar 32.

Gambar 32. Produksi dan Luas Areal Kelapa Sawit Tahun 2014-2016.

Gambar 32 memperlihatkan bahwa produksi kelapa sawit mengalami peningkatan tiap tahunnya seiring dengan peningkatan luas areal kelapa sawit. Sempat terkena dampak fenomena El Nino yang terjadi sejak pertengahan tahun lalu, produksi komoditas kelapa sawit mengalami peningkatan karena ditopang oleh produksi sekitar 1 juta hektar tanaman sawit muda yang tahun ini mulai menghasilkan. Sebagai komoditas perkebunan andalan ekspor, selama 3 tahun terakhir volume ekspor kelapa sawit Indonesia mengalami fluktuasi. Nilai ekspor kelapa sawit cenderung mengalami penurunan karena terpengaruh oleh harga sawit internasional. Perkembangan nilai dan volume ekspor kelapa sawit dapat dilihat dalam gambar 33.


64

Gambar 33. Nilai dan Volume Ekspor Kelapa Sawit Tahun 2014-2016

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Kementerian Pertanian untuk mencapai produksi kelapa sawit antara lain perluasan areal seluas 820 Ha, pendampingan dan pengawalan, serta pengembangan kelembagaan usaha tani sawit. b.

Kelapa

Sebagai negara tropis yang sangat luas, Indonesia adalah surga bagi pohon kelapa. Pohon ini dapat ditemukan hampir di seluruh wilayah Indonesia dari pulau Sumatera hingga Papua. Luas perkebunan kelapa di Indonesia saat ini mencapai 3,53 juta hektar (Ha) yang terdiri dari perkebunan rakyat seluas 3,5 juta Ha; perkebunan milik pemerintah seluas 3 ribu Ha; serta milik swasta seluas 29 ribu Ha. Dari segi produksi, capaian tahun 2016 ini sebesar 2.890 ribu ton atau 86,27% dari target yang ditetapkan (3.355 ribu ton). Gambaran produksi dan luas areal kelapa tahun 2014-2016 disajikan pada Gambar 34.

Gambar 34 Produksi dan Luas Areal Kelapa Tahun 2014-2016


65

Produksi kelapa dalam enam tahun terakhir ini menunjukkan trend penurunan, sempat mencapai produksi tertinggi tahun 2012 sebanyak 3.189 ribu ton, produksi kelapa terus mengalami penurunan tiap tahunnya hingga mencapai 2.890 ribu ton di tahun 2016. Penurunan produksi kelapa sangat dimungkinkan mendapat pengaruh dari luas areal kelapa yang terus berkurang selama lima tahun kebelakang. Pengembangan kawasan kelapa yang dilakukan di di tahun 2016 diharapkan dapat meningkatkan produksi kelapa di tahun-tahun mendatang. Kementerian Pertanian melakukan beberapa kegiatan untuk meningkatkan produksi kelapa tahun 2016 antara lain: Peremajaan Tanaman Kelapa seluas 9630 Ha di 39 Kabupaten pada 12 Provinsi, Perluasan Tanaman Kelapa di 19 Kabupaten pada 7 Provinsi, Pembangunan Kebun Sumber Benih seluas 232 Ha di 19 Kabupaten pada 7 Provinsi, pendampingan dan pengawalan, pelatihan penumbuhan kebersamaan 626 orang petani kelapa, serta pemberdayaan kelembagaan terhadap 1.410 petani kelapa di 4 Kabupaten terpilih. c. Karet

Karet merupakan komoditas perkebunan andalan ekspor Indonesia. Permintaan karet ke beberapa negara di Amerika dan Eropa selama 5 (lima) tahun terakhir cukup meningkat. Berdasarkan angka prognosa tahun 2016, produksi karet mencapai 3.158 ribu ton, lebih kecil dibandingkan target tahun 2016 sebesar 3.438 ribu ton (91,86%) atau masuk dalam kategori Berhasil. Selama periode 2011 hingga 2016, produksi karet mengalami peningkatan. Hal ini dapat dilihat dari trend produksi karet setiap tahunnya. Meskipun sempat mengalami penurunan pada tahun 2014, namun trend produksi karet secara umum terus meningkat hingga tahun 2016 meningkat 0,39% dibanding produksi tahun 2015. Ilustrasi capaian produksi dan luas areal karet tahun 2014-2016 disajikan pada Gambar 35.

Gambar 35. Produksi dan Luas Areal Kelapa Tahun 2014-2016


66

Sebagai komoditas perkebunan andalan ekspor, selama 3 tahun terakhir volume ekspor karet Indonesia mengalami fluktuasi. Nilai ekspor karet cenderung mengalami penurunan karena terpengaruh oleh harga karet internasional. Perkembangan nilai dan volume ekspor karet dapat dilihat dalam gambar 36.

Gambar 36.Nilai dan Volume Ekspor Karet tahun 2014-2016

Kegiatan yang dilakukan oleh Kementerian Pertanian untuk mencapai target produksi karet tahun 2016 antara lain: Peremajaan Tanaman Karet di 18 Kabupaten di 10 Provinsi di Indonesia dengan total lahan seluas 3469 Ha, Perluasan Tanaman Karet di 3 Kabupaten yang ada di 3 Provinsi dengan total lahan seluas 450 Ha, Pembangunan Sumber Benih Karet di 18 Kabupaten yang ada di 10 Provinsi seluas 21 Ha, pendampingan dan pengawalan, pelatihan penumbuhan kebersamaan 657 orang petani karet, serta pengembangan kelembagaan dan usahatani karet. 4. Penanganan Pasca Panen dan Pengembangan Usaha Direktorat Pascapanen dan Pembinaan Usaha mempunyai tugas "melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pascapanen dan pembinaan usaha". Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Pascapanen dan Pembinaan Usaha menyelenggarakan fungsi sebagai berikut : 1. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pascapanen semusim, rempah, penyegar, tahunan, dan bimbingan usaha dan perkebunan berkelanjutan, serta gangguan usaha dan penanganan konflik; 2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pascapanen semusim, rempah, penyegar, tahunan, dan bimbingan usaha dan perkebunan berkelanjutan, serta gangguan usaha dan penanganan konflik; 3. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan criteria di bidang pascapanen semusim, rempah, penyegar, tahunan, dan bimbingan usaha dan perkebunan berkelanjutan, serta gangguan usaha dan penanganan konflik; 4. Pemberian bimbingan usaha teknis dan evaluasi di bidang pascapanen semusim, rempah, penyegar, tahunan, dan bimbingan usaha dan perkebunan berkelanjutan, serta gangguan usaha dan penanganan konflik; dan 5. Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Pascapanen dan Pembinaan Usaha. Laporan Tahunan Kementerian Pertanian Tahun 2016

67

Serapan dan capaian fisik kegiatan Penanganan Pasca Panen dan Pengembangan Usaha yaitu: a. Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan dengan serapan sebesar 100% dan capaian fisik 100%. b. Fasilitasi Teknis Penanganan dan Gangguan Usaha dengan serapan sebesar 93,81% dan capaian fisik 94,69%. 5.4. Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat Pada tahun 2016 Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan melaksanakan satu program yaitu Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat. Kegiatan didalamnya meliputi lima kegiatan utama, yaitu: (1) Peningkatan Produksi Ternak Dengan Pendayagunaan Sumber Daya Lokal; (2) Peningkatan Produksi Pakan Ternak; (3) Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan; (4) Penyediaaan Benih dan Bibit Serta Peningkatan Produksi Ternak; (5) Penjaminan Produk Hewan yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh, dan Halal); (6) Pengembangan Metode Pengujian Mutu Benih dan Penerapan Sistem Mutu Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Peternakan; (7) Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Ternak. Pagu Direktorat Peternakan dan Kesehatan Hewan tahun 2016 sebesar Rp.2.161.641.308.000,-. Realisasi anggaran Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat pada posisi 31 Desember 2016 telah mencapai 67,95%. sedangkan realisasi anggaran menurut kegiatan utama dapat dilihat pada tabel 40. Tabel 40.Realisasi Serapan Anggaran Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat, Berdasarkan Kegiatan Utama Tahun 2016. No.

KEGIATAN

PAGU DIPA (Rp.000)

REALISASI 2016 (Rp.000)

1 2 3 4 5 6

Peningkatan Produksi Pakan Ternak Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan Penyediaaan Benih dan Bibit Serta Peningkatan Produksi Ternak Penjaminan Produk Hewan yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh, dan Halal) Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Peternakan Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Ternak

Total

%

510.076.811.000

256.967.803.136

50,38

302.533.854.000

277.674.035.906

91,78

909.353.168.000

520.514.237.497

57,24

89.531.809.000

82.965.113.876

92,67

294.210.071.000

278.760.856.671

94,75

52.921.230.000

49.037.363.087

92,66

2.161.641.308.000

1.468.903.998.569

67,95

Sumber: Ditjen PKH, 2016


68

Berikut adalah capaian kinerja terkait pelaksanaan kegiatan utama tersebut: 1. Peningkatan Produksi ternak Dengan Pendayagunaan Sumber daya Lokal Kegiatan ini dilaksanakan Direktorat Perbibitan Ternak bersama satker provinsi, kab/kota dan UPT yang meliputi: 1) Peningkatan Produksi Bibit Unggul Kambing; 2) Fasilitas PNBP UPT Perbibitan; 3) Pembinaan dan Koordinasi Perbibitan dan Produksi Ternak; 4) Pengawasan Bibit Ternak; 6) Penetapan Wilayah Sumber Bibit; 5) Koordinasi Teknis Perbibitan dan Produksi Ternak 2. Peningkatan Produksi Pakan Ternak Realisasi kegiatan peningkatan produksi pakan ternak salah satunya adalah Pengembangan Hijauan Pakan Ternak pada 7.857 Hektar. Hijauan pakan merupakan makanan pokok sapi/kerbau. Diperlukan hijauan pakan yang bermutu dan tersedia dalam jumlah cukup. Pada TA 2016 Capaian Indikator Kerja Pengembangan Hijauan Pakan Ternak (HPT) sebesar 7.471 Ha atau 95,09% dari target 7.857 Ha. Indikator kerja ini didukung oleh 7 (tujuh) kegiatan : 1) Pengembangan Padang Penggembalaan (Pastura) di UPT ; 2) Pengembangan Kebun HPT di UPT ; 3) Penguatan Sumber Bibit/Benih HPT di UPTD ; 4) Pengembangan Unit Usaha HPT ; 5) Pengembangan Padang Penggembalaan; 6) Pemeliharaan Padang Penggembalaan ; 7) kegiatan Penanaman dan Pengembangan Tanaman Pakan Berkualitas (Gerbang Patas). 3. Pengembangan Integrasi Tanaman-Ruminansia Pola integrasi antara tanaman dan ternak atau yang sering disebut dengan pertanian terpadu adalah memadukan antara kegiatan peternakan dan pertanian. Pola ini sangatlah menunjang dalam penyediaan pupuk kandang dilahan pertanian, sehingga pola ini sering disebut pola peternakan tanpa limbah, karena limbah peternakan digunakan untuk pupuk dan limbah pertanian untuk makan ternak. Integrasi antara ternak dan tanaman haruslah saling melengkapi, mendukung dan saling menguntungkan, sehingga dapat mendorong peningkatan efisiensi produksi dan meningkatkan keuntungan hasil usaha taninya. Pada TA 2016 dilaksanakan kegiatan pengembangan integrasi tanaman-ruminansia ditargetkan 483 kelompok dan terealisasi 404 kelompok (83,64%). Namun Karena kebijakan penghematan (self blocking) dari jumlah 404 kelompk tersebut sebanyak 113 kelompok yang mendapatkan alokasi sapi indukan bunting, sedangkan selebihnya hanya mendapatkan sarana pengolah pakan. Pada tahun 2015 target kelompok penerima bantuan lebih besar yaitu 638 kelompok dengan realisasi sebesar 562 kelompok (88.09%). 4. Pengembangan Unit Usaha Bahan Pakan (UBP), Unit Pengolah Pakan (UPP), dan Lumbung Pakan (LP) Ruminansia. Kegiatan UBP, UPP, dan LP ruminansia bertujuan untuk menyediakan pakan ternak sepanjang tahun dengan memanfaatkan sumber daya daerah. Capaian kegiatan pengembangan UBP dan UPP Ruminansia tahun 2016 sebesar 100% yang masingmasing terdiri dari 180 ton dan 60 ton. Sedangkan LP Ruminansia baru mencapai Laporan Tahunan Kementerian Pertanian Tahun 2016

69

89,58% (688 Ton) dari target sebanyak 768 Ton. Tidak tercapainya sasaran output tersebut dikarenakan terdapat penghematan pada 5 (lima) kelompok, yaitu masingmasing 1 kelompok di Kab. Tasikmalaya, Banten, Jambi dan Prov. Sultra 2 kelompok. Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan 5. Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan Realisasi kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan adalah (1) Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan strategis melalui distribusi vaksin sebanyak 8,5 juta dosis, (2) Penyidikan Penyakit dan Pengawasan Obat Hewan banyak 365.000 sampel yang dilaksanakan delapan Balai Besar/Balai veteriner, (3) Produksi Vaksin dan Bahan Biologik oleh Pusat Veterinaria Farma Surabaya sebanyak 7,5 juta dosis, (4) Penanganan Gangguan Reproduksi (Gangrep) pada 114.237 ekor sapi betina. Peningkatan status kesehatan hewan sebagai indikator kinerja dalam mencapai sasaran program peningkatan daya saing peternakan. Peningkatan status kesehatan hewan didukung oleh Indikator Kerja dan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK). Indikator Kerja terdiri atas: 1) Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan 2) Penyidikan Penyakit dan Obat Hewan 3) Produksi Vaksin dan Bahan Biologik 4) Penanganan Gangguan Reproduksi Pada tahun 2016 Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan sebanyak 8.500.000 dosis dari target 8.500.000 dosis tercapai 100%. Penyidikan Penyakit dan Obat Hewan sebanyak 365.000 sampel dari target 365.000 sampel tercapai 100%. Produksi Vaksin dan Bahan Biologik sebanyak 12.010.950 dosis dari target 10.100.000 dosis tercapai 118,92% namun untuk beberapa vaksin terutama untuk penyakit prioritas (Rabies, Brucellosis, Anthrax dan Hog Cholera) masih belum dapat disediakan sebagaimana yang dibutuhkan. Penanganan Gangguan Reproduksi sebanyak 114.237 ekor dari target 106.000 ekor tercapai 107,77%, Pada tahun 2016 peningkatan status kesehatan hewan dari target 73% tercapai 76,57% yang tergambarkan dari wilayah yang telah dibebaskan dari PHMSZ yang terdiri atas : 1) Wilayah bebas Penyakit Hewan Menular Strategis dan Zoonosis (PHMSZ) (provinsi/kabupaten/kota/pulau); 2) Wilayah Pengendalian Anthrax (provinsi/kabupaten/pulau); 3) Menurunnya angka kasus PHMSZ dan Gangguan Reproduksi (kasus); 4) Menurunnya angka kematian (%); 5) Peningkatan kesehatan hewan pemasukan dan pengeluaran (%); 6) Peningkatan mutu vaksin dan obat hewan (%); 7) Peningkatan keamanan bahan pakan asal hewan (%); 8) Peningkatan volume ekspor obat hewan (ton). 6. Penyediaaan Benih dan Bibit Serta Peningkatan Produksi Ternak Realisasi kegiatan penyediaan benih dan bibit serta peningkatan produksi ternak tahun 2016 adalah (1) Produksi Benih Ternak 3.7.43.188 Dosis/Embrio yang terdiri dari 3.742.228 semen beku dan 960 embrio. Produksi semen beku dilaksanakan oleh Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari sebesar 1.897.222 dosis dan Balai Inseminasi Buatan Lembang 1.845.000 dosis, sedangkan embrio Laporan Tahunan Kementerian Pertanian Tahun 2016

70

diproduksi oleh Balai Embrio Ternak Cipelang;, (2) Produksi Calon Indukan/Calon Bibit/Bakalan sebanyak 449.146 Ekor oleh tujuh Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak; (3) Penguatan Sarana dan Prasarana Sentra Peternakan Rakyat (SPR) dapat direalisasikan di 50 Lokasi SPR, (4) Konsolidasi penguatan kapasitas pada 2.500 peternak (5) Optimalisasi Reproduksi sebesar 1.698.147 Ekor, dan (6) Penambahan ternak sapi indukan impor sebanyak 1725 ekor yang disebar ke Propinsi Aceh, Sumatera Utara dan Riau. a. Optimalisasi Inseminasi Buatan (IB) Inseminasi Buatan (IB) atau kawin suntik adalah suatu cara atau teknik (teknologi) untuk memasukkan mani (sperma atau semen) yang telah dicairkan dan telah diproses terlebih dahulu yang berasal dari ternak jantan ke dalam saluran alat kelamin betina dengan menggunakan metode dan alat khusus yang disebut „insemination gun‟. Melalui IB diharapkan terjadi peningkatan populasi dan mutu genetik sapi. Pada TA 2016, dilaksanakan kegiatan optimalisasi IB sebanyak 2 juta dosis dan terealisasi sebanyak 2,2 juta dosis (112,68%). a. Sinkronisasi Birahi Sinkronisasi birahi adalah penyerentakan birahi pada beberapa ekor betina. Tujuannya yaitu untuk memanipulasi proses reproduksi dari beberapa betina sehingga mengalami birahi secara serentak. Manfaat sinkronisasi birahi antara lain: menghemat biaya dan mengurangi waktu menemukan hewan birahi. Pada TA 2016 dilaksanakan kegiatan sinkronisasi birahi sebanyak 106.000 ekor dan terealisasi 114.237 (107,77%).Hal ini disebabkan karena adanya sisa obat dan hormon kegiatan tahun 2015 sehingga dapat menambah pelayanan penangganan ganguan reproduksi. b. Produksi Semen Beku Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Inseminasi Buatan (IB) diperlukan produksi semen beku yang berkualitas dan dalam jumlah cukup. Pada TA 2016 dilaksanakan kegiatan produksi semen beku sebanyak 5 juta dosis dan terealisasi 3,5 juta dosis (69,55%). c. Peningkatan Kapasitas Petugas IB, dan ATR Selain mutu semen beku yang digunakan serta kondisi sapi, keberhasilan Inseminasi Buatan (IB) sangat ditentukan faktor petugas atau pelaksana IB beserta sistem IB itu sendiri. Peran aktif inseminator dalam memberikan penyuluhan dan sosialisasi sangat diharapkan oleh peternak dalam memahami tentang Inseminasi Buatan, karena masih banyak peternak yang belum paham tentang program tersebut. Pada TA 2016, dilaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas petugas Inseminasi Buatan (IB), Asisten Teknis Reproduksi (ATR), dan Pemeriksa Kebuntingan (PKB) sebanyak 550 orang dan terealiasi sebanyak 567 orang (103,09%). Bila dibandingkan dengan tahun 2015, maka capaian tahun 2016 meningkat. Pada tahun 2015 dari target 4.552 orang terealisasi sebanyak 4.225 orang (92.82%).


71

d. Pengembangan Budidaya Ternak Ruminansia APBNP Tahun 2016 Pada tahun 2016,Kegiatan pengembangan budidaya ternak sapi potong, sapi perah, dan kerbau dilakukan di 27 propinsi. Pengembangan budidaya ternak sapi potong di 188 kabupaten/kota dapat terealisasi 820 kelompok atau 11.386 ekor. Pengembangan budidaya ternak Sapi perah di 2 Propinsi dapat tereralisasi di 3 kabupaten pada 3 kelompok atau 37 ekor. Sedangkan pengembangan budidaya ternak Kerbau pada 1 kelompok atau 13 ekor. e. Pengembangan Sentra Peternakan Rakyat (SPR) SPR berangkat dari filosofi bahwa pembangunan peternakan dan kesehatan hewan yang mensejahterakan peternak rakyat hanya dapat diperoleh apabila pemerintah dan para pihak melakukan berbagai upaya yang memperhatikan prinsip satu manajemen, pengorganisasian (konsolidasi) pelaku, dan pemberdayaan peternak dalam rangka terwujudnya populasi ternak berencana. SPR adalah pusat pertumbuhan komoditas peternakan dalam suatu kawasan peternakan sebagai media pembangunan peternakan dan kesehatan hewan yang di dalamnya terdapat satu populasi ternak tertentu yang dimiliki oleh sebagian besar peternak yang bermukim di satu desa atau lebih, dan sumber daya alam untuk kebutuhan hidup ternak (air dan bahan pakan). Pada tahun 2016, dalam rangka mendorong peningkatan populasi sapi/kerbau, di lakukan pendekatan pengembangan sentra peternakan rakyat di 50 kawasan peternakan pada 17 propinsi.

Gambar 37. lokasi SPR Cinagarogo Subang

7. Penjaminan Produk Hewan yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh, dan Halal) Penjaminan Produk Hewan yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh, dan Halal) SPR berangkat dari filosofi bahwa pembangunan peternakan dan kesehatan hewan yang mensejahterakan peternak rakyat hanya dapat diperoleh apabila pemerintah dan para pihak melakukan berbagai upaya yang memperhatikan prinsip satu manajemen, pengorganisasian (konsolidasi) pelaku, dan pemberdayaan peternak dalam rangka terwujudnya populasi ternak berencana. SPR adalah pusat pertumbuhan komoditas peternakan dalam suatu kawasan peternakan sebagai Laporan Tahunan Kementerian Pertanian Tahun 2016

72

media pembangunan peternakan dan kesehatan hewan yang di dalamnya terdapat satu populasi ternak tertentu yang dimiliki oleh sebagian besar peternak yang bermukim di satu desa atau lebih, dan sumber daya alam untuk kebutuhan hidup ternak (air dan bahan pakan)Realisasi kegiatan Penjaminan Produk Hewan yang ASUH adalah (1) Peningkatan pemenuhan persyaratan produk hewan yang ASUH pada 68 Unit Usaha peternakan, (2) Penerapan Kesejahteraan Hewan di 24 Unit RPH, (3) Pencegahan Penularan Zoonosis pada 16 Unit. 8. Pengolahan dan Pemasaran hasil Peternakan Kapal Ternak Kapal ternak Camara Nusantara I (CN 1) pertama kali berlayar dari NTT ke Tanjung Priok tanggal 2 Februari 2016, mengangkut 353 ekor ternak. Pelayaran secara kontinue dilakukan setiap 2 minggu sekali mulai tanggal 2 Februari 2016 hingga pelayaran ke 24 pada tanggal 27 Desember 2016. Kapal CN 1 bertujuan untuk : a. Memperlancar pengangkutan dan pendistribusian ternak secara cepat. b. Merubah struktur pasar, terjadi peningkatan harga di tingkat peternak dan penurunan harga daging di tingkat konsumen. c. Kapal khusus ternak didesain memenuhi standar Internasional yang mengimplementasi prinsip animal welfare selama perjalanan. d. Efisiensi distribusi ternak, secara ekonomis distribusi ternak antar pulau dengan kapal khusus ternak dapat memangkas biaya transportasi. e. Tataniaga dan distribusi ternak sapi menjadi tertata dengan baik, karena sapi yang diperdagangkan mulai dari peternak, pedagang dan menjadi produk daging sampai ke konsumen mudah ditelusuri dan tercatat dengan baik. f. Memberikan insentif dan motivasi bagi peternak untuk meningkatkan produktivitas ternak. Harga daging sapi ditingkat konsumen diharapkan lebih terjangkau dan stabil sehingga daging sebagai sumber protein hewani dapat diakses oleh masyarakat secara luas dan konsumsi protein hewani perkapita dapat ditingkatkan. 5.5. Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Dan Sarana Pertanian Pembangunan dan pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian merupakan bagian integral yang memiliki fungsi strategis dan penting dalam mendukung pembangunan pertanian nasional, melalui program penyediaan infrastruktur lahan dan air, penyediaan pembiayaan petani, penyediaan pupuk dan pestisida serta dukungan alat dan mesin pertanian yang diharapkan dapat memberikan kontribusi dan dampak positif terhadap peningkatan produktifitas dan produksi pertanian serta kesejahteraan petani. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun 2016 didukung melalui program kegiatan strategis, antara lain : (1) Pengembangan Jaringan Irigasi, (2) Perluasan Sawah, (3) Penyaluran Pupuk Bersubsidi, (4) Bantuan


73

Alat dan Mesin Pertanian (TR2, TR4, Pompa Air, Rice Transplanter), dan (5) Asuransi Usaha Tani (Asuransi Usaha Tani Padi/AUTP dan Asuransi Usaha Ternak Sapi/AUTS). Dukungan alokasi anggaran pada awal Tahun 2016 adalah sebesar Rp. 11.069.300.141.000 namun dalam perkembangannya mengalami beberapa kali perubahan yang disebabkan kondisi ekonomi makro Indonesia yang kurang mendukung dimana penurunan harga komoditas ekspor dan melesetnya target penerimaan pajak yang berdampak pada pencapaian pendapatan negara, mengakibatkan diberlakukannya kebijakan penghematan anggaran termasuk di sektor pertanian cq. Ditjen PSP menjadi Rp. 9.109.711.454.000,-dan melalui kebijakan Self Blocking sesuai Surat Menteri Keuangan No S-851/MK.02/2016 tanggal 30 September 2016 tentang Luncuran Kegiatan dalam APBNP TA 2016, sehingga anggaran kembali turun menjadi Rp.7.109.680.092.906‟-. Capaian anggaran Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian dapat dilihat sebagaimana tabel berikut : Tabel 41. Capaian Anggaran Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian, Ditjen PSP Tahun 2016 NO.

KEGIATAN

PAGU DIPA (Rp.000)


%

% REALISASI PAGU DIKURANGI SELF SETELAH SELF BLOCKING BLOCKING 143.987.986.295 99,41 1.191.194.511.705

SELF BLOCKING (Rp.000)

1 Irigasi Pertanian

1.335.182.498.000

2 Perluasan dan Perlindungan Lahan 3 Alat dan Mesin pertanian

2.815.870.136.000

4 Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Hortikultura 5 Pupuk dan Pestisida

747.138.821.000

320.495.660.000

251.279.775.636 78,40

62.404.302.000

258.091.358.000

97,36

6 Pembiayaan Pertanian

185.321.800.000

109.806.955.723 59,25

73.772.875.000

111.548.925.000

98,44

9.109.711.454.000

6.878.418.180.310 75,51

2.099.031.361.094

7.010.680.092.906

98,11

program

Penyediaan

dan

JUMLAH

3.705.702.539.000

1.184.175.259.231 88,69 2.590.106.058.957 91,98 2.239.154.196.922 60,42

185.993.740.288 1.438.006.965.411

2.629.876.395.712 2.267.695.573.589

194.865.492.100 503.895.933.841 67,44

Berikut capaian kegiatan stategis pendukung Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian :

98,49 98,74 91,24

552.273.328.900

1. Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian Dalam upaya pengelolaan air irigasi untuk pertanian, program kerja yang dilaksanakan oleh Direktorat Irigasi Pertanian adalah : 1) Terwujudnya pengembangan sumber air irigasi alternatif dalam skala kecil, baik yang bersumber dari air tanah maupun air permukaan sebanyak 5.411 unit; 2) Terwujudnya optimalisasi pemanfaatan air irigasi melalui kegiatan pengembangan jaringan irigasi seluas 3.312.723 ha; 3) Terwujudnya kegiatan pengembangan irigasi rawa seluas seluas 200.000 ha; 4) Terwujudnya upaya konservasi air dalam rangka pemanfaatan curah hujan efektif dan aliran permukaan untuk tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan sebanyak 4.020 unit serta pelaksanaan penyebaran informasi perubahan iklim dan pelaksanaan training adaptasi perubahan iklim di 34 provinsi; 5) Laporan Tahunan Kementerian Pertanian Tahun 2016

74

Terlaksananya pembinaan dan pemberdayaan perkumpulan petani pemakai air (P3A) untuk mendorong pola pengelolaan irigasi partisipatif di 34 provinsi, serta ter updated nya data P3A sebagai bagian dari proses pembinaan usaha ekonomi dan pengembangan jaringan irigasi di tingkat usaha tani; 6) Pengembangan basis data sistem pengelolaan dan pemanfaatan air melalui inventarisasi, validasi, dan konsolidasi data dan informasi pengelolaan dan pemanfaatan air di 34 provinsi serta peningkatan sarana dan prasarana pengolahan data dan informasi. a. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier (RJIT) Rehabilitasi Jaringan irigasi Tersier merupakan kegiatan perbaikan/penyempurnaan jaringan irigasi guna mengembalikan/meningkatkan fungsi dan pelayanan irigasi seperti semula Gambar 38. RJIT di sehingga dapat berdampak pada Desa Rambi-gundam, penambahan luas areal tanam dan/atau Rambipuji, Jember, meningkatkan Intensitas Pertanaman Jatim (IP). Pada tahun 2016,jumlah luas areal sawah yang jaringan irigasinya direhabilitasi atau ditingkatkan fungsinya melalui kegiatan rehabilitasi jaringan irigasi Tersier di 26 Provinsi dan 230 Kabupaten mencapai sebesar 442.253 ha atau 98,30% dari target 449.640 ha. Sedangkan capaian pada tahun 2015 mencapai 2.458.471 ha, sehingga apabila dilihat dari pencapaian target renstra 2015-2019 sebesar 3,332,435 ha, sampai dengan Tahun 2016 telah dilaksanakan seluas 2.900.724 ha atau 87,05 %. Tabel 42. Capaian Kegiatan & Target Pengembangan Jaringan Irigasi Periode TA. 2015-2019 Tahun

Renstra 2015-2019 Target Realisasi

2015

2,478,182

2,458,471

2016

449,640

448,253

2017

100,000

-

2018

200,000

-

2019

100,000

-

3,327,822

2,906,724

Total

%

100,00 99.692

87.346

b. Pengembangan Irigasi Perpompaan/ Perpipaan Kegiatan Pengembangan Irigasi Perpompaan/Perpipaan merupakan salah satu bentuk upaya pengembangan sumber air irigasi untuk usaha pertanian mendukung sub sektor tanaman pangan. Kegiatan irigasi perpompaan/perpipaan dimaksudkan untuk meningkatkan intensitas pertanaman (IP) sebesar 0,5 pada lahan sawah serta meningkatkan ketersediaan air sebagai suplesi pada lahan pertanian. Hal ini perlu dilakukan mengingat beragamnya kondisi dan potensi daerah, yang berdampak pada beragamnya perkembangan teknologi irigasi yang berkembang di setiap daerah. Kegiatan irigasi perpompaan/perpipaan untuk sub sektor tanaman Laporan Tahunan Kementerian Pertanian Tahun 2016

75

pangan merupakan kegiatan baru yang dialokasikan pada TA.2016, karena pada tahun-tahun sebelumnya hanya dibatasi untuk mendukung sub sektor hortikultura, perkebunan dan peternakan. Pada TA 2016, jumlah bangunan dan peralatan pelengkapnya pemanfaatan sumber air yang dibangun melalui kegiatan Pengembangan Irigasi Perpompaan/Perpipaan di 30 Provinsi dan 254 Kabupaten yang berhasil dikembangkan adalah sebanyak 1.542 unit atau 99,55 %dari target 1.544 unit. Berdasarkan target renstra 2015-2019 kegiatan Pengembangan perpompaan/perpipaan sebesar 5.441 unit, telah dilaksanakan kegiatan Pengembangan Perpompaan/Perpipaan pada tahun 2016 sebanyak 1.537 unit atau baru mencapai 28,25%. Tabel 43. Matrik Capaian Kegiatan & Target Pengembangan Perpompaan/Perpipaan Periode TA. 2015-2019 Tahun


%

2015

-

-

-

2016

1,691

1,537

90.893

2017

500

-

2018

1,500

-

2019

1,750

-

5,441

1,537

Total

28.248

c. Pengembangan Irigasi Rawa Kegiatan Pengembangan Irigasi Rawa dimaksudkan untuk pembangunan, perbaikan dan penyempurnaan jaringan irigasi tersier/kuarter dan bangunan pelengkapnya yang mengalami kerusakan, serta sarana pendukung lainnya yang diperlukan guna meningkatkan fungsi dan pelayanan irigasi sehingga lahan rawa dapat dimanfaatkan secara optimal. Kegiatan pengembangan irigasi rawa merupakan kegiatan baru yang dilaksanakan TA 2016 seluas 80.000 Ha di Propinsi Sumatera Selatan dan Jambi. Pada TA 2016, jumlah luas areal lahan rawa yang jaringan irigasi dibangun/direhabilitasi melalui kegiatan Pengembangan Irigasi Rawa di 2 Provinsi dan 7 Kabupaten adalah sebesar 60.209 ha atau 75,26 % dari target 80.000 ha. Untuk kegiatan Pengembangan Irigasi Rawa, besarnya kegiatan dan anggaran yang ditunda bayar/diluncurkan pada Tahun 2017 mencapai seluas 67.092 ha dengan nilai Rp. 60.459.600.000.


76

Tabel 44. Matrik Capaian Kegiatan & Taget Pengembangan Perpompaan/Perpipaan Periode TA. 2015-2019 Renstra 2015-2019 Tahun Target Realisasi % 2015

-

-

-

2016

80,000

60,209

2017

10,000

-

2018

60,000

-

2019

50,000

-

200,000

60,209

Total

75.26

30.10

d. Pengembangan Embung/ Dam Parit/ Long Storage Pengembangan Embung/Dam Parit/ Long Storage bertujuan untuk meningkatkan dan mempertahankan ketersediaan sumber air di tingkat usaha tani sebagai suplesi air irigasi untuk komoditas Tanaman Pangan dan Gambar 39. Dam Parit di Desa Manisharjo, Ngrambe, Ngawi

mengurangi resiko terjadinya kegagalan panen akibat kekeringan pada lahan usaha tani di musim kemarau. Pada TA 2016, jumlah bangunan fisik konservasi air yang berhasil dibangun dalam rangka antisipasi perubahan iklim melalui kegiatan Pengembangan Embung/Dam Parit/Long Storage di 32 Provinsi dan 253 Kabupaten adalah sebanyak 1.793 unit atau 93,91% dari target 1.909unit. Berdasarkan Renstra 2015-2019, target kegiatan Pembangunan embung/dam parit/long storage sebesar 4.020 unit, sampai dengan tahun 2016 telah dilaksanakan sebanyak 2.184 unit atau 54,33 %dari target tersebut. Tabel 45. Matrik Capaian Kegiatan & Taget Pengembangan Embung/Dam Parit/Long Storage Periode TA. 2015-2019 Tahun


%

2015

375

324

86.40

2016

2,145

1,869

87.13

2017

500

-

2018

500

-

2019

500

-

4,020

2,193

Total

54.55

Dalam upaya pelaksanaan dan pencapaian kinerja pembangunan prasarana dan sarana pertanian tahun 2016, secara umum masih mengalami berbagai hambatan/kendala, sehingga pencapaian target sasaran strategis belum 100%. Dalam rangka meningkatkan kinerja di tahun mendatang, maka perlu diketahui faktor yang menjadi hambatan dan kendala yang dihadapi dalam Laporan Tahunan Kementerian Pertanian Tahun 2016

77

pelaksanaan kegiatan tahun 2016 agar dapat disempurnakan untuk kegiatan TA. 2017. Adapun kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan antara lain : 1) Kendala Administrasi a. Terjadinya perubahan struktur organisasi baik di Pusat maupun di beberapa satker daerah pelaksana kegiatan sehingga terjadi perubahan pejabat pelaksana kegiatan seperti Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Bendahara yang menyebabkan kegiatan tidak bisa segera dilaksanakan. b. Adanya perubahan akun sesuai PMK 168/2015 dari Bantuan Sosial menjadi Bantuan Pemerintah, dalam Bantuan Pemerintah kelompok penerima bantuan diharuskan membentuk Unit Pengelola Keuangan dan Kegiatan (UPKK), sehingga memerlukan waktu sosialisasi yang lebih lama dalam rangka pemahaman dan dokumentasi UPKK. c. Pencairan Bantuan Pemerintah bertahap, Tahap I sebesar 70% dan Tahap II sebesar 30% setelah prestasi pekerjaan mencapai 50%. d. Kebijakan anggaran nasional yang mengharuskan adanya penghematan anggaran di tahun berjalan, sehingga mengakibatkan adanya revisi DIPA/POK, relokasi kegiatan, keterlambatan pencairan dana dan tunda bayar/luncuran pada TA 2017. 2) Kendala Teknis a. Masih terbatasnya basis data sistem pengelolaan dan pemanfaatan air sebagai dasar penentuan lokasi pengembangan irigasi pertanian. b. Keterbatasan petugas pelaksana kegiatan, secara kuantitas maupun kualitas pada tingkat kabupaten dan provinsi. c. Adanya pengaruh faktor alam (iklim) yang mempengaruhi tahap pelaksanaan kegiatan konstruksi sehingga penyelesaian kegiatan terlambat. d. Adanya realokasi kegiatan antar provinsi dan kabupaten. Untuk mengatasi kendala tersebut di atas, maka diperlukan upaya tindak lanjut dan tindakan antisipatif ke depan sebagai berikut : 1) Aspek Administratif a. Percepatan pelaksanaan kegiatan dengan koordinasi, sosialisasi dan pembinaan yang lebih intensif. b. Meningkatkan koordinasi lintas sektoral untuk sinergitas pelaksanaan kegiatan di lapangan. c. Meningkatkan sistim monitoring dengan instrumen yang lebih sesuai untuk pendataan sesuai kebutuhan. d. Koordinasi dengan Pemerintah Daerah untuk melakukan percepatan Penerbitan Peraturan Bupati/Walikota. e. Mengoptimalkan sistem pengendalian untuk dapat mengidentifikasi permasalahan dan solusinya sejak dini. 2) Aspek Teknis a. Melakukan koordinasi lintas kementerian (Kemenko Bidang Perekonomian, Bappenas, Kemen PUPR, Pemda, dan Kementan) untuk Laporan Tahunan Kementerian Pertanian Tahun 2016

78

mensinergikan perencanaan pengelolaan irigasi dalam mendukung swasembada pangan. b. Meningkatkan pembinaan untuk pelaksanaan kegiatan teknis sesuai pedoman yang telah ditentukan dan RUKK yang telah dibuat. Apabila ada perubahan, agar dapat segera merevisi RUKK. c. Meningkatkan persiapan antisipatif terhadap pengaruh iklim dalam pelaksanaan kegiatan, dengan mengatur rencana pelaksanaan seefektif mungkin. d. Dalam pembinaan ke daerah menekankan agar identifikasi calon petani dan calon lokasi dapat dilakukan pada tahun sebelumnya sehingga proses penyelesaian administrasi kegiatan dapat dipercepat. 2. Perluasan Dan Perlindungan Lahan Pertanian Salah satu permasalahan utama dan penting dalam pembangunan pertanian saat ini adalah terjadinya penurunan kondisi sarana dalam prasarana pertanian, terutama menurunnya jumlah lahan pertanian akibat alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian. Penurunan jumlah dan kualitas lahan menyebabkan menurunnya produksi pertanian. Kondisi ini mendorong pemerintah untuk lebih serius dalam menangani aspek pengelolaan lahan guna mendukung peningkatan produksi pertanian. Ketersediaan lahan merupakan salah satu faktor utama dan strategis dalam pembangunan pertanian dalam rangka mewujudkan kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan nasional, serta meningkatkan produksi pertanian (pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan). Pelaksanaan Kegiatan Perluasan dan Perlindungan Lahan dalam rangka pembangunan prasarana dan sarana pertanian dilaksanakan oleh Direktorat Perluasan dan Perlindungan Lahan dengan sasaran strategis dan indikator kinerja yang telah ditetapkan seperti tercantum pada tabel sebagai berikut : Tabel 46. Pencapaian/realisasi anggaran dan fisik dari Kegiatan Perluasan dan Perlindungan Lahan Tahun 2016


79

Target No.

Kegiatan

Fisik

Keuangan

Realisasi Pagu Setelah Bloking (Rp)

Fisk

Keuangan

% stlh bloking 1 Perluasan Sawah 130,867 2,537,369,675,000 2,413,594,611,612 129,096 98.65 2,378,924,366,092 93.76 98.56 Optimasi Lahan 2 4,779.5 21,273,047,000 18,257,139,900 4,779.5 83,67 15,490,908,216 72,82 84.85 Pertanian Pra Sertifikasi 3 63,407 16,000,000,000 12,681,327,000 60,369 95.21 11,561,113,415 72.26 91.17 Lahan Pertanian (Ha)

a.

(Rp)

(Ha)

%

(Rp)

%

Perluasan Sawah Perluasan Areal Sawah adalah suatu usaha penambahan luasan/baku lahan sawah pada berbagai tipologi lahan dengan kondisi yang belum dan atau lahan terlantar yang dapat diusahakan untuk usahatani sawah. Upaya penambahan baku lahantanaman pangan melalui perluasan sawah sangat Gb 40.Cetak Sawah penting dalam upaya mempercepat pencapaian surplus beras dan swasembada beras berkelanjutan. Pada TA. 2016, pembangunan fisik perluasan sawah dilaksanakan dengan pola swakelola dengan instansi pemerintah lainnya yaitu Direktorat Zeni dan Komando Daerah Militer TNI Angkatan Darat. Komponen kegiatan perluasan sawah yang dibiayai melalui anggaran tersebut terdiri ; (1) Pelaksanaan Kegiatan Perluasan Sawah, (2) Operasional Kegiatan Perluasan Sawah, (3) Dokumen Lingkungan, (4) Pengawasan Kegiatan Perluasan Sawah, dan (5) Bantuan saprodi Mendukung Kegiatan Perluasan Sawah. Realisasi kegiatan perluasan sawah sampai dengan akhir tahun anggaran 2016 mencapai 129.096 ha dari target seluas 130.867 Ha (98,65). Secara fisik, pelaksanaan kegiatan perluasan sawah masih terus berjalan, sehingga sampai batas waktu penyusunan pelaporan ini, target penyelesaian fisik tidak dapat tercapai100 % yang disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut : 1) Hasil SID yang dijadikan acuan untuk pelaksanaan konstruksi cetak sawah masih kurang akurat. 2) Penetapan CP/CL belum sepenuhnya mengikuti ketentuan dalam pedoman teknis, sehingga masih ada beberapa lokasi mengalami kesulitan dalam memperoleh sumber air.


80

3) Penyelesaian pengerjaan fisik terlambat, hal ini dikarenakan kurangnya ketersediaan alat berat, sulitnya mobilisisasi alat berat ke lokasi, terutama lokasi yang terletak di daerah kepulauan, faktor terjadinya banjir, serta beberapa lokasi yang mempunyai vegetasi sangat berat. 4) Sawah yang sudah selesai dicetak tidak bisa segera ditanami, hal ini disebabkan antara lain kondisi lokasi yang terkena banjir, kebiasaan petani yang tidak mau melakuknan pertanaman diluar kebiasaan musim tanam di wilayah setempat. 5) Masih ada beberapa lokasi yang terdapat tumpukan sisa land clearing dan masih berada di lokasi sawah. b.

Optimasi Lahan Pertanian Luas Pengembangan Pemanfaatan Lahan Rawa Terpadu Tahun 2016 mencapai 4.279,5 ha dari target 4.779,5 ha (89,53%). Realisasi fisik dan keuangan tidak dapat mencapai 100% disebabkan oleh :(1) Kabupaten Ogan Komering Ilir yang mendapatkan alokasi kegiatan seluas 500 ha direvisi menjadi 480,5 ha namun tidak dapat melaksanakan kegiatan karena lokasi tergenang banjir, sehingga dana yang sudah masuk ke rekening kelompok tani dikembalikan ke kas negara, (2) Kabupaten Banyuasin sampai dengan bulan Desember ini masih dalam tahap penyelesaian kegiatan fisik. Terlambatnya pengerjaan fisik di lapangan disebabkan karena tertundanya pencairan anggaran akibat revisi DIPA.

c.

Pra Sertifikasi Lahan Pertanian Kegiatan Pra Sertifikasi lahan pertanian dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis Direktorat Perluasan dan Perlindungan Lahan Tahun 2016 yaitu tercapainya jumlah bidang tanah petani yang di pra sertifikasi dengan target 80,000 paket dengan alokasi anggaran Rp. 16.000.000.000,-. Selanjutnya target tersebut mengalami perubahan karena kebijakan penghematan anggaran menjadi 63.407 paket dengan anggaran Rp. 12.681.327.000,-. Realisasi kegiatan pra sertifikasi lahan pertanian Tahun 2016 berdasarkan pagu revisi sebesar Rp. 11.561.113.415,- atau sebesar 91,17 %. Sedangkan realisasi fisik sudah mencapai 60.369 paket atau 95,21 %.

d. RPP Jaminan Perlindungan Lahan Pertanian Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Jaminan Luasan Lahan Pertanian merupakan salah satu Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Bidang Perekonomian yang dipantau oleh Kantor Staf Kepresidenan (KSP). Peraturan Pemerintah ini bertujuan untuk : a. menghindari rataan dan ketimpangan distribusi kepemilikan lahan, b. memberikan jaminan luasan lahan untuk usaha tani dan c. memberikan kemudahan bagi petani memperoleh tanah negara bebas yang diperuntukkan atau ditetapkan sebagai Kawasan Pertanian dan lahan terlantar yang potensial sebagai lahan pertanian. Dengan penetapan Laporan Tahunan Kementerian Pertanian Tahun 2016

81

RPP ini diharapkan, Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya berkewajiban menetapkan sumber daya lahan pertanian melalui konsolidasi lahan pertanian (pengendalian alih fungsi lahan pertanian, pemanfaatan lahan pertanian yang terlantar) dan jaminan luasan lahan pertanian. Pencapaian RPP Jaminan Perlindungan Lahan Pertanian Tahun 2016 yaitu : telah terbitnya hasil harmonisasi RPP tentang Jaminan Luasan Lahan Pertanian melalui surat Kementerian Hukum dan HAM No. PPE.PP.C2.03-954 tanggal 23 Desember 2016 dan telah disampaikan kepada Presiden RI melalui Sekretariat Negara sesuai Surat Menteri Pertanian RI No. 188/SR.010/M/12/2016 tentang RPP Jaminan Luasan Lahan Pertania. e. Inventarisasi Lahan Pertanian Kegiatan inventarisasi lahan pertanian dimaksudkan untuk mengumpulkan data lahan pertanian baik sawah maupun non sawah yang bersumber dari instansi terkait di daerah. Data yang telah terkumpul yaitu data luas tanam, data produksi, data luas lahan pertanian yang bersumber dari Badan Pusat Statistik. Data luas lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) yang sudah diperdakan ataupun belum berdasarkan dari RTRW Dinas Bappeda. 3. Pengelolaan Pertanian

Sistem

Penyediaan

Dan

Pengawasan

Alat

Mesin

Alat dan mesin pertanian merupakan sarana yang penting untuk mendukung peningkatan produksi, mutu hasil dan pendapatan petani. Peran alat dan mesin pertanian menjadi sangat penting dengan meningkatnya luas areal tanam, areal panen dan produksi pertanian serta tuntutan pemanfaatan teknologi mekanisasi pertanian, maka kebutuhan alat dan mesin pertanian terus meningkat. Untuk itu, masih di perlukan dukungan kebijakan pemerintah dalam fasilitasi alat dan mesin pertanian. Gambar 41. Mentan di Lampung, 29 Desember 2016

Pada Tahun 2016, dukungan anggaran terbagi atas dana Satker Pusat dan dana Satker Dekon/TP. Dari dana Pusat digunakan untuk mendukung kegiatan Belanja Alat Dan Mesin Pertanian, fasilitasi Bantuan Alat Dan Mesin Pertanian dan Layanan Perkantoran, sedangkan dana Satker TP Provinsi digunakan untuk mendukung kegiatan Belanja Alat Dan Mesin Pertanian, Pendampingan TNI AD, Supervisi, dan Pembinaan Aspek Alsintan. Realisasi pencapaian kinerja penyediaan bantuan alat dan mesin pertanian dana Satker Pusat tahun 2016 adalah sebagai berikut :


82

Tabel 47. Matrik Capaian Realisasi Fisik Penyediaan Bantuan Alsintan Satker Pusat TA. 2016

Periode : S/D 31 Desember 2016 Nama Kegiatan Alsintan Pusat 1. TR2 2. TR4 3. Pompa Air 4. Rice Transplanter 5. Excavator 6. Handsprayer 7. Tray

VOLUME Awal 931.220 33.794 2.280 16.946 6.000 200 72.000 800.000

VOLUME Blokir 179.618 2.060 30 482 146 176.900

VOLUME SETELAH BLOKIR 751.602 31.734 2.250 16.464 5.854 200 72.000 623.100

REALISASI 751.602 31.734 2.250 16.464 5.854 200 72.000 623.100

(Dalam Rp. 000) % Thd % Volume Volume Awal Blokir 80,71 93,90 98,68 97,16 97,57 100,00 100,00 77,89

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Pencapaian kinerja realisasi fisik Direktorat Alat dan Mesin Pertanian dana satker TP Provinsi khususnya penyediaan bantuan alat dan mesin pertanian adalah sebesar 100%. Selain Alsintan yang diadakan di Pusat dilakukan juga pengadaan di Daerah sebanyak 20.300 unit yang terdiri dari Traktor Roda 2 sebanyak 15.246 unit, Pompa Air sebanyak 3.054 unit dan Rice Transplanter sebanyak 2.000 unit. Penyediaan Alsintan tersebut sudah terealisasi seluruhnya (100%). Dukungan penggunaan alsintan saat ini sangat diperlukan mengingat kondisi sektor pertanian di Indonesia saat ini dihadapkan pada permasalahan semakin terbatasnya ketersediaan tenaga kerja, khususnya di daerah perdesaan. Pengurangan jumlah rumah tangga Gambar 42. Mentan di Jawa Barat petani dan tingginya arus urbanisasi, ditambah dengan perubahan iklim yang terjadi menyebabkan pola dan sistem budidaya semakin tidak teratur sehingga membutuhkan waktu pengelolaan yang semakin cepat. Diharapkan fasilitasi bantuan alsintan dapat meningkatkan mutu pengolahan tanah; peningkatan Indeks Pertanaman (IP); efisiensi biaya produksi; penyelamatan kehilangan hasil; peningkatan mutu hasil; dan peningkatan pendapatan petani. Hasil kajian Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, Badan Litbang Kementerian Pertanian telah menunjukkan bahwa alsintan merupakan salah satu kegiatan yang berdampak nyata terhadap peningkatan produksi komoditas padi. Artinya jika kita memberikan bantuan penyediaan alsintan kepada petani padi maka diyakini akan mampu memberikan kontribusi pada peningkatan


83

produksi padi. Bentuk dukungan alsintan terhadap peningkatan produksi padi adalah sebagai berikut: 1) Dukungan Terhadap Peningkatan Intensitas Pertanaman dan Efisiensi Tenaga kerja Dukungan alsintan memungkinkan terjadinya peningkatan efisiensi tenaga kerja dan Intensitas Pertanaman (IP). Pemanfaatan alsintan secara optimal lebih jauh akan membantu memecahkan permasalahan-permasalahan yang sedang dihadapi seperti menurunnya pertumbuhan produksi tanaman pangan, produktivitas lahan dan meningkatnya alih fungsi lahan. Selain traktor, dukungan pompa irigasi memungkinkan terjadinya perubahan pola tanam (intensitas pertanaman) dari 1 kali setahun menjadi 2 kali atau lebih dalam setahun. Selain dapat memecahkan permasalahan kelangkaan air, pompa air irigasi sekaligus dapat meningkatkan kesempatan kerja, karena bertambahnya jumlah areal tanam per tahun. Dalam hal ini, efisiensi yang dilakukan pompa dapat berupa penghematan jumlah air atau tenaga kerja yang digunakan untuk usaha tani, atau dapat pula berupa peningkatan indeks pertanaman (IP) yaitu dengan semakin meningkatnya jumlah frekuensi tanam per tahun per satuan luas dan waktu. 2) Dukungan Terhadap Upaya Menekan Urbanisasi/Meningkatkan Daya Tarik Bekerja di Sektor Pertanian Dewasa ini SDM pertanian di pedesaan mengalami penurunan sehingga perlu upaya menarik tenaga potensial pedesaan untuk tidak keluar (urban) dari desa/daerah masing-masing dan bekerja di sektor pertanian. Alsintan merupakan salah satu dari upaya tersebut. Jika upaya sosialisasi alsintan tidak dilakukan, maka tidak tertutup kemungkinan pada waktu mendatang akan terjadi kesulitan dalam mencari tenaga kerja pedesaan ini. 3) Dukungan Terhadap Upaya Menekan Biaya Produksi Efisiensi sebagai akibat penggunaan alsintan dalam proses produksi akan menurunkan biaya produksi per satuan luas dan pada akhirnya akan terjadi peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani. Mengingat strategisnya peranan alsintan dalam memberikan dukungan pada tercapainya sasaran pembangunan pertanian secara luas, maka untuk meningkatkan kemampuan pencapaian sasaran produksi tanaman pangan, maka langkah operasional kebijakan pengembangan alsintan pra panen di Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian diarahkan kepada pemenuhan kebutuhan alsintan pengolahan lahan (traktor roda 2 dan traktor roda 4), rice transplanter, dan pompa air. Kebijakan pengadaan alsintan oleh pemerintah dilakukan melalui dana/anggaran yang berasal dari APBN (Dana Pusat dan Tugas Pembantuan) dan APBD. Selain itu pengadaan juga dapat melalui cara swadaya dan kerjasama dengan swasta. Agar pengadaan, peredaran, dan penggunaan alsintan oleh petani dapat mengarah kepada alsintan yang berkualitas dan sesuai dengan Standar Nasional (SNI), maka ditetapkan Pedoman Pengawasan Pengadaan, Peredaran, dan Penggunaan Alsintan melalui Permentan No. 65/Permentan/OT.140/12/2006 yang selanjutnya Laporan Tahunan Kementerian Pertanian Tahun 2016

84

ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah (Bupati/Walikota) untuk menetapkan petugas pengawasnya. Dalam menyusun kebutuhan alsintan dilakukan melalui perhitungan estimasi kontribusinya terhadap peningkatan produksi padi. Misalnya penggunaan traktor roda 2 diasumsikan memiliki kontribusi terhadap peningkatan IP sebesar 34% sd 41%. Sedangkan pompa air diasumsikan memiliki kontribusi terhadap peningkatan IP sebesar 24% sd 28%. Dengan menghitung alsintan yang tersedia (existing) dan luas cakupan (coverage area) maka akan diketahui berapa besar kontribusi alsintan terhadap produksi padi. Asumsi kontribusi traktor roda 2 dan pompa air terhadap produksi padi adalah sebagai berikut: Tabel 48.

Kontribusi Alsintan Terhadap Pencapaian Surplus Beras Tahun 2011-2015 TAHUN 2011

Tahun 2012

Tahun 2013

No

URAIAN

1

Ketersediaan alsintan (unit)

90.275

54.956

95.275

57.456

100.275

2 Luas cakupan (ha)

2.708.250

1.923.460

2.858.250

2.010.960

3.008.250

3 Kontribusi Peningkatan IP

0,34

0,24

0,35

0,25

0,37

TR 2

Pompa Air

TR 2

Pompa Air

TR 2

Tahun 2014

Pompa Air

TR 2

59.956

Tahun 2015

Pompa Air

TR 2

Pompa Air

105.275

62.456

110.275

64.956

2.098.460 3.158.250

2.185.960

3.308.250

2.273.460

0,39

0,27

0,41

0,28

6.507.515

9.996.738

6.869.850

0,26

Kontribusi Thd 4 Produksi (ton beras) Sasaran Produksi 5 Nasional (ton beras)

7.698.363

5.467.550

8.252.797

5.806.365

8.820.670

6.153.020 9.401.984

39.536.000

39.536.000

41.512.800

41.512.800

43.568.000

43.568.000 45.746.400 45.746.400 48.031.200 48.031.200

6 Kontribusi (%)

19,47

13,83

19,88

13,99

20,25

14,12

20,55

14,23

20,81

14,30

Sumber Data : Direktorat Alat dan Mesin Pertanian, 2016

Sebagai gambaran kondisi Alsintan di Indonesia (existing) berdasarkan bantuan alsintan dari APBN dari tahun 2011 sd 2016 seperti pada Tabel berikut : Tabel 49. Matrik Bantuan Alsintan dari APBN Tahun 2011 s.d 2016 TAHUN

N0

JENIS ALSINTAN

1

Traktor Roda 2

2

Pompa Air

3

2012

2013

2014 APBN

2015

KTNGENSI

REFOC

APBNP

2016

TOTAL

1.567

3.996

7.635

7.800

6.100

20.624

50.000

97.722

600

2.002

4.122

3.000

2.328

18.642

20.000

50.694

Traktor R4 TP

40

---

---

---

---

1.339

3.000

4.379

4

Traktor R4 Bun

10

---

---

---

---

5

Rice Trans.

---

153

279

---

---

5.879

8.000

14.311

6

Chopper

---

154

225

100

---

---

7

Cultivator

---

200

240

---

---

---

2.217

6.505

12.501

10.900

8.428

46.484

JUMLAH

10

479

440 81.000

Sumber Data : Direktorat Alat dan Mesin Pertanian, Ditjen PSP 2016


85

4. Fasilitasi Pupuk Dan Pestisida Pengembangan dan penyediaan prasarana dan sarana pertanian pada aspek pupuk dan pestisida adalah : a. Memfasilitasi penyediaan pupuk bersubsidi dan pestisida sesuai azas 6 (enam) tepat (jenis, jumlah, tempat, waktu, mutu dan harga). b. Meningkatkan pengawasan atas penyediaan, penyimpanan dan penggunaan pupuk dan pestisida. c. Meningkatkan pelayanan pendaftaran pupuk dan pestisida. d. Mendorong peran serta masyarakat dan stakeholder terkait dalam penyediaan dan pengawasan pupuk dan pestisida.  Kegiatan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Kegiatan Penyaluran Pupuk Bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya ditataniagakan dengan harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan di penyalur resmi di lini IV. Sasaran kegiatan Penyaluran Pupuk Bersubsidi adalah diterapkannya pemupukan berimbang spesifik lokasi di tingkat petani, untuk mendukung peningkatan produktivitas dan produksi serta memperbaiki kualitas hasil komoditas pertanian. Pupuk yang disubsidi adalah Urea, ZA, SP-36, NPK dan pupuk organik yang diproduksi oleh BUMN Pupuk dengan rincian jumlah pupuk berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian No. 60/Permentan/SR.310/12/2015 tanggal 3 Desember 2015 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggara 2016 dan perubahannya Nomor 59/Permentan/SR.310/12/2016 tanggal 2 Desember 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor60/Permentan/SR.310/12/2015 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2016 dan penganggaran sesuai DIPA Pupuk Bersubsidi adalah sebagaimana tabel berikut : Tabel 50. Alokasi dan HET Pupuk Bersubsidi Tahun 2016 PERMENTAN No. 60/Permentan/SR.310/12/2015 Tanggal 3 Desember 2015 JENIS PUPUK UREA SP-36

ALOKASI (ton)

PERMENTAN No. ANGGARAN sesuai 59/Permentan/SR.310/12/2016 DIPA Nomor : SP DIPATanggal 2 Desember 2016 999.07.1.98149/2016 JENIS PUPUK

4,100,000 UREA

PUPUK (Rp)

4,140,472

12,144,462,794,000

880,000

3,173,935,082,000

ZA

1,050,000 ZA

1,050,000

2,264,835,252,000

NPK

2,550,000 NPK

2,700,000

11,380,952,738,000

ORGANIK

1,000,000 ORGANIK

JUMLAH

850,000 SP-36

ALOKASI (ton)

9,550,000

JUMLAH

779,528

1,099,007,684,000

9,550,000

30,063,193,550,000

Sumber: Ditjen PSP, 2016


86

Capaian penyerapan pupuk subsidi tahun 2016 adalah sebesar 96,31 % atau tersalurkan sebanyak 9.197.764 ton. Tabel 51. Capaian penyerapan pupuk subsidi tahun 2016

KEGIATAN

TARGET * Pupuk Bersubsidi (Ton) 9,550,000 - Pupuk Urea 4,140,472 - Pupuk SP36 880,000 - Pupuk ZA 1,050,000 - Pupuk NPK 2,700,000 - Pupuk Organik 779,528

FISIK KEUANGAN REALISASI % TARGET REALISASI % 9,197,764 96.31 30,063,193,551,000 26,853,260,074,525 89.32 4,024,716 97.20 12,144,462,794,000 10,674,063,958,937 87.89 859,766 97.70 3,173,935,082,000 2,934,115,262,573 92.44 1,001,443 95.38 2,264,835,252,000 1,986,294,162,337 87.70 2,643,257 97.90 11,380,952,738,000 10,409,351,954,225 91.46 668,582 85.77 1,099,007,684,000 849,434,736,453 77.29


Kontribusi kegiatan penyaluran pupuk bersubsidi bagi peningkatan produksi padi adalah jaminan ketersediaan pupuk yang dapat menjaga/meningkatkan produktivitas padi di areal sawah yang mendapatkan pupuk. Capaian penyerapan pupuk subsidi tahun 2016 lebih besar bila dibandingkan dengan capaian tahun 2014 dan 2015. Penyerapan pupuk subsidi tahun 2014 dan 2015 masing-masing 8.858.070 ton dan 8.570.232 ton. Setiap tahun, Menteri Pertanian perlu menetapkan Kebutuhan dan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian sebagai respon terhadap perubahan yang terjadi di setiap tahunnya. Draft Peraturan Menteri Pertanian TA. 2017 dalam proses pengajuan untuk mendapat penetapan lebih lanjut. Dalam draft tersebut kebutuhan pupuk bersubsidi tahun 2017 diusulkan sebanyak 8.550.000 ton yang terdiri dari Pupuk Urea sebanyak 3.670.680 ton; Pupuk SP-36 sebanyak 800.000 ton; Pupuk ZA sebanyak 1.000.000 ton; Pupuk NPK sebanyak 2.184.032 ton dan Pupuk Organik sebanyak 895.288 ton.  Kegiatan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) Mendukung Desa Organik Kegiatan Unit Pengolahan Pupuk Organik (UPPO) mendukung desa organik merupakan kegiatan bantuan pemerintah yang diberikan kepada masyarakat tani sebagai salah satu upaya memperbaiki kesuburan lahan untuk meningkatkan produktivitas pertanian. Diharapkan dengan adanya bantuan pemerintah berupa Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO), petani dapat memproduksi dan menggunakan pupuk organik insitu secara optimal. Bantuan yang diberikan dalam kegiatan UPPO antara lain bangunan rumah kompos, bak fermentasi, alat


87

pengolah pupuk organik (APPO), kendaraan roda 3, bangunan kandang ternak komunal, ternak sapi dan bantuan pakan selama 6 bulan. Pembangunan UPPO diarahkan pada lokasi yang memiliki potensi sumber bahan baku pembuatan kompos, terutama limbah organik/limbah panen tanaman, kotoran ternak/limbah ternak dan sampah organik rumah tangga pada kawasan sentra produksi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan rakyat dan peternakan. Pada tahun 2016 target untuk pembangunan UPPO adalah 575 unit yang tersebar di 25 provinsi, 158 kabupaten. Secara fisik dan keuangan telah berhasil dengan capaian 100% . Tabel 52. Capaian UPPO tahun 2014-2016 Kegiatan UPPO

Realisasi 2014 2015 830 897

2016 575


Kontribusi dari kegiatan Unit Pengolahan Pupuk Organik (UPPO) adalah memenuhi kebutuhan pupuk organik insitu oleh dan untuk petani, utamanya untuk mendukung kegiatan SRI di lokasi setempat atau masyarakat sekitarnya. Selain itu juga menyediakan fasilitasi terpadu untuk pengolahan bahan organik (jerami, sisa tanaman, limbah ternak, sampah organik) menjadi kompos (pupuk organik), memperbaiki kesuburan dan produktivitas lahan pertanian serta melestarikan sumberdaya lahan pertanian dan lingkungan. 5. Fasilitasi Pembiayaan Pertanian Sektor pertanian memiliki potensi yang besar dalam memberikan kontribusi pembangunan nasional. Untuk mengoptimalkan potensi tersebut, diperlukan adanya dukungan aspek pembiayaan yang berasal dari beberapa sumber permodalan/pembiayaan sehingga tercapai tujuan pembangunan pertanian yang tepat sasaran dan berkelanjutan. Permasalahan utama yang dihadapi petani dalam melaksanakan usaha taninya adalah kesulitan dalam akses terhadap sumber-sumber atau fasilitasi pembiayaan serta keterbatasan lembaga sosial ekonomi yang mampu menyediakan modal dan mendorong pertumbuhan ekonomi petani. Kegiatan utama yang dilaksanakan antara lain: (1) Fasilitasi pengembangan Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) oleh perbankan, (2) Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintan mengenai Unit Khusus Pertanian, (3) Peningkatan kemampuan Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A), dan (4) Pelaksanaan asuransi pertanian. Pencapaian sasaran kegiatan diukur melalui Peningkatan Fasilitasi Pembiayaan, Pemberdayaan Kelembagaan, dan Permodalan Pertanian, serta Peningkatan Perlindungan terhadap Resiko yang menjadi tanggungjawab Direktorat Pembiayaan. Pencapaian sasaran kegiatan Fasilitasi Pembiayaan yaitu “meningkatnya fasilitasi pembiayaan, pemberdayaan kelembagaan, dan permodalan pertanian, serta Laporan Tahunan Kementerian Pertanian Tahun 2016

88

peningkatan perlindungan terhadap risiko gagal panen melalui asuransi pertanian” diukur berdasarkan indikator jumlah asuransi pertanian dan jumlah asuransi ternak sapi. a. Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) Pada tahun 2016, capaian jumlah asuransi pertanian (AUTP) sesuai target dalam perjanjian kinerja tercapai selus 500.000 Ha dari target seluas 500.000 Ha (100%). Sedangkan capaian setelah pemblokiran (selfblocking) adalah seluas 500.000 Ha dari target 400.000 Ha (125%). Capaian jumlah asuransi pertanian tahun 2016 seluas 500.000 Ha bila dibandingkan dengan capaian tahun 2015 seluas 233.499,55 Ha, mengalami peningkatan sebesar 266.500 Ha atau 114,13%. Pencapaian kinerja jumlah asuransi pertanian secara umum berhasil, namun dalam pelaksanaan asuransi pertanian (AUTP) di lapangan, beberapa kendala dan permasalahan masih ditemukan selama proses pelaksanan kegiatan, sebagai berikut :  Tidak adanya dana operasional di Propinsi/Kabupaten/Kota untuk mengawal program asuransi pertanian  Petugas Propinsi/Kabupaten Kota belum memfokuskan program asuransi pertanian sebagai program utama yang penting dalam upaya perlindungan terhadap petani  Petani belum sepenuhnya memahami manfaat dari program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP), sehingga belum banyak petani yang menjadi peserta AUTP secara sukarela.  Terbatasnya tenaga/petugas, baik di Dinas Provinsi dan Kabupaten/ Kota, termasuk tenaga/petugas dari PT. Jasindo yang menangani pelaksanaan program AUTP Untuk itu telah dilakukan upaya tindak lanjut sebagai berikut :  Mengusulkan penyediaan dana operasional di Propinsi/Kabupaten/ Kota untuk pengawalan pelaksanaan program asuransi pertanian di TA. 2017.  Melaksanakan sosialisasi dan koordinasi tentang peningkatan pemahaman bagi para Petugas di Propinsi/Kabupaten Kota sehingga menempatkan program asuransi pertanian sebagai program utama yang penting dalam upaya perlindungan petani  Mendorong Dinas Pertanian Propinsi dan Kabupaten/Kota untuk menambah petugas pelaksana program AUTP  Meningkatkan sosialisasi melalui media cetak, elektronik dan sosialisasi secara langsung melalui pertemuan sampai tingkat desa.  Mendorong Jasindo untuk menambah petugas yang membantu pelaksanaan AUTP.  Melaksanakan koordinasi dengan Dinas Pertanian Propinsi dan Kabupaten/Kota untuk dapat mendampingi dan memberikan pemahaman terkait teknis pertanian. Capaian Jumlah Asuransi Pertanian tahun 2016 yaitu seluas 500.000 Ha bila dibandingkan dengan target jangka menengah seluas 6.000.000 Ha, maka Laporan Tahunan Kementerian Pertanian Tahun 2016

89

baru mencapai 8,33% dan masih terdapat kekurangan seluas 5.500.000 Ha yang harus terwujudkan di periode 2017-2019 ke depan. Untuk pencapaian kekurangan target jangka menengah, maka pada tahun 2016 selalu dilakukan pendampingan oleh petugas pusat, daerah dan pihak Jasindo dalam rangka sosialisasi dan percepatan pelaksanaan kegiatan AUTP. Kontribusi dari kegiatan asuransi pertanian dalam mendukung program swasembada pangan adalah mitigasi gagal panen seluas 500.000 Ha melalui pembayaran premi asuransi gagal panen seluas 500.000 Ha. b. Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS) Pada tahun 2016, capaian jumlah asuransi ternak sapi sesuai target dalam perjanjian kinerja tercapai sejumlah 20.000 ekor dari target sejumlah 20.000 ekor (100%). Kegiatan asuransi ternak sapi merupakan program baru yang dilaksanakan sebagai bagian dari program kegiatan prasarana dan sarana pertanian pada tahun 2016.Walaupun pencapaian kegiatan ini mencapai 100%, namun beberapa kendala dan permasalahan masih ditemukan dalam pelaksanaannya, salah satunya adalah tidak adanya dana operasional di Propinsi/Kabupaten/Kota untuk mengawal program asuransi usaha ternak sapi. Untuk itu telah dilakukan upaya mengusulkan dana operasional di Propinsi/Kabupaten/Kota untuk mendukung pembinaan, pendampingan, dan pengawalan program asuransi ternak sapi di TA. 2017. Kontribusi dari kegiatan asuransi ternak sapi adalah mendukung program swasembada daging melalui mitigasi terjadinya kerugian peternak sapi akibat hal-hal yang diluar kendali petani/peternak untuk ternak sejumlah 20.000 ekor sapi melalui pembayaran premi asuransi ternak sapi.  Pengembangan Pembiayaan Program Pertanian melalui Kredit Program (KUR) Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan salah satu skema kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau investasi yang diberikan kepada debitur yang memiliki usaha produktif dan layak termasuk sektor pertanian, namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup. Skema kredit ini disalurkan oleh Bank maupun Lembaga Keuangan bukan Bankyang ditunjuk, dengan pola penjaminan, yang dilaksanakan atas kerjasama Pemerintah, lembaga penjamin dan perbankan, dengan imbal jasa penjaminan disediakan Pemerintah. Pada tahun 2016 Pemerintah menyediakan anggaran sebesar Rp. 100 Triliun untuk program KUR termasuk untuk sektor pertanian di dalamnya. Untuk sektor pertanian, alokasi program KUR tersebut diharapkan dapat meningkatkan pemberian kredit kepada Usaha Mikro dan retail yang menjalankan usaha di sektor pertanian. Laporan Tahunan Kementerian Pertanian Tahun 2016

90

Realisasi penyaluran KUR sektor pertanian per Desember tahun 2016 oleh perbankan sebesar Rp. 16,36 Trilyun atau 17% dari target keseluruhan KUR sebesar Rp. 100 trilyun. Apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2015 dimana realisasi penyaluran KUR sektor pertanian dan kehutanan tercapai sebesar Rp. 9,38 Trilyun, maka capaian realisasi KUR sektor pertanian tahun 2016 ini meningkat sebesar 6,98% dari tahun 2015. Rendahnya realisasi KUR sektor pertanian ini disebabkan oleh beberapa hal berikut : 1) Luas kepemilikan lahan pertanian yang kecil dan petani kebanyakan merupakan petani gurem 2) Belum terakomodirnya masa tenggang waktu (grace period) untuk pengembangan usaha di sektor peternakan dan perkebunan, yang nantinya akan berpengaruh terhadap pengembalian kredit. 3) Adanya program kredit sejenis yang dikeluarkan oleh Bank dengan bunga yang lebih rendah 4) Proses approval dari Kementerian Keuangan terhadap calon debitur yang didaftarkan melalui SIKP online sering memakan waktu lama. 5) Kodefikasi terhadap usaha tani yang tersedia dalam sistim SIKP relative sempit, sehingga pengelompokan usaha tani dari calon debitur dimasukkan dalam sektor perdagangan. Kontribusi kegiatan kredit program melalui KUR dalam dukungan sawsembada pangan adalah membantu permodalan petani/peternak melalui subsidi suku bunga dalam menjalankan usaha pertaniannya. Apabila kredit diterima tepat waktu maka dampaknya dapat membantu meningkatkan produktivitas usaha tani yang dilaksanakan.  Pengembangan Pembiayaan Program Pertanian Melalui Penyusunan RPP Unit Khusus Pertanian Permodalan sebagai elemen penting dalam pembangunan pertanian, masih terbatas ketersediaannya oleh pemerintah, di sisi lain dukungan lembaga perbankan masih rendah rata-rata setiap tahun hanya sekitar 5% membiayai sektor pertanian. Persoalan mendasar yang dihadapi petani dalam akses permodalan kepada lembaga perbankan masih rendah karena perbankan menerapkan azas prudential (character, capital, condision, capacity dan collateral/ 5C). Prinsip 5C sulit dipenuhi petani subsistence di pedesaan yang tidak memiliki sertifikat sebagai jaminan dan sebagian tidak memiliki lahan. Mengingat sebagian besar penduduk Indonesia berusaha di bidang pertanian, di sisi lain tidak tersedianya Bank Pertanian maka Pemerintah berupaya menciptakan payung hukum guna melindungi dan memberdayakan petani melalui UU No. 19 tahun 2013 pasal 87. Berdasarkan Undang-undang No. 5 tahun 1992 pasal 5 juncto Undang-undang No. 10 tahun 1998 tercantum Bank Umum dapat mengkhususkan diri untuk melaksanakan kegiatan tertentu atau memberikan perhatian yang lebih besar kepada kegiatan tertentu. Sejalan dengan Undang-Undang tersebut agar dapat dapat dilaksanakan secara operasional perlu pengaturan lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah. Laporan Tahunan Kementerian Pertanian Tahun 2016

91

Dasar pelaksanaan penyusunan RPP Unit Khusus Pertanian, sebagai berikut 1) Surat Mensesneg No. B-681/M.Sesneg/D-4/PU.02/07/2014 Tanggal 4 Juli 2014 Perihal Persetujuan untuk menyusun Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Jaminan Luasan Lahan Pertanian dan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pembentukan Unit Khusus Pertanian serta Prosedur Penyaluran Kredit dan Pembiayaan Usaha Tani; 2) Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia No. 1018/Kpts/OT.160/10/2014 Tanggal 2 Oktober 2014 tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pembentukan Unit Khusus Pertanian serta Prosedur Penyaluran Kredit dan Pembiayaan Usaha Tani sebagai Tindak Lanjut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani; 3) Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 360/Kpts/HK.000/5/2016 tentang Program Legislasi Pertanian Tahun 2016 Tanggal 31 Mei 2016 bahwa Ditjen PSP menjadi Penanggung Jawab Pembentukan Unit Khusus Pertanian; Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang Pembentukan Unit Khusus Pembiayaan merupakan salah satu Target Kantor Staf Presiden (KSP). 5.6. Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat Pada tahun 2016 Badan Ketahanan Pangan melaksanakan satu program yaitu Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Madyarakat. Kegiatan didalamnya meliputi tiga kegiatan utama, yaitu: (1) Pengembangan Ketersediaan Pangan dan Penanganan Kerawanan Pangan; (2) Pengembangan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan; dan (3) Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Peningkatan Keamanan Pangan Segar; Pagu Badan Ketahanan Pangan tahun 2016 awal sebesar Rp 705,86 Miliar dan setelah revisi penghematan menjadi Rp 671,86 Miliar. Dalam rangka penghematan anggaran, sesuai Inpres Nomor 8 Tahun 2016, tanggal 26 Agustus 2016, terdapat anggaran yang tidak dapat dicairkan (self blocking) sebesar Rp 34 Miliar. Realisasi anggaran Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat pada posisi 31 Desember 2016 telah mencapai 95,05%, sedangkan realisasi anggaran menurut kegiatan utama dapat dilihat pada tabel 53. sebagai berikut.


92

Tabel 53. Realisasi Anggaran Badan Ketahanan Pangan Berdasarkan Per Kegiatan Tahun 2016 No

Pagu Anggaran (Rp. milyar)

Kegiatan

Realisasi (Rp. milyar)

%

1

Pengembangan Distribusi dan Cadangan Pangan

193,19

184,35

95,42

2

Pengembangan Ketersediaan dan Kerawanan Pangan

244,40

228,99

93,69

Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan

149,45

144,33

96,57

Dukungan Manajemen Teknis Lainnya

84,91

80,92

95,30

671,86

638,58

95,05

3 4

Total

dan

Sumber: BKP, 2016

Berikut adalah capaian kinerja terkait outcome dan output dari pelaksanaan kegiatan utama tersebut: 2. Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan Pada tahun 2016, Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan meliputi kegiatan peningkatan ketersediaan pangan yang beragam dan penurunan jumlah penduduk rawan pangan. Keberhasilan dari peningkatan ketersediaan pangan yang beragam dapat diukur melalui skor PPH Ketersediaan dan Penurunan Jumlah Penduduk Rawan Pangan. a. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan Ketersediaan pangan merupakan aspek penting dalam mewujudkan ketahanan pangan. Penyediaan pangan diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pangan bagi masyarakat, rumah tangga, dan perseorangan secara berkelanjutan. Untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat dan meningkatkan kuantitas serta kualitas konsumsi pangan, diperlukan target pencapaian angka ketersediaan pangan per kapita per tahun sesuai dengan angka kecukupan gizinya. Widya Karya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG) X tahun 2014 merekomendasikan kriteria ketersediaan pangan ditetapkan minimal 2.400 kkal/kapita/hari untuk energi dan minimal 63 gram/kapita/hari untuk protein. Ketersediaan energi selama kurun waktu 2014 - 2016 sudah jauh di atas rekomendasi WNPG X tahun 2012 dengan rata–rata 3.895 kkal/kapita/hari. Secara nasional, ketersediaan energi dan protein per kapita per tahun dapat dilihat pada tabel di bawah ini.


93

Tabel 54. Perkembangan Ketersediaan Energi dan Protein serta Skor PPH Ketersediaan Tahun 2014–2016

Energi (Kalori/Hari)

Protein (Gram/Hari)

Tahun

2014 2015 K 2016*

Total

Nabati

3.834

3.662

3.835

3.658

Skor PPH Keters ediaa n

Hewani Total

Nabati

Hewani

172

91.83

74.06

17.78

89.3

177

94.85

76.53

18.32

89.72

163

83.07

65.73

17.33

85.24

4.017 3.854 e t Kerangan : * NBM 2016 Perkiraan Sumber: Badan Ketahanan Pangan (BKP). Kementerian Pertanian

Berdasarkan tabel 54 ketersediaan energi tersebut mengalami peningkatan rata-rata 0,6 persen per tahun. Kecenderungan peningkatan ketersediaan energi selama periode ini disebabkan terjadinya peningkatan ketersediaan energi yang cukup besar karena adanya peningkatan produksi beberapa komoditas pangan. Kondisi tersebut di atas menunjukkan bahwa ketersediaan energi secara umum sudah cukup baik. Kelebihan ketersediaan pangan tersebut dapat dimanfaatkan sebagai stok atau cadangan maupun untuk diekspor. Seperti halnya ketersediaan energi, tingkat ketersediaan protein pada periode 2014 - 2016 juga sudah melebihi rekomendasi angka kecukupan gizi WNPG X tahun 2012 dengan ketersediaan protein rata-rata 89,91 gram/kapita/hari. Namun ketersediaan protein tersebut mengalami penurunan rata-rata 1 persen per tahun. Upaya dalam peningkatan ketersediaan protein antara lain : (1) berkoordinasi dengan instansi terkait dalam upaya peningkatan produksi komoditas yang mengandung protein nabati dan hewani, (2) sosialisasi dan promosi terkait dengan ketersediaan protein di tingkat rumah tangga. Jika dilihat dari sumbangan energi dan proteinnya, kelompok pangan hewani memberikan porsi sumbangan dengan jumlah yang jauh lebih besar dibandingkan kelompok pangan hewani. Tingkat ketersediaan pangan selain dilihat dari kecukupan gizinya, baik energi dan protein, juga dinilai dari sisi keberagaman ketersediaan gizi berdasarkan Pola Pangan Harapan (PPH). PPH tingkat ketersediaan dihitung berdasarkan ketersediaan energi Neraca Bahan Makanan (NBM). Keberagaman ketersediaan pangan akan mendukung pencapaian keberagaman konsumsi pangan sehingga dapat dicapai sasaran konsumsi pangan yang diharapkan. Perkembangan skor PPH tingkat ketersediaan berdasarkan Neraca Bahan Makanan tahun 2014 – 2016 menunjukkan skor rata-rata 88,09 dengan kecenderungan meningkat rata-rata 0,5 % per tahun. Skor PPH tingkat ketersediaan dari NBM tahun 2016 adalah 85,24, apabila dibandingkan tahun 2015 mengalami penurunan sebesar Laporan Tahunan Kementerian Pertanian Tahun 2016

94

4,48. Penurunan tersebut disebabkan oleh: (1) mulai tahun 2014 perhitungan angka PPH ketersediaan telah menggunakan angka ketersediaan energi 2.400 kkal/kapita/hari sesuai dengan rekomendasi WNPG X tahun 2012. sebelumnya angka ketersediaan energi 2.200 kkal/kap/hari; (2) pemindahan kandungan gizi komoditas rumput laut yang sebelumnya masuk ke dalam kelompok hewani. di masukan ke kelompok nabati. Untuk mencapai keberagaman ketersediaan pangan yang ideal dan memenuhi Angka Kecukupan Gizi (AKG) tingkat ketersediaan yang dianjurkan adalah menigkatkan ketersediaan kelompok pangan hewani serta sayuran dan buah. b. Ketersediaan Pangan Strategis Ketersediaan pangan strategis sangat diandalkan dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan. Pangan strategis dapat diartikan sebagai pangan yang terkait dengan kepentingan sebagian besar masyarakat, baik secara ekonomi, sosial dan budaya. Komoditas pangan strategis terdiri dari beras, jagung, kedelai, gula pasir, cabai, bawang merah, daging sapi. Komoditas-komoditas ini dibutuhkan setiap saat dan sangat penting perannya dalam memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat. Kurangnya ketersediaan bahan pangan strategis dan gejolak harga yang tidak wajar sangat mempengaruhi akses masyarakat terhadap bahan pangan tersebut. Dalam memenuhi kebutuhan pangan strategis diperlukan upaya-upaya khusus dalam kegiatan budidaya, pasca panen maupun distribusinya. Tabel. 55 berikut menggambarkan kemampuan produksi nasional dalam memenuhi ketersediaan pangan strategis pada tahun 2015 dan 2016. Tabel 55. Ketersediaan Pangan Strategis Tahun 2015 – 2016 Produksi No

Komoditas

(000 ton)

2015

2016

*)

Ketersediaan Bahan Makanan (000 ton)

Produksi Ketersediaan

2015

2016

2015

43.955

46.028

149

100

(000 ton) 2016

–

Produksi terhadap Ketersediaan (%) 2015

1

Beras

44.104

2

Jagung

19.612

23.160

15.174

4.438

129

3

Kedelai

963

885

2.814

(1.851)

34

4

Gula Pasir

2.498

2.222

6.097

(3.599)

41

6

Cabai

1.973

2.100

2.045

(72)

96

7

Bawang Merah

797

737

60

108

Daging Sapi

380

406

(26)

94

8

Catatan:

*)

2016

Angka Sementara


95

Produksi dalam negeri maupun dari impor dimanfaatkan juga untuk berbagai kebutuhan seperti pakan, bibit dan diolah untuk industri. Sedangkan ketersediaan bahan makanan sudah termasuk impor dan setelah dikurangi ekspor. Untuk ketersediaan komoditas beras, jagung dan bawang merah, seluruhnya bersumber dari produksi dalam negeri. c. Penurunan Penduduk Rawan Pangan Kemiskinan dan kerawanan pangan merupakan masalah yang berkaitan dengan pencapaian pembangunan dan kesejahteraan suatu wilayah. Tingkat perkembangan penduduk rawan pangan ditunjukkan dengan Angka Rawan Pangan yang merupakan gambaran situasi tingkat aksesibilitas pangan masyarakat dicerminkan dari tingkat kecukupan gizi masyarakat, yang diukur dari Angka Kecukupan Gizi (AKG). Data dasar yang digunakan untuk mengukur tingkat kerawanan pangan adalah data hasil Susenas (Survei Sosial Ekonomi Nasional) yang dilaksanakan oleh BPS dimana angka kecukupan konsumsi kalori penduduk Indonesia per kapita per hari. Berdasarkan Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi VIII (WNPG) 2004 adalah 2000 kkal. Persentase rawan pangan berdasar angka kecukupan gizi (AKG) suatu daerah, dihitung dengan menjumlahkan penduduk dengan konsumsi kalori kurang dari 1400 kkal (70 persen AKG) perkapita dibagi dengan jumlah penduduk pada golongan pengeluaran tertentu. Angka rawan pangan sejak tahun 2010–2016 ditunjukkan pada gambar 43.

Gambar 43. Perkembangan Kerawanan Pangan di Indonesia Sumber: Data Susenas BPS berdasarkan pangsa pengeluaran dan konsumsi pangan dengan jumlah kecukupan gizi 2000 kkal/hari sesuai dengan WNPG VIII tahun 2004. Keterangan: Sangat rawan : Konsumsi kalori perkapita perhari kurang < 70% dari AKG; Rawan Pangan : Konsumsi kalori perkapita perhari 70-90% dari AKG; Tahan pangan : Kosumsi kalori perkapita perhari > 90% dari AKG,


96

Berdasarkan perkembangan angka rawan pangan pada grafik diatas terlihat bahwa penduduk rawan pangan mengalami perkembangan yang fluktuatif sejak tahun 2010 - 2016. Kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Ketahanan Pangan dalam mendukung penurunan rawan pangan adalah kegiatan Pengembangan Desa/Kawasan Mandiri Pangan, Lumbung Pangan, Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL). Kegiatan penanganan daerah rawan pangan lebih difokuskan pada pencegahan dini daerah rawan melalui optimalisasi kegiatan FSVA (Food Security and Vulnerability Atlas/Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan) dan SKPG (Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi) yang dilaksanakan dengan tujuan mendapatkan informasi tentang kantong-kantong kerawanan pangan tingkat wilayah. FSVA disusun pada tingkat wilayah dengan menggunakan indikator yang sifatnya statis dan perubahannya jangka panjang periodepengambilan data setiap 2-3 tahun. Untuk memperkuat analisis FSVA dilakukan sistem pemantauan dan deteksi dini dalam mengantisipasi kejadian kerawanan pangan secara berjenjang dan dilakukan secara periodik (bulanan) dan terus menerus. Dalam rangka pengurangan kemiskinan dan rawan pangan, salah satu kegiatan yang dilaksanakan Badan Ketahanan Pangan adalah Pengembangan Desa dan Kawasan Mandiri Pangan. Kawasan Mandiri Pangan adalah kawasan yang dibangun dengan melibatkan keterwakilan masyarakat yang berasal dari desadesa atau kampung-kampung terpilih (terdiri dari 5 kampung/desa), untuk menegakkan masyarakat miskin di daerah rawan pangan menjadi kaum mandiri. Tujuan umum kegiatan KMP adalah mewujudkan ketahanan pangan masyarakat berlandaskan kemandirian dan kedaulatan pangan. Secara keprograman, kegiatan KMP dilaksanakan melalui 5 tahapan yang meliputi: Tahap Persiapan, Penumbuhan, Pengembangan, Kemandirian dan Keberlanjutan (Exit Strategy). Untuk mendukung kegiatan pemberdayaan dalam KMP maka dialokasikan dana bantuan sosial bansos/bantuan pemerintah (banper) serta anggaran pembinaan dan pendampingan bagi daerah. Kegiatan Kawasan Mandiri Pangan dimulai pada tahun 2013 di Kawasan Perbatasan, Kepulauan dan Papua-Papua Barat yang bertujuan untuk: (1) mengembangkan perekonomian kawasan adat di Papua-Papua Barat; (2) mengembangkan perekonomian kawasan perbatasan antar negara; dan (3) mengembangkan cadangan pangan masyarakat kawasan kepulauan. Perkembangan Kawasan Mandiri Pagan dapat dilihat pada tabel 56.


97

Tabel 56. Perkembangan Dana Bansos dan Realisasi Kawasan Mandiri Pangan Tahun 2014–2016

Tahun

2014

2015

2016

Total

Rata-rata/ tahun

Bansos/Banper (juta)

21.400

20.600

7.800

49.800

16.600

Penerima Manfaat

107

188

181

476

158

Sumber : Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan

Sasaran kegiatan Kawasan Mandiri Pangan di tahun 2016 berada di 192 kawasan di 145 Kabupaten/Kota pada 31 Provinsi yang terdiri dari 107 Kawasan Kepulauan, Perbatasan, Papua dan Papua Barat serta 85 KMP. Beberapa usaha yang sudah dijalankan Kawasan Mandiri Pangan adalah pengadaan saprodi, dagang hasil bumi, simpan pinjam, pembuatan produk turunan pertanian, penggemukan ternak dan masih banyak lagi usaha yang bertujuan sebagai sumber pendapatan anggota kelompok. Sumber penghasilan ini dipergunakan sebagai sumber untuk pemenuhan kebutuhan pangan dan peningkatan kesejahteraan keluarga. Untuk pelaksanaan kegiatan KMP tahun 2016 (yakni KMP yang dimulai pada tahun 2015) terdapat perbedaan antara target dan capaian, dimana target pelaksanaan KMP diawal tahun 2016 adalah sebanyak 192 kawasan dan terealisasi sebanyak 181 kawasan atau 94,27 persen (yang terdiri dari 103 Kawasan Kepulauan. Perbatasan, Papua dan Papua Barat dan 78 KMP di provinsi lainnya). 3.

Pengembangan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan Pada tahun 2016, Pengembangan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan meliputi kegiatan stabilisasi harga pangan strategis, penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM), pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat (LPM), Cadangan Pangan Pemerintah, dan Toko Tani Indonesia (TTI). Pelaksanaan dari kegiatan tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut: a.

Stabilisasi Harga Pangan strategis Salah satu permasalahan di dalam permbangunan ketahanan pangan adalah distribusi pangan dari daerah sentra produksi ke konsumen yang belum optimal. Masalah jaringan distribusi pangan seringkali menjadi penyebab ketidaklancaran pasokan pangan khusus pada daerah-daerah defisit pangan yang wilayahnya sulit dijangkau. Jaringan distribusi dan perdagangan antar pulau menjadi sangat penting perannya dalam perdagangan hasil pertanian, mengingat Indonesia merupakan negara kepulauan. Kondisi ini tentu akan


98

memicu terjadinya gejolak harga pangan. Perkembangan harga pangan strategis perlu dimonitor setiap saat mengingat komoditas tersebut merupakan kebutuhan pangan pokok mayoritas masyarakat Indonesia dan banyak dibudidayakan oleh mayoritas petani Indoensia. Terganggunya kondisi ketersediaan, pasokan dan harga pangan strategis dapat mempengaruhi berbagai aspek, baik ekonomi, politik, maupun ketahanan nasional. Pangan strategis tersebut antara lain beras, jagung, kedelai, bawang merah, dan cabai merah. Perkembangan harga pangan strategis di tingkat produsen dapat dilihat pada tabel.. Tabel 57. Harga Pangan Di Tingkat Produsen Dan Bahan Pangan Strategis Di Tingkat Konsumen Tahun 2016

Pokok-

Harga Komoditas Pangan Strategis (Rp/Kg)

Harga Beras Bulan

Harga GKP

Harga GKG di

Medium

di Petani

Penggilingan

di

Kedelai Jagung

Kering (JPK) di Petani

Penggilingan

Jan Feb Mar Apr May

4,659 4,555 4,196 4,057 4,104

5,548 5,441 5,187 5,077 5,074

Pipilan

8,992 9,018 8,809 8,620 8,598

Kering (KBK)

Biji

Cabai Bawang Merah di Petani

di Petani

3,937 4,054 3,573 3,441 3,460

7,092 7,367 6,765 6,634 6,741

22,065 19,783 28,179 15,525 19,835

4,135

5,032

8,572

3,431

6,673

20,328

Jul

4,168

5,087

8,709

3,439

6,528

23,764

Sep Oct Nov Dec

4,226 4,240 4,281 4,305 4,292

5,119 5,111 5,154 5,173 5,236

8,673 8,554 8,651 8,706 8,754

3,465 3,509 3,469 3,480 3,567

6,528 6,660 6,511 6,523 6,842

Keriting di Petani

Jun

Aug

Merah

23,351 27,348 27,943 36,938 30,150

RataRata

4,268

5,187

8,721

3,569

6,739

24,601

Maksi mal

4,659

5,548

9,018

4,054

7,367

36,938

25,77 5 22,28 0 27,26 15,97

4

28,27 5 22,62 9 23,16 25,31

3 3

27,14 2 34,42 8 32,64 40,87

4 6

27,14 7 40,87 6

Minim al

4,057

5,032

8,554

3,431

6,511

15,525

Pertb/ bl (%)

(0.71)

(0.51)

(0.24)

(0.81)

(0.27)

5.97

8.20

CV (%)

4.15

3.01

1.74

5.77

3.85

23.57

23.90

15,97

Sumber: Panel Harga Badan Ketahanan Pangan, 2016


3

99

4

Berdasarkan tabel 56 dapat disampaikan sebagai berikut:  Selama Tahun 2016 sebagian besar petani di lokasi panel menjual gabah dalam bentuk GKP dan GKG. Harga Gabah Kering Panen (GKP) di tingkat petani berkisar antara Rp 4.057/kg s.d Rp 4.659/kg. Harga tertinggi terjadi pada bulan Januari 2016, sedangkan harga terendah terjadi pada Bulan April 2016. Perubahan harga GKP di tingkat petani relatif kecil, yaitu turun 0,71 persen dan harga GKP tahun 2016 cenderung stabil koefisien varian (CV) sebesar 4,15 persen. Harga Gabah Kering Giling (GKG) di tingkat penggilingan berkisar antara Rp 5.032/kg s.d Rp 5.548/kg. Harga tertinggi terjadi pada bulan Januari 2016 dan harga terendah pada bulan Juni 2016. Sama halnya dengan perubahan harga GKP, harga GKG di tingkat penggilingan relatif kecil, yaitu turun 0,51 persen dan harga GKG tahun 2016 relatif stabil koefisien varian (CV) 3,01 persen. Harga beras medium di tingkat penggilingan berkisar antara Rp 8.556/kg s.d Rp 9.018/kg. Harga tertinggi terjadi pada bulan Februari 2016 dan harga terendah pada bulan Septermber 2016. Perubahan harga GKG di tingkat penggilingan relatif kecil, yaitu turun 0,24 persen dan harga beras medium tahun 2016 relatif stabil dengan koefisien varian (CV) sebesar 1,74 persen. Harga gabah dan beras dikatakan berfluktuasi apabila koefisien varian diatas 5 persen dalam periode tertentu.  Harga jagung pipilan kering di tingkat petani berkisar antara Rp 3.431/kg s.d Rp 4.054/kg. Harga tertinggi terjadi pada bulan Februari 2016 dan harga terendah pada bulan Juni 2016. Perubahan harga jagung pipilan kering relatif kecil, yaitu turun 0,81 persen dan harga jagung pipilan kering tahun 2016 sedikit berfluktuasi sebesar 5,77 persen. Harga jagung dikatakan berfluktuasi apabila koefisien varian diatas 5 persen dalam periode tertentu.  Harga kedelai biji kering di tingkat petani berkisar antara Rp 6.511/kg s.d Rp 7.367/kg. Harga tertinggi terjadi pada bulan Februari 2016 dan harga terendah pada bulan Oktober 2016. Perubahan harga kedelai biji kering relatif kecil, yaitu turun 0,27 persen dan harga kedelai biji kering tahun 2016 sedikit berfluktuasi sebesar 3,85 persen. Harga kedelai dikatakan berfluktuasi apabila koefisien varian diatas 5 persen dalam periode tertentu.  Bawang merah di tingkat petani berkisar antara Rp 15.525/kg s.d Rp 36.938/kg. Harga tertinggi terjadi pada bulan November 2016 dan harga terendah pada bulan April 2016. Perubahan harga bawang merah sebesar 5,97 persen dan harga bawang merah tahun 2016 sedikit berfluktuasi sebesar 23,57 persen. Harga bawang merah dikatakan berfluktuasi apabila koefisien varian diatas 25 persen.


100

 Cabai merah di tingkat petani berkisar antara Rp 15.974/kg s.d Rp 40.786/kg. Harga tertinggi terjadi pada bulan Desember 2016 dan harga terendah pada bulan April 2016. Perubahan harga bawang merah sebesar 8,20 persen dan harga bawang merah tahun 2016 berfluktuasi sebesar 23,90 persen. Harga bawang merah dikatakan berfluktuasi apabila koefisien varian diatas 25 persen.

b. Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM). Kegiatan Penguatan LDPM dilaksanakan dalam rangka perlindungan dan pemberdayaan petani/kelompoktani/Gapoktan padi dan jagung terhadap jatuhnya harga di saat panen raya dan masalah aksesibilitas pangan di saat paceklik. Badan Ketahanan Pangan menyalurkan dana Bantuan Pemerintah dari APBN kepada Gapoktan untuk memberdayakan kelembagaan Gapoktan agar mampu mendistribusikan hasil produksi pangan dari anggotanya sehingga harga yang diterima di tingkat petani maupun di wilayah stabil, serta menyediakan cadangan pangan dalam rangka penyediaan aksesibilitas pangan bagi anggotanya. Melalui penguatan modal usaha, diharapkan Gapoktan bersama-sama dengan anggotanya mampu secara swadaya membangun sarana untuk penyimpanan, mengembangkan usaha di bidang distribusi pangan, dan menyediakan pangan minimal bagi anggotanya yang kurang memiliki akses terhadap pangan disaat paceklik. Realisasi Dana Bantuan Pemerintah untuk Kegiatan Penguatan-LDPM Tahun 2016 sebesar 24,1 M (95,83 %) dari target 25,15 Milyar yang terdiri dari Tahap Penumbuhan sebesar 14,7 M (98,00 %) untuk 98 Gapoktan dari target 15 Milyar untuk 100 Gapotan dan Tahap Pengembangan sebesar 9,45 M (93,10 %) untuk 189 Gapoktan dari target 10,15 Milyar untuk 203 Gapoktan. c. Pengembangan Kegiatan Lumbung Pangan Masyarakat (LPM) Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Cadangan Pangan Masyarakat pada tahun 2016 yang di biayai melalui dana dekonsentrasi sebanyak 54 unit lumbung yang masuk tahap pengembangan. Tahap pengembangan mencakup identifikasi kelompok lumbung pangan dan pengisian cadangan pangan melalui dana bantuan pemerintah. Tahap Pengembangan dilaksanakan di 4 provinsi yang dialokasikan dana Bantuan Pemerintah sebesar Rp. 20 juta kepada kelompok lumbung pangan yang telah mendapatkan bantuan pembangunan fisik lumbung melalui DAK bidang Pertanian Tahun 2013 dan DAK Tahun 2014 sebanyak 54 kelompok. Laporan Tahunan Kementerian Pertanian Tahun 2016

101

Dana bantuan pemerintah tersebut dipergunakan untuk pengisian cadangan pangan. Kegiatan yang telah dilaksanakan dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember terdiri dari kegiatan Pemantauan, Pembinaan, Koordinasi dan Sinkronisasi dalam kegiatan pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat. Tiap-tiap kelompok lumbung akan mendapatkan bantuan pemerintah sebesar 20 juta pada tahap pengembangan wajib untuk mengalokasi dana tersebut untuk pengisian. Sehubungan dengan pemanfaatan dana tersebut maka perlu dilakukan pemantauan ditingkat bawah. Hal ini dimaksudkan agar diketahui sejauh mana dana tersebut sebagai penyediaan stock cadangan pangan telah dimanfaatkan dan sejauh mana perkembangan modal tersebut dapat dihasilkan. Disamping itu kegiatan pemantauan ini juga guna mewujudkan sistem kendali dan kontrol yang baik ditingkat pengelola lumbung pangan. Kelompok sasaran penerima dana bantuan pemerintah tahun 2016 yang telah memasuki tahap pengembangan adalah sebanyak 54 unit lumbung yang tersebar di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Lampung, dan Papua dengan anggaran sebesar Rp. 1,08 milyar dan telah terealisasi sebesar Rp 1,02 milyar (94,44%) untuk 51 kelompok lumbung pangan

d. Toko Tani Indonesia Kementerian Pertanian melalui Badan Ketahanan Pangan melakukan terobosan sebagai solusi permanen dalam mengatasi gejolak harga pangan antara lain melalui pembentukan Toko Tani Indonesia Center (TTIC) dalam rangka stabilisasi harga pangan khususnya pangan pokok strategis seperti beras, cabe merah, bawang merah, daging sapi, daging kerbau, gula, dan minyak goreng. Kegiatan tersebut merupakan salah satu upaya Pemerintah untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan pokok strategis, mendorong rantai distribusi pemasaran yang terintegrasi agar lebih efisien, menjaga harga konsumen yang dapat ditransmisikan dengan baik kepada harga petani (produsen), membangun informasi pasar antar wilayah sehingga dapat berjalan dengan baik, mencegah terjadinya Patron-Client (pemasukan pangan ke pasar suatu wilayah hanya boleh dipasok oleh pelaku usaha tertentu), dan mencegah penyalahgunaan market power oleh pelaku usaha tertentu. Adapun tujuan kegiatan TTIC adalah: (1) Menyediakan produk pangan berkualitas dengan harga yang layak; (2) Memperpendek rantai jalur distribusi pangan; dan (3) Menstabilkan harga pangan. Penerima manfaat kegiatan TTIC adalah Masyarakat sebagai konsumen dan produsen, Petani, Poktan, Gapoktan, pengusaha penggilingan padi, koperasi, distributor, dan agen.


102

Pada tahun 2016, telah dikembangkan 1320 TTI di 493 Gapoktan (Gambar ..).

Gambar 44. Toko Tani Indonesia

4. Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Keamanan Pangan. Pada tahun 2016, Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Keamanan Pangan meliputi kegiatan penganekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan segar. Keberhasilan dari konsumsi pangan yang beragam dapat diukur melalui skor Pola Pangan Harapan (PPH). Pelaksanaan dari kegiatan Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Keamanan Pangan dapat dijabarkan sebagai berikut: a. Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi pangan penduduk per kapita per hari di tingkat rumah tangga dilihat dari masing-masing kelompok pangan menunjukkan hal yang belum beragam dan bergizi seimbang. Konsumsi kelompok pangan padi-padian mengalami fluktuasi namun cenderung mengalami penurunan dari tahun 2012-2016. Walau demikian, penurunan tersebut masih melebihi konsumsi ideal. Di sisi lain, konsumsi kelompok pangan umbi-umbian, pangan hewani, kacang-kacangan serta sayur dan buah mengalami peningkatan meskipun konsumsinya masih lebih rendah dibandingkan konsumsi ideal. Perkembangan konsumsi pangan penduduk Indonesia tahun 2014-2016 dapat dilihat pada tabel 58.


103

Tabel 58. Perkembangan Konsumsi Pangan Penduduk Indonesia Tahun 2014 2016 Kelompok Bahan Pangan

2014

2015

2016

I.

Padi-padian

1164.0

1252.6

1274.0

II.

Umbi-umbian

38.7

48.3

49.5

III. Pangan Hewani

174.0

201.0

211.5

IV.

Minyak dan Lemak

232.8

256.8

264.7

V.

Buah/biji berminyak

39.0

44.3

42.1

VI.

Kacang-kacangan

58.0

57.1

60.1

VII. Gula

93.1

101.5

111.4

VIII. Sayuran dan buah

95.5

98.9

96.5

IX.

35.4

38.0

37.1

1930.5 81.4

2098.5 85.2

2146.9 86

Lain-lain Total Energi Skor PPH

Sumber: BKP, 2016

Untuk mencapai konsumsi energi yang ideal perlu diimbangi dengan peningkatan konsumsi umbi-umbian dan sumber karbohidrat lainnya. Meskipun tren konsumsi umbi-umbian mengalami peningkatan, namun konsumsi beras masih mendominasi kontribusi energi dari pangan sumber karbohidrat. Hal ini menyebabkan jumlah agregat kebutuhan konsumsi beras masyarakat masih tinggi. Kondisi ini menunjukkan konsumsi energi penduduk masih belum memenuhi kaidah gizi seimbang yang dianjurkan. Untuk itu, di masa mendatang pola konsumsi pangan masyarakat diarahkan pada pola konsumsi pangan Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman. Upaya pemerintah dalam rangka penurunan konsumsi beras melalui peningkatan konsumsi pangan sumber karbohidrat lain seperti umbi-umbian masih mengalami hambatan, antara lain : (a) produksi umbi-umbian masih belum stabil, sehingga mempengaruhi harga umbi-umbian dipasar; (b) keterlibatan swasta dan pemerintah dalam teknologi pengolahan pangan lokal/umbi-umbian (seperti tepung-tepungan, berasan/butiran, dan lainlainbelum memasuki tahap industrialisasi (scaling up production) sehingga harga pangan lokal sumber karbohidrat masih tinggi ditingkat pasaran dan masyarakat belum mampu mengaksesnya; (c) teknologi penyimpanan pangan lokal/umbi-umbian dalam jangka waktu yang panjang belum banyak dan belum tersosialisasikan ke masyarakat; dan (d) berbagai produk olahan pangan lokal belum tersosialisasi dengan baik di masyarakat dan masih dianggap sebagai pangan inferior. Salah satu indikator konsumsi pangan secara kualitatif dapat diukur dengan pencapaian skor PPH. Sejalan dengan kuantitas konsumsi pangan yang belum dapat memenuhi kecukupan yang dianjurkan, maka kualitas konsumsi pangan berfluktuasi antar tahun dan masih belum mencapai 100 sesuai dengan PPH Laporan Tahunan Kementerian Pertanian Tahun 2016

104

ideal. Selama periode 2014-2016 kualitas konsumsi pangan penduduk terus mengalami peningkatan dari 83,4 pada tahun 2014 menjadi 86 pada tahun 2016 Untuk meningkatkan skor PPH diperlukan usaha yang optimal dan paralel antara ketersediaan pangan, akses pangan dan perubahan pola konsumsi pangan masyarakat yang mengarah pada pola anjuran PPH. Pencapaian skor PPH merupakan kegiatan lintas sektor yang dipengaruhi oleh kinerja berbagai unit kerja/instansi lain. Pada tahun 2016, Kementerian Pertanian melalui program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat telah mengalokasikan kegiatan berupa: 1)

Pemberdayaan Pemanfaatan Pekarangan Kementerian Pertanian menyusun suatu konsep yang disebut dengan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) dengan prinsip pemanfaatan pekarangan yang ramah lingkungan untuk pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi keluarga, serta peningkatan pendapatan yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. KRPL ini memiliki fungsi multiguna, karena dari lahan yang relatif sempit dapat menghasilkan bahan pangan seperti umbi-umbian, sayur, buah-buahan, tanaman rempah dan obat, serta bahan pangan hewani (Gambar 45).

Gambar 45. Pemanfaatan Pekarangan dalam konsep Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)

2)

Gerakan Diversifikasi Pangan Dalam gerakan diversifikasi pangan dilaksanakan kampanye dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai penganekaragaman pangan. Pada tahun 2016 kegiatan ini dilaksanakan di 35 lokasi serta melibatkan pimpinan daerah.


105

b. Pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan. Keamanan Pangan telah menjadi salah satu isu sentral dalam perdagangan produk pangan. Penyediaan pangan yang cukup disertai dengan terjaminnya keamanan, mutu dan gizi pangan untuk dikonsumsi merupakan hal yang tidak bisa ditawar dalam pemenuhan kebutuhan pangan. Tuntutan konsumen akan keamanan pangan juga turut mendorong kesadaran produsen menuju iklim persaingan sehat yang berhulu pada jaminan keamanan bagi konsumen. Masalah keamanan pangan segar telah menjadi perhatian dunia mengingat bahan pangan segar adalah produk yang memiliki karakteristik mudah rusak akibat terkontaminasi oleh cemaran fisik, kimia maupun mikrobiologi. Keamanan pangan tidak hanya berpengaruh terhadap kesehatan manusia, akan tetapi juga menentukan nilai ekonomi dari bahan pangan itu sendiri. Oleh karena itu, dalam perdagangan internasional telah ditetapkan persyaratan keamanan pangan segar serta penting pula terus dikuatkan unit kerja atau kelembagaan yang mempunyai peran penting dalam pengawas keamanan pangan. Pengawasan pangan segar yang dilakukan oleh Badan Ketahanan Pangan pada tahun 2016, salah satunya adalah pengawasan pada proses produksi (On Farm), yaitu dengan melakukan sertifikasi prima 1, 2 dan 3 serta surveilens oleh Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah/Pusat (OKKPD/OKKPP) kepada petani/kelompok tani/pelaku usaha. Sertifikasi prima 3 diberikan kepada produk pertanian yang memenuhi persyaratan dilihat dari aspek keamanan pangan; Sertifikasi prima 2 dilihat dari aspek keamanan dan mutu pangan; serta prima 1 dari aspek keamanan dan mutu pangan serta sosial dan lingkungan. Selain melakukan pengawasan keamanan pangan segar dengan sertifikasi prima, dilakukan juga pengawasan pangan segar di rumah kemas (packing house) dan pelaku usaha melalui pendaftaran rumah kemas dan pendaftaran Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) oleh OKKPD/OKKPP. Pengawasan ini bersifat sukarela, dimana hanya rumah kemas/pelaku usaha yang menginginkan produknya didaftar. 5.7. Peningkatan Penyuluhan, Pendidikan dan Pelatihan Pertanian Terdapat 2 Program pada Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian pada tahun 2016 yaitu : 1. Program Peningkatan Penyuluhan dan Pelatihan Pertanian yang mana pencapaiannya dilakukan melalui 4 (empat) kegiatan utama yang dilaksanakan pada unit eselon II sebagai berikut : 1) Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian; 2) Revitalisasai Pendidikan Pertanian; 3) Pemantapan Sistem Penyelidikan Pertanian; 4) Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis lainnya Badan Penyuluhan dan Penyuluhan SDM Pertanian. 2. Program Pendidikan Pertanian dengan satu kegiatan utama yang dilaksanakan pada unit eselon II yaitu Kegiatan Pendidikan Menengah Pertanian. Alokasi anggaran pada tahun 2016 untuk pelaksanaan program dan kegiatan Badan penyuluhan dan pengembangan SDM pertanian adalah sebesar Rp Laporan Tahunan Kementerian Pertanian Tahun 2016

106

1.423.601.567.000,- dengan realisasi keuangan mencapai Rp 1.339.002.158.581,atau 94,06%. sedangkan realisasi anggaran menurut kegiatan utama dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 59. Capaian Anggaran Program Peningkatan Penyuluhan, Pendidikan dan Pelatihan Pertanian, BPPSDMP Tahun 2016 REALISASI 2016 NO. 1 2

PROGRAM Program Peningkatan Penyuluhan dan Pelatihan Pertanian

3 4

5

KEGIATAN Pemantapan Sistem Pendidikan Pertanian Revitalisasi Pendidikan Pertanian serta Pengembangan Standardisasi dan Sertifikasi Profesi SDM Pertanian Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis lainnya Badan Penyuluhan dan Penyuluhan SDM Pertanian

Program Pendidikan Pertanian

Pendidikan Menengah Pertanian TOTAL

PAGU DIPA (Rp.000)

(Rp.000)

%

299.305.815.000

278.063.825.365

92,90

226.805.994.000

208.892.118.214

92,10

759.781.814.000

731.888.077.173

96,33

77.171.913.000

62.447.275.452

80,92

53.849.859.000

51.112.418.303

94,92

1.416.915.395.000 1.332.403.714.507

94,04

Berikut adalah capaian kinerja terkait outcome dan output dari pelaksanaan 5 (lima) kegiatan utama tersebut: 1. Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian Pemantapan sistem pelatihan pertanian dilakukan melalui kegiatan Diklat Pertanian Bagi Aparatur dan Non Aparatur, Replikasi Program Read, Penguatan Kelembagaan Pelatihan Pertanian, Peningkatan Ketenagaan Pelatihan Pertanian, dan Fasilitasi Dan Pengembangan Standardisasi Dan Sertifikasi Profesi Pertanian. Fasilitasi aparatur pertanian yang ditingkatkan kompetensinya melalui diklat didukung oleh kegiatan Diklat dalam Jabatan dan Diklat Teknis Pertanian mendukung UPSUS Pajale. Pada tahun 2016 dari target 25.696 orang yang meningkat kapasitasnya terealisasi sebanyak 25.947 orang atau 100.98%. Fasilitasi non aparatur pertanian yang ditingkatkan kompetensinya melalui diklat didukung oleh kegiatan Diklat Kewirausahaan dan Diklat Teknis Pertanian (Teknis Tanaman Pangan; Teknis Perkebunan; Teknis Hortikutura; Teknis Mendukung Nilai Tambah dan Daya Saing Pertanian). Pada tahun 2016 dari target 7.693 orang yang meningkat kapasitasnya telah terealisasi sebesar 8.062 orang atau sebesar 104.80%. Program READ bertujuan untuk memperbaiki mata pencarian kaum miskin perdesaan secara berkelanjutan, adapun tujuan yang hendak di capai adalah pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, dan perbaikan pengelolaan sumber daya alam di 30 (tiga puluh ) desa sasaran di provinsi Kalimatan Barat dan provinsi NTT.


107

Penguatan kelembagaan pelatihan pertanian diperuntukan bagi pusat pelatihan pertanian dan pedesaan swadaya (P4S) yang saat ini berjumlah 1.035 P4S yang tersebar di seluruh Indonesia dibawah binaan 10 UPT Pelatihan lingkup Badan PPSDMP, yang terdiri dari: 1. Penataan dan akreditasi UPT pelatihan pertanian pusat dan daerah; 2. Pemberian penghargaan kepda 9 P4S berprestasi, 3 P4S dari masingmasing klasifikasi P4S (pemula, Madya dan Utama) 3. Pemberdayaan sumber daya manusia melalui diklat bagi petani di P4S Pada tahun 2016 dari total 1.035 P4S ditargetkan 285 unit meningkat kompetensinya melalui kegiatan penguatan kelembagaan pelatihan pertanian, dan sampai dengan akhir tahun 2016 telah terealisasi sebanyak 365 unit (128.07%). Peningkatan Ketenagaan Pelatihan Pertanian dilakukan melalui serangkaian kegiatan untuk meningkatkan kapasitas ketenagaan pelatihan pertanian yang terdiri dari tenaga widyaiswara, tenaga teknis diklat, instruktur P4S dan pengelola P4S. Pada tahun 2016 untuk tenaga fungsional widyaiswara yang meningkat profesionalismenya ditargetkan berjumlah 440 orang dan telah terealisasi sebanyak 414 orang (94.09%), tenaga teknis kediklatan yang meningkat kopetensinya ditargetkan sebanyak 1.160 dan telah terealisasi sebanyak 1.225 orang (105.60%) dan jumlah instruktur P4S dan petani yang terfasilitasi dan dikembangkan dari target 101 orang telah terealisasi 108 orang atau 106.93%. Fasilitasi Dan Pengembangan Standardisasi Dan Sertifikasi Profesi Pertanian meliputi: 1). Sertifikasi kompetensi merupakan proses pemberian sertifikat yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui uji kompetensi sesuai dengan standar kompetensi kerja nasional Indonesia (SKKNI)/standar Internasional. Sertifikasi kompetensi dimaksudkan untuk memberikan pengakuan dan penghargaan kompetensi, serta jaminan dan pemeliharaan untuk kompetensi, untuk mewujudkan sistem sertifikasi kompetensi yang berkualitas. 2.) Sertifikasi kopetensi merupakan proses pemberian sertifikat yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui ujian kompetensi, sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI)/Standar Internasional dan/standar khusus. Sertifikasi kompetensi dimaksudkan untuk memberikan pengakuan dan pengesahan untuk mewujudkan sistem sertifikasi kopetensi yang berkualitas, penyelenggaraan sertifikasi mengacu pada pedoman penyelenggaraan sertifikasi kompetensi SDM Pada tahun 2016 dari target 1.330 orang yang mendapatkan sertifikasi Profesi bidang pertanian telah terealisasi sebesar 93.01% atau sebanyak 1.237 orang. 2. Revitalisasi Pendidikan Pertanian Fokus kegiatan Revitalisasi Pendidikan Pertanian pada tahun 2016 terdiri atas: a) Pendidikan Pasca Sarjana Bagi Aparatur Pertanian; b) Aparatur Pertanian yang mengikuti pendidikan Kedinasan; c) Fasilitasi dan Pengembangan Kelembagaan; c) Fasilitasi dan Pengembangan Ketenagaan; d) Dokumen Program dan Kerjasama Bidang Pendidikan Pertanian yang dihasilkan. Secara rinci kegiatan revitalisasi pendidikan sebagai berikut: Laporan Tahunan Kementerian Pertanian Tahun 2016

108

Kegiatan pengembangan kapasitas aparatur pertanian melalui program tugas belajar S2 dan S3 dilaksanakan oleh Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian cq. Pusat Pendidikan Pertanian bekerjasama dengan sembilan perguruan tinggi negeri mitra. Perguruan tinggi tersebut adalah : Universitas Sumatera Utara, Universitas Andalas, Institut Pertanian Bogor, Universitas Diponegoro, Universitas Gajah Mada, Universitas Sebelas Maret, Universitas Brawijaya, Universitas Negeri Malang, Universitas Hasanuddin. Pada tahun 2016 jumlah peserta tugas belajar adalah 280 orang dari target 280 orang yang tersebar di 9 perguruan tinggi mitra. Adapun data peserta tugas belajar S2 dan S3 periode 2014 – 2016 tercantum pada tabel berikut. Tabel 60. Jumlah Peserta Tugas Belajar S2 dan S3 Tahun 2012 s.d 2016 Tahun 2014 2015 2016

Program S3 Mahasiswa 38 48 46

Total

132

Lulusan 1 8 1

Program S2 Mahasiswa 192 182 234

Total Lulusan 63 41 30

230 230 280

10

608

134

740

Sumber: BPPSDMP, 2016

Selain memfasilitasi pendidikan Pascasarjana bagi aparat pertanian, Pusdiktan melalui STPP juga menyelenggarakan pendidikan tinggi vokasi pertanian. Terdapat enam STPP yang tersebar diseluruh Indonesia yaitu : STPP Medan, STPP Bogor, STPP Magelang, STPP Malang, STPP Gowa dan STPP Manokwari. Program studi yang ditawarkan oleh STPP tersebut adalah: Penyuluhan Pertanian, Penyuluhan Perkebunan dan Penyuluhan Peternakan. Pada Tahun 2016 jumlah SDM pertanian yang mengikuti pendidikan tinggi berjumlah 2150 orang. Dalam rangka penguatan dan pengembangan kelembagaan pendidikan pertanian, Pusdiktan pada tahun anggaran 2016 memfasilitasi dan melaksanakan kegiatan pengembangan kelembagaan pertanian, yaitu a) Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan Pendidikan Pertanian, b) Pengelolaan Pangkalan Dikti, c) Fasilitasi Penjaminan Mutu, d) Manajemen Pengelolaan Lahan Praktik dan e) Pembinaan dan Pengembangan Unit Produksi. Dari target 6 unit lembaga pendidikan yang terfasilitasi dan dikembangkan terealisasi sebanyak 6 unit (100%). Gambar 46. Mahasiswa STPP Magelang mendengarkan sesi kuliah umum


109

Selain kegiatan penguatan dan pengembangan kelembagaan, pada tahun 2016 dilaksanakan juga kegiatan pengembangan ketenagaan dalam rangka Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan tinggi dan menengah pertanian. Pada tahun 2016, Pusdiktan memfasilitasi dan melaksanakan 19 kegiatan pengembangan ketenagaan pertanian, yaitu: a) Peningkatan Profesionalisme, b) Pendidikan Guru Pertanian, c) Fasilitasi Bimtek Program Keterampilan Dasar Teknis Instruksional (Pekerti) dan Applied Approach Bagi Dosen, d) Fasilitas tenaga Pendidik Berprestasi Tahun 2016, e) Penilaian dan Penetapan Angka Kredit dosen, f) Workshop pengembangan Karya Ilmiah Tenaga pendidik, g) Magang teknis Bagi Dosen STPP, h) Bimtek Pendidikan Guru Pertanian Program Induksi, i) Bimtek Fungsional Pranata Laboratorium Pendidikan (PLP), j) Workshop Pengembangan metoden Pembelajaran di STPP, k) Pengembangan Karya Inovatif Mahasiswa STPP, l) Temu teknologi Mahasiswa STPP, m) Pengembangan Kerjasama Dalam Negeri, n) Pengembangan Kerjasama Luar Negeri, o) magang Bagi Guru SMKPP Bidang Produktif, p) Workshop Manajemen Kepala Sekolah, q) Penilaian dan Penetapan Angka Kredit Tenaga Pendidik dan r) Pengembangan Karya Ilmiah Bagi Tenaga Pendidik. Pada tahun 2016 terdapat 499 orang tenaga pendidikan pertanian yang terfasilitasi dan dikembangkan dari target 499 orang (100%). Guna mendukung penyelenggaraan pendidikan tinggi pertanian dan pendidikan menengah pertanian Pusdiktan pada tahun anggaraan 2016 juga melakukan fasilitasi kegiatan-kegiatan yang menghasilkan Dokumen Program dan Kerjasama Bidang Pendidikan Pertanian yang dihasilkan. Kegiatan tersebut adalah : a) Koordinasi Penyiapan Program, Kegiatan dan Anggaran 2017; b) Penyusunan Petunjuk Penulisan Jurnal Teknologi, c) Penyusunan dan Pengembangan Database Pendidikan Pertanian (SITEK), d) Penyusunan Petunjuk Teknis Pengembasngan ELearning di STPP, e) Pengembangan Kerjasama Dalam dan Luar Negeri, f) Penyusunan Bahan dan Evaluasi dan Laporan, g) Program Retuling (Pemagangan) di Perkebunan Kelapa Sawit. Fasilitasi pengembangan kelembagaan pendidikan tinggi didukung dengan kegiatan (a) Pengembangan E-learning di STPP; (b) Assesment dan Bencmarking Penyelenggaraan Pendidikan di STPP; (c) Koordinasi Teknis Pendidikan Tinggi Pertanian; (d) Pembinaan Penyelenggaraan Pendidikan, Pengawalan Ujian dan Wisuda Fasilitasi bagi pengembangan ketenagaan pendidikan tinggi didukung dengan kegiatan (a) Peningkatan Profesionalisme Staff; (b) Pengembangan Karya Ilmiah Dosen; (c) Fasilitasi Dosen STPP Teladan Tahun 2016; (d) Penilaian dan Penetapan Angka Kredit Guru dan Dosen.


110

3. Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian Kegiatan peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluhan pertanian (Bakorluh, Bapeluh dan BP3K) dalam pelaksanaannya didukung oleh beberapa di beberapa tingkatan kelembagaan penyuluhan sebagai berikut: Gambar 47 . Penyuluhan pertani di Kecamatan a. Pilang Kenceng, Kabupaten Madiun a).Kelembagaan Penyuluhan Tingkat Provinsi, dengan kegiatan temu koordinasi pemantapan sistem penyuluhan pertanian tingkat provinsi, pengembangan database penyuluhan pertanian tingkat provinsi, pembinaan dan supervisi penyelenggaraan penyuluhan pertanian di kab/kota, adminitrasi kegiatan, dan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan penyuluhan di provinsi. Pada tahun 2016 terdapat 34 unit kelembagaan penyuluhan tingkat propinsi yang terfasilitasi; b).Kelembagaan Penyuluhan di Tingkat Kabupaten/ Kota dengan kegiatan temu teknis penyuluhan pertanian tingkat kab/kota; pengembangan database penyuluhan pertanian tingkat kab/kota; monitoring dan evaluasi penyelenggaraan penyuluhan kab/kota; adminitrasi kegiatan; dan pembinaan penyelenggaraan penyuluhan pertanian. Pada tahun 2016 terdapat 514 unit kelembagaan penyuluhan tingkat kab/kota yang terfasilitasi; c). Peningkatan Kapasitas Balai Penyuluhan di Kecamatan sebagai POSKO Program dan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Pertanian, dengan kegiatan temu teknis penyuluhan di kecamatan; penyusunan rencana kerja di tingkat kecamatan; rembug tani; percontohan/demplot; latihan, kunjungan dan supervisi (LAKUSUSI); Farmer‟s Field Day; Operasionalisasi BP3K; pengolahan database; dan adminitrasi BP3K. Pada tahun 2016 terdapat 2.000 unit kelembagaan penyuluhan tingkat kecamatan yang terfasilitasi Selain itu terdapat kegiatan fasilitasi dan pengembangan kelembagaan petani yang mana didukung oleh kegiatan-kegiatan yang antara lain: a.) Fasilitas dan pengembangan kelembagaan petani dan ekonomi dicapai dengan dukungan kegiatan: (i) Penumbuhan dan pengembangan kelembagaan ekonomi petani; (ii) Penumbuhan dan pengembangan kelompok tani; (iii) Peningkatan kelas dan kemampuan kelompok tani; (iv) Pendampingan penyusunan RDK/RDKK. Pada tahun 2016 terdapat 1.220 unit kelembagaan petani yang terfasilitasi. b.) Pengawalan dan pendampingan penyuluh di lokasi sentra produksi pangan dicapai dengan adanya fasilitasi bagi kegiatan pendampingan proses pembelajaran dalam bentuk kursus tani dalam rangka meningkatkan kemampuan kelompok tani menerapkan teknologi (padi, jagung dankedelai). Pada tahun 2016 dari terdapat 2.000 WKPP yang terkawal dan didampingi di sentra pangan.


111

Pada tahun 2016 kegiatan fasilitasi bagi penyuluh pertanian yang mana telah terbayarkannya BOP bagi 24.996 orang penyuluh pertanian, Honor dan BOP THLTB PP bagi 19.017 orang dan penumbuhan dan pemberdayaan penyuluh swadaya sebanyak 8.000 orang. Selaian itu dilakukan juga fasilitasi bagi materi penyuluh dalam bentuk kegiatan (a) Langganan Tabloid Pertanian bagi Penyuluh Pertanian PNS; (b) Langganan Majalah Pertanian bagi Kelembagaan Penyuluhan Provinsi, Kab/Kotam dan Kecamatan; (c) Penyusunan dan Penyebarluasan Materi Penyuluhan Tingkat Provinsi; (d) Penyusunan dan Penyebarluasan Materi Penyuluhan Tingkat Kabupaten/Kota; (e) Penyusunan dan Penyebaran Media Informasi Spesifik Lokasi BP3K; dan (f) Langganan Majalah Kebijakan Pertanian bagi Kelembagaan Provinsi dan Kab/Kota. 4. Pendidikan Menengah Pertanian Capaian kegiatan utama Pendidikan Menengah Pertanian didukung oleh beberapa kegiatan yang antara lain: a. Pendidikan Menengah Bagi Generasi Muda Pertanian; b. Fasilitasi Dan Pengembangan Kelembagaan SMK-PP; c. Fasilitasi Dan Pengembangan Ketenagaan Smk-PP. Fasilitasi bagi generasi muda pertanian yang mengikuti pendidikan menengah pertanian dicapai dengan kegiatan: Peningkatan Kompetensi Generasi Muda di Bidang Perkebunan, di Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, di Bidang Peternakan, Fasilitasi Pertukaran Siswa SMK-PP ke Luar Negeri, Bantuan Praktek Siswa. Pada tahun 2016 dari terget 15.413 orang generasi muda yang mengikuti pendidikan terealisasi sebanyak 17.575 orang atau 114 %. Fasilitasi pengembangan kelembagaan menengah dicapai dengan dukungan kegiatan: Pembinaan dan Pengembagan Unit Produksi di SMK-PP, Pembinaan Penyelenggaraan Pendidikan di SMK-PP, Pengawalan Pengembangan SMK-PP Unggulan, Koordinasi Teknis Pendidikan Menengah Pertanian, Pembindaan Generasi Muda Pertanian Melalui Sakataruna Bumi, Fasilitasi Keikutsertaan SMK-PP dalam Gelar Inovasi Teknologi 2015. Pada tahun 2016 dari target 84 unit kelembagaan SMK-PP yang difasilitasi dan dikembangkan terealisasi 84 unit atau 100% Fasilitasi pengembangan ketenagaan pendidikan menengah dicapai dengan kegiatan: Pendidikan Profesi Guru Pertanian, Pengembangan Karya Ilmiah bagi Tenaga Pendidikn, Magang bagi Guru SMK Bidang Produktif, Fasilitasi Tenaga Pendidik Berprestasi, Fasilitasi Pertukaran Pendidik dan Tenaga Kependidikan ke Luar Negeri. Jumlah ketenagaan SMK-PP yang di fasilitasi dan dikembangkan mencapai 402 orang dari target 402 orang (100%).


112

5.8. Penciptaan Teknologi dan Inovasi Pertanian Bio Industri Berkelanjutan Pada tahun 2016 Badan penelitian dan Pengembangan pertanian melaksanakan satu program yaitu Program Penciptaan Teknologi dan Inovasi Pertanian Bio-Industri Berkelanjutan. Kegiatan didalamnya meliputi dua belas kegiatan utama dengan alokasi anggaran Rp. 2.161.641.308.000,-. Realisasi sampai dengan Desember 2016 sebesar 1.468.903.998.569 atau 67,95%. Rincian Kegiatan utama berikut alokasi anggaran dan realisasi masing-masing kegiatan dapat dilihat pada tabel 61. Tabel 61. Realisasi Serapan Anggaran Program Program Penciptaan Teknologi dan Inovasi Pertanian Bio-Industri Berkelanjutan, Berdasarkan Kegiatan Utama Tahun 2016.

No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

KEGIATAN Penelitian dan Pengembangan Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen Pertanian Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Lahan Pertanian Pengkajian dan Percepatan Diseminasi Inovasi Teknologi Pertanian Penelitian/Perekayasaan dan Pengembangan Mekanisasi Pertanian Penelitian/Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian Penelitian dan Pengembangan Tanaman Hortikultura Penelitian dan Pengembangan Tanaman Perkebunan Penelitian dan Pengembangan Peternakan Penelitian dan Pengembangan Tanaman Pangan Pengembangan Perpustakaan dan Penyebaran Teknologi Pertanian Dukungan Manajemen. Fasilitasi dan Instrumen Teknis dalam Pelaksanaan Kegiatan Litbang Pertanian

Total

PAGU DIPA (Rp.000)


%

63.310.653.000

61.600.686.135

97,30

38.491.979.000

37.728.117.787

98,02

164.252.168.000

152.849.952.974

93,06

755.780.865.000

699.165.155.792

92,51

40.690.156.000

37.650.530.217

92,53

38.839.352.000

37.062.658.532

95,43

118.632.221.000

112.845.850.033

95,12

144.126.346.000

138.089.890.982

95,81

120.535.245.000

113.998.526.984

94,58

163.825.271.000

158.422.603.518

96,70

29.721.016.000

28.428.418.200

95,65

247.332.866.000

207.438.831.893

83,87

1.925.538.138.000

1.785.281.223.047

92,72

Sumber: Badan Litbang Pertanian, 2016

1. Penelitian dan Pengembangan Tanaman Pangan Jumlah varietas unggul baru tanaman pangan yang dihasilkan pada TA.2016 adalah 17 VUB yang terdiri dari 6 VUB padi, 4 VUB kedelai, 1 VUB kacang hijau, 1 VUB ubijalar, 2 VUB jagung, 1 VUB sorgum, dan 1 VUB gandum. Realisasi pelaksanaan kegiatan telah dihasilkan 21 varietas unggul baru dengan rincian terdiri dari 6 VUB padi, 4 VUB kedelai, 2 VUB kacang hijau, 2 VUB ubijalar, 5 VUB jagung, 1 VUB sorgum, dan 1 VUB gandum. Sedangkan, jumlah teknologi budi daya, panen, dan pascapanen primer tanaman pangan yang telah dirakit adalah 21 paket teknologi tanaman pangan Untuk benih sumber, pelaksanaan kegiatan sampai saat ini telah dihasilkan total 232,47 ton benih sumber terdiri dari 143,73 ton benih sumber padi, 35,02 ton benih jagung dan serealia lainnya, serta 53,72 ton benih kedelai dan benih aneka kacang dan umbi.


113

2. Penelitian dan Pengembangan Tanaman Hortikultura Varietas Unggul Baru (VUB) Hortikultura terdiri dari : VUB tanaman sayuran berjumlah 4 VUB yang mana 2 VUB sudah keluar SK nya yaitu VUB Kentang Dayang SumbiAgrihort dan VUB Mentimun Hibrida Litsa 2, sedangkan 2 CVUB sudah melalui proses pendaftaran dan masih terdapat beberapa perbaikan makalah yaitu CVUB Cabai merah Besar hibrida InataAgrihorti dan CVUB Bawang Merah ViolettaAgrihorti. VUB tanaman buah tropika berjumlah 2 CVUB, yang mana melebihi target yaitu 1 VUB pepaya yang diberi nama (DapinaAgrihorti). Saat ini naskah CVUB ini sedang dalam proses perbaikan setelah di evaluasi oleh Tim Penilai dan pendaftaran Varietas Hortikultura (TP2VH). CVUB lainnya untuk tanaman buah tropika yaitu CVUB Mangga Gadung 21. Calon VUB ini telah dievaluasi dan dimuat dalam web Direktorat Perbenihan, apabila tidak ada sanggahan maka tinggal menunggu SK pelepasan varietas. VUB Jeruk sudah dilepaskan sebanyak 1 VUB dengan nama Jeruk pamindoAgrihorti. Gambar 48. Varietas Unggul Benih Bawang Merah Bauji

Pendaftaran 5 VUB tahun 2016 sedang diproses di PVTPP (Pendaftaran Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian) Kementerian Pertanian berupa VUB krisan, yaitu varietas Reena Agrihort, Zarina Agrihort, Safira Agrihort, Padmini Agrihort, dan Yozita Agrihort. 12 VUB lainnya sedang dalam proses pengusulan pendaftaran, sehingga diperkirakan sebanyak 17 VUB dari tanaman hias sudah siap. Pada tahun 2016 benih sumber Puslitbang Hortikultura terdiri dari : 42.500 G0 kentang; 36.165 kg bawang merah; 32 kg cabai; 303 kg sayuran potensial; 11.000 batang buah tropika dan subtropika serta tanaman jeruk; 4.700 planlet tanaman hias dan 440.000 stek tanaman hias dengan rincian sebagai berikut : a.

b. c.

Benih Sumber (BS) tanaman sayuran : BS kentang sebanyak 105,95 G0; BSbawangmerah sebanyak 36.172 atau; benih sumber cabai merah sebanyak 32,14 kg; Benih sumber sayuran potensial sebanyak 357,06kg Benih sumber buah tropika dan buah subtropika serta tanaman jeruk sebanyak 16.822 batang. Benihsumbertanamanhiassebanyak 5.240 planlet; Benih sumber krisan sebanyak 440.96 stek.

3. Penelitian dan Pengembangan Tanaman Perkebunan Sampai dengan akhir TA 2016 telah dihasilkan 13 varietas tanaman perkebunan (tingkat capaian 157%). Varietas unggul yang telah dilepas pada TA 2016 beserta keunggulannya adalah sebagai berikut:


114

Tebu Varietas POJ Agribun Kerinci merupakan hasil seleksi dan evaluasi tebu lokal Kerinci berdasarkan penilaian daya kepras (jumlah anakan), produksi, rendemen, sifat lepas pada pelepah daun (klenthek), preferensi petani dan luasan areal penanaman. Tidak seperti di daerah lain, tebu di kabupaten Kerinci mempunyai nilai ekonomi bagi masyarakat lokal kabupaten Kerinci untuk menghasilkan gula merah. Potensi produksi mencapai 109 ton/ha/tahun, potensi hasil gula merah rata-rata 12,03 ton gula merah/ha/tahun, dan rendemen 11-12%. Berbeda dengan di Jawa, tebu dataran tinggi di Kabupaten Gambar 49. Varietas Tebu Kerinci Propinsi Jambi dipanen secara selektif. Dengan sistim panen tebang pilih petani tidak perlu melakukan bongkar ratun. Varietas ini toleran terhadap penyakit mosaik dan cocok untuk dataran tinggi di Propinsi Jambi, Sumatera dan Aceh.

Kenaf Kenafindo 1 Agribun berasal dari galur 9011/G4-1-4-2 M Blk dan merupakan hasil seleksi populasi dasar dari persilangan G4 dengan KK60 yang dilanjutkan dengan silang balik dengan tetua G4. Potensi produksi serat 3,727 ton per ha, 18,2 % lebih tinggi dibandingkan KR15; beradaptasi luas, duri pada batang relatif sangat sedikit, moderat tahan terhadap kekeringan, moderat tahan terhadap keracunan Aluminium, rentan terhadap hama AmrascabiguttulaIshida, dan rentan terhadap serangan nematoda puru akar. Kenafindo 2 Agribun berasal dari galur IDN-09-HCAN-1272-1 dan merupakan hasil seleksi massa negatif dari aksesi IDN-09-HCAN-1272. Potensi produksi serat 3,521 ton per hektar, 11,7 % lebih tinggi dibanding KR 15; beradaptasi luas, moderat tahan terhadap kekeringan, tahan terhadap keracunan Aluminium, rentan terhadap hama AmrascabiguttulaIshida, dan rentan terhadap serangan nematoda puru akar. Jet 1 Agribun berasal dari klon IDN-09-JCUR-0184, potensi produksi biji kering 2.331,35 kg dengan rata-rata 1.085,87 kg/ha/th (37,91% lebih tinggi dibandingkan IP-3A), kadar minyak biji 37,44%, sesuai dikembangkan di wilayah beriklim kering. Jet 2 Agribun berasal dari klon 200711/4, potensi produksi biji kering 2.636,30 kg dengan rata-rata 1.078,70 kg/ha/th (37,00% lebih tinggi dibandingkan IP-3A) berkadar minyak35,80%, sesuai dikembangkan di wilayah beriklim kering. Dengan keunggulan minyak bijinya yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan


115

baku Biofuel dan kemampuannya untuk dikembangkan di wilayah beriklim kering, maka kedua varietas unggul jarak pagar ini berpotensi untuk dikembangkan di wilayah Indonesia Timur yang beriklim kering, khususnya daerah-daerah yang masih kekurangan pasokan listrik, karena biofuelnya dapat dimanfaatkan untuk mesin pembangkit listrik. Sisal Varietas H 11649 ini memiliki potensi produksi serat kering per ha per tahun4.728 – 5.964,763 kg, peka terhadap penyakit Fusariumsp. Varietas ini dapat dikembangkan pada berbagai jenis lahan.

Kelapa Kelapa Dalam Sri Gemilang berasal dari Kabupaten Indragiri Hilir, adaptif pada lahan pasang surut. Potensi produksi kopra > 3 ton/hektar/tahun, kadar minyak 65,19%, protein 8,96%, galaktomanan 1,7%, fosfolipid 0.04%. Kadar minyak, protein dan galaktoman relatif lebih tinggi dari varietas yang telah dilepas sedangkan kadar fosfolipid lebih rendah atau sama dengan varietas unggul lainnya. Hasil observasi menunjukkan tidak ditemukan serangan hama Sexavasp dan Brontispasp, terdapat serangan hama Oryctessp dan Aceryasp dengan tingkat serangan rendah/ringan. Tidak ditemukan gejala serangan penyakit utama gugur buah dan busuk pucuk serta SteemBleeding. Potensi benih untuk pengembangan atau peremajaan + 39.200 butir per tahun. Varietas ini telah menyebar di daerah Parit SialangKrubuk, Desa Hidayah, Kecamatan Pelangiran, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Kelapa Puan Kalianda termasuk tipe kelapa Dalam dengan karakteristik morfologi yang lebih besar dibandingkan kelapa kopyor tipe Genjah asal Pati, Jawa Tengah. Ukuran buah relatif besar dan kuantitas endosperm lebih banyak dibanding buah kelapa Genjah kopyor Pati. Kandungan lemak tak jenuh dan asam laurat daging buahnya lebih tinggi dibanding kelapa Genjah kopyor Pati. Kuantitas daging buah kelapa kopyor Kalianda bervariasi antara skor 1-9, lebih tinggi dibanding kelapa Genjah Kopyor Pati yang hanya memiliki skor 1-6. Kadar gula total berkisar dari 1.6-2.4 %, protein 0.24-2.55 % dan lemak total 12,1216.46 %. Jumlah Pohon Induk Terpilih (PIT) sebanyak 123 pohon, memiliki potensi benih sebanyak 6.657 butir. Jumlah total benih kopyor alami (heterozigot) pertahun sebanyak 10.731 butir dapat digunakan untuk pengembangan pada lahan seluas 53 ha. Varietas Kelapa Puan Kalianda sudah menyebar di wilayah Provinsi Lampung dan sekitarnya. Potensi penyebaran pada sentra produksi kelapa di wilayah Sumatera.


116

Pala Pala Fak-fak memiliki habitus tanaman relatif lebih tinggi dan besar, daun lebih panjang dan lebih lebar dibanding pala lainnya. Tinggi tanaman berkisar 15 – 23 meter, lingkar batang 90 – 150 cm., lebar kanopi 2.5m – 3.9m jumlah lingkaran percabangan dalam batang tanaman 11 - 27 dan jumlah cabang dalam satu lokus adalah 3 – 6 buah. Bentuk daun lonjong langsing sampai lonjong agak lebar. Biji pala Fakfak berbentuk lonjong panjang dengan variasi lonjong agak langsing atau agak gemuk. Bagian pangkal biji lebih lebar dari bagian ujung biji, bobot biji basah per butir > 10 gram, jumlah biji basah per kg basah dari berbagai PIT adalah 60 – 76 butir. Bunga (fuli) lebih tebal yang merupakan ciri khas pala fakfak. Kandungan minyak atsiri biji pala tua 2,71 – 5,37%. Kadar oleoresin biji 14 %, dan oleoresinfuli 13,0 – 15,2 % .

Serai Dapur Varietas Sitralina 1 Agribun berasal dari aksesi Cyci 009 hasil seleksi serei dapur yang berasal dari DIY. Produksi bobot kering 3.67 g, mutu (kadar minyak 0.31% dan sitral 74.81%) dan memiliki dua karakter pembeda yaitu ujung batang daun yang melengkung dan lebar daun yang sempit dan kaku. Habitus agak merumbai pada ujung, panjang daun (cm) 52.42-78.58, lebar daun 0.951.25 cm, tebal daun 0.34-0.42 cm, warna batang abu-abu keunguan/GPG 183 D, karakteristik mutu 0.31 %, kadar cytrall 74.81 %. Bobot basah batang per rumpun 6.07 kg, bobot kering batang per rumpun 3.67 g, produktivitas batang basah 2.74 ton/ha, produktivitas minyak 110 kg/ha. Beradaptasi baik di dataran rendah sampai tinggi.

Temulawak Xanthorina 1 dan 2 Pengembangan temulawak mendatang diarahkan ke lahan marjinal karena pengunaan lahan subur bersaing dengan komoditas pangan dan hortikultura. Oleh karena itu koleksi plasma nutfah dari berbagai daerah dan koleksi yang telah ada dan dipunyai Balittro (sebanyak 28 nomor aksesi) dilakukan seleksi untuk memperoleh nomor-nomor yang potensial yang cocok untuk dibudidayakan di lahan marginal. Sebanyak enam nomor seleksi kemudian telah dilakukan uji adaptasi di tiga lokasi yaitu di Cibinong, Banten dan Bantul selama dua musim tanam selama tahun 2012-2014. Potensi produksi nomor-nomor harapan


117

tersebut adalah 22-28 ton/ha. Potensi produksi tiga varietas temelawak yang sudah dilepas adalah (13,7 – 33,1 ton/ha).

Kakao Varietas BL 50 Kakao unggul di Kabupaten Lima puluh Kota mempunyai karakter bentuk buah berukuran cukup besar, lonjong, licin mengkilat agak beralur samar,ujung buah runcing, leher botol tidak ada, pangkal buah membulat, dengan panjang 30-35 cm, berdiamter 30-35 cm. Warna buah merah marun dan berbuah sepanjang tahun dengan jumlah buah/pohon/tahun dapat mencapai 50-90 buah/tahun. Potensi produksi/hektar/tahun 2,67 kg/pohon atau 3,3733 kg/ha/thn dengan populasi 1100 pohon/ha. PodIndex 4060 buah. Varietas ini terlihat agak tahan Busuk Buah Kakao (BBK), Agak tahan Penyakit Buah Kakao (PBK) dan agak tahan VascularSteakDieback (VSD) 4. Penelitian dan Pengembangan Peternakan Pada tahun 2016 telah dihasilkan 26 galur harapan ternak dan tanaman pakan ternak, meliputi 2 galur sapi potong, 2 galur kambing potong, 3 galur kambing perah, 3 galur domba, 4 galur ayam, 3 galur itik, 1 galur entog, 5 galur kelinci dan 3 galur tanaman pakan ternak. Pada tahun 2016 telah dihasilkan 26 galur harapan ternak dan tanaman pakan ternak, meliputi 2 galur sapi potong, 2 galur kambing potong, 3 galur kambing perah, 3 galur domba, 4 galur ayam, 3 galur itik, 1 galur entog, 5 galur kelinci dan 3 galur tanaman pakan ternak. Output yang kedua adalah 35 jenis teknologi meliputi teknologi veteriner (teknologi diagnosis, vaksin dan obat, teknologi informasi epidemiologi dan inovasi teknologi pengendalian penyakit hewan strategis; teknologi pakan; teknologi budidaya ternak dan teknologi reproduksi Output yang ketiga adalah 26 galur bibit unggul ternak ruminansia, ternak unggas, aneka ternak dan TPT; 14.800 ekor bibit unggul ternak serta 24.000 batang bibit TPT. 5. Penelitian dan Pengembangan Tanaman Pengembangan Sumberdaya Genetik Pertanian

Bioteknologi

dan

Adapun rincian kegiatan dan capaian kegiatan penelitian antara lain: a.

Jumlah SDG yang Terkarakterisasi dan Terdokumentasi, realisasi anggaran sampai dengan 31 Desember 2016 sebanyak 1502 aksesi.


118

b.

Jumlah Galur Harapan Unggul Tanaman sebanyak 58 galur.

c.

Jumlah Teknologi Berbasis Bioteknologi dan Bioprospeksi, realisasi anggaran sampai dengan 31 Desember 2016 sebanyak 7 teknologi.

6. Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Lahan Pertanian Peta/informasi Geospatial Sumber Daya Lahan Pertanian, telah menyelesaikan seluruh kegiatan survey lapangan, pengeolahan data dan analisis di laboratorium dan telah dihasilkan 957 peta yang terdiri dari: 485 atlas Peta Tanah, 236 atlas Peta Kesesuaian Lahan dan 236 atlas Peta Rekomendasi Penggunaan Lahan (RPL). Sistem informasi pertanian, telah menyelesaikan seluruh kegiatan dan telah menghasilkan 10 sistem informasi pertanian. Teknologi pengelolaan lahan, air, iklim, dan lingkungan pertanian mendukung Sistem Pertanian Bioindustri Berkelanjutan, telah menyelesaikan seluruh kegiatan penelitian dan telah menghasilkan 33 teknologi. Formula (pupuk anorganik, pupuk organik, pupukhayati, pembenah tanah, dan pestisida) dan produk pertanian (perangkat uji dan instrumen lainnya)yang ramah lingkungan; telah melakukan seluruh kegiatan penelitian, dan telah menghasilkan 6 formula. 7. Penelitian/Perekayasaan dan Pengembangan Mekanisasi Pertanian Sasaran utama kegiatan penelitian, perekayasaan dan pengembangan mekanisasi pertanian adalah dihasilkannya teknologi mekanisasi pertanian yang dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi, pemanfaatan sumberdaya pertanian serta peningkatan kualitas dan nilai tambah produk dan limbah pertanian dengan harga dan kualitas bersaing, berbahan baku lokal, ramah lingkungan dan berhasil guna. Berikut rincian teknologi mekanisasi mendukung program strategis Kementan yaitu : 1. Rekayasa dan Pengembangan Mesin untuk Penyiapan Lahan Rawa Pasang Surut. 2. Rekayasa Prototipe Mesin Tanam Padi Jajar Legowo Tipe Mini untuk Lahan Sempit dan Berbukit. 3. Rekayasa Prototipe Mesin Panen Padi Tipe Mini Combine Harvester untuk Lahan Rawa Pasang Surut. 4. Pengembangan Basis Data dan Pemetaan Mekanisasi Produksi Padi, Jagung dan Kedelai. 5. Rekayasa dan Evaluasi Prototipe Mesin Panen Jagung Tipe Kombinasi (Corn

Combine Harvester). 6. Pengembangan Mesin Panen Tebu di Lahan Kering. 7. Pengembangan Paket Teknologi Alsin untuk Penerapan Core Sampling di Pabrik Gula. Laporan Tahunan Kementerian Pertanian Tahun 2016

119

8. Rekayasa dan Pengembangan Komponen Dasar dan Manajemen Manufacture Teknologi Inovasi Prototipe Mini Combine Harvester dan Jarwo Transplanter. 9. Rekayasa dan Pengembangan Penggilingan Padi Mobile untuk Peningkatan rendemen dari 56% menjadi 62%. 8. Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen Pertanian Indikator teknologi pascapanen (penanganan dan pengolahan) (Target 21 teknologi, Realisasi 21 Teknologi). Indikator ini dicapai melalui kegiatan sebagai berikut : a. Bioindustri Padi Terpadu Menghasikan Beras Premium, Beras IGr, Pupuk Silika dan Biopestisida untuk Meningkatkan Nilai Tambah Ekonomi (Target 2 teknologi; Realisasi 2 teknologi). b. Integrasi Teknologi Hulu Hilir untuk Pangan Pokok dan Pakan pada Bioindustri Jagung (Target 2 teknologi; Realisasi 2 teknologi). c. Penanganan Cabai Segar dan Pengolahan Bawang Merah Menuju Swasembada Nasional (Target 3 Teknologi; Realisasi 3 teknologi). d. Pengembangan Produksi Gelatin Dari Limbah Pemotongan Ternak dan Biosensor untuk Deteksi Cepat Kesegaran Daging (Target 2 Teknologi; Realisasi 2 Teknologi). e. Teknologi Enzimatis dan Purifikasi untuk Meningkatan Rendemen Gula Kristal dan Kualitas Gula Cair Tebu (Target 2 Teknologi; Realisasi 2 Teknologi). f. Teknologi Produksi Starter Kering Fermentasi dan Formula Cokelat Granul Instan untuk Peningkatan Flavor dan Nilai Tambah Kakao (Target 2 Teknologi; Realisasi 2 Teknologi). g. Teknologi Proses Produksi Enzim Lignoselulase dari Mikroba Indigenous untuk Bioetanol (Target 2 Teknologi; Realisasi 2 Teknologi h. Teknologi Kemasan Aktif Antietilen-Antimikroba dengan Atmosfer Termodifikasi untuk Memperpanjang Umur Simpan Buah Tropis Potensial Ekspor (Target 2 Teknologi h. Teknologi Penanganan dan Pengendalian Kontaminan Mikotoksin pada Pala dan Kakao (Target 2 Teknologi; Realisasi 2 Teknologi). 9. Penelitian/Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Gambar 50. Raker PSEKP Kementan Laporan Tahunan Kementerian Pertanian Tahun 2016

Kegiatan Utama PSEKP pada TA. 2016 meliputi: (1) Kegiatan penelitian sosial ekonomi dan kebijakan pertanian; dan (2) Jalinan kerjasama penelitian; dan (3) Penerbitan publikasi ilmiah (media cetak dan website). Kegiatan penelitian 120

sosial ekonomi dan kebijakan pertanian bertujuan menghasilkan 22 rumusan rekomendasi kebijakan pertanian : (a) mendukung komoditas tanaman pangan strategis dengan 10 target rekomendasi kebijakan; (b) mendukung komoditas tanaman hortikultura strategis dengan 1 target rekomendasi kebijakan; (c) mendukung komoditas ternak strategis dengan 1 target rekomendasi kebijakan; (d) terkait dengan isu-isu komoditas strategis dengan 7 target rekomendasi kebijakan; dan (e) terkait dengan isu-isu komoditas unggulan lainnya dengan 3 target rekomendasi kebijakan. Sementara itu target untuk jalinan kegiatan kerjasama penelitian yaitu 2 kerjasama penelitian dan target untuk penerbitan publikasi ilmiah adalah 18 penerbitan media cetak dan website. 10. Pengkajian dan Percepatan Diseminasi Inovasi Teknologi Pertanian

Teknologi Spesifik Lokasi Komoditas Strategis Secara rata-rata, capaian fisik teknologi spesifik lokasi hingga triwulan IV mencapai 112,9% “Teknologi Spesifik Lokasi” lingkup BBP2TP meliputi: (a) Koordinasi Pengelolaan Sumberdaya Genetik (SDG) dan (b) Pengkajian Inhouse. a. Koordinasi Pengelolaan Sumberdaya Genetik (SDG) Kegiatan SDG di sebagian besar BPTP sudah melakukan karakterisasi komoditas dan evaluasi komoditas. Namun, perakitan dan pendaftaran varietas lokal belum semua dilakukan. Pada kebun koleksi sudah ada penambahan koleksi tanaman dan sudah ditata dengan cukup baik. Dalam kegiatan konsorsium SDG ini BBP2TP telah menyerahkan 864 materi genetik yang berasal dari 25 BPTP/LPTP kepada BB-Biogen untuk disimpan di Bank Gen Badan Litbang Pertanian. Komisi daerah SDG sudah terbentuk di 29 provinsi, kecuali Aceh, Maluku Utara, DKI, Sulawesi Tengah dan Kepulauan Riau. Workshop penulisan KTI khusus kegiatan SDG berhasil menghasilkan 53 buah naskah dan naskah sudah diperbaiki oleh semua peserta sesuai dengan saran dari evaluator. Untuk itu, telah disusun Buku Bunga Rampai dengan judul “Potensi Sumber Daya Genetik Tanaman dan Ternak untuk Mendukung Pembangunan Pertanian” yang berisi 21 buah naskah. b. Pengkajian In-House Pengkajian in-house dilaksanakan rata-rata sebanyak 5 judul kegiatan di masing-masing BPTP. Kegiatan yang telah dilaksanakan sampai saat ini meliputi sosialisasi, advokasi, koordinasi dengan stakeholder terkait, kegiatan pemanenan dan pascapanen, uji laboratorium, dan penyusunan laporan akhir kegiatan. Kegiatan pengkajian di BPTP antara lain: – Teknologi budidaya padi lokal (Sigupay) untuk lahan kering dan lahan sawah di Kabupaten Aceh Barat Daya


121

– Teknologi kajian peningkatan efisiensi pemupukan melalui beberapa metode dalam upaya peningkatan produktivitas dan efisiensi usahatani jagung di NTB – Teknologi sistem usahatani kedelai di bawah tegakan kelapa dalam dan jati muda untuk mendukung program swasembada kedelai di Jawa Barat – Teknologi pengolahan cabai di DKI – Teknologi peningkatan produktivitas dan kualitas bawang merah ramah lingkungan di Jambi – Teknologi pengembangan budidaya tanaman tebu lahan kering di Kabupaten Dompu, NTB – Teknologi spesifik lokasi kakao melalui introduksi klon-klon unggul di Gorontalo – Teknologi peningkatan efisiensi reproduksi sapi melalui gertak birahi di Bali – Teknologi pengelolaan sumber plasma nuftah SDG lokal di Bangka Belitung Teknologi Strategis yang Terdiseminasikan ke Pengguna Secara rata-rata, capaian fisik teknologi yang didiseminasikan hingga triwulan IV mencapai 100%. Kegiatan “Teknologi strategis yang terdiseminasikan ke pengguna” meliputi: (1) Peningkatan komunikasi dan koordinasi kelembagaan penyuluh, (2) Peningkatan kualitas karya tulis ilmiah (KTI) hasil pengkajian dan diseminasi teknologi spesifik lokasi, (3) Koordinasi dan percepatan pengembangan Taman Agroinovasi dan Agrimart lingkup BBP2TP, (4) Koordinasi dan kajian dampak pendampingan kawasan pengembangan pertanian nasional padi, jagung dan kedelai, (5) Identifikasi calon lokasi, koordinasi, bimbingan dan dukungan teknologi UPSUS PJK, ASP, ATP dan Kementan pada komoditas utama, (6) Koordinasi dan kajian kinerja pendampingan pengembangan kawasan agribisnis hortikultura, (7) Koordinasi dan kajian kinerja pendampingan kawasan peternakan, (8) Koordinasi pendampingan dan pengawalan percepatan penerapan teknologi komoditas perkebunan rakyat, (9) Koordinasi kegiatan KATAM terpadu, (10) Pendampingan PUAP, (11) Peningkatan kinerja pengkajian dan diseminasi teknologi pertanian spesifik lokasi, (12) Koordinasi kegiatan model pengembangan inovasi teknologi pertanian bioindustri, (13) Koordinasi dan percepatan pengembangan Taman Agroinovasi dan Agrimart lingkup BBP2TP, (14) Koordinasi dan kajian dampak pendampingan kawasan pengembangan pertanian nasional padi, jagung dan kedelai, (15) Koordinasi dan kajian kinerja pendampingan pengembangan kawasan agribisnis hortikultura, (16) Koordinasi dan kajian kinerja pendampingan kawasan peternakan Produksi Benih Sumber Padi, Jagung dan Kedelai Capaian fisik kegiatan produksi benih sumber padi, jagung dan kedelai lingkup BB Pengkajian hingga Triwulan IV Tahun 2016 sebesar 1.456 ton atau 91,75% dari target, sedangkan realisasi anggaran sebesar 89,79%. Terdapat beberapa Laporan Tahunan Kementerian Pertanian Tahun 2016

122

kendala dalam pencapaian target produksi benih sumber, misalnya di Riau terdapat calon benih yang tidak lulus sertifikasi, dan di Kepri produksi tidak didaftarkan ke BPSB. Selain dua hal tersebut, sebagian besar diakibatkan oleh kondisi iklim, seperti musim kemarau yang panjang pada awal tanam dan tingginya curah hujan saat panen, adanya gangguan hama penyakit yang mengakibatkan beberapa varietas kurang optimal, proses pasca panen tidak sempurna (penjemuran tidak kering). Hal tersebut antara lain menjadi penyebab kegagalan semai/tanam, harus melakukan tanam ulang, daya tumbuh benih rendah, dan tidak lulus uji laboratorium. 10. Pengembangan Perpustakaan dan Penyebaran Teknologi Pertanian Kegiatan Pengelolaan Publikasi Hasil Litbang Pertanian menerbitkan publikasi Badan Litbang Pertanian tercetak baik yang bersifat ilmiah maupun semi ilmiah. Melalui kegiatan ini, Balitbangtantelah menerbitkan publikasi dengan realisasi output utama 195 judul artikel (102,09 persen) dari target 191 judul artikel, yaitu: a) pemberian insentif untuk 44 judul Karya Tulis Ilmiah yang terbit di jurnal internasional; b) Jurnal Penelitian dan Pengembangan Pertanian (JP3) Vol.35 No.1-4 Tahun 2016 memuat 20 judul artikel; c) Warta Litbang Pertanian Vol. 38 No. 1-6 Tahun 2016 memuat 55 judul artikel; d) Buletin Teknik Pertanian Vol.21 No.1-2 Tahun 2016 memuat 22 artikel; e) Jurnal Perpustakaan Pertanian (JP2) Vol. 25 No.1-2 Tahun 2016 memuat 10 artikel; f)IndonesianJournal of Agriculture (IJA) Vol. 8 (2) 2015 dan Vol. 9 (1) 2016 memuat 18 artikel, g)Indonesian Journal of Agricultural Science (IJAS) Vol. 17 No. 1-2, 2016 memuat 10 artikel, h)Laporan Tahunan Badan Litbangtan 2015 memuat 12 artikel dan i)4 judul buku pertanian yang dicetak ulang. Kementerian Pertanian melalui Balitbangtan telah melakukan pengembangan koleksi perpustakaan melalui pengadaan databaseonline/offline. Sampai dengan triwulan IV tambahan koleksi perpustakaan sebanyak 800 judul koleksi perpustakaan melalui pengadaan database jurnal onlineyaitu Science Direct (Agricultural and Biological Sciences; Physical Sciences and Engineering), SPRINGER Database (Life Sciences dan Biomedical Sciences) dan ACSESS (Crop, Soil, and Environmental Science). 5.9. Program Peningkatan Kualitas Perkarantinaan Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati Untuk mendukung pencapaian swasembada dan swasembada pangan berkelanjutan diperlukan upaya pencegahan masuk dan menyebarnya Hama dan Penyakit Hewan Karantina (HPHK)/ Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK) ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia. Kementerian Pertanian melalui Badan Karantina Pertanian (BARANTAN) dari tahun ke tahun senantiasa meningkatkan kualitas kinerjanya. Dalam melakukan tugas dan fungsinya BARANTAN melaksanakan program Peningkatan Kualitas karantina Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati dan mendapatkan anggaran pada tahun 2016 sebesar Rp. 894.424.353.000,dengan realisasi pada tahun 2016 adalah Rp 845.962.686.279,- (98,34 %)


123

Dalam melaksanakan program BARANTAN memiliki 6 (enam) kegiatan utama, yaitu : 1. Peningkatan Kepatuhan Kerjasama dan Pengembangan Sistem Informasi 2. Peningkatan Sistem Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani 3. Peningkatan Sistem Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati 4. Dukungan manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya 5. Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan laboratorium Uji Standard dan Uji Terap Teknik dan Metode Karantina Pertanian 6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Karantina dan Pengawasan Keamanan Hayati Berikut adalah capaian kinerja terkait outcome dan output dari pelaksanaan kegiatan utama tersebut: 1. Peningkatan Kepatuhan, Kerjasama Informasi Perkarantinaan.

dan Pengembangan Sistem

Beberapa bahan kebijakan pengawasan dan penindakan karantina hewan/karantina tumbuhan dan keamanan hayati yang telah disiapkan yang mencerminkan bidang kepatuhan sebagai berikut : 1. Kode Etik PPNS Badan Karantina Pertanian 2. Pedoman Kerja atas Perjanjian Kerjasama Barantan – TNI AD 3. Juklak/Juknis Polsus Barantan Pada tahun 2016 telah ada 42 kali kasus pelanggaran UU No 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Karantina Ikan dan Karantina Tumbuhan yang berhasil ditindaklanjuti di BKP Kelas I Mataram, BKP Kelas I Batam, BKP Kelas II Cilegon, BBKP Soekarno-Hatta, BBKP Surabaya, BKP kelas II Yogyakarta, BKP Kelas I Jambi, BKP Kelas II Tarakan dan SKP Kelas I Banda Aceh. Adapun yang telah mencapai P-21 sebanyak 17 kasus. Pada tahun 2016 beberapa peningkatan pencapaian kerjasama perkarantinaan penting terutama kerjasama internasional melalui kerjasama Bilateral, yaitu : Indonesia-Australia WGAFFC Indonesia-Australia, Indonesia-Selandia Baru WGAC Indonesia-Selandia Baru, Indonesia-Belanda, Indonesia-EU CEPA (IEU CEPA), Indonesia-EFTA CEPA (IEFTA CEPA), Indonesia-Australia CEPA (IA CEPA), Regional Comprehensif Economic Partnership - Sub Working Group on SPS (RCEP SWG-SPS); kerjasama Regional, yaitu : ASEAN China SPS Cooperation, ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Area - Sub Committee on SPS (AANZFTA SC-SPS), ASEAN-Hongkong FTA-Working Group on SPS (AHK FTA WG SPS), Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Philippines East ASEAN Growth Area (BIMP-EAGA) serta kerjasama Multilateral, yaitu : Sidang Komite SPS-WTO ke 65 dan 67, KTM WTO (Satgas G-33). Beberapa capaian sistem informasi perkarantinaan antara lain progress perbaikan dwelling time di pelabuhan besar khususnya di pelabuhan tanjung priok dengan rata-rata 0,803 jam. Selain itu Pembuatan Aplikasi E-Cert dengan Belanda, sejak September 2016 Aplikasi telah siap digunakan dan telah dilaunching oleh Menteri Perdagangan Belanda. Adapun proses pengembangan E-cert juga dilakukan dengan Australia dan New-Zealand.


124

2. Peningkatan Sistem Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani. Peningkatan sistem karantina hewan dan keamanan hayati hewani terus dilakukan dari tahun ketahun. Beberapa capaian kebijakan yang di hasilkan baik yang dalam bentuk konsep maupun yang telah implementasi tahun 2016 adalah : 1) Rancangan Permentan Tata Cara Tindakan Karantina Hewan Pengamanan Maksimum 2) Rancangan Permentan tentang TKH Pengeluaran Produk Hewan ke Luar Negeri 3) Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian Nomor: 144/Kpts/KR.110/L/01/2016 tentang Pedoman Pemantauan Daerah Sebar Hama Penyakit Hewan Karantina Tahun 2016 4) Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian Nomor: 406/KPTS/KR.150/L3/2016 tentang Petunjuk Teknis Penentuan Lokasi dan Pembangun Instalasi Karantina Hewan Untuk Ruminansia 5) Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian Nomor: 87/KPTS/KR.120/L/1/2016 tentang Petunjuk Teknis Tindakan Karantina Hewan terhadap Hewan Penular Rabies 6) Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian Nomor: 1209/KPTS/KR.110/L/8/2016 tentang Petunjuk Teknis Analisis Risiko Hama Penyakit Hewan Karantina 7) Dokumen Analisis Risiko Pemasukan Hewan yang meliputi Analisis Risiko terhadap BSE terkait Pemasukan Sapi dari Mexico dan Analisis Risiko terhadap Brucellosis terkait Pemasukan Sapi dari Sulawesi Selatan ke Kalimantan Timur 8) Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian Nomor: 1237/KPTS/KR.140/L/8/2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Tindakan Karantina Terhadap Pemasukan Karkas, Daging Dan/Atau Jeroan Ke Dalam Wilayah . 3. Peningkatan Sistem Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati Peningkatan sistem karantina tumbuhan dan keamanan hayati nabati terus dilakukan dari tahun ketahun. Beberapa capaian kebijakan yang di hasilkan tahun 2016 adalah : 1) Penyempurnaan Permentan 09 Tahun 2009 tentang Persyaratan dan Tindakan Karantina Tumbuhan Terhadap Pemasukan MP OPTK ke Dalam Wilayah RI 2) Pedoman Sistem Sertifikasi Fitosanitari Bahan Pakan Ternak Asal Tumbuhan Tujuan China 3) Dokumen Analisis Risiko Organisme Pengganggu Tumbuhan (AROPT) Benih : 106 Komoditas 4) Dokumen AROPT Non benih : 6 Komoditas 5) Dokumen Registrasi Lab Pengujian Keamanan PSAT 6) Rekomendasi Permohonan Pemasukan Agens Hayati ke dalam Wil RI Laporan Tahunan Kementerian Pertanian Tahun 2016

125

Dalam rangka dukungan akselerasi ekspor dan pengembangan akses pasar dengan Negara mitra dagang komoditas tumbuhan, antara lain sebagai berikut: 1) 2) 3) 4) 5)

Buah Buah Buah Buah Buah

Mangga, Pisang, Nanas ke Chile (Pendahuluan kunjungan delegasi) Naga ke Australia (Proses inisiasi IRA) Salak ke New Zealand (proses publik hearing stakeholder) Mangga ke Korea Selatan (penyiapan fasilitas HWT) Manggis ke China (pembahasan protokol ekspor oleh AQSIC)

4. Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Laboratorium Standard dan Uji Terap Teknik dan Metoda Karantina Pertanian Dalam rangka Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Laboratorium Uji Standar Dan Uji Terap Teknik dan Metode Karantina Pertanian beberapa output kegiatan antara lain : 1.

Telah dilakukan pengembangan metode dan uji coba laboratorium di BBUSKP yang umumnya masih dalam proses pelaksaan uji coba, yaitu : a) Pengembangan Metode Serologi dan Molekuler Untuk Deteksi Penyakit Squash Mosaic Virus Pada Jaringan dan Benih Tanaman Cucurbitae b) Uji coba metode deteksi Burkholdera glumae dari benih padi menggunakan media selektif c) Pengembangan Metode Analisis Multiresidu Pestisida pada PSAT dengan

Metode Quechers (Acetonitrile extraction) dan Ethyl Acetate Extraction menggunakan GC MS dan LC MS MS d) Deteksi Metode HA dan RT-PCR untuk Mendeteksi Penyakit AI pada Burung dan Unggas e) Deteksi Penyakit Bovine Genital Campylobacteriosis menggunakan Metode Kultur f) Deteksi Cemaran Kimia Sulfit pada Sarang Burung Walet Dengan Metode

Spectometric 2.

Telah dilakukan uji terap teknik dan metode karantina hewan, karantina tumbuhan dan keamanan hayati di Balai Uji Terap Teknik dan Metode Karantina Pertanian (BUT-TMKP), yaitu : a) Uji Terap perlakuan dingin untuk desinfestasi Bactrocera cucurbitae pada buah melon b) Perlakuan Iradiasi Sinar Gamma terhadap Penggerek Buah Mangga c) Perlakuan Ethyl formate terhadap Tungau dan Nematoda pada Bawang putih d) Uji Terap Perlakuan Sulfuryl Fluoride (SF) Pada Benih Jagung e) Perlakuan Posfin Formulasi Cair Terhadap Kutu Putih pada Buah Manggis Ekspor f) Perlakuan terhadap pakan ternak g) Teknik Pemusnahan Sesuai Animal Welfare


126

5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Karantina Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya Badan Karantina Pertanian pada tahun 2016 telah melakukan sertifikasi karantina komoditas tumbuhan dan produknya, dengan total 700.731 kali dan melakukan sertifikasi karantina komoditas hewan dan produknya, dengan total frekuensi 688.372 kali, sehingga secara keseluruhan total sertifikasi sebanyak 1.389.103 kali. Frekuensi Penerbitan Sertifikasi Karantina Hewan dan Karantina Tumbuhan Pada Tahun 2011-2016 dapat dilihat pada tabel 62. Tabel 62. Frekuensi Penerbitan Sertifikasi Karantina Hewan dan Karantina Tumbuhan Pada Tahun 2011-2016 Sertifikasi Karantina Hewan Karantina Tumbuhan TOTAL

Frekuensi Penerbitan (kali) 2011 2012 2013 417.975 443.401 413.280

2014 471.868

2015 599.700

2016 700.731

341.961

468.492

452.994

556.331

575.830

688.372

759.936

911.893

866.274

1.175.530

1.389.10 3

1.028.199

Sumber Data: Badan Karantina Pertanian, 2016

Badan Karantina Pertanian tahun 2016 telah menerbitkan sertifikasi karantina komoditas tumbuhan dan produknya dengan frekuensi: (1) impor: 91.337 kali; (2) ekspor: 135.483 kali, (3) domestik masuk: 144.176 kali, dan (4) domestik keluar 317.376 kali, dengan total sertifikat sebanyak 688.372 kali. Sedangkan frekuensi penerbitan sertifikasi untuk komoditas hewan dan produknya adalah: (1) impor: 50.801 kali, (2) 20.017 kali, (3) domestik masuk: 224.743 kali, dan (4) domestik keluar: 389.145 kali, dengan total sertifikat sebanyak 700.731 kali. Total penerbitan sertifikasi untuk komoditas tumbuhan dan hewan beserta produksinya sebanyak 1.389.103 kali. Dari hasil pemeriksaan terhadap media pembawa HPHK/OPTK maka Badan Karantina Pertanian telah mencegah masuk dan menyebarnya sejumlah HPHK/OPTK. Beberapa HPHK yang terdeteksi positif dan tercegah masuk maupun keluarnya di antar area sebagai berikut No

Temuan HPHK

MP HPHK

1 2.

Brucellosis Septichaemia Epizootica (SE) dan Brucellosis

Sapi Sapi

3. 4.

Brucellosis BVD

Sapi, Kambing Sapi

5.

Brucellosis

Sapi


Tempat Pemasukan/Pengelu aran SKP Kelas ISamarinda BKP Kelas II Kendari

BKP Kelas I Balikpapan BKP Kelas II Pangkal Pinang BKP Kelas II Palu

127

6.

T a 7. b 8. e 9. l

10

6 3 .

11.

12

Brucellosis Trypanosomosis Trypanosomosis Avian Influinza (AI) Brucellosis Brucellosis Trypanosomosis Brucellosis Trypanosomosis Bovine Anaplasmosis Bovine Babesiosis

Sapi Kuda Kerbau Unggas Dewasa Sapi Sapi

SKP Kelas II Ende

Kecil

dan

BKP Kelas I Mataram BBKP Surabaya SKP Kelas I Parepare SKP Kelas II Mamuju

- Sapi, Kerbau - Kuda,Sapid Kerbau Sapi

dan

SKP Kelas I Sumbawa Besar BKP Kelas I Jambi

Rekapitulasi Temuan Hama dan Penyakit Hewan Karantina (HPHK) Sumber: Badan Karantina Pertanian 2016

Sedangkan temuan atau deteksi positif OPTK untuk masuk dan menyebarnya ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia sebagai berikut : Tabel 64 . Rekapitulasi Temuan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK) No Temuan OPTK 1. 2. 3. 4.

5. 6. 7.

8.

MP OPTK

Negara Asal Filipina

Tempat Pemasukan BBKP Soekarno Hatta

Aphelenchoides besseyi Burkholderia glumae Helminthosporium solani Poronospora manshurica

Benih Padi Benih Padi Bibit Kentang Kedelai

Cina Scodlandia

BBKP Surabaya BBKP Tj Priok

Amerika Serikat

Pseudomonas syringae pv. syringae Pseudomonas viridiflava Tilletia laevis

Bibit Krisan

Belanda

BKP Kelas I BD Lampung, BBKP Surabaya BBKP Soekarno Hatta

Benih Kubis

Jepang

BBKP Soekarno Hatta

Gandum Biji

Argentina, Ukraina

Bungkil Kedele Gandum Biji

Argentina

BBKP Surabaya,BBKP Makassar, BKP Kelas II Cilegon BBKP Surabaya

Gandum Biji Gandum Biji

Australia Amerika Serikat

Tilletia tritici

9. Asphodelus fistulosus 10. Stenocarpella maydis


Ukraina

BBKP Surabaya,BBKP Makassar, BKP Kelas II Cilegon BKP Kelas II Cilegon BKP Kelas II Cilegon

128

11. Dasheen

Mosaic Potyvirus (DsMV) 12. Pantoea stewartii Subsp.stewartii

13. Sitophlius granarius 14. Ditylenchus dipsaci

Bibit Calla Lily Benih Jagung Manis Benih Jagung Gandum Bawang Putih

Belanda

BBKP Soekarno Hatta

Thailand

BBKP Tanjung Priok

Ukraina Cina

BKP Kelas II Cilegon BBKP Surabaya

Sumber: Badan Karantina Pertanian 2016

Pada tahun 2016, Badan Karantina Pertanian telah melakukan tindakan penahanan sebanyak 1.550 kali, tindakan penolakan sebanyak 1.399 kali dan tindakan pemusnahan sebanyak 1.253 kali, sehingga total tindakan penahanan, penolakan dan pemusnahan sebanyak 4.202 kali. Selain itu, telah juga dilakukan tindakan penahanan, penolakan dan pemusnahan kegiatan impor komoditas hewan. Total tindakan penahanan sebesar : 107.114 kg, 47.158 lembar, 22.678 ekor, antara lain yaitu: daging sapi 44.464 kg, daging unggas 24.306 kg, unggas 22.626 ekor, kulit sapi 47.158 lembar dan 1.246 kg, daging babi 1.654 kg, dan telur unggas 1.505 kg. Untuk total tindakan penolakan sebesar 21.129 kg antara lain: daging sapi 8.281 kg, daging babi 1063 kg, daging kerbau 140 kg, unggas 234 ekor, dan telur unggas 1.456 kg. Total tindakan pemusnahan sebesar 29.807 kg antara lain: daging sapi 50.407 kg, daging kerbau 960 kg, daging babi 153 kg, unggas 735 ekor, kulit sapi 447 kg, dan telur unggas 47 kg. Adapun untuk komoditas tumbuhan, total tindakan penahanan komoditas tumbuhan impor sebesar 68.452.367.386 kg, total tindakan penolakan 6.754.757 kg, dan total tindakan pemusnahan 61.958.896 kg. Untuk tindakan penahanan meliputi antara lain: gandum biji 31.501.575.000 kg, kedele 3.130.110.000 kg, dan buah segar 7.814.738.340 kg. 5.10.

Program Pengawasan Kementerian Pertanian

dan

Peningkatan

Akuntabilitas

Aparatur

Keberhasilan pembangunan sektor pertanian yang menjadi tanggungjawab Kementerian Pertanian, disamping ditopang fungsi perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan, juga harus didukung fungsi pengawasan yang efektif. Inspektorat Jenderal selaku Aparat Pengawas Intern Pemerintah Gambar 51. Menteri Pertanian membuka (APIP) merupakan lembaga pengawasan kegiatan Penerapan Revolusi Mental internal yang memiliki peran sangat strategis dalam mendukung keberhasilan pembangunan pertanian. Inspektorat Laporan Tahunan Kementerian Pertanian Tahun 2016

129

Jenderal menjalankan fungsi kontrol terhadap pelaksanaan program dan kegiatan di internal Kementerian Pertanian. Kontribusi Inspektorat Jenderal dalam pembangunan pertanian yang dilaksanakan oleh Kementerian Pertanian ditunjukkan dengan pemberian saran dan rekomendasi strategis untuk perbaikan tata kelola keuangan dan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan pertanian, pengelola program (Eselon I) dan pengelola kegiatan (Eselon II). Pemberian rekomendasi strategis diarahkan pada on going process, sehingga perbaikan proses pembangunan pertanian dapat segera dilakukan oleh penggelola program dan kegiatan. Melalui rekomendasi strategis yang diberikan, diharapkan mampu mengiliminir risiko pembangunan pertanian di lapangansehinggaberdampak pada pencapaian hasil. Rekomendasi strategis tersebut dihasilkan melalui serangkaian kegiatan pengawasan intern berbasis risiko dan berbasis capaian (audit, reviu, pengawalan, evaluasi dan pengawasan lainnya) yang juga diarahkan pada pengawasan. Dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian sampai dengan Desember 2016, Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian diperkuat oleh 301 pegawai dengan rincian sebagai berikut : 163 orang (54%) fungsional Auditor, 12 orang (4%) fungsional tertentu (fungsional kepegawaian, fungsional perencana, arsiparis dan pengelola PBJ), 21 orang (7%)pejabat struktural, dan 105 orang (35%) fungsional umum. Sesuai Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian Nomor B.2459/Kpts/PW.170/H/12/2015 tentang Arah Kebijakan Pengawasan Intern Kementerian Pertanian, dalam rangka efektivitas pelaksanaan program, maka Itjen Kementan menetapkan 3 (tiga) strategi pengawasan, yaitu: a. Peningkatan akuntabilitas pembangunan pertanian melalui audit program dan kegiatan tahun 2015, evaluasi program dan kegiatan tahun 2015, reviu LK tahun 2015 dan 2016, reviu RKA-KL tahun 2016 dan 2017, pemantauan program dan kegiatan tahun 2016, dan pengawalan program dan kegiatan tahun 2016; b. Peningkatan Maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) melalui diagnostic assessment SPIP, pemetaan kapasitas SPIP, pembinaan SPIP, dan evaluasi penerapan SPIP; c. Peningkatan kapabilitas Inspektorat Jenderal melalui peningkatan kompetensi dan ketaatan pada standard dan SOP berbasis risiko, peningkatan kapasitas information and communication technology (ICT), dan peningkatan sarana prasarana. 1. Program Pengawasan dan Realisasinya Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian selaku institusi yang berwenang melaksanakan kegiatan bidang pengawasan intern di lingkup Kementerian Pertanian, senantiasa bekerja secara optimal sesuai tugas dan fungsi yang di embannya dengan memperhatikan kondisi/kebutuhan organisasi yang ada dalam rangka mendukung optimalisasi pencapaian tujuan dan target/sasaran Kementerian Pertanian, melalui pelaksanaan kegiatan pengawasan yang terpadu dan terukur, seperti terlihat pada table berikut:


130

Tabel

65. Program Kerja Pengawasan dan Realisasinya Berdasarkan PKPT T.A. 2016 PKPT Target

No

Kegiatan Pengawasan

1 2 3

Audit Kinerja Pusat dan Daerah Audit T ujuan T ertentu Audit Investigasi

4

Reviu Laporan Keuangan T ingkat Unit Akuntansi Pengguna Anggaran (UAPA)

5 6 7 8

Reviu RKAKL T A 2017 Evaluasi SAKIP Pendampingan/Pengawalan Kegiatan Pengawasan Lainnya

Jumlah OP

Jumlah Anggaran OP yang diaudit

Realisasi Jumlah OP

Jumlah Anggaran OP yang diaudit

198

2,013,126,791,326

176

1,708,658,176,501

52

3,820,128,500

101

8,258,565,073

21

2,775,146,000

21

990,163,150

24

64,144,584,452,000

12

32,072,292,226,000

24

44,214,246,984,000

12

22,107,123,492,000

24

64,144,584,452,000

12

32,072,292,226,000

154

11,531,089,115,597

158

11,529,997,783,200

631

14,261,495,199

908

32,525,736,362

Keterangan: OP= Obyek Pengawasan

Berdasarkan data pada tabel diatas, terlihat bahwa Itjen Kementan telah melakukan audit kinerja terhadap total dana OP senilai Rp1.708.658.176.501atau 100,09% dari target yang ditetapkan sebesar Rp2.013.126.791.326. a. Audit Kinerja (Audit Pengadaan Barang/Jasa) Audit Kinerja merupakan pemeriksaan yang bersifat operasional untuk menilai kinerja dari satuan kerja (satker) melalui indikator efisiensi, efektivitas, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Itjen Kementan pada tahun 2016 telah melaksanakan kegiatan audit kinerja dan audit barang/jasa penugasanpada satker pengelola dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan lingkup Kementan yang tersebar di 33 provinsi. Terlihat pada tabel 1, bahwa dari target rekomendasi sebanyak 638 rekomendasi tertera di dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) tahun 2016, tercapai sebanyak 1.454 rekomendasi (227,90%). Demikian halnya dengan realisasi capaian besaran dana OP yang diaudit belum mampu memenuhi target yang ditetapkan. Berdasarkan data pada tabel 1, target anggaran OP terperiksa sebesar Rp2.013.126.791.326 belum tercapai seluruhnya, mengingat realisasi pemeriksaan anggaran OP hingga akhir tahun mencapai Rp1.708.658.176.501 (84,88%). Tahun 2016 Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian telah melaksanakan kegiatan audit kinerja dengan realisasi sebanyak176OP dari target sebanyak 198 Obyek Pengawasan (OP) pada dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan lingkup Kementan yang tersebar di 33 provinsi.Bahwa realisasi capaian OP sebanyak total 176satker telah mencapai target yang ditetapkan dalam Rencana Kerja. b. Audit Tujuan Tertentu Sesuai dengan Permentan No.43 Tahun 2015, fungsi Inspektorat Investigasi antara lain: pengawasan dengan Tujuan Tertentu (Audit Investigatif dan Audit Tujuan Tertentu), dan Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, meliputi: Pembinaan Tekad Anti Korupsi dan Pembinaan Maturitas Penyelenggaraan Laporan Tahunan Kementerian Pertanian Tahun 2016

131

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), serta Penilaian Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI-WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). Capaian kinerja kegiatan pengawasan dengan Tujuan Tertentu, sebagai berikut: Tabel 66. Hasil Audit dengan Tujuan Tertentu Tahun 2016

Sumber: Itjen, 2016

Berdasarkan tabel di atas dikemukakan bahwa capaian kinerja kegiatan audit tujuan tertentu tahun 2016 telah menetapkan temuan senilai Rp2.275.567.309,34 dengan tindaklanjut senilai Rp1.176.571.541,34 sehingga masih tersisa saldo senilai Rp1.098.995.768,00 (48,30%). Tabel 67. Hasil Audit Investigasi Tahun 2016

Sumber: Itjen, 2016


132

Berdasarkan tabel di atas dikemukakan bahwa capaian kinerja kegiatan audit investigasi tahun 2016 telah menetapkan temuan senilai Rp3.421.507.355,54 dengan tindaklanjut senilai Rp1.108.766.035,54 sehingga masih tersisa saldo senilai Rp2.312.741.320,00 (67,59%). c. Reviu Laporan Keuangan Reviu bertujuan untuk membantu terlaksananya penyelenggaraan akuntansi Laporan Keuangan (LK) Kementerian Pertanian, dan memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi keandalan dan keabsahan informasi LK Kementerian Pertanian serta pengakuan, pengukuran, pelaporan transaksi sesuai dengan SAP kepada Menteri, sehingga dapat menghasilkan Laporan Keuangan Kementerian Pertanian yang berkualitas.Metodologi reviu laporan keuangan Kementerian Keuangan dilakukan secara paralel dengan pelaksanaan anggaran dan penyusunan laporan keuangan serta dengan menggunakan pendekatan berjenjang mulai dari UAKPA/B, UAPPA/B-W dan UAPPA/B-E1. Reviu dititikberatkan pada akun laporan keuangan yang mempunyai potensi tinggi terhadap kesalahan pencatatan transaksi keuangan. Reviu Laporan Keuangan dilakukan terhadap 49 laporan dengan hasil reviu antara lain unit Eselon I masih belum seluruhnya menerapkan PP No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, khususnya dalam merekonsiliasi internal UAPPA/B-E1 antara SAIBA dan SIMAK-BMN, terjadinya perbedaan nilai kas di bendahara pengeluaran, penyerahan belanja barang 526 belum seluruhnya didukung dengan BAST dari UAPP/B-E1 dan transfer masuk aset tetap dari satker in-aktif belum disajikan dalam catatan atas laporan BMN. d. Evaluasi SAKIP Tujuan dilaksanakannya reviu atas laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah membantu penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan data/informasi kinerja Instansi Pemerintah sehingga dapat menghasilkan Laporan Kinerja yang berkualitas. Berdasarkan table dibawah ini, persentase rata-rata hasil evaluasi SAKIP Eselon I senilai 77,20% (BB = Sangat baik). Tabel 68. Hasil Penilaian Kegiatan Evaluasi SAKIP Tahun 2016


133

Beberapa hal yang menjadi perhatian dari hasil evaluasi SAKIP adalah menyelaraskan sasaran secara berjenjang antara Renstra – PK – RKT, serta sasaran antara tingkat eselon II dengan eselon Idan tingkat kementerian;dalam penyusunan indikator utama tingkat eselon I perlu memasukkan indikator eselon II dibawahnya sebagai dasar pengukuran kinerja yang ditetapkan dalam Renstra dan PK; serta melakukan pemantauan berkala terhadap capaian target yang telah ditetapkan. e. Pengawalan/Pendampingan Kegiatan pengawalan/pendampinganyang dilakukan Itjen bertujuan untuk membantu terealisasinya kegiatan strategis di mitra kerja sesuai ketentuan, dengan tetap menjunjung tinggi norma& ketentuan standar audit dan kode etik auditor. Tabel 69. Hasil Kegiatan Pengawalan Tahun 2016

Permasalahan umum yang telah diidentifikasi pada kegiatan pengawalan yaitu pimpinan satker/penanggungjawab kegiatan belum menerapkan SPI, PPK belum mempunyai sertifikasi keahlian pengadaan barang/jasa, PPK dan tim teknis tidak cermat dalam menetapkan HPSdan rancangan kontrak,informasi internal yang berkaitan dengan faktor-faktor penghambat keberhasilan belum diidentifikasi dan belum dilaporkan secara teratur kepada pimpinan, serta terdapat kekeliruan pemberian scoring pada saat verifikasi calon petani (CP)/calon lokasi (CL). f. Kegiatan Pengawasan Lainnya Kegiatan pengawasan lainnya diselenggarakan Itjen Kementan dalam 2 (dua) bentuk yaitu: a. Sosialisasi Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/PROTANI. Kegiatan ini dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu: 1) Provinsi Jawa Barat bertempat di Bogor pada tanggal 25 april 2016 sampai dengan 26 april 2016 diikuti sebanyak 225 peserta. 2) Provinsi DIY dilaksanakan pada tanggal 10 - 12 Mei 2016 diikuti sebanyak 312 peserta atau 104% dari target sebanyak 300 peserta. Laporan Tahunan Kementerian Pertanian Tahun 2016

134

3)

Provinsi DKI Jakarta bertempat di Auditorium Kementerian Pertanian pada tanggal 15 - 17 November 2016 diikuti sebanyak 386 peserta. b. Penilaian Zona Integritas (ZI) menuju WBK dan Wilayah Birokrasi Bebas Bersih dan Melayani (WBBM). Penilaian ZI-WBK-WBBM tahun 2016 dilaksanakan pada 55 unit kerja pusat dan daerah. berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan pada 55 unit kerja, sebanyak 41 unit kerja atau 74,55% dinyatakan dengan predikat WBK, dan sebanyak 9 unit kerja atau 16,36% dinyatakan dengan predikat WBBM, sedangkan sebanyak 5 unit kerja atau 9,09% belum memenuhi kriteria WBK-WBBM.

2. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Itjen Kementan telah melakukan pemantauan data hasil audit, baik hasil audit intern yakni audit kinerja, audit investigasi, maupun audit tujuan tertentu dan hasil audit ekstern yang dilakukan oleh BPK-RI maupun BPKP yang meliputi temuan awal, tindak lanjut dan saldo akhir temuan. a. Pemantauan Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI Rekomendasi hasil pemeriksaan BPK-RI yang dipantau sampai dengan bulan Desember Tahun 2016 adalah sebanyak 970 atau bertambah sebanyak 97 rekomendasi dari posisi Resume Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan per tanggal 31 Desember 2015 seperti terlihat pada tabel berikut : Tabel 70. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Tahun 2016

Sumber: Itjen, 2016

Berdasarkan tabel diatas, dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan yang Telah Sesuai Terdapat tindak lanjut hasil pemeriksaan yang telah sesuai Tahun 2016 sebanyak 568 rekomendasi (58,56%) dengan nilai Rp351.104,27 juta Laporan Tahunan Kementerian Pertanian Tahun 2016

135

meningkat senilai Rp2.471,88 juta dari semester sebelumnya yaitu rekomendasi senilai Rp2.075,31 atas Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kementerian Pertanian TA 2015, senilai Rp180,50 juta atas Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan pada Sustainable Management 0f Agricultural Research and Technology Dissemination (SMARTD) Project Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2015 dan senilai Rp216,07 atas Laporan Hasil Pemeriksaan Pengelolaan Pendapatan Negara Bukan Pajak Tahun Anggaran 2014 pada Badan Karantina Pertanian Kementerian Pertanian.

2) Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan yang Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut Terdapat tindak lanjut hasil pemeriksaan yang belum sesuai dan dalam proses tindak lanjut s.d. Semester II Tahun 2016 adalah sebanyak 282 rekomendasi (29,07%) dengan nilai Rp16.813,60 juta meningkat senilai Rp1.115,02 juta, dengan uraian sebagai berikut: a) Sejumlah Rp737,66 juta dari LHP atas Laporan Keuangan Kementerian Pertanian TA 2015. b) Senilai Rp150 juta merupakan sisa kelebihan transfer dana bantuan sosial uang di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang belum ditransfer ke kas Negara. c) Senilai Rp35,27 juta merupakan rekomendasi setoran atas pemahalan harga pengadaan pupuk NPK, sapi brahman cross, dan benih kapas. d) Senilai Rp257,10 juta merupakan rekomendasi untuk menarik kekurangan volume dan pungutan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan. e) Kekurangan penerimaan PNBP senilai Rp295,29 juta. f) Sejumlah Rp376,55 juta dari LHP

Sustainable Dissemination

Laporan Keuangan

Management of Agricultural Research and Technology (SMARTD) Project Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2015 yaitu kekurangan volume pekerjaan konstruksi pembayaran pengadaan peralatan laboratorium terpadu Balai Penelitian Tanaman Sayuran (Balitsa). g) Sejumlah Rp815 ribu terhadap kekurangan PNBP dari Laporan Hasil Pemeriksaan atas Pengelolaan Pendapatan Negara Bukan Pajak Tahun Anggaran 2014 pada Badan Karantina Pertanian Kementerian Pertanian.

3) Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan yang Belum Ditindaklanjuti Terdapat 78rekomendasi (8,04%) dengan nilai Rp905,012 jutayang belum ditindaklanjuti, diantaranya: a) Sebanyak 17 dari 56 rekomendasi senilai Rp861,60 juta yang berasal dari LHP atas Laporan Keuangan Kementerian Pertanian TA 2015.


136

b) Sebanyak 12 dari 23 rekomendasi yang berasal dari LHP PDTT atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan BA 999.07 (Belanja Subsidi Pupuk) TA 2014. c) Sebanyak 11 dari 13 rekomendasi yang berasal dari Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja Atas Pengelolaan Penyaluran Pupuk Bersubsidi TA 2013 s.d Semester I 2015 pada Kementerian Pertanian, Dinas Pertanian Provinsi/Kabupaten/Kota, dan Instansi Terkait Lainnya di Wilayah Provinsi DKI Jakarta, Aceh, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Lampung, Jambi, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan.

4) Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan yang Tidak Dapat Ditindaklanjuti Terdapat 42 rekomendasi dengan nilai Rp215.420,63 juta yang tidak dapat ditindaklanjuti. b. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Audit BPKP Tabel 71. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Tahun 2016

Sumber: Itjen, 2016

Dari tabel diatas, jumlah hasil pemeriksaan BPKP dengan total temuan sebesar Rp30.828.720.162,45 dan telah ditindaklanjuti sebesar Rp24.777.573.782,68, sehingga masih terdapat sisa temuan yang belum ditindaklanjuti sebesar Rp6.051.146.374,77 atau 19,63%. c. Pemantauan TindakLanjut Hasil Audit Inspektorat Jenderal Sesuai dengan data tahun 2016 tersaji pada tabel dibawah ini, jumlah temuan kerugian negara hasil audit kinerja yang dilakukan oleh Itjen Kementan senilai Rp322.838.744.557,38, temuan tersebut telah ditindaklanjuti senilai Rp266.894.448.557,54, sehingga masih terdapat saldo temuan yang belum ditindaklanjuti senilai Rp55.944.295.999,84.


137

Tabel 72. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Tahun 2016

Sumber: Itjen, 2016

Dan untuk melihat perkembangan hasil pemantauan tindaklanjut per tahun anggaran, dapat dilihat pada table berikut ini. Tabel 73. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Per Tahun Anggaran

Sumber: Itjen, 2016

Berdasarkan tabel diatas, nilai temuan kerugian negara pada tahun 2016 sangat rendah dibandingkan nilai temuan 4 tahun sebelumnya, namun masih menyisakan sisa tunggakan kerugian negara senilai Rp7.790.236.112,39. Secara total nilai temuan kerugian negara 5 tahun terakhir adalah senilai Rp322. 838.744.557,38 dengan tindaklanjut sebesar Rp266.894.448.557,54 (82,67%) sehingga sisa temuan kerugian negara masih terdapat sebesar Rp55.944.295.999,84 (17,33%). 5.11.

Dukungan Manajemen Kementerian Pertanian

dan

Pelaksanaan

Tugas

Teknis

Lainnya

Untuk mewujudkan Visi dan Misi serta Tujuan Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian, maka dilaksanakan program dan kegiatan yang menghasilkan output, outcome, benefit dan manfaat dari penyelenggaraan pelayanan manajemen dan pelayanan teknis pembangunan pertanian yang sejalan dengan prinsip tata kelola, tata penyelenggaraan dan kewenangan untuk mewujudkan Kementerian Pertanian sebagai organisasi yang efektif, efisien, dan akuntabel. Upaya-upaya yang telah dilaksanakan dan hasil yang Laporan Tahunan Kementerian Pertanian Tahun 2016

138

telah dicapai sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian pada Tahun 2016 adalah sebagai berikut : 1.

Koordinasi dan pembinaan perencanaan Kementerian Pertanian

Pelaksanaan program dan kegiatan fungsi perencanaan Tahun 2016 yang dilakukan oleh Biro Perencanaan sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut: a.

Pelaksanaan Kegiatan Perencanaan Wilayah 1) Penguatan Sistem Informasi Kawasan Pertanian (SIKP) Mendukung Swasembada Pangan Hasil dari analisis pemetaan kawasan pertanian yang dilakukan oleh Sekretariat Jenderal bekerjasama dengan Balai Besar Litbang Sumber Daya Lahan Pertanian, yang diakomodir dalam website SIKP, yaitu Atlas Peta Potensi Pengembangan Kawasan Padi, Jagung, Kedelai, dan Ubi Kayu Nasional skala 1:250.000 dan skala 1:50.000. Pembangunan website SIKP ini dilakukan Tim SIKP yang terdiri dari Biro Perencanaan, Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian (Pusdatin), Pusat Sosial Ekonomi dan Kabijakan Pertanian (PSEKP), serta dari Balai Besar Litbang Sumber Daya Lahan Pertanian (BBSDLP). 2) Koordinasi Perencanaan dan Implementasi Pengembangan Tanaman Pangan dan Hortikultura. Hasil dari koordinasi ini yaitu telah diterbitkan: a) Permentan Nomor: 56/Permentan/RC.040/11/2016 tentang Pedoman Pengembanagn Kawasan Pertanian, tanggal 29 November 2016 dan telah diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1832; serta b) Kepmentan Nomor: 830/Kpts/RC/040/12/2016 tentang Lokasi Pengembangan Kawasan Pertanian Nasional, tanggal 19 Desember 2016. 3) Penyusunan Rancang Bangun Model Pembangunan Pertanian di Kawasan Perbatasan Rapat koordinasi pembangunan pertanian membahas kawasan perbatasan dilaksanakan pada tanggal 13 Oktober 2016 di Auditorium Kantor Pusat Kementerian Pertanian yang dihadiri oleh Gubernur, Bupati dan Bappeda dan SKPD Lingkup Pertanian di Daerah Perbatasan dengan Narasumber Menteri Pertanian, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan Asisten Teritorial Kasad. Hasil dari rakor adalah kesepakatan bersama (MoU) antara Menteri Pertanian, Menteri Desa, pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Badan Nasional Pengelola Perbatasan, Asisten Teritorial Kasad dan Ketua Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI). 4) Penguatan Basis Data Kawasan Peternakan Capaian dari ini adalah adanya data eksisiting maupun potensi yang terkait dengan pembangunan pertanian khususnya peternakan di lingkup Kementerian Pertanian komoditas sapi potong. meliputi terselenggaranya Rapat-rapat koordinasi rutin dan insidentil dalam bentuk rapat di kantor dan konsinyasi, telah terlaksanaya supervisi, terkumpulnya data dan informasi di pusat dan daerah serta menghadiri undangan pertemuan tingkat nasional dan regional dalam rangka


139

koordinasi pelaksanaan program dan lintas sektoral dan lintas jenjang pemerintahan yang terkait pengembangan kawasan pertanian khususnya peternakan. Output telah terselesaikannya Peta Atlas Potensi Kawasan Peternakan potong Skala 1:250.000 dan telah diekspose ke Instansi/lembaga terkait yang berhubungan dengan sub-sektor peternakan, dan dijadikan sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam penyusunan perencanaan dan kebijakan baik oleh pimpinan di tingkat pusat maupun tingkat daerah. 5) Pengembangan Decision Support System (DSS) Perencanaan Pembangunan Pertanian Capaian dari ini adalah penguatan sumber daya manusia pertanian Aspek Sistem Informasi Geografis dan kewilayahan, dengan adanya seminar dan advokasi yang dilaksanakan dengan mengundang narasumber yang kompeten meningkatkan pemahaman perencana khususnya bagian Perencanaan Wilayah terhadap kebijakan nasional pembangunan pertanian dan prinsip-prinsip reformasi perencanaan dan penganggaran di bidang pertanian, meningkatnya kemampuan perencana terhadap metode, instrumen dan praktek analisis perencanaan wilayah berbasis sumberdaya lokal, meningkatnya kemampuan perencana terhadap peraturan perundangan dan manajemen pengembangan kawasan pertanian, adanya peninggkatan kemampuan sebagian perencana terhadap penguasan teknologi informasi modern yang berbasis spasial yang didapat dari Balai Diklat BIG. b. Kegiatan Penyusunan Kebijakan dan Program 1) Koordinasi Pengarusutamaan Gender Pada tahun 2016 Kementerian Pertanian telah melaksanakan pemantauan dan evaluasi yang responsif gender di delapan unit Eselon-I lingkup Kementerian Pertanian. Pemantauan dan evaluasi responsif gender bagi pelaksana dan penerima manfaat baik di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota yang pelaksanaannya secara bersama-sama dengan Eselon 1 lain. Ruang lingkup pemantauan, evaluasi dan pelaporan pada delapan responsif gender, meliputi: Sekolah Lapang-Pengelolaan Hama Terpadu (SL-PHT) Tanaman Pangan, SL-PHT Hortikultura, SL-PHT Perkebunan, Sarjana Membangun Desa (SMD), Sekolah Lapang-Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Pertanian (SL-PPHP), Desa Mandiri Pangan, Pengelolaan Irigasi Partisipatif dan Pelatihan Non Aparatur. Pada Tahun 2016 Pengarusutamaan Gender di Kementerian Pertanian mendapatkan Anugerah Parahita Ekapraya dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada peringatan Hari Ibu pada Tanggal 18 Desember 2016 di Istana Negara. 2). Koordinasi Perencanaan Tenaga Kerja Sektor Pertanian Tenaga Kerja Pertanian (petani) merupakan asset yang sangat menentukan keberhasilan pembangunan pertanian, hal ini berkaitan dengan target produksi yang telah ditetapkan. Koordinasi Perencanaan Tenaga Kerja ini telah dilaksanakan sosialisasi di 3 (tiga) provinsi untuk selanjutnya disusun telaahan tenaga kerja di Program SLPTT serta identifikasi/pengumpulan program/ strategis lingkup Kementerian Pertanian, rencana aksi (Renaksi) Ketenagakerjaan Sektor Pertanian 2015-2019. Laporan Tahunan Kementerian Pertanian Tahun 2016

140

3). Koordinasi Penanganan Perubahan Iklim Sektor Pertanian Dampak perubahan iklim (DPI) di Indonesia sangat berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat pada umumnya dan berdampak terhadap hasil pertanian pada khususnya. Efek yang sangat berpengaruh terhadap sektor pertanian akibat perubahan iklim yaitu adanya perubahaan siklus musim dari musim kemarau ke musim penghujan. Perubahan siklus ini berpengaruh terhadap hasil panen pertanian dan perkebunan yang tidak sesuai lagi dengan waktu yang direncanakan serta peningkatan jenis hama yang disebabkan oleh meningkatnya temperatur/suhu udara. 4). Penyusunan Renstra Kementerian Pertanian 2015-2019 Bentuk yang terus diupayakan dan dilaksanakan selain koordinasi adalah merencanakan, memfasilitasi, mendukung dan mengajak partisipasi masyarakat, pelaku usaha, pemerintah daerah, dan perguruan tinggi dalam melaksanakan pembangunan pertanian. penyusunan Renstra ini antara lain dengan: a) Melaksanakan koordinasi dengan Eselon 1 lingkup Kementan untuk merencanakan dan menyusun ke daerah terkait arah kebijakan pembangunan pertanian nasional sesuai program masing-masing Eselon 1. b) Memfasilitasi - koordinasi pembahasan Renstra dari masing-masing Eselon 1 dengan para nara sumber dari para pakar tentang kebijakan pertanian nasional, Staf Ahli Menteri Pertanian maupun para ahli lain yang terkait tentang kebijakan. 5). Koordinasi Penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2016 Penyusunan Perjanjian Kinerja mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Melihat pentingnya penyusunan Perjanjian Kinerja ini untuk kedepannya penyusunan PK diarahkan untuk disusun mulai dari level eselon II sampai level eselon IV, dimana berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, Perjanjian Kinerja disusun satu bulan setelah anggaran diterbitkan. 6). Rencana Kerja (Renja) Kementerian Pertanian Penyusunan Renja ini berpedoman pada Renstra dan mengacu pada prioritas pembangunan nasional dan pagu indikatif, serta memuat kebijakan, program. Renja dituangkan dalam bentuk aplikasi yang dikirimkan ke Bappenas pada akhir bulan Maret setiap tahunnya, dan birisi tentang progam, sasaran indikator, target dan alokasi. Penyusunan Renja dilakukan bersama dengan Eselon I lingkup Kementerian Pertanian terutama terkait dengan penetapan target dan alokasi anggaran. Penyusunan Renja ditetapkan berdasarkan RKP 2016 dan hasil pembahasan Trilateral Meeting. 7). Penyusunan dan Sosialisasi E-Proposal Untuk Perencanaan 2017 Sejak tahun 2013 Kementerian Pertanian dalam penyampaian proposal telah berbasis website (online). E-Proposal berbasis website ini diharapkan dapat memudahkan pengelolaan data dan informasi proposal secara efektif, efisien, Laporan Tahunan Kementerian Pertanian Tahun 2016

141

akuntabel dan transparan. Tahun 2016 merupakan tahun ke empat Kementerian Pertanian menggunakan mekanisme e-proposal sebagai sarana bagi pengusulan untuk perencanaan tahun 2017. Berbagai perbaikan telah dilakukan agar aplikasi e-proposal dapat lebih mudah digunakan dan lebih bermanfaat bagi perencanaan ke depan. 8). Musyawarah Perencanaan Pembangunan Pertanian Nasional Tahun 2016 Musrenbangtanas merupakan finalisasi dari Pra-Musrenbangtanas, dimana sebelumnya sudah tercapai kesepakatan antara pusat dan daerah terkait dengan kebutuhan, dimana kebutuhan tersebut merupakan usulan dari daerah yang disampaikan melalui e-proposal dan telah di bahas pada Pra-Musrenbangtanas. 9). Pengolahan dan Penyajian Data Pertanian Menyajikan tren capaian indikator makro pertanian tahun 2004-2016 (PDB, Tenaga Kerja, Investasi Sektor Pertanian, Neraca Perdagangan Sektor Pertanian, Nilai Tukar Petani/NTP), dan menyajikan target, luas panen, produksi dan produktivitas tujuh komoditas utama (padi, jagung, kedelai, gula, cabe, bawang merah dan daging sapi). Di samping itu juga melaksanakan Pelatihan Pengolahan Data dan Informasi yang terkoneksi dengan sistem informasi digital berbasis Web. Dengan terlatihnya para Perencana pusat dan daerah, maka data dan informasi yang dibutuhkan pimpinan dapat tersedia secara cepat, tepat dan akurat. c.

Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Anggaran 1) Tersusunnya APBN Perubahan 2016; Dokumen hasil penelitian dan reviu RKA KL APBN-P 2016; Rancangan APBN lingkup Kementan 2017; (4) Dokumen hasil revisi DIPA dan POK 2016; Terselenggaranya workshop penyusunan anggaran kementan berbasis kinerja 2017; Pembinaan teknis terkait pengelolaan anggaran, sosialisasi pedoman, percepatan serapan anggaran dan perbaikan permasalahan administrasi sistem penganggaran pertanian. 2) Terselenggaranya Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Pembangunan Pertanian Tahun 2017 yang dilaksanakan pada tanggal 4-5 Januari 2017 bertempat di Hotel Bidakara Jakarta dan dibuka oleh Presiden. Tema Rakernas adalah “Bangun Lahan Tidur untuk Meningkatkan Ekspor dengan Pembangunan Infrastruktur Pertanian”. 3) Disamping itu pengelolaan anggaran juga melakukan Workshop Percepatan Pelaksanaan Program, dan Anggaran Tahun 2016. Kementerian Pertanian bekerjasama dengan Harian Kompas dalam penyelenggaraan Forum Pertanian 2016. Forum Pertanian dilaksanakan pada tanggal 29 September 2016 bertempat di Hotel Bidakara Jakarta. Tema Forum Pertanian adalah “Peran Sektor Pertanian dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat”. Acara dibuka oleh Menteri Pertanian RI. 4) Output lainnya adalah tersusunnya Standar Biaya Keluaran (SBK) Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2017 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.02/2016 tanggal 30 Juni 2016. Standar Biaya Keluaran Kementerian Pertanian yang sudah ditetapkan sebanyak 214 SBK.


142

5) Capaian lainnya adalah tersusunnya Bahan Nota Keuangan dan Rancangan APBN 2017 Kementerian Pertanian yang berisikan: 1) Pelaksanaan program, kebijakan dan realisasi APBN 2011-2015 yang mencakup: a) Kinerja perkembangan produksi komoditas pertanian; b) Kinerja capaian indikator makro pertanian; c) Kinerja pendukung peningkatan produksi pertanian; d) Pengawasan pelaksanaan anggaran dalam rangka penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan akuntabel; dan 2). Rancangan APBN 2017 yang mencakup: a) Sasaran dan target pembangunan pertanian, b) Program dan rencana prioritas; c) Anggaran pembangunan pertanian; dan d) Rencana Penerimaan Negara Bukan Pajak. 6) Output terkait rekapitulasi jumlah DIPA Satuan Kerja lingkup Kementerian Pertanian TA 2017 sebagai dokumen pelaksanaan anggaran pembangunan pertanian baik pusat maupun daerah. Berdasarkan data jumlah DIPA Satker Kementerian Pertanian cenderung menurun setiap tahun. Tahun 2011, jumlah DIPA Satker 2.455, tahun 2012 turun menjadi 1.703 DIPA, tahun 2013 turun menjadi 1.307 DIPA Satker, tahun 2014 naik menjadi 1.440 DIPA Satker, tahun 2015 turun menjadi 1.384 DIPA Satker, dan tahun 2016 turun menjadi 1.077 DIPA Satker, namun jumlah DIPA Satker kembali naik pada saat pengurangan pagu dalam APBN-P, menjadi 1.103 DIPA Satker. Perubahan jumlah DIPA Satker mengindikasikan peluang permasalahan aset BMN, selain itu berpeluang terjadi permasalahan adanya Satker in-aktif. 7) Kegiatan koordinasi dan identifikasi anggaran subsidi, kredit program dan asuransi pertanian. Capaian dari kegiatan ini adalah rekomendasi pemanfaatan subsidi (pupuk dan benih) dan asuransi pertanian serta perencanaan anggaran subsidi (pupuk dan benih) dan asuransi pertanian. ini dilaksanakan dalam bentuk FGD (Focus Group Decision) di beberapa Kabupaten terpilih. FGD subsidi (pupuk dan benih) dilaksanakan di 4 Provinsi yaitu: Jawa Tengah (Kab. Pati dan Kab. Kendal), Sulawesi Tengah (Kab. Palu dan Kab. Sigi), Sumatera Utara (Kab. Deli Serdang dan Kab. Batubara) dan Kalimantan Selatan (Kab. Tapin dan Kab. Barito Kuala) sedangkan FGD Asuransi Usaha Tani Padi dilaksanakan di 2 Provinsi yaitu: Banten (Kab. Tangerang), Sulawesi Selatan (Kab. Gowa). 8) Penyelenggaraan Workshop Regional Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pertanian Tahun 2016. Workshop ini dilaksanakan di dua wilayah, yaitu wilayah Timur bertempat di Hotel Grand Pasundan - Bandung pada tanggal 16 – 18 Maret 2016 dihadiri oleh peserta wilayah Indonesia bagian timur sebanyak 750 orang. Sedangkan untuk wilayah barat bertempat di Hotel Grand City – Makassar pada tanggal 22 – 24 Maret 2016 dihadiri oleh peserta wilayah indonesia bagian barat sebanyak 750 orang. 9) Terbitnya Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 38/Permentan/RC.240/8/2016 tanggal 22 Agustus 2016 Tentang Revisi Petunjuk Teknis Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kedaulatan Pangan, Sub Bidang Pertanian Tahun 2016 dan terbitnya Peraturan Menteri Pertanian Nomor 66/Permentan/RC.240/12/2016 tanggal 19 Desember 2016 Tentang Petunjuk


143

Operasional Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pertanian Tahun 2017. d.

Kegiatan Evaluasi dan Pelaporan 1) Capaian kinerja evaluasi dan pelaporan tahun 2016 diantaranya adalah: (1) Dokumen pengukuran Indikator Kinerja baik triwulanan maupun tahunan; (2) Dokumen laporan bulanan Menteri, Setjen, Biro; (3) Dokumen laporan triwulanan ke Bappenas berdasarkan PP 39/2006 yang saat sekarang sudah menggunakan aplikasi e-monev; (4) Dokumen pemantauan dan evaluasi kinerja pembangunan pertanian yang di danai anggaran Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan melalui aplikasi PMK 249/2011 yang disampaikan ke Kementerian Keuangan; (5) Laporan yang dipantau oleh Kantor Staf Presiden (KSP). 2) Laporan Kinerja Tahun 2016 terdiri dari LAKIN Kementerian Pertanian, Sekretariat Jenderal dan Biro Perencanaan Tahun 2016. Penyusunan dilaksanakan pada akhir tahun 2016 sampai dengan bulan Februari 2017. LAKIN Kementerian Pertanian telah diserahkan kepada Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sesuai waktu yang ditentukan. Laporan Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. 3) Laporan pemantauan dan evaluasi kegiatan yang didanai Dana Alokasi Khusus (DAK), alokasi DAK bidang pertanian dilaksanakan dalam rangka menyediakan infrastruktur dasar di bidang pertanian. Output kegiatan ini adalah (1) Tersedianya sumber-sumber air untuk irigasi dalam bentuk bangunan embung, long storage, sumur dangkal/dalam; (2) Terbangunnya Rumah Potong Hewan, Kantor BPP, Balai Perbibitan/Perbenihan; (3) Terbangunnya desa mandiri benih, laboratorium kesehatan hewan, lumbung pangan. 4) Laporan hasil evaluasi dampak subsidi pertanian, baik subsidi pupuk, benih, subsidi program, asuransi, alat mesin pertanian, sarana prasarana air irigasi. Kegiatan ini dilaksanakan dengan pertemuan FGD dan simulasi-simulasi. 5) Tersusunnya laporan bahan pimpinan diantaranya: (1) Bahan Raker DPR; (1) Bahan Sidang Kabinet; (3) Bahan Rakor Perekonomian; (4) Bahan pimpinan lainya seperti keynote speaker, pidato, rapim, dan lain-lain.

2.

Peningkatan Kualitas Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian

Biro Organisasi dan Kepegawaian tahun 2016 telah melaksanakan kegiatan Peningkatan Kualitas Kelembagaan, Ketatalaksanaan, dan Kepegawaian Lingkup Kementerian Pertanian. Fokus kegiatan strategis dilakukan seiring dan sejalan dengan agenda reformasi birokrasi Kementerian Pertanian. Capaian kinerja kegiatan Biro Organisasi dan Kepegawaian adalah sebagai berikut : Laporan Tahunan Kementerian Pertanian Tahun 2016

144

a.

Penguatan Kelembagaan Pusat dan Daerah (UPT)

Penetapan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian telah ditindaklanjuti dengan penyusunan uraian tugas pekerjaan unit kerja eselon IV lingkup Kementerian Pertanian. Penyusunan dan pembahasan mengenai hal tersebut telah dilakukan secara intensif, yang melibatkan seluruh unit kerja eselon I lingkup Kementerian Pertanian. Hasil pembahasan telah menghasilkan 11 peraturan tentang uraian tugas pekerjaan unit kerja eselon IV lingkup Kementerian Pertanian. Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi UPT di lingkungan Kementerian Pertanian yang lebih efektif dan efisien, telah dilakukan evaluasi yang intensif atas seluruh Unit Pelaksana Teknis Eselon II lingkupKementerian Pertanian. Dasar hukum Penataan UPT Lingkup Kementerian Pertanian adalah Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Pemerintah. Pelaksanaan evaluasi organisasi UPT Kementerian Pertanian difokuskan pada UPT tingkat eselon II seperti balai besar, pusat, dan sekolah tinggi penyuluhan pertanian. Proses evaluasi organisasi dilakukan melalui kerja sama dengan Direktur Sinergi Consulting/PT Sinergi Pakarya sebagai pendamping dalam penyusunan bahan kajian evaluasi UPT Eselon II lingkup Kementerian Pertanian. Dalam rangka tindak lanjut ketentuan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Pasal 232 ayat (1)“Ketentuan lebih lanjut mengenai Perangkat Daerah diatur dengan peraturan pemerintah”, telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah tanggal 19 Juni 2016 dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/OT.010/08/2016 tentang Pemetaan Urusan Pemerintahan Bidang Pangan dan Pertanian. Peraturan ini memberikan arah dan pedoman yang jelas kepada pemerintah daerah dalam menata SKPD secara efisien, efektif, dan rasional sesuai dengan kebutuhan nyata dan kemampuan daerah masing-masing, khususnya pada SKPD bidang pertanian. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/OT.010/08/2016 digunakan sebagai penentuan besaran organisasi, untuk itu sebagai pedoman pembentukan organisasi bagi daerah telah ditetapkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, sesuai Pasal 109 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah bahwa Pedoman Nomenklatur masing-masing urusan ditetapkan oleh Menteri/Pimpinan LPNK yang membidangi urusan tersebut. b. Penguatan Ketatalaksanaan Dalam penyempurnaan sistem dan prosedur kerja di lingkungan Kementerian Pertanian, salah satu yang menjadi perhatian adalah penyusunan konsep perubahan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/7/2014 Tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Lingkup Kementerian Pertanian. Pada peraturan tersebut, proses penyusunan konsep perubahan dititik beratkan pada beberapa pasal terkait yaitu; Ketentuan Pasal 17 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: “Sekretaris Jenderal menugaskan Kepala Unit Kerja Eselon II yang membidangi hukum dan Laporan Tahunan Kementerian Pertanian Tahun 2016

145

tatalaksana untuk melakukan pemeriksaan kelengkapan dan penelaahan terhadap Rancangan Permentan dan/atau Rancangan Kepmentan. Ketentuan Pasal 18 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Dalam rangka penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Unit Kerja Eselon II yang membidangi hukum dan tatalaksana dapat mengadakan koordinasi dengan Unit Kerja Eselon I Pengusul, Unit Kerja Eselon I terkait dan instansi terkait lainnya di luar Kementerian Pertanian”. Penyelenggaraan workshop pemahaman penyusunan peta proses bisnis Kementerian Pertanian. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 25-26 April 2016 di Bogor Jawa Barat dengan peserta berasal dari unit kerja eselon I lingkup Kementerian Pertanian dan unit kerja biro/pusat lingkup Sekretariat Jenderal. Workshop ini berlangsung dengan dipandu oleh seorang praktisi peta proses bisnis yaitu Dr. Martinus Tukiran. Dalam kegiatan ini beliau menyampaikan paparan kepada seluruh peserta mengenai konsep pemikiran dalam menyusun peta proses bisnis yang efektif dan efisien. Penyatuan persepsi setiap peserta atas konsep peta proses bisnis menjadi sangat penting karena peta proses bisnis merupakan gambaran dari seluruh aktifitas yang dilakukan oleh Kementerian Pertanian dan saling terkait antara proses bisnis satu dengan proses bisnis yang lainnya. Terdapat tiga pilar utama dalam konsep proses peta bisnis yaitu proses utama, proses pendukung, dan proses sumber daya. Selain itu terdapat konsep lainnya yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peta proses bisnis, yaitu penyusunan peta lintas fungsi, penyusunan SOP makro, dan penyusunan SOP mikro. Sebagai tindak lanjut dari workshop pemahaman penyusunan peta proses bisnis Kementerian Pertanian, telah dilaksanakan Workshop Penyusunan Cross Functional Map (Peta Lintas Fungsi) Peta Proses Bisnis Kementerian Pertanian pada tanggal 25 Oktober 2016 di Depok Jawa Barat dengan seluruh peserta yang hadir berasal dari unit kerja eselon I lingkup Kementerian Pertanian dan unit kerja Biro/Pusat lingkup Sekretariat Jenderal. Pertemuan ini diselenggarakan untuk menyamakan persepsi dalam menyusun Peta Lintas Fungsi Kementerian Pertanian sehingga tidak terjadi tumpang tindih peran, tugas, dan fungsi masing-masing unit kerja di lingkungan Kementerian Pertanian. Penyusunan Peta Lintas Fungsi Kementerian Pertanian tetap berpedoman pada Rencana Strategis Kementerian Pertanian. Setelah melalui beberapa kali pertemuan dan pembahasan yang berkenaan dengan Penyusunan Peta Proses Bisnis Kementerian Pertanian, kelompok kerja berhasil menyelesaikan Peta Proses Bisnis Kementerian Pertanian Tahun 2015-2019 yang telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 718/Kpts/RC.020/10/2016. Keputusan Menteri Pertanian ini menjadi pedoman dan acuan bagi unit kerja di lingkungan Kementerian Pertanian dalam menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) terutama SOP Mikro. Terkait dengan tindaklanjut ketentuan Pasal 21 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, perlu ditetapkan peraturan pemerintah tentang pelaksanaan urusan konkuren. Sehubungan dengan hal tersebut, Kementerian Pertanian telah menyampaikan matrik layanan utama urusan pemerintah konkuren yang menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota dalam bidang pertanian dan Laporan Tahunan Kementerian Pertanian Tahun 2016

146

pangan. Matrik lampiran pelaksanaan urusan pemerintah konkuren bidang pertanian dan pangan telah beberapa kali dilakukan pembahasan dengan seluruh unit kerja eselon I Kementerian Pertanian terkait. Hasil pembahasan telah disampaikan ke Kementerian Dalam Negeri melalui Surat Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian Nomor B2039/OT.210/A2/12/2016 tanggal 1 Desember 2016. c.

Peningkatan Kualitas SDM Aparatur

Dalam rangka perencanaan penyusunan kebutuhan dan penyempurnaan e-formasi serta finalisasi peta jabatan, Kementerian Pertanian telah melaksanakan beberapa kegiatan antara lain: (1) Perencanaan Penyusunan Kebutuhan dan Penyempurnaan e-Formasi Tahun 2016; (2) Finalisasi Peta Jabatan Di Lingkungan Kementerian Pertanian; (3) Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Manajerial Kementerian Pertanian; (4) Seleksi Terbuka Jabatan Struktural Lingkup Kementerian Pertanian; (5) Penilaian Prestasi Kerja Pegawai; (6) Evaluasi Kinerja Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Lingkup Kementerian Pertanian; (7) Pembinaan Jabatan Fungsional Bidang Pertanian. Target penyelenggaraan kegiatan Finalisasi Peta Jabatan di lingkungan Kementerian Pertanian adalah membangun persepsi dan pemahaman yang sama dalam penyusunan peta jabatan ideal sesuai kebutuhan organisasi sehingga dapat mewujudkan visi dan misi Kementerian Pertanian. Sedangkan tujuannya adalah tersusunnya Rancangan Keputusan Menteri Pertanian tentang Peta Jabatan di lingkungan Kementerian Pertanian. Tabel 74 . Penyempurnaan Peta Jabatan di lingkungan Kementerian Pertanian No

Unit Kerja

1

PETA JABATAN ES II

UPT

Sekretaris Jenderal

11

-

11

2

Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian

6

-

6

3

Ditjen Tanaman Pangan

6

3

9

4

Ditjen Hortikultura

6

-

6

5

Ditjen Perkebunan

6

4

10

6

Ditjen Peternakan Hewan

6

22

28

7

Inspektur Jenderal

6

-

6

8

Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian

5

59

64

9

Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian

4

19

23

10

Badan Ketahanan Pangan

4

-

4

11

Badan Karantina Pertanian

4

52

56

64

159

dan

Kesehatan

JUMLAH

JUMLAH

223

Sumber: Biro Organisasi dan Kepegawaian, 2016


147

Selama tahun 2016, Kementerian Pertanian telah melaksanakan penyusunan Standar Kompetensi Manajerial Pegawai Negeri Sipil khususnya untuk seluruh jabatan struktural baik jabatan pimpinan tinggi maupun jabatan administrasi. Pelaksanaan kegiatan ini dimulai dari identifikasi dan analisis jumlah jabatan struktural. Hasil identifikasi dan analisis penyusunan standar kompetensi jabatan manajerial di lingkungan Kementerian Pertanian berdasarkan eselonisasi adalah sebagai berikut: Tabel 75 . Jumlah Jabatan Struktural Kementerian PertanianBerdasarkan Eselonering Jabatan ESELON

JABATAN STRUKTURAL

JUMLAH

PUSAT

UPT

I/a

11

-

11

I/b

5

-

5

II/a

65

7

72

II/b

-

32

32

III/a

215

100

316

III/b

-

106

105

IV/a

522

524

1.046

IV/b

-

38

38

V/a

-

38

38

JUMLAH

818

845

1.663


Sedangkan hasil identifikasi dan analisis penyusunan standar kompetensi jabatan manajerial di lingkungan Kementerian Pertanian berdasarkan unit kerja eselon I adalah sebagai berikut Tabel 76 . Jumlah Jabatan Struktural Kementerian Pertanian berdasarkan Unit Kerja Eselon I NO

JABATAN STRUKTURAL

UNIT KERJA

PUSAT 1

Sekretariat Jenderal

2

Ditjen Prasarana Pertanian

3 4

JUMLAH

UPT

170

-

170

79

-

79

Ditjen Tanaman Pangan

79

23

Ditjen Hortikultura

82

-

dan

Sarana


102 82

148

5

Ditjen Perkebunan

88

26

114

6

Ditjen Peternakan Hewan

94

146

240

7

Inspektorat Jenderal

24

-

8

Badan Litbang Pertanian

58

240

298

9

Badan Penyuluhan Pengembangan SDM Pertanian

48

153

201

10

Badan Ketahanan Pangan

48

-

11

Badan Karantina Pertanian

48

257

305

818

845

1.663

dan

Kesehatan

dan

JUMLAH

24

48


Selanjutnya untuk memberikan gambaran yang sama dalam penyusunan Standar Kompetensi Manajerial telah diselenggarakan Bimbingan Teknis Penyusunan Standar Kompetensi Manajerial Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Pertanian. Bimbingan Teknis ini diselenggarakan di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Universitas Sebelas Maret. Pelaksanaan kegiatan penyusunan standar kompetensi manajerial jabatan di lingkungan Kementerian Pertanian dilanjutkan dengan penyusunan Rancangan Keputusan Menteri Pertanian tentang penetapan standar kompetensi manajerial jabatan struktural di lingkungan Kementerian Pertanian yang disusun dengan pendekatan unit kerja eselon I. Kementerian Pertanian telah menyelenggarakan seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi madya, jabatan pimpinan tinggi pratama, dan atase pertanian di kalangan PNS secara terbuka dan kompetitif dengan memperhatikan syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan latihan, rekam jejak jabatan, dan integritas serta persyaratan lain yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Sejak terbitnya Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2015 tentang Percepatan Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi pada Kementerian dan Lembaga, Kementerian Pertanian telah mengeluarkan kebijakan antara lain: (1) Penyelenggaraan Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Kementerian Pertanian melalui Keputusan Menteri Pertanian Nomor 53.1/Kpts/OT.160/1/2015; (2) Tim Pelaksana Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Kementerian Pertanian melalui Keputusan Menteri Pertanian Nomor 55.1/Kpts/OT.160/1/2015; (3) Sekretariat Tim Pelaksana Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Kementerian Pertanian melalui Keputusan Menteri Pertanian Nomor 55.2/Kpts/OT.160/1/2015; (4) Panitia Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Kementerian Pertanian melalui Keputusan Menteri Pertanian Nomor 175/Kpts/OT.160/3/2015; (5) Panitia Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Kementerian Pertanian melalui Keputusan Menteri Pertanian Nomor 351/Kpts/KP.290/6/2015; (6) Tim Evaluasi Kinerja Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Kementerian Pertanian melalui Keputusan Menteri Pertanian Nomor Laporan Tahunan Kementerian Pertanian Tahun 2016

149

653/Kpts/OT.050/11/2015; (7) Panitia Seleksi Terbuka dan Kompetitif Jabatan Atase Pertanian di Lingkungan Kementerian Pertanian melalui Keputusan Menteri Pertanian Nomor 198.1/Kpts/OT.050/3/2016. Terkait dengan pembinaan jabatan fungsional, Kementerian Pertanian selama tahun 2016 telah melakukan pengembangan terhadap jabatan fungsional bidang pertanian dengan melibatkan pihak-pihak terkait seperti Kementerian PAN dan RB serta Badan Kepegawaian Negara. Jabatan fungsional bidang pertanian yang dikembangkan antara lain: (1) Jabatan Fungsional Dokter Hewan Karantina; (2) Jabatan Fungsional Paramedik Karantina Hewan; (3) Jabatan Fungsional Analis Perkarantinaan Tumbuhan; (4) Jabatan Fungsional Pemeriksa Karantina Tumbuhan; (5) Jabatan Fungsional Pengawas Alat Mesin Pertanian. Terdapat beberapa inovasi dalam rancangan peraturan jabatan fungsional bidang karantina antara lain: (1) Penilaian angka kredit berbasis Sasaran Kerja Pegawai; (2) Formasi pejabat fungsional per jenjang dihitung dan ditetapkan secara dinamis berdasar beban kerja; (3) Angka kredit pemeliharaan dapat ditetapkan untuk seluruh janjang jabatan. Pengembangan jabatan fungsional pengawas alsintan dimulai dari penyusunan Naskah Akademik yang telah dikirimkan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Badan Kepegawaian Negara melalui surat Menteri Pertanian nomor 55/OT.120/M/5/2016 tanggal 2 Mei 2016. Selanjutnya telah dilakukan pembahasan dengan kesimpulan sementara usulan pengembangan jabatan fungsional disetujui untuk dilanjutkan proses uji beban kerja, dan secara resmi akan diterbitkan persetujuan teknis dari Kementerian PAN dan RB. Sebagai instansi pembina jabatan fungsional, Kementerian Pertanian memiliki kewajiban mengusulkan tunjangan jabatan fungsional bidang pertanian. Saat ini telah diusulkan 2 (dua) Rancangan Peraturan Presiden tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan dan Jabatan Fungsional Pemeriksa Perlindungan Varietas Tanaman. Rangkaian proses pembahasan telah selesai dilaksanakan, dan saat ini Rancangan sudah berada di Sekretariat Negara untuk proses penandatanganan Presiden. d. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 1) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dalam upaya peningkatan mutu pelayanan aparatur pertanian kepada masyarakat, perlu ditempuh kebijakan bidang pertanian melalui Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Bidang Pertanian tentang: (1) Sistem Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (Sinovik), Kementerian Pertanian mengusulkan 8 UPT dengan 8 judul inovasi pelayanan publik secara online melalui program Sinovik. (2) Training Coaching & Mentoring melatih peserta dalam upaya menyelesaikan berbagai macam masalah sumber daya manusia dalam memimpin sebuah organisasi. (3) Pelatihan Auditor Standar Pelayanan Publik. (4) Bimbingan Teknis (Bimtek) Penyusunan dan Penetapan Penerapan Standar Pelayanan Publik di lingkungan Kementerian Pertanian diselenggarakan agar seluruh UKPP menyusun dan menerapkan standar pelayanan publik sesuai pedoman. (5) Pemberian penghargaan Abdi bakti tani kepada UKPP berprestasi bidang pertanian tahun 2016 sudah dilakukan sesuai Permentan Nomor 13/Permentan/KP.450/3/2015, dimulai seleksi awal sampai dengan ekspose di Kementerian Pertanian. Hasil penilaian ditetapkan dengan Laporan Tahunan Kementerian Pertanian Tahun 2016

150

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 792/Kpts/OT.050/11/2016 tentang Pemberian Penghargaan Abdibaktitani Kepada Unit Kerja Pelayanan Publik Berprestasi Bidang Pertanian Tahun 2016. Penghargaan Abdibaktitani yang diberikan berupa 2 (dua) Piala, 12 (dua belas) Plakat dan 12 (dua belas) Piagam. (6) Ekspose Pengukuran Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) di Lingkungan Kementerian Pertanian Tahun 2016 memaparkan hasil survey pengukuran IKM di lingkungan Kementerian Pertanian. Nilai IKM Kementerian Pertanian= 3,31, nilai konversi= 82,72, dengan kualitas pelayanan A (sangat baik). 2)

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian

Reformasi birokrasi dalam rangka membangun pemerintahan yang baik (Good Governance) berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025 yang dijabarkan secara periode 5 tahunan pada road map reformasi birokrasi tahun 2015 – 2019 dan ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015. Dalam kurun waktu 2010 – 2014, Kementerian Pertanian telah melaksanakan beberapa agenda reformasi birokrasi yang meliputi 9 program dan 29 kegiatan. Berdasarkan Surat Menteri PANRB Nomor B/3194.1/M.PANRB/2015 Tanggal 30 September 2015, Hasil evaluasi Reformasi Birokrasi di Kementerian Pertanian Tahun 2015 menunjukkan hasil yang meningkat jika dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sebesar 71.88 dengan kategori “BB” (Sangat Baik). Keberlanjutan pelaksanaan reformasi birokrasi memiliki peran penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Sasaran Reformasi Birokrasi Tahun 2015 – 2019 dititik beratkan pada: (1) Birokrasi yang bersih dan akuntabel; (2) Birokrasi yang efektif dan efisien; dan (3) Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas. Dalam rangka pencapaian seluruh target sasaran reformasi birokrasi, telah disusun Strategi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian Tahun 2015 – 2019 melalui Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 2718 Tahun 2016. Dokumen ini merupakan acuan operasional pelaksanaan Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian Tahun 2015 – 2019 yang dijabarkan dalam 9 program dan 55 kegiatan. Seluruh program dan kegiatan reformasi birokrasi tersebut dilaksanakan oleh Tim RB Kementan sesuai dengan area perubahan masing-masing. Proses evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian tahun 2015 telah dilakukan oleh Tim Evaluasi Kemenpan RB, dari tanggal 2 Agustus 2016 sampai dengan 4 September 2016. Kegiatan evaluasi RB tersebut meliputi: (1) Survey reformasi birokrasi; (2) Evaluasi reformasi birokrasi; (3) Penyusunan lembar hasil penilaian RB dan eviden RB; (4) Tindak lanjut evaluasi RB; (5) Kunjungan lapangan ke beberapa UPT Kementan; (6) Mistery Shopper ke kantor pusat dan UPT Kementan; dan (7) Desk evaluasi. Hingga akhir tahun 2016, Tim Evaluasi RB Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara belum mengeluarkan Hasil Penilaian Capaian Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian Tahun 2015. Oleh karena itu, capaian hasil pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian Pertanian tahun 2015 akan menggunakan Hasil Evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan


151

Reformasi Birokrasi (PMPRB) yang dilakukan oleh Tim RB Kementan dan Inspektorat Jenderal Kementan dan akan disandingkan dengan capaian PMPRB tahun sebelumnya. Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Kementerian Pertanian dilakukan dengan mengacu pada Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi RB Instansi Pemerintah. Hasil PMPRB Kementan Tahun 2015 telah disampaikan kepada Menteri PAN dan RB pada tanggal 26 Agustus 2016 melalui Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Nomor B-3126/OT.240/A/08/2016. Capaian Hasil PMPRB Kementan Tahun 2015 dan 2014 dapat dilihat pada tabel dibawah ini Tabel 77. Capaian Hasil PMPRB Kementerian Pertanian Tahun 2015-2016 No

Nilai

Komponen Penilaian

1

2

A

PENGUNGKIT

1

Manajemen Perubahan

2

Penataan

Maksimal

2015

2014

%

Kenaikan

Nilai

Nilai

(Penurunan)

Capaian

% Capaian

Capaian

% Capaian

3

4

5

6

7

8

5

4,26

85,20%

3,39

67,80%

25,66%

Peraturan

Perundang-

5

3,75

75,00%

4,59

91,80%

-18,30%

dan

Penguatan

6

4,83

80,50%

3,49

58,17%

38,40%

Undangan 3

Penataan Organisasi

4

Penataan Tata Laksana

5

4,46

89,20%

3,09

61,80%

44,34%

5

Penataan Sistem Manajemen SDM

15

14,32

95,47%

11,83

78,87%

21,05%

6

Penguatan Akuntabilitas

6

4,07

67,83%

2,72

45,33%

49,63%

7

Pegnuatan Pengawasan

12

10,39

86,58%

8,64

72,00%

20,25%

8

Peningkatan

6

5,63

93,83%

4,56

76,00%

23,46%

60

51,71

86,18%

42,31

70,52%

22,22%

Kualitas

Pelayanan

Publik

Sub Total Komponen Pengungkit B

HASIL

1

Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja

20

15,2

76,00%

13,8

69,00%

10,14%

2

Pemerintah yang bersih dan bebas

10

7,25

72,50%

7,75

77,50%

-6,45%

Kualitas Pelayanan Publik

10

8,05

80,50%

8

80,00%

0,63%

Sub Total Komponen Hasil

40

30,5

76,25%

29,55

73,88%

3,21%

KKN 3

Indeks Reformasi Birokrasi

82,21

71,86

14,40%


Tabel di atas menunjukkan bahwa Hasil Capaian PMPRB Kementerian Pertanian Tahun 2015 sebesar 82.21. Jika dibandingkan dengan Capaian PMPRB Tahun 2014 sebesar 71,86, terdapat kenaikan sebesar 14,40%. Kenaikan yang besar terdapat pada 2 komponen pengungkit yaitu Penguatan Akuntabilitas (49,63%) dan Penataan Tata Laksana (44,34%). Hasil evaluasi juga menunjukkan terdapat penurunan Capaian Hasil Laporan Tahunan Kementerian Pertanian Tahun 2016

152

PMPRB Tahun 2015 pada komponen hasil (Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN) sebesar 6.45%. Seluruh komponen penilaian PMPRB tersebut telah didukung dengan dokumen-dokumen (evidence) sesuai area perubahan reformasi birokrasi terkait. 3. Pembinaan Hukum Bidang pertanian Dalam rangka mewujudkan layanan legislasi dan hukum, Biro Hukum melaksanakan kegiatan Pembinaan Pengelolaan layanan legislasi dan hukum, sebagai berikut: a. Penyusunan Produk Hukum Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Dalam kegiatan prolegtan tahun 2016 telah diterbitkan 1 (satu) Peraturan Pemerintah dan 69 (enam puluh sembilan) Peraturan Menteri Pertanian serta 840 (delapan ratus empat puluh) Keputusan Menteri Pertanian. Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) tahun 2016 yang telah diterbitkan terdiri dari : a. Bidang Tanaman Pangan, Hortikulturan dan Perkebunan telah menerbitkan 7 (tujuh) Permentan b. Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian telah menerbitkan 3 (tiga) Peraturan Menteri Pertanian c. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan telah menerbitkan 10 (sepuluh) Peraturan Perundang-undangan d. Badan Manajemen dan Sumber Daya Manusia Pertanian telah menerbitkan 44 (empat puluh empat) Peraturan Menteri Pertanian e. Badan Karantina Pertanian telah menerbitkan 5 (lima) Peraturan Menteri Pertanian b. Penyusunan Naskah Perjanjian Selama tahun 2016, Kementerian Pertanian telah menghasilkan 459 (empat ratus lima puluh sembilan) naskah perjanjian. Naskah perjanjian tersebut dapat diklasifikasi berdasarkan kesepakatan bersama, perjanjian kerjasama, perjanjian hibah, nota kesepahaman, letter of understanding. c. Pemberian Pertimbangan dan Bantuan Hukum Maksud dilaksanakan kegiatan ini adalah untuk memudahkan proses beracara di pengadilan terutama dalam penanganan perkara di Peradilan Umum(PN) dan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) agar dapat berjalan lancar sampai akhir penyelesaian perkara. Pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan menginventarisasi, pengumpulan data dan informasi dari suatu perkara; persiapan pendukung yang meliputi keberadaan gugatan dengan memperhatikan kompetensi absolute dan kompetensi relative; proses pelaksanaan perkara di pengadilan; laporan pelaksanaan penanganan perkara; mengikuti dan menghadiri sidang-sidang. Dalam rangka pemberian pertimbangan dan bantuan hukum, pada tahun 2016 telah menyelesaikan 26 (dua puluh delapan) perkara perdata, 2 (dua) perkara Tata Usaha Negara. d. Pengujian Materiil Peraturan Perundang-undangan Bidang Pertanian Perkara Nomor 46 P/HUM/2014 tanggal 30 Juni 2014 mengenai uji materiil Pasal 15, Pasal 17 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), Pasal 18, Pasal 21 huruf e, huruf d, huruf Laporan Tahunan Kementerian Pertanian Tahun 2016

153

g, Pasal 24, Pasal 26 ayat (2), dan Pasal 59 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan. Putusan Majelis Hakim Mahkamah Agung tanggal 22 Oktober 2014 telah diberitahukan secara resmi kepada Kementerian Pertanian melalui Surat Mahkamah Agung R.I. Nomor 04/P.PTS/I/2016/46 P/HUM/2014 tertanggal 29 Januari 2016 hal Pengiriman Putusan Perkara Hak Uji Materiil Reg. No. 46 P/HUM/2014 amarnya menyatakan: Menolak permohonan keberatan hak uji materiil dari Para Pemohon in casu Redatus Musa, Dkk. Dalam penanganan perkara Uji Materiil di Mahkamah Konstitusi, bidang hukum Kementerian Pertanian berkoordinasi dengan Eselon I terkait Lingkup Kementerian Pertanian dan Direktorat Litigasi Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia selaku Kuasa Hukum Presiden R.I.. Kementerian Pertanian pada tanggal 29 Februari 2016 telah mendapatkan anugerah penghargaan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-14.KP.07.05 Tahun 2016 tentang Pemberian Anugerah Litigasi Konstitusi karena telah berpartisipatif dalam penanganan pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi.

Gambar 52. Acara Penganugerahan Litigasi Konstitusi 29 Februari 2016

4. Pengelolaan Keuangan dan perlengkapan Kementerian Pertanian a. Pengelolaan Keuangan 1). Penetapan dan Revisi Calon Pejabat Pengelola Keuangan Lingkup Kementerian Pertanian Pada setiap awal tahun anggaran Menteri Pertanian selaku Pengguna Anggaran (PA) berkewajiban menetapkan Pejabat Pengelola Keuangan yang meliputi Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Bendahara. Penetapan tersebut dikhususkan bagi Satuan Kerja (Satker) Baru, mengingat pada saat ini penetapan Pejabat Pengelola Keuangan tidak terikat dengan tahun anggaran, artinya apabila tidak terjadi pergantian karena alasan yang diperkenankan maka penetapan tahun sebelumnya masih dapat digunakan sebagaimana mestinya. Sehingga pada tahun 2015 Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian tidak menerbitkan SK Penetapan Pejabat pengelola Keuangan yang baru, Laporan Tahunan Kementerian Pertanian Tahun 2016

154

Seiring dengan perjalanan waktu, dimana telah terjadi banyak pergantian Pejabat Pengelola Keuangan, karena adanya Mutasi/Alih Tugas, adanya Pejabat yang telah memasuki usia pensiun dan adanya perubahan Stuktur Organisasi. Oleh karena itu, Sekretaris Jenderal Atas Nama Menteri Pertanian tahun 2015 telah menerbitkan SK Revisi sebanyak 59 SK yang terdiri dari SK Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan SK Bendahara, untuk Satker Pusat dan Vertikal. Pada tahun 2016 Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian tidak mengeluarkan SK Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan karena kewenangan penetapannya sudah dilimpahkan ke daerah.

Gambar 53. Peningkatan SDM Pengelola Keuangan Satker Vertikal Lingkup Kementan Tahun 2016

2). Penanganan Penyelesaian Kasus Kerugian Negara Tren data kerugian negara lingkup Kementerian Pertanian dari tahun ke tahun terus meningkat. Demikian juga dengan trend data kerugian negara triwulanan pada tahun 2016, dari triwulan I sampai dengan triwulan III mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Salah satu penyebabnya antara lain karena adanya kasus lama belum dapat terselesaikan namun terdapat penambahan jumlah kerugian negara yang baru. Berbagai upaya nyata telah dilakukan oleh Kementerian Pertanian dengan membentuk Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN) yang beranggotakan dari Pejabat Bagian Keuangan dan Perlengkapan dan Bagian Evaluasi dan Pelaporan seluruh Eselon I. Dengan terbentuknya TPKN diharapkan dapat mengurangi jumlah kerugian negara berupa penyetoran ke kas negara. Namun di lapangan banyak ditemukan berbagai permasalahan yang sangat beragam dalam upaya penanganan penyelesaian kerugian negara tersebut. Upaya nyata lainnya pada tahun 2016 yaitu mulai disusunnya draft Permentan tentang tata cara penyelesaian kerugian negara. Dengan adanya Permentan tersebut diharapkan dapat dipahami dan dijadikan pedoman dalam upaya penanganan penyelesaian kerugian negara. 3). Penatausahaan Target PNBP Kementerian Pertanian Dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2004 tentang Tata cara Penyampaian Rencana dan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak serta optimalisasi dan peningkatan akuntabilitas serta transparansi pengelolaan PNBP pada Laporan Tahunan Kementerian Pertanian Tahun 2016

155

Kementerian Pertanian guna menyusun perkiraan pagu definitif PNBP Tahun Anggaran 2017 untuk bahan penyusunan Pagu Indikatif APBN Tahun Anggaran 2017 sebagai bagian dari perencanaan pengelolaan PNBP. Sehingga dilakukan kegiatan penyusunan target PNBP pada Kementerian Pertanian dengan Eselon I lingkup Kementerian Pertanian. Target PNBP pada Kementerian Pertanian dengan Eselon I dan ditelaah bersama dengan Direktorat PNBP, DJA, telah didapatkan dan disepakati bahwa Target dan Pagu PNBP Tahun Anggaran 2017 pada Kementerian Pertanian sebesar Rp.212.241.725.708,00 dan Pagu PNBP sebesar Rp.126.449.855.446,00 yang terdapat diseluruh Eselon I lingkup Kementerian Pertanian, serta dengan detail target mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Pertanian dan telah ditetapkan dalam Nota Keuangan dan dituangkan dalam DIPA Kementerian Pertanian. b. Pengelolaan Perlengkapan 1). Pemanfaatan BMN Telah diproses perpanjangan perjanjian pinjam pakai tanah milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur oleh Kementerian Pertanian untuk Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan berupa Tanah dan Bangunan di Desa Ketindan Kecamatan Lawang Kabupaten Malang seluas 47.334 m2dengan Sertipikat Hak Pakai No. 7 Tahun 2005 dan 3 (tiga) unit bangunan seluas 800 m2, terdiri dari 1). Rumah Dinas seluas 165 m2;2) Ruang Belajar seluas 360 m2;dan Asrama seluas 275 m2, dengan Perjanjian Pinjam Pakai Nomor 020/9723/213.5/2016 tanggal 29 November 2016. Selama Tahun 2016 telah diterbitkan keputusan penetapan izin penghunian Rumah Negara Golongan I maupun Rumah Negara Golongan II sebanyak 10 usulan dari Badan Karantina Pertanian pada Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Timika, Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Banjarmasin dan Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Gorontalo. 2). Penghapusan dan Pemindahtanganan BMN Selama Tahun 2016 telah diproses dan diterbitkan persetujuan penghapusan dan pemindahtanganan BMN di lingkungan Kementerian Pertanian sebanyak 240 persetujuan senilai Rp.231.088.155.957. Selain menghibahkan BMN, Kementerian Pertanian juga telah menerima hibah BMN dari Pemerintah Daerah yaitu hibah tanah seluas 502.500 M2 dari Pemerintah Provinsi Jambi sesuai Perjanjian Hibah Nomor 2124/NPHD/BPKAD.6.2/IX/2016 dan Nomor 08/MoU/HK.220/M/9/2016 tanggal 5 September 2016 serta Berita Acara Serah Terima Barang Milik Daerah 2125/BA/BPKAD.6.2/IX/2016 dan Nomor 09/MoU/HK.220/M/9/2016 tanggal 5 September 2016. Sejalan dengan pelaksanaan pembangunan pertanian, yang secara operasional dilakukan di daerah-daerah, maka untuk mendorong percepatan pembangunan pertanian di daerah atau dalam rangka optimalisasi kegunaan BMN, terhadap BMN tersebut, dapat dilakukan pemindahtanganan atau pengalihan kepemilikan, diantaranya dalam bentuk hibah BMN. BMN yang dihibahkan salah satunya adalah BMN yang sejak awal perolehan direncanakan untuk dihibahkan kepada pemerintah daerah/masyarakat (MAK AKUN 526)


156

Untuk kesamaan persepsi dalam pengelolaan BMN khususnya hibah BMN maka telah disusun Standar Operasional Prosedur (SOP) Hibah Barang Milik Negara Lingkup Kementerian Pertanian. Dalam rangka penyelesaian BMN yang telah dihentikan dari penggunaan, maka salah satu pelaksanaan tugas dan fungsi pengelolaan barang milik negara, telah dilaksanakan workshop penghapusan BMN yang dilaksanakan pada tanggal 5 s.d. 7 Oktober 2016 di Bogor dengan melibatkan 90 satuan kerja di 7 Provinsi/Wilayah yang memiliki BMN yang dihentikan dari penggunaan pada Laporan BMN-nya. 3). Pembinaan Pengawasan dan Pengendalian BMN Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52 tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/Permentan/-PMK.06/2012 telah ditetapkan ketentuan tentang Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara. Sehubungan itu, dalam rangka tertib pelaksanaan pengawasan dan pengendalian barang milik negara di lingkungan Kementerian Pertanian, telah disusun dan ditetapkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.140/3/2014 tentang Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara Lingkup Kementerian Pertanian disempurnakan dengan Permentan 27 tahun 2015 tentang Pengawasan dan Pengendalian BMN. Telah diselenggarakan Rapat Penyusunan Peraturan Menteri Pertanian tentang Pengelolaan Rumah Negara dengan melibatkan Biro Keuangan dan Perlengkapan, Biro Hukum dan Informasi Publik, Direktorat Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Eselon I lingkup Kementerian Pertanian dan telah masuk dalam Program Legislasi Pertanian tahun 2016 4). Advokasi Penanganan BMN Bermasalah Dalam rangka mempertahankan Barang Milik Negara yang bermasalah pada Kementerian Pertanian yaitu dengan penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan Negeri dan Perkara Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara. Selain itu sebagai salah satu upaya pencarian alternative penyelesaian permasalahan tersebut di atas, dilakukan penyelesaian aset yang bermasalah lingkup Kementerian Pertanian. 5). Pengamanan Fisik Dan Pengamanan Hukum Atas BMN Menempuh Jalur Hukum di Pengadilan Negeri. Pada tahun Tahun 2016 telah ditempuh upaya hukum berkaitan dengan gugatan perkara perdata, yaitu: 1) Sengketa tanah kantor Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) dan komplek perumahan pegawai PPKS perkara perdata nomor 469/Pdt.G/2012/PN.Mdn., 2) Penertiban rumah dinas dengan gugatan perkara perdata nomor 396/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel., 3) Sengketa Lahan KP. Citayam gugatan perlawanan oleh Kementerian Keuangan perkara perdata nomor 26/Pdt.Plw/2006/PN.Dpk., 4) Permasalahan Rumah Negara di Komplek Cimanggu dengan gugatan perkara perdata nomor 64/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel.,5) Permasalahan Rumah Negara di Komplek Labor Diseminasi dengan gugatan perdata nomor 63/Pdt.G/2014/PN.PDG., 6) Sengketa Kepemilikan Tanahdi Desa Karang Sari, Kecamatan Cikarang (sekarang Cikarang Timur), Kabupaten Bekasi dengan gugatan Perdata perkara perdata nomor 362/Pdt.G/2009/PN.Bks 7) Permasalahan Rumah Negara di Komplek Labor Diseminasi dengan gugatan perdata nomor 134/Pdt.G/2014/PN.PDG., 8) Sengketa Lahan KP. Laporan Tahunan Kementerian Pertanian Tahun 2016

157

Citayam perkara perdata nomor 519/Pdt.G/2014/PN.BDG., 9) Permasalahan Rumah Negara di Komplek Labor Diseminasi dengan gugatan perdata nomor 57/Pdt.G/2015/PN.PDG., 10) Sengketa Tanah di BOTU-UPT Sembawa diokupasi oleh masyarakat dengan gugatan perkara perdata nomor 34/Pdt.G/2011/PN.Sky., 11) Sengketa Kepemilikan Tanah di Samarinda dengan gugatan perkara perdata nomor 132/Pdt.G/2014/PN.Smr., 12) Sengketa Kepemilikan Tanah di Balai Karantina Pertanian Kelas IKupang gugatan perkara perdata nomor 92/Pdt.G/2015/PN.Kupang., 13) Sengketa Kepemilikan Tanah di Manado gugatan perkara perdata nomor 149/Pdt.G/2015/PN.Mdo., 14) Sengketa Lahan KP. Bacan gugatan perkara perdata nomor 3/Pdt.G/2016/PN.Lbh.15) Sengketa Lahan KP Makariki gugatan perkara perdata nomor 15/PDT.G/2011/PN.Msh.- 16) Permasalahan Rumah Negara di Rangkapan Jaya Pancoran Mas Depok Jawa Barat dengan gugatan perdata nomor 232/Pdt.G/2016/PN.Dpk. 6). Pengamanan Fisik Dan Pengamanan Hukum Atas BMN Menempuh Jalur Hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara. Dalam Pertimbangan dan Bantuan Hukum Tata Usaha Negara adalah bagian dari Hukum Administrasi Negara. Hukum Administrasi Negara adalah seperangkat peraturan hukum yang mengatur dan mengikat tentang bagaimana cara bekerjanya lembaga-lembaga atau alat-alat administrasi Negara dalam memenuhi tugas, fungsi, wewenang masing-masing dan hubungan dengan lembaga atau alat perlengkapan Negara lain serta hubungan dengan masyarakat dalam melayani warga negara. Asas-asas dalam Hukum Admnistrasi Negara bisa disebut asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAIPB), dan karenanya menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pemerintah, jika tidak dipenuhinya asas-asas tersebut dalam tindakan keputusan dapat menyebabkan timbulnya masalah. Pada tahun Tahun 2014& 2015 telah ditempuh upaya hukum berkaitan dengan gugatan Tata Usaha Negara, yaitu: (1) Perkara Tata Usaha Negara Nomor 08/G/2013/PTUN-PDG

Sengketa Rumah Dinas dengan Objek Perkara Surat Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sumatera Barat. (2) Perkara Tata Usaha Negara Nomor 82/G/2015/PTUN-JKT Sengketa Rumah Dinas dengan Objek Perkara Surat Direktur Jenderal Tanaman Pangan. c. Pelaporan Keuangan Kementerian Pagu anggaran Sekretariat Jenderal tahun 2016 setelah revisi adalah sebesar RP 1.563.096.836.000,- dengan realisasi sebesar Rp.1.363.057.604.670,- (87,20%) dengan sisa anggaran sebesar Rp.200.039.231.330,- (12,80%). Dari pagu anggaran yang diterima Sekretariat Jenderal tahun 2016 tersebut selanjutnya dialokasikan untuk mendanai 6 Biro dan 2 Pusat. Alokasi anggaran setiap Biro tahun 2016 dapat dilihat pada tabel berikut :


158

Tabel 78. Realisasi Anggaran lingkup sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian tahun 2016 REALISASI NO BIRO PAGU (Rp) % (Rp. Neto) 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Biro Perencanaan Biro Organisasi&Kep. Biro Hukum Biro KP Biro Umum&Pengd. Biro Humas& IP Biro KLN Attani Roma Attani Brussel Attani Tokyo Attani Woshington Pusdatin PusatPVTPP

JUMLAH

51.228.518.000 27.140.000.000 14.342.180.000 1.099.937.196.000 189.112.950.000 41.534.870.000 22.711.650.000 1.300.000.000 1.300.000.000 2.050.000.000 1.300.000.000 82.699.472.000 28.440.000.000

46.453.289.408 24.480.438.051 11.557.943.866 956.542.561.655 158.388.496.290 38.928.077.267 20.850.353.866 942.810.671 917.426.891 968.927.975 991.908.388 76.814.421.165 25.220.949.177

1.563.096.836.000 1.363.057.604.670

90,68 90,20 80,59 86,96 83,75 93,72 91,80 72,52 70,57 47,26 76,30 92,88 88,68 87,20

Sumber: Biro Keuangan dan Perlengkapan, 2016

5.

Penyelenggaraan Ketatausahaan tanggaan dan Layanan Pengadaan

Kementerian

Pertanian,

Kerumah-

Pelaksanaan kegiatan pada fungsi pelayanan umum dan pengadaan selama tahun 2016 adalah sebagai berikut : a.

Pengelolaan Arsip

Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan disebutkan bahwa Pimpinan unit kearsipan bertanggung jawab terhadap ketersediaan, pengolahan, dan penyajian arsip inaktif untuk kepentingan penggunaan internal dan kepentingan publik, sedangkan Pimpinan unit pengolah bertanggung jawab terhadap ketersediaan, pengolahan, penyajian arsip vital, dan arsip aktif. Sesuai dengan peraturan tersebut di atas, ketersediaan arsip dinamis dibatasi pada ketersediaan arsip dinamis inaktif pada Pusat Arsip Kementerian Pertanian. Ketersediaan arsip ini diukur berdasarkan jumlah koleksi arsip inaktif koleksi Pusat Arsip Kementerian Pertanian yang telah ditata dan didata dibandingkan dengan keseluruhan arsip inaktif yang menjadi koleksi Pusat Arsip Kementerian Pertanian. Keseluruhan koleksi arsip inaktif Pusat Arsip Kementerian Pertanian sampai dengan Tahun 2016 sebanyak 15.130 boks arsip. Angka ini diperoleh dari total keseluruhan volume arsip tertata yang ada di gedung arsip ditambah dengan total volume arsip belum tertata di gedung arsip. Laporan Tahunan Kementerian Pertanian Tahun 2016

159

Total volume arsip tertata di gedung arsip sampai dengan Tahun 2016 sebesar 13.651 boks arsip. Volume arsip tertata sebesar 13.651 boks arsip diperoleh dari volume arsip tertata di gedung arsip sampai dengan Tahun 2015 ditambah jumlah arsip yang ditata pada periode Tahun 2016, arsip yang dipindahkan pada periode Tahun 2016, serta dikurangi arsip yang dimusnahkan dan diserahkan pada periode Tahun 2016, sebagaimana tertuang dalam Tabel sebagai berikut : Tabel 79 . Arsip Tertata Tahun 2016 NO

DATA ARSIP

VOLUME

1

Jumlah arsip tertata di Gedung Arsip s.d akhir Tahun 2015

8,214

Boks

2

Jumlah Penataan arsip Tahun 2016

393

Boks

3

Jumlah pemindahan arsip Tahun 2016

5,168

Boks

-

Ditjen PKH = 622 BOKS PVTPP = 1950 Boks Ditjen Hortikultura = 2 Boks Biro Umum dan Pengadaan = 24 Boks Ex Ditjen PPHP = 2570 Boks

4

Jumlah arsip yang dimusnahkan

120

Boks

5

Jumlah arsip yang diserahkan

4

Boks

Sumber: Biro Umum dan Pengadaan, 2016

Berdasarkan keterangan dan tabel tersebut diatas, total volume arsip tertata sampai dengan Tahun 2016 sebesar 13.651 boks arsip dengan perhitungan sebagai berikut : (8,214 boks+ 393 boks + 5,168 boks) - (120 boks+4 boks) = 13.651 boks Sedangkan total volume arsip belum tertata yang terdapat pada gedung arsip sampai dengan Tahun 2016 sebesar 1,479 boks arsip. Volume arsip belum tertata sebesar 1,479 boks arsip diperoleh dari volume arsip belum tertata di gedung arsip sampai dengan Tahun 2015 dikurangi volume arsip hasil penataan yang dilakukan pada periode Tahun 2016, sebagaimana tertuang dalam Tabel sebagai berikut : Tabel 80. Arsip Belum Tertata Tahun 2016 NO

DATA ARSIP

1

Jumlah arsip belum tertata di Gedung Arsip s.d akhir tahun 2015

2

Jumlah Penataan arsip tahun 2016

VOLUME 1,872

Boks

393

Boks



160

Berdasarkan keterangan dan tabel tersebut diatas, total volume arsip belum tertata sampai dengan tahun 2016 adalah sebesar 1,479 boks arsip dengan perhitungan sebagai berikut : 1,872 boks - 393 boks = 1,479 boks

b. Tingkat Kepuasan Pengguna Sarana dan Prasarana Kantor Pusat Lingkup Sekretariat Jenderal Guna mengetahui tingkat kepuasaan dan sekaligus sebagai bahan masukan untuk peningkatan pelayanan Biro Umum dan Pengadaan Bagian Rumah Tangga melakukan jajak pendapat melalui kuesioner terkait Kepuasan Pengguna Sarana dan Prasarana Kantor Pusat lingkup Sekretariat Jenderal yang diedarkan dan diperoleh capaian nilai sebesar 74,81% dikategorikan Baik artinya kualitas pelayanan sarana dan prasarana berhasil meningkat sebesar 8,84% dari Tahun 2015 sebesar 65,97%, namun kegiatan ini masih dibawah target yang harus disamakan dengan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang ditargetkan sebesar 80% dan hal ini memang kami sadari bahwa target yang ditetapkan masih terlalu tinggi karena sifat pekerjaannya sebagian besar merupakan fisik bangunan dan oleh sebab itu kegiatan ini belum bisa tercapai karena masih banyak pekerjaan yang belum diakomodir. Kedepan Biro Umum dan Pengadaan akan memperbaiki kinerja sesuai target yang telah ditentukan. Tabel 81 . Rekapitulasi Penilaian Sarana dan Prasarana Gedung A Kantor Pusat Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2016. No

Komponen

Skor

1.

Perparkiran

3,02

2.

Keamanan

3,05

3.

Kebersihan

2,98

4.

Kelistrikan

2,98

5.

Air Bersih

2,94

Nilai Layanan Prasarana

Sarana

Nilai Interval

Konversi

Klasifikasi

2,51 - 3,25

62,51 - 81,25

B (Baik) Total Nilai 74,81

dan 2,99


Sebagai informasi pada Tahun 2016 alokasi anggaran untuk mendukung pelaksanaan operasional layanan sarana dan prasarana di bidang kerumah tanggaan adalah sebesar Rp. 104.264.405.000,- dengan realisasi sampai dengan 31 Desember 2016 sebesar Rp. 86.106.078.050,c.

Tingkat Kepuasan Layanan Pengadaan

Guna mengetahui tingkat kepuasaan dan sekaligus sebagai bahan masukan untuk peningkatan pelayanan, perlu dilakukan jajag pendapat terhadap kinerja layanan Laporan Tahunan Kementerian Pertanian Tahun 2016

161

pengadaan oleh pihak-pihak terkait. Adapun hasil Tingkat Kepuasan Responden terhadap kinerja, rata-rata Baik dengan nilai 70,85, tetapi kegiatan ini masih dibawah target yang harus disamakan dengan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang ditargetkan sebesar 80% dengan kriteria: Tabel 82. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Layanan Pengadaan Barang No

Komponen

Skor

1.

Organisasi

2,65

2.

Hubungan Kerja

2,79

3.

Materi Layanan

2,93

4.

Etika Layanan

2,97

Nilai Layanan Barang Dan Jasa

Nilai Interval

Konversi

Klasifikasi

2,51 - 3,25

62,51 - 81,25

B (Baik) Total Nilai 70,85

Pengadaan 2,83


6.

Pengembangan Kerja Sama Luar Negeri Untuk Bidang Pangan dan Pertanian dalam Kerangka Bilateral, Regional dan Multilateral Pada tahun 2016, Biro Kerjasama Luar Negeri, Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian telah melaksanakan berbagai kegiatan yang terdiri dari : a.

Sidang RI – Thailand (The 7th Joint Agriculture Working Group/ JAWG), 23 – 24 Maret 2016, di Thailand

Dalam pertemuan JAWG ke-7 ini telah disepakati bahwa dari 28 kegiatan dimaksud terdiri atas 11 proyek kegiatan dari kedua belah pihak telah selesai dilaksanakan, 6 proyek kegiatan masih dalam proses pelaksanaan, dan 11 proyek kegiatan telah dibatalkan. Adapun ke-6 proyek kegiatan yang akan ditindaklanjuti pada periode 2016-2017 yaitu: (1)

Training on Foot and Mouth Disease, (2) Integrated Pest Management and Post-Harvest Treatment on Mango and Mangosteen, (3) Technical Cooperation on Highly Pathogenic Avian Influenza Control to Facilitate Trade of Zebra Dove between Thailand and Indonesia, (4) Cervical and Laparoscopic Artificial Insemination in Goats, (5) Study Visit on Improving for Technical and Management Skills of Rice and Soybean Seed Grower, (6) Agricultural Extension Training Course in Kasetsart University Bangkok, Thailand. Kegiatan yang baru diusulkan dan telah disepakati oleh kedua belah pihak dalam pertemuan ini yaitu 7 usulan kegiatan dari 9 usulan yang disampaikan oleh pihak Thailand, dan 1 usulan kegiatan dari 4 usulan yang disampaikan oleh pihak Indonesia.


162

Gambar 54 . Sekjen Kementerian Pertanian sedang memimpin sidang JAWG RI – Thailand dan menyerahkan Cendramata kepada Ketua Delegasi Thailand Thailand Cendramata kepada Ketua Delegasi Thailand

b.

Sidang RI – Turkey (The First Indonesia – Turkey Steering Commitee Meeting), 7-9 April 2016, di Bali

Kedua pihak sepakat untuk merumuskan rencana aksi yang lebih konkrit guna mengimplementasikan berbagai area kerja sama yang terdapat dalam MoU, khususnya kerja sama bidang peternakan, kesehatan hewan dan perkarantinaan; akses pasar komoditas pertanian antara kedua negara; kolaborasi kerja sama bidang perikanan; serta kerja sama penelitian dan penguatan kapasitas. Dalam hal ini, lembaga teknis terkait di kedua negara akan berkomunikasi secara intensif pada level operasional untuk merumuskan bentuk-bentuk kerja sama yang lebih formal. c.

Sosialisasi Potensi Pertanian untuk Para Diplomatik RI yang akan ditempatkan di Negara Mitra

Sekretariat Jenderal tahun 2016 telah melaksanakan sosialisasi potensi pertanian sebanyak 2 tahap sesuai dengan jadwal dari Kementerian Luar Negeri. Tahap ke-1 diikuti oleh 38 orang diplomat yang akan ditempatkan di negara kawasan Amerika, Eropa dan Pasifik dilaksanakan pada tanggal 9 - 13 Mei 2016 di Semarang dan Pati. Sementara untuk Tahap ke-2 diikuti oleh 30 orang diplomat yang direncanakan akan ditempatkan di negara kawasan Amerika, Asia, Pasifik, Afrika dan Timur Tengah pada tanggal 15 - 18 Nopember 2017 di Pekanbaru. d.

Sidang RI – Kolombia (The Second Expert Group Meeting), dilaksanakan pada tanggal 26 – 28 Juli 2016 di Kolombia

Kedua pihak sepakat untuk mengembangkan kerja sama peningkatan nilai tambah komoditas sawit melalui penelitian bersama pemanfaatan produk sawit menjadi biodiesel dan ethanol. Khusus untuk pengembangan produk sawit menjadi biodisel, kedua negara sepakat untuk memberikan kontribusi 20% minyak sawit menjadi biodiesel (B20). Kerjasama penelitian tersebut difokuskan pada pengembangan varietas tahan penyakit dan berkadar oleat tinggi, selain melalui penelitian bersama kerjasama konkret dilakukan juga dengan pertukaran tenaga ahli dalam bidang kelapa sawit. Indonesia juga Laporan Tahunan Kementerian Pertanian Tahun 2016

163

menyampaikan kesiapanya untuk pertukaran material genetik unggul kelapa sawit yang telah teruji memeliki produktifitas yang tinggi di Indonesia dengan memperhatikan Phitosanitary dan Hak Kekayaan Intelektual. Secara khusus, Pihak kolombia menyampaikan permohonannya terkait bantuan penigkatan kapasitas pengembangan kelapa sawitnya dalam bentuk pengembangan sistem perkebunan yang ramah lingkungan, berkelanjutan, berprouduktifitas tinggi serta zero waste production sebagaiman telah disepkati melalui standar ISPO. Menanggapi Gbr 55. Sidang Expert Group Meeting Kementerian permohonan ini, indonesia menyatakan Pertanian dan Pembangunan Daerah Kolombia kesiapannya. Kedua pihak sepakat untuk pertukaran material genetik kakao dengan spesifik aroma Kolombia dan Karet lokal tahan penyakit yang merupakan tanaman spesifik wilayah amazon dengan varietas kakao dan karet Indonesia yang berproduktifitas tinggi e.

Kunjungan kerja Menteri Pertanian di Taiwan pada tanggal 6 – 8 Nopember 2016

Gambar 56. Kunjungan Mentan ke Taiwan

f.

Tindak lanjut nyata dari komitmen dengan Taiwan telah dilaksanakan dalam bentuk pengiriman tenaga ahli irigasi dan hortikultura RI ke Taiwan pada tanggal 19-24 Desember 2016 untuk melakukan identifikasi lessonlearned dan best practices pengembangan irigasi dan hortikultura modern di negara tersebut yang dapat diadopsi untuk mendukung pengembangan kedua sektor tersebut di Indonesia. Selain itu, juga telah disepakati kunjungan Tim Ahli Taiwan ke Indonesia pada tanggal 513 Januari 2017. Kunjungan kerja tersebut telah menghasilkan komitmen dukungan dari Council of Agriculture of Taiwan untuk pengembangan embung dan modernisasi hortikultura di Indonesia

Sidang RI – Australia (The-20 Working Group on Agriculture. Food and Forestry Cooperation), dilaksanakan pada tanggal 2 – 3 November 2016 di Manado, Indonesia

Indonesia telah berhasil memasukkan buah manggis dan salak ke pasar Australia dan saat ini Indonesia berusaha untuk mendapatkan akses pasar buah mangga dan buah naga. Sedangkan untuk importasi gandum Australia ke Indonesia, telah dilaksanakan dengan baik dan gandum Australia tersebut diolah di Indonesia untuk pembuatan mie instan yang diekspor ke negara lain. Laporan Tahunan Kementerian Pertanian Tahun 2016

164

Indonesia dan Australia telah menandatangani Memorandum of Understanding on Electronic Certification pada tahun 2016 dan Indonesia saat ini sedang melaksanakan uji coba untuk e-certification dimaksud yang peluncurannya akan dilaksanakan pada awal tahun 2017 dan Australia meminta Indonesia untuk memasukkan daging ke dalam ujicoba dimaksud. Indonesia menginformasikan tentang peraturan kehalalan yang diatur dalam Peraturan No. 33 tahun 2014 yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama RI, demi menjamin keamanan dan kepastian produk-produk halal yang dikonsumsi oleh masyarakat di Indonesia termasuk makanan, minuman, obat-obatan, kosmetik, produk kimia, produk yang dimodifikasi secara genetik, produk dan barang-barang konsumsi yang dipakai, digunakan atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Peraturan ini diberlakukan sebanyak 3 (tiga) tahap mulai tanggal 1 November 2016. Kementerian Pertanian telah mengirimkan surat ke Kementerian Agama mengenai peraturan kehalalan dimaksud agar dapat diinformasikan lebih lanjut ke World Trade Organization (WTO). Australia Awards Information, Australia sebagai salah satu tujuan bagi pelajar Indonesia untuk meneruskan studi pendidikan telah memberikan 300 beasiswa Master dan Doktor untuk tahun 2016. Pihak Indonesia meminta agar Australia dapat membuka kesempatan kepada peserta tersebut pelatihan bahasa Inggris untuk mendapatkan nilai TOEFL yang sesuai dengan kualifikasi yang diminta oleh pihak Australia. Selain itu, Australia juga akan menginformasikan lebih lanjut data peserta Indonesia yang telah lulus dari universitas di Australia. g.

Sidang RI – Jepang (The Second Bilateral Forum for Agriculture Cooperation), dilaksanakan pada tanggal 10 – 12 November 2016, di Tokyo, Jepang

Terkait dengan akselerasi ekspor ayam segar dan produk turunannya, pihak Indonesia meminta dukungan kepada Pemerintah Jepang khususnya MAFF untuk menginformasikan dan mendorong calon pembeli di Jepang agar melakukan kesepakatan bisnis dengan keempat unit usaha pengolahan daging ayam yang telah disetujui mengekspor Heat Processed Chicken Products ke Jepang sejak tahun 2014. Mengingat Indonesia menjadi Ketua Forum Halal Dunia, maka jaminan halal merupakan keunggulan produk tersebut yang dapat menarik minat konsumen muslim di Jepang sekaligus persiapan pasokan produk halal dalam menghadapi Olimpiade tahun 2020 yang akan diselenggarakan di Jepang. Sesuai protokol yang telah disepakati, pihak Indonesia akan segera menyampaikan undangan kepada Tim Auditor MAFF Jepang untuk melakukan on-site surveilans terhadap 4 unit usaha pengolahan daging ayam pada Januari 2017. Sementara untuk ekspor buah mangga Indonesia ke Jepang masih diperlukan persyaratan perlakuan Vapour Heat Treatment (VHT). Untuk memulai export buah mangga dengan perlakuan VHT, maka kedua pengusaha kedua negara akan segera membangun fasilitas treatment di Indonesia dengan pengawasan Badan Karantina Pertanian. Untuk perlakuan Hot Water Treatment (HWT) yang telah dikembangkan Indonesia, pihak Jepang tidak keberatan menerima penggunaan HWT sepanjang data efikasi kajian teknis telah diterima MAFF Jepang. Dengan diterima HWT, maka penggunaan HWT sebagai pengganti VHT. Laporan Tahunan Kementerian Pertanian Tahun 2016

165

Adanya keberatan pihak Jepang terhadap aturan Indonesia tentang pengawasan produk pertanian (buah dan sayuran) asal Jepang harus bebas dari cemaran radioaktif Ceassium 134 dan 137 akibat bencana Fukushima Daichi. Pihak Jepang melaporkan bahwa banyak negara mitranya telah mencabut aturan pembatasan tersebut setelah memberikan hasilhasil kajian yang dilakukan oleh ahli Jepang. Pihak Indonesia tidak keberatan sepanjang telah ada pernyataan resmi (deklarasi) dalam sidang WTO-SPS terkait jaminan keamanan pangan dan dukungan pernyataan dari Lembaga Internasional Atom dan Energi (IAEA Austria). Lembaga Badan Nasional Tenaga Nuklir dan Badan Karantina Pertanian segera melakukan kajian hasil laporan Jepang, untuk memberikan pertimbangan lebih lanjut. Pihak Jepang meminta pertimbangan terhadap pembatasan aturan investasi di Indonesia di bidang Hortikultura, mengingat pihak Jepang berkeinginan untuk melakukan investasi di Indonesia. Pihak Indonesia akan mempertimbangkannya dan untuk melakukan perubahan Undang-undang No. 13 tahun 2010 tersebut memerlukan waktu karena harus melalui proses parlemen. Kerjasama sektor pertanian khususnya terkait pemanfaatan peralatan pertanian (mekanisasi pertanian) antara Indonesia-Jepang, tim ahli kedua negara akan melakukan kajian teknis untuk penggunaan jenis-jenis peralatan pertanian yang sesuai dengan kondisi pola pertanian Indonesia dengan lokasi lahan terbatas dan kondisi fisik lahan bervariasi. Pihak Jepang menerima keinginan Indonesia untuk mempelajari sistem/kebijakan pemerintah Jepang dalam pengamanan mempertahankan lahan-lahan pertanian dan pola jaminan para petani. Pada saat ini di Indonesia dihadapi laju alih fungsi lahan begitu progresif, akibat perubahan lokasi-lokasi industri. Indonesia agar membuat Term of Reference termasuk pembebanan biaya pelaksanaan kegiatan tersebut di Jepang. Pihak Indonesia meminta kepada industri Jepang sebagai pemasok peralatan pertanian, agar menyediakan layanan perbaikan peralatan di Indonesia hingga tingkat perdesaan. Pihak Jepang akan mempertimbangkan dan berkonsolidasi dengan para pemasok peralatan pertanian antara lain: Yanmar, Kubota. h.

The International Tripartite Rubber Council (ITRC) Special Meeting

Pertemuan ini membahas mengenai keputusan diberlakukannya mekanisme pembatasan kuota ekspor karet alam / Agreed Export Tonnage Scheme (AETS) tahun 2016 akan ditentukan pada joint meeting tanggal 28 Januari 2016 di Bangkok, Thailand. Indonesia menyatakan kesiapannya untuk mempercepat peluncuran pasar karet dari bulan Juni 2016 ke bulan Maret 2016 sesuai dengan permintaan dewan Menteri ITRC. Di lain pihak, Thailand dan Malaysia meminta waktu untuk melakukan persiapan peluncuran pasar karet sampai bulan Maret 2016. Negara anggota ITRC menyepakati draft “Mou Antara Negara ITRC Dengan Viet Nam Mengenai Kerja Sama di Bidang Karet Alam” yang akan menjadi diajukan kepada Viet Nam sebagai proposal kerja sama. Tiap negara anggota ITRC diminta untuk memberikan masukan sebelum tanggal 12 Februari 2016. Dari hasil pertemuan ITRC tersebut, perlu dilakukan koordinasi lebih lanjut lingkup Kementerian Pertanian terutama dengan Ditjen Perkebunan mengenai kondisi perkaretan Indonesia saat ini dalam rangka menghadapi kebijakan ITRC berkaitan dengan turunnya Laporan Tahunan Kementerian Pertanian Tahun 2016

166

harga karet dunia untuk merencanakan kebijakan dalam negeri dalam membantu petani karet dalam Negeri. Diantaranya yang dapat direkomendasikan antara lain : (1) Melakukan peningkatan produksi dan produktivitas serta mutu melalui sistem pertanian berbasis karet; (2) Melakukan pengembangan pemberdayaan petani untuk dapat mengakses ke berbagai kemudahan yang diperlukan (teknologi, permodalan, pasar, kemitraan, sumber benih, dll); (3) Mendorong percepatan penyediaan bahan baku karet alam Bahan Olah Karet (BOKAR) yang mudah dan berkualitas sesuai Permentan no. 38/2008 dan revisinya. i.

APO (Asian Productivity Organization) yang berjudul “Asian Food and

Agribusiness Conference: Strengthening Public-Private-Sector Partnerships for Sustainable Competitive Agribusinesses Kegiatan APO (Asian Productivity Organization) yang berjudul “Asian Food and

Agribusiness Conference: Strengthening Public-Private-Sector Partnerships for Sustainable Competitive Agribusinesses” telah dilaksanakan pada tanggal 28-30 Maret 2016 di Hotel Horison, Bandung, Jawa Barat. Seminar tersebut bertujuan agar peserta dapat meningkatkan pengetahuan dan saling bertukar informasi dalam mengembangkan sistem pertanian yang berkelanjutan, dan bagaimana menjalin kemitraan jangka panjang antara pihak pemerintah, swasta dan masyarakat dengan pendekatan Strengthening PublicPrivate-Sector Partnerships untuk memperkuat kerja sama bidang pertanian. Kegiatan ini diikuti 38 orang, yang terdiri dari 32 peserta asing yaitu Bangladesh, Fiji, Filipina, India, Korea Selatan, Kamboja, Laos, Malaysia, Mongolia, Nepal, Pakistan, Sri Lanka, Taiwan, Thailand, Vietnam, dan peserta Indonesia berjumlah 6 orang; APO Conference menghadirkan 10 orang narasumber asing. Adapun tindak lanjut dari pertemuan tersebut yaitu perlunya dibentuk rencana aksi dan jadwal untuk mengaplikasikan rencana program Asian Food and Agribusiness Conference: Strengthening Public-Private-Sector Partnerships for Sustainable Competitive Agribusinesses di institusi masing-masing. j.

Pertemuan Tingkat Menteri Bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) ke-7

Pertemuan Tingkat Menteri Bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) ke-7 telah dilaksanakan pada tanggal 26-28 April 2016 di Astana, Kazakhstan. Pertemuan menyepakati hal-hal sebagai berikut perlunya upaya harmonisasi kebijakan-kebijakan yang telah ada untuk mengatasi berbagai permasalahan di tingkat nasional ke tingkat regional di masing-masing negara anggota OIC; upaya penguatan metode pengumpulan data statistik perdagangan produk pertanian baik intra Negara anggota OIC maupun dengan Negara non anggota OIC; dan laporan SOM khususnya terkait pencapaian ketahanan dapat diklasifikasikan menjadi 4 (empat) fokus utama, yaitu kaitannya dengan penurunan efek negatif perubahan iklim, efisiensi pertanian, pemberdayaan perdesaan dan penurunan kehilangan hasil dan pemborosan pangan. Pada sesi General Assembly (GA) IOFS disampaikan sebanyak 31 dari 56 negara anggota OKI telah menandatangani statuta IOFS. Ada 5 negara baru yang menandatangani Laporan Tahunan Kementerian Pertanian Tahun 2016

167

statuta IOFS pada saat First Session Of The General Assembly (GA) of IOFS yaitu, Bangladesh, Qatar, Republik Mozambique, Republik Tajikistan, Kamerun, dan Kuwait. Posisi Delegasi Indonesia dalam pertemuan tersebut adalah sebagai observer. Diperlukan 10 negara untuk meratifikasi statuta IOFS tersebut, namun hingga saat ini tercatat baru 4 (empat) negara yang sudah meratifikasi yaitu Kazakhstan, Nigeria, Burkina Faso dan Kuwait. Oleh karena itu, negara yang sudah menandatangani statuta tersebut untuk mempercepat proses ratifikasinya. Adapun tindak lanjut pertemuan tersebut yaitu Indonesia mendukung upaya bersama negara anggota OIC untuk mengatasi masalah ketahan pangan di negara anggota. Kazakhstan sangat mengharapkan Indonesia terlibat lebih jauh dalam organisasi IOFS tersebut. Kementerian Pertanian Perlu segera menyampaikan hasil pertemuan ini kepada pihak-pihak terkait di Indonesia untuk pembahasan kajian lebih mendalam terkait kemungkinan bergabungnya Indonesia sebagai anggota IOFS. k.

Pertemuan Special Senior Official Meeting of ASEAN Ministers on Agriculture and Forestry ke-37 (37th SSOM AMAF) dan Special Senior Official Meeting of ASEAN Ministers on Agriculture and Forestry Plus Three (15th SSOM AMAF+3), 22-25 Agustus 2016, Filipina Keseluruhan capaian subsidiary bodies dibawah AMAF serta pengembangan rencana kerjanya akan disampaikan kepada Menteri-Menteri Pertanian dan Kehutanan ASEAN untuk pengesahan lebih lanjut pada pertemuan ASEAN

Ministers on Agriculture and Forestry

Gambar 57. Pertemuan Special Senior Official Meeting of ASEAN Ministers on Agriculture and Forestry ke-37 th (37 SSOM AMAF), di Filipina

(AMAF) ke-38 yang akan dilaksanakan pada tanggal 6-7 Oktober 2016 di Singapura. Pada pertemuan tersebut para Menteri juga akan melakukan penandatanganan perjanjian pembentukan ASEAN Coordinating

Centre for Animal Health and Zoonoses (ACCAHZ), yang berfungsi

sebagai pusat kerjasama dan koordinasi penanganan kesehatan hewan dan penanggulangan penyakit zoonosis di kawasan ASEAN. Sebagai tindak lanjut perlu dilakukan identifikasi atas kepentingan Indonesia yang perlu terakomodasi dalam berbagai kerja sama pangan, pertanian dan kehutanan ASEAN dan mitranya, dengan memperhatikan Key Performance Indicators (KPIs) of the SPA-FAF 2016-2025. Selain itu, terkait dengan berbagai inisiatif baru, Indonesia perlu mengkaji lebih mendalam terhadap usulan-usulan kerja sama tersebut, seperti pada bidang perbenihan, jejaring informasi, dan konservasi lahan pertanian. Hal ini dianggap penting sebagai salah satu upaya menyaring kegiatan yang tidak sesuai dengan arah tujuan pembangunan pangan, pertanian dan kehutanan nasional. Oleh karena itu, posisi Indonesia sebaiknya Laporan Tahunan Kementerian Pertanian Tahun 2016

168

tidak terlalu aktif dalam mendorong percepatan implementasi inisiatif-inisiatif baru dimaksud agar proses kajian internal dapat dilakukan secara komprehensif. l.

Pertemuan Internasional Food Security Week (FSW) APEC dan Fourth APEC Food Security Ministerial Meeting (FSMM4), 16-27 September 2016, Peru

Pada pertemuan kali ini membahas empat hal utama yaitu kelanjutan dan perlindungan laut, perubahan iklim, kerja sama lintas fora dan pengembangan kapasitas. Indonesia memberikan perhatian khusus terkait kelanjutan dan perlindungan lingkungan laut agar konsep blue economy di APEC memiliki satu acuan bersama. OFWG rencananya akan membahas panduan perihal koordinasi dan komunikasi dengan APEC centers agar kegiatannya bersinergi dengan prioritas OFWG. Indonesia diharapkan untuk berperan dalam hal ini selaku pemilik APEC Ocean and Fisheries Information Center (AOFIC) yang berlokasi di Perancak, Bali. Indonesia menganggap IUU fishing sebagai Transnational Organized Crime, sehingga pada pertemuan OFWG berikutnya Indonesia akan mengajukan inisiatif kerja sama APEC untuk memberantas IUU fishing. Peran MOI SC dalam koordinasi inisiatif lintas fora akan mencerminkan peran kepemimpinan Indonesia dalam isu maritim. Isu Ketahanan pangan akan semakin mengemuka dalam agenda APEC kedepannya, terutama pada tiga hal utama yaitu pembangunan kelanjutan sektor pertanian dan perikanan, fasilitasi investasi dan pembangunan infrastruktur, dan meningkatkan perdagangan dan pasar. Indonesia menyampaikan bahwa peran petani dan nelayan kecil sebagai investor terbesar harus ditingkatkan sebagai pilar ketahanan pangan sehingga harus didorong untuk lebih terbuka dalam hal fasilitasi infrastruktur dan investasi pertanian. Selain itu, Indonesia menyampaikan implementasi peningkatan sektor pertanian dan perikanan melalui public private partnership dalam pembentukan kemitraan teknologi dan capacity building bagi petani kecil agar dapat meningkatkan produksi pangan yang bernama Partnership for Indonesia Sustainable Agriculture (PISagro). 7. a.

Perlindungan Varietas Tanaman dan perizinan Pertanian Pelayanan Permohonan Hak Perlindungan Varietas Tanaman

Tahun 2016, Pusat PVTPP menargetkan penerimaan permohonan Hak PVT sebanyak 60 permohonan varietas. Realisasi penerimaan permohoan Hak PVT sebanyak 42 permohonan (70% dari target). Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2015, permohonan Hak PVT mengalami penurunan 10,6% dari 47 permohonan di tahun 2015 menjadi 42 permohonan pada tahun 2016. Sedangkan penerbitan sertifikat Hak PVT pada tahun 2016 sebanyak 19 sertifikat, turun 40,6% dibandingkan penerbitan sertifikat pada tahun 2015 (32 sertifikat). Secara kumulatif, permohonan Hak PVT sejak tahun 2004 sampai dengan 2016 sebanyak 610 permohonan dengan rincian sebagai berikut: (a) 379 Permohonan yang telah mendapatkan sertifikat Hak PVT; (b) 24 Permohonan ditolak, karena tidak memenuhi syarat BUSS; (c) 111 Permohonan ditarik kembali, karena pemohon tidak memenuhi kelengkapan persyaratan/varietas dianggap tidak komersial; (d) 96 Permohonan dalam Laporan Tahunan Kementerian Pertanian Tahun 2016

169

proses (administrasi, pengumuman, pemeriksaan substantif). Secara rinci perbandingan realisasi penerimaan permohonan dan penerbitan sertifkat hak PVT tahun 2016 dan 2015 dapat dilihat pada Tabel 83. Tabel 83. Perbandingan Realisasi Penerimaan Permohonan dan Penerbitan Sertifkat Hak PVT Tahun 2016 dan 2015 No.

Jenis Tanaman

Target 2016

2016

2015

Permohonan Penerbitan Permohonan Penerbitan

1

Tanaman Pangan

10

31

8

8

5

2

Tanaman Sayuran

35

3

4

19

16

3

Tanaman Hias

2

6

0

3

0

4

6

2

4

4

7

5

Tanaman Buah Tanaman Perkebun/Industri/kehut.

5

0

3

7

4

6

Tanaman Pakan Ternak

2

0

0

6

0

60

42

19

47

32

TOTAL

% Naik/Turun Permohonan

-10,6

% Naik/Turun Penerbitan Sertifikat

-40,6

Sumber: PPVTPP, 2016

b. Pelayanan Pendaftaran Varietas Lokal dan Hasil Pemuliaan Pendaftaran varietas tanaman pada tahun 2016 ditargetkan sebanyak 180 varietas, sedangkan realisasi permohonannya sebesar 138 varietas atau 76,7% dari target. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2015 mengalami peningkatan sebesar 29%. Adapun penerbitan Tanda Daftar Varietas Tanaman pada tahun 2016 mencapai 133 Tanda Daftar Varietas, mengalami peningkatan 27,9% dibandingkan tahun sebelumnya. Perbandingan realisasi penerimaan permohonan dan penerbitan tanda daftar varietas tahun 2016 dan 2015 dapat dilihat pada Tabel 84. Tabel 84. Perbandingan Realisasi Penerimaan Permohonan dan Penerbitan Tanda Daftar Varietas Tahun 2016 dan 2015 No

Jenis Tanaman

Target 2016

2016 2015 Penerbitan Penerbitan Permohonan Permohonan TDV TDV

1

Tan. Pangan

20

23

17

14

14

2

Tan. Sayuran

50

39

31

17

25

3

Tan. Buah

50

27

34

29

21

4

Tan. Hias

50

35

38

30

37

5

Tan. Obat/Rempah

2

0

0

0

0

6

Tan. Bun/Industri Jumlah

8

14

13

17

7

180

138

133

107

104


29,0

% Naik/Turun Penerbitan TDV

27,9



170

c.

Pelayanan Pendaftaran Varietas Tanaman Hortikultura Dalam Rangka Peredaran Benih

Tahun 2016 permohonan pendaftaran varietas hortikultura ditargetkan sebanyak 200 permohonan, dan realisasi permohonannya mencapai 251 varietas atau 126% dari target permohonan. Sedangkan realisasi penerbitan Surat Keputusan Menteri Pertanian tentang Tanda Daftar Varietas Hortikultura hanya 149, sisanya masih dalam proses verifikasi Direktorat Jenderal Hortikultura. Dibandingkan dengan permohonan tahun 2015 mengalami penurunan 19%, dimana pada tahun 2015 mencapai 310 permohonan. Jenis varietas tanaman yang banyak dimohonkan pendaftaran adalah kelompok tanaman sayuran, yaitu 175 varietas atau 69,72% dari total permohonan tahun 2016. Rincian perbandingan realisasi penerimaan pendaftaran varietas tanaman hortikultura tahun 2016 dan 2015 dapat dilihat pada Tabel 85. Tabel 85 . Perbandingan Realisasi Penerimaan Pendaftaran Varietas Tanaman Hortikultura Tahun 2016 dan 2015 No

Jenis Tanaman

2016

Target 2016

Permohonan

2015

1

Tanaman Buah

50

39

Penerbitan TDV 32

2

Tanaman Sayuran

120

175

3

Tanaman Hias Tanaman Obat dan Rempah

28

JUMLAH

200

4

2

74

Penerbitan TDV 45

111

222

108

34

6

14

25

3

0

0

2

251

149

310

180


-19,0

% Naik/Turun Penerbitan TDV

-17,2

Permohonan


d.

Pelayanan Perizinan Pertanian

Bidang perizinan pertanian, sesuai dengan tugas dan fungsinya, Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian meliputi : 1. Pelayanan Perizinan Pendaftaran Pupuk An-Organik dan Organik Pelayanan perizinan pendaftaran pupuk an-organik dan organik pada tahun 2016 ditargetkan sebanyak 305 surat permohonan, diterima permohonan pendaftaran sebanyak 819 permohonan (268,52% dari target), terdiri dari permohonan pupuk anorganik 517 dan pupuk organik 302. Apabila dibandingkan dengan tahun 2015, permohonan pendaftaran pupuk mengalami penurunan 11%, dimana permohonan tahun 2015 mencapai 921 permohonan. Adapun penerbitan izin pendaftaran pupuk tahun 2016 meningkat 52,9% dari 431 Surat Izin pada tahun 2015 menjadi 659 Surat Izin di tahun 2016. Tabel 86 merupakan perbandingan realisasi pelayanan pendaftaran pupuk dan organik dan organik tahun 2016 dan 2015.


171

Tabel 86. Perbandingan Realisasi Pelayanan Pendaftaran Pupuk An Organik dan Organik Tahun 2016 dan 2015 No

Jenis Permohonan

Target 2016

2016

2015

Permohonan Penerbitan Permohonan Penerbitan

A Pupuk An-Organik Pendaftaran baru dan ulang

200

517

467

679

317

105

302

192

242

114

305

819

659

921

431

B Pupuk Organik Pendaftaran baru dan ulang JUMLAH A+B % Naik/Turun Permohonan

-11,1

% Naik/Turun Penerbitan Surat Izin

52,9


2. Pelayanan Perizinan Pendaftaran Pestisida Pelayanan perizinan pendaftaran pestisida meliputi Pendaftaran Izin Tetap Baru dan Pendaftaran Izin Tetap Ulang serta pelayanan lain yang terkait. Target permohonan pendaftaran pestisida tahun 2016 sebanyak 1.800 permohonan, sedangkan realisasi mencapai 3.114 permohonan atau 173% dari target. Realisasi permohonan perizinan pestisida tahun 2016 mengalami peningkatan 18,9% dibandingkan tahun 2015, sedangkan realisasi penerbitan Surat Izin meningkat 36,2%. Perbandingan realisasi pelayanan pendaftaran pestisida Tahun 2016 dan 2015 disajikan pada Tabel 87. Tabel 87. Perbandingan Realisasi Pelayanan Pendaftaran Pestisida Tahun 2016 dan 2015 No

Jenis Permohonan

Target 2016

2016

2015

Permohonan

Penerbitan

Permohonan

Penerbitan

1

Pendaftaran Izin Tetap Baru

250

274

271

339

292

2

Pendaftaran Izin Tetap Ulang

350

580

439

416

312

3

Pendaftaran Izin Tetap Ekspor

30

39

30

36

34

4

Pendaftaran Izin Tetap Bahan Teknis

60

99

70

66

36

5

Pendaftaran Izin Percobaan

300

323

270

561

374

6

Perpanjangan Izin Percobaan

85

186

176

154

246

7

Pendaftaran Izin Perluasan Penggunaan

80

128

92

90

73

8

Perubahan Nama Pestisida

40

77

86

54

39

9

Perubahan Pemegang Pendafataran

50

96

179

178

99

10

Perubahan Nomor Pendafataran

5

5

7

5

8

11

Perubahan Dosis/konsentrasi

5

17

11

8

8

12

Perubahan Kode/Bentuk

5

14

2

7

0

13

Perubahan Bid.Penggunaan/Jenis/Komoditi/OPT 5 Terdaftar 15

8

19

16

14

Perubahan Cara Kerja

4

0

0

15

Penamabahan/Perubahan Asal Bahan Aktif/Bahan 30 Teknis 37

16

Pembuatan Sertifikat

JUMLAH

5

1

44

13

4

500

1223

1241

673

610

1800

3114

2930

2619

2151


18,9


36,2



172

3. Pelayanan Perizinan Pemasukan dan Pengeluaran Perbenihan Tanaman Pelayanan perizinan pemasukan dan pengeluaran perbenihan tanaman tahun 2016 ditargetkan sebanyak 1.015 permohonan, meliputi perizinan pemasukan benih tanaman sebanyak 494 permohonan dan perizinan pengeluaran benih sebanyak 521 permohonan. Dari target tersebut terealisasi 1.350 permohonan atau 133,7% dari target. Permohonan pemasukan benih mencapai 695 permohonan (141,8% dari target) dan pengeluaran sebanyak 655 atau 126% dari target. Secara keseluruhan permohonan yang diterima pada tahun 2016 mengalami peningkatan 19,7% jika dibandingkan tahun 2015 (1.128 permohonan). Adapun realisasi penerbitan Surat Izin pada tahun 2016 mencapai 1.112 Surat Izin atau naik 8,8% dibandingkan tahun 2015 (1.022 Surat Izin). Perbandingan realisasi pelayanan perizinan pemasukan dan pengeluaran benih tanaman tahun 2016 dan 2015 disajikan di Tabel 88 . Tabel 88. Perbandingan Realisasi Pelayanan Perizinan Pemasukan dan Pengeluaran Benih Tanaman Tahun 2016 dan 2015 No

Jenis Perizinan

2016 2015 Target 2016 Permohonan Penerbitan Permohonan Penerbitan

A

PEMASUKAN

1

Benih tan hortikultura

317

400

337

357

313

2

Benih tan pangan

71

77

45

70

63

3

Benih tan perkebunan

21

39

38

21

17

4

Sumber daya genetik tanaman

80

171

131

107

96

5

Benih rumput pakan ternak

5

8

6

3

1

494

695

557

558

490

Jumlah A B

PENGELUARAN

1

Benih tan hortikultura

450

557

484

508

472

2

Benih tan pangan

30

33

24

24

25

3

Benih tan perkebunan

16

27

20

16

14

4

Sumber daya genetik tanaman

25

38

27

22

21

5

Benih rumput pakan ternak

-

-

-

-

-

521

655

555

570

532

1015

1350

1112

1128

1022

Jumlah B TOTAL A+B % Naik/Turun Permohonan

19,7


8,8


4. Pelayanan Perizinan Peternakan Pelayanan perizinan peternakan meliputi pelayanan permohonan rekomedasi pemasukan/pengeluaran bibit/benih, pendaftaran pakan ternak, izin usaha obat hewan, pemasukan karkas daging dan olahannya, pemasukan ternak ruminansia besar, dan pemasukan/pengeluaran bahan pakan asal hewan. Pelayanan perizinan peternakan tahun 2016 ditargetkan sebanyak 600 permohonan, terdiri dari 400 rekomendasi (RPP) dan 200 surat izin. Realisasi permohonan bidang peternakan sebanyak 4.276, terdiri dari 3.786 permohonan rekomendasi (946% dari target) dan 490 permohonan surat izin (245% dari target). Dari 4.276 permohonan tersebut telah diterbitkan 2.685 izin peternakan yang meliputi : 271 Tanda Daftar, 17 Izin


173

Usaha dan 2.397 RPP. Perbandingan realisasi pelayanan perizinan peternakan tahun 2016 dan 2015 disajikan pada Tabel 89. Tabel 89. Perbandingan Realisasi Pelayanan Perizinan Peternakan Tahun 2016 dan 2015 No

Jenis Perizinan

1 Pemasukan dan pengeluaran bibit/benih - Pemasukan bibit sapi - Pemasukan bibit kerbau - Pemasukan bibit kambing - Pemasukan bibit kuda - Pemasukan bibit DOC - Pemasukan bibit DOD - Pemasukan bibit kelinci - Pemasukan benih (semen) - Pemasukan benih (telur tetas) - Pengeluaran benih (semen) - Pengeluaran benih (telur tetas) 2 Pendaftaran pakan ternak 3 Izin Usaha Obat Hewan 4 Pemasukan karkas, daging, dan olahannya 5 Pemasukan ternak ruminansia besar 6 Pemasukan/pengeluaran bahan pakan asal hewan - Pemasukan bahan pakan asal hewan - Pengeluaran bahan pakan asal hewan 7 Pengeluaran kambing JUMLAH

Target 2016 2015 2016 Permohonan Penerbitan Permohonan Penerbitan 5 1 1 1 28 1 1 20 20 1 1 200 20 100 50

2 37 3 18 29 1 10 462 28 1271 320

1 25 2 20 29 1 10 271 17 566 180

6 3 1 32 1 19 31 2 496 25 -

5 3 1 27 1 15 28 2 425 15 -

100 50 0

2095 -

1563 -

2

2

4276

2685

618

524

600

% Naik/Turun Permohonan RPP

3803,1

% Naik/Turun Permohonan Surat Izin dan Tanda Daftar

-6,0

% Naik/Turun Penerbitan RPP

2753,6

% Naik/Turun Penerbitan Surat Iziin dan Tanda Daftar

-34,5

Jenis Izin

RPP RPP RPP RPP RPP RPP RPP RPP RPP RPP RPP Tanda Daftar Izin Usaha RPP RPP RPP RPP RPP RPP


8.

Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Keprotokolan dan Hubungan Antar Lembaga, Serta Pengelolaan Informasi publik Bidang pertanian a. Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat berupa Penyebarluasan Informasi Program Pembangunan Pertanian adalah meningkatnya pemberitaan positif Kementerian Pertanian telah tercapai 2.131 berita (media cetak), 3.442 berita (media online), 521 berita (media televisi) dengan capaian persentase 100 %. Tujuan utama dari kegiatan Peningkatan Pemberitaan Positif Program Pembangunan Pertanian adalah agar masyarakat dan stakeholder mengetahui manfaat yang diperoleh sehingga ikut serta ambil bagian dalam pelaksanaan pembangunan pertanian. Capaian kinerja yang telah dilaksanakan pada Bidang Pelayanan Hubungan Masyarakat, antara lain: a. Analisis Pendapat Umum, dilakukan dengan menganalisis opini publik atau beritaberita pertanian yang bersumber dari media massa (surat kabar dan televisi) dituangkan dalam bentuk kliping berita harian, analisis berita, resume, telaahan isu pertanian, monitoring konten media (cetak, elektronik dan online) serta memberikan respon terhadap pemberitaan di media cetak. Berdasarkan penelaahan terhadap Kliping Berita Pertanian dan hasil monitoring pada media cetak, media online maupun media elektronik, tendensi/tone pemberitaan terhadap berita-berita terkait program kedaulatan pangan pada periode 2016, Untuk pemberitaan di media cetak yang bertendensi positif, sebanyak 2.602 berita, Laporan Tahunan Kementerian Pertanian Tahun 2016

174

pemberitaan yang bertendensi negatif sebanyak 262 berita dan pemberitaan yang bertendensi netral sebanyak 2.874 berita. Sedangkan untuk pemberitaan di media online yang bertendensi positif, sebanyak 4.294 berita, pemberitaan yang bertendensi negatif sebanyak 204 berita dan pemberitaan yang bertendensi netral sebanyak 7.781 berita. Hal ini menunjukkan bahwa pemberitaan baik di media cetak maupun di media online selama tahun 2016, lebih bertendensi positif terhadap Kementerian Pertanian.

Gambar 58. Jumlah pemberitaan berdasarkan tendensi di media tahun 2016

Sepanjang tahun 2016, untuk pemberitaan hasil create (inisiatif) Kementerian Pertanian sebanyak 2.131 berita (media cetak), 3.442 berita (media online) dan 521 berita (media televisi). Sedangkan target yang diharapkan untuk pemberitaan hasil create (inisiatif) Kementerian Pertanian, sebanyak 1.500 berita (Media Cetak), 1.000 berita (Media online), 50 berita (media TV). Hal ini menunjukkan bahwa capaian pemberitaan hasil create (inisiatif) selama tahun 2016 lebih dari 100%. Artinya ini baik untuk Kementerian Pertanian.

Gambar 59. Pemberitaan hasil create (inisiatif) Kementerian Pertanian tahun 2016

b.

Komunikasi dan pemberitaan di media elektronik, dilakukan untuk menyebarluaskan informasi, pelaksanaan program pembangunan pertanian melalui kemitraan dengan media elektronik (televisi dan media online) serta media sosial. Kegiatan yang dilakukan antara lain berupa:


175

dialog atau talkshow di televisi dan radio; respon pemberitaan melalui filler di televisi; iklan layanan masyarakat di media elektronik; siaran langsung kegiatan pimpinan; pengembangan konten situs web Sekretariat Jenderal; publikasi program/kebijakan komoditas unggulan dan success story pertanian di media elektronik; 7) materi videotron. 1) 2) 3) 4) 5) 6)

Untuk pengelolaan Media Sosial Kementerian Pertanian dimulai pada tahun 2016 berupa 4 akun Media Sosial yaitu akun Kementerian Pertanian Republik Indonesia (Facebook), @kementan (Twitter), @kementerianpertanian (Instagram), dan Kementerian Pertanian RI (Youtube). Adapun hasil capaian pengelolaan media sosial pada tahun 2016 adalah sebagai berikut: 1) Facebook Fan Page Likes sebesar 44.176, Fans Increase sebesar 12.6%, Posts Sent sebesar 79, Impressions per post sebesar 37.888, dan Total Impression increase sebesar 271%. 2) Twitter Followers akun Twitter @kementan berjumlah 153.000. Akun @kementan selama tahun 2016 telah mengirimkan 145 tweets sent (30 plain text, 44 page links, dan 71 photo links), 138.487 Organic Impressions, 4077 Total Engagements, 130 link clicks. Perilaku penggunaan twitter @kementan berupa 45% conversation, 55% updates, 28% new contacts, dan 72% existing contacts. 3) Instagram Jumlah Followers sebanyak 13.573 dan kenaikan total followers sebanyak 25,8%. 4) Youtube Akun Youtube Kementerian Pertanian RI telah mengunggah sebanyak 98 video dengan jumlah subscribers sebanyak 261, telah dilihat sebesar 3029 kali oleh pengguna Youtube selama 11.897 menit. c.

Komunikasi dan pemberitaan di media cetak, dilakukan dengan mengkomunikasikan kebijakan maupun program pembangunan pertanian kepada publik melalui media cetak, sehingga dihasilkan citra positif Kementerian Pertanian. Kegiatan yang dilakukan antara lain melalui konferensi pers, menyelenggarakan Chief Editor Meeting, peliputan kunjungan kerja Menteri Pertanian, dan pemberitaan liputan di media cetak. Selama tahun 2016 peliputan kegiatan kunjungan kerja Menteri Pertanian sebanyak 66 kali. Untuk konferensi pers sebanyak 26 kali


176

Gambar 60. Jumlah pemberitaan kementan di Media Cetak, Elektronik dan Online Periode 2015-2016

b. Penyelenggaraan Keprotokolan dan Hubungan Antar Lembaga Dalam menyelenggarakan keprotokolan dan hubungan antar lembaga telah terlaksana kegiatan Menteri, Kementerian dan Hubungan Antar Lembaga. Capaian kinerja yang telah dilaksanakan sejak Tahun 2011-2016 yaitu sebagai berikut: a. Kegiatan Keprotokolan Menteri Untuk Kegiatan Keprotokolan Menteri yaitu terlaksananya dan terfasilitasinya pelaksanaan Kunjungan Kerja Menteri Pertanian ke Propinsi/ Kabupaten/Kota untuk melakukan pelaksanaan program UPSUS, peninjauan, panen raya, tanam padi, serap gabah, dialog dengan petani dan penyuluh dan lainnya. Tabel 90. Rekap Kunjungan Kerja Menteri Pertanian Tahun 2011No.

Kegiatan

2011

2012

2013

2014

2015

2016

1.

Kabupaten/kota

73

72

95

91

165

149

Sumber: Biro Humas dan IP, 2016

Jumlah Kegiatan kunjungan kerja menteri pertanian selama tahun 2011 sebanyak 73 kali kunjungan, 2012 sebanyak 72 kali kunjungan, 2013 sebanyak 95 kali kunjungan kerja, tahun 2014 sebanyak 91 kunjungan kerja dan pada tahun 2015 meningkat menjadi 165 kali kunjungan kerja dan tahun 2016 sebanyak 149 kali kunjungan kerja dikarenakan adanya Program UPSUS. Untuk tahun 2016 selain melakukan kunjungan kerja dalam rangka program UPSUS dilakukan juga Rapat Koordinasi Pangan dengan melibatkan Gubernur, Wakil Gubernur Bupati/Walikota dan Dinas Kabupaten/Kota lingkup Propinsi. Seperti disajikan pada Grafik berikut ini:

Gambar 61. Jumlah Kunjungan Kerja Menteri Pertanian Tahun 2015-2016


177

b.

c.

Kegiatan Keprotokolan Kementerian Untuk kegiatan Keprotokolan Kementerian yaitu terlaksananya kegiatan lingkup Kementerian Pertanian. meliputi: 1) Memfasilitasi terlaksananya Rapat Pimpinan Kementerian Pertanian sebanyak 25 kali , 2) Memfasilitasi terlaksananya Rapat UPSUS sebanyak 10 kali 3) Memfasilitasi pelaksanaan Upacara hari besar Nasional sebanyak 8 kali 4) Acara-acara Kementerian lainnya seperti HPS, Pelantikan Pejabat Kementerian Pertanian, dan kegiatan lainnya Kegiatan Hubungan Antar Lembaga Untuk Kegiatan Hubungan Antar Lembaga yaitu terlaksananya kegiatan Kementerian Pertanian dengan DPR-RI/DPD-RI (Raker, RDP, Kunker). 1) Fasilitasi Kegiatan Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat Topik pembahasan Utama Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat yang rutin dilakukan adalah sebagai berikut: a) Untuk Tahun 2011 sebanyak 14 Raker dan 28 RDP dengan pembahasan antara lain Anggaran, Importasi Daging, Pengawasan Swasembada Gula, Target Produksi Padi, RUU Pangan. b) Untuk Tahun 2012 sebanyak 17 Raker dan 27 RDP dengan pembahasan antara lain Anggaran, Pengawasan Pupuk, Usulan Kenaikan HPP Gabah, Kesiapan Pemerintah Daerah Supply Pangan kepada BULOG, Pembahasan Konflik Perkebunan Kelapa Sawit di Ketapang, Masalah Sengketa Lahan Perkebunan, Distribusi Benih dari BLBU 2012, Subsidi Pupuk, Kelangkaan dan Tingginya Harga Daging Sapi, Kebijakan Subsektor Hortikultura c) Untuk tahun 2013 sebanyak 17 Raker dan 23 RDP dengan pembahasan antara lain Anggaran, Perkembangan mutasi dan penanggulangan Flu Burung, Program Swasembada Daging dan Sapi, Pengawasan Impor Pangan dan Hortikultura, Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan, Evaluasi Ketersediaan Pupuk, Evaluasi Kinerja Badan Litbang Pertanian, RUU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani d) Untuk tahun 2014 sebanyak 14 Raker dan 17 RDP dengan pembahasan antara lain Anggaran, kelangkaan pupuk, penanggulangan banjir, pembahasan pengangkatan THL-TBPP menjadi CPNS, Kasus Importasi Beras, penyelesaian RUU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, RUU Peternakan dan Kesehatan Hewan, RUU Perkebunan e) Untuk tahun 2015 sebanyak 14 Raker dan 14 RDP dengan pembahasan antara lain Anggaran, Pembahasan THL-TBPP, Program Legislasi Nasional 2015-2019, Pengawsan terkait Bantuan Alat Mesin Pertanian, Dampak Kekeringan, Kelangkaan dan Mahalnya Daging Sapi dan Ayam, f) Untuk tahun 2016 sebanyak 14 Raker dan 13 RDP dengan pembahasan antara lain pembahasan RUU Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan, pengawasan anggaran, Pelaksanaan distribusi pupuk, pengangkatan penyuluh dan lain-lain.


178

Selengkapnya tersaji pada Gambar di bawah ini. 28

30

27

23

25 20

17

17

17

14

15

14

14 14

14 13

2015

2016

10 5 0 2011

2012

2013 Raker

2014 RDP

Gambar 62. Rekap Rapat Kementerian Pertanian dengan DPR/DPD-RI Tahun 2011-2016

2) Penerimaan Audiensi Penerimaan Audiensi DPRD Propinsi/Kabupaten/Kota bekerjasama dengan Unit Eselon II lingkup Setjen dan Unit Eselon I Permasalahan yang disampaikan oleh DPRD lebih fokus kepada Anggaran, Prasarana dan Sarana Pertanian (Pupuk, lahan, irigasi), Raperda terkait sektor pertanian, dan lainnya. Tabel 91 . Rekap Penerimaan Audiensi DPRD No.

Kegiatan

2011

2012

2013

2014

2015

2016

1.

DPRD Propinsi

7

10

6

4

6

1

2.

DPRD Kabupaten/kota

5

20

23

14

8

5

Jumlah

12

30

29

18

14

6


3) Terlaksananya kegiatan Pertemuan Antar Lembaga (menghadirkan 250 orang penyuluh/petani/Gapoktan berprestasi untuk mengikuti Sidang Bersama DPR/DPD-RI dan Pidato Kenegaraan Presiden RI) bekerjasama dengan BPPSDMP. 4) Terlaksananya kegiatan Parlemen Remaja 2016 yang terdiri dari para pelajar SMA/SLTA/MA yang berprestasi dan aktif dalam organisasi siswa. Kegiatan ini bekerjasama dengan Humas Sekretariat Jenderal DPR-RI. 5) Menjadi peserta Pertemuan Tahunan Bakohumas dalan Anugerah Media Humas dan partisipasi dalam Forum Bakohumas dan Komunitas Tingkat Nasional 2016. 6) Terlaksananya Kegiatan Fruit Indonesia 2016 kerjasama antara Kementerian Pertanian dan Institut Pertanian Bogor dengan menghadirkan 10.000 KTNA. 7) Terlaksananya Kegiatan Gerakan Penanaman 50 juta Pohon Cabai di Pekarangan kerjasama antara Kementerian Pertanian dan TNI AD. 8) Terlaksananya pembuatan aplikasi Hubungan Antar Lembaga Online (HALO) untuk mempercepat proses pengiriman bahan Rapat Kerja Menteri Pertanian kepada pimpinan, anggota, sekretariat dan tenaga ahli Komisi IV DPR-RI.


179

9. Pengelolaan Informasi Publik Bidang Pertanian Dalam melaksanakan Pengelolaan Informasi Publik Bidang Pertanian, telah terlaksana dengan capaian kinerjanya sejak tahun 2010-2016, yaitu sebagai berikut: a. Pelayanan informasi publik pada tahun 2016 terdapat permohonan informasi publik sebanyak 336 pemberitahuan serta 1 penolakan dari 136 orang pemohon. Pemohon informasi publik dapat menyampaikan permohonannya baik datang secara langsung ke Desk Pelayanan Informasi di lantai 1 Gedung Pusat Informasi Agribisnis maupun melalui aplikasi Silayan Online. Melalui Silayan Online, publik dapat menyampaikan permohonan informasi publik yang tidak atau belum dapat diakses dari website Kementerian Pertanian maupun dari SIMFORTA (Sistem Informasi Pertanian) dan dilayani petugas PPID dengan jangka waktu yang telah ditetapkan sesuai UndangUndang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Di Kementerian Pertanian, melalui Portal PPID di http://ppid.pertanian.go.id/ telah mencantumkan rata-rata pelayanan informasi publik, yaitu 3 hari 11 jam 25 menit 39 detik dengan pelayanan terlama 10 hari 23 jam 8 menit 18 detik, serta pelayanan tercepat yaitu 2 menit. Tabel 92 . Jumlah Pemohon Informasi Publik pada PPID Utama Kementerian Pertanian Tahun 2010-2016 Tahun

Pemohon IP

Permohonan IP

2010

1

3

2011

21

41

2012

56

194

2013

54

177

2014

85

205

2015

112

290

2016

136

336


Fluktuasi jumlah pemohon maupun jumlah informasi publik yang dimohon dari tahun 2010 sampai dengan 2016 tersaji pada Gambar .

Gambar 63. Jumlah Pemohon dan Permohonan Informasi Publik


180

pada PPID Utama Kementan Tahun 2010-2016

Kementerian Pertanian juga secara aktif mengikuti pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik yang diselenggarak oleh Komisi Informasi Pusat, yang pada tahun 2016 ini mendapatkan peringkat ketujuh. Meskipun peringkat Kementan menurun dibandingkan tahun 2015 yaitu peringkat ke enam, namun secara skor, nilai Kementerian Pertanian meningkat dari 87,542 menjadi 90,31.

96 94 92 90 88 86 84

93,8 90,31

87,542

Nilai Hasil Pemeringkatan 2014

2015

2016

Gambar 64. Nilai Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik Kementerian Pertanian Tahun 2014 – 2016

b.

c.

Hal yang perlu diperbaiki dari hasil evaluasi pemeringkatan KIP tersebut adalah belum tersedianya Daftar Informasi Publik yang menyeluruh dari Kementerian Pertanian, belum terbukanya naskah-naskah perjanjian atau MoU, belum tersedianya SK terkait pejabat fungsional pengelola PPID serta akses pencarian informasi di website Kementan yang masih kurang cepat. Hal yang perlu diperbaiki dari hasil evaluasi pemeringkatan KIP tersebut adalah belum tersedianya Daftar Informasi Publik yang menyeluruh dari Kementerian Pertanian, belum terbukanya naskahnaskah perjanjian atau MoU, belum tersedianya SK terkait pejabat fungsional pengelola PPID serta akses pencarian informasi di website Kementan yang masih kurang cepat. Penyiapan penyajian, pemutakhiran, dan pengemasan informasi publik bidang pertanian yang terbarukan melalui multimedia berupa penyempurnaan Portal PPID pada http://ppid.pertanian.go.id/ dan SIMFORTA (Sistem Informasi Pertanian) yang dapat diakses pada http://simforta.pertanian.go.id/, penyediaan Iklan Layanan Masyarakat pada Videotron, juga pelaksanaan kajian pendahuluan TV Tani yang dapat diakses alamat streamingnya pada http://www.tvtani.tv/ Penyiapan penyajian hasil pembangunan yang terbarukan melalui penyelenggaraan pameran dan peragaan, telah diselenggarakan pada kegiatan Partisipasi Pameran dan Promosi Pembangunan Pertanian Dalam menyelenggarakan penyajian hasil pembangunan yang terbarukan melalui penyelenggaraan pameran dan peragaan telah diselenggarakan sebanyak 19 kali partisipasi pameran lingkup Kementerian Pertanian dan lingkup Nasional pada tahun 2016. Dalam partisipasi tersebut, beberapa prestasi yang diraih adalah Kementerian Pertanian meraih Juara 1 stand terbaik pada The Indonesia GPR Summit 2016 (Serpong, Banten, 20 s.d. 21 April


181

d.

e.

2016), Kementerian Pertanian meraih Juara 2 stand terbaik kategori Umum pada Harkopnas Expo (Jambi, 21 s.d. 24 Juli 2016), serta Kementerian Pertanian meraih Juara Harapan III Kategori Stand Pameran Instansi pada Forum Bakohumas dan Komunitas Tingkat Nasional 2016 (Bandung, 17 s.d. 19 Nopember 2016). Selain itu, kegiatan Peragaan berupa re-desain ruang peragaan pada lantai dasar Gedung Pusat Informasi Agribisnis serta penyusunan Konsep Kerja: Corporate Branding Kementerian Pertanian melalui Peragaan Kinerja, Prestasi, dan Edukasi. Dalam Pengelolaan Sumberdaya Informasi Perpustakaan yaitu pengelolaan Perpustakaan Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian (Setjen Kementan), telah dilaksanakan pengelolaan koleksi tercetak (buku) berjumlah 3740 judul yang berjumlah total 4603 eksemplar. Penambahan koleksi (buku) melalui pengadaan bahan koleksi perpustakaan pada tahun 2016 berjumlah 97 judul yang berjumlah total 163 eksemplar, serta buku hibah dari berbagai instansi lingkup Kementerian Pertanian maupun instansi lain berjumlah 177 eksemplar. Pengunjung Perpustakaan Setjen Kementan selama tahun 2016 telah melayani 367 orang dimana pada tahun ini lebih banyak orang yang dilayani daripada tahun-tahun sebelumnya. Tabel 93 . Jumlah Pengunjung pada Perpustakaan Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian Tahun 2012-2016 Tahun

Pengunjung Perpustakaan

2012 2013 2014 2015 2016

63 279 222 238 367


Upaya peningkatan jumlah pengunjung adalah memaksimalkan layanan, dengan mengimplementasikan otomasi perpustakaan menggunakan SIMPERTAN (Sistem Informasi Perpustakaan Pertanian) yang merupakan aplikasi berbasis web yang dikembangkan oleh PUSTAKA (Pusat Perpustakaan dan Penyebaran Teknologi Pertanian) yang berlokasi di Bogor untuk dapat diakses pada laman/link ini, yaitu http://124.81.126.51/perpus_setjen/index.php/backend_uk_upt/opac. f). Dalam melaksanakan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik didukung SDM pengelola ketatausahaan termasuk kesekretariatan Jabatan Fungsional Pranata Humas serta pengelola Satker. Sebagai unit kerja yang baru terbentuk, Biro Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik pada tahun 2016 menunjukkan pencapaian kinerja yang cukup baik sesuai dengan target yang ditetapkan, yaitu dengan pencapaian realisasi Rp. 38.928.077.267,- atau 93,72%. Hal ini merupakan pencapaian serapan anggaran tertinggi di lingkup Sekretariat Jenderal. Capaian kinerja selama tahun 2016 adalah sebagai berikut: 1) Menyelenggarakan Workshop Koordinasi dan Komunikasi Publik Lingkup Kementerian Pertanian, (2 kali)


182

2)

f.

Melaksanakan Workshop Penyusunan Sasaran Kerja Pegawai lingkup Biro, (1 kali) 3) Menyelenggarakan Pembinaan Mental dan Karakter pegawai Lingkup Biro, (1 kali) 4) Menyelenggarakan Pertemuan Penyusunan Anggaran tahun 2017 lingkup Biro, (1 kali) 5) Menyelenggarakan pertemuan penyusunan Pedum Pengelolaan Anggaran lingkup Biro, (1 kali) 6) Melaksanakan pertemuan sosialisasi e-personal lingkup Biro, (3 kali) 7) Melaksanakan kegiatan Sosialiasi Persiapan e-kinerja yang diikuti oleh seluruh pegawai lingkup Biro Humas dan Informasi Publik dimana pelaksanaan kegiatan tersebut di gedung Pusat Informasi Agribisnis Kementerian Pertanian yang Kaitannya antara Rencana Kerja Tahunan (RKT) dengan kegiatan tugas jabatan adalah RKT sebagai acuan untuk menyusun kegiatan tugas jabatan masingmasing PNS (1 kali) 8) Melaksanakan pertemuan koordinasi penyusunan kegiatan dan anggaran lingkup Biro, (1 kali) 9) Menyelenggarakan pertemuan dalam rangka koordinasi dan penyusunan laporan akhir tahun Lingkup Biro serta laporan kehumasan Lingkup Kementerian Pertanian, (1 kali) 10) Menyelenggarakan rapat-rapat internal Biro yang dilaksanakan dalam jam kerja maupun di luar jam kerja dalam kurun waktu 10 bulan. 11) Pada tahun anggaran 2016 Biro Humas dan Informasi publik telah melaksanakan pengadaan alat pengolah data sebagai sarana penunjang kegiatan perkantoran yang telah tersentral pada sub bagian tata usaha, sebanyak 138 unit, dan pengelolaan barang persediaan telah dilaksanakan secara satu pintu. Kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Sekretariat Pranata Humas tahun 2016 antara lain meliputi : 1) Melaksanakan Wokshop Nasional Komunikasi Publik, Lingkup Kementerian Pertanian, dengan tema Paradigma Baru Komunikasi Publik Kementerian Pertanian, dilaksanakan di IPB Convention Center Bogor, pada tanggal 31 Maret 2016. 2) Melaksanakan Wokshop dan Bimbingan Teknis Pengelolaan Media Sosial Lingkup Kementerian Pertanian, dengan tema Strategi Membangun Komunikasi Publik di Media Sosial, dilaksanakan di Gedung Pusat Informasi Agribisnis (PIA), Komp. Kantor Pusat Kementerian Pertanian pada tanggal 1 April 2016. 3) Memfasilitasi pengusulan DUPAK Pejabat Fungsional Pranata Humas pada bulan Juni 2016 dan Desember 2016. 4) Memfasilitasi penerbitan PAK /HAPAK Pejabat Fungsional Pranata Humas pada bulan Agustus 2016 5) Memfasilitasi sidang terkait penilaian usulan DUPAK dan penetapan PAK pada bulan Juli 2016 6) Memfasilitasi pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional Pranata Humas tingkat Ahli, yang dilaksanakan di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai, Kementerian


183

Komunikasi dan Informastika, yang berasal dari anggaran DIPA Biro Humas dan Informasi Publik, maunpun yang berasal dari anggaran Kementerian KOMINFO. 7) Berpartisipasi dan menyertakan pegawai Kementerian Pertanian pada Diklat Trainer of Trainee (TOT) Jabatan Fungsional Pranata Humas, yang dilaksanakan di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai, Kementerian Komunikasi dan Informastika 8) Memberikan pembinaan terhadap pegawai fungsional pranata humas lingkup Kementerian Pertanian, khususnya mengenai pemahaman terhadap butir kegiatan dan Angka Kredit Jabatan Fungsional Pranata Humas 9) Pemutakhiran Data Base Jabatan Fungsional Pranata Humas. .


184

VI. PENUTUP Program pembangunan pertanian yang dilaksanakan pada tahun 2016 secara umum menunjukkan keberhasilan yang cukup menggembirakan. Hal ini tercermin dari beberapa hal, diantaranya: produksi, perdagangan, dan kesejahteraan petani. Untuk aspek produksi, dari tujuh komoditas pangan strategis, lima komoditas mengalami peningkatan produksi, dan hanya dua komoditas yang mengalami penurunan produksi. Kelima komoditas pangan strategis yang mengalami peningkatan produksi tersebut adalah padi (naik 4,97%); jagung (naik 18,10%); bawang merah (naik 5,74%); cabai (naik 9,95%); dan daging sapi (naik 3,7%). Sedangkan dua komoditas pangan strategis yang menurun produksinya adalah kedelai (turun 8,06%) ; dan gula tebu (turun 11%). Secara makro, terjadinya peningkatan produksi padi, jagung, bawang merah, dan cabai antara lain disebabkan oleh terjadinya peningkatan luas panen sebagai dampak dari adanya peningkatan luas tanam. Selain peningkatan luas tanam, peningkatan produksi komoditas strategis tahun 2016 juga

dipengaruhi

oleh

kinerja

pelaksanaan

kegiatan-kegiatan

utama

didalam

pembangunan pertanian, diantaranya : pengembangan padi, pengembangan jagung, integrasi jagung-sawit, perluasan sawah, perluasan lahan kering, perbaikan irigasi, optimasi lahan, desa mandiri benih, bangsal pasca panen hortikultura, peningkatan kemampuan lembaga tani, desa pertanian organik, pengadaan sapi indukan, SIWAB, pemberian bantuan alsintan, pengembangan sumber-sumber air dan asuransi pertanian. Adapun terhadap dua komoditas pangan strategis yang capaian produksinya mengalami penurunan, yaitu kedelai dan tebu, antara lain disebabkan oleh faktor cuaca dan harga jual komoditas yang kurang kompetitif. Upaya yang diambil untuk meningkatkan produksi kedelai dan tebu pada tahun 2017 adalah melalui pengembangan lahan tadah hujan untuk ditanami kedelai serta pembangunan embung dalam rangka menjaga ketersediaan air untuk pengairan. Pada sisi perdagangan dan kesejahteraan petani, indikatornya antara lain dicerminkan oleh nilai ekspor dan impor (perdagangan), Nilai Tukar Petani dan jumlah penduduk miskin (kesejahteraan).

Nilai perdagangan sektor pertanian tahun 2016 menunjukkan

nilai yang cukup menggembirakan. Hal ini dapat terlihat dari nilai impor beberapa komoditas pangan strategis yang mengalami penurunan secara signifikan dibandingkan tahun 2015. Beberapa komoditas strategis yang mengalami penurunan impor tersebut diantaranya : jagung (turun 66,6%); bawang merah (turun 93,2%); beras medium Bulog Laporan Tahunan Kementerian Pertanian Tahun 2016

185

(turun 100% atau sama sekali tidak ada impor beras). Disisi lain, ekspor beras justru mengalami kenaikan sebesar 43,7%. Untuk Nilai Tukar Petani (NTP), NTP tahun 2016 naik sebesar 0,06%. Begitu juga Nilai Tukar Usaha Petani (NTUP) naik sebesar 2,31%. Pada aspek kesejahteraan petani, dicerminkan oleh menurunnya jumlah penduduk miskin pada tahun 2016 yaitu sebesar 1,51% dan rasio gini di desa yang menurun 0,07 poin. Salah satu hal menarik yang menyita di penghujung tahun 2016 adalah melonjak tingginya harga cabai rawit merah, yang menyentuh harga Rp 100 ribu/Kg (di wilayah Jabodetabek) dan menjadi salah satu faktor penyumbang inflasi. Naiknya harga cabai rawit merah tersebut antara lain disebabkan oleh menurunnya produksi di tingkat petani sebagai akibat pengaruh cuaca yang tidak mendukung, yaitu tingginya curah hujan. Langkah taktis yang ditempuh untuk menurunkan harga cabai dalam jangka pendek salah satunya adalah dengan melakukan realokasi distribusi cabai rawit merah dari wilayah yang memiliki stok produksi berlebih ke wilayah yang mengalami kekurangan stok produksi. Sedangkan terobosan yang dilakukan dalam rangka menjaga ketersediaan stok cabai rawit merah secara berkesinambungan adalah dengan turut melibatkan ibu-ibu PKK melalui Gerakan Tanam (Gertam) cabai yaitu membagikan benih cabai gratis untuk ditanam di rumah. Benih cabai tersebut dibagikan secara gratis melalui program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) kepada ibu-ibu PKK yang ada di kawasan perdesaan dan perkotaan. Sehingga kebutuhan cabai rawit merah diharapkan Terkait prediksi iklim dan dampaknya terhadap perencanaan pembangunan pertanian tahun 2017, perkembangan iklim pada tahun 2017 diprediksi normal berdasarkan kondisi indeks ENSO yang netral dan Dipole Mode yang menunjukkan anomali positif namun masih dalam kisaran normal. Selanjutnya, prakiraan iklim selama Musim Kemarau (MK) 2017 terutama pada Bulan Mei sampai Oktober berada pada kondisi Normal, walaupun ada indikasi terjadinya El Nino lemah pada akhir MK 2017 (peluang rendah), sehingga tidak terlalu mengkhawatirkan. Berdasarkan prediksi dari BMKG, awal MK 2017 di sebagian besar wilayah diprakirakan MUNDUR (39.9%), SAMA (37.3 %) dan MAJU (22.8 %). Awal MK akan terjadi mulai bulan Mei, Juni dan Juli 2017 (86.1%). Puncak Musim Kemarau 2017 diprakirakan dominan terjadi pada bulanJuli – September 2017. Sedangkan untuk awal MH 2017/2018 diprediksi Normal, yaitu mulai November- Desember 2017.

Curah Hujan (CH) Bawah

Normal (terutama curah hujan 100 mm/bulan) pada MK 2017 diprediksi terjadi di Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Lampung, Kalimantan Bagian Selatan dan Sulawesi bagian


186

selatan.

Sedangkan curah hujan Normal dan Atas Normal diprediksi terjadi wilayah

bagian utara khatulistiwa (Gambar ). MEI 2017

JUN 2017

AGT 2017

SEP 2017

JUL 2017

OKT 2017

Gambar 65. Prediksi curah hujan bulanan periode Mei sampai Agustus 2017 Hasil downscaling prediksi musim dari Climate Forecast System versi 2 dari NOAA menunjukkan Kejadian hari tanpa hujan lebih dari 10 hari berturut-turut oleh Badan Litbang Pertanian pada Mei sampai Agustus 2017 diprediksi mulai Bulan April di Bali dan Nusa Tenggara; dan kemudian terus meluas ke seluruh Pulau Jawa dan Lampung pada Bulan Juni.

Pada Bulan Juli wilayah Kalimantan bagian Selatan dan Sulawesi bagian

selatan diprediksi juga mengalami hari tanpa hujan > 10 hari berturut-turut. Selanjutnya pada Bulan Agustus meluas pada di sebagian besar Sulawesi, Maluku, Kalimantan Timur, dan Papua bagian selatan (Gambar ). Percepatan luas tambah tanam (LTT) pada MK 2017 harus lebih difokuskan pada daerah dengan sifat CH Atas Normal dan Normal (Provinsi-provinsi di Sumatera dan Kalimantan), dan menghindari wilayah yang prediksi berpeluang mengalami kejadian hari tanapa hujan > 10 hari berturut-turut. LTT dapat dilakukan di wilayah yang terjamin ketersediaan air irigasinya.


187

Gambar 66. Prediksi hari tanpa hujan >10 hari berturut-turut Bulan Mei-Agustus 2017

Berdasarkan Sistem Informasi (SI) KATAM Terpadu, potensi luas tanam padi lahan sawah pada MK 2017 seluas 5,09 juta Ha terutama di Pulau Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan dan Sulawesi. Berdasarkan prediksi tersebut, maka estimasi kebutuhan benih dan pupuk masing-masing sebesar 152 ribu ton benih padi, dan 1,53 juta ton pupuk urea, 1,40 juta ton pupuk organik, dan 1,02 juta ton NPK selama musim tanam April – September 2017. Selanjutnya, awal tanam MK 2017 diprediksi pada Maret III-April, dan puncak tanam pada April II-III. Untuk sebagian besar wilayah Sumatera waktu tanam diprediksi sampai Agustus II-III. (Tabel ). Selanjutnya berdasarkan SI Katam, potensi luas tanam jagung di lahan sawah pada MK 2017 seluas 1,77 juta ha terutama di Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara, sedangkan kedelai seluas 164 ribu ha terutama di Jawa, Bali, NTB dan NTT.


188

Tabel 94.

Prediksi Waktu Tanam Padi Sawah Pada MK 2017 Berdasarkan SI Katam

Terpadu

Beberapa rekomendasi adaptasi untuk MK 2017: 1.

Optimalisasi pemanfaatan SI Iklim Pertanian (SIIP) seperti SI Katam Terpadu, SC, dan Si Sultan secara terintegrasi & sinergi dalam mendukung upaya percepatan LTT, antisipasi iklim ekstrim dan penetapan rekomendasi teknologi.

2.

Pemantauan intensif dan langka antisipatif terpadu untuk: wilayah rawan kekeringan dan banjir.

3.

Untuk mengoptimal luas tanam, maka untuk lahan yang tidak memiliki fasilitas irigasi teknis, perlu percepatan implementasi insfrastruktur air (embung, long storage, dam parit dan pompanisasi) untuk meningkatkan kapasitas ketersediaan air.

4.

Pengembangan dan penerapan teknologi adaptasi --> varietas unggul yang toleran cekaman biotik (OPT) dan abiotik (kekeringan, rendaman, salinitas), amelioran (biochart, arang aktif, pupuk organik), system surjan di lahan rawa.


189

BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang

Recommend Documents